PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Oktissa Fanny1, Narzif2,Deswita Rosra1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas
Email : (
[email protected])
1.ABSTRAK Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai 1). Bagaimanakah pengaturan pencemaran udara yang bersifat lintas batas menurut hukum internasional dan nasional di Indonesia; 2). Bagaimanakah tanggungjawab negara terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran udara dilintas batas negara.Dengan metode pendekatan hukum normatif dan dianalisis dengan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menguraikan peraturan-peraturan yang berlaku dan menetukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Bedasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat permasalahan mengenai, pencemaran udara lintas batas akibat kebakaran hutan yang terjadi di Riau yang terjadi karena ulah tangan manusia, yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan apa yang akan terjadi bagi orang-orang sekitarnya. Dampak dari pencemaran tersebut dapat menganggu kelangsungan hidup manusia. Bukan hanya berdampak bagi manusia saja, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Kebakaran hutan di Indonesia ini berakibat melintas batasnya asap kebakaran hutan tersebut kenegara tetangga seperti, Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini dibahas tentang pengaturan pencemaran udara lintas batas akibat kebakaran hutan menurut hukum Internasional dan hukum nasional di Indonesia. Kata kunci : Pencemaran, Lintas Batas, Kebakaran Hutan, Hukum Lingkungan Internasional, Implementasinya.
2.Pendahuluan
antara lain seperti kesehatan terganggu,
Secara umum dari dahulu sampai
perekonomian
terganggu
menyebabkan
terganggunya
sekarang
manusia
menggantungkan
hubungan
diplomatik
lingkungan di sekitarnya untuk menunjang
udara akibat kebakaran hutan saat ini
kehidupannya.
kehidupan
sudah sampai pada tingkat pencemaran
manusia yang ada di dalamnya merupakan
yang bersifat lintas batas dan sudah
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
menjadi bagian utama dalam masalah
lingkungan hidup.
lingkungan Internasional.
Indonesia merupakan
negara.
bisa
hidupnya kepada alam dan kepada keadaan
Alamdan
antar
bahkan
Pencemaran
yang
Pencemaran lintas batas ini dengan
mempunyai wilayah hutan tropis terluas
segala konsekuensinya seharusnya disikapi
pertama
hutan
secara serius oleh semua pihak dalam
amazone dengan luas mencapai 144 juta
tingkatan hidup lokal, regional maupun
ha1. Hutan yang begitu luas ini mempunyai
internasional. Seharusnya semua pihak
manfaat yang banyak bagi Indonesia
duduk dalam satu perundingan untuk
khususnya dan bagi dunia. Menurut data
memecahkan
yang pernah ada, salah satu contoh kasus
melihat siapa yang salah. Pencemaran
kebakaran hutan terbesar sepanjang sejarah
udara lintas batas akibat kebakaran hutan
Negara Indonesia terjadi sekitar tahun
ini
1982/1983 yaitu terjadi kebakaran hutan
masyarakat
yang sangat besar di Indonesia yang terjadi
terhadap pencemaran asap lintas batas
di
yang
negara akibat kebakaran hutan ini telah
ditimbulkan dari kebakaran hutan ini
menjadi perhatian regional dalam kawasan
salah
satu
Pulau
negara
di
dunia
di
dunia
setelahnya
Kalimantan.
Dampak
permasalahan
menimbulkan
ini
kecemasan
internasional.
tanpa
bagi
Kecemasan
ASEAN. Terbukti dengan dijadikannya 1
Bambang Purbowaseso, 2004, Pengendalian Kebakaran Hutan, Jakarta, Rineka Cipta, hlm:2.
masalah pencemaran asap lintas batas
negara sebagai topik bahasan kerja sama ASEAN.
1. Bagaimanakah
ASEAN Pollution
Transboundarry
(AATHP)
dibentuk
Haze untuk
memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara
3. Perumusan Permasalahan
para
pihak
dalam
mengelola
dampak dari kebakaran hutan dan/atau lahan khususnya pencemaran asap yang timbul dari kebakaran.
lintas
batas
menurut hukum internasional dan nasional di Indonesia? 2. Bagaimanakah
tanggung
jawab
negara terhadap kerugian yang ditimbulkan
oleh
pencemaran
2. Sumber data Data yang digunakan adalah data
1. Jenis penelitian
metode
udara
udara di lintas batas negara?
4.Metode Penelitian
Penelitian
pencemaran
pengaturan
ini
mempergunakan
pendekatan
hukum
normatif atau juga disebut dengan tipe penelitian inventarisasi hukum, yang dimaksud hukum normatif adalah penelitian yang mengacu, menggunakan serta mengolah data-
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen
buku-buku dengan
yang
objek
resmi,
berhubungan
penelitian,
hasil
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.
data sekunder. mengenai
5. Pembahasan Kebijakan internasional
lingkungan
global-
terdapat
dalam
kesepakatan-kesepakatan internasional
lingkungan,
baik
yang
sifatnya multilateral maupun bilateral. Kesepakatan internasional ini dapat berbentuk deklarasi, konvensi, agenda,
dan atau perjanjian internasional di
tersebut mengatur tentang masalah
bidang lingkungan.
perlindungan lingkungan hidup.2
a.
Konferensi
Pada akhir sidang yaitu tanggal
Stockhom,
16 Juni 1972 Konferensi Stockholm
Swedia (1972) Konferensi
tentang
menghasilkan Deklarasi Stockholm
yang
(terdiri dari preambul dan 26 asas),
pertama dilaksanakan di Stockholm,
109 rekomendasi sebagai rencana aksi
Swedia, pada tanggal 5-16 Juni 1972.
lingkungan (action plan) dan 11
Konferensi PBB yang merupakan usul
resolusi mengenai lingkungan hidup.
Swedia dengan tema “only one earth”
Rencana
ini diikuti oleh 113 negara, 21 badan
ditetapkan
atau
mengimplementasikan
Lingkungan
PBB
Hidup
organisasi
Manusi
PBB,
organisasi
dan
16
antar-pemerintah.
aksi
yang untuk
Deklarasi
Stockholm terdiri atas tiga bagian
Disamping itu, konferensi tersebut
besar, yaitu:
diikuti pula oleh 258 organisasi non
1)
pemerintah yang mewakili berbagai
lingkungan
A
global
programme,
assesment
dikenal
dengan
Earthwatch; kelompok, termasuk di dalamnya organisasi
atau lembaga
swadaya
2)
Enviromental management
activities; dan 3)
masyarakat, seperti lerra Club, The
Supporting
education International
Association
of
Art
training,
public
and organizational
and financing arrangements.3
Critics sebagai peninjau. Walaupun Deklarasi
information,
and
measure:
Stockholm
1972 tidak mengatur secara khusus tentang pencemaran
udara
lintas 2
batas
negara, namun
Deklarasi
Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta,Pt RajaGrafindo Persada, 2014 3 Siti Sundari Rangkuti, Op., Cit., hlm.31.
Sebagai
tiang
lingkungan
utama
hukum
menyelenggarakan
internasional Deklarasi
Conference
Stockholm 1972 menyatakan bahwa: Prinsip
1,
fundamental
“Man right
has to
on
United
Nations
Environment
and
Development (UNCED) di Rio de
the
Janeiro, Brazil. Tema konferensi ini
freedom,
adalah “Think globally, act locally”.
equality and adequate conditions
Konferensi
of life, in an environment of a
pentingnya
quality that permits a life of
(multilaterisme)
dignity and well-being, and he
berbagai masalah yang ditimbulkan
bears a solemn responsibility to
oleh benturan antara upaya-upaya
protectand
the
melaksanakan
and
developmentalist) dan upaya-upaya
this
melestarikan
improve
environment
for
present
future
generations.
respect,
policies
perpetuating
and
racial
oppression
forms
untuk
mengatasi
pembangunan
lingkungan
(oleh
(oleh
BAPEDAL,
of
dihasilkan
semakin
banyak
peraturan-peraturan
foreign
lingkungan baru yang merupakan
domination stand condemned and
kebutuhan bagi penegakan hukum
must be eliminated”.
yang efektif dan kebutuhan kalangan
b.
and
kebersamaan
Pada tahun 1990 ketika dibentuk
discrimination, other
semangat
betapa
environmentalist).4
promoting or
apartheid,
segregation, colonial
In
menekankan
industri terhadap aturan main yang
Konferensi Rio de Janeiro,
jelas. Tercatat disahkan peraturan
Brazil (1992) Dua
puluh
tahun
Konferensi Stockholm, tepatnya pada tanggal
3-14
Juni
1992,
pemerintah (setingkat di bawah UU)
setelah
PBB
4
Departemen Kehutanan, “Milestone: Kehutanan Dalam Forum Global”, http://www.dephut.go.id/informasi/umum/kln/miles tone
mengenai Pengendalian Pencemaran
melakukan
Air (PP No. 20 1990), Pengelolaan
kerugian
Limbah B3 (PP No. 19 tahun 1994),
perbuatannya
Pengendalian Pencemaran Udara (PP
mencakup kerugian material maupun
No.41 tahun 1997), dan Pengendalian
immaterial. Dalam pelanggaran atas
Pencemaran Laut (PP No. 18 tahun
kewajiban Internasioanl dan sebagai
1999).
bentuk pertanggungjawaban negara
Secara umum dikatakan, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau
perbaikan yang
penuh
atas
diakibatkan itu.
oleh
Kerugian
itu
Republik Indonesia ditinjau dari segi Hukum Internasional Pencemaran lintas batas akibat
tindakan yang bertentangan dengan
kebakaran hutan
kewajiban internasional negara itu.
Indonesia untuk saat ini memang
Komisi Hukum Internasional (ILC)
belum menimbulkan sengketa antara
telah membahas persoalan tanggung
negara-negara
jawab negara ini sejak tahun 1956
antara
namun baru pada tahun 2001 berhasil
wilayahnya terjadi kebakaran hutan
merumuskan rancangan pasal-pasal
dengan negara yang menderita akibat
tentang
dampak dari kebakaran hutan.
Tanggung
Jawab
Negara
karena Perbuatan yang dipersalahkan
yang terjadi di
ASEAN,
negara
yang
terutama di
dalam
Peristiwa kebakaran hutan yang
menurut Hukum Internasional yang
terjadi
kemudian diedarkan oleh Majelis
bentuk-bentuk
Umum PBB. Dalam hal ini negaralah
tanggung jawab negara dalam ASEAN
yang dipertanggungjawabkan karena
Agreement on the Conservation of
melakukan kesalahan menurut hukum
Nature and Natural Resources, dapat
internasional
dikatakan
berkewajiban
untuk
di
Indonesia,
merupakan
perwujudan
belum
prinsip
dijalankan
sebagaimana mestinya karena di lihat
hingga ke negara tetangga itu,
dari aspek penegakan hukum dengan
langsung dikabarkan oleh media
segala sanksinya, aspek kelembagaan
internasional dan menjadi preseden
yang tidak permanen dan profesional,
buruk
tidak
standar
tersedianya
peralatan
dan
bagi
Indonesia.
polusi
Indeks
(PSI)
pernah
teknologi kebakaran hutan dan lahan
mencapai level kritis, yakni 400,
yang memadai.
yang berpotensi mengancam nyawa
Dalam
ASEAN
Transboundarry
Agreement
orang-orang sakit dan lanjut usia.
Pollution
Di Malaysia, khususnya di negara
Haze
dituliskan pada Pasal 27 bahwa untuk
bagian
menyelesaikan sengketa pencemaran
ditutup karena kabut asap dari
lintas batas akibat kebakaran hutan
Indonesia. Pemerintah di kedua
wajib
negara
diselesaikan
secara
damai
Johor,
ratusan
tetangga
sekolah
itu
pun
melalui konsultasi dan perundingan.
mengeluarkan protes. Masalah asap
Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-
ini, sebaiknya dibicarakan bilateral
Undang
saja. Pasalnya, terindikasi bahwa
Hidup
Pengelolaan yang
Lingkungan
selanjutnya
disebut
perusahaan Malaysia
lah
yang
dengan UUPPLH menyatakan bahwa
membakar hutan untuk membuka
sengketa
dapat
lahan. Situasi itu telah membawa
ditempuh melalui pengadilan ataupun
banyak dampak buruk. Pertama,
diluar pengadilan berdasarkan pihak
meningkatnya
yang bersengketa
penggudulan
lingkungan
hidup
deforestasi hutan
atau karena
Kebakaran hutan yang terjadi
kepentingan bisnis. Aktivitas ini
di Provinsi Riau menjadi perhatian
menyebabkan kerusakan ekosistem
dunia saat ini. Asap yang menyebar
dan keanekaragaman hayati secara
massif. Kedua,
terjadinya
kebakaran
hutan
wilayah
penyingkiran terhadap masyarakat
ASEAN
lokal dan adat dalam pengelolaan
tersebut
dan
untuk menanggulanginya.
pemanfaatan
Banyak
kawasan
hasil
hutan.
tanah
ulayat
dirampas paksa oleh perusahaan.5 Dengan
demikian,
maka
di
turut
negara-negara serta
membantu
7.Simpulan. 1. Pengaturan Pencemaran Udara
dalam
Yang Lintas Batas Akibat Kebakaran
kasus Kebijakan kehutanan itu
Hutan Menurut Hukum Internasional
bertolak belakang dengan pasal 33
dan
UUD 1945. Jika benar seperti itu
Indonesia.Kebijakan
maka citra kedua negara yang
global-internasional terdapat dalam
menjadi
kesepakatan-kesepakatan internasional
buruk
di
mata
internasional.
Hukum
mengenai
Nasional
lingkungan,
Di
lingkungan
baik
yang
Kebakaran hutan yang terjadi
sifatnya multilateral maupun bilateral.
di Indonesia sampai sejauh ini
Kesepakatan internasional ini dapat
tidak pernah diselesaikan melalui
berbentuk deklarasi, konvensi, agenda,
pengadilan
dan atau perjanjian internasional di
oleh
negara-negara
korban dari pencemaran lintas
bidang lingkungan
batas
hutan,
2. PertanggungJawaban Negara Dalam
ASEAN
Mengatasi Pencemaran Udara yang
prinsip
Melintas Batas Akibat Dari Kebakaran
secara
Hutan dalam perkembangan hukum
akibat
karena
kebakaran
negara-negara
tersebut penyelesaian
menganut sengketa
damai seperti yang terkandung
internasional,
dalam AATHP. Apabila terjadi
kebakaran hutan, kewajiban negara juga
terhadap
terkait
masalah
dalam
pertanggungjawaban
terhadap
1. Sejauh
ini
–
upaya
upaya
lingkungan.
penanggulangan
3. Pencemaran lintas batas akibat
hanya
kebakaran hutan yang terjadi di
kebakaran hutan
indonesia untuk saat ini memang
dimana
belum menimbulkan sengketa antara
dilakukan oleh pemerintah adalah
negara-negara
memperkuat penerapan
ASEAN
,
namun
ada
masalah jika
peristiwa
sudah
yang
pencegahan terjadinya
kebakaran hutan yang terjadi di dalam
hutan
wilayah
menghindari
yuridiksinya,
karena
terjadi,
seharusnya
Indonesia bertanggungjawab terhadap
dan
asap
tentang kebakaran
lahan
guna kerusakan
tanggungjawab negara dalam hukum
lingkungan dan pencemaran asap
Internasional adalah untuk mencegah
yang parah.
terjadinya
sengketa
antar
negara,
2. Pemerintah harus lebih selektif
disamping juga bertujuan memberika
dalam penerbitan izin ekplorasi
perlindungan
dan ekspoitasi
hukum
tanggungjawab
dan
negara
prinsip
merupakan
melakukan
hutan,
serta
pengawasan
dan
salah satu prinsip yang penting dalam
kontrol
hukum
peristiwa
terhadap perusahan – perusahan
indonesia
yang memiliki izin.
kebakaran
Internasional, hutan
di
secara
berkelanjutan
prinsip
3. Pemerintah harus benar – benar
tanggungjawab negara dalam ASEAN
serius dalam menerapkan peraturan
Agreement on the Conservation of
perundang
Nature and Natural Resourse.
berlaku. Apabila ada pelanggaran
merupakan
8.Saran
perwujudan
–
undangan
tidak segan untuk menindak.
yang
9.Daftar rujukan A. BUKU Bambang Purbowaseso,Pengendalian Kebakaran Hutan,Rineka Cipta,Jakarta, 2004 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni, 1992
Tresna sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan,Rineka Cipta,Jakarta,2009 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 B. PENGATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H),Sinar grafika,jakarta,2013
Koesnadi Hardjasoemantri,Hukum Perlindungan Lingkungan,Gadjah Mada Universty,1991,Yogyakarta. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000
Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009
Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta,Pt RajaGrafindo Persada, 2014 M.
Daud Silalahi,Hukum Lingkungan,PT. Alumni,Jl,Bukit Pakar Timur Bandung,2001
Niniek Suparni, Pelestarian Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 Siti Sundari Rangkuti, Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan: Mengenal Instrumen Hukum PengendalianPencemaran Udara di Indonesia, Surabaya, Airlangga University Press, 2004 Supriadi,Hukum Lingkungan di Indonesia,Sinar Grafika,Jl. Sawo Raya No 18,2006,Jakarta
Konferensi Rio Tahun 1992 Deklarasi Stockholm 1972 The 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) C. SUMBER LAIN Ariana Alisjahbana and Andhyta Utami, diakses pada tanggal 03 September 2014, lihat :http://www.wri.org/blog/2014/03 /kebakaran-hutan-di-indonesiamencapai-tingkat-tertinggi-sejakkondisi-darurat-kabut Kasus pembakaran hutan di Riau meningkat dibanding tahun 2013 http://www.tribunnews.com/nasio nal/2014/03/11/ Pelaku Pembakaran Hutan di Jambi di Tahan, http://www.harianterbit.com/read/ 2014/10/04/9284/0/20/13/
Emil Salim, Menjelang Johannesburg, http://www.kompas.com/kompascetak/0208/19/opini/menj36.htm Kementrian Negara Lingkungan Hidup, “Prinsip-prinsip Kehutanan (Rio de Janeiro, 1992)”, http://www.menlh.go.id Departemen Kehutanan, “Milestone: Kehutanan Dalam Forum Global”, http://www.dephut.go.id/informasi/um um/kln/milestone
