PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 298 / HK / 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, dan untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, perlu dilakukan perkuatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Terpadu sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/7499/SJ tentang Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
b.
bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
W
Mengingat
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1999
Nomor
42,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012
Nomor
227,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360 );
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2001
Nomor
103,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126 ); 7.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Wama Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
W
8.
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
44 / M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011; 9.
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 033 Tahun
2012 tentang Bahan Tambahan Pangan; 10.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Karangasem Nomor 6 );
Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk
Tim
Pengawasan
Terpadu
Bahan
Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tugas Tim Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan sebagaimana dimaksud
dalam
diktum
Kesatu
adalah
sebagai
berikut:
a. melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan,
peredaran, dan penggunaan di sarana produk, importasi,
distribusi,
pengecer,
akhir bahan berbahaya,
penggunaan
dan tempat-tempat
sumber pasokan bahan berbahaya;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha
yang diduga mengadakan, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam pangan;
c. melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya, dalam hal ditemukan
penyimpangan dalam pengadaan dan peredaran serta
penyalahgunaan
dalam
bahan berbahaya dalam pangan;
penggunaan
d. melakukan
pengamanan
setempat
yang
meliputi inventarisasi, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan contoh untuk uji laboratorium;
pengambilan
e. membuat berita acara pengamanan setempat; dan
f. menyampaikan hasil pengawasan berupa berita acara pengamanan setempat dan hasil uji laboratorium kepada Bupati sebagai
dasar
dalam mengambil kebijakan.
KETIGA
:
Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
'
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 April 2015 BUPATI KARANGASEM,
J IWAYAN GEREDEG Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Perdagangan
Cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. 3. Badan POM Republik Indonesia
4. Direktur Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 6. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
7. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem di Amlapura. 8. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura 9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura. 11. Yang bersangkutan 12. Pertinggal.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 298 /HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
I. Pengarah
II. Ketua
: Bupati
: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem
III.
Sekretaris
IV. Anggota
: Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem
:
1. Kepala Bidang/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Balai Besar/Balai POM 2. Unsur Bappeda Kabupaten Karangasem
3. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem 4. Unsur Dinas Petemakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem
5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
6. Unsur Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
7. Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem
BUPATI KARANGASEM,
a
I WAYAN GEREDEG
