P U T U S A N Nomor : 05 / Pdt.G/2013/PN.BJ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: NYONYA ASNA DELIANI POHAN TAMPUBOLON : Umur 73 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 bertindak selaku kuasa dari saudara – saudaranya yang bernama : 1. TIOSANNA POHAN TAMPUBOLON, beralamat di Jalan Ngagel Madya Utara No. 6 Surabaya, Propinsi Jawa Timur; 2. THEODORA POHAN TAMPUBOLON, beralamat di Jalan Gilamays No. 10 Jakarta Pusat ; 3. JANNE POHAN TAMPUBOLON, beralamat di Jalan Cempaka 7, No. 67 Perumnas I Bekasi, Jawa Barat ; 4. PURNAMA POHAN TAMPUBOLON, beralamat di Jalan Kidung Kencana, Pelabuhan Ratu , Jawa Barat ; 5. MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON, beralamat di Jalan Jagir Sidmukti VI/2 Surabaya, Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Juni Sitanggang, SH dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Syahrudin No.71 Simpang Limun Medan Kode Pos 20219 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Nomor W2.13.21/Pdt.SK/2013/PN Bj tertanggal 19 Maret 2013;
M E L A W A N 1.
HIZBUL POHAN , dahulu tinggal di Jalan Soekarno – Hatta No. 170 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sebagai TERGUGAT I;
2.
DARWIN SEMBIRING, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien XVI No. 7 Lingkungan II Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai sebagai TERGUGAT II ;
3.
SABARITA Br KARO SEKALI , beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 145 B Lingkungan I Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai TERGUGAT III ;
4.
MARDAN SIHOTANG, beralamat di Jalan Ikan Gurami No. 27 Lingkungan II Kelurahan Dataran Tinggi , Kcamatan Binjai Timur , Kota Binjai, sebagai TERGUGAT IV;
5.
LORIANNA Br. SARAGIH, beralamat di Jalan Ikan Tenggiri No. 69 Lingkungan II, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai TERGUGAT V;
6.
KANTIN SIMARMATA , beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Gang Ersada No. 1 Lingkungan II, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai TERGUGAT VI;
7.
REMIN SIHOTANG, beralamat di Jalan Ikan Hiu No. 22 Lingkungan I Kelurahan Dataran
Tinggi,
Kecamatan
Binjai
Timur, Kota Binjai, -sebagai
TERGUGAT VII ; 8.
MARINGAN MACK DONAL MANURUNG, beralamat di Jalan Danau Jempang Lingkungan I , Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai TERGUGAT VIII;
9.
MARIA MUTIARA SURYA DARMA NADEAK, beralamat di Jalan Ikan Tenggiri No. 45 Lingkungan II, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai TERGUGAT IX;
10. Kepala Kantor Kecamatan Binjai Timur, beralamat di Jalan Bejo Muna No. 48 Kota Binjai sebagai TERGUGAT X ; Dalam perkara ini Tergugat II III, IV, VII, VIII dan IX diwakili Kuasanya Yopi Mariadi SH, Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan T.Imam Bonjol No.132 Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2013 yang
telah
didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Binjai
Nomor
W2.13.21/Pdt.SK/2013/PN Bj tertanggal 19 Maret 2013; Tergugat V diwakili oleh PARTEMUNAI SURBAKTI yaitu menantu Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 29 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai No. 32/Pdt/SK/2013/PN.BJ tanggal 29 April 2013; Tergugat VI diwakili Kuasanya MARTHA SITORUS, SH.MH., dan SUMANTRI, SH., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gagak Hitam Ring Road/Industri No. 48 Medan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 April 2013 yang telah
2
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Nomor W2.U3.5L/Pdt/SK/2013/PN Bj tertanggal 9 Juni 2013;
Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dipersidangan ; Telah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya Juni Sitanggang, SH, sedangkan untuk pihak TergugatTergugat: -
Tergugat I tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan yang dijalankan ole Juru Sita Pengadian Negeri Binjai;
-
Tergugat II III, IV, VII, VIII dan IX telah hadir Kuasanya Yopi Mariadi SH, Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan T.Imam Bonjol No.132 Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Nomor W2.13.21/Pdt.SK/2013/PN Bj tertanggal 19 Maret 2013;
-
Tergugat V di persidangan diwakili oleh PARTEMUNAI SURBAKTI yaitu menantu Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 29 April 2013 ;
-
Tergugat VI telah hadir Kuasanya MARTHA SITORUS, SH.MH., dan SUMANTRI, SH., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gagak Hitam Ring Road/Industri No. 48 Medan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 April 2013 yang
telah
didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Binjai
Nomor
W2.U3.5L/Pdt/SK/2013/PN Bj tertanggal 9 Juni 2013; -
Tergugat X tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dijalankan ole Juru Sita Pengadian Negeri Binjai;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan mediator HENDRA HERMAWAN,SH, MH sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No.1 Tahun 2008, namun usaha perdamaian yang telah dilaksanakan sejak tanggal 06 Mei Juni 2013 sampai tanggal 27 Mei 2013 tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak ada perubahan;
3
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dalam register perkara Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.BJ, mengemukakan sebagai berikut : 01. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan Ahli Waris yang sah dari Almarhum kedua orangtuanya yang masing-masing bernama BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON (ayahnya) dan NURIA Br. SIMATUPANG (ibunya) sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Kelas I B Binjai No. 142/Perd. Perm/1987/PN-BJ ; 02. Bahwa almarhum BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON meninggalkan sebidang tanah berikut satu unit bangunan rumah permanen sebagai warisan yang belum dibagi terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 170 Lingkungan II Kelurahan Dataran Tinggi (dahulu Kelurahan Tanah Tinggi) Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara seluas + 3010 M2 dengan alas hak Surat Hak Milik Nomor SK : 42/DA/HM/LR/1973 tertanggal 23 Februari 1973, atas nama almarhum BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON dengan batasbatas sebagai berikut : -
Sebelah Utara
berbatas dengan tanah Jalan Umum (Jalan Sukarno Hatta)
-
Sebelah Selatan
berbatas dengan tanah Nainggolan
-
Sebelah Timur
berbatas dengan tanah Siti Ayun Br. Regar
-
Sebelah Barat
berbatas dengan tanah Abd. Karim / Ng. Tarigan ;
03. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat I menjual sebahagian tanah warisan Almarhum BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dihadapan Tergugat X (Camat Binjai Timur) dengan membuat Surat Palsu yaitu : a. Tanggal 18 Maret 2002 Tergugat I menjual kepada Tergugat II (Darwin Sembiring) seluas 18,4 x 15,8 = 290, 72 M2 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83 / 66 / BT / 2002; b. Tanggal 18 Maret 2002 Tergugat I menjual kepada Tergugat III (Sabarita Br. Karo Sekali) Seluas 18,4 x 8 = 147,2 M2 sesuai dengan Surat Pelepasan Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/67/BT/2002; c. Tanggal 18 Maret 2002 Tergugat I Menjual kepada Tergugat IV (Mardan Sihotang) seluas 184 x 10 = 184 M2 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi amat Binjai Timur No. 593.83/68/2002; d. Tanggal 18 Maret 2002 Tergugat I menjual kepada Tergugat V (Lorianna Br. Saragih) seluas 10 x 7,5 M2 = 75 M2 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/69/BT/2002; e. Tanggal 29 Juli 2002 Tergugat I menjual Kepada Tergugat VI (Kantin Simarmata) seluas + 184 M2 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/171/BT/2002; 4
f. Bulan Agustus 2002 Tergugat I Menjual kepada Tergugat VII (Maringan Mack Donal Manurung) seluas + 185,5 M2 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/...../BT/VIII/2002 ; g. Bulan Agustus 2002 Tergugat I Menjual kepada Tergugat VIII (Remin Sihotang) seluas + 276,75 M2 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/...../BT/VIII/2002; 04. Bahwa Tergugat I telah di Hukum di Pengadilan Negeri Binjai Tanggal 10 Juli 2003 dengan Putuan No. 71/Pid.B/203/PN-BJ atas perbuatan melakukan penjualan tanah tanpa hak atas Warisan Almarhum BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON di Jalan Sukarno hatta No. 170 Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur dengan Pemalsuan Surat (Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat ke-1 KUP Pidana) dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 294 / Pid / 2003 / PT-MDN dan juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 204 K / Pid / 2004 ; 05. Bahwa Tergugat VII telah mengalihkan / menjual kepada Tergugat IX tanah sengketa hal ini dibuktikan bahwa saat ini Tergugat IX sedang mendirikan bangunan tanpa hak satu unit rumah di atas tanah sengketa, walaupun Penggugat telah menegur Tergugat IX, akan tetapi Terguat IX tetap melanjutkan pembangunan rumah di atas tanah sengketa tersebut ; 06. Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai tanah tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melwaan hukum (on recht matige daad) ; 07. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidak-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit; 08. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat menjadi menderita kerugian berupa : -
Tergugat II, Tanah seluas 290,72 M2 dengan taksiran harga sekarang Rp. 1.000.000 per meter persegi = 290,72 x Rp. 1.000.000 = Rp. 290.720.000,-
-
Tergugat III, Tanah seluas 147,2 M2 dengan taksiran harga sekarang Rp. 1.000.000 per meter persegi – 147,2 x Rp. 1.000.000 = Rp. 147.200.000,-
-
Tergugat IV, Tanah seluas 184 M2 dengan taksiran harga sekarang Rp. 1.000.000 per meter persegi = 184 x 1.000.000 = Rp. 184.000.000,-
-
Tergugat VII dan IX secara tanggung renteng, Tanah seluas 185,5 M2 dengan taksiran harga sekarang Rp. 1.000.000 per meter persegi = 185,5 x 1.000.000 = Rp.
-
Tergugat VIII, Tanah seluas 276,75 M2 dengan taksiran harga sekarang Rp. 1.000.000 per meter persegi = 276.75 x 1.000.000 = Rp. 276.750.000,Bahwa jumlah kerugian Penggugat adalah = Rp. 1.343.170.000,-
09. Bahwa perbuatan para Tergugat para Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi; 5
10. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Para Tergugat melalui Kepala Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi diabaikan ; 11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat X ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan ini ; 12. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : DALAM PROVISI : 1. Memerintahkan kepada para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk menghentikan segala pengalihan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain, serta menangguhkan pembangunan rumah diatas tanah sengketa, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara ini; 2. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan Penggugat; 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-B Binjai tanggal 16 Desember 1987 Nomor : 142/Perd./Perm./1987/PN-BJ; 4. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut satu unit bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 170 Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai adalah Harta Warisan yang belum di bagi dari almarhum BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON sesuai dengan Surat Hak Milik No. SK : 42/D.S/LR/1973 tanggal 23 Pebruari 1973 ; 5. Menghukum para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik, dan atau ditangan siapapun tanah dan bangunan ini berada, tanpa beban appun juga kepada Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan diucapkan; 6
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dipegang oleh para Tergugat yaitu : a. Surat Peleapasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83 / 66 / BT / 2002; tanggal 18 Maret 2002. b. Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/67/BT/2002; tanggal 18 Maret 2002. c. Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/68/BT/2002; tanggal 18 Maret 2002. d. Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/69/BT/2002; tanggal 18 Maret 2002. e. Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/171/BT/2002; tanggal 29 Juli 2002. f. Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83 /...../ BT/VIII/2002 ; Bulan Agustus 2002 g. Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Camat Binjai Timur No. 593.83/..../BT/VIII/2002; Bulan Agustus 2002 dan atau segala surat-surat yang timbul akibat terbitnya surat-surat diatas, yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 7. Menghukum /memerintahkan Tergugat X yaitu Kepala Kantor Kecamatan Binjai Timur untuk mencabut surat-surat tersebut di atas ; 8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai dan sekaligus masing-masing; Tergugat II
Rp. 290.720.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua
puluh ribu rupiah) Tergugat III
Rp. 147.200.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
Tergugat IV
Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah)
Tergugat V
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
Tergugat VI
Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah)
Tergugat VII dan IX
Rp. 185.500.000,- (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah) Tergugat VIII
Rp. 276.750.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari terhitung sejak putusan ini di ucapkan ; 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta mesta (uit voerbar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
7
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, sejak putusan ini diucapkan ; 11. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
ATAU Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aeqou et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II, III, IV, VII dan VIII melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, dimana Tergugat III, IV dan VII sekaligus mengajukan gugatan Rekonpesi kepada Penggugat secara tertulis tertanggal 08 Juli 2013 yang isinya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI -
Bahwa Tergugat II, III IV, VII, dan VIII dengan tegas menolak dan membantah Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
-
Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan ke dalam pokok perkara Tergugat II, III IV, VII, dan VIII
terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan Penggugat yang
diuraikan sebagai berikut : 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT -
Bahwa bila ditelaah dan dianalisa gugatan Penggugat secara seksama maka telah ditemui adanya
1
(satu)
petitum
gugatan
Penggugat
yang
meminta
supaya
menghukum/memerintahkan Tergugat X yaitu Kepala Kantor Kecamatan Binjai Timur untuk mencabut surat-surat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 5 (lima) yang berbunyi: 1. Menghukum/memerintahkan Tergugat X yaitu kepala kantor Kecamatan Binjai Timur untuk mencabut surat-surat tersebut diatas ; -
Bahwa secara hukum petitum yang isinya meminta untuk menghukum aparat pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut produk surat yang dikeluarkannya adalah merupakan ranah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ranah hukum Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri ;
-
Bahwa sehingga atas adanya isi petitum gugatan Penggugat yang meminta Kepala Kantor Kecamatan Binjai Timur untuk mencabut surat-surat tersebut maka beralasan hukum kiranya dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat terkualifikasi melanggar kompetensi absolut atau melanggar kewenangan mengadili karena petitum yang 8
dimintakan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tetapi melainkan adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya layak dalam perkara ini kiranya majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII tentang kompetensi absolut seraya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verklaard) ; 2. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA TIDAK SAH A. SURAT KUASA BERSIFAT UMUM -
Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat yang berisikan tentang identitas Para Penggugat, telah dengan jelas dan terang menyebutkan bahwa Juni Sitanggang, SH selaku advokat adalah bertindak bukan saja untuk dan atas nama Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon seorang namun juga bertindak untuk dan atas nama 6 (enam) orang lagi yaitu atas nama Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon ;
-
Bahwa adapun dasar kewenangan advokat Juni Sitanggang, SH untuk bertindak mengatas namakan Penggugat yang keseluruhannya terdiri dari 7 (tujuh) orang tersebut adalah dari Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 dan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2012 ;
-
Bahwa namun ternyata secara jelas dan terang terlihat sendiri didalam Surat Kuasa tersebut hanya Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2012 saja yang bersifat khusus sedangkan surat kuasa tertanggal 28 Februari 2012 terbukti adalah surat kuasa yang bersifat umum, dimana dalam surat kuasa tertanggal 28 Februari 2012 tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk memajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Binjai dan tidak ada menyebutkan menyangkut pihak-pihaknya baik Penggugat maupun Tergugatnya namun hanya surat kuasa yang bersifat umum belaka yaitu untuk : “ Mengurus (syarat dan ketentuan masa waktu terbatas) berhubung penyelesaian masalah sebidang tanah serta bangunan di Jln. Soekarno – Hata No. 17 Tanah Tinggi, Kotamadya Binjai, Sumatera Utara “;
-
Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 147 RBG /Pasal 123 HIR dan Pasal 1795 KUH Perdata serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 1971 Junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dalam surat kuasa untuk mengajukan gugatan syarat kekhususan surat kuasa dan penyebutan pihak tersebut sangat diwajibkan sebagai dasar kewenangan mewakili seseorang dalam memajukan gugatan ke pengadilan yaitu pada pokoknya telah mengatur syarat sebagai berikut :
Dalam mengajukan gugatan yang diwakili oleh kuasa harus dengan dengan surat kuasa khusus.
9
Di dalam surat kuasa harus secara sfesifik dicantumkan kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri.
Di dalam surat kuasa harus dicantumkan pihak-pihak dalam perkara baik pihak penggugat maupun pihak Tergugat.
-
Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum menyatakan surat kuasa bertanggal 28 Februari 2013 adalah cacat hukum atau tidak dapat dipergunakan untuk memajukan gugatan aquo karena Advokat Juni Sitanggang, SH tidak dapat bertindak mewakili Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena surat kuasa yang mereka berikan sebagaimana surat kuasa tertanggal 28 Februari 2013 tersebut adalah surat kuasa umum bukan surat kuasa khusus dan hal tersebut secara otomatis berakibat menjadikan surat kuasa tertanggal 28 Mei 2012 yang meskipun telah dibuat secara surat kuasa khusus tersebut juga cacat hukum dan tidak sah karena didalamnya terdapat pemberian kuasa yang cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak dapat dipergunakan untuk memajukan gugatan aquo ;
-
Bahwa atas alasan dimana Surat kuasa Penggugat kepada advokatnya Juni Sitanggang, SH adalah tidak sah karena surat kuasanya yang bersifat umum maka sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; B. SURAT KUASA TIDAK ADA KEWENANGAN SUBSITITUSI/MENGALIHKAN
-
Bahwa di dalam gugatan Penggugat (Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon, Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon) mendalilkan bahwa kuasanya sah bertindak dan berwenang memajukan gugatan aquo adalah berdasarkan dari Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 dan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2012 ;
-
Bahwa adapun berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 tersebut bahwa Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon mendapatkan kuasa umum dari Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon untuk : “ Mengurus (syarat dan ketentuan masa waktu terbatas) berhubung penyelesaian masalah sebidang tanah serta bangunan di Jln. Soekarno – Hata No. 17 Tanah Tinggi, Kotamadya Binjai, Sumatera Utara “;
-
Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Februari 2012 tersebut Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon memberikan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2012 kepada advokat Juni Sitanggang untuk memajukan gugatan aquo yang bukan saja untuk dirinya 10
sendiri namun juga ikut didalamnya Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon untuk juga diwakili oleh advokat Juni Sitanggang ; -
Bahwa namun secara jelas dan terang terlihat sendiri didalam Surat Kuasa tertanggal 28 februari 2012 tersebut tidak ada tercantum kewenangan substitusi atau mengalihkan kepada pihak lain sehingga secara hukum Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon tidak dapat mengalihkan kepada Juni Sitanggang dalam bertindak untuk dan atas nama Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon (enam orang) ;
-
Bahwa sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut maka Juni Sitanggang, SH tidak sah bertindak untuk dan atas nama Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon dan oleh karena itu maka surat kuasa khusus yang menjadi dasar pengajuan gugatan aquo yang bertanggal 28 Mei Februari 2012 adalah cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk memajukan gugatan aquo oleh advokat Juni Sitanggang, SH karena beliau tidak berhak bertindak untuk dan atas nama keenam orang tersebut sehingga atas fakta ini sepatutnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verklaard) ;
C. SURAT KUASA DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG -
Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa adapun dasar kewenangan advokat Juni Sitanggang, SH bertindak mengatas namakan Penggugat yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon, Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon adalah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 dan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2012 ;
-
Bahwa namun secara jelas dan terang terlihat sendiri didalam Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2013 tersebut bahwa ternyata ada orang yang memberi kuasa tidak ada menandatangani surat kuasa tersebut karena yang menandatanganinya adalah orang lain yaitu khusus untuk dua orang Penggugat yang terdiri dari Tiosanna Tampubolon ternyata faktanya ditandatangi oleh Nini Margaretha dan yang kedua Purnama Tampubolon ternyata faktanya ditandatangani oleh NYD. Tanjung ;
-
Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dimana terbukti surat kuasa tidak ditandatangani oleh pihak yang tersebut didalam gugatan perkara ini maka tentunya secara
11
hukum Juni Sitanggang, SH tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Tiosanna Tampubolon dan Purnama Tampubolon ; -
Bahwa sehingga demi hukum tentunya hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah cacat hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang uk mengajukan gugatan karena tidak mendapatkan kuasa (tanda tangan) langsung dari orang yang disebut sebagai Penggugat dalam gugatan dan atas hal tersebut maka sepatutnya dalam perkara ini menyatakan gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verklaard) ;
3. EKSEPSI
GUGATAN
KURANG
PIHAK
(EXCEPTIO
PLURIUM
LITIS
CONSORTIUM) A. KEKURANGAN PIHAK BPN -
Bahwa bila ditelaah dan dianalisa gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan didalam gugatan Penggugat adalah mengenai tanah-tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII yang sesungguhnya telah dijual oleh Tergugat I bersama-sama dengan salah seorang Penggugat yaitu bernama Maninga Aron Tampu Bolon ;
-
Bahwa dalam perkembangannya ternyata atas tanah-tanah tersebut beberapa diantaranya telah dikeluarkan alas haknya dalam bentuk surat Sertifikat Hak Milik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai yaitu diantaranya adalah atas tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat IV sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 364 dan Sertifikat Hak Milik No. 365 dan adapun kedua sertifikat tersebut telah beratas namakan Insinyur Mardan Sihotang (Tergugat IV) ;
-
Bahwa atas kondisi tanah terperkara yang sudah bersertifikat hak milik maka secara hukum tentunya Kantor Pertanahan Kota Binjai wajib diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini karena setiap orang atau pihak yang ada mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara adalah wajib dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan demi kepentingan penyelesaian perkara dan kepastian objek perkara ;
-
Bahwa dikarenakan faktanya ternyata kantor pertanahan kota Binjai tidak diikut sertakan oleh Penggugat maka beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat kurang pihak sehingga beralasan hukum dalam perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verklaard) ;
B. KEKURANGAN PIHAK AHLI WARIS -
Bahwa para penggugat mendalilkan dan mengklaim sebagai ahli waris atau anak sah dari alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan nuria br. Simatupang adalah berdasarkan Penetapan
12
Pengadilan Negeri Kelas I B Binjai No. 142/perd.perm/1987/PN-BJ tanggal 16 Desember 1987; -
Bahwa ternyata didalam Penetapan Pengadilan Negeri Binjai tersebut bukan hanya Penggugat saja yang merupakan anak sah dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang namun masih terdapat seorang lagi ahli waris atau satu lagi anak dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang yang bernama Sotembalon Pohan Tampubolon yang tidak disebutkan dan dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
-
Bahwa atas fakta dimana di dalam gugatannya Penggugat ternyata tidak menyebutkan dan menjadikan pihak Sotembalon Pohan Tampubolon tersebut atau bila Sotembalon Pohan Tampubolon telah meninggal dunia tidak memasukkan ahliwarisnya Sotembalon Pohan Tampubolon sebagai pihak dalam gugatan aquo maka beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat kurang pihak sebab ada salah seorang pihak ahli waris yang tidak dijadikan pihak oleh penggugat padahal sesungguhnya secara hukum pihak tersebut adalah sebagai ahli waris yang sama kedudukannya dengan Penggugat ;
-
Bahwa karena setiap orang atau pihak yang ada mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara wajib dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan demi kepentingan penyelesaian perkara dan kepastian objek perkara sehingga beralasan hukum kiranya majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
C. KEKURANGAN
PIHAK
PEMBELI
ATAS
NAMA
Drs.
H.
MAHULAE
NAINGGOLAN -
Bahwa bila ditelaah dan dianalisa gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan adapun yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai 7 (tujuh) bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d VIII dan kemudian satu dari bidang tanah tesebut telah dibeli lagi oleh Tergugat IX yang oleh Penggugat diklaim sebagai peninggalan dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang;
-
Bahwa ternyata faktanya tanah yang diklaim sebagai miliknya Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang tersebut juga ada dijual Tergugat I kepada seseorang yang bernama Drs. H. Mahulae Nainggolan yang mana tanah tersebut juga merupakan satu kesatuan surat dan satu hamparan dengan tanah yang diklaim oleh penggugat sebagai miliknya Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang tersebut namun dalam gugatan Penggugat orang tersebut (Drs. H. Mahulae Nainggolan) tidak ikut digugatnya ;
-
Bahwa karena antara tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II,III,IV,V,VI.VII,VIII dan IX tersebut adalah satu kesatuan surat yang sama dengan tanah yang dibeli oleh Drs. H. 13
Mahulae Nainggolan sehingga secara hukum apabila jual beli kepada Tergugat II,III,IV,V,VI.VII,VII dan IX dikoreksi dengan gugatan ini maka seharusnya juga tanah yang dibeli oleh Drs. H. Mahulae Nainggolan juga wajib ikut terkoreksi ; -
Bahwa atas fakta adanya salah seorang pihak pembeli yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat padahal sesungguhnya secara hukum tanahnya adalah sama dan satu surat induk serta satu hamparan maka beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena setiap orang atau pihak yang ada mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara adalah wajib dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan demi kepentingan penyelesaian perkara dan kepastian objek perkara sehingga oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verklaard) atas dasar karena gugatan kurang pihak ;
D. KEKURANGAN PIHAK KELURAHAN DATARAN TINGGI KOTA BINJAI -
Bahwa sebagai mana telah tersebut sebelumnya diatas, dimana adapun yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut 7 (tujuh) bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d VIII dan kemudian satu dari bidang tanah tesebut telah dibeli lagi oleh Tergugat IX yang oleh Penggugat diklaim sebagai peninggalan dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang ;
-
Bahwa adapun didalam jual beli dimaksud faktanya bukan saja mengikutsertakan ataupun terlibat didalamnya Camat Binjai Timur saja namun juga ada keikutsertaan dan keterlibatan Lurah Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai karena beliau juga ikut mengetahui dan malah telah menerbitkan surat tidak silang sengketa terhadap tanahtanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sehingga proses jual beli yang yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sampai akhirnya terbit sertifikat hak milik ;
-
Bahwa karena setiap orang atau pihak yang ada mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara adalah wajib dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan demi kepentingan penyelesaian perkara dan kepastian objek perkara maka atas fakta dimana Penggugat tidak ada mengikutsertakan Lurah Kelurahan Dataran Tinggi sebagai pihak dalam perkara ini maka oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verklaard) atas dasar karena gugatan kurang pihak ;
E. KEKURANGAN PIHAK YANG TELAH MENJUAL TANAH ATAS NAMA MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON -
Bahwa Penggugat didalam gugatannya jelas sekali tertulis adalah mempersoalkan tentang peristiwa terjadinya jual beli atas 7 (tujuh) bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d VIII dan kemudian satu dari bidang tanah tesebut telah dibeli lagi oleh 14
Tergugat IX yang oleh Penggugat tanah tersebut diklaim sebagai peninggalan dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang ; -
Bahwa namun faktanya dalam jual beli dimaksud bukan Tergugat I saja yang menjadi Pihak penjualnya namun ada pihak penjual lainya yaitu salah seorang Penggugat yang bernama Maninga Aron Pohan Tampubolon atau dengan kata lain tanah-tanah tersebut dijual Tergugat I bersama dengan salah seorang Penggugat yaitu yang bernama Maninga Aron Tampubolon ;
-
Bahwa atas uraian tersebut diatas secara hukum Maninga Aron Tampu Bolon haruslah dikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena beliau juga adalah bertindak sebagai penjual atas tanah-tanah dimaksud ;
-
Bahwa maka atas fakta dimana Penggugat tidak ada mengikutsertakan Maninga Aron Pohan Tampu Bolon sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verklaard) atas dasar karena gugatan kurang pihak;
4. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) A. KEKABURAN OBJEK GUGATAN 1. OBJEK PERKARA BUKAN SELUAS 3010 M2 DAN KELIRU BATAS-BATASNYA -
Bahwa bila ditelaah dan dianalisa gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang diklaim Penggugat dilakukan oleh Tergugat I karena telah menjual tanah peninggalan almarhum bonifacius pohan tampubolon dan nuria br. Simatupang kepada Tergugat II, III, IV, V VI, VII, VIII dan IX dengan cara memalsukan surat ;
-
Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah peninggalan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang adalah seluas 3010 M2 yaitu dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan umum (jalan Sukarno-Hatta) Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nainggolan Sebelah timur berbatas dengan tanah siti ayun Br. Regar Sebelah barat berbatas dengan tanah abd. Karim /Ng Tarigan
-
Bahwa namun ternyata tanah yang dijual oleh Tergugat I Kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX adalah atas surat tanah yang telah beratasnamakan Tergugat I bersama salah seorang penggugat yang bernama Maninga Aron Pohan Tampubolon sesuai dengan surat keterangan tanah nomor 593.21-057 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Binjai Timur dengan luas 1.146,5 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas dengan jalan soekarno-hatta 19,3 m Sebelah selatan berbatas dengan tanah mackdonal manurung 18, 6 m Sebelah timur berbatas dengan tanah sinaga 60, 5 m Sebelah barat berbatas dengan tanah gang 60, 5 m 15
-
Bahwa sehingga fakta ini membuktikan bahwa tidak jelas dalam perkara ini yang mana objek perkaranya karena tanah yang dijual oleh Tergugat I bukan seluas 3010 M2 dan bukan dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan umum (jalan Sukarno Hatta) Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nainggolan Sebelah timur berbatas dengan tanah Siti Ayun Br Regar Sebelah barat berbatas dengan tanah Abd. Karim /Ng Tarigan
-
Bahwa selain itu juga adapun tanah yang dijual Tergugat II tersebut adalah bukan keseluruhan tanah yang diklaim sebagai miliknya alm. Namun hanya terdiri dari 7 bidang tanah yang masing masing sudah memliliki luas dan batas-batas tanah yang berbeda pula sehingga luas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah ketujuh bidang tanah tersebut bukanlah seluas 3010 M2 dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan umum (jalan sukarno hatta Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nainggolan Sebelah timur berbatas dengan tanah Siti Ayun Br Regar Sebelah barat berbatas dengan tanah Abd. Karim /Ng Tarigan
-
Bahwa sehingga dalam perkara ini cukup terbukti dan sangat beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat kabur objek gugatannya dan selanjutnya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verk laard) ;
2. LUAS TANAH YANG DIBELI OLEH TERGUGAT IV DARI TERGUGAT I BUKANLAH SELUAS 184 M X 10 M NAMUN ADALAH SEUAS 18,4 M X 10 M -
Bahwa didalam positanya halaman 3 angka 03 huruf c Penggugat menyebutkan bahwa “ … Tergugat I menjual kepada Tergugat IV seluas 184 M X 10 M … “ ;
-
Bahwa namun faktanya tanah yang dibeli Tergugat IV DARI Tergugat I tersebut adalah seluas 18,4 M X 10 M sehingga atas fakta ini cukup menunjukkkan bahwa gugatan Penggugat kabur ;
-
Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat kabur objek gugatannya dan selanjutnya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verk laard) ;
B. KEKABURAN
TENTANG
SIAPA
YANG
SEBENARNYA
DIPOSISIKAN
PENGGUGAT SEBAGAI TERGUGAT VII DAN TERGUGAT VIII DAN SIAPA YANG MENJUAL TANAH KEPADA TERGUGAT IX -
Bahwa didalam positanya halaman 2 angka 7 mengenai identitas para pihak Penggugat menyebutkan bahwa “ Remin Sihotang adalah Tergugat VII “ ;
16
-
Bahwa kemudian didalam positanya halaman 2 angka 8 Penggugat menyebutkan bahwa “ Maringan Mack Donal adalah Tergugat VIII “ ;
-
Bahwa selanjutnya didalam positanya halaman 3 angka 03 huruf f Penggugat menyebutkan bahwa “ … Tergugat I menjual kepada Tergugat VII (Maringan Mack Donal) … ” ;
-
Bahwa selanjutnya juga didalam positanya halaman 3 angka 03 huruf f Penggugat menyebutkan bahwa “ … Tergugat I menjual kepada Tergugat VIII (REMIN SIHOTANG) …” ;
-
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas sekali terdapat kekaburan siapa yang sebenarnya diposisikan sebagai Tergugat VII dan Tergugat VIII karena terkadang Penggugat menyebutkan Tergugat VII adalah Remin Sihotang dan Tergugat VIII adalah Maringan Mack Donal dan terkadang menyebutkan Tergugat VII adalah Maringgan Mack Donal dan Tergugat VIII adalah Remin Sihotang ;
-
Bahwa atas adanya ketidak jelasan sebagaimana tersebut diatas jelas telah membingungkan dan menyesatkan persidangan dalam perkara ini untuk menentukan siapa yang sebenarnya diposisikan sebagai Tergugat VII dan Tergugat VIII ;
-
Bahwa perihal membingungkan dan menyesatkannya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas semakin nyata terlihat didalam posita Penggugat pada halaman 3 angka 05 yang menyebutkan “ Bahwa Tergugat VII telah mengalihkan / menjual kepada Tergugat IX tanah sengketa… “ yaitu siapa yang dimaksudkan Penggugat pihak yang menjual tanah kepada Tergugat IX apakah Remin Sihotang kah atau Maringan Mack Donal kah ;
-
Bahwa karena berdasarkan posita tentang identitas para pihak halaman 2 angka 7 berarti yang menjual tanah kepada Tergugat IX adalah Remin Sihotang karena disebutkan Tergugat VII adalah Remin Sihotang, namun jika berdasarkan posita halaman 3 angka 03 huruf f yang menjual tanah kepada Tergugat IX adalah Maringan Mack Donal karena disebutkan Tergugat VII (Maringan Mack Donal) ;
-
Bahwa mengenai kekaburan gugatan Penggugat tersebut semakin diperkuat lagi atas fakta ternyata adapun pihak yang ada yang menjual tanah kepada Tergugat IX adalah Maringan Mack Donald yang didalam identitas para pihak diposisikan sebagai Tergugat VIII ;
-
Bahwa sehingga dalam perkara ini senyatanya terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya maka sangat beralasan hukum kiranya Tergugat II, III, IV VII, VIII dan IX bermohon agar majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verk laard) ;
C. KEKABURAN
PETITUM
GUGATAN
TENTANG
OBJEK
PERKARA
DIKOSONGKAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT SEHARUSNYA TANAH DIKOSONGKAN UNTUK DIMASUKKAN KEDALAM BUDEL WARIS ALM. BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON DAN NURIA BR. SIMATUPANG 17
-
Bahwa didalam petitumnya halaman 5 Penggugat menyebutkan bahwa “ Menghukum Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik, dan atau ditangan siapapun tanah dan bangunan ini berada tanpa beban apapun juga kepada Penggugat “ ;
-
Bahwa tanah yang diklaim Penggugat di perkara ini adalah tanah yang merupakan peninggalan dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang
dan
dikarenakan dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak salah seorang lagi ahli waris dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang yang bernama Sotembalon Pohan Tampubolon sehingga seharusnya tanah tersebut tidaklah diserahkan kepada Penggugat namun tanah yang diguagat dimasukkan kedalam budel waris Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang untuk dibagi keada ara ahli warisnya yang sah; -
Bahwa sehingga dalam perkara ini senyatanya terbukti atas petitum gugatan Penggugat yang demikian terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya maka sangat beralasan hukum kiranya Tergugat II, III, IV VII, dan VIII bermohon agar majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verk laard) ;
DALAM POKOK PERKARA -
Bahwa Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan mohon halhal yang telah diungkapkan di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
-
Bahwa adapun jawaban yang berupa penolakan dan/atau pengakuan Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : 1. Bahwa
tidak
benar
berdasarkan
Penetapan
Pengadilan
Negeri
Binjai
No.14/Perd.Perm/1987/PN-BJ, anak-anak dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang adalah Para Penggugat saja namun masih ada satu orang lagi yaitu yang bernama Sotembalon Pohan Tampubolon namun dalam gugatan perkara ini tidak disebutkan oleh Para Penggugat hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak beritikat baik dalam perkara ini; 2. Bahwa tidak benar harta dari peninggalan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang telah dibagi-dibagi kepada ahli warisnya ; 3. Bahwa tidak benar tahun 2002 Tergugat I menjual tanah warisan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang kepada Tergugat II, III, IV, VII, VIII karena tanah yang dibeli Tergugat II, III, IV, VII dan VIII adalah tanah miliknya Tergugat I dan Maninga Aron Pohan Tampubolon dimana alas hak surat tanahnya adalah 18
beratasnamakan Tergugat I dengan Maninga Aron Pohan Tampubolon bukan beratas namakan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon ataupun Nuria Br. Simatupang ; 4. Bahwa Tergugat II, III, IV, VII, VIII membeli tanah bukan dari Tergugat I saja tetapi membelinya bersama Maninga Aron Tampu Bolon yaitu salah seorang dari Penggugat sehingga demi hukum pembelian yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, VII dan VIII adalah sah karena dijual oleh orang yang memiliki tanah tersebut berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 593.21-057 tanggal 27 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Binjai Timur (Tergugat X) 5. Bahwa dalam pembelian yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, VII dan VIII dari Tergugat I bersama Maninga Aron Tampubolon adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang mana dalam jual beli tersebut juga dilengkapi dengan dokumen tidak dalam silang sengketa dari Lurah Dataran Tinggi dan kemudian atas tanah yang dibeli tersebut telah pula memiliki alas hak masing-masing serta malah ada yang sudah bersertifikat hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 364 dan Sertifikat Hak Milik No. 365 dan adapun kedua sertifikat tersebut telah beratas namakan Insinyur Mardan Sihotang (Tergugat IV); 6. Bahwa setelah membeli tanah dari Tergugat I dan Maninga Aron Tampubolon, kemudian Tergugat II, III, IV, VII dan VIII telah pula menempati dan menguasai tanah yang dibeli, secara baik dengan membayar PBB nya serta ada yang telah membangun diatas tanah tersebut dan adapun dalam penguasaan tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat sendiri malah karena tidak ada persoalan dalam penguasaan tersebut Tergugat VIII telah pula menjual sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanah yang dibeli dari Tergugat I bersama Maninga Aron Tampubolon tersebut kepada Tergugat IX dan tanah tersebut telah pula memiliki alas hak atas nama Tergugat IX dan telah dibangun rumah diatas tanah tersebut ; 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat II, III, IV VII, dan VIII sampaikan diatas secara hukum tentunya Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII beralasan hukum dikualifikasi sebagai pembeli yang beritikat baik yang secara hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang dibelinya secara beritikat baik tersebut untuk tidak diganggu ataupun dihilangkan haknya oleh orang lain termasuk oleh Penggugat ; 8. Bahwa kemudian melalui gugatan perkara ini yaitu tahun 2013 baru Penggugat ada mengganggu kepemilikan dan penguasaan Tergugat II, III, IV, VII dan VIII atas tanah yang dibelinya dari Tergugat I dan Maninga Aron Tampubolon tersebut dengan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah warisan orangtuanya yang belum dibagi dan
19
menyatakan Tergugat I telah memalsukan surat dalam menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Tergugat ; 9. Bahwa Penggugat sewaktu jual beli terjadi tidak pernah melarang atau setidaknya ada menjaga tanah yang diklaimnya tersebut namun sebaliknya penggugat tidak mau tahu menahu dengan tanah tersebut sehingga aneh dan sangat beritikad tidak baik sekali jika sekarang Penggugat mempersoalkan jual beli yang dillakukan antara Tergugat I bersama Maninga Aron Tampubolon dengan Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII dan atas dalil ini cukup menunjukkan penggugat dalam perkara ini terkualifikasi tidak beritikad baik; 10. Bahwa dengan tegas Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII sampaikan bahwa tidak ada kaitannya atau tidak ada pengaruhnya pembelian tanah yang dilakukan Tergugat II, III, IV, VII dan VIII kepada Tergugat I dan Maninga Aron Tampubolon dengan telah dihukumnya Tergugat I di Pengadilan Negeri Binjai atas tindakan memalsukan surat karena tanah yang dibeli Tergugat II, III, IV, VII dan VIII adalah jauh sebelum proses hukum tersebut dilakukan dan tanah yang dibeli adalah sudah beralaskan hak tanah atas nama Tergugat I dan Maninga Aron Tampubolon dan bukan alas hak tanah yang beratasnamakan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon ataupun Nuria Br. Simatupang dan kalau memang Tergugat II, III, IV, VII dan VIII mengetahui dulunya itu adalah masih tanah warisan atau mengetahui adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I tentunya Tergugat II, III, IV, VII dan VIII tidak akan mau membeli tanah dari Tergugat I dan lama hal ini Tergugat II tidak pernah tahu atas pemalsuan itu sebelumnya dan meyakini sepenuhnya tanah tersebut adalah miliknya Tergugat I bersama Maninga Aron Tampubolon sehingga mau melakukan pembelian dari mereka dan seandai kalau tahu Tergugat II, III, IV, VII dan VIII tanah itu adalah tanah warisan maka tentunya akan membeli tanah tersebut dari seluruh ahli waris dan atas fakta ini kiranya cukup memperkuat fakta bahwa Tergugat II, III, IV, VII dan VIII patut disebut sebagai pembeli yang beritikat baik ; 11. Bahwa Tergugat mau membeli tanah kepada Tergugat I dikarenakan Tergugat I bersama orangtuanya dan saudara-saudaranya yang dari dahulunya dan malah sampai sekarang ini yang tinggal dilokasi tanah dan masih menetap serta malah meninggal orangtuanya dan besar-besarnya Tergugat I dan saudara-saudara juga dilokasi tanah yang dibeli a quo, sedangkan penggugat sendiri entah dimana rimbanya dan tidak berdomisili di Binjai sehingga wajar apabila Tergugat II, III, IV, VII dan VIII meyakini tanah tersebut milik si penjual (selain surat tanah sudah beratasnamakan penjual) dan mau membeli tanah dari Tergugat I dan kepada salah satu Penggugat atas nama Maninga Aron Tampubolon bukan kepada keseluruhan Penggugat lainnya;
20
12. Bahwa selain itu juga pembagian tanah atau jual beli tersebut adalah ikut dihadiri oleh Kepala Lingkungan dan petugas kelurahan dan setelah dikeluarkannya surat alas hak tanah atas nama pembeli oleh Camat (Tergugat X) baru Tergugat II, III, IV, VII dan VIII melakukan pembayaran dan jual beli tersebut bukanlah dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi serta pembeliannya juga sesuai dengan harga pasar pada saat itu sehingga tentunya sangat tidak beralasan hokum tindakan penggugat yang berkehendak mengambil hak atas tanah yang sudah dibeli Tergugat II, III, IV, VII dan VIII dengan beritikad baik tersebut ; 13. Bahwa tidak benar Tergugat IX membeli tanah dari Tergugat VII namun faktanya Tergugat IX adalah membeli tanah dari Tergugat VIII dan atas fakta ketidak benaran dalil penggugat tersebut maka cukup menunjukkan bahwa gugatan penggugat tidak benar dan patut ditolak; 14. Bahwa karena secara hukum Tergugat II, III, IV, VII, VIII membeli tanah dari Tergugat I dan Maniga Aron Tampubolon dengan beritikat baik maka sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX melakukan perbuatan melawan hukum justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggangu kenyamanan penguasaan tanah sudah lama Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX lakukan sampai dengan sekarang dan telah berupaya mengambil dan menghilangkan kepemilikan Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX atas tanah yang sudah dibelinya dengan secara beritikat baik dan itu jelas sangat merugikan Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII ; 15. Bahwa tidak benar nilai kerugian yang disampaikan Penggugat justru Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII lah yang mengalami kerugian atas tindakan penggugat karena Tergugat sudah mengeluarkan uang dalam membeli tanah yang dimiliki, dikuasai dan ditempatinya dari tahun 2002 sampai dengan sekarang ; 16. Bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang tidak mau menyelesaikan persoalan, karena Penggugat tidak mau membeli tanah atau setidaknya tidak mau menggantikan uang Penggugat dalam membeli tanah tersebut sebab kalau memang Penggugat menginginkan tanah yang sudah dibeli Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII seharusnya Penggugat menggantikan uang Tergugat yang sudah dikeluarkan dalam membeli tersebut sesuai dengan harga pasar saat ini atau setidaknya secara kekeluargaan bukannya menyuruh Tergugat keluar begitu saja dari tanah tersebut tanpa mengkompensasikan hak Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII atas pembelian, penguasaan dan penempatan yang telah dilakukan ;
21
17. Bahwa tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum dalil penggugat yang menyatakan Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII telah memperkosa hak Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII yang dari sejak tahun 2002 telah dimiliki, dikuasai dan ditempati Tergugat namun ditahun 2013 ini penggugat menuntut supaya tanah yang dimiliki dikuasai dan ditempati tersebut dihilangkan ; 18. Bahwa seharusnya yang dihentikan adalah gugatan Penggugat karena tindakan Penggugat ini yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar khususnya kepada Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII; 19. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan diatas beralasan hukum kiranya menyatakan gugatan penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya pula majelis hakim menolak keseluruhan petitum yang disampaikan penggugat dalam gugatannya ; DALAM PROVISI Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII sampaikan didalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII tegas menyatakan bahwa dalil-dali dan permintaan provisi yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya dalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya didalam perkara ini provisi tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan; DALAM REKONVENSI : Bahwa Tergugat III, IV dan VII dalam konvensi yang disebut juga Para dalam rekonvensi (selanjutnya disingkat Penggugat d.r.), dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Para Penggugat asal dalam konvensi (selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut Para Tergugat dr) ; -
Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konvensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dan diberlakukan dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi oleh Penggugat d.r. ;
-
Bahwa adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat d.r adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yaitu: a. Tanah lebih kurang seluas 18,6 M/18,5 M x 10 M = 185, 5 M2 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 170 Lingkungan II, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah M.A. Pohan T/Hisbul Pohan … 18,6 M Sebelah selatan berbatas dengan tanah Remin Sihotang … 18, 5 M 22
Sebelah timur berbatas dengan tanah J. Sinaga … 10 M Sebelah barat berbatas dengan tanah gang … 10 M 2. Bahwa Tanah milik Penggugat dr tersebut diatas diperoleh Para Pengugat dr. berdasarkan: a. Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Nomor 593.83/ /BT/VIII/2002 Tanggal Agustus 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan camat Binjai Timur Kota Binjai atas nama Maringan Mack Donal ; b. Surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 24/X/L/2011 jual beli tersebut dilakukan dengan Notaris ERMALIA,SH,MKn yang kesemuanya jual beli tersebut diatas telah dilakukan Para Penggugat d.r dengan cara jual beli yang telah sesuai dengan prosedur hukum dan undang-undang yang berlaku ; 3. Bahwa Penggugat dr. sejak tahun 2002 melalui pihak yang dahulunya menjualkan kepada Tergugat IX sampai dengan sekarang telah menguasai dan menempati tanah secara baik serta juga telah ada yang membangun diatas tanah miliknya tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun ; 4. Bahwa namun mulai tahun tahun 2013 datang Para Tergugat d.r menggangu kepemilikan Penggugat dr atas tanah tersebut dan mencoba mengusir Penggugat dr dari tanah tersebut diatas dengan cara melakukan gugatan perdata ke pengadilan dengan alasan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum yang pada pokoknya Tergugat dr menyatakan Para Tergugat dr. lah sebagai pemilik tanah dan berhak menempati dan menguasai tanah tersebut bukan Penggugat dr. ; 5. Bahwa secara hukum tentunya Penggugat dr. adalah pemilik yang sah dan pemilik satusatunya atas tanah tersebut diatas yang diperoleh Penggugat dr. atas dasar jual beli yang sah dan beritikat baik yang wajib mendapatkan perlindungan oleh hukum dengan alas hak tanah berupa Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi sebagaimana tersebut diatas ; 6. Bahwa atas tindakan Para Tergugat dr kepada Penggugat dr sebagaimana tersebut diatas patut kiranya dikualifikasi Para Tergugat dr. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dr sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ; 7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dr. tersebut, Penggugat dr telah mengalami kerugian moril yaitu tercemarnya nama baik Penggugat dr ditengah masyarakat atas tindakan Para Tergugat dr. yang menyatakan tanah tersebut diatas bukannya miliknya Penggugat dr. dengan alasan-alasannya yang tidak beralasan hukum
23
yang jika kerugian moril dimaksud dinilai secara rupiah maka besarnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; 8. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat dr. memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Para Tergugat dr. secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika ; Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang diuraikan di atas, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dk. ditolak untuk seluruhnya karena tidak didukung oleh bukti dan dalil-dalil hukum yang cukup dan benar dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr. dengan amar sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III, IV, VII, dan VIII untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Para Penggugat dr untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah atau berkekuatan hukum :
a. Surat pelepasan hak ganti rugi nomor 593.83/66/BT/2002 Tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Binjai Timur Kota Binjai atas nama Darwin Sembiring; b. Surat pelepasan hak ganti rugi nomor 593.83/68/BT/2002 Tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Binjai Timur Kota Binjai atas nama Mardan Sihotang ; c. Surat pelepasan hak ganti rugi nomor 593.83/67/BT/2002 Tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Binjai Timur Kota Binjai atas nama Sabarita Karo Sekali ; d. Surat pelepasan hak ganti rugi nomor 593.83/66/BT/2002 Tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Binjai Timur Kota Binjai atas nama Remin Sihotang ; e. Sertifikat Hak Milik No. 365/kelurahan dataran tinggi dengan luas 280 M2 tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kota binjai atas nama mardan sihotang f. Sertifikat Hak Milik No. 366/kelurahan dataran tinggi dengan luas 180 M2 tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kota binjai atas nama mardan sihotang ; 3. Menyatakan para penggugat dr adalah pemilik satu-satunya yang sah atas :
a. Tanah lebih kurang seluas 18,4 M x 15,8 M = 290,72 M2 yang terletak di jalan soekarno hatta No. 170 Lingkungan II, kelurahan dataran tinggi kecamatan binjai timur kota binjai dengan batas-batas : 24
Sebelah utara berbatas dengan tanah M.A. Pohan T/Hisbul Pohan .. 18, 4M Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sabarita Br Karo Sekali .... 18, 4 M Sebelah timur berbatas dengan tanah M.T Hasibuan ... 15,8 M Sebelah barat berbatas dengan tanah gang ... 15, 8 M b. Tanah lebih kurang seluas 18,4 M x 10 M = 184 M2 yang terletak di jalan soekarno hatta No. 170 Lingkungan II, kelurahan dataran tinggi kecamatan binjai timur kota binjai dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah Sabarita Br Karo Sekali ... 18, 4 M Sebelah selatan berbatas dengan tanah M.A.Pohan T/Hisbul Pohan .18,4 M Sebelah timur berbatas dengan tanah K. Silalahi ... 10 M Sebelah barat berbatas dengan tanah gang ... 10 M
c. Tanah lebih kurang seluas 18,4 M x 8 M = 147,2 M2 yang terletak di jalan soekarno hatta No. 170 Lingkungan II, kelurahan dataran tinggi kecamatan binjai timur kota binjai dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah Darwin Sembiring .. 18, 4 M Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mardan sihotang .... 18, 4 M Sebelah timur berbatas dengan tanah A. Purba ... 8 M Sebelah barat berbatas dengan tanah gang ... 8 M d. Tanah lebih kurang seluas 18,5 M x 18,4 M = 276,75 M2 yang terletak di jalan soekarno hatta No. 170 Lingkungan II, kelurahan dataran tinggi kecamatan binjai rimur kota binjai dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah dahulu Maringan Mack Donal Manurung sekarang maria nadek .. 18, 5 M Sebelah selatan berbatas dengan dhulu mdrdwin sembiring sekarang tanah Mardan sihotang .... 18, 4 M Sebelah timur berbatas dengan tanah MT Hasibuan ... 18, 4 M Sebelah barat berbatas dengan tanah gang ... 18, 4 M 4. Menyatakan para tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 5. Menghukum
para tergugat dr untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada para penggugat dr secara tunai ; 6. Menghukum para tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini secara tanggung renteng ;
25
SUBSIDAIR Bilamana majelis hakim perpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono ); Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat V telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Juli 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Saya yang bertandatangan di bawah ini : A. DALAM EKSEPSI Pengadilan Negeri Binjai tidak berkompeten memeriksa dan mengadili perkara ini Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat V atas objek Gugatan adalah sudah Bersertifikat Hak Milik dengan No. 299 tertanggal 22 Pebruari 2005 yang diterbitkan Badan Pertahanan Kotamadya Binjai dengan Pemegang Hak LORIANNA Br. Saragih, oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini terhadap Tergugat V tidak tepat bila diajukan di Pengadilan Negeri Binjai, oleh karenanya Penggugat dalam perkara ini seharusnya terlebih dahulu membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 299 tertanggal 22 Pebruari 2005 yang diterbitkan Badan Pertahanan Kotamadya Binjai atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) ; Kejadian Materil Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur. -
Bahwa Dasar Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan tertanggal 19 Maret 2013 yang diajukan dalam perkara ini, adalah dengan menyatakan Tergugat dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah yang disebutkan dalam Gugatan tertanggal 19 Maret 2013 yang diajukan dalam perkara ini tidak jelas. Dengan demikian, dasar hukum yang dijadikan Para Penggugat untuk membenarkan dasar gugatan tersebut, mengacu kepada ketentuan Pasal 1365KUHPerdata ;
-
Bahwa salah satu unsur yang esensial untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, adalah KESALAHAN ;
-
Bahwa salah satu indikasi (bukan fakta kesalahan) yang relavan untuk menentukan adanya kesalahan Tergugat V dalam perkara ini, minimal penggugat dalam Gugatan tertanggal 19 Maret 2013 yang diajukan dalam perkara ini harus mengemukakan bahwa Tergugat V dalam perkara ini sejak mulai menguasai Objek perkara, telah dilarang oleh Penggugat, namun Tergugat V dalam hal ini tidak mengindahkannya, atau sebelum tergugat V dalam perkara ini sebelum menguasai tanah Objek Perkara, Penggugat membuat tanda bahwa Penggugat adalah orang yang berhak terhadap tanah objek perkara, sebagai dasar untuk menyatakan atau menentukan adanya kesalahan Tergugat V ;
-
Bahwa Tergugat V sudah lama (puluhan tahun) menguasai tanah yang dijadikan sebaagai objek dalam perkara ini, yang telah diketahui oleh masyarakat di sekitar tanah yang dijadikan
26
sebagai Objek dalam Perkara ini, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah (Pemerintah Kota Binjai) layaknya sebagai orang yang berhak; -
Bahwa dalam gugatan tertanggal 19 Maret 2013 yang diajukan dalam perkara ini, tidak ada disebutkan atau dikemukakan hal-hal seperti tersebut diatas. Jadi tidak ada kesalahankesalahan yang dilakukan tergugat V hingga menguasai tanah yang di jadikan Objek dalam perkara ini sebagai titik tolak untuk menyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Objek perkara sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHP perdata;
-
Bahwa dengan kata lain, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1365KUHPerdata sebagai ketentuan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka penggugat harus mengemukakan dengan jelas kejadian sebenarnya tentang adanya kesalahan yang dialkukan Tergugat V terhadap Objek Perkara dalam kaitannya dengan azas hukum “Tiada Tuntutan Tanpa Kesalahan” yang merupakan azas hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap seseorang ;
-
Bahwa oleh karena dalam Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak mengemukakan atau menyebutkan kejadian materil tentang adanya kesalahan dari Tergugat dalam perkara ini sebagai dasar untuk menyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Objek Perkara, dengan demikian Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, merupakan Gugatan yang tidak jelas/kabur sehingga Gugatan tersebut tidak dapat diterima ;
B. DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian dalam pokok perkara yang tidak terpisahkan ;
-
Bahwa tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
-
Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek perkara dalam Gugatan Penggugat sudah dikuasai oleh Tergugat V sudah sejak lama (Kurang Lebih Sepuluh Tahun) yang sudah bersertifikat sesuai denagan alas hak yang diterbitkan Badan Pertahanan Nasional Kotamadya Binjai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 229 tertanggal 22 Februari 2005 dengan Pemegang hak LORIANNA BR SARAGIH ;
-
Dalam dalil Penggugat dalam gugatannya didalam poin 3 dinyatakan bahwasanya pada tahun 2002 Tergugat 1 ada menjual sebagian tanah warisan Alm. BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON kepada Tergugat V dihadapan Tergugat X dengan ukuran 7,5M x 10M :75M2 adalah tidak benar ;
-
Bahwa pada tahun 2000 Tergugat I datang kepada Tergugat V untuk minta tolong agar Tergugat V bersedia membeli tanah milik tergugat I yang mana uang dari hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan Tergugat I untuk memperbaiki genteng/atap rumah yang 27
bocor yang terletak di Jalan Soekarno Hatta NO. 170 Binjai (rumah opung Tergugat I). Atas permintaan tersebut Tergugat V pun bersedia untuk membelinya. Dan kemudian dibuatlah Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat V yang disaksikan oleh saksi-saksi dengan luas 7,5M x 5M yang berbatasan dengan : Sebelah Timur
: Tanah M. Hasibuan
Sebelah Selatan
-
: Rumah L. Br. Saragih
Sebelah Barat
: Rumah Drs. HM. Nainggolan
Sebelah Utara
: Tanah Hizbul Pohan
Dan pada sekitar tahun 2002 Tergugat I kembali lagi meminta kepada Tergugat V agar membeli tanahnya dengan ukuran 7,5M x 5M, atas dasar Permintaan Tergugat I tersebut Tergugat V pun menanyakan kepada Tergugat I “Hizbul (Tergugat I)…..kau jual tanah itu apa udah setuju semua namboru-namboru dan amanguda-amang udamu,? Tergugat I menjawab uda namboru (Tergugat I). 2 (dua) bulan kemudian Tergugat I datang kembali kerumah Tergugat V dengan menunjukkan Surat Kuasa dari namboru-namboru dan amanguda-amang udanya, karena merasa yakin dan dengan adaya itikat baik untuk membeli serta didorong lagi atas sepengetahuan Tergugat V, bahwa benar Tergugat I adalah cucu dari yang memiliki dan menguasai atas tanah tersebut maka Tergugat V membeli tanah tersebut ;
-
Bahwa dalil Gugatan Penggugat didalam poin 6 dikatakan bahwa Tergugat menguasai tanah tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum (onrecht maatigedaad) adalah tidak mendasar, sebab selama ini Tergugat V memiliki Alas Hak yang sah, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Binjai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 229 tertanggal 22 Februari 2005 dengan Pemegang hak LORIANNA BR SARAGIH, dan Tergugat V meyakini telah membeli dan menguasai tanah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;
-
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) yang bunyinya “dalam hal suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainnya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;
-
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat V dalam Konpensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut : 28
A. Dalam Eksepsi - Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima B. Dalam Pokok Perkara - Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - Menghukum Penggugat untuk menbayar Biaya Perkara yang timbul.
Menimbang, bahwa untuk Tergugat VI dipersidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Juli 2013 dipersidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:: A. DALAM KOMPENSI. I. DALAM EKSEPSI. 1. TENTANG SURAT KUASA. 1.1. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada Lembaran pertama mengakui bahwa : 1. TIOSANNA POHAN TAMPUBOLON. 2. THEODORA POHAN TAMPUBOLON. 3. JANNE POHON TAMPUBOLON. 4. PURNAMA POHAN TAMPUBOLON. 5. APUL PARDAMEAN POHAN TAMPUBOLON. 6. MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON. YANG KONON KATA Penggugat Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon dan seterus…….nya, bahwa Nama – nama yang tersebut di atas adalah Saudara – saudara dari Penggugat Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 Februari 2012, dalam hal ini memilih
tempat
kediaman Hukum Tetap pada
Kantor Kuasanya
(JUNI SITANGGANG,SH. ADVOCAT DI MEDAN)
beralamat
di atas
: di Jalan.
Syahruddin No. 71 Simpang Limun Medan, Selanjutnya di Sebut : PENGGUGAT; 1.2. Bahwa Kapasitas Perkara
Penggugat (Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon)
Aquo tidak
jelas dan tidak Lengkap, sebab Penggugat (Nyonya Asna
Deliani Pohan Tampubolon) dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara bertindak
untuk
Dalam
Diri
Sendiri
Dalam
memberikan SURAT
KUASA
ini
adalah
KEPADA
PENGACARANYA, sedangkan DALAM POSITA Gugatan Penggugat yang dikutip Sbb: Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon MENERIMA
KUASA dari SAUDARA –
SAUDARANYA Yaitu : 1. TIOSANNA POHAN TAMPUBOLON. 2. THEODORA POHAN TAMPUBOLON.
29
3. JANNE POHON TAMPUBOLON. 4. PURNAMA POHAN TAMPUBOLON. 5. APUL PARDAMEAN POHAN TAMPUBOLON. 6. MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON. Kalimat Saudara – saudaranya (Nyonya
Asna
dalam Perkara Aquo tidak dijelaskan Penggugat
Deliani Pohan Tampubolon) secara
GAMBLANG
dan
secara
TERPERINCI; 1.3. Bahwa
Apa
yang
di Maksudkan
Penggugat
Tampubolon) YANG KONON KATANYA
(Nyonya
Asna
Deliani Pohan
SAUDARA - SAUDARAnya :
1.
TIOSANNA POHAN TAMPUBOLON. 2. THEODORA POHAN TAMPUBOLON. 3. JANNE POHON TAMPUBOLON. 4. PURNAMA POHAN TAMPUBOLON. 5. APUL PARDAMEAN POHAN TAMPUBOLON. 6. MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON. Adalah TIDAK JELAS dan KABUR; 1.4. Bahwa seandainyapun BENAR dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo bahwa Nyonya Asna KEPADA
Deliani
Pengacaranya
Pohan Tampubolon MEMBERIKAN SURAT KUASA Sebagai
PENGGUGAT
adalah
: Bersifat
Khusus
menggugat Kantin Simarmata sebagai TERGUGAT – VI Dan Tergugat - tergugat lainnya, maka Kepentingan Penggugat bertindak Untuk Diri Sendiri, SEDANGKAN Surat Kuasa yang di Terima Penggugat Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon YANG KONON KATA Penggugat dari Saudara – saudaranya Yaitu : 1. TIOSANNA POHAN TAMPUBOLON. 2. THEODORA POHAN TAMPUBOLON. 3. JANNE POHON TAMPUBOLON. 4. PURNAMA POHAN TAMPUBOLON. 5. APUL PARDAMEAN POHAN TAMPUBOLON. 6. MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON. adalah : Bersifat Umum; 1.5. Bahwa oleh
karena
Prosedur
Pemberian Surat
GAMBLANG dan secara TERPERINCI
Kuasa tidak jelaskan
secara
maka Gugatan Penggugat mengakibatkan
Tidak Sah sehingga Secara Formil Gugatan Penggugat Tidak Terpenuhi, Hal ini Sangat Bertentangan dengan Pasal 147 R.Bg dan YURISPRUDENSI TETAP; 2. PARTIJ ( Pihak ) TIDAK LENGKAP. 2.1. Bahwa dalil
Gugatan Penggugat
dalam Perkara Aquo yang di ajukan hanya
menyangkut Jual Beli Sebagian Tanah Warisan antara Tergugat – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, di hadapan Tergugat - X; 2.2. Bahwa
akan tetapi
terhadap Objek
Sengketa
Tersebut Tergugat – IV telah
MENSERTIFIKATKAN dengan Sertifikat Hak Milik No. 231. Tanggal 22 Pebruari
30
2005 atas nama : Kantin Simarmata
Sarjana Pendidikan / Tergugat – VI
yang di
Keluarkan Kantor Badan Pertanahan Kota Binjai; 2.3. Bahwa oleh karena tidak di ikut sertakannya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai
sebagai Pihak dalam Perkara Aquo, menjadikan Gugatan Penggugat
tidak lengkap Para Pihaknya; 3. OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS AKIBATNYA KABUR. 3.1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas OBJEK SENGKETA Perkara Aquo, Di satu sisi Penggugat mendalilkan Gugatannya VI
dengan
Dengan Menggugat Tergugat -
SURAT PELEPASAN HAK GANTI RUGI CAMAT BINJAI
TIMUR No. : 593.83/171/BT/2002., Tanggal. 29 Juli
2002; (Vide dalil Gugatan
Penggugat Pada Lembaran ketiga Point 03 huruf e); 3.2. Bahwa Dasar Kepemilikan Tanah Tergugat – VI Yang
di Peroleh Tergugat – VI dari
MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON DAN HIZBUL POHAN / Tergugat - I yaitu :
SURAT PELEPASAN HAK GANTI RUGI CAMAT BINJAI TIMUR
No. : 593.83/171/BT/VII/2002., Tanggal. 29 Juli PELEPASAN
HAK
GANTI
RUGI
2002,
CAMAT
BUKAN
BINJAI
SURAT
TIMUR
No. :
593.83/171/BT/2002., Tanggal. 29 Juli 2002; 3.3 Bahwa seandainya PUN BENAR SURAT PELEPASAN HAK GANTI RUGI CAMAT BINJAI TIMUR No. : 593.83/171/BT/2002., Tanggal. 29 Juli 2002, Lain Sisi dalil Gugatan Penggugat menggugat Tergugat – VI, dengan SELUAS 184 M² dengan = 184
X
Lembaran
1.000.000 = ke empat
Di
TANAH
taksiran harga sekarang Rp.1.000.000 permeter persegi Rp.184.000.000.- (Vide
Point 08 baris kelima),
dalil
Gugatan Penggugat
Pada
Akan tetapi Penggugat tidak
menyebutkan Ukuran dan batas – batas Tanah yang di peroleh Tergugat – VI; II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa hal – hal yang telah di kemukakan Tergugat – VI pada bagian “ EKSEPSI “ di atas, mohon di anggap telah di ulang (geinsereed) di bagian “ Dalam Pokok Perkara “ sehingga Tergugat – VI tidak perlu lagi mengulangi PADA bagian “ DALAM POKOK PERKARA “ ini; 2. Bahwa
Tergugat – VI menolak dan membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat
terkecuali terhadap hal – hal yang secara tegas di akui di bawah ini; 3. Bahwa Tergugat – VI dahulu tinggal di Jalan. Flamboyan Kelurahan : Pahlawan Binjai., kemudian Tergugat - I dan Maninga Aron Pohan Tampubolon menawarkan Tanah Kaplingan untuk pertapakan rumah di maksud kepada Tergugat – VI setelah Tergugat - VI
mencari tahu tentang keberadaan
/ status
Tanah dimaksud kepada Pihak
31
Pemerintah Setempat / Tergugat - X dan Pemerintah Setempat mengatakan bahwa Tanah di maksud tidak ada masalah; – I / Hisbul Pohan dan Maninga Aron Pohan Tampubolon
4. Pada Saat itu Tergugat
telah menawarkan Harga Tanah
Kapling Pertapakan
Tergugat – VI, dan kemudian terjadilah tawar
Rumah di maksud kepada
menawar harga tersebut dengan
harga Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dengan Ukuran 10 x 18,4 M², yang terletak di Jalan. Sukarno Hatta Gang Ersada, Lingkungan II Binjai; 5. Bahwa Seluruh yang menyangkut
Pengurusan
Surat menyurat
di Percayakan
Tergugat - VI KEPADA Tergugat - I dan Maninga Aron Pohan Tampubolon yaitu : Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi No. : 593.83/171/BT/VII/2002., Tanggal, 29 Juli 2002
antara Maninga Aron Pohan
Tampubolon dan
Tergugat – I
kepada Tergugat - VI di hadapan Tergugat - X; 6.
Bahwa DASAR Maninga
Aron Pohan Tampubolon dan HIZBUL POHAN /
Tergugat - I
MENJUAL Tanah di maksud KEPADA Tergugat – VI, adanya Hak
MANINGA
ARON
POHAN
TAMPUBOLON
Tergugat - I yang di peroleh sebagai TAMPUBOLON dan SURAT
HIZBUL
KEPUTUSAN UTARA
WARIS
An. MANINGA
POHAN
Tertanggal,
GUBERNUR
KEPALA
No. : SK/1/2/D.A/HM/LR/1973,
Jelaslah Tergugat – VI 7. Bahwa dengan
POHAN
/
Hal ini tertuang pada
Tertanggal, 22 Juni 2001
dan
WARIS Tertanggal, 22 Juni 2001 dan di Kuatkan dengan
SURAT PERNYATAAN dan
AHLI
HIZBUL
Ahli Waris Alm. BONIFACIUS POHAN
Alm. NURIA Br SIMATUPANG,
KETERANGAN
SURAT KUASA
dan
demikian
ARON 24
POHAN TAMPUBOLON
Januari
DAERAH
2002
PROPINSI
Tanggal, 23
adalah : PEMBELI
serta
SURAT
SUMATERA
Februari 1973,
Maka
YANG BERITIKAT BAIK;
jelaslah Tergugat – VI
adalah : PEMBELI YANG
BERITIKAD BAIK YANG DI LINDUNGI UNDANG – UNDANG; 8. Bahwa Tergugat - VI bermaksud ingin mendirikan Rumah Tempat Tinggal Tergugat – VI bersama Istri dan Anak – anaknya
di Atas Tanah tersebut, maka Tergugat – VI
mengurus Surat – surat menyangkut Izin
Mendirikan
Bangunan
di Singkat
IMB Tanggal, 11 - 2 – 2009 dengan Nomor : 503.648 – 079/BT/K/2009, Tanpa
ada
yang Keberatan dari Pihak Manapun Juga, termasuk Penggugat ; 9. Bahwa
terhadap Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi dimaksud telah di Tingkatkan
menjadi Sertifikat Hak Milik An. Tergugat – VI / Kantin Simarmata, Sarjana Pendidikan
yang di Terbitkan Oleh
(BPN) Kota Binjai.,
Kantor
Badan
Pertanahan
Nasional
sebagaimana di atur pada Peraturan Menteri Agraria /
Ka.BPN No. 03 / 1997 Tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Pemerintan No.
32
24 Tahun
1997 dan
Pasal
32
Peraturan
Pemerintah
No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah; 10.Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kota
Binjai sebagai
Pihak
dalam
Perkara Aquo, mengakibatkan
PARTIJ (PIHAK) TIDAK LENGKAP; 11.Bahwa dari Fakta Hukum di atas, telah cukup
membuktikan bahwa Gugatan
Penggugat yang di Ajukan Penggugat dalam Perkara Aquo TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN, sehingga dengan demikian sangat beralasan Hukum Gugatan setidak – tidaknya
harus
Penggugat DITOLAK
Untuk Seluruhnya
atau
di NYATAKAN TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet
Onvankelijk Verklaart). 12.Bahwa TIDAK BENAR Penggugat memiliki alas : 42/DA/HM/LR/1973.,
tertanggal
23
hak Surat Hak Milik Nomor SK
Februari
1973, atas
BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON (Vide dalil Gugatan ke dua Point 02),
YANG BENAR
nama
almarhum
Penggugat Lembaran
ADALAH Tanah Tersebut di Peroleh
MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON dan HIZBUL POHAN / Tergugat – I Berdasarkan
: SURAT
KEPUTUSAN
GUBERNUR
KDH
Prop. Sumut
No.
SK/1/2/D.A/HM/LR/1973., tanggal 23 Februari 1973., Kepada Bonifasius Tampubolon; 13. Bahwa perlu Tergugat – VI di beli Tergugat - VI
jelaskan Kepada Penggugat Bahwa Tanah di
dari
MANINGA
POHAN / Tergugat – I
HIZBUL
ARON POHAN
JAUH
SETELAH
POHAN di HUKUM DI PENGADILAN NEGERI dalil Penggugat pada
Gugatan
Maksud
TAMPUBOLON
dan
Tergugat – I / HISBUL
BINJAI sebagaimana yang di
YAITU : Tergugat –
I TELAH
DI HUKUM
di Pengadilan Negeri Binjai dengan PUTUSAN No. 71/Pid.B/203/PN-BJ atas perbuatan melakukan penjualan tanah tanpa hak atas Warisan Almarhum BONIFACIUS Kelurahan
POHAN
Dataran
TAMPUBOLON Tinggi
dan
di Jalan. Sukarno
seterus……….nya
Hatta No. 170
(Vide dalil
Gugatan
Penggugat lembaran ke tiga Point 04); 14. Bahwa
apabila
Tergugat – I / HIZBUL POHAN
dengan PUTUSAN No. 71/Pid.B/203/PN-BJ
yang
telah
terbukti
bersalah sesuai
telah menjual Tanah Warisan
Almarhum BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON kepada Tergugat – VI, Mengapa MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON tidak di lakukan TINDAK PIDANA, karena TERGUGAT – VI membeli Tanah Warisan BONIFACIUS TAMPUBOLON dari
MANINGA
ARON POHAN TAMPUBOLON dan HIZBUL POHAN /
Tergugat – I; 15. Bahkan ARON
Selanjutnya POHAN
Dalil Gugatan Penggugat menjelaskan bahwa TAMPUBOLON
memberikan SURAT
MANINGA
KUASA
kepada 33
Penggugat
NYONYA
Berdasarkan Surat
ASNA
DELIANI
POHAN
TAMPUBOLON,
Kuasa Tertanggal 28 Februari 2012 (Vide Posita Gugatan
Penggugat lembaran pertama)
dan Surat Kuasa di Maksud di teruskan
Penggugat
NYONYA ASNA DELIANI POHAN
TAMPUBOLON
kepada Pengacaranya
JUNI
SURAT KUASA
DALAM
SITANGGANG,SH.,
sehingga
AQUO CACAT HUKUM, dan TIDAK
MEMPUNYAI
MEWAKILI
AMBIL
INI,
DAN
KUASA dan
DI
SITANGGANG,SH., REKAN.,
LEGALITAS
PEMBERI
PERSIDANGAN
KUASA HUKUM JUNI
dalam Hal
PATUT DAN
Kantor
ini
Penggugat di
HUKUM
JUNI
DAN DEPAN
HUKUM YANG
KUASA Hukum
SITANGGANG,SH.,
MENDAMPINGI
SEGALA TINDAKKAN
LAKUKAN
Dari
UNTUK
PERKARA
:
DI JUNI
SITANGGANG,SH.
&
BERALASAN HUKUM TIDAK BERLAKU DAN
TIDAK PERNAH ADA Dalam Perkara Aquo; 16. Bahwa oleh Karena
SURAT KUASA
Penggugat NYONYA ASNA DELIANI
POHAN TAMPUBOLON, MENGANDUNG CACAT HUKUM Maka Tergugat - VI MEMOHON kepada Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan SURAT KUASA dan TINDAKAN HUKUM yang
di Lakukan KUASA HUKUM Penggugat
NYONYA ASNA DELIANI POHAN TAMPUBOLON : JUNI SITANGGANG,SH. Dimaksud; 17. Bahwa Penggugat Harga Tanah
Bukanlah AHLI PENAFSIR HARGA dalam hal menentukan
Permeternya untuk daerah Kota Binjai, sehingga
Penggugat
tidak
berhak menentukan atau menaksir Harga Tanah Tergugat – VI dengan sekarang Rp. 1.000.000.- permeter; (Vide dalil Gugatan Penggugat lembaran ke empat Point 08 barisan ke lima); 18. Bahwa demikian juga terhadap dalil Gugatan Penggugat
pada lembaran ke empat
Point 11 yang mengatakan “ Bahwa Tergugat – I DAN Tergugat – X (khusus untuk Tergugat - X) IKUT ditarik dalam Perkara ini, agar terlibat dalam Proses Pemeriksaan Perkara serta
PANTAS
SERTA
LAYAK
GUBERNUR SUMATERA Kantor
pada Putusan ini,
adalah : SALAH
DAN
Justru Tindakan Tergugat – X tersebut PATUT DI AJUKAN JEMPOL
KELIRU, dan
duduk dan Patuh
Kecamatan
Binjai
di Berikan
PENGHARGAAN
UTARA., karena Tergugat - X Timur
SANGAT
oleh :
selaku CAMAT
PEDULI
dan
Pada
SANGAT
MEMPERHATIKAN Masyarakat Sekitarnya, sehingga dapat menertipkan dan menerbitkan
serta
meningkatkan
Pelayanannya
yang
ADMINISTRASI surat – surat yang merupakan Harta Benda
BAIK
menyangkut
sesuai
dengan
Kemampuan dan Keberadaan Masyarakat di Lingkungan Kerja Tergugat - X Khusus kepada Para Tergugat dalam Perkara Aquo; 34
19. Bahwa
oleh karena
sehingga
tidak
Gugatan
Penggugat Tidak JELAS dan Tidak SELARAS,
SINGKRON, Mengakibatkan GUGATAN
Penggugat merupakan
Larangan dalam Hukum Acara Perdata; 20. Bahwa berdasarkan
Fakta –fakta hukum diatas, Jelas Bahwa Tergugat - VI TIDAK
BENAR melakukan Perbuatan Melawan terhadap
Penggugat,
Melawan Hukum mempunyai
Hukum (PMH) Onrechtmatige
Akan tetapi Penggugatlah
(PMH)
yang
kepada Tergugat – VI,
melakukan
karena
Daad
Perbuatan
Penggugat
tidak
Kapasitas untuk menggugat Tergugat – VI dengan mempergunakan
SURAT KUASA CACAT HUKUM; 21. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat – VI Memperkosa Hak Penggugat, akan Tetapi Penggugat dengan NYATA dan FAKTA
yang memperkosa Hak Tergugat – VI
DENGAN menentukan dan menaksir Harga Tanah Milik Tergugat – VI dengan nilai Rp.1.000.000.- permeter; 22. Bahwa dalil Gugatan Penggugat menuntut
Kerugian Material yang
di minta
Penggugat harus DI TOLAK karena terlalu mengada – ada dan tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum; 23. Bahwa
tuntutan Penggugat
mengenai
Dwangsom / Uang Paksa haruslah
DI
TOLAK dan DI KESAMPINGKAN karena Gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya; 24. Bahwa terhadap PETITUM/TUNTUTAN Putusan Serta Merta, juga tidak PATUT di kabulkan sebab tidak di dukung bukti otentik sesuai dengan SEMA No : 3 Tahun 2000 dan Pasal 191 R.Bg / Pasal 180 HIR; 25. Bahwa oleh karena seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya atau tidak beralasan hukum, Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mengambil Putusan menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
B. DALAM REKONPENSI. 01. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat dalam Konpensi – VI / Penggugat
dalam
Rekonpensi – VI mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi; 02. Bahwa Tergugat dalam Konpensi – VI / Penggugat dalam Rekonpensi – VI adalah Pembeli yang beritikad baik
berdasarkan data – data Surat yang di Miliki oleh
Tergugat – I/Hizbul Pohan dan Maninga Aron Pohan Tampubolon cukup lengkap, dari Surat
Tanah berupa Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera
Utara No. : SK/I/2/D.A/LH/LR/1973., Tertanggal,23
Februari 1973, Surat Pernyataan
Ahli Waris Tanggal, 22 Juni 2001 dan Surat Kuasa Waris Tanggal, 22 Juni 2001;
35
03. Berdasarkan seluruh fakta – fakta di atas, dengan kerendahan hati Tergugat dalam Konpensi – VI / Penggugat dalam Rekonpensi – VI memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Binjai
berkenan
mengambil Putusan
yang
amarnya sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI : 1. DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi dari Tergugat – VI Seluruhnya.
2. DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
-
Menolak Gugatan Provisi Penggugat.
-
Menyatakan Sah Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi No. : 593.83/171/BT/VII/2002., Tanggal, 29 Juli 2002. An. Kantin Simarmata,SPD.
-
Menyatakan Sah dan Berharga Sertifikat Hak Milik No. : 231. Tanggal, 22 – 2 – 2005., An. Kantin Simarmata,SPD.
-
Menghukum Penggugat Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon untuk membayar biaya perkara ini.
B. DALAM REKONPENSI : -
Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi – VI / Kantin Simarmata Untuk Seluruhnya.
-
Menyatakan Sah Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi No. : 593.83/171/BT/VII/2002., Tanggal, 29
Juli
2002. An. Kantin Simarmata,SPD. / Penggugat
dalam
Rekompensi – VI. -
Menyatakan Sah dan Berharga Sertifikat Hak Milik No. : 231. Tanggal, 22 – 2 – 2005., An. Kantin Simarmata,Sarjana Pendidikan. / Penggugat dalam Rekompensi – VI.
C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. -
Menghukum
Penggugat
dalam Konpensi / Penggugat
dalam Rekonpensi
Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon untuk membayar biaya perkara ini. -
Terima Kasih.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat secara tertulis tertanggal 08 Juli 2013 yang isinya berbunyi sebagai berikut:
36
DALAM KONPENSI -
Bahwa Tergugat II, III IV, VII, VIII dan IX dengan tegas menolak dan membantah Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
-
Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan ke dalam pokok perkara Tergugat II, III IV, VII, VIII dan IX terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :
5. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT -
Bahwa bila ditelaah dan dianalisa gugatan Penggugat secara seksama maka telah ditemui adanya
1
(satu)
petitum
gugatan
Penggugat
yang
meminta
supaya
menghukum/memerintahkan Tergugat X yaitu Kepala Kantor Kecamatan Binjai Timur untuk mencabut surat-surat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 5 (lima) yang berbunyi: 2. Menghukum/memerintahkan Tergugat X yaitu kepala kantor Kecamatan Binjai Timur untuk mencabut surat-surat tersebut diatas ; -
Bahwa secara hukum petitum yang isinya meminta untuk menghukum aparat pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut produk surat yang dikeluarkannya adalah merupakan ranah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ranah hukum Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri ;
-
Bahwa sehingga atas adanya isi petitum gugatan Penggugat yang meminta Kepala Kantor Kecamatan Binjai Timur untuk mencabut surat-surat tersebut maka beralasan hukum kiranya dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat terkualifikasi melanggar kompetensi absolut atau melanggar kewenangan mengadili karena petitum yang dimintakan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tetapi melainkan adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya layak dalam perkara ini kiranya majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX tentang kompetensi absolut seraya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
6. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA TIDAK SAH D. SURAT KUASA BERSIFAT UMUM -
Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat yang berisikan tentang identitas Para Penggugat, telah dengan jelas dan terang menyebutkan bahwa Juni Sitanggang, SH selaku advokat adalah bertindak bukan saja untuk dan atas nama Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon seorang namun juga bertindak untuk dan atas nama 6 (enam) orang lagi yaitu atas nama Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne
37
Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon ; -
Bahwa adapun dasar kewenangan advokat Juni Sitanggang, SH untuk bertindak mengatas namakan Penggugat yang keseluruhannya terdiri dari 7 (tujuh) orang tersebut adalah dari Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 dan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2012 ;
-
Bahwa namun ternyata secara jelas dan terang terlihat sendiri didalam Surat Kuasa tersebut hanya Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2012 saja yang bersifat khusus sedangkan surat kuasa tertanggal 28 Februari 2012 terbukti adalah surat kuasa yang bersifat umum, dimana dalam surat kuasa tertanggal 28 Februari 2012 tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk memajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Binjai dan tidak ada menyebutkan menyangkut pihak-pihaknya baik Penggugat maupun Tergugatnya namun hanya surat kuasa yang bersifat umum belaka yaitu untuk : “ Mengurus (syarat dan ketentuan masa waktu terbatas) berhubung penyelesaian masalah sebidang tanah serta bangunan di Jln. Soekarno – Hata No. 17 Tanah Tinggi, Kotamadya Binjai, Sumatera Utara “;
-
Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 147 RBG /Pasal 123 HIR dan Pasal 1795 KUH Perdata serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 1971 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dalam surat kuasa untuk mengajukan gugatan syarat kekhususan surat kuasa dan penyebutan pihak tersebut sangat diwajibkan sebagai dasar kewenangan mewakili seseorang dalam memajukan gugatan ke pengadilan yaitu pada pokoknya telah mengatur syarat sebagai berikut :
Dalam mengajukan gugatan yang diwakili oleh kuasa harus dengan dengan surat kuasa khusus.
Di dalam surat kuasa harus secara sfesifik dicantumkan kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri.
Di dalam surat kuasa harus dicantumkan pihak-pihak dalam perkara baik pihak penggugat maupun pihak Tergugat.
-
Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum menyatakan surat kuasa bertanggal 28 Februari 2013 adalah cacat hukum atau tidak dapat dipergunakan untuk memajukan gugatan aquo karena Advokat Juni Sitanggang, SH tidak dapat bertindak mewakili Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena surat kuasa yang mereka berikan sebagaimana surat kuasa tertanggal 28 Februari 2012 tersebut adalah surat kuasa umum bukan surat kuasa khusus dan hal tersebut secara otomatis berakibat menjadikan surat kuasa tertanggal 28 Mei 2012 yang meskipun telah dibuat secara surat kuasa khusus tersebut juga cacat hukum dan tidak sah karena didalamnya terdapat pemberian kuasa yang 38
cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak dapat dipergunakan untuk memajukan gugatan aquo ; -
Bahwa atas alasan dimana Surat kuasa Penggugat kepada advokatnya Juni Sitanggang, SH adalah tidak sah karena surat kuasanya yang bersifat umum maka sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
E. SURAT KUASA TIDAK ADA KEWENANGAN SUBSITITUSI/MENGALIHKAN -
Bahwa di dalam gugatan Penggugat (Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon, Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon) mendalilkan bahwa kuasanya sah bertindak dan berwenang memajukan gugatan aquo adalah berdasarkan dari Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 dan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2013 ;
-
Bahwa adapun berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2013 tersebut bahwa Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon mendapatkan kuasa umum dari Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon untuk : “ Mengurus (syarat dan ketentuan masa waktu terbatas) berhubung penyelesaian masalah sebidang tanah serta bangunan di Jln. Soekarno – Hata No. 17 Tanah Tinggi, Kotamadya Binjai, Sumatera Utara “ ; -
Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Februari 2012 tersebut Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon memberikan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2012 kepada advokat Juni Sitanggang untuk memajukan gugatan aquo yang bukan saja untuk dirinya sendiri namun juga ikut didalamnya Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon untuk juga diwakili oleh advokat Juni Sitanggang ;
-
Bahwa namun secara jelas dan terang terlihat sendiri didalam Surat Kuasa tertanggal 28 februari 2013 tersebut tidak ada tercantum kewenangan substitusi atau mengalihkan kepada pihak lain sehingga secara hukum Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon tidak dapat mengalihkan kepada Juni Sitanggang dalam bertindak untuk dan atas nama Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon (enam orang) ;
-
Bahwa sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut maka Juni Sitanggang, SH tidak sah bertindak untuk dan atas nama Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan 39
Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon dan oleh karena itu maka surat kuasa khusus yang menjadi dasar pengajuan gugatan aquo yang bertanggal 28 Mei Februari 2013 adalah cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk memajukan gugatan aquo oleh advokat Juni Sitanggang, SH karena beliau tidak berhak bertindak untuk dan atas nama keenam orang tersebut sehingga atas fakta ini sepatutnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; F. SURAT KUASA DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG -
Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa adapun dasar kewenangan advokat Juni Sitanggang, SH bertindak mengatas namakan Penggugat yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon, Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon adalah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 dan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2012;
-
Bahwa namun secara jelas dan terang terlihat sendiri didalam Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 tersebut bahwa ternyata ada orang yang memberi kuasa tidak ada menandatangani surat kuasa tersebut karena yang menandatanganinya adalah orang lain yaitu khusus untuk dua orang Penggugat yang terdiri dari Tiosanna Tampubolon ternyata faktanya ditandatangi oleh Nini Margaretha dan yang kedua Purnama Tampubolon ternyata faktanya ditandatangani oleh NYD. Tanjung ;
-
Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dimana terbukti surat kuasa tidak ditandatangani oleh pihak yang tersebut didalam gugatan perkara ini maka tentunya secara hukum Juni Sitanggang, SH tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Tiosanna Tampubolon dan Purnama Tampubolon ;
-
Bahwa sehingga demi hukum tentunya hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah cacat hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang untuk mengajukan gugatan karena tidak mendapatkan kuasa (tanda tangan) langsung dari orang yang disebut sebagai Penggugat dalam gugatan dan atas hal tersebut maka sepatutnya dalam perkara ini menyatakan gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
7. EKSEPSI
GUGATAN
KURANG
PIHAK
(EXCEPTIO
PLURIUM
LITIS
CONSORTIUM) F. KEKURANGAN PIHAK BPN -
Bahwa bila ditelaah dan dianalisa gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan didalam gugatan Penggugat adalah mengenai tanah-tanah yang 40
telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX yang sesungguhnya telah dijual oleh Tergugat I bersama-sama dengan salah seorang Penggugat yaitu bernama Maninga Aron Tampu Bolon ; -
Bahwa dalam perkembangannya ternyata atas tanah-tanah tersebut beberapa diantaranya telah dikeluarkan alas haknya dalam bentuk surat Sertifikat Hak Milik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai yaitu diantaranya adalah atas tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat IV sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 364 dan Sertifikat Hak Milik No. 365 dan adapun kedua sertifikat tersebut telah beratas namakan Insinyur Mardan Sihotang (Tergugat IV) ;
-
Bahwa atas kondisi tanah terperkara yang sudah bersertifikat hak milik maka secara hukum tentunya Kantor Pertanahan Kota Binjai wajib diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini karena setiap orang atau pihak yang ada mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara adalah wajib dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan demi kepentingan penyelesaian perkara dan kepastian objek perkara;
-
Bahwa dikarenakan faktanya ternyata kantor pertanahan kota Binjai tidak diikut sertakan oleh Penggugat maka beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat kurang pihak sehingga beralasan hukum dalam perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
G. KEKURANGAN PIHAK AHLI WARIS -
Bahwa para penggugat mendalilkan dan mengklaim sebagai ahli waris atau anak sah dari alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria br. Simatupang adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I B Binjai No. 142/perd.perm/1987/PN-BJ tanggal 16 Desember 1987;
-
Bahwa ternyata didalam Penetapan Pengadilan Negeri Binjai tersebut bukan hanya Penggugat saja yang merupakan anak sah dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang namun masih terdapat seorang lagi ahli waris atau satu lagi anak dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang yang bernama Sotembalon Pohan Tampubolon yang tidak disebutkan dan dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
-
Bahwa atas fakta dimana di dalam gugatannya Penggugat ternyata tidak menyebutkan dan menjadikan pihak Sotembalon Pohan Tampubolon tersebut atau bila Sotembalon Pohan Tampubolon telah meninggal dunia tidak memasukkan ahliwarisnya Sotembalon Pohan Tampubolon sebagai pihak dalam gugatan aquo maka beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat kurang pihak sebab ada salah seorang pihak ahli waris
41
yang tidak dijadikan pihak oleh penggugat padahal sesungguhnya secara hukum pihak tersebut adalah sebagai ahli waris yang sama kedudukannya dengan Penggugat ; -
Bahwa karena setiap orang atau pihak yang ada mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara wajib dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan demi kepentingan penyelesaian perkara dan kepastian objek perkara sehingga beralasan hukum kiranya majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
H. KEKURANGAN
PIHAK
PEMBELI
ATAS
NAMA
Drs.
H.
MAHULAE
NAINGGOLAN -
Bahwa bila ditelaah dan dianalisa gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan adapun yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai 7 (tujuh) bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d VIII dan kemudian satu dari bidang tanah tesebut telah dibeli lagi oleh Tergugat IX yang oleh Penggugat diklaim sebagai peninggalan dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang;
-
Bahwa ternyata faktanya tanah yang diklaim sebagai miliknya Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang tersebut juga ada dijual Tergugat I kepada seseorang yang bernama Drs. H. Mahulae Nainggolan yang mana tanah tersebut juga merupakan satu kesatuan surat dan satu hamparan dengan tanah yang diklaim oleh penggugat sebagai miliknya Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang tersebut namun dalam gugatan Penggugat orang tersebut (Drs. H. Mahulae Nainggolan) tidak ikut digugatnya ;
-
Bahwa karena antara tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II,III,IV,V,VI.VII,VII dan IX tersebut adalah satu kesatuan surat yang sama dengan tanah yang dibeli oleh Drs. H. Mahulae Nainggolan sehingga secara hukum apabila jual beli kepada Tergugat II,III,IV,V,VI.VII,VII dan IX dikoreksi dengan gugatan ini maka seharusnya juga tanah yang dibeli oleh Drs. H. Mahulae Nainggolan juga wajib ikut terkoreksi ;
-
Bahwa atas fakta adanya salah seorang pihak pembeli yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat padahal sesungguhnya secara hukum tanahnya adalah sama dan satu surat induk serta satu hamparan maka beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena setiap orang atau pihak yang ada mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara adalah wajib dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan demi kepentingan penyelesaian perkara dan kepastian objek perkara sehingga oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atas dasar karena gugatan kurang pihak ;
42
I. KEKURANGAN PIHAK KELURAHAN DATARAN TINGGI KOTA BINJAI -
Bahwa sebagai mana telah tersebut sebelumnya diatas, dimana adapun yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut 7 (tujuh) bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d VIII dan kemudian satu dari bidang tanah tesebut telah dibeli lagi oleh Tergugat IX yang oleh Penggugat diklaim sebagai peninggalan dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang ;
-
Bahwa adapun didalam jual beli dimaksud faktanya bukan saja mengikutsertakan ataupun terlibat didalamnya Camat Binjai Timur saja namun juga ada keikutsertaan dan keterlibatan Lurah Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai karena beliau juga ikut mengetahui dan malah telah menerbitkan surat tidak silang sengketa terhadap tanahtanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sehingga proses jual beli yang yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sampai akhirnya terbit sertifikat hak milik ;
-
Bahwa karena setiap orang atau pihak yang ada mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara adalah wajib dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan demi kepentingan penyelesaian perkara dan kepastian objek perkara maka atas fakta dimana Penggugat tidak ada mengikutsertakan Lurah Kelurahan Dataran Tinggi sebagai pihak dalam perkara ini maka oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verklaard) atas dasar karena gugatan kurang pihak ;
J. KEKURANGAN PIHAK YANG TELAH MENJUAL TANAH ATAS NAMA MANINGA ARON POHAN TAMPUBOLON -
Bahwa Penggugat didalam gugatannya jelas sekali tertulis adalah mempersoalkan tentang peristiwa terjadinya jual beli atas 7 (tujuh) bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d VIII dan kemudian satu dari bidang tanah tesebut telah dibeli lagi oleh Tergugat IX yang oleh Penggugat tanah tersebut diklaim sebagai peninggalan dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang ;
-
Bahwa namun faktanya dalam jual beli dimaksud bukan Tergugat I saja yang menjadi Pihak penjualnya namun ada pihak penjual lainya yaitu salah seorang Penggugat yang bernama Maninga Aron Pohan Tampubolon atau dengan kata lain tanah-tanah tersebut dijual Tergugat I bersama dengan salah seorang Penggugat yaitu yang bernama Maninga Aron Tampu Bolon;
-
Bahwa atas uraian tersebut diatas secara hukum Maninga Aron Tampu Bolon haruslah dikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena beliau juga adalah bertindak sebagai penjual atas tanah-tanah dimaksud ;
-
Bahwa maka atas fakta dimana Penggugat tidak ada mengikutsertakan Maninga Aron Pohan Tampu Bolon sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka oleh karenanya beralasan 43
hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atas dasar karena gugatan kurang pihak ;
8. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) D. KEKABURAN OBJEK GUGATAN 3. OBJEK PERKARA BUKAN SELUAS 3010 M2 DAN KELIRU BATAS-BATASNYA -
Bahwa bila ditelaah dan dianalisa gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang diklaim Penggugat dilakukan oleh Tergugat I karena telah menjual tanah peninggalan almarhum bonifacius pohan tampubolon dan nuria br. Simatupang kepada Tergugat II, III, IV, V VI, VII, VIII dan IX dengan cara memalsukan surat ;
-
Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah peninggalan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang adalah seluas 3010 M2 yaitu dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan umum (jalan Sukarno-Hatta) Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nainggolan Sebelah timur berbatas dengan tanah siti ayun Br. Regar Sebelah barat berbatas dengan tanah abd. Karim /Ng Tarigan
-
Bahwa namun ternyata tanah yang dijual oleh Tergugat I Kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX adalah atas surat tanah yang telah beratasnamakan Tergugat I bersama salah seorang penggugat yang bernama Maninga Aron Pohan Tampubolon sesuai dengan surat keterangan tanah nomor 593.21-057 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Binjai Timur dengan luas 1.146,5 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas dengan jalan soekarno-hatta 19,3 m Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mackdonal Manurung 18, 6 m Sebelah timur berbatas dengan tanah Sinaga 60, 5 m Sebelah barat berbatas dengan tanah gang 60, 5 m
-
Bahwa sehingga fakta ini membuktikan bahwa tidak jelas dalam perkara ini yang mana objek perkaranya karena tanah yang dijual oleh Tergugat I bukan seluas 3010 M2 dan bukan dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan umum (jalan Sukarno Hatta) Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nainggolan Sebelah timur berbatas dengan tanah Siti Ayun Br Regar Sebelah barat berbatas dengan tanah Abd. Karim /Ng Tarigan
-
Bahwa selain itu juga adapun tanah yang dijual Tergugat II tersebut adalah bukan keseluruhan tanah yang diklaim sebagai miliknya alm. Namun hamya terdiri dari 7 bidang tanah yang masing masing sudah memliliki luas dan batas-batas tanah yang berbeda pula 44
sehingga luas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah ketujuh bidang tanah tersebut bukanlah seluas 3010 M2 dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan umum (jalan sukarno hatta Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nainggolan Sebelah timur berbatas dengan tanah Siti Ayun Br Regar Sebelah barat berbatas dengan tanah Abd. Karim /Ng Tarigan -
Bahwa sehingga dalam perkara ini cukup terbukti dan sangat beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat kabur objek gugatannya dan selanjutnya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verk laard) ;
4. LUAS TANAH YANG DIBELI OLEH TERGUGAT IV DARI TERGUGAT I BUKANLAH SELUAS 184 M X 10 M NAMUN ADALAH SEUAS 18,4 M X 10 M -
Bahwa didalam positanya halaman 3 angka 03 huruf c Penggugat menyebutkan bahwa “ … Tergugat I menjual kepada Tergugat IV seluas 184 M X 10 M … “ ;
-
Bahwa namun faktanya tanah yang dibeli Tergugat IV DARI Tergugat I tersebut adalah seluas 18,4 M X 10 M sehingga atas fakta ini cukup menunjukkkan bahwa gugatan Penggugat kabur ;
-
Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat kabur objek gugatannya dan selanjutnya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verk laard) ;
E. KEKABURAN
TENTANG
SIAPA
YANG
SEBENARNYA
DIPOSISIKAN
PENGGUGAT SEBAGAI TERGUGAT VII DAN TERGUGAT VIII DAN SIAPA YANG MENJUAL TANAH KEPADA TERGUGAT IX -
Bahwa didalam positanya halaman 2 angka 7 mengenai identitas para pihak Penggugat menyebutkan bahwa “ Remin Sihotang adalah Tergugat VII “ ;
-
Bahwa kemudian didalam positanya halaman 2 angka 8 Penggugat menyebutkan bahwa “ Maringan Mack Donal adalah Tergugat VIII “ ;
-
Bahwa selanjutnya didalam positanya halaman 3 angka 03 huruf f Penggugat menyebutkan bahwa “ … Tergugat I menjual kepada Tergugat VII (Maringan Mack Donal) … ” ;
-
Bahwa selanjutnya juga didalam positanya halaman 3 angka 03 huruf f Penggugat menyebutkan bahwa “ … Tergugat I menjual kepada Tergugat VIII (REMIN SIHOTANG) …” ;
-
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas sekali terdapat kekaburan siapa yang sebenarnya diposisikan sebagai Tergugat VII dan Tergugat VIII karena terkadang Penggugat menyebutkan Tergugat VII adalah Remin Sihotang dan Tergugat VIII adalah Maringan
45
Mack Donal dan terkadang menyebutkan Tergugat VII adalah Maringgan Mack Donal dan Tergugat VIII adalah Remin Sihotang ; -
Bahwa atas adanya ketidak jelasan sebagaimana tersebut diatas jelas telah membingungkan dan menyesatkan persidangan dalam perkara ini untuk menentukan siapa yang sebenarnya diposisikan sebagai Tergugat VII dan Tergugat VIII ;
-
Bahwa perihal membingungkan dan menyesatkannya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas semakin nyata terlihat didalam posita Penggugat pada halaman 3 angka 05 yang menyebutkan “ Bahwa Tergugat VII telah mengalihkan / menjual kepada Tergugat IX tanah sengketa… “ yaitu siapa yang dimaksudkan Penggugat pihak yang menjual tanah kepada Tergugat IX apakah Remin Sihotang kah atau Maringan Mack Donal kah ;
-
Bahwa karena berdasarkan posita tentang identitas para pihak halaman 2 angka 7 berarti yang menjual tanah kepada Tergugat IX adalah Remin Sihotang karena disebutkan Tergugat VII adalah Remin Sihotang, namun jika berdasarkan posita halaman 3 angka 03 huruf f yang menjual tanah kepada Tergugat IX adalah Maringan Mack Donal karena disebutkan Tergugat VII (Maringan Mack Donal) ;
-
Bahwa mengenai kekaburan gugatan Penggugat tersebut semakin diperkuat lagi atas fakta ternyata adapun pihak yang ada yang menjual tanah kepada Tergugat IX adalah Maringan Mack Donald yang didalam identiras para pihak diposisikan sebagai Tergugat VIII ;
-
Bahwa sehingga dalam perkara ini senyatanya terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya maka sangat beralasan hukum kiranya Tergugat II, III, IV VII, VIII dan IX bermohon agar majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verk laard) ;
F. KEKABURAN
PETITUM
GUGATAN
TENTANG
OBJEK
PERKARA
DIKOSONGKAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT SEHARUSNYA TANAH DIKOSONGKAN UNTUK DIMASUKKAN KEDALAM BUDEL WARIS ALM. BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON DAN NURIA BR. SIMATUPANG -
Bahwa didalam petitumnya halaman 5 Penggugat menyebutkan bahwa “Menghukum Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik, dan atau ditangan siapapun tanah dan bangunan ini berada tanpa beban apapun juga kepada Penggugat “ ;
-
Bahwa tanah yang diklaim Penggugat di perkara ini adalah tanah yang merupakan peninggalan dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang
dan
dikarenakan dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak salah seorang lagi ahli waris dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang yang bernama Sotembalon Pohan Tampubolon sehingga seharusnya tanah tersebut tidaklah diserahkan kepada 46
Penggugat namun tanah yang diguagat dimasukkan kedalam budel waris Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang untuk dibagi keada ara ahli warisnya yang sah; -
Bahwa sehingga dalam perkara ini senyatanya terbukti atas petitum gugatan Penggugat yang demikian terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya maka sangat beralasan hukum kiranya Tergugat II, III, IV VII, VIII dan IX bermohon agar majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nit ontvankelijk verk laard) ;
DALAM POKOK PERKARA -
Bahwa Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan mohon hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
-
Bahwa adapun jawaban yang berupa penolakan dan/atau pengakuan Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
20. Bahwa
tidak
benar
berdasarkan
Penetapan
Pengadilan
Negeri
Binjai
No.14/Perd.Perm/1987/PN-BJ, anak-anak dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang adalah Para Penggugat saja namun masih ada satu orang lagi yaitu yang bernama Sotembalon Pohan Tampubolon namun dalam gugatan perkara ini tidak disebutkan oleh Para Penggugat hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak beritikat baik dalam perkara ini; 21. Bahwa tidak benar harta dari peninggalan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang telah dibagi-dibagi kepada ahli warisnya ; 22. Bahwa tidak benar tahun 2002 Tergugat I menjual tanah warisan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dan Nuria Br. Simatupang kepada Tergugat II, III, IV, VII, VIII karena tanah yang dibeli Tergugat II, III, IV, VII dan VIII adalah tanah miliknya Tergugat I dan Maninga Aron Pohan Tampubolon dimana alas hak surat tanahnya adalah beratasnamakan Tergugat I dengan Maninga Aron Pohan Tampubolon bukan beratas namakan Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon ataupun Nuria Br. Simatupang ; 23. Bahwa Tergugat membeli tanah bukan dari Tergugat I saja tetapi membelinya bersama Maninga Aron Tampu Bolon yaitu salah seorang dari Penggugat sehingga demi hukum pembelian yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, VII dan VIII adalah sah karena dijual oleh orang yang memiliki tanah tersebut berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 593.21-057 tanggal 27 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Binjai Timur (Tergugat X)
47
24. Bahwa dalam pembelian yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, VII dan VIII dari Tergugat I bersama Maninga Aron Tampubolon adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang mana dalam jual beli tersebut juga dilengkapi dengan dokumen tidak dalam silang sengketa dari Lurah Dataran Tinggi dan kemudian atas tanah yang dibeli tersebut telah pula memiliki alas hak masing-masing serta malah ada yang sudah bersertifikat hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 364 dan Sertifikat Hak Milik No. 365 dan adapun kedua sertifikat tersebut telah beratas namakan Insinyur Mardan Sihotang (Tergugat IV); 25. Bahwa setelah membeli tanah dari Tergugat I dan Maninga Aron Tampubolon, kemudian Tergugat II, III, IV, VII dan VIII telah pula menempati dan menguasai tanah yang dibeli, secara baik dengan membayar PBB nya serta ada yang telah membangun diatas tanah tersebut dan adapun dalam penguasaan tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat sendiri malah karena tidak ada persoalan dalam penguasaan tersebut Tergugat VIII telah pula menjual sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanah yang dibeli dari Tergugat I bersama Maninga Aron Tampubolon tersebut kepada Tergugat IX dan tanah tersebut telah pula memiliki alas hak atas nama Tergugat IX dan telah dibangun rumah diatas tanah tersebut ; 26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat II, III, IV VII, VIII dan IX sampaikan diatas secara hukum tentunya Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX beralasan hukum dikualifikasi sebagai pembeli yang beritikat baik yang secara hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang dibelinya secara beritikat baik tersebut untuk tidak diganggu ataupun dihilangkan haknya oleh orang lain termasuk oleh Penggugat ; 27. Bahwa namun ditahun 2012 baru Penggugat ada menggangu kepemilikan dan penguasaan Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX atas tanah yang dibelinya dari Tergugat I dan Maninga Aron Tampubolon tersebut dengan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah warisan orang tuanya yang belum dibagi dan menyatakan tergugat I telah memalsukan surat dalam menjual tanah tersebut padahal sebelum itu selama hampir 11 tahun Penggugat tidak pernah menginjak tanah tersebut dan malah sama sekali tidak pernah tahu menahu dengan tanah tersebut dan atas dalil ini cukup menunjukkan Penggugat dalam perkara ini terkualifikasi tidak beritikat baik; 28. Bahwa dengan tegas Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX sampaikan bahwa tidak ada kaitannya atau tidak ada pengaruhnya pembelian tanah yang dilakukan Tergugat II, III, IV, VII dan VIII kepada Tergugat I dan Maninga Aron Tampubolon dengan telah dihukumnya Tergugat I di Pengadilan Negeri Binjai atas tindakan memalsukan surat karena tanah yang dibeli Tergugat II, III, IV, VII dan VIII adalah jauh sebelum proses hukum tersebut dilakukan dan tanah yang dibeli adalah sudah beralaskan hak tanah atas nama Tergugat I dan Maninga Aron Tampubolon dan bukan alas hak tanah yang beratasnamakan Alm. Bonifacius 48
Pohan Tampubolon ataupun Nuria Br. Simatupang dan kalau memang Tergugat II, III, IV, VII dan VIII mengetahui dulunya itu adalah masih tanah warisan atau mengetahui adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I tentunya Tergugat II, III, IV, VII dan VIII tidak akan mau membeli tanah dari Tergugat I dan lama hal ini Tergugat II tidak pernah tahu atas pemalsuan itu sebelumnya dan meyakini sepenuhnya tanah tersebut adalah miliknya Tergugat I bersama Maninga Aron Tampubolon sehingga mau melakukan pembelian dari mereka dan seandai kalau tahu Tergugat II, III, IV, VII dan VIII tanah itu adalah tanah warisan maka tentunya akan membeli tanah tersebut dari seluruh ahli waris dan atas fakta ini kiranya cukup memperkuat fakta bahwa Tergugat II, III, IV, VII dan VIII patut disebut sebagai pembeli yang beritikat baik ; 29. Bahwa tidak benar Tergugat IX membeli tanah dari Tergugat VII namun faktanya Tergugat IX adalah membeli tanah dari Tergugat VIII dan atas fakta ketidak benaran dalil Penggugat tersebut maka cukup menunjukan bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan patut ditolak ; 30. Bahwa karena secara hukum Tergugat II, III, IV, VII, VIII membeli tanah dari Tergugat I dan Maniga Aron Tampubolon dengan beritikat baik maka sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX melakukan perbuatan melawan hukum justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggangu kenyamanan penguasaan tanah sudah lama Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX lakukan sampai dengan sekarang dan telah berupaya mengambil dan menghilangkan kepemilikan Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX atas tanah yang sudah dibelinya dengan secara beritikat baik dan itu jelas sangat merugikan Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX ; 31. Bahwa tidak benar nilai kerugian yang disampaikan Penggugat justru Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX lah yang mengalami kerugian atas tindakan penggugat karena Tergugat sudah mengeluarkan uang dalam membeli tanah yang dimiliki, dikuasai dan ditempatinya dari tahun 2002 sampai dengan sekarang ; 32. Bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang tidak mau menyelesaikan persoalan, karena Penggugat tidak mau membeli tanah atau setidaknya tidak mau menggantikan uang Penggugat dalam membeli tanah tersebut sebab kalau memang Penggugat menginginkan tanah yang sudah dibeli Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX seharusnya Penggugat menggantikan uang Tergugat yang sudah dikeluarkan dalam membeli tersebut sesuai dengan harga pasar saat ini atau setidaknya secara kekeluargaan bukannya menyuruh Tergugat keluar begitu saja dari tanah tersebut tanpa mengkompensasikan hak Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX atas pembelian, penguasaan dan penempatan yang telah dilakukan ;
49
33. Bahwa tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum dalil penggugat yang menyatakan Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX telah memperkosa hak Penggugat justru penggugatlah yang telah memperkosa hak Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX yang dari sejak tahun 2002 telah dimiliki, dikuasai dan ditempati Tergugat namun ditahun 2013 ini penggugat menuntut supaya tanah yang dimiliki dikuasai dan ditempati tersebut dihilangkan ; 34. Bahwa seharusnya yang dihentikan adalah gugatan Penggugat karena tindakan Penggugat ini yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar khususnya kepada Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX ; 35. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan diatas beralasan hukum kiranya menyatakan gugatan penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya pula majelis hakim menolak keseluruhan petitum yang disampaikan penggugat dalam gugatannya ; DALAM PROVISI Bahwa sejalan dengan isi jawaban Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX sebagaimana tersebut diatas maka secara hukum dalil provisi yang disampaikan Penggugat dalam perkara ini adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ; Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang diuraikan di atas, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena tidak didukung oleh dalil-dalil hukum yang cukup dan benar dengan amar sebagai berikut: DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil gugatan semula disertai dengan bantahan atas eksepsi II, III, IV,V, VI, VII, VIII dan IX, sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi Tergugat III, IV, VI dan VII, IX tersebut; Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV,T V, VI VII, VIII, IX melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 24 April 2009 sekaligus Replik Penggugat Rekonpensi;
50
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat –tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat–tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu berupa : 1. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-B di Binjai Nomor 142/Perd. Perm/1987/PNBJ tentang Ahli Waris yang sah dari Almarhum BONIFACIUS POHAN TAMPUBOLON dan NURIA BORU SIMATUPANG, diberi tanda bukti, P-1 ; 2. Fotocopy Surat Hak Milik Nomor SK : 42/DA/HM/LR/1973 tertanggal 23 Februari 1973 atas nama BONIFACIUS TAMPUBOLON, diberi tanda bukti P-2 ; 3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Binjai Nomor 71/Pid.B/2003/PN.BJ atas nama Terdakwa HIZBUL POHAN dan Isi Putusan adalah menghukum Terdakwa HIZBUL POHAN 7 (tujuh) bulan penjara, diberi tanda bukti P-3 ; 4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 204K/Pid./2004 atas nama Terdakwa HIZBUL POHAN, dan isi putusan adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai No 71/Pid.B/2003/PN.BJ dan Purusan Pengadilan Tinggi Medan No 294/Pid/2003/PT-MDN, diberi tanda bukti, P-4 ; 5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 294/PID/2003/PT-MDN atas nama Terdakwa HIZBUL POHAN , dan isi Putusan adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 10 Juli 2013 No 71/Pid.B/2003/PN-BJ, diberi tanda bukti, P-5 ; 6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Binjai Nomor 70/Pid.B/2003/PN.BJ atas nama Terdakwa Sugiono als Gono, Terdakwa J Simamata, Terdakwa Mr HIZBUL POHAN dan Isi Putusan adalah menghukum Terdakwa M Riduan an Terdakwa Drs Hartono, diberi tanda bukti P-6 ; 7. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat/ Ahli Waris kepada Tuan Charles L. Tobing untuk melakukan kegiatan pada sidang Mediasi di Pengadilan Negeri Binjai, diberi tanda bukti P-7 ; Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
51
Saksi ke-1
: Maringan Tua Sihombing
Bahwa saksi megetahui mengenai objek perkara karena saksi bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Binjai sejak tahun 1949; Bahwa setahu saksi yang menguasai objek perkara sudah almarhum yaitu Amang Bonifacius pohan Tampubolon dan Inang br. Simatupang; Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tanah objek perkara dimana asal tanah itu dari saksi; Bahwa diatas objek perkara itu sebelah kiri milik Tarigan, sebelah Kanan milik saksi dan sebelah belakang milik marga Nainggolan; Bahwa setahu saksi ahli warisnya Bonifacius Pohan Tampubolon yaitu 1. Theodora (Perempuan) di Surabaya, Sotembalon (Laki-Laki), 3. Namanya lupa tapi kawin sama Tobing, Asma, 5. Apul, 6. Maninga Aron dan yang lain lupa tapi mereka 3 (tiga) laki-laki dan 5 (lima) perempuan dan sampai sekarang ahli warisnya belum menjual tanah itu karena tanah dari orangtuanya tersebut belum dilakukan pembagian; Bahwa jika tanah dari dari Alm. Bonifacius Pohan Tampubolon dijual oleh ahli warisnya maka saksi aka dijadikan sebagai saksi penjualan tanah tersebut; Bahwa setahu saksi anak dari Bonifacius Tampubolon hanya 1 (satu) yang tinggal di Sumatera Utara yaitu :Nyonya Asna Deliani pohan Tampubolon dan tinggal di Tanjung Putus; Bahwa yang tinggal di objek perkara adalah cucunya anak Sotembalon Pohan yaitu Hizbul Pohan; Bahwa saksi tidak mengenal Nini Margareta; Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Theodora Pohan Tampubolon dengan Nini Margareta orang yang sama; Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan Purnama Pohan Tampubolon ; Bahwa setahu saksi luas tanah terperkara sebelum dijual lebar 20 M, Panjang 19 M; Bahwa sepengetahuan saksi Sdr Bonifacius Pohan Tampubolon tidak pernah menjual tanah terperkara kepada Darwin Sembiring. Sabarita Br. Karo Sekali, Mardan sihotang, Lorianna Br. Saragih, Kantin Simarmata, Remin Sihotang, Maringan Mack Donal Manurung dan Maria Mutiara Surya Darma Nadeak; Bahwa setahu saksi yang tinggal di lingkungan tanah objek perkara bukan hanya saki tapi ada B Sinaga dan telah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu Purba dan marga Hasibuan paling ujung selain saksi; Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi hadir menjadi penonton Bahwa setahu saksi Marga Hasibuan tinggal berdampingan dengan Lorianna Br. Saragih didalam objek perkara itu; Bahwa selain itu ada Marga Hasibuan yang tinggal ditempat objek perkara;
52
Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr Hizbul pohan menjual tanah kepada Drs.H.M. Nainggolan; Bahwa tanah marga sinaga yang menguasai orang Tionghoa karena yang beli orang Tionghoa; Bahwa asal muasal tanah itu adalah pertama kali Ibu saksi menggarap tanah kemudian datang Bonifacius Pohan Tampubolon menggarap juga karena tanah pada saat itu tidak dijual dimana luas tanah itu adalah 20 m x 150 m Bahwa setahu saksi tanah terperkara pernah bermasalah karena Hizbul Pohan menyalahgunakan tanda tangan Bonifacius Pohan Tampubolon yaitu surat persetujuan menjual yang tidak sesuai; Bahwa saksi pernah melihat surat tanah terperkara karena saksi dekat dengan mereka; Bahwa Hizbul Pohan adalah cucu dari Bonifacius Pohan Tampubolon; Bahwa tanah itu dijual oleh Hizbul Pohan; Bahwa yang menyerahkan dalam memalsukan tanda tangan semua ahli waris adalah: Bonifacius seolah-olah semua ahli waris menyetujui; Bahwa sepengetahuan saksi Bonifacius Pohan tampubolon tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara kepada orang lain, jika dialihkan kami mengetahuinya karena kami langsung sampingan dengan tanah objek perkara dan apabila saksi membuka jendela kelihatan tanah objek perkara; Bahwa salah satu yang menguasai sekarang saksi tidak mengetahuinya tapi ada bangunan diatasnya yaitu seorang hakim Br. Nadeak waktu itu di tegur Kepala Lorong untuk menghentikan bangunan; Bahwa setahu saksi sebelum Maria Mutiara Surya Darma Nadeak menguasai yang pertama menguasai adalah Maringan Mack Donal Manurung; Bahwa setahu saksi Bonifacius Pohan Tampubolon menguasai tanah dengan SK Gubernur; Bahwa bukti P-2 belum bersertifikat hanya bertuliskan Hak Milik; Bahwa anak Bonifacius Pohan Tampubolon ada 7(tujuh) orang; Bahwa Hizbul Pohan adalah cucu dari Bonifacius dari anaknya nomor dua; Bahwa setahu saksi objek perkara yaitu dari depan : rumah Bonifacius Pohan Tampubolon setelah itu kolam-kolam kemudian rumah Maria Mutiara Surya Darma Nadeak selanjutnya tanah kosong, gudang, rumah Kantin Simarmata dan rumah dari Drs. HM. Nainggolan sedangkan rumah yang didepan belum dijual; Bahwa tanah yang djual oleh Hizbul Pohan adalah rumah yang dijual oeh Maria Mutiara Surya Darma Nadeak sampai dengan Kantin Simarmata; Bahwa Bonifacius Pohan Tampubolon menjual tanah yang ditempati Drs HM Nainggolan kalau tanah Lorianna Br Saragih saksi kurang mengetahuinya apakah dari Bonifacius atau
53
orang lain karena sebelum Lorianna Br saragih yang menempati ada orang lain yang menempati dan rumah Lorianna Br saragih yang ada tambahan dibelakang rumah dibeli dari Hizbul Pohan; Bahwa tanah Drs MH Nainggolan dibeli dari Bonifacius sebelum meninggal dunia; Bawa surat kuasa jual beli pernah saksi lihat yaitu pada saat terjadi perkara pidana surat itu ditunjukkan oleh saksi; Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah terperkara menurut mata angin Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat Kantin Simarmata (bukti T.VI-2); Bahwa setahu saksi gudang yang membangun adalah Mardan Sihotang dan yang tinggal di objek perkara Sotembalon Pohan Tampubolon dengan anak-anaknya termasuk Hizbul Pohan; Bahwa setahu saksi tanah dari Bonifacius Pohan Tampubolon belum pernah dibagi-bagi hanya ditempati dan anak-anaknya pernah membawa kuasa untuk melihat-lihat tanah tersebut kepada saksi dan semua anak-anaknya di Jakarta selain Sotembalon Pohan Tampubolon; Saksi ke-2
: Tumpal Simangungsong:
Bahwa saksi tinggal di Jl. Ikan Hiyu Tanah Tinggi sejak tahun 1965 dan saksi mengenal Bonafacius Pohan Tampubolon; Bahwa saksi mengenal anak – anaknya tapi tidak semuanya yang saksi kenal adalah cucu Bonifacius Pohan Tampubolon yaitu Hizbul Pohan, anaknya yang paling tua, bapaknya, adeknya Bahwa anak yang paling besar anak Bonifacius Pohan Tampubolon adalah bapak Hizbul Pohan; Bahwa saksi mengetahui objek perkara di Jl. Soekarno–Hatta Nomornya saksi tidak ketahui; Bahwa diatas tanah terperkara dahulu sudah ada rumah Bonifacius Pohan Tampubolon dibelakang tanah kosong; Bahw selain tanah terperkara masih ada tanah Bonifacius Pohan Tampubolon dan yang saksi jaga yaitu tanah dari Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon; Bahwa setahu saksi ahli waris Bonifacius Pohan Tampubolon tidak pernah jual tanah dan saksi megetahuinya karena dari dahulu saksi yang menjaga tanah itu; Bahwa anak tertua laki – laki dari Bonifacius Pohan Tampubolon adalah Sotembalon Pohan Tampubolon; Bahwa anak dari Sotembalon Pohan Tampubolon hanya Hizbul Pohan yang saksi ketahui yang lain saksi tidak mengetahuinya; Bahwa setahu saksi batas-batas tanah terperkara adalah Sebelah Timur Maringan Tua Hasibuan , dan Sebelah Selatan Drs. HM. Nainggolan dan Sebelah Barat Rosman Tarigan Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah terperkara dan saksi mengetahuinya dari Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon datang kepada saksia mengatakan untuk menjaga 54
tanah yang lain dan saksi pernah ke lokasi karena saksi tukang becak dan sering antar sewa kesana; Bahwa yang berperkara adalah Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon
dan yang
berperkara tanah milik Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon karena rumah itu milik orang tua Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon dan mereka tinggal disana Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon waktu itu saksi masih kecil; Bahwa setahu skasi tanah objek perkara masih tanah warisan dan belum dibagi – bagi karena tanah itu tanah orang tua Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah dari Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon karena Hizbul Tampubolon menjual tanah tanpa sepengetahuan mereka dan sekarang sudah ada yang menempati; Bahwa saksi mengetahui belum dibagi dari Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon 10 (sepuluh) tahun yang lalu juga saksi sudah mengetahuinya; Bahwa orang tua Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon meninggal 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dan saksi panggil orang tuanya ompung Bahwa saksi tidak mengetahui Hizbul Pohan mendapat kuasa untuk menjual tanah; Bahwa pada saat perkra Hizbu Pohan saksi tidak dijadikan saksi saksi karena Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon mengatakan perkara sudah beres, tau-tau ada lagi sekarang; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat-tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut : 1. Fotocopy pelepasan hak ganti rugi No 593.83/66/BT/2002 atas nama Darwin Sembiring antara M.A Pohan Tampubolon dan Hisbul Pohan sebagai pihak yang melepaskan dengan Darwin Sembiring sebagai pihak yang menerima pelepasan tanggal 24 Januari 2002 yang dilegalisasi dihadapan Camat Binjai Timur dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan II, Kepala Kelurahan Dataran Tinggi dan staf Kecamatan Binjai Timur tanggal 18 Maret 2002, (aslinya ada pada Kantor Pertanahan Kota Binjai) , diberi tanda bukti T.II-1; 2. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak Darwin Sembiring untuk Tahun 2013 atas tanah seluas 291 M2, diberi tanda bukti T.II-2; 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 365 kelurahan Dataran Tinggi atas nama Pajak Mardan Sihotang atas tanah seluas 280 M2 tanggal 15 Oktober 2012, diberi tanda bukti T.II-3; 4. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi surat pelepasan hak gati rugi tanah ukuran 18,4X15,8 sebesar Rp.32.329.200 dari Darwin Sembiring tertanggal 14 Maret 2002, , diberi tanda bukti T.II-4; 55
5. Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 yang diberikan kepada Ibu Asna Deliana Tampubolon, diberi tanda bukti T.II-5; Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti T.II-1 yang aslinya ada pada BPN, namun bukti tersebut telah memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut : 1. Fotocopy pelepasan hak ganti rugi No 593.83/67/BT/2002 atas nama Sabarita Br Karo Sekali antara M.A Pohan Tampubolon dan Hisbul Pohan sebagai pihak yang melepaskan dengan Sabarita Br Karo Sekali sebagai pihak yang menerima pelepasan tanggal 24 Januari 2002 yang dilegalisasi dihadapan Camat Binjai Timur dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan II, Kepala Kelurahan Dataran Tinggi dan staf Kecamatan Binjai Timur tanggal 18 Maret 2002 atas tanah seluas 147,2 M2 diberi tanda bukti T.III-1 2. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran administrasi surat pelepasan hak ganti rugi sebesar Rp 15.070.000,- atas tanah ukuran 18, 4 x 8 yang diserahkan oleh Sabarita Br Karo Sekali dan diterima oleh Hisbul Pohan tanggal 14 Maret 2002, diberi tanda bukti T.III-2 3. Fotocopy Kwitansi untuk tambahan kekurangan jual beli tanah atau lunas sebesar Rp 1.000.000,- yang diserahkan oleh Sabarita Br. Karo Sekali dan diterima oleh Hisbul Pohan tanggal 07 Juni 2002, diberi tanda bukti T.III-3; 4. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 yang diberikan kepada Ibu Asna Deliani Tampubolon, diberi tanda bukti T.III-4
Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T.III-4 yang aslinya ada pada berkas perkara, namun telah memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut : 1. Fotocopy pelepasan hak ganti rugi No 593.83/68/BT/2002 atas nama Mardan Sihotang antara M.A Pohan Tampubolon dan Hisbul Pohan sebagai pihak yang melepaskan dengan Mardan Sihotang sebagai pihak yang menerima pelepasan tanggal 24 Januari 2002 yang dilegalisasi dihadapan Camat Binjai Timur dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan II, Kepala Kelurahan Dataran Tinggi dan staf Kecamatan Binjai Timur tanggal 18 Maret 2002 atas tanah seluas 184 M2 (aslinya di BPN) diberi tanda bukti T.IV-1 56
2. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi surat pelepasan hak ganti rugi sebesar Rp 18.7590.000,- atas tanah ukuran 18, 4 x 10 yang diserahkan oleh Mardan Sihotang dan diterima oleh Hisbul Pohan tanggal 14 Maret 2002, diberi tanda bukti T.IV-2 3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak Mardan Sihotang untuk Tahun 2013 atas tanah seluas 184M2, diberi tanda bukti T.IV-3; 4. Fotocopy Surat setoran Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Daerah Tahun 2013 atas nama wajib pajak Mardan Sihotang atas tanah seluas 184 M2, diberi tanda bukti T.IV-4 5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 366 Kelurahan Dataran Tinggi atas nama Pajak Mardan Sihotang atas tanah seluas 180 M2 tanggal 15 Oktober 2012, diberi tanda bukti T.IV-5 6. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 yang diberikan kepada Ibu Asna Deliani Tampubolon, diberi tanda bukti T.IV-6 Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T.IV-1 dan T.IV-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat V telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut: 1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah, diberi tanda bukti T.V-1; 2. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No 229 atas nama LORIANNA Boru SARAGIH tanggal 22 Februari 2001, diberi tanda bukti T.V-2; 3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2013, diberi tanda bukti TV-3 ; 4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, diberi tanda bukti T.V-4 ;
Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat VI telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut: 1. 1 (satu) Exlemplar fotocopy surat pelepasan hak ganti rugi No.593.83/11/BT/VII/2002 an.Kantin Simarmata SPD, Keeluarahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai ertifikat ( tanda bukti hak dari Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Binjai AS 675211 Daftar isian 206 02.17.02.14.1.00231 Hak milik No 231 Nama Pemegang Hak Kantin Simarmata Sarjana Pendidikan Tanggal 22 -2 -2005 dengan Surat Ukur tangal 19-52003 No : 5/D. Tinggi/2003 Luas 184 M2, diberi tanda bukti T.VI-1 ; 57
2. 1 (satu) Exemplar fotocopy sertifikat ( tanda bukti hak dari Badan Pertanahan nasional Kotamadya Binjai AS 675211 Daftra isian 206 02.17.02.14.1.00231 Hak milik No 231 Nama Pemegang Hak Kantin Simarmata Sarjana Pendidikan Tanggal 22 -2 -2005 dengan Surat Ukur tangal 19-5-2003 No : 5/D. Tinggi/2003 Luas 184 M2, diberi tanda bukti T.VI-2; 3. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda surat terima setoran (STTS) tahun 2006, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd, Letak Objek Pajak : Kecamatan Binjai Timur Desa/Kelurahan dataran Tinggi, No SPPT (NOP) : 12.76.030.006.08.0083.0, Sejumlah : Rp 29.440, Tanggal Jatuh Tempo : 29 september 206 atas nama Kantin Simarmata, Spd, diberi tanda bukti T.VI-3 ; 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No SPPT (NOP) 12.76.030.006.08.0083.0, Letak Objek pajak : Jl. Soekarno Hatta Gag ersada Binjai Timur, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd. Jl. Flamboyan No 43 A Pahlawan Binjai pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 29.440,- tanggal 08 Mei 2006, diberi tanda bukti T.VI-4 ; 5. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda surat terima setoran (STTS) tahun 2007, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd, Letak Objek Pajak : Kecamatan Binjai Timur Desa/Kelurahan dataran Tinggi, No SPPT (NOP) : 12.76.030.006.08.0083.0, Sejumlah : Rp 36.800,-, Tanggal Jatuh Tempo : 28 september 2007 atas nama Kantin Simarmata, Spd, diberi tanda bukti T.VI5; 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No SPPT (NOP) 12.76.030.006.08.0083.0, Letak Objek pajak : Jl. Soekarno Hatta Gag Ersada Binjai Timur, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd. Jl. Flamboyan No 43 A Pahlawan Binjai pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 36.800,- tanggal 02 Januari 2007, diberi tanda bukti T.VI-6 ; 7. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda surat terima setoran (STTS) tahun 2008, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd, Letak Objek Pajak : Kecamatan Binjai Timur Desa/Kelurahan dataran Tinggi, No SPPT (NOP) : 12.76.030.006.08.0083.0, Sejumlah : Rp 44.712,-, Tanggal Jatuh Tempo : 26 september 2008 atas nama Kantin Simarmata, Spd, diberi tanda bukti T.VI7; 8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No SPPT (NOP) 12.76.030.006.08.0083.0, Letak Objek pajak : Jl. Soekarno Hatta Gag Ersada Binjai Timur, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd. Jl. Flamboyan No 43 A Pahlawan Binjai pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 44.712,- tanggal 02 Januari 2008, diberi tanda bukti T.VI-8 ; 9. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda surat terima setoran (STTS) tahun 2009, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd, Letak Objek Pajak : Kecamatan Binjai Timur Desa/Kelurahan dataran Tinggi, No SPPT (NOP) : 12.76.030.006.08.0083.0, Sejumlah : Rp 52.440,-, Tanggal 58
Jatuh Tempo :
September 2009 atas nama Kantin Simarmata, Spd, diberi tanda bukti T.VI-
9; 10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 No SPPT (NOP) 12.76.030.006.08.0083.0, Letak Objek pajak : Jl. Soekarno Hatta Gag Ersada Binjai Timur, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd. Jl. Flamboyan No 43 A Pahlawan Binjai pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 52.440,- tanggal 05 Januari 2009, diberi tanda bukti T.VI-10; 11. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda surat terima setoran (STTS) tahun 2010, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd, Letak Objek Pajak : Kecamatan Binjai Timur Desa/Kelurahan dataran Tinggi, No SPPT (NOP) : 12.76.030.006.08.0083.0, Sejumlah : Rp 52.440,-, Tanggal Jatuh Tempo : 31 Agustus 2010 atas nama Kantin Simarmata, Spd, diberi tanda bukti T.VI11 ; 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No SPPT (NOP) 12.76.030.006.08.0083.0, Letak Objek pajak : Jl. Soekarno Hatta Gag Ersada Binjai Timur, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd. Jl. Flamboyan No 43 A Pahlawan Binjai pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 52.440,- tanggal 04 Januari 2010, diberi tanda bukti T.VI-12 ; 13. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda surat terima setoran (STTS) tahun 2011, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd, Letak Objek Pajak : Kecamatan Binjai Timur Desa/Kelurahan dataran Tinggi, No SPPT (NOP) : 12.76.030.006.08.0083.0, Sejumlah : Rp 61.640,-, Tanggal Jatuh Tempo : 05 September 2011 atas nama Kantin Simarmata, Spd, diberi tanda bukti T.VI-13 ; 14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No SPPT (NOP) 12.76.030.006.08.0083.0, Letak Objek pajak : Jl. Soekarno Hatta Gag Ersada Binjai Timur, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd. Jl. Flamboyan No 43 A Pahlawan Binjai pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 61.640,- tanggal 03 Januari 2011, diberi tanda bukti T.VI-14 ; 15. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda surat terima setoran (STTS) tahun 2012, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd, Letak Objek Pajak : Kecamatan Binjai Timur Desa/Kelurahan dataran Tinggi, No SPPT (NOP) : 12.76.030.006.08.0083.0, Sejumlah : Rp 61.640,-, Tanggal Jatuh Tempo : 31 Agustus 2012 atas nama Kantin Simarmata, Spd, diberi tanda bukti T.VI15 ; 16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No SPPT (NOP) 12.76.030.006.08.0083.0, Letak Objek pajak : Jl. Soekarno Hatta Gag Ersada Binjai Timur, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd. Jl. Flamboyan No 43 A Pahlawan Binjai pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 61.640,- tanggal 03 Januari 2012, diberi tanda bukti T.VI-16 ; 59
17. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda surat terima setoran (STTS) tahun 2013, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd, Letak Objek Pajak : Kecamatan Binjai Timur Desa/Kelurahan dataran Tinggi, No SPPT (NOP) : 12.76.030.006.08.0083.0, Sejumlah : Rp 61.640,-, Tanggal Jatuh Tempo : 31 Agustus 2012 atas nama Kantin Simarmata, Spd, diberi tanda bukti T.VI17 ; 18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No SPPT (NOP) 12.76.030.006.08.0083.0, Letak Objek pajak : Jl. Soekarno Hatta Gag Ersada Binjai Timur, Nama Wajib pajak Kantin Simarmata Spd. Jl. Flamboyan No 43 A Pahlawan Binjai pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 61.640,- tanggal 03 Januari 2012, diberi tanda bukti T.VI-18 ; 19. 1 (satu) Exemplar fotocopy sertifikat ( tanda bukti hak dari Badan Pertanahan nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Binjai AS 675212 Daftar isian 206 02.17.02.14.1.00230 Hak milik No 230 Nama Pemegang Hak Hemsenius Mahulai Nainggolan Tanggal 17 -2 -2005 dengan Surat Ukur tangal 19-5-2003 No : 4/D. Tinggi/2003 Luas 109 M2, diberi tanda buktiT.VI-19; Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat VII telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut: 1. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tambahan uang muka pembelian tanah di Jl. Soekarno Hatta 170 Binjai dari Remin Sihotang tertanggal 20 Februari 2002, diberi tanda bukti T.VII1; 2. Fotocopy Keterangan tentang sebagian tanah telah dialihkan kepada Remin Sihotang (Tergugat VII) yang dikeluarkan oleh Camat Binjai Timur tertanggal 27 Agustus 2002, diberi tanda bukti T.VII-2 ; 3. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 yang diberikan kepada Ibu Asna Deliani Tampubolon, diberi tanda bukti T.VII-3 ; Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T.VII-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut: 60
1. Fotocopy pelepasan hak ganti rugi No 5922-184/BT/VII/2002 atas nama Maringan Mack Donal Manurung antara M.A Pohan Tampubolon dan Hisbul Pohan sebagai pihak yang melepaskan dengan Maringan Mack Donal Manurung sebagai pihak yang menerima pelepasan tanggal 08 Agustus 2002 yang dilegalisasi dihadapan Camat Binjai Timur dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan II, Kepala Kelurahan Dataran Tinggi dan staf Kecamatan Binjai Timur tanggal 27 Agustus 2002 atas tanah seluas 185,5 M2, diberi tanda bukti T.VIII-1; 2. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 yang diberikan kepada Ibu Asna Deliani Tampubolon, diberi tanda bukti T.VIII-2 ; Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T.VIII-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat IX telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut: 1. Fotocopy pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi No 24/X/L/2011yang dikeluarkan oleh Notaris Ermalisa, SH, Mkn antara Drs Maringan Mack Donal Manurung sebagai pihak yang melepaskan dengan Maria Mutiara Surya Darma N sebagai pihak yang menerima pelepasan tanggal 31 Oktober 2011 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Ermalisa , SH, Mkn tanggal 31 Oktober 2011 atas tanah seluas 185,5 M2, diberi tanda bukti T.IX-I ; 2. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Wajib Maria Mutiara Surya Darma N untuk Tahun 2012 atas tanah seluas 186 M2, diberi tanda bukti T.IX-2 ; 3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Maria Mutiara Surya Darma N atas tanah seluas 186 M2, diberi tanda bukti T.IX-3 ; 4. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2012 yang diberikan kepada Ibu Asna Deliani Tampubolon, diberi tanda bukti T.IX-4 ; Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T.IX-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut : Saksi ke-1
: Kalem Sihaloho, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut : 61
Bahwa saksi megetahui mengenai objek perkara; Bahwa orangtua Hizbul Pohan orang tuanya tinggal di depan sampai di depan tinggal ditempat itu dan yang tinggal Tinggal disitu semua anak-anaknya dan istrinya; Bahwa batas-batas tanahh terperkara adalah mulai Jl. Soekarno – Hatta sampai dengan rumah Loriana br. Saragih dengan Drs. HM. Nainggolan; Bahwa jika dilihat dari arah ataangi batas-batasny adaalah sebelah Barat Gang Ersada, sebelah Timur bersebelahan dengan saksi, Purba, Hasibuan, dulu ada orang Karo sekarang orang Cina, Sebelah Utara Jl. Soekarno–Hatta dan sebelah Selatan Loriana br. Saragih dengan Drs. HM. Nainggolan Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pernah dijual kepada Mardan Sihotang seluas 10 M X 18,4 M Bahwa batas-batas tanah yang dijual kepada Mardan Sihotang adalah, sebelah Timur :bersebelahan dengan saksi, sebelah Barat : Gang Ersada, Sebelah Utara : Sabarita br. Karo Sekali dan sebelah Selatan adalah Kantin Simarmata Bahwa saksi mengetahui dijual kepada Mardan Sihotang dari Hizbul Pohan ; Bahwa setahu saksi pada saat jual beli tersebut pengukuran dilakukan oleh orang yang pakaian Pegawai Negeri Sipil dan Kepling; Bahwa orang tua Hizbul Pohan tinggal di objek perkara pada tahun 90 (Sembilan puluh) an ; Bahwa saksi kenal dengan Kantin Simarmata yang membeli tanah masih tanah kosong bersebelahan dengan Mardan Sihotang; Bahwa pada saat transaksi jual beli tidak hadir daan saksi mengetahuiya dari pemberitahuan dari Hizbul Pohan Bahwa batas-batas tanah terperkara adalah Sebelah Timur :ada;ah saksi, Hasibuan, Purba, Cina, Sebelah Utara : Jl. Soekarno-Hatta, Sebelah Selatan : Loriana br. Saragih dan Sebelah Barat : Gang Ersada; Bahwa jalan Ersada duluan jumpa baru rumah Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon Bahwa luas tanah yang dibeli Kantin Simarmata saksi kurang mengetahuinya; Bahwa letak tanah yang dijual kepada Kantin Simamata adalah Sebelah Utara adalah Mardan Sihotang, sebelah Timur
adalah saksi, Sebelah Barat adalah Gang Ersada dan sebelah
Selatan : Loriana br. Saragih dan Drs. HM. Nainggolan; Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. Syaprizal dan Ridwan Bahwa saksi tinggal didekat objek perkaa sejak tahun 1982; Bahwa selain tanah terperkara tanah Bonifacius Pohan Tampubolon ada yang lain yaitu tanah diatas Sekolah Katolik
62
Bahwa saksi mengetahui tanah dijual dan suratnya ada dari masing-masing pembeli pada tahun 1982 dan 1985 karena tidak sekaligus dijual dan saksi tinggal dibelakang tanah Kantin Simarmata; Bahwa saksi tidak mengetahui tanah bermasalah karena saksi pernah menanam pisang di tanah Mardan Sihotang; Bahwa Maria Mutiara Surya Darma Nadeak karena Maria Mutiara Surya Darma Nadeak beli dari Maringan Mack Donal Manurung yang membeli pertama tersebut; Bahwa setahu saksi rumah Maria Mutiara Surya Darma Nadeak tidak dibeli dari Hizbul Pohan hanya belakang rumahnya saja karena sebelum tanah dijual rumahnya sudah ada; Bahwa setahu saksi Hizbul Pohan jual tanah karena ada suratnya; Bahwa tanah yang saksi tempati beli dari Maringan Tua Hasibuan; Bahwa saksi tidak kenal dengan Bonifacius Pohan Tampubolon (kakeknya Hizbul Pohan) pada saat itu karena yang menguasai tanah tersebut juga saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui hanya marga Haloho sebelum dijual tanah Bonifacius Pohan Tampubolon Bahwaa luas tanah milik dari Boifaicius dulunya 1 (satu) petak sekarang sudah dikuasai oleh Maria Mutiara Surya Darma Nadeak, Remin Sihotang, Mardan Sihotang, Kantin Simarmata, jumlah seluruhnya ± 7 (tujuh) petak; Bahwa saki kenal dengan Maria Mutiara Surya Darma Nadeak setelah Maria Mutiara Surya Darma Nadeak membangun rumahnya karena saksi pernah meminta 1 (satu) ember pasir; Bahwa tanah yang dikuasai oleh Remin Sihotang menguasai tanah sebelah selatan yang dikuasai Maringan Mack Donal Manurung; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dibeli Maria Mutiara Surya Darma Nadeak dari Maringan Mack Donal Manurung; Bahwa tanah yang saksi beli pada saat itu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan harga pasaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa Mardan Sihotang sampai sekarang masih menguasai tanah terperkara seluas 10 M X 18,4 M Bahwa Tanah yang dibeli Sabarita br. Karo Sekali dari Hizbul Pohan Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli Sabarita br. Karo Sekali dari Hizbul Pohan; Bahwa Lorianna br. Saragih dan Remin Sihotang beli tanah dari Hizbul Pohan; Bahwa Remin Sihotang beli pada tahun 2002 seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah); Bahwa saksi mengetahui Mardan Sihotang yang bangun gudang dan saksi pengurus pekerjanya pada saat itu harganya dulu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); Bahwa saksi mengenal Maninga Aron Pohan Tampubolon;
63
Bahwa tanah yang ditempati Kantin Simarmata dahulu tanah kosong; Bahwa saks ikut mengawasi rumah Mardan Sihotang; Bahwa saksi mengetahui yang dijual bukan atas nama Hizbul Pohan atau nama orang tuanya; Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang sudah dijual bukan atas nama Hizbul Pohan dari surat-surat mereka ada akte camatnya dan saksi tidak mengetaui asal muasal akte tersebut; Saksi ke-2
: Situmorang, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah
pada
pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui Objek perkara berada disebelah rumah saksi dann pemiliknya dahulu adalah orangtua Hizbul Pohan; Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara telah dijual per kapling kepada orang yaitu Dijual kepada : Mardan Sihotang, Kantin Simarmata, Darwin Sembiring, Maringan Mack Donal Manurung, Sabarita br. Karo Sekali dan Remin Sihotang ; Bahwa saksimengetahui bahwa Hizbul Pohan yang menjual karena Hizbul kawan saksi dan Hizbul cerita kepada saksi; Bahwa ukuran tanah yang dijual lebar 14 M panjang tidak saksi tahu dan saksi pada saat tu kut mengkapling tanah tersebut; Bahwa pada saat tu ada pengukuran terhadap tanah tersebut; Bahwa pada waktu dijual tidak ada masalah karena sudah ada akte camat dan yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah pembeli tanah tersebut; Bahwa saksi kenal Kantin Simarmata sejak kecil, saksi masih ikut orang tua di percukaian karena family saksi ada di percukaian; Bahwa saksi pernah mengetahui Kantin Simarmata membeli tanah karena Kantin Simarmata tinggal dibelakang rumah saksi; Bahwa pada saat jual beli itu saksi tidak ikut hadir; Bahwa rumah Penggugat dekat arah Maringan Tua Hasibuan dekat Katolik kemudian rumah saksi Bahwa saksi tinggal tinggal di Jl. Gurami sejak tahun 1962 Luas tanahnya saksi tidak mengetahuinya yang saksi mengetahui luasnya dari pasar hitam ke belakang ada ratusan meter karena dahulu Katolik tanah Penggugat; Bahwa yang dikapling dari belakang rumah Hizbul Pohan kebelakang Panjang 182 M Lebar 14 M dengan jalan lagi ± 20 M sebelum di persil; Bahwa luas tanah yang dibeli Kantin Simarmata saksi tidak mengetahuinya hanya saksi mengetahuinya 1 (satu) persil; Bahwa setahu saksi tanah Kantin Simarmata sudah sertifikat dan saksi tidak pernah melihat sertidikat itu hanya saksi mendengar dari masyarakat setempat;
64
Bahwa orang tua Hizbul Pohan sudah tinggal disana sebelum saksi tinggal disana dan saksi memangggilnya Opung; Bahwa pemilik tanah terperkara adalah orang tua Hizbul Pohan karena kakaknya juga ada disana; Bahwa Hizbul Pohan jual tanah tersebut atas dasar adanya akte camat; Bahwa Hizbul Pohan menjual tanah kepada : Mardan Sihotang, Darwin Sembiring, Remin Sihotang dan Maringan Mack Donal Manurung Bahwa Hizbul Pohan yang mengurus akte camat jadi dijual sudah ada akte camatnya; Bahwa saksi pernah mengetahui Hizbul Pohan berperkara masalah pemalsuan tanda tangan dan masuk penjara, setelah keluar dari penjara saksi tidak pernah jumpa lagi; Bahwa yang menempati sekarang iparnya marga Sitanggang istrinya br. Pohan Tampubolon; Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon, br. Tampubolon ada disana tapi namanya sasi tidak mengetahuinya; Bahwa Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon sudah lama tinggal disana sejak suaminya hidup dan sekarang tidak saksi ketahui lagi kemana; Saksi ke-3
: Jumali Parlindungan Napitupulu, memberikan keterangan dipersidangan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Hizbul Pohan dan pernah menjual tanah sebanyak 2 (dua) kali; Bahwa setahu saksi Hizbul Pohan jual tanah miliknya dimana yang pertama dijual Hizbul Pohan kepada Lorianna br. Saragih baru kepada orang lain; Bahwa saksi mengetahui dijual kepada Tergugat-V sebelah kanan Drs. Nainggolan sebelah belakang Kantin Simarmata; Bahwa saksi tinggal di Jl. Tenggiri sejak tahun 1984 dan Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa ± 2 (dua) rumah; Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini masalah tanah yang dibeli Tergugat-V; Bahwa saksi mengetahui dibeli Lorianna br. Saragih setelah tanah di Kapling Hizbul Pohan; Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Kantin Simarmata beli tanah dari Hizbul Pohan; Bahwa Pada waktu dikapling mau dijual tidak ada tulisan mengatakan tanah ini mau dijual; Bahwa mengenai surat menjual saksi tidak mengetahuinya, hanya saksi ketahui bahwa pada saat itu perangkat Desa membawa ukuran tanah bahwa tanah mau dijual; Bahwa Hizbul Pohan cucu marga Pohan Tampubolon; Bahwa yang punya tanah marga Pohan Tampubolon; Bahwa Hizbul Pohan adalah cucu yang punya tanah dan sasi tidak mengenal kakeknya; Bawa saksi mengetahui tanah bermasalah karena rumah saksi berdekatan dengan tanah terperkara yang jaraknya ± 2 (dua) rumah;
65
Bahwa Kakek Hizbul Pohan pernah saksi lihat tinggal di rumah tanah terperkara; Bahwa saksi mengetahui tanah dijual karena Hizbul Pohan mau jual tanah; Bahwa mengenai luas tanah keseluruhan saksi tidak mengetahuinya dan Letak tanah Jl. Soekarno-Hatta; Bahwa yang menguasai 5 (lima) atau 6 (enam) orang yaitu : Darwin Sembiring, Maringan Mack Donal Manurung, Mardan Sihotang, Lorianna br. Saragih dan Remin Sihotang; Bahwa saksi tidak mengetahui luas tana yang dibeli oleh Tergugat-V (Lorianna br. Saragih);, Bahwa Hizbul Pohan tinggal di bahagian lokasi tanah terperkara; Bawa saksi kenal dengan Kantin Simarmata, setelah Kantin Simarmata membeli tanah dan bertetangga dengan saksi; Bahwa dilokasi tanah terperkara ada bangunan rumah 3 (tiga) bangunan yaitu : rumah Kantin Simarmata, Mardan Sihotang, dan Maria Mutiara Surya Darma Nadeak; Bahwa Sabarita br. Karo Sekali saksi tidak kenal dan hanya dengar dari tetangga dan saksiya tidak pernah melihatnya; Bahwa saksi Lorianna br Saragih beli tanah dari Hizbul Pohan ada 2 (dua) kali. Pertama, dapur dan Kedua belakang dapur kalau rumah sudah ada sebelum beli tanah dari Hizbul Pohan. Bahwa batas-batas tanah terperkara adalah
Sebelah kiri Maringan Tua Hasibuan, depan
Jalan, Sebelah Kanan : Drs. H. M. Nainggolan, bagian belakang: Kantin Simarmata Bahwa saksi tidak mengetahui Hizbul Pohan mendapat tanah yang dijualnya tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui Hizbul Pohan anak keberapa dari orangtuanya; Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dijual Hizbul Pohan tanah yang diwariskan atau tidak; Bahwa tanah objek perkara ada masalah karena Hizbul Pohan memalsukan tandatangan ahli waris abang-abang bapaknya dan adik-adik bapaknya mengenai menjual tanah; Bahwa Kantin Simarmata ada beli tanah dari Hizbul Pohan dan sekaligus disana tinggal; Bahwa Kantin Simarmata tinggal di sebelah kanan rumah Lorianna Br Saragih, yaitu Mertua Drs H.M. Nainggolan; Bahwa Bukti kepemilikan Hizbul Pohan saksi tidak mengetahuinya sehingga dibeli Tergugat V; - Bahwa sekarang tanah tersebt sudah sertifikat atas nama Lorianna Br Saragih; Bahwa Sertifikat atas nama Kantin Simarmata tidak ada pernah saksi lihat; Saksi ke-4
: Jonson Fernando Nadeak, tidak disumpah
karena merupakan saudara
kandung Tergugat IX ; Bahwa saksi adalah adik Tergugat IX : Maria Mutiara Surya Darma Nadeak dan saksi mengethui mengenai jual beli tanah yang terletak di Jal Soekarno Hatta; 66
Bahwa Maria Mutiara Surya Darma Nadeak ada beli tanah dilokasi dengan Maringan Mack Donal Manurung dan saksi tidak ingat tahun dibelinya tanah tersebut; Bahwa luas tanah tersebut yaitu 10 M x 18 M; Bahwa batas- batas arah angin saksi kurang mengetahui, akan tetapi batas kanan kiri saksi mengetahui yaitu berada
didepan: Gang Ersada, Dahulu dibeli tanah rawa-rawa sekarang
sudah dibangun rumah setelah dibeli ± 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan; Bahwa dibelakang rumah tanah Maringan Tua Hasibuan dan sebelah kanan kearah jalan besar (kearah rumah Hizbul Pohan) dan sebelah kiri rumahnya Remin Sihotang; Bahwa setelah dibeli tidak ada gangguan dari pihak manapun juga; Bahwa saksi kenal dengan Remin Sihotang, Sabarita Br. Karo Sekali dimana pada saat membangun, ada Remin Sihotang dan Sabarita Br. Karo Sekali ada dilokasi taah terperkara;. Bahwa pada saat membangun rumah Maria Mutiara ada ijin membangunnya dan tidak ada yang melarang pembangunan itu dari pihak manapun juga; Bahwa benar gambar yag ditunjukkan kepada saksi adalah letak tanah yang dibelinya tersebut; Bahwa saksi kenal dengan Maringan Mack Donald karena manatan gurunya saksi dan saksi tidak mengetahui tanahnya ada diatas objek perkara itu; Bahwa saksi tidak ikut pada saat saat jual beli tersebut akan tetapi pada saat jual beli ditunjukkan ada surat pengukuran; Saksi ke-5
: Drs.
Anggiat Uba Sardi Purba, memberikan keterangan dipersidangan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Kantin Simarmata dan saksi mengetahui bahwa tanah yang ditempati sekarang tanah dari Hizbul Pohan; Bahwa saksi kenal dengan Pak Hizbul Pohan dan setahu saksi lokasi tanah itu tempat kami main-main dan ada ditanami buah-buahan dan Hizbul Pohan tinggal disana bersama ompung nya sepengetahuan saksi tanah itu milik dari Hizbul Pohan; Bahwa luasnya dari pinggir jalan sampai dengan belakang Santomas; Bahwa Kantin Simarmata beli tanah dekat Drs. H. M. Nainggolan; Bahwa batas-batasnya saksi tidak mengetahui dengan mata angin dari
kiri dengan
Drs.H.M.Nainggolan, Depan dulu Gang Martil sekarang Gang Ersada, Kanan Rumah Remin Sihotang dengan Maria Mutiara Surya Darma Nadeak dan dibelakang Rumah Lorianna Br saragih Bahwa pada saat saksi waktu main-main kelokasi sudah sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP dan pernah mengambil buah-buahan diatas tanah itu dan ada yang melarang yaitu ompung Hizbul Pohan dan Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon;
67
Bahwa saksi mengetahui warisan tanah Hizbul Pohan karena Hizbul Pohan tinggal disana pada saat itu saksi masih SD dan melihat Kantin Simarmata beli tanah dari Hizbul Pohan; Bahwa saksi tidak melihat Kantin simarmata beli tanah dari Hizbul Pohan akan tetapi saksi mengetahuinya karena setelah dibeli Kantin Simarmata ,Remin Sihotang, Maringan Mack Donal Manurung, saya juga ditawarkan Hizbul Pohan tetapi saya tidak ada uang untuk membeli tanah itu tahuan 200-an; Bahwa pada saat ditawarkan tidak ada melihat suratnya dari Hizbul Pohan dan ompungnya masih hidup selain ompungnya disana siapa lagi; Baahwa selain ompungnya ada kakak Ester membantu dirumah ompung tersebut; dan Ester adlah cucu dari ompung Pohan Tampubolon dari pihak perempuannya Bahwa saksi tidak melihat orang tua Hizbul Pohan ada disana pada saat jual beli tersebut (tahun 2000-an) dan saksi mengetahui orang tua Hizbul Pohan ada disana tahun 80 (delapan puluh) an; Bahwa saksi bertetangga dengan tanah terperkara dan sekarang tanah terebut sudah dibagibagi; Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Katin Simarmata dan sudah bersertifikat; Bahwa bapak udanya Hizbul Pohan saya tidak mengetahuinya karena saksi masih kecil pada saat itu ; Bahwa saksi mengetahui Hizbul Pohan dipenjara setelah jual tanah itu akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab mengapa dia dipenjara; Bahwa setahu saksi Drs.H.M. Nainggolan beli tanah dari Hizbul Pohan dan tanahnya tepat diobjek perkara; Bahwa Mardan Sihotang, Darwin Sembiring, Maria Mutiara Surya Darma Nadeak, Remin Sihotang beli tanah dari Hizbul Pohan; Bahwa saksi tidak mengetahu mengapa Drs.H.M.Nainggolan tidak digugat dan lokasinya disebelah kiri rumah Kantin Simarmata; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat-tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh SAOR SITINDAON,SH, MH., didampingi oleh DWIANA KUSUMASTANTI, SH., MH., dan NURNANINGSIH,
SH, MH masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh RUSMINA HS, SH., selaku Panitera 68
Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Juni Sitanggang, SH, Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV, VIII, VIII, IX dihadiri Kuasanya Yopi Mariadi, SH, Tergugat V hadir Kuasanya Partemunai Surbakti, Tergugat VI hadir kuasanya Martha Sitorus, SH, MH serta disaksikan PLT Lurah Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (terlampir); Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV,V, VI VIII, VIII, IX melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2014 yang masingmasing pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan dalil bantahannya semula; Menimbang bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini sebagaimana telah dicatat dengan jelas dalam berita acara bersangkutan, untuk selanutnya perlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim ;
TENTANG HUKUMNYA DALAM KONPENSI : DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya Penggugat meminta tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan segala pengalihan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain, serta menangguhkan pembangunan rumah diatas tanah sengketa, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara ini dan menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi dari Penggugat tidak disertai dengan alasanalasan dan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan ProvisI maka tuntutan Provisi dari Pengugat harusah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa
pihak
Tergugat II III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX di
dalam
Jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya, telah pula mengajukan Eksepsinya maka sebab itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan terlebih dulu dipertimbangkan Eksepsi Para Tergugat; Menimbang, bahwa Tergugat II III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX masing-masing telah mengajukan keberatan/eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut;
69
1. Kompetensi Absolute ; 2. Surat Kuasa 3. Kekurangan Pihak 4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan dimana eksesi ini dalam hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil dari suatu gugatan; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -
Menolak eksepsi Kewenangan Absolute Tergugat II, III, IV,V, VI, VII, VIII dan IX;;
-
Menyatakan Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Reg..No.05/Pdt.G/2013/PN BJ;
-
Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara untuk melanjutkan perkara ini;
-
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
sehingga eksepsi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu bahwa terhadap Eksepsi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tentang Surat Kuasa; -
Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat II III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX masing-masing telah mengajukan keberatan atas gugatan Penggugat tentang Surat Kuasa Penggugat dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Kuasa Yang dipergunakan oleh Pengggat tidak sah secara formil dimana dipersidangan Penggugat ada menggunakan 2 (dua) surat kuasa yaitu yang pertama Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2013 dan 20 Februari 20123
-
Bahwa Surat Kuasa yang pertama yaitu Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2013 dimana Penggugat telah memberikan kuasa kepada Juni Sitanggang, SH selaku advokat bertindak bukan saja untuk dan atas nama Nyonya Asna Deliani Pohan Tampubolon seorang namun juga bertindak untuk dan atas nama 6 (enam) orang lagi yaitu atas nama Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon ;
-
Bahwa adapun dasar kewenangan advokat Juni Sitanggang, SH untuk bertindak mengatas namakan Penggugat yang keseluruhannya terdiri dari 7 (tujuh) orang tersebut adalah dari Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2013 dan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2013 ;
-
Bahwa namun ternyata secara jelas dan terang terlihat sendiri didalam Surat Kuasa tersebut hanya Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2013 saja yang bersifat khusus sedangkan surat 70
kuasa tertanggal 28 Februari 2013 terbukti adalah surat kuasa yang bersifat umum, dimana dalam surat kuasa tertanggal 28 Februari 2013 tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk memajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Binjai dan tidak ada menyebutkan menyangkut pihak-pihaknya baik Penggugat maupun Tergugatnya namun hanya surat kuasa yang bersifat umum belaka yaitu untuk : “ Mengurus (syarat dan ketentuan masa waktu terbatas) berhubung penyelesaian masalah sebidang tanah serta bangunan di Jln. Soekarno – Hata No. 17 Tanah Tinggi, Kotamadya Binjai, Sumatera Utara “; -
Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum menyatakan surat kuasa bertanggal 28 Februari 2013 adalah cacat hukum atau tidak dapat dipergunakan untuk memajukan gugatan aquo karena Advokat Juni Sitanggang, SH tidak dapat bertindak mewakili kepentingan Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena surat kuasa yang mereka berikan sebagaimana surat kuasa ternggal 28 Februari 2013 tersebut adalah surat kuasa umum bukan surat kuasa khusus dan hal tersebut secara otomatis berakibat menjadikan surat kuasa tertanggal 20 Februari 2013 yang meskipun telah dibuat secara surat kuasa khusus tersebut juga cacat hukum dan tidak sah karena didalamnya terdapat pemberian kuasa yang cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak dapat dipergunakan untuk memajukan gugatan aquo;
-
Bahwa selain itu Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX menyebutkan bahwa surat kuasa tertanggal 28 Februari 2013 telah ditandatangani oleh orang yang tidak berhak yaitu Tiosanna Tampubolon ditandatangani oleh Nini Margaretha dan Purnama Tampubolon ditandatangani oleh NYD Tanjung; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai
berikut: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kedua Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat kuasa tertanggal 20 Februari 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2013; Bahwa dalam surat kuasa tertanggal 20 Februari 2013 merupakan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat dalam hal ini Nyonya Asna deliani Pohan Tampubolon telah memberikan kuasa kepada Juni Sitanggang SH selaku Advokat/pengacara secara khusus untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Binjai Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan Perdata kepengadilan telah menggunakan surat kuasa tertanggal 28 Februari 2013 dimana dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa:... Penggugat telah diberikan kuasa bertindak, mengurus, (syarat ketentuan masa waktu terbatas) berhubungan dengan penyelesaian masalah sebidang tanah
serta
bangunan di Jalan Soekarno Hatta No.10 Kotamadya Binjai untuk dan atas nama 6 (enam) 71
orang ahli waris dari Alm.Bonififacius Pohan Tampubolon dan isterinya Alm.Nuria Br Simatupang yaitu atas nama Alm. Sotembalon Pohan Tampubolon, Tiosanna Pohan Tampubolon, Theodora Pohan Tampubolon, Janne Pohan Tampubolon, Purnama Pohan Tampubolon, Apul Pohan Tampubolon dan Maninga Aron Pohan Tampubolon ; Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat yang mewakili kepentingan saudara-saudaranya harus menggunakan Surat kuasa secara khusus karena surat kuasa tersebut dipergunakan untuk kepentingan berperkara dipengadilan mengenai kekhususan untuk melakukan perbuatan hukum dipersidangan; Bahwa bentuk surat kuasa yang sah dipengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 123 ayat 1 HIR dimana disebutkan bahwa: 1.Kuasa dilakukan secara lisan 2.Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan; Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat untuk berperkara dipengadilan maka surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat haruslah memakai Surat kuasa yang bersifat khusus baik pemberian kuasa yang diberikan oleh saudara-saudara Penggugat kepada Penggugat maupun pemberian kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya, hal itu sejalan dengan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1994 menyebutkan bahwa surat kuasa yang dipergunakan dipengadilan adalah surat kuasa yang bersifat khusus dan menurut undang-undang; 1. Harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya : a) Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Peggugat dan B sebagai Tergugat dalam perkara hutang pitang dan sebagainya; b) Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan Pasal-Pasal KUHAP yang didakwakan 2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa surat kuasa tersebut mencakup mengenai pemeriksaan perkara banding, kasasi tanpa perlu suatu surat kuasa yang baru; Menimbang, bahwa penting bagi Majelis Hakim penggunaan surat kuasa khusus tersebut agar menjadi dasar bagi Majelis Hakim bahwa saudara-saudara dari Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Penggugat untuk bertindak sebagai pihak dalam persidangan perkara perdata karena jika ditilik dari pengertian kata-kata yang dicantumkan dalam Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2013 tersebut adalah pemberian kuasa yang bersifat umum yaitu mengurus dan menyelesaikan masalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta; Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah memberikan Kuasanya secara khusus kepada Kuasa Hukumnya Juni Sitanggang, SH untuk mewakili kepentingannya diperisidangan dalam perkara perdata akan tetapi Penggugat merupakan salah seorang ahli waris yang mewakili kepentingan saudara-saudaranya untuk mempertahankan hak-haknya dalam persidangan perkara 72
menyangkut harta warisan orangtuanya sehingga seharusnya Penggugat juga harus menggunakan Surat Kuasa khusus mewakili saudaranya-saudaranya dengan bahasa dan kata-kata yang jelas sehingga dengan tidak digunakan surat kuasa khusus tersebut Menurut Majelis Hakim surat kuasa tertanggal 28 Februari 2013 tersebut mengandung cacat formil karena surat kuasa itu bukanlah surat kuasa yang dipergunakan pihak dalam kepentingan berperkara dipengadilan; Menimbang. bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2013 tersebut ternyata ditemukan beberapa kekurangan yaitu antara lain bahwa tidak ada salah satu ahli waris dari Alm.Sotembalon Pohan Tampubolon mewakili kepentingan orangtuanya dalam surat kuasa tersebut selain itu tandatangan salah satu saudara Penggugat yaitu Nyonya Tiosanna Tampubolon telah diwakili seseorang yang bernama Nini Margaretha yang disebut oleh Penggugat dalam repliknya bahwa Nini Margaretha adalah anak dari Nyonya Tiosanna Tampubolon dan menurut Hemat Majelis Hakim jika benar Nini Margaretha adalah anak dari Nyonya Tiosanna Tampubolon yang mewakili tandatangan dari orangtuanya yang sudah tua seharusnya itu tidak dilakukan karena ada cara-cara yang benar untuk membuat surat kuasa tersebut menjadi benar agar anak-anak dri Nini Margaretha dapat bertidak mewakili orangtuanya; Menimbang, bahwa oleh karena terdapat berbagai kekurangan terhadap formalitas surat kuasa yang dipergunakan Penggugat dipersidangan tertanggal 28 Februari 2013 maka menurut hemat Majelis Surat Kuasa yang dipergunakan Pengggugat menjadi tidak sempurna/cacat secara formil dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan eksepsi ini; Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya disebut bahwa gugatan penggugat menjadi tidak sempurna karena telah terjadi kekurangan pihak dimana selain kepada Para Tergugat, Tergugat I juga menjual tanah terperkara kepada orang lain yaitu Drs. H. MAHULAE NAINGGOLAN; Bahwa sebahagian Para Tergugat telah membuat sertifikat hak milik kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Notaris terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksespi tersebut telah menyangkut pertimbangan pokok perkara dan bukan merupakan ranah dari suatu eksepsi dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai objek gugatan kabur dimana Penggugat didalam positanya halaman 3 angka 03 huruf c Penggugat menyebutkan bahwa “Tergugat I menjual kepada Tergugat IV seluas 184 M X 10 M ; Bahwa namun faktanya tanah yang dibeli Tergugat IV DARI Tergugat I tersebut adalah seluas 18,4 M X 10 M sehingga atas fakta ini cukup menunjukkkan bahwa gugatan Penggugat kabur objek gugatannya; Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa terjadi kekaburan objek perkara oleh karena terjadi perbedaan luas objek gugatan yang dikuasai oleh Tergugat IV
dalam yang
disebutkan Penggugat dalam Surat gugatannya dengan luas objek perkara yang dikuasai oleh 73
Tergugat IV dillapangan hal itu memerlukan pembuktian dan bukan merupakan ranah dari suatu eksepsi dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu eksepsi diterima maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Para Tergugat diterima sebahagian sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ); DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan maka Menurut Majelis Hakim materi pokok perkara sudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) Rbg dikarenakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.969..000.- ( dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah ) kepada Penggugat;
DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi adalah sebagaimana dimaksud diatas; Menimbang, bahwa Penggugat III, IV, VII dan IX dalam Rekonvensi/Tergugat II, IV, dan IX Penggugat dalam Rekonvensi
melalui kuasanya telah mengajukan gugatan balik
terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang pada pokoknya bahwa seluruh Penggugat dr. adalah pemilik yang sah dan pemilik satu-satunya atas tanah tersebut diatas yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi. atas dasar jual beli yang sah dan beritikat baik yang wajib mendapatkan perlindungan oleh hukum dengan alas hak tanah berupa Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi sebagaimana tersebut diatas dan atas tindakan Para Tergugat dalam rekonvensi kepada Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana tersebut diatas patut kiranya dikualifikasi Para Tergugat dalam rekonvensi dalam rekonvensi. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam rekonvensi. tersebut, Para Penggugat dalam rekonvensi telah mengalami kerugian moril yaitu tercemarnya nama baik Para Penggugat dalam rekonvensi ditengah masyarakat atas tindakan Tergugat dalam rekonvensi yang menyatakan tanah tersebut diatas bukannya miliknya Para Penggugat dalam rekonvensi. dengan alasan-alasannya yang tidak beralasan hukum yang jika kerugian moril dimaksud dinilai secara rupiah maka besarnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
74
Bahwa selain itu Tergugat VI
dalam Konvensi / Penggugat VI dalam Rekonpensi
dalam gugatan rekonvesinya telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat VI dalam Rekonvensi/Penggugat VI dalam Konvensi VI adalah Pembeli yang beritikad baik berdasarkan data – data surat yang dimiliki oleh Tergugat–I/Hizbul Pohan dan Maninga Aron Pohan Tampubolon cukup lengkap, dari Surat
Tanah berupa Surat
Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. :SK/I/2/D.A/LH/LR/1973, tertanggal 23 Februari 1973, Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal, 22 Juni 2001 dan Surat Kuasa Waris Tanggal, 22 Juni 2001 dan memohon agar gugatan dalam rekonvensinya dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keseluruhan gugatan rekonvensi saling berhubungan erat dengan gugatan konvensi, dimana dalam gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan rekonvensi assessor mengikuti putusan konvensi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat III, IV,VI, VII dan IX dalam Rekonvensi /Tergugat II, IV, VI, VII dan IX dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat III, IV,VI, VII dan IX dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi II, IV, VI, VII dan IX harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar nihil; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima sebahagian dan pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini; Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I
DALAM KONVENSI : DALAM PROVISI; -
Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
75
DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard ); DALAM REKONVENSI : -
Menyatakan gugatan Penggugat III, IV, VI, VII dan IX dalam Rekonvensi/Tergugat III, IV, VI, VII dan IX dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard )
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -
Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.969..000.- ( dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah );
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 oleh kami DWIANA KUSUMASTANTI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MONALISA AT. SIAGIAN, SH.MH. dan NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh RUSMINA HS, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV, VII, VIII dan IX, Kuasa Insidentil Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat X.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA
dto
dto
1. MONALISA AT. SIAGIAN, SH.MH.
DWIANA KUSUMASTANTI, SH.MH.
dto
2. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI, dto RUSMINA HS, SH.
76
