·~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SA.LING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DALAM KERJASAMA UNTUK TINDAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN SERTA PENCEMARAN ASAP DI PROPINSI RIAU
PEMERiNT/\11 REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINT/\11 M/\L1\ YSIJ\ (untuk sclanjulnya masing-masing discbut scbagai "Pihak'" dan secant bcrsanw-sama dischut sebagai "Para Pihak''); BERi l/\SR/\T untuk mempcrkuat hubungan pcrsahabatan yang tclah 1c1:jalin antar Para
Pihak dalam mcnghadapi kebakaran lahan dan hutan yang mcnyumbrn1g tcrjadinya pcrmasalahan pencemaran asap lintas batas; MERUJUK kepada Persetujuan Dasar Kerjasama Bidang Ekonom i dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal I6 Oktober 1973; MENGJNG/\T Pertemuan Komite Pengarah Tingkat Menteri Sub Regional untuk Penccmaran /\sap Lintas Batas yang diselenggarakan di Cebu, Philipina pada tanggal 9 Nopember 2006 dan Pertemuan Kedua Komite Pengarah Tingkat Menlcri Sub Regional untuk Pcncemaran Asap Lintas Batas yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada tanggal 28 Pebruari 2007; MENG/\KUI
mcluasnya dampak pencemaran asap lintas batas kc hidang ckonomi,
pariwisata, kchidupan sosial dan kesehatan kedua negara, clan kc masyarnkat Propinsi Riau, Indonesia, dan seluruh wilayah regional; MEY /\KINI a
TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
PASALI TU JUAN Para Pihak, sesuai ketentuan dalam Memorandum Saling Pcngertian ini dan hukum, pcraturan. pcrundangan dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang bcrlaku di tiap negara, menyetujui bahwa tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengidentitikasi dan melaksanakan secara bersama-sama tindakan jangka pcndck dan jangka panjang dalam mencegah kebakaran lahan dan hutan di Propinsi Riau. Indonesia.
PASALII BIDANG KERJASAMA Para Pihak akan, bcrdasarkan hukum, peraturan, perundangan clan kcbijakan nasional clari waktu kc waktu yang berlaku di tiap negara, bekcrjasanrn di bidang-hidang scpcrti terscbut di bawah ini: · (a)
pcnccgahan kcbakaran (yang difokuskan pada program sosialisasi);
(b)
kapasitas kelembagaan untuk masyarakat, pctani, pcrusahaan pcrkcbunan
(c)
proyek percontohan untuk pembukaan lahan tan pa bakar;
(d)
pemulihan lahan gambut yang rusak;
(e)
peringatan dini dan pemantauan; dan
(t)
bidang kc1jasama lain dalam tindakan pencegahan untuk mcngalasi kcbakaran lahan dan hutan dan asap di Propinsi Riau, Indonesia, yang akan disetujui bersama oleh Para Pihak.
PASAL III AGEN PELAKSANA l.
Untuk tujuan pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian, Para Pihak akan mcnunjuk Agen Pelaksana scbagai berikut: (a)
Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kemcntcrian Negara Lingkungrn1 Hidup Republik Indonesia
(b)
Untuk Pemerintah Malaysia: Kementerian Sumber J\sli dan /\lam Sckitar Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2.
Agen Pelaksana akan melaporkan kepada Komite Pengarah atas pclaksanaan Memorandum Saling Pengertian. PASALIV KOMITE PENGARAH
1:
Para Pihak akan membentuk Komite Pengarah untuk mengawasi dan
mengk<~i
pclaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian. Komitc Pcngarnh akan diketuai bersama oleh: (a)
Deputi
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Bidang
Pcningkatan
Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kcmcnterian Negara Lingkungan Hidup, Republik Indonesia: (b)
Gubernur Propinsi Riau, Republik Indonesia;
(c)
Direktur Jendcral Jabatan Alam Sekitar, Kcmcntcrian Sumbcr Asli dan Alam Sckitar, Malaysia.
2.
Prosedur Komite Pengarah termasuk waktu dan tempat pcrtemuannya akan disctujui bcrsama olch Para Pihak. PASAL V PELAKSANAAN
Para Pihak sctuju untuk mclaksanakan tindakan-tindakan bcrikut ini untuk 1i1cningkatkan efektivitas dari kerjasama yang menguntungkan dan pendampingan dalam pcngelolaan kebakaran lahan dan hutan di Propinsi Riau, Indonesia: (a)
mcngidentifikasi program, proyek dan/ atau kegiatan yang scsuai dalam pcncegahan kebakaran lahan dan hutan di Propinsi Riau sesuai dcngan Rcncana Aksi Indonesia dalam Mcnghadapi Pencemaran Asap Lintas Batas;
(b)
mengembangkan rencana kerja yang memasukkan tindakan jangka pendek dan jangka panjang dalam pcncegahan kcbakaran lahan dan hutan;
(c)
mcngembangkan prosc-l ur kerja yang memasukkan mctodologi dan prosedur untuk pelaksanaan program, proyek dan/ atau kegiatan yang tclah diidentifikasi dalam kerangka ke~jasama;
(d)
mclaksanakan program, proyek dan/atau kegiatan yang telah diidcntilikasi dalam kerangka kerjasama; dan
(e)
memantau dan mengawasi pelaksanaan program, proyek dan atau kegiatan yang tel ah di identifikasi untuk menjamin efekt ivitasnya.
PASAL VI
I
PENGATURANKEUANGAN Pcngaturan keuangan untuk pembiayaan program, proyek dan/ atau kegiatan ke1jasama yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini akan clisetujui
I I
bersama oleh Para Pihak sesuai dengan ketersediaan dana.
I
PASAL VII
I
·. KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA Para Pihak, berdasarkan persetujuan bersama, dapat mengundang keikutscrtaan pihak kctiga dalam program, proyek dan/ atau kegiatan bcrsama yang scdang dilaksanakan bcrdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, termasuk tetapi tidak tcrbatas pada pendampingan teknis, keahlian dan pendanaan. Dalam melaksanakan program, proyek dan/ atau kcgiatan bersama tersebut, Para Pihak akan mcnjamin bahwa pihak kctiga mcmatuhi kctc:ntuC1n-kctcntuan dalam Memorandum Saling Pcngertian ini.
PASAL VIII KETIDAKTERKAITAN DALAM URUSAN POLITIK Masing-masing Pihak akan, berusaha sebaik-baiknya, menjamin bahwa karyawannya, agennya atau pegawainya yang melaksanakan program, proyek dan/ atau kcgiatan dalam Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan terlibat dalam urusan politik ncgara Pihak lainnya.
PASALIX PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL I.
Pei limlunr,an
alas hak kckayaan intclcktual akan ditcgakkan scsuai dcngan
hukum, peraturah dan perundangan nasional Pam Pihak yang bcrlaku dan scsuai dengan perjanjian internasional lain yang ditandatangani olch Pam J>ihak.
.
....~
I
0-
2.
Penggunaan nama, logo dan/ atau lambang resmi dari salah satu
•·
Pihak pada
terbitan, dokumen, dan/ atau makalah, dilarang tanpa adanya pcrsetujuan secara tertulis dari tiap Pihak sebelumnya. 3.
Dengan tetap .memperhatikan ketentuan dalam ayat I, hak atas kckaynan intclektual terkait dengan pengembangan tcknologi. dan pc11gc111ba11ga11 produk dan jasa yang dilaksanakan: (a)
secara bersama oleh Para Pihak atau basil penelitian yang diperoleh melalui usaha keg!.: .m bersama oleh Para Pihak, akan dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang disetujui bcrsama; dan
(b)
Usaha sendiri dan terpisah dari Pihak atau hasil penelitian yang dicapai melalui usaha sendiri dan terpisah dari Pihak hanya akan dimiliki oleh Pihak yang tersebut. PASAL X
KERAIIASIAAN
1.
Masing-masing Pihak akan melaksanakan pengawasan terhadap kerahasiaan dan tidak mcnyebarluaskan dokumen, inforrnasi, dan data lain yang ditcri111a dari atau dibcrikan kcpada Pihak lain sclama pcriodc pclaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini atau persetujuan lain yang dibuat dengan bcrclasarkan pada Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Apabila salah satu Pihak ingin menyebarluaskan dokumen, in fonnrisi dan/ atau data rahasia yang dihasilkan dari program, proyek dan/ atau kcgiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini kcpada Pihak_ ketiga lain, Pihak yang akan menyebarluaskan tersebut harus mcndapatkan ijin terlebih dahulu dari Pihak l
Masing-masing Pihak mcmpunya: hak, atas alasan keamanan nasional. kcpcntingan nasional, ketertlban umum atau kesehatan masyarakat untuk menuncla semcntara. baik sccara keseluruhan atau scbagian, pclaksanaan Memorandum Saling Pcngcrtian ini di
I
1'
mana penundaan tersebut akan berlaku langsung setelah pemberitahuan dibcrikan kepada Pihak lainnya mclnlui saluran diplomatik.
PASALXII PERBAIKAN. PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN I.
Salah satu pihak dapat meminta secara · tertulis pcrbaikan. pcrubahan atau penambahan atas keseluruhan atau sebagian dari Memorandum Saling Pcngertian 1111.
2.
Perbaikan, perubahan atau penambahan yang disctujui olch Para Pihak akan dibuat secara tertulis dan merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Memorandum Saling Pcngcrtian ini.
3.
Perbaikan, perubahan atau penambahan tersebut berlaku pada saat tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak.
4.
Perbaikan, perubahan atau penambahan tidak akan mempengaruhi hak dan kcwajiban yang timbul dari atau berdasarkan Memorandum Saling Pcngcrtian ini scbelum atau sampai dengan tanggal dilakukannya pcrbaikan, pcrubahan atau pcnambahan.
PASAL XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Segala perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai
pcnal'siran dan/ atau
pelaksanaan dan/ atau penerapan dari ketentuan dalam Memorandum Saling J>cngertian ini akan
PASALXIV MULAI BERLAKU DAN PENGAKHIRAN I.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
akan
rnulai
bcrlaku
pada
tanggal
penandatanganar dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. 2.
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang dcngan pcrsetujuan bersama dari Para Pihak.
. -·-
3.
...... . .. .. -.._. ' .
0
~--
" '."l!r " -
•
Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal ini, salah satu pihak dapat mengakhiri
berlakunya
Memorandum
Saling
Pengertian
m1
dengan
memberitahukan ~ihak lainnya mengenai niat pengakhiran Memorandum Saling Pengertian· ini dengan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik, selam_bat-lambatnya enam (6) bulan sebelumnya. 4.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabs~han dan masa berlaku dari program, proyek dan/ atau kegiatan yang sedang
berlangsung s«impai dengan selesainya program, proyek dan/ atau kegiatan tersebut. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, telah diberikan kuasa oleh masing-mas.ing Pemerintahnya, telah · menandatangani Memorandum Saling Pengertian 101.
DIBUAT di Jakarta, Indonesia pada tanggal tiga bulan !uni tahun 2008, dalam dua (4) naskah asli, masing-masing dua (2) dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Seluruh naskah mcmiliki kcabsnhan ya ng sama. Apabila tcrjadi pcrbedaan penafsiran antara kedua naskah, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.
UNTUK
UNTUK
PltMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH MALAYSIA
Signed
Signed
MASNELLYARTI HILMAN
Kemcntcrian
Lingku~~an
Republik Indonesia
Hidup,
- DAl'OK SUBOH MOHD. YASSIN
Kementerian Sumbcr Asli dan Alam Sckitar, Malaysia
