TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DI MALAYSIA DAN SINGAPURA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
ASDAR / D 101 09 519
ABSTRAK Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga perdampak terhadap negara lain berupa pencemaran asap lintas batas Negara terhadap Malaysia dan Singapura. dengan kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum internasional, khususnya yang mengatur tentang hukum lingkungan internasional Dalam pencemaran lintas batas negara akibat dari kebakaran hutan ini dikarenkan Indonesia telah melakukan kelalaian dalam rangka pengelolaan hutan dan ini merupakan kegagalan dalam menerapkan standar langkah – langkah pengelolaan hutan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan hingga menimbulkan pencemaran udara hingga keluar batas yurisdiksinya. Kata Kunci : Transboundary haze pollution di Malaysia dan Singapura akibat kebakaran hutan di provinsi riau ditinjau dari hukum lingkungan internasional I.
PENDAHULUAN
negara satu dengan negara lain. Ketika
A.
Latar Belakang
permasalahan lingkungan muncul menjadi
Lingkungan hidup merupakan salah
konflik yang besar antar negara pastinya
satu komponen penting dalam kehidupan
akan
mengganggu
hubungan
bilateral
manusia. Selain menjadi tempat tinggal,
maupun diplomatik negara tersebut.
lingkungan hidup juga menjadi penyedia
Saat ini kasus kebakaran hutan telah
sumber daya alam yang menjadi pemenuh
menjadi perhatian internasional sebagai isu
kebutuhan
lingkungan
manusia..Salah
satu
bagi
dan
ekonomi.
Kebakaran
lingkungan hidup adalah hutan yang harus
dianggap sebagai ancaman potensial bagi
tetap terjaga
pembangunan
Lingkungan adalah tempat dimana
berkelanjutan
karena
dampaknya secara langsung pada ekosistem,
seharusnya terjaga kelestarian. Lingkungan
kontribusi
emisi
karbon
serta
bagi
merupakan tempat tinggal yang sangat
keanekaragaman hayati. Provinsi Riau yang
penting bagi kehidupan manusia, antara
letaknya berdekatan dengan Malaysia dan
individu satu dengan yang lain, serta antara
Singapura menjadi sumber transboundary
1
haze pollution bagi kedua negara tersebut.
“Pollution of which the physical is
permasalahan
menjadi
wholly or in part situated within the
masalah internasional karena kasus ini
territory of one state and which has
menimbulkan pencemaran di negara-negara
deleterious effects in the territory of
tetangga (transboundary pollution) sehingga
another state”.
mereka
(Bahwa Pencemar yang fisik yang
kabut
asap
mengajukan
ini
protes
terhadap
Indonesia atas terjadinya masalah ini1
seluruhnya atau sebagian terletak
Kabut asap yang terjadi di wilayah Riau
berdampak
langsung
dalam wilayah suatu negara dan yang
terhadap
memiliki efek merusak di wilayah
masyarakat baik di Indonesia sendiri sampai
negara lain)
merambah ke lintas negara tetangga yaitu
Sejalan dengan pengertian di atas
singapura dan Malaysia. Dampak yang
bahwa
langsung diterima masyarakat mulai dari
internasional
gangguan
sampai
membicarakan kasus persoalan lingkungan,
masyarakat
sebab keberadaan lingkungan hidup sebagai
karena kabut asap. Kabut asap ini bukan
salah satu aset bagi manusia merupakan
kasus baru yang ada di indonesia, sudah
suatu hal yang sangat mendasar, sebab secara
puluhan tahun isu asap selalu menjadi
formal masyarakat dunia yang tergabung
perbincangan
mengharuskan
dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
pemerintah melakukan penanganan yang
telah melakukan Konfrensi Tingkat Tinggi
cepat
(KTT) sebanyak tiga kali.
pernapasan
melumpuhtotalkan
dan
aktivitas
yang
tepat
untuk
mengatasi
keberadaan
hukum
menjadi
lingkungan
acuan
dalam
Pertama, pada
permasalahan ini sehingga tidak sampai
tahun 1972 di Stockholm, Swedia; kedua,
menimbulkan dampak lain yang luar biasa.
pada tahun 1992 diselenggarakan di Rio de
Atas
Dasar
pengertian
diatas,
Janeiro, Brasil, kemudian yang ketiga, pada
pencemaran lintas batas nasional atau lazim
tahun
pula
Johannesburg, Afrika Selatan3
disebutkan
sebagai
Transfrontier
2002
pollution adalah2
diselenggarakan
di
Pencemaran udara akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hokum lingkungan internasional. Salah satu
1
Suadela, Bentuk pertanggungjawaban Indonesia terhadap Malaysia dan singapura dalam masalah kabut asap dipropinsi riau, Dalam jurnal hukum lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009, hlm.2 2 M.Daud Silalahi.Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.Alumni, Bandung. 2001.Hlm.187
prinsip adalah “Sie utero tua ut alienum non leades” yang menentukan bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengijinkan 3
Supriadi.Hukum Lingkungan Indonesia,Sinar Grafika,Jakarta,2005.hlm 21
Di
2
dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan
jelajahi
sumber
negara lain, good neigh bourliness pada
dengan
kebijakan
intinya prinsip itu mengatakan kedaulatan
lingkungannya sendiri)
wilayah suatu negara tidak boleh diganggu
Dalam Konperensi Stockholm ini
oleh negara lain
dayanya
sesuai
pembangunan
menghasilkan Deklarasi Stockholm 1972
Protes Malaysia dan Singapura ini
(Declaration
of
the
united
nation
didasarkan pada alasan bahwa kabut asap
conferences on the human environmental)
tersebut
gangguan
Deklarasi ini berisi 26 Prinsip, dan 109
masyarakat,
rekomendasi untuk mengimplementasikan
telah
terhadap
kesehatan
perekonomian bahkan
menimbulkan
serta
Malaysia
pariwisata mengecam
mereka, Indonesia
prinsip-prinsip
yang
mengatur
tentang
lingkungan hidup secara umum.
karena tidak mampu mengatasi masalah asap
Dampak dan kenyataan-kenyataan
dan Indonesia harus membayar kompensasi
demikian
akibat asap. Kerugian sosial ekonomi dan
keinginan untuk menanggapai kemajuan
ekologis yang timbul oleh kebakaran hutan
disatu
cukup besar, bahkan dalam beberapa hal sulit
kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan
untuk diukur dengan nilai rupiah.
menangkal
Sedangkan hukum internasional yang
dalam
prinsip
21
Deklarasi
Stockholm 1972 adalah
dan
usaha-usaha
segala
faktor
berupa
kemungkinan-
Kewajiban
pemerintah
atas
pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat kita baca pada Pasal
“States have, in accordance witah
28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
the carter of the united nations and
Republik Indonesia yang berbunyi: ’Setiap
the principles of international law,
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
the sovereign right to exploit their
bertempat
own resources pursuant to their own
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
environmental policies”
4
pihak
bahwa
kemungkinan yang merugikan dipihak lain 5
mengatur tentang lingkungan lainnya juga terdapat
membuktikan
4
tinggal,
dan
mendapatkan
berhak memperoleh pelayanan kesehatan’.
(Dalam prinsip 21 Negara sesuai
Hal yang sama dapat kita baca juga pada
dengan
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23
piagam
bangsa-bangsa
bersatu dan prinsip-prinsip hukum
Tahun
internasional, hak berdaulat untuk
Lingkungan Hidup,
Ida Bagus Wyasa Putara. Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif bisnis internasional,Denpasar.2001.hlm.7
1997
tentang
Pengelolaan
yang kemudian di
5
N.H.T. Siahaan. Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga.Jakarta.1986.Hlm 35
3
perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor.
Perubahan Iklim 1992, Konvensi Keragaman
32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan
Hayati 1992, Konvensi Perlindungan Hutan
pengelolaan lingkungan hidup, yang terdapat
Tropis 1992 dan berbagai ketentuan lain
dalam Pasal 1 ayat (1) Lingkungan hidup
perubahan yang sangat drastis serta beberapa
adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
unsur lingkungan hidup yang diakibatkan
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi
manusia
bisnis yang bersifat publik serta yang bersifat
dan
perilakunya,
mempengaruhi
alam
itu
kelangsungan
perikehidupan,
yang sendiri,
privat
dan
Untuk
kasus
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
pencemaran
lain
diperhatikan ketentuan hukum internasional, Dalam
hukum
internasional,
lintas
menyelesaian
batas
ini
sebaiknya
khususnya hukum kebiasaan internasional.
kedaulatan negara menjadi unsur yang paling
Prinsip
penting dan utama. Yurisdiksi suatu negara
neighbourliness. Prinsip ini mengatakan
telah dibatasi dengan perbatasan teritorial
kalau setiap negara memiliki kedaulatan
yang jelas. Dengan demikian suatu negara
untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya
memiliki kedaulatan penuh atas aktivitas –
tanpa merugikan negara lain. Prinsip hukum
aktivitas di wilayahnya. Namun konsep ini
internasional
ternyata mulai dipertanyakan ketika suatu
perlindungan lingkungan serta konservasi
negara dalam kegiatannya menimbulkan
sumber daya alam termasuk didalamnya
dampak yang merugikan negara lain atau
perlindungan keaneka ragaman hayati dapat
wilayah lain di luar yurisdiksi negara
lahir dari perjanjian internasional, kasus-
tersebut. Indonesia sebagai subjek hukum
kasus hukum instrumen-instrumen yang
internasional adalah pemegang hak dan
merupakan
kewajiban menurut hukum internasional,
Stockholm dan Deklarasi Rio 6
juga
B.
sebagai
negara
tempat
terjadinya
soft
law
berkaitan
seperti
good
dengan
Deklarasi
Berdasarkan uraian latar belakang,
pada
hukum tahap
lingkuangan ini,
sebagai berikut:
dengan
1) Bagaimanakah hukum lingkungan
munculnya bergagai ketentuan internasional yang
yang
adalah
maka penulis mengangkat permasalahan
Perkembangan internasional
berkenaan
Rumusan Masalah
kebakaran hutan yang turut merugikan negara lain
yang
berorentasi
kepada
internasional mengatur
tentang
perlindungan
lingkungan global, seperti Konvensi Wina 1985 dan Protokol Montreal 1987, Konvensi
6
Lembang Palipadang.Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Perlindungan Keaneka Ragaman Hayati.Unpad Press.Bandung.2010.hlm.27
4
pencemaran udara lintas batas
embodied in this declaration and the
(transboundary haze pollution)?
development of internasional law in
2) Bagaimanakah
implementasi
the field of sustainable development
hukum lingkungan internasional
(Dalam pelaksanaan Prinsip-Prinsip
terhadap
haze
Deklarasi Rio berdasarkan kerjasama
dan
pemerintah dan anggota masyarakat,
(transboundary
pollution)
di
Malaysia
singapura?
berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan bersama)
II.
PEMBAHASAN
A.
Pengaturan
Perangkat-perangkat
Dalam
Hukum
internasional
yang lintas
hukum
mengatur batas
tentang
Lingkungan Internasional Tentang
pencemaran
menggunakan
Transboundary Haze Pollution
pendekatan global, yaitu suatu pendekatan yang
yang mengutamakan kepentingan bersama 8
sering terjadi di indonesia telah membawa
Sala satu rekomendasi konfrensi PBB untuk
rentetan ekosistem-ekosistem yang lainnya
lingkungan hidup yang mengurusi masalah
secara meluas, bukan saja pada tingkat lokal,
lingkungan yang disebut Governing Council
daerah, pulau atau seluruh bagian negara,
For Environ mental Programme, tugas
tetapi masalah lingkungan itu telah meluas
lembaga
secara
memberikan saran, dan mengembangkan
Masalah
lingkungan
transnasional,
hidup
yakni
ketingkat
PBB,
sarana
lingkungan
regional dan global. Yang telah menjadi
teknik
masalah internasional yang sangat popular
memperhitungkan pertimbangan lingkungan.
dan mendesak7
dan
dibidang
untuk
untuk
Prinsip 2 sampai dengan Prinsip 5
Perlindungan lingkungan dipandang
yang terdapat dalam Deklarasi Stockhlom,
sebagai sebuah kepentingan bersama yang
umumnya meletakkan dasar penggunaan dan
dapat diwujudkan jika terdapat kerja sama
perlindungan kekayaan alam berdasarkan
antar negara dalam lingkup global maupun
ekosistem alami, sehingga daya dukung
regional. Pentingnya kerjasama antar negara
bumi terpelihara, sihingga kekayaan alam
dalam perlindungan lingkungan juga terdapat
terpelihara dengan baik. Kaitannya dengan
dalam Prinsip 27 Deklarasi Rio, yaitu
kebakaran hutan yang berdampak luas
States and people shall cooperate in
bahkan telah bersifat lintas batas negara,
good faith and in spirit of partnership
maka selain negara tersebut bertanggung
in
7
the
fulfillment
of
N.H.T. Siahaan.Op.Cit.Hlm.20
principles
8
Ida Bagus Wyasa Putara.Op.Cit.Hlm.71
5
jawab, akan tetapi negara lain juga turut dalam membantu penanggulangannya
global,
Dalam Deklarasi Rio de Janeiro juga merupakan
konferensi
lingkungan
hidup
yang
PBB
mengenai
kedua
Untuk menanggulangi permasalahan
setelah
konferensi PBB mengenai lingkungan hidup
permasalahan tersebut10yaitu : 1. Prinsip
kedaulatan
negara
(State
bersama
umat
sovereignty) 2. Prinsip manusia
yang akan dating, seperti hak-hak manusia
mankind)
warisan (Common
heritage
manusia
bersama.
concern of mankind)
(Principle
4. Prinsip
of
kewajiban
menyebabkan
bahaya
menggugat Pemerintah Indonesia karena
(Obligation
not
menurut sejumlah konvensi internasional,
environmental harm)
lingkungan to
6. Prinsip
kesamaan
(Principle
bahwa negara tetap saja, berkewajiban untuk
equity)
of
antar
7. Prinsip tanggung jawab bersama namun
lain (state responsibility). Ketentuan ini
differentiated responsibility)
berbeda
8. Prinsip
internasional (international customary law) dan mengikat semua negara beradab, bahkan
genarasi
intergenerational
menimbulkan kerusakan di wilayah negara
bahkan telah menjadi hukum kebiasaan
cause
responsibility)
Resources 1985, dimana memuat ketentuan
memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak
tidak
5. Prinsip tanggung jawab negara (State
Change Convention dan ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural
common
untuk
pollution, negara yang dirugikan dapat saja
seperti Biodiversity Convention dan Climate
of
3. Prinsip kepedulian bersama umat
manusia terhadap pelestarian lingkungan
Dalam kasus transboundary haze
lingkungan
dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan
serangkaian asas sebagai pedoman di masa
atas pembangunan, dan tanggung jawab
hukum
internasional memiliki prinsip yang dapat
yang pertama di Stockholm Swedia Tahun 1972. Deklarasi Rio de Janeiro menetapkan
dalam
(Common
kehati-hatian
but
(The
precautionary principle) 9. Prinsip pencegahan (The principle of
telah diterapkan sejak tahun 1920 dalam
prevention)
kasus Trail Smelter (AS vs Kanada) 9 10
9
A.A.A. Nanda Saraswati.Tranboundary Haze Pollution.Dalam perspektif Hukum Lingkungan Internasional.Studi Kasus. INDONESIA & ASEAN Makalah Hukum Universitas Indonesia.2010 Hlm 3
Sri Azora Kumala Sari. Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan: Suatu Perspektif Dari Ekologi Dan Hukum Lingkungan Internasional. skripsi Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan. Tahun 2008 Hlm 42
6
10. Prinsip kewajiban untuk menilai
tindakan pencegahan terjadinya kebakaran
dampak lingkungan (Duty to access
dan pengelolaan hutan dengan baik. Pada
environmental impacts)
dasarnya hukum lingkungan internasional
11. Prinsip tambahan (The principle of subsidiarty)
menyatakan tentang perlindungan hukum terkait dengan pencemaran udara lintas batas
12. Prinsip bertetangga yang baik dan
negara.
kewajiban untuk kerjasama (Good
kebakaran
neighborliness
prinsip-prinsip
and
the
duty
to
hutan
udara
akibat
bertentangan hukum
dari
dengan
lingkungan
internasional, antara lain prinsip „Sic utere
cooperate) untuk
tue ut alienum non leades” yang menyatakan
menyediakan pemberitahuan terlebih
bahwa suatu negara dilarang melakukan atau
dahulu
mengijinkan dilakukannya kegiatan yang
13. Prinsip
kewajiban
dan
untuk
berkonsultasi
dengan itikad baik (Duties to provide
dapat merugikan negara lain
prior notification and to consult in good faith) 14. Prinsip
Prinsip
diatas
membenarkan
penempatan lingkungan hidup sebagai objek
kewajiban
tidak
kekuasaan dan hukum suatu negara, oleh
bahaya-bahaya
karna itu lingkungan hidup tunduk kepada
lingkungan (Duty not to discriminate
hukum nasional negara tertentu, terutama
regarding environmental harms)
dengan ketentuan bahwa hak demikian
membeda-bedakan
untuk
15. Prinsip hak yang sama atas akses
diimbangi oleh kewajiban bagi setiap negara
keadilan (Equal ringht of access to
untuk memenfaatkan lingkungan hidup yang
justice)
menjadi bagian wilayahnya yang secara tidak
16. Prinsip pencemaran dan penggunaan yang membayar (The polluter and
menimbulkan kerugian terhadap negara atau pihak lain
user payes principle) B.
Pencemaran
Untuk
penyelesaian
pencemaran
Implementasi Hukum Lingkungan
lintas
Internasional,
ketentuan hukum internasional, khususnya
Terhadap
batas ini sebaiknya diperhatikan
Transboundary Haze Pollution
hukum kebiasaan internasional, prinsip yang
Dalam
berkenaan adalah;
lingkungan
internasional hutan
“Enjoying every state not to allow its
sebenarnya bukan hal baru, di Indonesia
terrotory to be used in such a way as
masah seperti ini sudah hampir terjadi setiap
to damage the environment of other
tahunnya, namun sampai hari ini belum ada
states or of areas beyond the limits of
tindakan serius dari pemerintah. Terutama
national jurisdiction”
masalah
asap
dari
kebakaran
7
(Setiap negara tidak membiarkan
Adapun dasar hukum bagi Kasus
wilayahnya digunakan sedemikian
pencemaran udara adalah :
rupa
1.
untuk
merusak
lingkungan
negara lain atau kawasan diluar batas nasional yuridiksi negara lain)
Deklarasi Stockholm 1972 Berdasarkan
Prinsip
21
yang
menyatakan :
Prinsip ini pertama kalinya diatur
States have, in accordance with the
oleh pengadilan arbitrase dalam kasus Trail
charter of the united nations and the
Smelter11 berdasarkan prinsip ini, setiap
principles of internasional law, the
negara
untuk
sovereign right to exploit their own
melakukan eksploitasi sumber daya alamnya
resources pursuant to their own
tanpa merugikan negara lain, prinsip-prinsip
environmental
internasional ini juga telah diakui dalam
activities within their jurisdiction or
mahkamah internasional yang terdapat dalam
control do not cause damage to the
dokumen-dokumen
environment other states or of areas
memiliki
kedaulatan
hukum
lingkungan
internasional seperti Deklarasi Stockholm
beyond
1972 dan Deklarasi Rio 1992,
jurisdiction
Prinsip ini lalu berkembang pesat
policies,
the
limits
and
of
the
national
(Negara, sesuai dengan piagam PBB
setelah era perang dunia. Terdapat beberapa
dan
konvensi PBB yang menempatkan subjek
internasional , hak berdaulat untuk
hukum negara sebagai suatu entitas yang
mengeksploitasi sumber daya mereka
dapat
sendiri
diminta
pertanggungjawabannya.
prinsip-prinsip
sesuai
hukum
dengan
kebijakan
Secara khusus United Nations-pun melalui
pembangunan
Komisi Hukum Internasional (International
dan
Law Commision), sejak 1949 memusatkan
memastikan bahwa kegiatan didalam
perhatian dengan merumuskan dasar hukum
yuridiksinya atau kendalinya tidak
dalam State Responsibility,
akan
tanggung
sendiri,
jawab
menimbulkan
lingkungan
lainnya,
untuk
kerusakan negara
atau
kawasan di luar batas yuridiksi
11
Kasus Trail Smalter Bermula dari kasus pencemaran udara yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan pupuk milik warga negara kanada yang dioprasikan didalam wilayah negara kanada, dekat sungai kolombia, kurang lebih 10 mil menjelang perbatasan Kanada-AS produksi emisi perusahaan tersebut terus meningkat hingga akhirnya sekitar 300 ton sulfur dioksida terbawa angin kewilayah AS, yang menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap tanah, air, udara, kesehatan serberbagai kepentingan penduduk lainnya
lingkungan
nasional) 2.
Deklarasi Rio 1992 Prinsip 16 menyatakan : Environmental impact assessment, as a national
instrument,
shall be
undertaken for proposed activities 8
that are likely to have a significant
pengawasan wilayah nasionalnya hingga
adverse ampact on the environment
menimbulkan pencemaran udara kenegara
and are subject to a decision of a
Malaysia dan Singapura.
competent national authority. (Penerapan prinsip pencemaran harus
III.
PENUTUP
menaggung kerugian yang timbul
A.
Kesimpulan
akibat pencemaran yang dibuatnya
Dari
untuk meningkatkan swadaya biaya-
disimpulkan
biaya) lingkungan
Transbounrdary haze pollution terhadap
Berdasarkan
prinsip
16
dalam
Deklarasi Rio menunjukan dengan tegas bahwa
pencemar
harus
pembahasan bebera
diatas hal
dapat
mengenai
Malaysia dan singapura sebagai berikut. 1. Di dalam hukum internasional sudah
menanggung
menjelaskan bahwa setiap negara
kerugian yang timbul akibat pencemaran
mempunyai tanggung jawab terhadap
yang dibuatnya, hal ini menjelaskan dengan
kegiatan
jelas siapa harus bertanggung jawab dalam
yuridiksi
peristiwa kebakan hutan di indonesia.
mempunyai
3.
Draft Articles Responsibility of
terhadap negara lain. Negara-negara
States for internationally wrongful
yang terkenada dampak pencemaran
acts,
udara, tentu saja akan melakukan
Internasional
Law
yang
dilakukan
dalam
negara
yang
suatu
dampak
lingkungan
Commission, 2001
protes hingga tututan keras terhadap
Pasal 1 menyatakan bahwa :
negara yang melakukan pelanggaran
(Every internationally wrongful act
polusi lintas batas. Ditingkat global
of a state entails the internasional
sudah ditetapkan dalam Konferensi
responsibility of that state)
Stockholm 1972, sedangkan ditingkat
(Dalam setiap tindakan atau kelalaian
regional
yang salah oleh hukum internasional
menghasilkan ASEAN Agreement on
membawakan pertanggung jawaban
the Conservation of Nature and
internasional bagi negara itu)
Natural Resource 1985. Sedangkan
Berdasarkan penjelasan pasal diatas
upaya
ASEAN
juga
penyelesaian
menyatakan melarang suatu tindakan atau
lingkungan
internasional
kelalaian
pencemaran
yang
yang
internasional pertanggung melakukan
salah
akan jawaban. tindakan
secara
hukum
melahirkan Indonesia kelalaian
sudah
sengketa
bersifat
apabila lintas
suatu
batas,
sesuai dengan artiker
33
telah
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
terhadap 9
mengenai penyelesasian secara damai
yang dilakuan oleh oknum atau
sengketa internasional
lembaga terkait tentang pengeruskan
2. Di dalam Prinsip 14 Deklarasi Rio
atau pembakaran hutan, maka perlu
1992 bahwa pencegahan pencemaran
langka tegas yang dilakukan oleh
lingkungan lintas batas negara adalah
pemerinta
tanggung jawab pemerintah untuk
Misalnya dengan memberikan sanksi
melaksanakannya,
denda
kita melihat hutan
di
namun
apabila
peristiwa kebakaran Indonesia
menindakinya.
administratif
pencabutan
ijin
yang
tinggi,
operasi,
dan
yang
sebagainya yang diharapkan dengan
mengakibatkan Transboundary haze
demikian akan membuat efek jera
pollution di Malaysia dan Singapura
pelaku pembakaran hutan dan lahan.
yang hampir setiap tahun terjadi, Prinsip
B.
untuk
ini
menunjukan
3. Pemerintah
juga
harus
menjalin
bahwa
kerjasama dengan negara tetangga
pengawasan yang dilakukan negara
dalam menanggulangi masalah kabut
terhadap wilayahnya sangat penting
asap. Karena sesungguhnya masalah
agar tidak menimbulkan kerusakan
asap yang muncul akibat kebakaran
lingkungan di negara lain.
hutan dan lahan tidak hanya menjadi
Saran
tanggung
Adapu saran penulis sehubungan
Indonesia saja. Sudah sepantasnya
dengan penulisan skripsi adalah : 1. Pemerintah
negara
jawab
tetangga
pemerintah
juga
ikut
indonesia
harus
memanggulangi kabut asap karena
penyuluhan
hukum
sebagian kebakaran hutan dan lahan
tentang
mengingat kebakaran hutan dan lahan
pentingya menjaga serta melestarikan
di Indonesia juga dilakukan oleh
lingkungan, sihingga semua lapisan
sekelompok perusahaan asing dari
masyarakat bias ikut ambil bagian
negeri tetangga seperti Malaysia.
bersama dengan pemerintah dalam
Dalam
menjaga kelestarian hutan
Indonesia sebagai paru-paru dunia
memberikan dibidang
lingkungan
2. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam
menerapkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
kondisi
normal
hutan
telah memproduksi oksigen yang secara bebas juga dinikmati oleh negara
tetangga.
apa bila ada pelanggaran hukum baik 4.
10
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Ida Bagus Wyasa Putara. Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif bisnis internasional,.PT Rafika Aditama.Denpasar.2001 Lembang Palipadang.Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Perlindungan Keaneka Ragaman Hayati.Unpad Press.Bandung.2010. M.Daud Silalahi.Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.Alumni, Bandung. 2001.Hlm.187 N.H.T.
Siahaan.
Ekologi
Pembangunan
Dan
Hukum
Tata
Lingkungan,
Erlangga.Jakarta.1986. Supriadi.Hukum Lingkungan Di Indonesia,Sinar Grafika,Jakarta,2005 B. Sumber Hukum Lain A.A.A. Nanda Saraswati.Tranboundary Haze Pollution.Dalam perspektif Hukum Lingkungan Internasional.Studi Kasus. INDONESIA Dan ASEAN Makalah Hukum Universitas Indonesia.2010 Suadela, Bentuk pertanggungjawaban Indonesia terhadap Malaysia dan singapura dalam masalah kabut asap dipropinsi riau, Dalam jurnal hukum lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2013 Sri Azora Kumala Sari. Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan: Suatu Perspektif Dari Ekologi Dan Hukum Lingkungan Internasional. skripsi Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan. Tahun 2008
11
BIODATA PENULIS
NAMA
: ASDAR
Tempat Tanggal Lahir : Bambalamotu, 5 Juli 1990 Alamat Rumah
: Jl. Lik Roviga Blok B4 No 17
Alamat E-mail
:
[email protected]
No. Telp
: 0852 5637 2495
12
