JAKSA. AGUNG
REPUULIK
INDONESIA
K E PUT
USA
N
JAKSA AGUNG REPU[3U K INDONES lA
j J .Aj01/1994
NOMOR : KEP- 004
TENTANG P~M[3ENTUKAN TIM KOOROINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN r'1ASYA!~AKAT ,JAKSA AGlJNG 1{I~PUlJLIK INDONESIA il.
3ahwa dengan semakin agarna dan kepercayaan dilakukan pengawasan
lI1eningkat dun berkembangnyo. kehidupan bcrterhadap Tuhan Yang r~ahu Es a , ma ka per l u secara intensif ;
b,
Bahwa untuk mencapai tujuan dan kerjasama antar instansi
c. 3ahwa untuk dibentuk ka t ; I·lengi nqa t
pe l aksanaan Tim Koordinasi
koordinasi Pengawasan
dan ker.ias ama ters ebut perlu Aliran Kepercayaan Masyara -
1.
Undang-undang Nomor 2/PNPS/1962 tentang Larangan OrganisQsi-or'ganisasi yang'tidak sesuai dengan Kepr ibad i an Banqs a i ndone sia ;
2.
lIndang-undang Nomor 1/PNPS/1965 an dan/atau Penodaan Agamit ;
3. Undang-undang 4.
Nomor 5/1991
Keppres Nomor 55/1991 KejaksaanR.I. ;
tcntang
tentang
tcntang
~). Keppr cs Nomor 98/M-Tahuil ,Jaksa ;
Hemperha ti kan:
tersebut perlu adanya koordinasi Pemerintah yang terkait ;
Penc eqa ha n
Kejaksaan
Susunan
1993 tentang
n. I.
Organisasi
PCI1YJ. -!
a hquna
; dan Ta t a -Ke r ja
Penqanqka to n JakS2
(i,
l ns truks i Prus idcn fLL Nomor : 111/1967 tcntan.j ye an da..n Adat Ls t i adat Cina ;
7.
Kepja Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 Tata Kerja ,Kejaksaan R.I.
tentang
/\CF!lll11, KC'llct'c(}-
Susun~n
Organisasi
diln
Per s e tujue n Menteri /Kepa 1a Lernbaga Non Departernen yallg be r sanqkut.an tentang penunjukan keanggotaan dalam Tim PAKEM Pusat mewakili unsur instansinya mas inq-nas t nq dengan surat sebagai be r t ku t : 1. Oepartemen 5 Oktober
2.
Dcpartemen
Desember
Agama R. I. 1993 ; Dalam 1993 ;
t a nqqa 1
NOl11or : B-VI/I/Hiv1.01/4576/6/l993
Negeri
R.I.
Nrnnor : 436.05/3679/SJ
3.
MAnES POLRI Nomor : R/559/X/1993
4.
MAl3ES AI3RI NOlllo'r: 1:J93 ;
5.
BAKIN NomoI' : K-1301jX/1993
tanggal
13/3438-03/04/74/Set tanggal
21 Oktober tangga 1
21 Oktober 6.
(j
6 -
tanggal 1993
Nopcmber
1993
Departelllen
;
;
2
6. Departem~n
tanggal
Pendidikan dan Kebudayaan 4 Desember 1993.
M EMU
Nomor
76C24/A/E/1993
T U S K A N
r.4enetapkan Kesatu
Kedua
M~~cabut Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-l08/J.A/5t198~\~ tentq,ng Peniberitukan Ti m Koord i nas i Penqawasan A l i ran Kepe rca -' ya an Milsyarakat; Keputusan Jaksa Agung R.I. tentang Pembentukan Tim Koordi~asi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat; Mell10entuk Tim Koordinasi rakat. Pasa 1
Penqawasan Aliran
Kepercaya an ~1asya -
1.
( 1) . Tim Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yan9 selanjutnya disebut Tim PAKEM Pusat dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung; (2) • Ti m Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan ~1asyarakat .. pada Kejaksaan Tin99i, disingkat Tim PAKEM Daerah Tingkat I, dibentuk dengan Keputusa~ Kepala ~ejaksaan Tinggi; I ') ) \.J •
Tim Koordinasi Pengawasan Aljran K~percayaan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri, disingkilt Tim PAKEM Daerah Tingkat 11, dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri. Pasal
2.
(1). Susunan.Tim
PAKEM Pusat terdiri dari ~ a. Seorang Ketua merangkap anggota dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia; b. Seorang Wakil K~tua merangkap anggbta dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia; c. Duaorang Sekretaris merangkap anggota dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia; d. Anggota-anggota yang terdiri dari wakil-wakil instansi _Pemerintah lainnYil yang lingkup t~gas/wewenangnya mencakup Pengawasan masa 1a h A l-iran Kepercayaan. ,
(2). Susunan dan keanggotaan
Tim PAKEM Puiat adalah a. Ketua merangkap anggota :.Jaksa Agung R.I. b. Wakil Ketua merangkap anggota J~ksa Agung Muda In t e l t jen .
c. Sekretaris ta
I
merangkap
anggo-
d. Sekretaris ta
11 merangkap
angg~
Direktu~ Sosial dan Budaya pada Jaksa Agung Muda lntelijen. K~pala Sub Direktorat PAKEM pada Direktorat Sosial dan Budaya In telijen. Anggota
./
-
Anggota
3
-,
Wakil-wakil dari : 1. Departemen Agama 2. Oeparternen Oalam Negeri 3. Oepartemen Pendidik an dan Kebudayaan 4. MABES ABRI/BAKOR STANAS 5. MABES POLRI 6. BAKIN
Kepala Dadan Penelitian clan Pengen~angan. Oirektur Jenderal So sial Politik. Oirektur Jenderal Ke budayaan. ASTER KASUM ABRI. Direktur INTELPAM. Oeputi 11 KABAKIN.
(3). Susunan dan keanggotaan Tim PAKEM'Daerah Tingkat I ada lah Kepala Kejaksa~n Tin9a. Ketua merangkap anggota gi. b , Wakil Ketua merangkap anggota
c. Sekretaris merangkap anggota
Asisten Inte1ijen Ke jaksaan Tinggi. Xepala Seksi S05ia1 dan Budaya.
~. Anggota-anggota wakil-wakil dari 1. Pemerintah Daerah Ting~at I. 2 •. Kodam/Korem/Bakorstanasda •. 3. Polda/Polwil. 4. Kanwil Oepartemen Agama. 5. Kanwi 1 Oepartemen Pend i dikan dan Kebudayaan, (4). Susunan dan keanggotaan Tim PAKEM Daerah Tingkat 11 ada lah a. Ketua merangkap anggota Kepa 1a Kejaksaan Ne get'i• b. Wakil Ketua merangkap anggota Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri. c. Sekretaris merangkap anggota Kepala Sub Seksi So sia1 dan Budaya Kejaksaan Negeri. d. Anggota-anggota wakil-wakil dari 1. Pemerintah Daerah Tingkat 11. '~
2. K 0 0 I ~1.
3. P 0 L RES. 11. Kantor Depar temen AgalJ1aKabupa ten/Ko t amadya , 5. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal
3.
(1). Tim PAKEM bertugas : a. Menerima dan menganalisa laporandan atau informasi tentang' Aliran Kepercayaan Masyarakat. b. Meneliti dan men ila i secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya
ba9i~~_··
~~_._.
'_'.
- 4 bagi Ketertibandan Ketenteraman ~num. c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab. d. Oapat mengambil langkah-langkah preventip dan represip sesuai ketentuan perundang-~nd~ngan;yano berlaku. (2) • Tim PAKEM berfungsi : a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. b. Menyel enggarakan per temuan , konsu1tas i dengan ins tans i dan badan-badan lainnya yang dip~ndang perlu, baik Lem baga Pemerintah maupun non Pemerintah sesuai kep2ntin~ annya. c. Mr.ngiHlakan per temuan denqan pcnqanut J\liran Kerercay~ an yang dipandanq perlu , ( .).., \I • Per tanqunq ja\>laba"npelaksanaan tugas Tim PAKEM ditentukan sebagai berikut : a. Tim PAKEM Oaerah Tingkat 11 bcrtanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. b. Tim PAKEM Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepadaJaksa Agung. c. Tim PAKEM PU5at bertanggung jawab kepada .Ja ksa f\~Jung Republik Indonesia.
4.
Pasal
Guna kelancaran tugas Tim PAKEM ditiap Kejaksaan Negeri, jaksaan Ting9i dan Kejaksaan Agung dibentuk Sekretariat
KeTim-
PAKEM. Pasal
5.
a. Tim PAKEM ~enantiasa membuat laporan b~rkala maupun dent;l kepada Jaksa Agur.g R.I. mengenai
insi -
a.l. Pelaksanaan
tugas Tim PAKEM ; a.2. Saran dan pcndapat dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan t er.jadinya suatu problema Al i r-an Kepercayaan Masyarakat. b. Laporan tersebut pada huruf a dibuat dan dis~mpaikan oleh b.l. Tim PAKEM Daerah Tingkat 11 kepada Tim PAKEM Daerah Tlngkat I ; b.2. Tim PAKEM Daerah Tingkat I kepada Tim PAKEM Pusat ;
b.3. Tim PAKEM Pusat kepada Jaksa Agung R.I. Pasal
6.
Se9a1a biaya yan9 diperlukan bagi pelaksanaan tugas Pengawasan AI i ran Kepcrcaya an r~asytlrakat dibcbankan kepada An~Ejar(\n Keja~ saan Agung R. I.
Pasal 7. Hal-hal --
.
5
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan sendi ri . Pasa l
1nl
akan diatur
ter
8.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Petikan Keputusan 1ni disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebag<:.illlanamestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
SI~IH)
/
J a k art 15
S.II.
Januari
a 1994
