PIDATO PERTANGGUNGAN JAWAB PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DIDEPAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 12 MARET 1973 (DENGAN LAMPIRAN)
DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.
Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat; PENDAHULUAN: Dengan mengucap Bismillah hirrakhmannirakhim saya akan melaksanakan kewajiban konstitusionil Presiden Republik Indonesia, ialah menyampaikan pertanggungan jawab Mandataris kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada tanggal 27 Maret 1968 saya diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam Ketetapan MPRS Nomor XLIV - ialah ketetapan tentang pengangkatan, saya sebagai Presiden ditentukan, bahwa masa jabatan itu akan berakhir hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum. Hari ini MPR hasil Pemilihan Umum mulai mengadakan Sidang Umum, yang antara lain akan memilih Presiden baru. Karena itu menjelang akhir masa jabatan ini, saya akan me laksanakan kewajiban konstitusionil menyampaikan pertang5
gungan jawab pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh MPRS kepada saya. Pertanggungan jawab semacam ini adalah yang pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan kita sejak Praklamasi Kemerdekaan RI. duapuluh delapan tahun yang lalu. Oleh karena itu adalah suatu kehormatan bagi saya dapat merintis jalan bagi pelaksanaan kehidupan konstitusionil yang setepatnya sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyampaian pertanggungan jawab Mandataris ini, maka terlaksanalah ketentuan yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hubungan MPR dengan Presiden. Dalam arti itu kita telah membuat langkah maju lagi dalam usaha kita bersama untuk menegakkan kehidupan demokrasi dan konstitusi. Dalam arti itu pula saya memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan kewajiban konstitusionil sekarang mi, Dalam Undang-Undang Dasar ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelislah yang sepenuhnya melakukan kedaulatan yang berada ditangan rakyat, yang dalam sejarah ketatanegaraan kita dilakukan oleh MPRS dahulu dan MPR hasil Pemilihan Umum yang sekarang. Baik MPRS maupun MPR yang sekarang adalah Lembaga Negara Tertinggi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia itu. Karena sistim ketatanegaraan itu menentukan hubungan antara Lembaga-lembaga Negara, maka sudah sewajarnyalah apabila saya memberikan pertanggungan jawab pelaksanaan tugas sebagai Mandataris kepada MPR hasil Pemilihan Umum yang sekanang, walaupun pengangkatan saya sebagai Presiden dilakukan oleh MPRS. Demikian pula bagi Presiden terpilih yang baru nanti akan memberikan pertanggungan jawabnya kepada MPR hasil Pemilihan Umum yang akan datang, lima tahun lagi, kecuali apabila MPR yang memilihnya itu mengada6
kan Sidang Istimewa atas permintaan DPR khusus untuk meminta pertanggungan jawab Presiden/Mandataris. Dalam Undang-undang Dasar ditegaskan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada Majelis dalam melaksanakan Haluan Negara yang garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh Majelis. Karena itu pula, pertanggungan jawab ini memuat laporan Mandataris mengenai pelaksanaan Haluan Negara tadi; Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPRS seperti yang tertuang dalam Ketetapan-ketetapan MPRS Nomor IX sampai dengan Nomor XLIV, hasil-hasil Sidang Umum ke-IV, Sidang Istimewa dan Sidang Umum ke-V MPRS, yang mewakili dan membawakan semangat Orde Baru. Orde Baru lahir dari kesadaran baru untuk mengadakan tatanan baru dalam segala segi kehidupan nasional kita, menggamkikan tatanan lama yang selalu mengandung benihbenih krisis dan kegoncangan, yang jelas tidak akan dapat mengantarkan bangsa ini menuju kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Kesadaran itu timbul setelah kita dikejutkan oleh pemberontakan yang terjadi untuk kesekian kalinya dalam sejarah Republik Indonesia; suatu pemberontakan yang cara dan tujuannya, jelas membahayakan sendi-sendi Negara Republik Indonesia; pemberontakan yang digerakkan oleh G-30-S/PKI pada tahun 1965. Meletusnya pemberontakan yang disertai dengan kekejamankekejaman yang berada diluar batas-batas perikemanusiaan itu telah mendorong kita untuk merenungkan secara lebih mendalam segala pengalaman kita dimasa yang lalu. Bangsa Indonesia mawas diri. Kita kaji kembali pokok-pokok persoalan yang kita hadapi; dan berusaha memberikan jawab7
an yang kita anggap paling tepat. Jawaban terhadap pokokpokok persoalan itulah yang kemudian menjadi tujuan dan strategi perjoangan Orde Baru. Disini saya akan mengulangi pokok pokok persoalan dan jawaban yang kita berikan itu. Persoalan yang pertama dan yang utama menyangkut nasib Bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, hidup atau kematiannya, tegak atau keruntuhannya. Pemberantakan G-30-iS/PKI mempunyai tujuan akhir untuk merobah dasar Negara kita - Pancasila-, dengan dasar Negara yang dain. Bansga Indonesia memilih dan bertekad mempertahankan Pancasila. Karenanya, menumpas sasnpai keakar-akarnya pemberantakan G-30-S/PKI dan membubarkan organisasi yang mendadanginya - ialah PKI-, adalah merupakan tugas nasional yang pertama waktu itu; dengan segala resikonya, pilihan lain tidak ada. Tetapi persoalan yang kita hadapi dan ingin kita berikan jawabannya tidaklah hanya berhenti disini. Segera timbul persoalan-persoalan lain yang lebih mendasar. Persoalan-persoalan itu berkisar pada masalah-masalah pokok: mengapa dapat timbul pemberontakan G-30-S/PKI, mengapa pula selama 20 tahun kemerdekaan banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan lain sebelumnya, mengapa selama itu terjadi rentetan krisis krisis politik, mengapa sesudah 20 tahun merdeka tingkat kesejahteraan rakyat banyak tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Persoalan dan usaha memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tadi menjadi masalah pokok dari seluruh bangsa, masalah nasional yang utama dan mendesak ; mendorong setiap potensi bangsa mulai dari pemimpin-pemimpin 8
bangsa-bangsa ini, tokoh-tokoh politik dan negarawan-negarawan, Kesatuan-kesatuan Aksi waktu itu untuk mencari jalan pemecahannya yang mendasar; menjadi pemikiran mahasiswa dan pemuda dan wanita, menjadi pemikiran kaum cendekiawan, menjadi pemikiran ABRI, malahan menjadi pemikiran sastrawan dan seniman; pendeknya memenuhi udara pemikiran seluruh Bangsa Indanesia. Penelitian terhadap persoalan-persoalan pokok tadi menghasilkan dua kesimpulan yang terpokok, ialah: Pertama, bahwa rentetan segala krisis nasional yang telah timbul sebelum tahun 1966 bersumber pada penyimpanganpenyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, baik semangat maupun pelaksanaannya; Kedua, bahwa segala kemunduran yang kita alami selama itu bersumber pada diterlantarkannya pembangunan ekonomi. Karena itu, perjoangan Orde Baru tidak lain adalah untuk meluruskan kembali pelaksanaan dan pengamalan Parcasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Demikian pula Orde Baru menempatkan pembangunan ekonomi sebagai usaha dan program yang mendapatkan prioritasnya yang pertama; sejalan dengan hasil-hasil pembangunan ekonomi itu dikembangkan pembangunan bangsa dalam arti yang luas. Justru berdasarkan pada penilaian dan kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka Garis-garis Besar Haluan Negara yang dituangkan dalam keseluruhan Ketetapan-ketetapan MPRS hasil Sidang-sidang umumnya - ke-IV, Sidang Istimewa dan ke-V - pada dasarnya adalah mengarahkan perjalanan bangsa selanjutnya ke-kedua arah tersebut. Dan kedua arah itu pula yang saya tempuh selama ini sebagai Presiden/Mandataris:
9
1. Pelaksanaan Pancasila dan secara murni dan konsekwen. 2. Pelaksanaan Pembangunan pembangunan ekonomi.
Undang-Undang Nasiona
dengan
Dasar
1945
prioritasnya
Saudara-saudara yang terhormat; Dengan latar belakang dan cara berfikir seperti yang saya uraikan tadi, saya ingin melaporkan pelaksanaan tugas saya. Untuk menyederhanakan penilaian kita mengenai apa serta berapa jauh hasil-hasil yang tedah dapat dicapai, maka laporan pertanggungan jawab ini akan menggunakan Ketetapan MPRS Nomor XLI tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan sebagai pangkal tolak. Sedangkan pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS lainnya (Nomor IX sampai dengan Nomor XLIV) merupakan landasan operasionil dari pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan itu. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XLI maka tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah melanjutkan tugas pokok Kabinet Ampera dengan perincian: a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum; b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun; c. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XLII/MPRS/1968; d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan Masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perongrongan, penyeleweng serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
10
e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah. Seperti dimaklumi perincian tugas pokok itu saya beri nama Panca Krida Kabinet Pembangunan. Untuk memudahkan penyajian serta pembahasan lebih lanjut, maka pertanggungan jawab ini secara berturut-turut disusun sebagai berikut: Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima
: : : :
Stabilisasi poditik dan politik Tuar negeri; Pemilihan Umum; Pengembalian ketertiban dan keamanan; Penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara; : Stabilisasi ekonomi dan pembangunan lima tahun yang pertama (pelaksanaannya sampai tahun yang ke-4).
Meskipun saya menjalankan tugas sebagai Mandataris sejak pengangkatannya 5 tahun yang lalu, namun dalam penyajian pertanggungan jawab ini, saya tidak dapat melepaskan diri dari keadaan serta langkah-langkah yang telah saya ambil sebelum saya menjabat sebagai Mandataris dalam tahun-tahun antara 1966 sampai dengan tahun 1968. Kesemuanya itu akan merupakan materi dalam laporan ini. STABILITAS POLITIK DAN POLITIK LUAR NEGERI: Diatas telah dinyatakan bahwa pembangunan nasional, dengan prioritas pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban pokok bagi perjoangan Bangsa selanjutnya yang harus segera dilaksanakan. Dalam rangka ini terciptanya stabilitas nasional - baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi -
11
merupakan syarat mutlak bangunan itu.
bagi berhasiiiuya pelaksanaan pem-
Dalam bidang politik, stabilitas itu berarti, bahwa keadaan politik di Tanah Air ini haruslah berkembang dan tumbuh sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sewajarnya, tanpa adanya pergolakan-pergolakan politik yang menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat, apalagi dengan bentrokan-bentrokan ataupun ketegangan-ketegangan yang meruncing, yang tidak memungkinkan diadakannya usaha-usaha pembangunan dan kegiatankegiatapi konstruktif lainnya yang melanjut dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang. Menciptakan suasana yang demikian itu, jelas tidak mungkin dilaksanakan dengan paksaan ataupun dengan kekuatan fisik ataupun dengan kekerasan senjata, karena cara yang demikian itu akan menekan atau membelenggu perasaan dan kebebasan masyarakat, tidak memungkinkan pengembangan dan pelaksanaan gagasan-gagasan baru yang mutlak diperlukan bagi kelancaran pembangunan bangsa. Stabilitas itu harus ditumbuhkan dan dibina dengan mengembangkan kesadaran dan pengertian mengenai masalah-masalah bersama yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhan bersama yang harus dikejar dan tujuan bersama yang harus dicapai. Dalam rangka ini maka tiga hal pokok yang harus diusahakan, agar supaya stabilitas politik itu dapat ditumbuhkan dan berlangsung dalam waktu yang melanjut dan mantap, ialah : - membina dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan yang meliputi seluruh bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke; - membina dan memperkuat petaksanaan Demokrasi Pancasila dan tegaknya hukum; - meniadakan gejala-gejala dan tindakan-tindakan rongrongan yang potensiil terhadap kedua usaha-usaha tersebut, 12
terutama yang disebabkan dleh sisa-sisa G-30-S/PKI dan unsur-unsur subversi ilainnya. Kebijaksanaan dan langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam usaha menciptakan stabilitas politik adalah ditujukan untuk menciptakan dan mencapan sasaran asaran tadi. Dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil langkah untuk mencapai sasaran-sasaran itu, Ketetapan-ketetapan MPRS yang bersangkutan, seperti Ketetapan MPRS No. X dan No. XI berhubungan dengan Ketetapan MPRS No. XLII, XII, XIV, XXII, XXXII dan lain-lain dijadikan pedoman dan landasan kerja. Sementara itu perlu pula diingat, bahwa situasi politik dan keamanan waktu itu 5 -6 tahun yang lalu masih diliputi oleh hal-hai sebagai berikut: 1. Masih adanya sisa-sisa kekuatan G-30-S/PKI yang sedang menyusun kembali kekuatannya,; 2. Proses kristalisasi Orde hama dan Orde Baru belum rampung seluruhnya walaupun konflik situasi telah terselesaikan secara konstitusionil dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967; 3. Pola kehidupan politik dan tingkah laku politik berdasarkan Pancasila belum menemukan bentuknya yang mantap; sedangkan pola lama yang selama bertahun-tahun diindoktrinasikan belum lenyap sama sekali, seperti ,,demokrasi terpimpin”, „revolusi belum selesai”, pengkotak-kotakan ideologi golongan dangan ajaran ,,nasakom” dan sebagainya; 4. Dilain fihak, suasana kebebassan yang memang ingin dikembangkan dalam suasana Orde Baru seolah-olah meledak
13
setelah tertekan begitu lama pada masa sebelumnya. Sedangkan penggunaan kebebasan itu sendiri belum memperoleh bentuk kedewasaannya, sehingga melahirkan tindakantindakan yang mengarah pada liberalisme. Justru karena adanya keadaan-keadaan yang demikian itulah, maka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kehidupan demokrasi Pancaslila dan tegaknya hukum, serta meniadakan rongrongan-rongrongan dari segala unsur terutama dari sisa-sisa G-30-S/PKI perlu digiatkan. Semuanya itu merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan stabilitas nasionial yang dinamis. I Pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa itu perlu dilakukan terus menerus, justru karena., masyarakat kita memang serbaneka-kita terdiri dari bermacam-macam suku, kita menganut, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, kita juga terdiri dari berbagai-bagai asal keturunan. Kemampuan kita untuk tetap bersatu dalam keserbanekaan itu, kemampuan kita untuk menyadari kenyataan keserbanekaan tetapi tetap bersatu, adalah wujud yang sesungguhnya dari semboyan ,,Bhinneka Tunggal Ika”. Tanpa pembinaan, maka keserbanekaan masyarakat kita itu dapat mudah ditumbuhi oleh benih-benih perpecahan. Bahaya perpecahan itu dapat menjadi kenyataan apabila kita tidak waspada terhadap gejala-gejala pertentangan antara golongan, yang untuk sebagian memang dibesar-besarkan oleh kegiatan gelap sisa-sisa G-30-S/PKI dan untuk sebagian lainnya karena penggunaan kebebasan yang kurang bertanggung jawab. Gejalagejala ini sering terjadi antara tahun 1968-1970 dalam bentuk pertentangan antara pemeluk agama yang berlainan, perkelahian-perkelahian antar suku, gerakan-gerakan yang berbau rasial dan sebagainya. Untuk menghadapi gejala-gejala ini alat-alat keamanan negara telah bertindak tegas. Dilain fihak dibuka kesempatan yang luas untuk berdialog dalam masyarakat agar tidak timbul salah pengertian antar 14
golongan. Sekarang, pertentangan antar golongan itu telah dapat dikatakan tidak ada lagi. Namun demikian kita harus tetap waspada terhadap setiap usaha adu-domba dari fihakfihak yang menghendaki keretakan persatuan kita. Kita harus selalu sadar dan berusaha untuk memgembangkan rasa senasib sepenanggungan, toleransi dan solidaritas nasional. Kita perlu menghilangkan rasa kepicikan ataupun kefanatikan faham, daerah ataupun golongan. Pelaksanaan pembangunam yang dewasa alni sedang giat kita lakukan, juga telah dapat mempertebal rasa persatuan bangsa itu. Perbaikan prasarana perhubungan dan pengangkutan darat, laut maupun udara makin mendekatkan satu daerah dengan daerah yamg lain. Indonessia sebagai kesatuan politik, kesatntan ekanomi dan kesatuan sosial makin terwujud. Pembangunan yamg anerata disemua daerah telah menanamkan perasaan dan kesadaran bahwa mereka benar-benar merupakan bagian dari satu bangsa dan negara ini. Disamping pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat yang keseluruhan proyeknya berada didaerah-daerah, daerahpun diberikan kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk mengembangkan potensinya sendiri baik ditingkat Propinsi, Kabupaten ataupun Desa. Berbagai sumber telah dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah seperti: bantuan pengganti ADO untuk Propinsi, bantuan sebesar Rp. 150,- setiap penduduk untuk setfnap Kabupaten, basntuan Rp. 100.000,- setiap Desa, disamping subsidi untuk biaya routine dan bantuan-bantuan lainnya yang bersifat khusus. Bantuan-bantuan tersebut tidak hanya mempunyai arti ekonomi, akan tetapi juga telah menimbulkan kesadaran setiap Daerah, setiap Kabupaten dan setiap Desa bahwa mereka tidak terlupakan. Secara langsung mereka merasa diberi kesempatan, dibimbing dan dibantu membangun dirinya. Kesadaran itu memang telah tumbuh dari bawah, dari masyarakat desa sendiri, yang tersebar dari ujung keujung wilayah Tanah Air. 15
Diluar berbagai bantuan dari Pusat itu, Daerah-daerah masih mempunyai sumber-sumber penerimaan yang potensiil untuk mengembangkan daerahnya, sebagai akibat dari kebijaksanaan pembangunan ini, yang berbentuk dana-dana dari royalties, cess, dan lain-lain. Bagi daerah-daerah yang kemampuannya untuk menciptakan suasana yang baik bagi penanaman modal dan kehidupan perekonomian umumnya besar, penerimaannya untuk usaha pembangunan daerah tentu makin besar. Dengan kenyataan-kenyataan yang demikian itu, maka meskipun Pemerintah bersama-sama DPR hingga kini belum berhasil melaksanakan tugas MPRS seperti yang dituangkan dalam Ketetapan MPRS No. XXI untuk membentuk berbagai Undang-undang yang mengatur masalah-masalah hubungan Pusat dan Daerah, imbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dan lain-lain, tetapi sebenarnya langkah-langkah kearah itu sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah. Dengan kebijaksanaan ini, persatuan bangsa bukan hanya menjadi semboyan ; melainkan telah didukung dengan kenyataan. Persatuan dan kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke juga menjadi makin kokoh, dengan terseleggaranya ,,Penentuan Pendapat Rakyat” (act of free choice) di Irian Ba.rat pada tahun 1969. Melalui ,,Penentuan Pendapat Rakyat” itu, maka rakyat Irian sendiri telah menyatakan pendapatnya untuk tetap berada dilingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa bersejarah itu merupakan salah satu puncak hasil perjoangan selama 24 tahun, ialah perjoangan untuk memulihkan kebulatan wilayah dan kedaulatan Negara Republik Indonesia secara formil dan riil, secara nasional dan internasional. Dengan peristiwa inipun kita telah menunjukkan kepada dunia mengenai kemauan dan kemampuan, kita untuk
16
melaksanakan kewajiban internasional sesuai dengan persetujuan persetujuan yang telah kita buat sendiri. Sekarang - sejak tahun 1969 itu - daerah Irian Barat kini bernama Irian Jaya - telah menjadi Daerah Tingkat-I seperti daerah-daerah lainnya, seperti yang ditentukan dalam pasal 6 Ketetapan MPRS No. XXI. Sidang Majelis yang terhormat ; Stabilitas nasional - khususnya stabilitas politik - akan dapat dibina dengan baik, apabila demokrasi Pancasila benarbenar dapat dilaksanakan. Yang kita perlukan bukanlah stabilitas yang mati tidak bergerak, melainkan stabilitas yang dinamis yang mendorong dan mempercepat proses pembangunan. Proses ini merupakan usaha penatanan kembali kehidupan politik yang sehat, yang harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan kewaspadaan, karena akan menyangkut kelembagaan demokrasi seperti Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, organisasi partai politik, organisasi-organisasi kekuatan dalam masyarakat dan lain lain, dan juga menyangkut penggunaan hak-hak demokrasi yang harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu maka pembinaan demokrasi Pancasila bukanlah menjadi tugas dan tanggung-jawab Pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung-jawab seluruh masyarakat. Sementara itu pada waktu itu pemikiran-pemikiran dalam masyarakat mengenai pembaharuan struktur politik belum mantap. Sebagian orang ada yang berpendapat, bahwa stabilitas nasional hanya dapat terwujud apabila diadakan perombakan sama sekali dari pada struktur politik yang ada. Malahan ada pendapat - walaupun sebagian kecil masyarakat - yang menginginkan pembubaran Dewan-dewan Perwakilan Rakyat dan partai-partai politik. Pola fikiran lain berpendapat, bahwa dengan struktur politik yang ada dapat diciptakan stabilitas politik. 17
Saya. dapat memahami fikiran-fikiran untuk mengadakan perombakan-perombakan itu, akan tetapi, selaku Mandataris, saya tidak menyetujui fikiran-fikiran untuk pembubaran secara paksa Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat ataupun partai-partai politik, karena tindakan yang demikian berarti merusak azas dan sendi Undang-Undang Dasar 1945 yang justru sedamg kita tegakkan kembali. Orde Baru menghendaki adanya perombakan secara total keadaan warisan Orde Lama, tetapi dengan jalan dan caracara yang wajar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Orde Baru harus tumbuh secara wajar dan berlanggsung bertahap. Pertumbuhan itu dapat dipercepat, dengan menciptakan dan mendorong kondisi-kondisi yang memang telah ada dalam masyarakat sendiri. Dalam rangka inilah harus dilihat proses penyegaran DPRGR pada awal tahun 1968 yang meliputi penyegaran keanggotaan, komposisi dan prosedur kerjanya. Penyegaran ini sekaligus juga merupakan langkah menuju pembaharuan struktur dan kehidupan politik. Dalam penyegaran ini dibedakan dengan tegas antara anggota DPR-GR yang mewakili partai-partai politik dan yang mewakili golongan karya. Wakil-wakil organisasi missa yang jelas bernaung dibawah partai politik ditegaskan kedudukannya sebagai wakil partai politik yang bersangkutan. Dengan langkah ini juga didorong penyehatan wadah-wadah politik dalam masyarakat. Dalam jangka panjang justru untuk mendorong lajunya pembangunan, kita, memerlukan organisasi-organisasi profesionil yang benar-benar dapat meningkatkan mutu profesinya. Pada masa-masa itu kita memiliki puluhan organisasi-organisasi buruh, organisasi-organisasi tani, organisasi-organisasi pemuda, organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi-organisasi
18
seniman dan masih banyak lainnya lagi. Organisasi-organisasi ini tidak lain adalah lanjutan dari pada partai-partai politik. Membangun organisasi profesi yang sesungguhnya dengan mengadakan kaitannya dengan partai-partai politik tidaklah berarti menyumbat nafas hidup partai politik. Partai politik tetap mempunyai hak hidup, malahan perlu kita dorong bersama agar tumbuh dengan sehat. Hidup atau matinya sesuatu partai politik akan ditentukan oleh rakyat sendiri dalam pemilihan umum. Dapat saya jelaskan disini, bahwa penyegaran DPR-GR tadi justru merupakan rintisan jalan yang harus kita tempuh untuk menyehatkan kehidupan politik. Tujuan lain dari penyegaran DPR-GR waktu itu ialah untuk membuat Lembaga Perwakilan Rakyat itu lebih mencerminkan kekuatan-kekuatan nyata yang ada dalam masyarakat. Tidak adanya pemilihan umum dalam waktu yang begitu lama, telah mempunyai pengaruh terhadap wibawa Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat. Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat yang berwibawa, yang mencerminkan kekuatan kekuatan dan k:inginan masyarakat, sangat diperlukan untuk dapat menciptakan stabilitas politik yang mantap. Dengan Lembaga Perwakilan Rakyat yang lebih mencerminkan kekuatan-kekuatan masyarakat, maka keinginan-keinginan masyarakat dapat tersalur secara wajar dalam lembaga dan tatacara yang disediakan untuk itu; sehingga masyarakatpun terhindar dari kemungkinan ketegangan-ketegangan fisik jang jelas akan ditunggangi oleh sisa-sisa kekuatan G-30-S/ PKI. Langkah-langkah untuk mengadakan penyegaran DPR-GR itu merupakan konsensus nasional antara Pejabat Presiden waktu itu, pimpinan partai-partai politik, pimpinan organisasiorganisasi massa, organisasi-organisasi karya dan kesatuan 19
aksi dan dengan lembaga perwakilan itu dengan DPR-GR.
sendiri,
khususnya
Dalam memberi saluran aspirasi-aspirasi politik dari kekuatan-kekuatan yang nyata tumbuh dalam masyarakat itu perlu saya sebutkan juga kebijaksanaan yang saya tempuh untuk menyetujui lahirnya satu organisasi politik baru pada tahun 1967, ialah Partai Muslimin Indonesia , untuk memberikan wadah yang legal bagi mereka yang tergabung dalam banyak organisasi-organisasi Islam yang sesungguhnya melakukan kegiatan politik, tetapi belum tergabung dalam salah satu partai yang ada. Dengan lahirnya partai baru tadi, maka sesungguhnya telah berlangsung proses penyederhanaan kekuatankekuatan politik dalam masyarakat. Kebijaksanaan ini tidak terlepas dari usaha-usaha untuk memperkuat stabilisasi politik. Segala kebijaksanaan dan langkah itu perlu dilihat dalam perspektif jangka panjang, ialah penyederhanaan kepartaian, keormasan dan kekaryaan, yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXII. Dalam ketetapan ini Majelis menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan. Hingga sekarang, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat memang belum juga dapat menghasilkan Undangundang mengenai kepartaian, keormasan dan kekaryaan. Pada tahun 1966 Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undangundang mengenai masalah ini kepada DPR-GR dalam suatu paket bersama-sama dengan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Kita telah menyelesaikan Undeng-undang mengenai Pemilihan Umum. Sedangkan Rancangan Undangundang tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan itu masih perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan keadaan dan kenyataaan sekarang ini.
20
Meskipun Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan itu belum ada, ini tidak berarti bahwa proses kearah penyederhanaan kehidupan kepartaian tidak berjalan. Selaku Mandataris, saya merasa wajib mengambil prakarsa untuk mendorong terciptanya suasana yang memungkinkan penyederhanaan kehidupan kepartaian keormasan dan kekaryaan itu. Seperti tadi telah saya laporkan, usaha-usaha kearah ini telah saya awali dengan pembedaan antara wakil-wakil partaipartai politik dan wakil-wakil golongan karya dalam Lembagalembaga Perwakilan Rakyat, yang dikaitkan dengan penyegaran lembaga-lembaga itu pada awal tahun 1968. Sesudah masyarakat sendiri lebih masak untuk melaksanakan penyederhanaan dan pembaharuan kehidupan politik, maka langkah berikutnya yang saya ambil sejak awal tahun 1970 adalah mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik dan golongan karya. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menemukan landasan-landasan yang dapat digunakan untuk menyederhanakan kehidupan kepartaian, keormasan dan kekaryaan, ialah dengan jalan pengelompokan partai-partai yang ada menjadi dua kelompok partai dan satu kelompok golongan karya. Pengelompokan partai-partai politik jelas dapat dilakukan, karena semua partai politik telah memiliki ideologi nasional yang satu ialah Pancasila, memiliki satu tujuan nasional yang sama seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dan memiliki cara-cara perjoangan yang sama dalam mencapai tujuan nasional ialah cara-cara yang damai dan demokratis. Oleh karena itu, dasar pengelompokan partai-partai politik bukanlah ideologi partai, melainkan titik berat program kerjanya dalam pembangunan untuk meningkatkan mutu kehidupan rakyat banyak. 21
Dengan demikian, kehidupan ke partaian akan menemukan tugasnya yang terpokok dalah menjadi wadah masyarakat untuk membina kesadaran politik, dalam arti: kesadaran atas tanggung jawabmya terhadap masalah-masalah pembangunan bangsa dalam arti yang luas. Dalam jangka panjang, partaipartai politik harus benar-benar dirasakan menjadi milik nasional. Untuk itu partai-partai politik perlu membuka lebar-lebar pintunya bagi setiap warganegara tanpa membeda-bedakan suku, asal usul keturunan, kedudukan ataupun agama yang dipeluk orang. Dalam arti itu, partai-partai politik benar-benar akan dapat merupakan unsur yang menyatukan seluruh bangsa. Rangkaian konsultasi yang dimuilai pada awal tahun 1970 itu akhirnya membawa hasil dengan lahirnya „Kelompok Demokrasi Pembangunan” dan „Kelompok Persatuan Pembangunan” pada permulaan tahun 1972. „Kelompok Demokrasi Pembangunan” terdiri dari partai-partai PNI, Parkindo, Katholik, IP-KI dan Murba.. Sedangkan „Kelompok Persatuuan Pembangunan” terdiri dari Partai NU, Partai Muslimn Indonesia, PSII dan Perti. Proses penyederhanaan, struktur dan tata-kerja Golkar ternyata berjalan lebih lancar dan cepat. Dalam Pemilihan Umum tahum 1971, Golkar yang semula terdiri dari lebih dari 200 organisasi karya telah keluar dengan satu tanda gambar saja. Sementara itu langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan proses penyederhanaan dtu terus berlangsung. Kerjasama antara mereka yang tergabung dalam ,,Kelompok Demokrasi Pembangunan” dan „Kelompok Persatuan Pembangunan” ditingkatkan dalam pembentukan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan juga didalam Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini, yang jelas memperlancar, jalannya musyawarah-musyawarah dan pengambilan keputusan.
22
Perkembangam berikutnya yang lebih menggembirakan kita semua adalah lahirnya Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan fusi dari Partai IP-KI, Partai Katholik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba dan Partai Nasional Indonesia dan lahirnya Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan fusi dari Partai NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII dan Perti, lengkap dengan susunan pengurusnya masing-masing. Penyederhanaan partai dan organisasi karya yang menghasilkan dua buah partai politik dan sebuah organisasi karya ini merupakan kemajuan yang sangat penting dalam kehidupan politik di Tanah Air. Suatu hasil besar yang telah tercapai, sesudah melampaui proses yang sangat panjang. Sesungguhnya keperluan penyederhanaan jumlah partai itu telah lama kita rasakan, semenjak adanya kemacetan dan kegoncangan kehidupan politik pada dasawarsa 50-an. Pengalaman memang telah menunjukkan, bahwa terlalu banyak partai politik membawa akibat tidak stabilnya pemerintahan. Masyarakatpun kurang dapat disatukan kearah program-program yang besar. Dengan adanya hanya dua partai politik dan satu golongan karya itu, bukan saja kehidupan kepartaian kita akan lebih sederhana dan efektif dirasakan dalam masyarakat, tetapi juga jelas akan . memperkuat stabilitas politik. Demikian juga dalam pernilihan umum yang akan datang akan terdapat hanya tiga “tanda gambar” saja yang akan dipilih oleh rakyat; dua dari partai politik dan satu dari golongan karya. Sidang Majelis yang terhormat; Dalam memperkuat stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik, maka sesuai dengan ketentuan dari Ketetapan MPRS No. X, sejak tahun 1966 semua lembaga-lembaga Negara ting-
23
kat Pusat dan tingkat Daerah telah didudukkan kembali pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UndangUndang Dasar. Kedudukan Lembaga-lembaga Negara: MPR, DPR dan DPA telah diatur dengan Undang-undang yang ditentukan dalam masa Orde Baru. Hubungan kekuasaan antar Lembaga Negara (MPR, Presiden, DPR, Mahkamah Agung, DPA dan BPK) serta pertanggungan jawab masing-masing juga telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyiapkan dan membuat Undang-undang telah berjalan dengan baik. Khususnya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sejak tahun 1967 telah dapat dituangkan kedalam bentuk Undang-undang sebelum mulai berlakunya Tahun Anggaran yang bersangkutan. Kenyataan ini merupakan kemajuan yang sangat penting dalam usaha kita menegakkan kehidupan konstitusionil dan demokrasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencerminkan rencana kerja tahunan dari bangsa dan negara kita. Rencana kerja itu hakekatnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis. Yang penting dalam hal ini ialah, bahwa didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu sesungguhhnya tersimpul apa yang diinginkan dan akan dikerjakan oleh rakyat dalam tahun berikutnya, dan dari mana digali sumber-sumber untuk membiayai keinginan itu. Dalam pengertian ini, maka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada hakekatnya merupakan hak rakyat untuk menetapkan nasibnya sendiri. Pelaksanaan krasi.
hak ini merupakan ciri yang penting dari demo-
Dan hak yang penting itupun telah terlaksana. Sebagai kelanjutan dari prinsip ini, maka cara Pemerintah menggunakan uang belanja yang telah disetujui oleh Dewan 24
itu harus pula sesuai dengan tujuannya. Untuk menjamin hal ini, maka Badan Pemeriksa Keuangan harus berfungsi seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan yang berdiri sendiri terlepas dari kekuasaan Pemerintah telah aktif melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pertanggungan jawab keuangan Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah juga menyampaikan setiap tahunnya pertanggungan jawab Perhitungan Anggaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah berlangsung sejak tahun 1967. Dalam rangka terus menertibkan penggunaan keuangan negara, Pemerintah juga telah melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Badan itu. Dengan berfungsinya Badan Pemeriksa Keuangan dalam arti yang sebenarnya, maka makin nyatalah pelaksanaan dari Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Pada awal tahun 1968, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967, terbentuklah Dewan Pertimbangan Agung. Berbeda dengan praktek yang telah terjadi bertahun-tahun sebelum tahun 1966, Presiden tidak lagi menjadi Ketua Dewan. Hal ini berarti bahwa kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar juga maju lagi selangkah. Tanpa pengaruh langsung dari kekuasaan eksekutif, maka Dewan dapat memberikan nasehat-nasehatnya kepada Presiden seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar, baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Semenjak terbentuknya sampai saat ini, Dewan yang terdiri dari tokoh-tokoh bijaksana dan negarawan-negarawan yang berpengalaman itu telah menyampaikan sejumlah bahan-bahan pertimbangan kepada Presiden yang menyangkut berbagai bidang yang sangat luas. Pada umumnya tidak ada perbedaan pandangan mengenai masalah-
25
masalah prinsipiil antara yang dikemukakan oleh Dewan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden. Pertimbangan-pertimbangan Dewan itu telah dijadikan bahan yang berharga untuk menentukan kebijaksanaan Pemerintah diberbagai bidang. Susunan Mahkamah Agung juga telah terbentuk pada awal tahun 1968. Dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kekuasaan kehakiman telah dikembalikan kedudukannya seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar; ialah sebagai kekuasaan yang merdeka, dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Dan tentunya juga dari golongangplongan kekuatan dalam masyarakat (pressure grnup) seperti pers, organisasi massa dan sebagainya. Dengan kedudukan yang demikian itu, Badan-badan Pengadilan dan para hakim telah bergerak kearah yang lebih sehat dan efektif, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan kebenaran. Dengan berfungsinya bahan-badan pengadilan secara wajar, maka hukum makin dapat kita tegakkan, yang dalam gilirannya akan makin memperkuat pembinaan stabilitas nasional. Sidang Majelis yang terhormat; Tumbuhnya pers yang bebas dan bertanggung jawab, juga merupakan faktor yang sangat penting bagi tumbuhnya kehidupan demokrasi Pancasila dalam usaha memperkuat stabilitas nasional yang dinamis itu. Dalam hubungan ini sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXXII, telah dapat dibentuk Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers pada tahun 1966 yang kemudian dirobah dan ditambah pada tahun 1967. Untuk pembinaan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab itu, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang26
undang tersebut, telah juga terbentuk Dewan Pers, yang anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah dan tokoh-tokoh pers. Sudah sewajarnyalah kita merasa bangga dan lega melihat pertumbuhan pers yang bebas dan merdeka, suatu pertanda bahwa kehidupan demokrasi terjamin pelaksanaannya dalam Orde Baru ini; tetapi sering-sering kita merasa prihatin dan khawatir terhadap penggunaan hak kebebasan pers yang kurang wajar dan kurang bertanggung jawab. Masih banyak harian atau majalah yang terdorong oleh tujuan komersiil ataupun motif lainnya, menyajikan berita-berita yang sensasionil, tanpa mengindahkan norma-norma kesusilaan, sopan santun, kerahasiaan negara dan juga kurang memperhatikan akibat-akibat tulisannya yang dapat menggoncangkan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat merusak stabilitas nasional, sehingga kadang-kadang terpaksa alat-alat negara mengambil tindakan untuk membimbing dan “mendisiplinir” pers agar lebih bertanggung jawab atas akibat-akibat pemberitaannya itu.. Dewasa ini pers di Indonesia telah dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa bendera demokrasi, tetapi masih harus mengembangkan fungsinya sebagai penggerak dan pelancar pembangunan jang efektif. Faktor lain yang penting dalam rangka menumbuhkan kehidupan demokrasi yang juga bermanfaat bagi usaha pembangunan bangsa adalah kebebasan mimbar. Untuk ini Pemerintah telah membuka kesempatan yang luas dilingkungan pendidikanpendidikan tinggi untuk mengadakan seminar-seminar, diskusi dan dialog; bukan saja untuk meningkatkan usaha para pemuda dan mahasiswa dalam mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan yang luas bagi mereka agar lebih mengenal akan kehidupan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat dan mempersiapkan mereka sebagai calon-calon pengabdi dan pemimpin-pemimpin bangsa dan rakyat. 27
Saudara Ketua yang terhormat: Usaha untuk memperkuat stabdlitas - nasional khususnya dibidang politik - sangat erat hubungannya dengan hasil-hasil yang dapat dicapai dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kemampuan kuta untuk mencegah timbulnya dan meniadakan tindakan-tindakan destruktif yang sengaja dilakukan untuk merongrong dan mengacaukan keadaan, terlebih-lebih karena kita masih menghadapi sisa-sisa G-30-S/PKI ataupun kegiatankegiatan subversi lainnya, turut menentukan pula kemantapan stabilitas nasional. Mengenai hasil-hasil dan usaha-usaha dalam bidang keamanan ini dilaporkan dalam bagian tersendiri tentang pelaksanaan Krida ke-4. Sidang Majelis yang terhormat; Pembimaan stabilitas politik didalam negeri juga mempunyai hubungan yang erat dengan pelaksanaan politik luar negeri. Disatu fihak makin mantapnya keadaan stabilitas politik didalam negeri, akan makin kuatlah kedudukan negara dalam hubungan internasionalnya, sedangkan difihak lain tepat tidaknya pelaksanaan politik luar negeri itu sendiri juga dapat mempengaruhi kemantapan stabilitas nasional. Mengenai hubungan internasional dan politik luar negeri, Ketetapan MPRS No. XII telah memberikan garis-garis besar pengarahan, yang harus ditempuh oleh Pemerintah. Dan memang itulah yang dijadikan landasan pelaksanaan politik luar negeri oleh Pemerintah dalam mengadakan hubungan antar bangsa untuk mengejar cita-cita nasional : masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan turut menciptakan dunia yang adil, damai dan sejahtera. Dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pokok politik negeri Indonesia adalah: 28
luar
1. Memurnikan kembali pelaksariaan politik luar negeri yang bebas dan aktif ; dan tetap anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala manifestasinya; 2. Politik luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, khususnya pembangunan; 3. Turut mengambil bagian dalam usaha-usaha mewujudkan perdamaian dunia, khususnya stabilitas diwilayah Asia Tenggara, tanpa mengurangi kemampuan kita untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Tugas mencapai sasaran-sasaran itu tidak dapat dikatakan ringan, karena dalam masa-masa yang mendahuluinya pelaksanaan politik luar negeri kita telah menempatkan kedudukan Indonesia kedalam posisi yang musykil diarena pergaulan bangsa-bangsa, terutama dikawasan Asia Tenggara sendiri. Politik mercu suar, konfrontasi dan poros-porosan telah membawa akibat negatif yang menjauhkan Indonesia dari sahabatsahabatnya dan negara-negara tetangganya dan telah mempersempit ruang geraknya diarena internasional. Disamping itu kiia juga harus memperhatikan perkembangan peta politik dunia, yang berkembang dengan cepat dalam tahuntahun terakhir ini seperti: mencairnya blok-blok ideologi dan kurang efektifnya pakta-pakta militer, pasang-surutnya perang di Indocina, Timur Tengah dan Asia Selatan, pendekatan-pendekatan antara negara-negara raksasa yang semula saling bertentangan, timbulnya kekuatan-kekuatan ekonomi dunia yang baru dan timbulnya krisis moneter dunia dalam beberapa tahun terakhir ini, dan lain-lain. Itu semua memerlukan penilaian dan langkah-langkah yang cepat agar kita tidak ketinggalan dalam perjalanan mengembangkan hubungan antar bangsa-bangsa yang harus tetap kita landaskan dan arahkan kepada tiga sasaran tersebut diatas. 29
Langkah-langkah yang kita ambil pada tingkat pertama ialah mengembalikan kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia. Dalam hal ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang terutama dipusatkan pada usaha-usaha meletakkan dasar saling pengertian, saling percaya mempercayai dan kerjasama baru di Asia Tenggara, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XII yang antara lain memberi petunjuk, agar masalah Asia dipecahkan oleh Bangsa Asia sendiri secara Asia; dan perlu dibangun kerjasama regional. Langkah pertama yang kita ambil adalah menghentikan ,,konfrontasi” dengan Malaysia dan menormalisasir hubungan pada pertengahan tahun 1966. Dengan berakhirnya konfrontasi dan normalisasi hubungan dengan Malaysila ini, terbuka kemungkinan yang lebih luas untuk menciptakan kerjasama regional yang lebih erat dan saling menguntungkan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pada bulan Agustus 1967, ditandatangani ,,Deklarasi Bangkok”, yang melahirkan ,,Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara”. Ialah suatu perhimpunan kerjasama regional yang baru di Asia Tenggara, yang beranggatakan : Muang Thai, Malaysia, Singapura, Filipina dan Indonesia. Tujuan utama perhimpunan kerjasama itu adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan. Sejak semula disadari, bahwa tujuan-tujuan perhimpunan ini tidak mungkin dicapai secara cepat karena masih banyaknya perbedaan kepentingan diantara para anggotanya. Walaupun demikian, lambat laun, perhimpunan ini telah berhasil menunjukkan hasil-hasil karyanya yang positif yang dapat menunjang kepentingan masing-masing anggota. Meskipun pada dasarnya ASEAN adalah orgauisasi kerjasama regional yang menitik beratkan pada kerjasama ekonomi, 30
sosial dan kebudayaan, namun diketahui bahwa banyak hal-hal lain yang harus pula mendapatkan perhatian sepenuhnya diwilayah Asia Tenggara, terutama masalah-masalah yang menyangkut bidang politik dan keamanan. Mengenai masalah-masalah ini juga telah sering diadakan konsultasi untuk mencapai konsensus diantara anggota-anggotanya. Yang terpenting adalah telah tertanamnya kesadaran baru, bahwa kerjasama regional itu memang perlu. Dengan kesadaran ini dapat dikembangkan kerjasama diberbagai bidang yang lebih luas, untuk melindungi kepentingan-kepeentingan bersama diberbagai forum internasional. Perhimpunan ini juga merupakan awal dari ketetapan hati bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk mengurus masa depannya sendiri. Dalam rangka ini konsepsi Indonesia untuk mengembangkan ketahanan nasional masimg-masing dalam rangka mengembangkan ketahanan regional telah, dimengerti dan diterim a baik oleh para anggota ASEAN. Dalam perkembamgan kegiatannya selama 6 tahun ini, ternyata melalui forum ASEAN ini telah dapat dipecahkan masalah-masalah yang mengandung pertentangan pendapat antara anggotanya, dan dalam menghadapi masalah-masalah dunia, selalu dapat diusahakan sikap dan langkah-langkah yang sama oleh negara-negara anggota ASEAN. Dalam usaha mengembalikan kepercayaan dunia internasional, maka pada pertengahan tahun 1966 Indonesia telah masuk kembali kedalam PBB dan badan-badan internasional lainnya. Masuknya kembali Indonesia ke lembaga dunia ini, bukan saja memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menjelaskan sikap dan tujuan Indonesia dalam menyelenggarakan hubungan antar bangsa-bangsa setelah timbulnya Orde Baru itu, tetapi juga dapat digunakan untuk mempererat kembali hubungangan mendekatkan kembali saling pengertian antara negara-negara didunia untuk membina kerjasama yang saling menguntungkan yang bermanfaat bagi pelaksanaan stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan di Indonesia. 31
Sedikit demi sedikit usaha untuk mengembalikan - kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam forum internasional membawa hasil yang menggembirakan yang memungkinkan pengembangannya dalam bentuk-bentuk multilateral dan bilateral. Terbentuknya forum-forum multilateral seperti „IGGI” dan ,,Paris Club” dengan tujuan untuk mengadakan perundinganperundingan guna menghasilkan kesepakatan mengenai bantuan dan kerjasama dibidang ekonomi antara negara-negara Barat yang telah maju anggota-anggota IGGI dan Paris Club tersebut - khusus dengan Indonesia yang sedang mengadakan stabilisasi dan pembangunan ekonomi, merupakan hasil langsung dari besarnya perhatian dan kepercayaan negara-negara tersebut kepada Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, melalui IGGI Indonesia telah mendapatkan setiap tahun bantuan-bantuan ekonomi berupa kredit dengan syarat-syarat ringan dan pemberian (grant) yang berbentuk bantuan proyek, bantuan pangan, bantuan devisa dan bantuan tehnik. Melalui perundingan-perundingan didalam ,,Paris Club” telah tercapai pula persetujuan untuk penataan kembali pembayaran hutang Indonesia yang diwariskan oleh Orde Lama dulu. Kesemuanya itu jelas sangat bermanfaat bagi pelaksanaan stabilisasi ekonomi dan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan bersama dewasa ini. Sudah barang tentu tumbuhnya kembali kepercayaan serta kemauan untuk bekerjasama dan membantu Indonesia itu bukan didasarkan atas rasa belas kasihan atau kebaikan hati negara-negara yang bersangkutan, tetapi didasarkan atas penilaian negara-negara tersebut atas kemampuan Indonesia dalam memecahkan masalahnya sendiri, hingga tercapai sta32
bilitas nasional dan didasarkan pula atas besarnya potensi Indonesia untuk dikembangkan ekonominya, sehingga memungkinkan pengusahaan sumber-sumber alamnya yang berlimpah-limpah ini yang mendatangkan keuntungan dan kemanfaatan bersama. Makin mantap stabilitas nasional - dibidang politik dan ekonomi - dan makin tampak perkembangan ekonomi kita, tentu makin besar kepereayaan mereka kepada Indonesia dan makin besar pula kemungkinan terjalinnya kerjasama dan pemberian bantuan ekonomi kepada Indonesia. Ada orang bertanya, apakah kebijaksanaan yang demikian itu tidak mengakibatkan ketergantungan negara Indonesia kepada negara-negara IGGI, baik politik maupun ekonomi, sehingga Indonesia tidak lagi menjalankan politik luar negerinya yang bebas dan aktif dan tidak lagi termasuk negara Non Blok. Dengan tegas dapat dinyatakan bahwa sikap dan politik luar negeri tidak berobah, tetap bebas dan aktif dan tetap Non Aligned atau Non Blok. Kita tidak akan dan tidak mau tergantung kepada negara manapun didunia ini. Kemerdekaan Indonesia yang telah kita rebut dengan sekian banyak pengorbanan itu tidak akan kita lepaskan. Kita hanya ingin melaksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan kita dan mewariskan hari depan yang lebih baik bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Untuk itu kita sekarang memerlukan kerjasama dan menerima bantuan dari negara-negara sahabat yang manapun tanpa mengadakan perbedaan antara negara Barat atau Timur, tetapi dengan syarat : 1. tanpa ikatan politik apapun dan tetap atas dasar saling hormat menghormati, tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing-masing; 2. apabila bantuan itu berupa kredit, harus dengan syaratsyarat yang ringan, yang memungkinkan kita membayar kembali serta penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan yang kita tentukan sendiri. 33
Kita akan senang sekali menerima bantuan kredit dari negara-negara Sosialis misalnya, dengan syarat-syarat yang sama dengan IGGI. Demikian pula kita merasa lega bahwa kita dapat melakukan pembayaran kembali hutang-hutang lama kepada negara-negara Sosialis atas dasar syarat-syarat ,,Paris Club”, meskipun negara-negara tersebut tidak turut aerta dalam perundingan-perundingan dalam ,,Paris Club". Kita juga tidak perlu khawatir bahwa dibidang ekonomi kita akan tergantung kepada negara-negara IGGI yang memberi bantuan kepada kita, selama kita gunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya, dibidang-bidang yang produktif yang menyangkut kepentingan rakyat banyak dan yang memungkinkan untuk pengembangan kemampuan nasional kita, sehingga pada saatnya kita dapat membiayai sendiri segalala usaha yang kita kerjakan. Dan memang, sekarang ini setiap bantuan yang kita terima dari luar, hanya semata-mata untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Sidang_Majelis yang, terhormat; Dengan tetap berpegang teguh pada landasan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu maka hubungan polrtik kita dengan negara-negara manapun - negara Baxat, Sosialis/ Komunis dan negara-negara non blok - tetap tidak berobah, hubungan politik atas dasar persahabatan, saling hormatmenghormati, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, Meskipun sebagai akibat pemberontakan yang gagal dari G-30-S/PKI kita melarang PKI dan menindak anggota-anggotanya, kita tetap bersahabat dengan negara-negara yang berlandaskan faham komunisme, tentunya sepanjang memenuhi dasar-dasar yang saya sebutkan tadi. Bahkan dengan pihak RRC pun yang nyata-nyata telah membantu pemberontakan G-30-S/PKI itu, kita akan bersedia menormalisir hubungan diplomatik, asal saja fihak sana be34
nar-benar menunjukkan sikap ingjn bersahabat dan tidak bermusuhan; serta tidak lagi memberikan bantuan dan fasilitas-fasilitas kepada tokoh-tokoh bekas PKI yang jelas terlibat dalam pemberontakan itu. Pelarangan terhadap PKI dan penindakan terhadap anggotaanggotanya, adalah masalah dalam negeri kita sendiri, ialah tindakan dari negara dan Pemerintah R.I. terhadap organisasi dan anggota-anggotanya yang terlibat dalam pemberontakan, yang akan berusaha merobah dasar negara Pancasila yang sah dengan faham ideologi yang lain, dan dengan cara-cara kekerasan yang diluar batas-batas perikemanusiaan. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif kita tetap menjadi anggota dan berpartisipasi seeara aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompak Non Aligned atau Non Blok. Justru itulah maka saya sendiri turut menghadiri konperensi puncak negara-negara Non Blok di Lusaka pada tahun 1970 dengan maksud untuk memberikan pengertian yang sewajarnya mengenai sikap non alignment Indonesia serta mengingatkan agar negara-negara non aligned, ini tetap memegang semangat non alignment yang sesungguhnya serta untuk mengusahakan penggalangan kerjasama dibidang ekonomi diantara negara-negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi bukan negara Islam, kita turut berpartisipasi didalam konperensi-konperensi Islam internasional. Demikian pula sebagai anggota PBB yang menentang imperialisme dan kolonialisme, Indonesia tetap menyokong perjuangan rakyat-rakyat di Afrika yang masih tertindas, dan menyokong pula perjoangan negara-negara Arab untuk memperoleh kembali hak-haknya dari Israel, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB bulan Nopember 1967.
35
Dalam menghadapi periatlwa peperangan di Asia Selatan antara India dan Pakistan dan Bangla Desh, sudah barang tentu Indonesia sebagai negara sahabat dari India ataupun Pakistan tidak dapat tinggal diam, dan oleh karenanya telah menawarkan jasa-jasa baiknya untuk mengusahakan penyelesaian antara kedua negara tetangga - India dan Pakistan - dan penyelesaian masalah Bangla Desh yang ingin merdeka terlepas dari Pakistan waktu itu. Dalam menghadapi keadaan-keadaan di wilayah kita sendiri Asia Tenggara, jelas kita tidak tinggal diam. Dalam tahun 1970 Indonesia mengambil prakarsa mengadakan konperensi Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Pasifik, untuk mencari jalan keluar dari kegawatan di Khmer. Sekarang ini kita merasa Iebih lega berhubung dengan tercapainya gencatan senjata di Vietnam. Sejak semula kebijaksanaan politik luar negeri kita dalam menghadap penyelesaian Vietnam tidak terlepas dari kebijaksanaan dalam menghadapi masalah Indocina dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Yang kita tuju adalah terciptanya stabilitas politik, stabilitas ekonomi dain stabilitas keamanan di wilayah ini. Penyelesaian masalah Vietnam yang terbaik, menurut pendapat kita, adalah penentuan masa depan Vietnam oleh rakyat Vietnam sendiri tanpa campur tangan asing dalam bentuk apapun.. Karena itu, atas permintaan semua fihak yang bersangkutan, Indonesia bersedia duduk dalam ICCS yang bertugas mengawasi gencatan senjata di sana. Untuk ini kita telah mengirim suatu kontingen, “Pasukan Garuda IV”. Ikut sertanya Indonesia dalam ICCS merupakan penjelmaan keinginan kita yang sungguh-sungguh untuk ikut serta menciptakan suasana aman dan damai di wilayah ni. Dalam tahun-tahun terakhir ini Indonesia telah mendapatkan kehormatan dan kepercayaan untuk memimpin berbagai badan internasional seperti Ketua Sidang Umum PBB yang 36
ke XXVI, Ketua Dewan Gubernur-gubernur dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, Ketua ,,Kelompok 20” yang bertugas untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi krisis moneter internasional dewasa ini. Dewasa ini Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Demikian juga Indonesia telah terpilih untuk menjabat Sekretaris Eksekutif dari ECAFE. Kehormatan dan kepercayaan yang sedemikian besarnya terhadap Indonesia itu jelas disebabkan karena kemampuan Indonesia dalam menciptakan keadaan yang stabil dan mantap politis dan ekonomis - serta karena sikap Indonesia yang tetap tegas bebas dan aktif serta mencerminkan semangat kerjasama dan penuh persahabatan.. Disamiping kita harus berusaha untuk melaksanakan tugastugas internasional yang merupakan sumbangan bangsa Indonesia kepada dunia, kita juga harus berusaha agar kehormatan, kepercayaan dan kesempatan yang baik itu dapat kita manfaatkan pula untuk makin memantapkan stabilitas nasional serta memperlancar usaha pembamgunan. PEMILIHAN UMUM : Sidang Majelis yang mulia; Mengenai tugas yang ketiga - pelaksanaan Pemilihan Umum - kiranya tidak banyak yang perlu saya kemukakan. Salah satu hasil nyata dari Pemilihan Umum yang kita selenggarakan bersama pada tanggal 3 Juli 1971, adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat sebagai anggota MPR, dan bersidangnya MPR hasil Pemilihan Umum pada hari ini. Pemilihan Umum yang kita laksanakan itu adalah yang pertama yang kita lakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan kita laksanakan setelah 15 tahun lamanya kita tidak melaksanakan Pemilihan Umum. 37
Sebagaimana kita ketahui Ketetapan MPRS No. XLII telah menetapkan sebagai berikut : pasal 1 : Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971. pasal 2 : MPR hasil Pemilihan Umum pada bulan Maret 1973 bersidang untuk : a. Memilih Presiden dan Wakil Presiden ; b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara; c. Menetapkan Rencana Pola Pembangunan Lima Tahun ke-II. pasal 3 :
Susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya. Memori Penjelasan dari Ketetapan MPRS itu menyatakan, bahwa 6 bulan sebelum Sidang MPR yang dimaksud dalam pasal 2, MPR hasil Pemilihan Umum sudah dilantik dan mengadakan Sidang untuk mempersiapkan Rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rancangan Rencana Pola Pembangunan Lima Tahun ke-II. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka tampaklah bahwa pelaksanaan Pemilihan, Umum itu, baik penyelenggaraannya (langsung, umum, bebas dan rahasia), jangka waktu maupun hasil-hasil Pemilihan Umum itu sendiri, sungguh telah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pemilihan Umum itu telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang yang diperlukan dan. siap pada waktunya, ialah Undang-undang Pemilihan Umum (No. 15 tahun 1969) dan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (No. 16 tahun 1969), yang menjamin terlaksananya Pemilihan Umum yang memenuhi sifat-sifat langsung, umum, bebas dan rahasia, serta menjamin pula bahwa DPR dan DPRD 38
akan terdiri dari golongan politik dan golongan karya, seperti kenyataannya sekarang. Sekarang kita juga sedang menantikan hasil-hasil Sidang MPR yang telah terbentuk tepat pada waktunya - 6 bulan yang lalu - dan yang menurut rencananya akan membahas dan memutuskan masalah-masalah yang telah d.tentukan dalam Ketetapan MPRS No. XLII, ialah - Memilih Presiden dan Wakil Presiden; - Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara; - Menetapkan Rencana Pola Pembangunan Lima Tahun yang ke-II ; yang bahan-bahannya telah disiapkan oleh Badan Pekerja MPR yang dibentuk sendiri oleh MPR enam bulan yang lalu. Dengan bahan-bahan tersebut diharapkan akan dapat mempermudah jalannya Sidang yang sekarang ini. Saudara-saudara sekalian; Sungguh wajar apabila kita seluruh bangsa Indonesia merasa bangga atas hasil-hasil Pemilihan Umum yang lalu itu. Sungguh suatu prestasi nasional yang sangat tinggi nilainya. Pemilihan Umum itu telah berlangsung dengan lancar, tertib, tepat pada waktunya, diikuti oleh sebagian terbesar warganegara yang memang berhak memilih, tanpa ada keteganganketegangan yang memuncak dan insiden-insiden yang berarti. Meskipun pada saat-saat menjelang Pemilihan Umum telah timbul suasana hamgat sebagai akibat dari kiprahnya peserta Pemilihan Umum dalam berkampanye, tetapi segala sesuatunya masih dalam batas-batas kewajaran. Sungguh suatu prestasi yang dapat kita banggakan, kita kenang dan kita jadikan pedoman dan teladan bagi usahausaha selanjutnya juga dibidang-bidang lainnya. Apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan bersama-sama, pasti kita dapat mencapai hasil yang kita harapkan.
39
Disamping itu dapat dikemukakan manfaat-manfaat lain yang kita peroleh dari hasi1 Pemilihan Umum yang lalu itu ialah P e r t a m a: Dengan selesainya Pemilihan Umum itu, ternyata stabilitas nasional - khususnya stabilitas politik dan persatuan bangsa makin mantap. Bukan saja karena hasil Pemilihan Umum tadi mencerminkan realitas kekuatan dalam masyarakat, tetapi juga karena dengan terbentuknya Lembagalembaga Perwakilan (Pusat dan Daerah) hasil Pemilihan Umum itu, Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat itu akan dapat bekerja lebih efektif. Karena anggota-anggata Lembagalembaga Perwakilan Rakyat itu hasil pilihan dari rakyat sendiri, maka rakyat akan dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi demokrasinya melalui Lembaga-lembaga Perwakilan itti dengan penuh kepercayaan. K e d u a : Hasil Pemilihan Umum itu ternyata juga telah membantu memperlancar penyederhanaan kepartaian yang memang diinginkan oleh seluruh rakyat. Hasil Pemilihan Umum itu telah memungkinkan terbentuknya fraksi-fraksi yang lebih sederhana di DPR dan DPRD, yang memungkinkan pengambilan keputusan secara lebih cepat berdasarkan semangat Undang-Undang Dasar 1945, dan pada gilirannya ternyata juga telah mendorong mempercepat bagi terlaksananya fusi diantara partai-partai. Kenyataan ini jelas menunjukkan, bahwa kita telah melaksanakan demokrasi Pancasila dengan baik, pelaksanaan demokrasi yang tidak hanya mementingkan kepentingan golongannya sendiri saja, tetapi lebih mengutamakan kepentingan kelompok yang lebih besar sesuai dengan panggilan kebutuhan rakyat banyak. MENGEMBALIKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT: Para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat Sekarang saya akan menjelaskan pelaksanaan tugas mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan Krida ke-4. 40
Sesuai dengan rumusan dan semangatnya, maka tugas ini ditujukan untuk pengamanan dan penyelamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dari sisa-sisa G-30-S/ PKI, disamping dari unsur-unsur perongrongan, penyelewengan dan pengkhianatan lainnya terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Justru karena itu maka tugas ini tidak dapat dijalankan hanya dengan mengadakan tindakan-tindakan operasionil fisik semata-mata, melainkan harus merupakan upaya yang menyeluruh Kita harus dapat mewujudkan kondisi-kondisi dalam masyarakat, yang tidak memungkinkan tumbuh dan berkembangnya faham dan kekuatan komunisme di Indonesia. Dalam hubungan ini pembinaan dan terlaksananya ketahanan nasional yang meliputi ketahanan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam merupakan satu-satunya jawaban yang tepat. Dibidang ideologi, bangsa Indonesia telah membuktikan kesetiaannya terhadap Pancasila, sehingga setiap pemberontakan ataupun usaha untuk merubahnya selalu menghadapi kegagalan, seperti yang terakhir dilakukan oleh G-30-S/PKI dalam tahun 1965. Kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila, tekadnya untuk mempertahankannya terhadap setiap bahaya jang mengancam, tentu didasarkan pada keyakinan, bahwa dengan ideologi Pancasila bangsa Indonesia akan dapat mencapai kebahagiaan baik materiil maupun spirituil. Keyakinan dan harapan ini harus dapat menjadi kenyataan. Adalah menjadi tantangan kita bersama untuk membuktikan bahwa dengan Pancasila, kita akan benar-benar dapat meningkatkan kebahagiaan dan mutu hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini kita harus berhasil dalam melaksanakan pem-
41
bangunan bangsa yang sedang kita kerjakan dewasa ini; dalam arti dapat menciptakan keadaan kehidupan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya, terutama kehidupan ekonomi yang dewasa ini masih dalam tingkat yang sangat rendah. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, karena ini merupakan salah satu titik yang paling lemah dalam keseluruhan ketahanan nasional kita. Demikian pula ketahanan sosial-budaya kita masih mengandung titik-titik lemah, karena dalam masyarakat kita masih mengandung perbedaan-perbedaan yang besar, terutama dibidang ekonomi sebagai warisan zaman kolonialisme dahulu dan sebagai akibat diterlantarkannya masalah-masalah ekonomi selama 20 tahun pertama kita merdeka. Kita harus benar-benar berusaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan dibidang ini; mengusahakan makin meratakan kemakmuran yang kita peroleh dari hasil pembangunan sedikit demi sedikit. Adanya perbedaan yang tajam dalam segi ini, akan mudah digunakan oleh sisa-sisa G-30-S/PKI untuk menghasut mereka yang dalam keadaan serba kekurangan dengan janji-janji kosong, seolah-olah apabila PKI menang dan berkuasa rakyat yang miskin itu akan menjadi kecukupan. Dan memang ditempat-tempat rakyat yang miskin itulah merupakan tempat-tempat yang subur untuk penyebaran faham atau ideologi komunis. Seperti tadi telah saya singgung, disamping perbedaan tajam dalam bidang ekonomi itu, sudah pasti berbagai perbedaan-perbedaan lainnya yang terdapat dalam masyarakat akan tetap menjadi sasaran empuk untuk penghasutan dan adu-domba. Oleh karena itu kewaspadaan kita semua masih (harus dibina terus. Ketahanan sosial-budaya kita harus makin ditumbuhkan. Dalam hal ini masalah penerangan melalui maas media kita sangat penting peranannya; dengan mengusahakan pemberita42
an yang segar yang mendorong kepada integrasi bangsa, dan tidak secara sensasionil menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat saja, yang dapat mengakibatkan saling curiga-mencurigai dan menumbuhkan rasa permusuhan antara sesama warganegara dan bangsa. Saya juga ingin meminta perhatian atas masih adanya usahausaha untuk memperuncing perbedaan antara sesama warganegara yang berbeda keturunan, ialah antara golongan ,,pribumi” dan golongan „non pribumi”. Pemerintah selalu berusaha untuk: disatu fihak memberikan penerangan dan pengertian kepada masyarakat, bahwa golongan non pribumi sebagai warganegara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, berhak atas perlindungan, berhak untuk mengadakan usaha, seperti warga-negara yang lain dari golongan pribumi. Tidak ada diskriminasi diantara warganegara, meskipun berbeda asal keturunannya. Difihak lain Pemerintah juga berusaha dengan segala jalan, agar golongan non pribumi, yang umumnya memiliki kelebihan kekayaan dan kemampuan ekonomi jika dibandingkan dengan golongan pribumi, dalam melakukan usaha ekonomi bersedia memberikan kesempatan dan membuka kemungkinan kepada golongan pribumi untuk turut berusaha dan turut menikmati hasilnya. Dengan langkah ini diharapkan tumbuhnya rasa solidaritas sosial yang dalam diantara sesama warganegara yang terdiri dari golongan pribumi dan non pribumi; disatu fihak dapat makin meratakan tingkat kemampuan ekonomi dari kedua golongan tersebut sedangkan dilain fihak hak hidup, hak berusaha dari golongan non pribumi dijamin dan bahkan disambut baik oleh golongan pribumi. Satu hal penting lainnya yang juga mendapatkan perhatian Pemerintah dan pasti dari kita semua dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial-budaya adalah masalah pendidikan.
43
Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MFRS No. XXVII, dewasa ini Pernerintah - bersama-sama DPR – sedang mempersiapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pendidikan untuk merombak sistim pendidikan yang ada sekarang yang merupakan warisan pendidikan kolonial dahulu. Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXVII Pendidikan Nasional harus berdasarkan pada Pancasila serta bertujuan untuk membentuk Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Disamping penyiapan perundang-undangan itu, Pemerintah juga telah dan selalu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengamankan kehidupan Pancasila dengan meningkatkan ketahanan sosial-budaya seperti memberikan keleluasaan dan menjamin pengembangan kehidupan beragama, mengintensifkan kegiatan-kegiatan gerakan Pramuka, mencegah dan mengambil tindakan atas masuknya pengaruh kebudayaan asing yang bertentangan dengan jiwa Pancasila dan lain-lain. Itulah kebijaksanaan dan langkah-langkah yang fundamentil yang telah diambil oleh Pemerintah dalam usaha untuk mengamankan Pancasila untuk jangka panjang dari rongrongan ataupun pengacauan dari manapun datangnya, khususnya dari sisa-sisa G-30-S/PKI. Adapun tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerirntah secara fisik/operasionil dalam mengikis habis sisa-sisa G-30-8/PKI berlangsung terus, sejak terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI yang kita gagalkan pada tahun 1965 sampai sekarang. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara terperinci kegiatan-kegiatan dari sisa sisa G-30-S/PKI selama ini dan usaha-usaha kita serta hasilnya dalam menghadapinya. Walaupun tidakan-tindakan pembersihan terus dijalankan terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI sejak percobaan coup yang gagal, 44
tahun 1968 mengambarkan adanya usaha-usaha konsolidasi dari sisa-sisa G-30-S/PKI dengan penyebar-luasan K.O.K. (,,Kritik Oto Kritik”) dan penentuan dasar-dasar strategi perjoangan TRI PANJI, yakni: Membangun PKI kembali, melaksanakan Perjoangan Semesta dan membentuk Front Persatuan Revolusioner. Dalam hubungan ini dapat dicatat adanya usaha-usaha khusus dari sisa-sisa G-30-S/PKI untuk menyusun kembadi kekuatannya yang dipusatkan di Blitar Selaitan dan diperkirakan bertujuan untuk membangun suatu basis perjoangan yang kuat dan dengan demikian menghidupkan kembali semangat perjoangan sisa-sisa G-30-S/PKI di seluruh wilayah nasional. Sejak tahun 1967 sisa-sisa G-30-S/PKI telah mengutamakan penyelamatan sisa pimpinan Komite Sentral PKI, anggota-anggota Biro Khusus Sentral/Daerah, kader-kader Komite Daerah Besar, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, IPPI, GERWANI serta P.R. dengan cara pindah dari satu daerah ke lain daerah. Bersembunyinya Syam alias kamaruzaman Ketua Biro Khusus PKI di Jawa Barat ternyata bukan merupakan hal yang kebetulan, tetapi merupakan bagian dari perencanaan penyingkiran dan penyusunan kekuatan. Dengan menggunakan K.O.K. dan Tri Panji sebagai garis perjoangannya, maka pimpinan Komite Sentral tersebut telah menggariskan kegiatan-kegiatan yang antara lain berupa : - penculikan, perampokan, pembunuhan, sabotase dan tindakan-tindakan yang bersifat kriminil lainnya; - penyebaran pamflet dan siaran gelap; - aksi corat-coret dengan tujuan adu-domba dan merongrong kewibawaan Pemerintah; - penunggangan kontradiksi-kontradiksi yang terdapat dalam masyarakat. Usaha-usahanya kedalam ialah perbaikan organisasi serta mengadakan latihan-latihan kemiliteran. 45
Dapat dikemukakan pula bahwa pada waktu yang bersamaan kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI khususnya Biro Khusus PKI menangkat pula di Jawa Barat yang diperkirakan bertujuan untuk menghimpun sisa-sisa kekuatarunya terutama dikalangan aparatur guna mendukung gerakan bersenjata di Blitar Selatan. Sementara itu di lain-lain daerah terjadi pula kegiatan-kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI terutama di Kalimantan Barat dengan PGRS-nya dan di Sumatera umumnya. Dengan diperolehnya keterangan-keterangan tentaug kegiatankegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI seperti itu, maka dalam bulan Juni 1968 alat-alat keamanan negara melancarkan operasi TRISULA di Blitar Selatan dan telah berhasil menangkap hidup/mati sisa pimpinan G-30-S/PKI antara lain.: Djadi Wirio Soebroto, Oloan Hutapea (mati), Rewang, Ir. Soerachman (mati), Soekatno, Sri Soekatno, Tjoegito, Munir Soewardi, sedangkan ribuan pembantu serta pengtikut-pengikutnya juga ditangkap. Dengan Operasi Intelijen dan Teritorial yang dilakukan baik di Pusat maupun di Daerah-daerah, maka tidak sedikit kaderkader sisa-sisa G-30-S/PKI serta oknum-oknum ABRI/Sipil yang telah terbina, dapat ditangkap dan lebih mengungkap jaring-jaring penyusupan dalam tubuh aparatur maupun masyarakat. Operasi pembersihan yang dilancarkkan di Jawa Tengah dalam tahun 1968 berhasil menangkap sisa-sisa pimpinan G-30-S/PHI, terutama tokoh-tokoh Biro Khusus Jawa Tengah dan pelarian-pelarian dari Jawa Barat, sedangkan Operasi Pembersihan di Jawa Barat berhasil mengungkapkan jaringan gelap ex-PKI di sementara aparatur negara yang disusul dengan penahanan beberapa pejabat di Bandung dan Jakarta. Dengan kegagalan pembentukan basis perjoangan di Blitar Selatan, maka pada akhir 1969 titik berat perjoangan sisa-sisa G-30-S/PKI dialihkan ke Jawa Tengah dimana Pono mendapat 46
tugas untuk secepat mungkin menyusun basis-basis perjoangan yang baru. Kecepatan Pemerintah untuk mengambil tindakan pembersihan dalam hal ini, yang akhirnya berhasil menangkap Pono telah dapat menggagalkan kembali usaha-usaha sisasisa G-30-S/PKI dalam pembentukan basis-basis di Jawa Tengah itu. Perlu kiranya dikemukakan bahwa dengan tertangkapnya Pono, maka aparatur negara berhasil pula meningkatkan penertiban ai lingkungan Angkatan Laut yang sebelumnya sejak tahun 1967 telah dijalankan di lingkungan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dengan tertangkapnya tokoh-tokoh Biro Khusus PKI, seperti Syam dan lain-lainnya. Dalam pada itu pada kwartal pertama tahun 1969 berhasil dibongkar kegiatan-kegiatan para tahanan G-30-S/PKI ditempat penahanan yang ternyata telah lama berjalan. Kegiatankegiatan yang dilakukan adalah, bertujuan untuk terus membina dan membentuk kader-kader baru. Dengan kegagalan berturut-turut dari sisa-sisa G-30-S/PKI pada tahun 1968 di Blitar Selatan dan 1969 da Jawa Tengah untuk membangun basis-basis perjoangannya, maka pada tahun 1970 sisa-sisa G-30-S/PKI telah merobah strategi perjoangannya dengan apa yang dinamakannya: “desentralisasi mutlak/ sentralisasi insidentil”. Strategi ini dititik beratkan pada penyusupan dan infiltrasi ke dalam parpol-parpol serta ormas-ormasnya. Gambaran tahun 1971 menunjukkan bahwa sisa-sisa G-30-S/ PKI kembali berusaha untuk penyusunan kekuatan di Janva Tengah. Dari dokumen yang disita dapat diketahui bahwa sisa-sisa G-30-S/PKI telah dapat melakukan konsolidasi terbatas dan membentuk kelompok Pimpinan Sentral. Selama tahun 1972, sisa-sflsa G-30-S/PKI marlih tetap menunjukkan kegiatan-kegiatannya dengan berusaha menggunakan setiap peluang yang ada dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan 47
situasi. Secara umum kegiatan sisa-sisa G-30 S/PKI dalam tahun 1972 lebih banyak ditujukan pada usaha-usaha pengacauan antara lain berupa sabotase terhadap proyek-proyek vital Pemerintah serta pusat-pusat kegliatam ekonomi masyarakat. Juga telah dapat diketahui adanya usaha-usaha penyelundupan dan pemasukan buku-buku komunis dari luar negeri. Disamping penyebar-luasan pamflet-pamflet yang dibuat dan diedarkan secara lokal, terutama didaerah Kalimantan Barat, dalam tahun 1972 telah pula berhasil diungkap kegiatan-kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI yang melakukan penyusupan kedalam golongan-golongan masyarakat, antara lain golongan Agama, golongan pegawai negeri, ABRI, dan proyek-proyek vital Pemerintah. Oleh karena itu, disamping terus melakukan operasi-operiasi teritorial dan operasi intelijen, maka dalam rangka pengamanan proyek-proyek vital, proyek-proyek prasarana yang strategis dalam tahun 1972 mendapat perhatian khusus dari alatalat negara, karema seringnya terjadi kecelakaan/kebakaran di barbagai tempat dengan bukti-bukti adanya unsur-unsur kesengajaan. Sampai dengan akhir 1972 PGRS/PARAKU masih tetap menunjukkan kegiatan-kegiatan berupa usaha-usaha pencegatan/penghadangan garis logistik, penyerangan pos-pos terpencil terutama di daerah perbatasan dan tindakan pengacauan yang lain. Dari dokumen-dokumen yang dapat disita, dapat diketahui adanya. rencana PGRS/PARAKU yang bertujuan untuk mengintegrasikan sisa-sisa G-30-S/PKI di Kalimantan Barat. Dengan demikian, kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI di Kalimantan Barat menunjukkan adanya pola baru yang cenderung mengarah kepada peranan sisa-sisa G-30-S/PKI aebagai suatu komponen gerakan perlawanan komunis yang lebih luas dan diperkirakan tidak terlepas dari kemungkinan adanya pendekatan gerakan 48
komtinis internasional yang bertujuan untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah ekspansi regional. Untuk menghadapi kegiatan-kegiatan tersebut alat-alat negara selalu siap siaga dan secara terus-menerus melakukan operasi-operasi teritorial dan operasi-operasi intelijen, sehingga usaha dan kegiatan mereka dewasa ini tidak mempunyai pengaruh yang mengkhawatirkan terhadap usaha-usaha pembangunan kita. Meskipun demikian kita semua tidak boleh lengah, seolah-olah bahaya G-30-S/PKI sudah tidak ada lagi. Dalam penumpasam kekuatan-kekuatan bersenjata komunis di Kalimantan ini secara serempak, di wilayah Kalimantan Barat dan Serawak terdapat kerjasama yang baik antara ABRI dan Angkatan Bersenjata Malaysia, yang dikoordinir dalam bentuk Komite Perbatasan antara kedua negara. Sebagai akibat dari gerakan-gerakan operasi yang dilakukan oleh alat-alat negara dan tindakan-tandakan lainnya, maka terdapat sejumlah orang yang ditahan, karena dituduh terlibat langsung atau t dak langsung dengan gerakan G-30-S/PKI. Pemerintah berusaha keras untuk dapat segera menyelesaikan dan membebaskan para tahanan tersebut. Untuk itu landasan pertimbangan yang digunakan oleh Pemerintah adalah : 1. Keselamatan Bangsa dan Negara; 2. Penyelesaian berdasarkan hukum; 3. Perlakuan yang wajar sesuai dengan kebesaran Pancasila. Berdasarkan tiga hal pokok itulah, maka diadakan tiga penggolongan tahanan ialah : golongan A, mereka yang terlibat langsung dengan pemberontakan G 30-S/PKI dan dalam pemeriksaan terdapat cukup bukti menurut hukum untuk diajukan kepada pengadilan; golongan B, mereka yang menurut penilaian umum terlibat langsung dengan pemberontakan G-30-S/PKI, 49
tetapi dalam pemeriksaan sulit untuk didapatkan bukti menurut hukum untuk diajukan ke pengadilan; golongan C,
mereka yang setelah diadakan pemeriksaan nyata-nyata tidak bersalah dan teknyata hanya ikut-ikutan saja menjadi anggota PKI atau organisasi-organisasi yang bernaung dibawahnya.
Disamping tiga golongan itu ada sejumlah tahanan yang karena masih dalam pemeriksaan, belum dapat dimasukkan dalam salah satu golongan tersebut diatas. Bagi yang termasuk golongan C, keseluruhannya ± 80.000. orang telah dikembalikan ke masyarakat (dibebaskan dari tahanan) pada akhir tahun 1971 - permulaan tahun 1972 yang lalu. Terhadap mereka ini masih perlu diadakan pengawasan oleh alat-alat negara, apakah mereka itu dapat menyesuaikan diri kembali dengan keadaan dan diterima kembali dengan sewajarnya oleh masyarakat sekitarnya. Terhadap mereka yang ternyata melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan kembali PKI atau mengacaukan keadaan untuk menghambat jalannya pembangunan, pasti akan diambil tindakan lagi yang lebih keras. Terhadap golongan A yang meliputi jumlah sekitar 2.000 orang, secara berangsur-angsur telah diajukan ke pengadilan dan sebagian telah mendapatkan keputusan yang pasti dari pengadilan. Bagi golongan B (tercatat ± 13.117 orang), Pemerintah belum dapat melepaskan mereka kembali ke masyarakat, sampai Pemerintah berkeyakinan bahwa mereka telah merobah sikap dan cara berfikirnya yang berlandaskan pada faham komunisme itu, kembali pada ideologi kita sendiri - Pancasila. Untuk itu jelas diperlukan waktu dan kesempatan yang cukup panjang. Agar mereka ini selama belum dapat leluasa kembali 50
kemasyarakat, dapat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota masyarakat yang wajar, maka kepada mereka disediakan tempat/daerah khusus ialah Pulau Buru, dimana mereka dapat hidup bermasyarakat dan mengerjakan usaha pertanian untuk kebutuhan hidup mereka sendiri, dengan segala sesuatunya disediakan oleh Pemerintah. Di daerah baru itu bagi mereka yang menghendakinya, keluarga mereka dapat menyusul dalam rangka menyatukan dan mewajarkan kehidupan berkeluarga. Sejak tahun 1972 yang lalu, beberapa ratus keluarga tahanan golongan B telah disusulkan ke Pulau Buru itu. Saudara-saudara yang terhormat; Disamping tindakan-tindakan keamanan yang ditujukan kepada sisi-sisa G-30-S/PKI, maka telah dilakukan operasioperasi keamanan yang ditujukan terhadap sisa-sisa gerombolan pemberontak dan pengacau keamanan lainnya. Di Irian Jaya, kita menghadapi gerombolan bersenjata ,,Organisasi Papua Merdeka”. Dewasa ini kekuatan fisik Organisasi Papua Merdeka ini telah dapat dinyatakan habis. Sebagian, sebagai akibat operasi penumpasan dalam tahun 1970, melarikan diri ke Irian Timur/Papua New Guinea. Dalam tahun 1971 mereka sempat mengadakan konsolidasi, sehingga dalam tahun 1972 mereka sempat pula menyerang pos-pos militer kita, tetapi dalam waktu singkat dapat diatasi dan diamankan kembali. Pernyataan Pemerintah Australia/Papua New Guinea yang melarang kegiatan mereka memusuhi Indonesia dengan berpangkalan di wilayahnya, sangat membantu mencegah meningkatnya gerakan gerombolan ini. Dalam pertengahan tahun 1968 di Sulawesi muncul gerakan pengacau dengan nama ,,Republik Persatuan Sulawesi”, yang pemimpin-pemimpinnya terdiri dari bekas pimpinan DI/TII. 51
kekuatan fisik mereka terdiri dari beberapa puluh orang dengan persenjataan lengkap. Gerombolan bersenjata ini segera dapat dihancurkan dengan operasi-operasi militer kita. Dalam tahun 1969 kekuatan mereka telah habis. Perlu ditekankan, bahwa semua gerombolan bersenjata itu tidak mempunyai arti yang membahayakan dari segi militer. Akan tetapi tanpa tindakan yang tegas dengan penumpasan melalui operasi fisik, mereka jelas dapat merupakan ancaman terhadap keamanan dalam negeri dan integritas nasional. Tidak dapat disangkal, bahwa gerombolan itu mempunyai tujuan politik. PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat adalah gerakan komunis. Gerakan ,,Republik Persatuan Sulawesi” merupakan penerusan daripada cita-cita DI/TII. Sedangkan ,,Organisasi Papua Merdeka” bertujuan untuk melepaskan diri dari lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan politik, mereka tidak berdiri sendiri ; melainkan mempunyai pendukungpendukungnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan dari sinilah bersumber kegiatan-kegiatan subversi yang masih memerukan tindakan-tindakan pengamanan dan kewaspadaan kita seperlunya. Sidang Majelis yang terhormat; Disamping tindakan-tindakan yang saya kemukakan tadi, maka dalam rangka memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pelanggaran-pelanggaran serta perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, yang dapat menggoncangkan masyarakat dan bahkan sangat merugikan pelaksanaan pembangunan, seperti pembuatan dan pengedaran uang palsu, merajalelanya penggunaan ganja dan narkotika, kenakalan anak-anak remaja, judi gelap dan lain sebagainya. Untuk dapat menanggulangi masalah ini dengan berhasil, maka sangat diperlukan kerjasama dan koardinasi kegiatan yang 52
seerat-eratnya antara berbagai instanai dan alat negara yang bersangkutan, bahkan juga perlu adanya pengertian dari masyarakat akan bahaya-bahayanya bagi masyarakat dan bantuanbantuan yang diperlukan untuk dapat mencegah atau mengatasi perbuatan-perbuatan itu. Mengenai masalah uang palsu, meskipun hingga kini belum berpengaruh pada kemantapan ekonomi kita, namun alat-alat negara harus tetap waspada dan terus menyelidiki motif dari pengedaran uang palsu itu di Indonesia. Demikian pula kita harus mencegah makin merajalelanya penggunaan ganja, narkotika dan lain sebangsanya yang berhubungan erat pula dengan perbuatan kenakalan anak-anak, yang dapat membahayakan hari depan anak-anak kita itu. Dalam rangka ini perlu diambil langkah agar anak-anak kita ini tidak mudah meniru dan terpengaruh oleh umsur-unsur kebudayaan asing yang masuk di Indonesia yang sangat bertentangan dengan kepribadian Indonesia. Masalah judi juga berhubungan erat dengan pembinaan moral dan mental masyarakat. Dalam hubungan ini, kita harus menjaga agar permainan judi, benar-benar dapat dibatasi, agar tidak merajalela dan menggugah rakyat untuk terseret dalam kebiasaan permainan judi yang sangat merugikan akibatakibatnya. PENYEMPURNAAN APARATUR NEGARA. Saudara-saudara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat ; Sekarang saya meningkat pada laporan mengenai tugas penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara sebagai pelaksanaan Krida ke-5 dari Panca Krida Kabinet Pembangunnan. Dalam masalah ini saya hanya ingin mengemukakan strategi yang diambil oleh Pemerintah dalam penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara, kemajuan-kemajuan kwalitatif yang 53
dicapai oleh aparatur negara kita serta usaha-usaha strategis apa yang masih perlu dilanjutkan untuk lebih menyempurnakan aparatur negara itu. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLI tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan telah ditugaskan kepada saya, selaku Mandataris untuk melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara dari tingkat Pusat sampai Daerah. Tugas penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara yang telah dirintis sejak 1966 oleh Kabinet Ampera masih perlu dilanjutkan. Kenyataan ini sekaligus mengungkapkan betapa parah dan seriusnya kerusakan yang dialami oleh aparatur negara kita setelah bertahun-tahun menderita salah urus dibawah rezim Orde Lama. Sebab utama dari kerusakan aparatur adalah proses perpolitikan yang berlebihan dibawah rezim Orde Lama, sehingga aparatur negara menjadi terutama aparat pengabdi kepentingan kelompok politik dan bukan aparat pengabdi kepentingan masyarakat. Bidang aparatur negara menjadi arena perebutan kepentingan golongan dan kepentingan partai, sehingga dalam menjalankan tugas kewajiban tidak lagi diindahkan azas obyektifitas dan kepentingan umum. Dalam keadaan serupa ini sulit diharapkan tumbuhnya aparatur negara yang rasionil dan effisien. Susunan administrasi negara dan banyaknya pejabat negara diadakan untuk menampung kepentingan golongan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip organisasi. Jumlah pegawai berkembang tanpa rencana, sadangkan pertambuhan karier tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang lazim dan wajar. Semua ini mengakibatkan rusaknya disiplin dan norma norma kerja yang patut. Sebab kedua dari kerusakan aparatur negara adalah lumpuhnya proses pengawasan dalam aparatur negara. Antara tugastugas eksekutif, legislatif dan yudikatif terjadi pengaburan dan 54
semuanya ini terjalin dalam kekuasaan mutlak eksekutif yang menghimpunnya atas dalih kepentingan revolusi. Dalam keadaan serupa ini maka usaha menegakkan hukum tak dapat diselenggarakan. Dan masyarakat hidup dalam iklim dan suasana tanpa kepastian hukum. Dengan lumpuhnya pengawasan maka korupsi berkembang secara luas dan terbuka. Dan aparat yang dihinggapi korupsi sulit untuk menegakkan wibawanya baik ditingkat Pusat maupun di Daerah. Sebab kerusakan ketiga adalah borosnya aparatur, yang sama sekali tidak mangindahkan pertimbangan pembangunan. Dana dan tenaga trampil yang terbatas dihamburkan untuk keperluan yang tidak menunjang pembangunan. Kemampuan aparatur menggali sumber keuangan negara tidak berkembang, sebaliknya nafsu untuk mengeluarkan keuangan negara baik yang berupa rupiah ataupun devisa yang langka itu tumbuh tak terkendalikan. Dan jelasilah bahwa ketidak mampuan aparatur negara untuk mengelola dana dan kekayaan negara secara bertanggung jawab telah menjerumuskan negara dalam kancah kemerosotan ekonomi yang belum pernah kita alami. Masih banyak lagisebab-sebab dan contoh-contoh kerusakan aparatur negara yang dapat diungkapkan disini. Namun sebagai contoh cukup gambaran dari tiga macam kerusakan yang diderita oleh aparatur negara sebagai akibat dari proses perpolitikan aparatur, lumpuhhnya proses pengawasan dan ketidak mampuan aparatur mengelola dana dan kekayaan negara, sehingga akibatnya masih kita rasakan hingga sekarang. Jika diteliti secara lebih mendalam maka kentaralah bahwa kerusakan aparatur negara sesungguhnya berpangkal pada satu sikap dasar yang menonjol pada rezim Orde Lama, yaitu sikap mengabaikan hakekat pokok Undang-Undang Dasar 1945. 55
Hakekat pokok Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk membentuk Pemerintah yang bertugas melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegakkan negara yang berlandaskan Pancasila. Kentaradah disini bahwa fungsi Pemerintah tidaklah sekedar sebagai pengatur masyarakat, sebagai lazimnya terdapat pada fungsi Pemerintah umumnja disetiap negara, akan tetapi menurut hakekat Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah berfungsi pula sebagai pendorong pembangunan. Sejak berabad-abad Indonesia mengalami penjajahan. Dalam masa penjajahan maka fungsi aparatur penjajah adalah untuk menjamin kelangsungan hidup kekuasaan penjajah, tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat. Aparatur serupa itu berorientasi terutama pada pemeliharaan ketertiban kelangsungan hidup kekuaaan penjajah dan kemudian menjadi sarana bagi pengedukan kekayaan negara bagi manfaat sipenjajah. Undang-Undang Dasar 1945 lahir sebagai manifestasi hasrat Bangsa yang ingin mengadakan koreksi total terhadap keadaan serupa ini. Oleh karena itu maka hasrat pokok dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah menegakkan aparatur negara yang berorientasi terutama pada pembangunan, membimbing dan membina masyarakat berdasarkan Pancasila, disamping melaksanakan fungsi umum Pemerintah memelihara keamanan dan ketertiban umum dan fungsi-fungsi Pemerintahan Umum lainnya. Untuk memungkinkan Pemerintah tidak saja menjalankan fungsi-fungsi umum Pemerintah tetapi lebih-lebih meningkatkan diri untuk mampu pula melakukan fungsi-fungsi pembangunan, maka diperlukan strategi penyempurnaan aparatur yang menyeluruh, mencakup segala segi aparatur dan yang dilakukan secara berencana dan terus menerus. Strategi penyempurnaan yang bersifat menyeluruh itu meliputi penyempurnaan segi-segi intitusionil, segi personalia dan segi management tatakerja. 56
Dengan penyempurnaan segi institusionil dimaksudkan pembinaan aparatur dari sudut organisasi, struktur dan segi kelembagaan. Organisasi Pemerintah disusun dengan menegaskan jalur organisassi garis dan staf, terdiri dari unsur-unsur pimpinan, pembantu pimpinan, unsur pelaksana dan unsur pengawasan. Sasaran pokok dari langkah-langkah penyempurnaan itu adalah untuk mendudukkan lembaga-lembaga aparatur negara sesuai dengan fungsinya, dan menyerasdkan struktur organisasinya sesuai dengan tugas dan beban kerjanya. Pelembagaan fungsi-fungsi dalarn struktur organisasi serupa ini dapat mengurangi bahkan meniadakan hasrat untuk membentuk satuan organisasi bagi setiap permasalahan yang timbul. Dan dengan demikian menghindari pengembangan aparatur kejurusan Seratus Menteri seperti pernah dialami negara kita dibawah rezim Orde Lama. Penyempurnaan segi institusionil tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan penyempurnaan segi personalia, yang bertitik berat pada unsur manusia pelaksana dibalik lembaga aparatur. Didalam hal ini perlu diketengahkan bahwa pembersihan dan penyaringan personalia dari unusur-unsur G-30-S/PKI terus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan pedoman kebijaksanaan yang ada. Tujuan penyempurnaan personalia adalah agar satuan-satuan organisasi lembaga Pemerintah mempunyai jumlah dan kwalitas pegawai yang serasi dengan jenis dan volume pekerjaan yang dipunyainya, dan dapat dikembangkan penghargaan menurut prestasi (merit system) serta peningkatan tingkat dan pangkat pegawai menurut sistim karier. Dalam pembinaan bidang personalia ini maka pelbagai hal, seperti perbaikan gaji, jaminan sosial, pendidikan, latihan, dan lain-lain, perlu dipadukan, agar mendorong pegawai bergairah mencapai prestasi optimal.
57
Disamping itu secara terus menerus ditumbuhkan pula semangat korps pegawai sebagai pengabdi masyarakat tanpa membedakan kelainan faham dan ideologi poliitik. Dalam rangka inilah disusun Korps Pegawai Republik Indonesda (KORPRI) dan dicegah terkotak-kotaknya pegawai negeri dalam kelompok yang berideologi politik agar terbuka kesempatan berkembangnya semangat pengabdian pegawai terhadap semua anggota masyarakat. Sejajar dengam dilangsungkannya penyempurnaan institusionil dan personalia, diperlukan pula penyempurnaan dalam management tatakerja yang diarahkan pada pengembangan aturan kerja yang memnngkinkan hidupnya elan pembangunan. Dikembangkannya aturan kerja adalah penting untuk menghilangkan ketergantungan aparatur pada unsur perorangan. Semakin kompleksnya masalah pembangunan, maka semakin meluas pembagian kerja dan semakin penting pula hubungan dan aturan kerja dikembangkan berdasarkan obyektivitas dan permasalahannya, melepaskan diri dari ,,gaya” pribadi. Sejalan dengan ini semakin menonjollah pula keperluan untuk senantiasa mengusahakan adanya koordinasi, integrasi dan sinkhronisasi dalam langkah gerak usaha seluruh aparatur. Dengan strategi penyempurnaan aparatur yang,mencakup penyempurnaan segi-segi institusionil, segi personalia dan segi management tata kerja diharapkan agar secara bertahap dapat dibina aparatur yang tertib, effisien dan yang dapat diandalkan dalam masa pembangunan ini. Saudara-saudara; Sejak tahun 1966 hingga sekarang hampir tujuh tahun usaha penyempurnaan aparatur dan pembersihan aparatur negara sudah berjalan. Tanpa kita sadari sudah banyak pula yang terjadi. Apabila tujuh tahun yang lampau administrasi negara kita berada dalam kekalutan; (jumlah Menteri hampir seratus, pembagian tugas, wewenang dan kewajiban simpang siur) maka 58
alhamdulillah, aparatur negara kita berhasil keluar dari kemelut situasi masa lampau dan dewasa ini bergerak sesuai dengan azas fungsionalisasi dengan jaminan kelangsungan usaha. Aparatur negara kita sudah mampu berputar terus menerus, sungguhpun kadang-kadang terjadi perobahan pimpinan ataupun personalia. Jumlah Departemen dewasa ini jauh lebih effisien dan masuk akal, sungguhpun harus diakui bahwa daya gunanya masih dapat lebih ditingkatkan. Lembaga-lembaga Negara yang kurang jelas tugas dan kedudukannya dalam hubungan kelembagaan negara seperti Front Nasional, KOTRAR dan sebagainya telah dihapuskan. Pola umum dari susunan aparatur negara sudah terciptakan; kini tinggal terus menyempurnakannya. Dan adalah penting untuk dicatat bahwa aparatur negara tidak lagi dicekam oleh proses perpolitikan yang begitu lama dan tertanam dalam tubuh aparatur kita. Apabila dimasa Orde Lama uisaha Pemeitintah dinilai menurut ukuran perhitungan manfaat politik, maka dewasa ini yang menjadi ukuran adalah manfaat daya guna usaha. Apabila kekayaan alam dimasa Orde Lama diusahakan terutama atas perhitungan politik tanpa meugindahkan ukuran kepentingan masalahnya, maka dewasa ini kekayaan alam digali atas dasar manfaat yang seopitimalnya bagi masyarakat seperti tercermin dalam hasil penelaahan kemanfaatannya. Secara terus-menerus bidang pengawasanpun lebih disempurnakan. Pelbagai lembaga pengawasan sudah tersusun. Serangkaian prosedur pelaksanaan anggaran belanja negara dan bantuan luar negeri telah pula berlaku untuk meningkatkan effisiensi penggunaan dana pembangunan dan mengetatkan pengawasan. Disiplin anggaran berangsur-angsur ditegakkan kembali. Dan berbeda dengan masa dibawah rezim Orde Lama, masyarakat 59
umum dapat mengikuti rencana-rencana pembangunan Pemerintah melalui lembaga perwakilannya. Hal ini tidak berarti bahwa segala sesuatu sudah berjalan lancar, akan tetapi langkah kejurusan keteraturan dan kelancaran dengan pengawasan sudah mulai diambil, sehingga setiap tahun terbuka kemungkinan untuk lebih disempurnakan. Terutama dalam menjalankan fungsi pembangunan dapat dicatat adanya kemajuan yang berarti. Apabila dimasa Orde Lama perhatian aparatur terutama terpusat pada aktivitas politik yang serba ,,mercu suar” dan ditetapkan mendadak dari atas, maka dewasa ini semakin menonjol penglibatan diri Pemerintah dalam tugas-tugas pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Apabila ditahun 1968 anggaran pembangunan Pemerintah mencatat jumlah Rp. 35,5 milyar maka untuk tahun 1972/73 jumlah anggaran pembangunan keseluruhannya adalah Rp. 293,3 milyar lebih, atau lebih dari delapan kali keadaan tahun 1968. Sungguhpun anggaran pembangunan meningkat berlipat ganda dan mencerminkan meningkatnya keterlibatan Pemerintah dalam pembangunan dan meningkatnya volume pekerjaan, adalah menarik bahwa semua ini ditampung oleh satuan aparatur yang tidak mengalami perubahan jumlah pegawai yang terlalu besar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan effektivitas dan prestasi kerja dari aparatur negara. Namun, pemborosan belum seluruhnya berhasil dihilangkan. Begitu pula belum semua pegawai, yang menumpahkan seluruh diri dan waktunya pada tugas pembangunan. Tetapi yang jelas adalah bahwa aparatur negara kita termasuk pegawainya secara berangsur-angsur telah menunjukkan kemajuan dan walaupun lambat tapi pasti semakin mampu memberikan isi pada fungsinya selaku pelaksana dan lembaga pembangunan. 60
Peningkatan produktivitas pegawai negeri kiranya tidak terlepas dari rangkaian ikhtiar yang secara terus menerus berlangsung dibidang personalia, ialah untuk meningkatkan gaji secara bertahap dan usaha meningkatkan pendidikan dan latihan bagi pegawai. Walaupun selama beberapa tahun terakhir ini gaji diusahakan meningkat, namun dibandingkan dengan tingkat gaji disektor swasta maka keadaan gaji pegawai negeri masih perlu disempurnakan. Dalam usaha ini Pemerintah senantiasa memperhitungkan batas kemampuan keuangan negara agar pembiayaan belanja pegawai negeri tidak terlalu memberatkan rakyat pembayar pajak. Kenyataan ini sekaligus juga mengungkapkan keperluan akan pembatasan jumlah pegawai negeri ketingkat yang serasi dengan kemampuan keuangan negara. Hal ini mendorong keperluan untuk meningkatkan kwalitas pegawai dan lebih menyempurnakan komposisi pegawai agar tercapai volume kerja yang lebih banyak dengan jumlah pegawai negeri yang terbatas. Perkembangan selama ini menunjukkan bahwa secara berangsur-angsur komposisi pegawai sipil pusat sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. Apabila ditahun 1969 jumlah pegawai pada golongan gaji IV adalah sebesar 3.613, sedangkan pegawai golongan gaji I ada 281.525 orang, maka pada akhir tahun 1972 jumlah ini menjadi 4.774 bagi golongan IV, dan 243.473 bagi golongan I, suatu perobahan komposisi yang cukup berarti. Lain daripada itu ditingkatkannya syarat penerimaan pegawai, dilangsungkannya secara teratur dan terus menerus usaha pendidikan dan latihan pegawai maka diperkirakan bahwa produktivitas kerja pegawai negeri dapat lebih ditingkatkan. Dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan peranan perusahaan-perusahaan milik negara serta untu melaksana61
kan prinsip demokrasi ekonomi, maka sejak beberapa lama telah berlangsung proses pengalihan status pelbagai perusahaan milik negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN). Mengingat ruang lingkup tugas dan kegiatannya, maka status Pertamina telah ditetapkan melalui Undang-undang, yang intinya adalah disatu fihak menegaskan tugas dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, sedang difihak lain menegaskan pula unsur pengawasan Pemerintah terhadap perusahaan ini. Mengingat posisi keuangan serta kepentingannya bagi masyarakat, maka Perusahaan Negara Pegadaian dan Perusahaan Negara Kereta Api, dirobah statusnya dari Perusahaan Negara jadi Perusahaaan Jawatan. Dengan perobahan status dari PN atau PT Negara menjadi Persero maka perusahaan diharap dapat berkembang secara lebih wajar dengan memperhatikan prinsip-prinsip effisiensi dan prinsip ekonomi. Bagi perusahaan yang berstatus Perusahaan Umum yang umumnya mencakup bidang fasilitas kesejahteraan umum (public utilities), diterapkan usaha penyehatan management, khususnya dibidang keuangan. Perusahaan Umum Listrik Negara dan Perusahaan Umum Telekomunikasi adalah contoh Perum yang diusahakan penyehatan keuangannya dan sekaligus lebih ditingkatkan kemampuan pemberian jasanya kepada masyarakat. Betapapun banyak sudah langkah yang diambil dibidang penyempurnaan perusahaan negara ini namun arus diakui bahwa masih banyak lagi ikhtiar yang harus dilakukan, lebihlebih bila diingat bahwa selama bertahun-tahun dibawah rezim Orde Lama perusahaan-perusahaan ini berkembang tanpa mengindahkan azas effisiensi. 62
Keparahan yang terdapat dalam beberapa perusahaan negara terutama memerlukan waktu yang cukup panjang bagi peningkatan effisiensinya. Dengan semakin meningkatnya kegiatan dan volume kerja pembangunan, maka semakin menonjollah keperluan untuk bekerya secara koordinasi, integrasi dan sinkhronisasi. Rentetan peraturan yang dikeluarkan sejak Oktober 1966 dibidang ekonomi berintikan ikhtiar untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi-keuangan secara menyeluruh, tidak sekedar departemental. Kenyataan bahwa dewasa ini hyper inflasi sudah bisa terkendalikan menunjukkan bahwa koordinasi antara aparatur negara yang bersangkutan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan itu sudah dapat lebih ditingkatkan. Sungguhpun besar kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah sekarang ini, lebih-lebih jika dibandingkan dengan masa lampau, namun Pemerintah tidak menutup mata atas kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dan atas keharusan untuk lebih meningkatkan kemampuan aparatur negara. Menghadapi tantangan pembangunan masa depan, maka Pemerintah sadar sepenuhnya bahwa kemampuan aparatur dan effisiensi kerjanya masih perlu ditingkatkan. Masih banjak pemimpin kantor dan pegawai negeri kita yang bermental priyayi, dan belum melibatkan keseluruhan pribadinya pada usaha pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itulah maka kita tidak boleh jemu-jemu membimbing pegawai negeri dan pemimpin-pemimpin itu untuk menegakkan mental abdi masyarakat. KIS masih harus diefektifkan; komunikasi antar instansi dari atas kebawah dan sebaliknya masih perlu dipercepat. Pengawasan dan pengecekan pelaksanaan tugas harus lebih diperhatikan, terutama yang dilakukan dari dalam instansi sendiri, dari atasannya. Dalam kegiatan itu termasuk pula ketegasan untuk mengambil tindakan segera terhadap mereka yang 63
melakukan kesalahan, yang tidak mengerjakan tugasnya sesuai petunjuk atau kebijaksanaan yang digariskan. Dalam hal ini perasaan ,,ewuh-pekewuh” hendaknya dibuang jauh-jauh. Juga cara-cara penyusunan laporan masih perlu disempurnakan. Yang diperlukan dan bermanfaat adalah laporan yang menyatakan kenyataan dan kebenaran, bukan yang hanya menunjukkan kebaikan atau yang menyenangkan pimpinan. Betapapun lajunya tingkat pembangunan kiIa dewasa ini, namun Pemerintah sadar sepenuhnya bahwa derap pembangunan harus lebih ditingkatkan, lebih-lebih dalam menghadapi tantangan pembangunan dimasa depan ini. Jumlah manusia yang menganggur masih cukup besar. Jumlah anak-anak yang tidak berkesempatan sekolah masih jutaan. Masih puluhan juta rakyat Indonesia yang makan setiap hari dengan nilai gizi yang masih kurang, masih puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup serba kekurang Menyadari hal ini maka sudah wajar apabila keseluruhan aparatur harus mencerminkan sikap keprihatinan dan berusaha keras untuk mensukseskan pembangunan. Belum waktunya kini untuk sudah bersikap boros dan menempuh gaya hidup yang serba mewah. Belum masanya kita aparatur negara bersikap berlebihan. Sudah sepatutnya setiap pelaksana aparatur negara, setiap pegawai negeri dan setiap anggota ABRI, bersikap hidup sederhana dan menyadari bahwa dana pembiayaan untuk gajinya adalah uang pajak hasil keringat rakyat. Dan selagi rakyat kita masih hidup kekurangan, tidaklah sepatutnya pelaksana aparatur negara berbuat semena-mena atas uang rakyat ini. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga agar uang pajak hasil keringat rakyat kita dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat kita. Oleh karena itu maka penghematan, sikap hidup sederhana, dan ketekunan kerja masih perlu lebih ditingkatkan. 64
Masih banyak kekurangan-kekurangari yang dapat diungkapkan disini, namun yang penting adalah agar pegawai-pegawai negeri, anggota-anggota ABRI dan semua petugas aparatur negara senantiasa menyadari bahwa ia adalah abdi masyarakat dan dibiayai oleh uang hasil keringat rakyat, untuk siapa dan kepada siapa ia bekerja. Dengan mendalamnya kesadaran ini saya yakin, bahwa aparatur negara akan dapat menjalankan kewajiban pembangunan dengan tanggung jawab yang lebih besar dan dalam makna yang lebih berarti. Sidang Majelis yang terhormat; Dalam hubungan dengan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara, saya ingin menyinggung secara khusus mengenai Angkatan Bersenjata R.I. Dengan segala kekurangan yang dimilikinya, ABRI jelas telah memegang peranan dan memberikan sumbangsih yang besar selama perjoangan Orde Baru dan dalam pelaksanaan Panca Krida, pelaksanaan Krida demi Krida. Dalam penumpasan pemberontakan G-30-S/PKI dan sisasisanya, ABRI berdiri di barisan yang paling depan. Demikian juga dalam memperjoangkan cita-cita dan keinginan Orde Baru secara konstitusionil dan demokratis, ABRI telah menjadi pelopor dan motornya perjoangan seluruh rakyat. Menyadari sepenuhnya akan dirinya sebagai modal perjoangan bangsa sejak kelahirannya, sebagai kekuatan yang dipercaya untuk melaksanakan fungsi stabilisator dan dinamisator masyarakat, maka ABRI-pun konsekwen dalam melakukan introspeksi dan koreksi kedalam tubuhnya sendiri. Pembersihan terhadap oknum-oknum G-30-S/PKI didalam Angkatan-angkatan/Polri telah dan akan terus dilakukan, oleh
65
karena ABRI tidak terlepas dari incaran pembinaan PKI waktu itu dan penyusupan unsur sisa-sisa G-30-S/PKI dewasa ini. Langkah-langkah mendisiplinir kembali anggota-anggota ABRI sebagai syarat mutlak dalam membina ketertiban tingkah-laku ABRI disegala bidang terus dilakukan dan membawa hasil yang baik. Dalam rangka ini tindakan-tindakan repressif dan korektif telah diadakan seperti larangan membawa senjata apabila tidak bertugas, larangan dan tindakan-tindakan terhadap anggota-anggota ABRI yang melakukan penyelundupan, mengadakan pungutan liar di jalan-jalan, menggunakan angkutan umum tanpa membayar, meng”karya”kan kendaraan dinas yang melanggar peraturan keamanan jalan Ian tindakantindakan penertiban lainnya. Sambil menyiapkan Undang-undang Pokok Pertahanan-Keamanan seperti yang digariskan oleh Ketetapan MPRS No. XXIV, langkah-langkah untuk membina integrasi ABRI dilakukan secara terus menerus dengan segala konsekwensinya, agar ABRI menjadi tetap utuh dan bersatu dan menjadi alat yang benar-benar tangguh, efektif dan effisien. Disamping itu, karena ABRI juga mengerti dan menyadari sepenuhnya akan prioritas usaha Orde. Baru dewasa ini - ialah pembangunan ekonomi maka ABRI dengan penuh pengertian menerima dan berusaha menggunakan secara optimal anggaran belanja pembangunan yang disediakan untuk ABRI, yang jumlahnya setiap tahunnya kurang dari 3% dari keseluruhan anggaran pembangunan. Saudara Pimpinan dan anggota Majelis yang terhormat; Saya kemukakan hal-hal tersebut, bukanlah untuk menyombongkan diri ABRI, tetapi untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat, bahwa ABRI-pun menyadari keadaan keprihatinan dan kesungguh-sungguhan perjoangan Or66
de Baru yang harus sukses, agar tidak lagi terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar tidak lagi terjadi pemberontakan-pemberontakan seperti yang dilakukan oleh G-30-S/PKI. Saya sungguh menyayangkan adanya suara-suara yang kurang memahami keadaan, yang menggambarkan seolah-olah penilaian Pemerintah tentang masih adanya ancaman dari sisasisa G-30-S/PKI dan ancaman subversi lainnya dewasa ini, itu hanya sekedar dalih agar ABRI tetap berkuasa. Suara-suara sumbang demikian itu adalah keliru, sama dengan suara PKI atau terpengaruh oleh PKI. Bagi ABRI, adanya suara-suara yang demikian itu, justru merupakan tantangan untuk lebih membersihkan dan menertibkan dirinya, untuk meningkatkan pengabdiannya kepada perjoangan bangsa. ABRI tidak menghendaki kekuasaan, ABRI hanya ingin agar cita-cita perjaangan bangsa, cita-cita perjoangan kemerdekaan. ialah masyarakat aldil dan makmur berdasarkan Pancasila dapat terlaksana, karena ABRI sejak kelahirannya merasa sudah terikat pada cita-cita perjoangan itu. Dan untuk itu ABRI bersedia untuk memberi pengorbanan yang memang diperlukan, seperti yang dilakukannya dewasa ini. STABILISASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN: Saudara Ketua Majelis yang terhormat; Sekarang akan saya sampaikan masalah stabilisasi ekonomi dan pelaksanaan pembangunan lima tahun, sebagai bagian yang terakhir dari laporan Panca Krida. Sengaja saya letakkan dibagian yang terakhir dari laporan ini, karena saya menganggap bagian ini menyangkut masalah yang terpenting bagi kehidupan bangsa kita dewasa ini dan yang akan datang. 67
Sukses dan tiidaknya kita melaksanakan pembangunan, merupakan ukuran berhasil tidaknya kita mengisi kemerdekaan yang kita rebut dengan penuh penderitaan dan pengorbanan, juga menjadi ukuran utama berhasil tidaknya perjoangan Orde Baru. Stabilitas ekonomi dan pelaksanaan pembangunan saya jadikan satu rangkaian dalam laporan ini; karena memang diantara kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Stabilitas ekonomi bukan saja merupakan landasan bagi suksesnya pelaksanaan REPELITA, tetapi REPELITA itu sendiri juga mempunyai fungsi yang lebih memantapkan stabilitas ekonomi. Dalam penyajian laporan ini, Saudara Ketua, saya tidak akan mengemukakan deretan angka-angka dan data-data kwantitatif dari usaha dan hasil-hasil yang dicapai; laporan yang memuat angka-angka dan data-data yang lengkap serta daftar ikhtiar pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS berikut daftar Undang-undang sebagai pelaksanaan dari Ketetapan-ketetapan MPRS tersebut, saya sertakan sebagai lampiran dari pidato saya ini. Saya hanya ingin mengemukakan masalah-masalah dan kemajuan-kemajuan yang pokok dan strategis, agar kita semua dapat memahami dimana kita sekarang berdiri dan kemana kita akan berjalan, harapan-harapan serta beban-beban apalagi yang dapat dibayangkan dalam menghadapi masa depan. Sidang Majelis yang terhormat; Seperti tadi telah saya katakan, usaha stabilisasi ekonomi dan pembangunan merupakan langkah yang sangat penting untuk memberi isi kepada kemerdekaan nasional, ialah kesejahteraan umum yang maju dan kehidupan bangsa yang cerdas dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Ratussan tahun perjoangan bangsa Indonesia yang penuh penderitaan dan melalui perjalanan yang sangat panjang telah
68
rela dikorbankan untuk cita-cita tadi. Cita-cita itulah yang menjadi kekuatan dan harapan bangsa Indonesca dalam perjoangannya yang berhasil mangadakan kemerdekaan nasional pada tahun 1945. Dua puluh tahun sesudah merdeka, sampai tahun 1965, citacita itu tetap tinggal cita-cita. Tidak tampak tanda-tanda berarti yang memberi harapan bahwa cita-cita tadi segera akan menjadi kenyataan. Beberapa kali harapan timbul dengan dibuatnya rencana-rencana pembangunan, akan tetapi hasilnya tidak juga muncul. Harapan yang tidak kunjung tiba, ditambah dengan penderitaan yang makin berat dari tahun-ketahun lambat laun menimbulkan kelesuan, sikap acuh tak acuh dan keputus-asaan yang makin besar. Penderitaan makin berat ditambah dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberontakan G-30-S/PKI. Lahirnya Orde Baru setelah berhasil menumpas pemberontakan G-30-S/PKI itu, memberikan harapan dan semangat baru. Tidaklah mengherankan, setelah pemberontakan itu tertumpas, penanggulangan kemerosotan ekonomi yang sekaligus harus memungkinkan pembangunan besar-besaran dimasa depan telah diletakkan pada tempat yang utama dalam keseluruhan skala prioritas nasional. Putusan ini diamanatkan oleh rakyat sendiri melalui wakil-wakilnya dalam Sidang Umum ke-IV MPRS. Pembangunan besar-besaran hanyalah mungkin apabila ada landasan yang kuat untuk itu, ialah ekonomi yang stabil dan kemampuan berproduksi - disamping syarat-syarat non ekonomis -. Tetapi prasyarat yang minimum itupun tidak kita punyai waktu itu. Yang kita warisi adalah puing-puing ekonomi. Dan dibawah reruntuhan ekonomi itu penderitaan rakyat sa-
69
ngat berat. Kebutuhan yang sangat pokokpun seperti pangan dan sandang sangat sulit didapat; apabila ada harus dibayar dengan harga yang tinggi. Keruntuhan ekonomi yang terpokok berasal dari sikap dasar pimpinan negara waktu itu yang menjadikan politik sebagai “panglima” dari segala pikiran, arah dan kegiatan bangsa dan negara. Dengan sendirinya urusan ekonomi dan pembangunan terdesak kebelakang. Ajaran ,,revolusi yang belum selesai” menganggap hukum-hukum ekonomi yang rasionil, effisiensi dan sikap yang realistis sebagai penghambat yang harus dibuang jauh-jauh. Sikap ,,nasionaligme” yang ekstrim melahirkan kebencian terhadap segala sesuatu yang berasal dari luar, terutama dari barat. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan lebih didorong oleh emosi dari pada perhitungan akal sehat. Isolasi diri makin menyempit dan rantai-rantai hubungan perdagangan luar negeri makin banyak terputus. Keadaan keuangan negara sangat parah karena pembangunan lebih diutamakan kepada proyek-proyek politik dan proyek-proyek mercu suar daripada proyek-proyek yang secara ekonomis dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan sendirinya proyek-proyek yang demikian tidak dapat menghasilkan apa-apa untuk negara, dan tidak mendatangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Akibatnya pengeluaran senantiasa lebih besar dari pada penerimaan Negara yang riil. Defisit anggaran yang makin bertambah besar dari tahun ke tahun dianggap dapat diatasi dengan mencetak uang terus menerus. Keuangan negara yang parah mengakibatkan terbengkalainya pembangunan dan pemeliharaan prasarana. Jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, lapangan terbang, sistim irigasi, pertambangan, listrik, perkebunan, pabrik-pabrik bertambah tua dan makin rusak. Keadaan yang demikian bukan saja tidak memungkinkan kenaikan produksi, malahan bertambah merosot. Kesulitan-kesulitan pembangunan dan kekalutan ekonomi yang dihadapi melahirkan konsepsi ekonomi terpimpin, yang 70
mencapai puncaknya menjadi sikap ekonomi serba negara (ctatisme) yang kelewat batas. Diabaikannya effisiensi dan ditambah dengan salah urus yang terang mendatangkan kerugian terus-menerus kepada perusahaan-perusahaan negara ditutup dengan subsidi dan monopoli. Timbullah kekacauan perkembangan harga yang tidak serasi dan tidak sepadan dengan ongkos produksi. Aparatur negara dan aparatur perekonomian negara yang seharusnya memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan mendatangkan keuntungan pada negara berobah menjadi beban negara yang berat, yang akhirnya menjadi beban masyarakat juga. Seluruh hasil akhir keadaan itu sudah jelas. Ialah kemerosotan ekonomi yang dibarengi dengan hyper inflasi. Haruslah segera diambil langkah-langkah penyelamatan agar keadaan tidak bertambah lebih parah lagi. Bertolak dari kenyataan-kenyataan yang dihadapi, maka Kabinet Ampera melancarkan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi sebagai program jangka pendek. Hakekat program stabilisasi adalah membendung inflasi; sedasigkan program rehabilitasi bertujuan untak memulihkan kemampuan berproduksi. Dengan terus-menerus menserasikan langkah-langkah mewujudkan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, ditetapkanlah sasaran-sasaran pokok yang diprioritaskan ialah : pengendalian inflasi, penyediaan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan penyediaan kebutuhan sandang. Strategi dan sasaran yang ingin dicapai meliputi tiga hal pokok yang dikembangkan dan dilaksanakan secara serasi dan dinamis.
71
Yang pertama adalah penertiban dan penyehatan keuangan negara yang serba kalut. Segala kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi yang ganas harus dibendung langsung pada sumbernya, ialah defisit anggaran. Ini mengharuskan dilaksanakannya secara konsekwen anggaran berimbang, yang dibarengi dengan cara-cara pengurusan yang tepat dan penggunaan keuangan negara yang benar-benar perlu. Secara drastis dilakukan penghexnatan pada semua sektor kegiatan pemerintahan ; seperti dihentikannya pembelian peralatan baru yang tidak mutlak diperlukan, pembelian mobil-mobil dinas, pembangunan gedung kantor, pengketatan perjalanan dinas didalam dan keluar negeri dan sebagainya. Proyek-proyek pembangunan yang tidak akononus dihentikan. Sektor pengeluaran diberi arah yang lebih tepat untuk memperlancar proses rehabilitasi dan produksi ; sedangkan pada sektor penerimaan mulai diletakkan dasar-dasar pembebanan yang lebih adil dari sumber-sumber penerimaan. Pokok yang kedua adalah penggarapan urusan moneter dan dunia perbankan. Pemberian kredit yang tidak terarah dan tanpa pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang juga menjadi sumber inflasi pada masa sebelumnya dihentikan sama sekali dan diarahkan secara selektif pada usaha-usaha yang produktif. Sesuai dengan prioritas tahap ini kredit diutamakan pada sektor-sektor pangan, ekspor, prasarana dan industri. Dalaan pada itu beban yang telah berat pada neraca pembayaran perlu dikurangi dengan maksud untuk memberi ruang gerak yang lebih leluasa dalam penggunaan devisa yang waktu itu hampir dalam keadaan kosong. Untuk ini usaha peningkatan ekspor terus didorong dengan menyederhanakan prosedur ekspor, meniadakan atau mengurangi beban-beban dan ongkos-ongkos yang tidak perlu, yang 72
'72
memberatkan para eksportir; penyesuaian kurs valuta asing dengan rupiah dan sebagainya. Strategi dan pokok sasaran yang ketiga adalah memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sesungguhnya haluan ekonomi baru yang digariskan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII memberi arah pelurusan kembali pelaksanaan demokrasi ekonomi, ialah pemberian tempat dan peranan yang wajar dan serasi pada sektor-sektor Pemerintah maupun masyarakat. Tidaklah perlu dan malahan tidak mungkin Pemerintah menangani sendiri seluruh kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka-ragam jenisnya itu. Peranan Pemerintah dititik beratkan pada pemberian arah dan penciptaan suasana, yang memungkinkan mobilisasi potensi dan kreativitas masyarakat dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi dan kekuatan pasar. Dalam rangka inilah maka kepada masyarakat diberi kesempatan yang luas dan menarik untuk menabung uangnya di Bank, agar tidak digunakan untuk usaha spekulasi. Dalam dunia perdagangan dan usaha dirangsang untuk bangkit kembali dengan penselarasan tarif dan harga secara rasionil dan bertahap. Rangsangan kepada peningkatan produksi dan perkembangan industri oleh masyarakat diwujudkan dalam berbagai fasilitas penanaman modal dalam negeri. Mobilisasi dana-dana dari luar negeri, pengalihan teknologi dan ketrampilan diberi saluran melalui penanaman modal asing, y ang juga diberikan jaminan-jaminan yang menarik. Penguasaan dan penanganan sendiri oleh Pemerintah dibatasi pada sektor-sektor yang strategis, yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dau yang tidak menarik bagi kegiatan masyarakat, seperti rehabilitasi prasarana, pemberian pendi73
dikan, bimbingan dan penyuluhan tehnik-tehnik baru kepada rakyat petani dan lain-lain. Pelaksanaan yang konsekwen dari tindakan-tindakan itu telah menunjukkan hasil-hasil yang memuaskan, tetapi bukannya dengan mudah, bukannya tampa gejolak tantangan dan reaksi, terutama dari fihak-fihak yang merasa dirugikan atau kehilangan sumber mata pencahariannya, ialah mereka yang biasa berusaha berdasarkan spekulasi ; lisensi dan proteksi yang tidak produktif. Dalam menilai keadaan ekonomi, yang penting adalah melihat arah perkembangannya, bukan hanya pada keadaan pada sesuatu saat. Gejala kemajuan itu dapat dilihat pada keadaan harga-harga pangan, sandang dan valuta asing yang dapat terkendali ; tingkat inflasi yang terus nienurun dari tahun ketahun. Sarana untuk meningkatkan produksi dalam negeri mulai ada dan meningkat, terutama untuk pangan dan sandang. Prasarana untuk menunjang produksi telah banyak diperbaiki. Disamping itu, hasil-hasil ekonomi itu juga mendorong memantapkan keadaan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum, yang juga menjadi makin baik. Ketetapan hati, kemauan bekerja dan kesadaran memberi pengorbanan untuk memperbaiki nasib sendiri merupakan kunci jawaban terhadap berhasilnya rencana-rencana dan tujuan yang ingin kita capai. Sejalan dengan tujuan-tujuan ekonomi, maka berobahnya sikap masyarakat akan menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan masa selanjutnya. Dan perobahan itu memang telah terjadi kelesuan berganti dengan kegairahan, acuh tak acuh berobah menjadi rasa tanggung jawab, keputusasaan berobah menjadi kepercayaan pada diri sendiri.
74
Gabungan antara hasil-hasil ekonomi dan sikap masyarakat tadi telah memungkinkan kita melaksanakan REPELITA yang pertama pada awal tahun 1969, satu tahun setelah keluarnya Ketetapan MPRS No. XLI. Saudara Ketua yang terhormat; Alangkah baiknya sekiranya pola umum REPELITA yang pertama dapat ditetapkan oleh Majelis. Akan tetapi Sidang Umum ke-V MPRS ternyata belum dapat mengambil putusanputusan yang penting, antara lain mengenai penentuan pola umum itu. Adalah putusan yang bijaksana bahwa dengan Ketetapan No. XLI, Majelis menugaskan kepada Kabinet Pembangunan untuk menyusun dan melaksanakan REPELITA. Ini berarti pemberian mandat kepada Presiden untuk melaksanakan tugas tersebut. Disadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan Haluan Negara yang tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XLI itu adalah sangat berat dan tidak rnungkin dilaksanakan tanpa partisipasi dari masyarakat. Karena itu dalam menyusun REPELITA Pertama itu, disamping digunakan sebagai landasan seluruh hasil-hasil Sidang Umum ke-IV, Sidang Istimewa dan Sidang Umum ke-V MPRS khususnya Ketetapan MPRS No. XXIII, juga diperhatikan perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan dalam masyarakat, pendapat dari kalangan cendekiawan dan universitas, hasrat dari daerah-daerah, pandangan-pandangan dari kalangan swasta dan sebagainya. Tentu saja tidak semua keinginan dapat dipenuhi dan tidak semua harapan dapat dikabulkan. Namun demikian, telah diusahakan agar rencana pembangunan itu mencerminkan ke-
75
inginan dan harapan lapisan terbesar masyarakat. Dari sinilah bersumber dukungan masyarakat yang akan menjadi kekuatan penting bergeraknya pembangunan nanti. Bentuk hukum REPELITA dituangkan dalam Keputusan Presiden; sedangkan pelaksanaan tahunannya dituangkan kedalam Undang-undang APBN. Dengan demikian, REPELITA sesungguhnya mempunyai landasan konstitusionil yang cukup kuat. Sidang Majelis yang terhormat; Pembangunan nasib.
adalah
usaha
Kita ingin merobah masa zaman baru yang lebih baik.
yang lampau
sadar yang
untuk
merobah
buruk
menjadi
Kita ingin melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan dan kemiskinan, agar dapat mencapai kemajuan, kesejahteraan dan keadilan. Kita ingin mewariskan masa depan yang lebih baik kepada anak cucu kita dari apa yang kita alami sekarang. Sesuai dengan cita-cita bangsa yang telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar; ialah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka tujuan pembangunan tidak hanya kemajuan ekonomi, akan tetapi juga arti kemajuan bagi martabat manusia. Didalamnya merigandung arti bahwa kemajuan lahiri dan kepuasan rokhani menjadi tujuan kembar dari pembangunan nasional kita yang berdasarkan Pancasila. Tetapi pembangunan ekonomi jelas merupakan prasarat yang mutlak. Tanpa pembangunan ekonomi tidak mungkin kita berbicara mengenai keadilan sosial dan perbadkan mutu kehidupan. 76
Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang pesat saja juga belum merupakan jaminan bagi keadilan sosial. Karena itu dalam usaha memajukan ekonomi juga telah harus dimulai langkah-langkah untuk meletakkan dasar bagi keadilan; adil dalam memikul beban pembangunan dan adil dalam menikmati hasil pembangunan. Usaha ini menonjolkan dua segi. Pertama, pembangunan harus berarti peningkatan hidup rakyat banyak; dan yang kedua, pembangunan harus merata keseluruh pelosok tanah air. Dalam arti ini telah terkandung keharusan pembangunan daerah sampai kedesa-desa. Pembangunan yang demikian berarti sekaligus memperluas lapisan masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan dan memperkuat solidaritas sosial. Kedua-duanya merupakan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang masih besar. Arah itu pula yang ditempuh dalam melaksanakan REPELITA sekarang ini. Tetapi melaksanakan pembangunan ekonomi tidaklah hanya merumuskan cita-cita. Pembangunan ekonomi adalah usaha merobah kenyataan. Ini mengharuskan sikap realistis tanpa kehilangan idealisme. Kenyataan yang kita hadapi adalah terbatasnya modal dan ketrampilan untuk menggali dan mengolah kekayaan alam. Keadaan serba terbatas mengharuskan pilihan prioritas yang tepat. Dalam keadaan yang serba terbatas itu teranglah bahwa tidak segala macam kebutuhan dapat kita penuhi dengan serentak. Hasil pembangunanpun tidak akan segera terasa. Apa yang kita kerjakan hari ini baru akan kita petik buahnya dihari kemudian. Ini berarti pembangunan harus dilaksanakan bertahaptahap; tahap yang satu harus merupakan kemajuan dari tahap sebelumnya, tahap yang satu harus menjadi landasan bagi tahap berikutnya. Disinilah arti penting dari perencanaan pembangunan. 77
Dengan memiliki rencana pembangunan yang realistis kita menetapkan sendiri kemana kita akan menuju. Kita akan mengetahui dengan jelas apa.yang dapat kata capai dihari esok. Apa harapan-harapan kita dimasa datang. Kita juga harus sadar apa yang belum dapat kita harapkan dengan segera. Karena pembangunan adalah untuk memperbaiki nasib sendiri, maka adalah adil dan sewajarmya apabila kita sendirilah yang pada akhirnya harus mampu memikul beban pembangunan. Untuk itu haruslah ada usaha untuk mengarahkan segala sumber-sumber dana dari dalam negeri sendiri. Disini juga menyangkut perlunya perombakan sikap mental, menjadi siliap mental pembangunan: ingin maju, kerja keras, sikap menahan diri mengurangi keperluan kosumsi yang tidak penting, harus mau menabung dan harus rela membayar pajak dan sebagainya. Kita juga tidak menutup diri pada kemungkinan bantuan dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain serta masuknya modal dariluar untuk pelancaran pembangunan. Penggunaan bantuan luar negeri dengan memperhatikan kemampuan membayar kembali perlu dimanfaatkan untuk mempei cepat jalannya pembangunan. Bertolak dari pokok-pokok fikiran tadi, REPELITA disusun secara realistis dan yang secara tehnis mungkin dilaksanakan. Sasaran-sasarannya ditujukan pada apa yang paling dibutuhkan oleh rakyat banyak, apa yang mungkin kita lakukan berdasarkan kemampuan yang ada dan pilihan prioritas itu harus dapat menggerakkan pembangunan lebih meluas. Sasaran REPELITA pertama sederhana; ialah: pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rokhani. Tujuannya adalah memperbaiki taraf hidup rakyat banyak dan sekaligus menetakkan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap berikutnya. 78
Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang pertanian dan industri yang mendukung perbainian. Ini berarti bahwa bidang-bidang pertanian dalam arti luas, industri dan prasarana mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ini. Disamping itu bidang-bidang pertambangan, pariwisata juga diutamakan sebagai sumber penerimaan devisa. Dalam pada itu pengerahan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun dari luar harus terus diusahakan, baik melalui sektor negara guna pembiayaan proyek-proyek Pemerintah, maupun sektor swasta dalam rangka penanaman modal. Sidang Majelis yang terhormat; Sekarang, pelaksanaan REPELITA telah berjalan empat tahun; dapatlah diadakan penilaian atas hasil-hasil yang dicapai. Seperti tadi telah sayia katakan, pada kesempatan ini saya tidak akan menyebutkan pelaksanaan pembangunan proyek satu persatu, lengkap dengan keterangan dan data-datanya. Yang perlu adalah menunjukkan masalah-masalah pokok atau intinya yang dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas apakah sebenarnya yang telah dicapai selama empat tahun itu. Kemajuan atau hasil yang pertama-tama dapat dikemukakan, adalah adanya kenaikan produksi dan jasa disegala bidang; sedangkan stabiilitas ekonomi tetap terpelihara. Kenaikan produksi meliputi segala bidang: pertanian (arti luas), industri, pertambangan, dan prasarana seperti bendungan dan irigasi, perhubungan, listrik dan lain-lain. Menurut perkiraan, maka. produksi nasional kita naik 7% setiap tahun, suatu prestasi yang cukup berarti. Kenaikan produksi ini berarti meningkatnya kesejahteraan penduduk, karena dengan kenaikan produksi itu rakyat lebih mudah mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dengan har79
ga yang relatif stabil; tetapi lebih dari itu, meningkatnya produksi didalam negeri dalam jenis dan mutu, makin merangsang dan menambah kepercayaan bangsa kita, bahwa kita mampu untuk mencapai kemajuan dan akan berusaha untuk makin maju lagi mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain. Kemantapan inflasi, bukan saja terlihat dari terus menurunnya angka laju inflasi dari tahun 1966 sampai dengan 1971 dari 650% menjadi kurang dari 2 1/2%, tetapi juga telah memberikan daya tahan yang cukup untuk menghadapi gejolak-gejolak ekonomi dunia, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga tidak banyak mempengaruhi keadaan ekonomi nasional. Kemampuan kita untuk mengendalikan dalam waktu singkat kenaikan laju inflasi pada akhir tahun yang lalu yang diakibatkan oleh naiknya harga beras, juga menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi kita cukup mantap. Kemajuan atau hasil yang lain adalah naiknya pendapatan dan kemampuan rakyat. Masalah ini menyangkut meratanya pembagian pendapatan nasional kita itu. Kenaikan produksi beras dari 10 juta ton ditahun 1968 menjadi disekitar 12,8 juta ton pada akhir 1971, umpamanya, jelas meningkatkan pendapatan petani, sebagian besar rakyat kita; para petanilah yang mengerjakan produksi, yang menerima kredit Bimas dan yang dapat menjual padinya dengan harga yang dilindungi ("floor price"), Demikian pula kenaikan produksi dibidang perkebunan, industri, pertambangan juga menaikkan pendapatan para karyawannya. Adanya proyek-proyek besar dibidang prasarana, proyek-proyek Daerah Kabupaten dan Desa diseluruh Indonesia memerlukan banyak tenaga kerja, yang berarti rakyat banyak menerima pekerjaan dan pendapatan. Kemampuan negara meningkatkan penerimaannya juga memungkinkan pemberian kenaikan gaji kepada pegawai negeri, ABRI dan pensiunan tiap-tiap tahun, yang berarti ada peningkatan pendapatan mereka. 80
Kenaikan pendapatan itu, sedikit banyak juga menaikkan kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhannya dan kemampuan untuk lebih giat berpartisipasi dalam usaha pembangunan. Ini dapat dilihat dari bertambahnya jumdah tabungan masyarakat dibank-bank dan meningkatnya jumlah penabungnya. Meningkatnya kemampuan masyarakat juga tampak dari makin besarnya penanaman modal oleh pengusaha-pengusaha nasional, yang jumlahnya dan besarnya modal melebihi penanaman madal asing. Juga banyaknya pengusaha-pengusaha nasional yang menjadi ,,partner” dengan pengusaha asing dalam penanaman modal asing, menunjukkan adanya kemampuan dari usahawan nasional tersebut. Kemajuan ketiga yang dapat dikemukakan adalah meningkatnya kemampuan negara dalam menghimpun dana-dana dari dalam negeri dan meningkatnya tabungan Pemerintah, ialah biaya yang disediakan untuk proyek-proyek pembangunan. Meskipun Pemerintah berpegang teguh pada kebijaksanaan anggaran berimbang sebagai salah satu syarat untuk pengendalian inflasi; tetapi hal ini tidak boleh menjadi, penghambat pembangunan. Oleh karena itu penerimaan negara harus meningkat, terutama yang bersumber dari pajak-pajak, cukai dan lain-lain; dari penerimaan negara itu sebagian harus disediakan untuk pembiayaan pembangunan. Selama pelaksanaan pembangunan ini penerimaan negara dari sumber-sumber dalam negeri memang terus meningkat, sedangkan tabungan Pemerintah selalu naik pula setiap tahunnya. Kenaikan penerimaan negara itu sebagiian disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak-pajak, dan sebagian lagi karena kemampuan aparatur pemungut penerimaan negara juga meningkat, meskipun belum sepenuhnya efektif dan effisien. Untuk tahun-tahun yang akan datang kemampuan menaikkan penerimaan negara dan tabungan Pemerintah itu masih harus terus diusahakan, karena kita ingin meningkatkan lagi pelaksanaan pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. 81
Kemajuan atau hasil lain lagi yang dapat dikemukakan.adalah meningkatnya kegairahan rakyat untuk melaksanakan pembangunan serta makin terbukanya cara berpikir yang maju dikalangan rakyat. Apabila dahulu para petugas pertanian harus bekerja keras untuk meyakinkan petani agar mau menggunakan pupuk, obatobatan dan cara-cara menanam yang tehnis, sekarang ini para petani merasa kecewa apabila mereka pada waktunya menanam padi, pupuknya belum tersedia. Apabila dahulu para petani enggan berhubungan dengan bank untuk meminta kredit untuk dapat mengolah sawahnya, sekarang ini mereka mengeluh apabila kredit Bimas tidak datang di Unit desa pada waktu yang telah ditentukan. Demikian pula dalam rangka melaksanakan keluarga berencana, ternyata jumlah acceptor yang terbesar adalah berasal dari desa-desa. Ini juga menunjukkan bahwa Pak Tani dan Bu Tani telah menyadari kebutuhan pelaksanaan keluarga berencana, mempraktekkan hasil teknologi baru dalam mengejar kebahagiaan hidup. Didesa-desa sekarang ini telah banyak menderu-deru mesinmesin "hudler", menggantikan berdentangnya lesung dan alu penumbuk padi. Juga sepeda motor dan transistor telah bukan merupakan barang yang langka didesa-desa. Itu sekedar beberapa contoh saja. Ini semua jelas merupakan suatu kemajuan bagi rakyat tani kita didesa-desa, yang masih serba sederhana kehidupannya itu, yang harus kita pupuk dan kita arahkan kepada usahausaha yang produktif. Hal lain yang perlu kita catat sebagai kemajuan adalah bahwa kepercayaan luar negeri kepada Indonesia lebih besar dari lima-enam tahun yang lalu. 82
Meningkatnya jumlah bantuan dalam rangka IGGI setiap tahunnya, tercapainya persetujuan Paris, tentang pembayaran kembali hutang-hutang warisan Orde Lama, rnengalirnya modal dari luar dalam rangka penanaman modal asing, bertambahnya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, tidak mungkin terjadi, tanpa kepercayaan negara-negara itu kepada Indonesia, kepercayaan atas kemampuan kita dalam mengusahakan hari depan yang lebih baik, atas kemampuan kita dalam menciptakan suasana yang aman dan stabil, kemampuan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban atau peranannya dilingkungan kehidupan internasional. Kepercayaan luar negeri memang diperlukan untuk menggalang kerjasama yang saling menguntungkan guna memperlancar pelaksanaan pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Saudara Ketua; Itulah inti hasil-hasil yang kita capai dalam empat tahun pelaksanaan REPELITA yang pertama ini. Kemajuan-kemajuan atau hasil hasil itu masih harus kita tambah dengan kemajuan-kemajuan yang dapat kita capai yang tidak menyangkut bidang ekonomi, seperti mantapnya stabilitas politik, mantapnya keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya yang telah saya uraikan dibagian-bagian yang lain. Memang hasil-hasil dalam bidang ekonomi mempunyai pengaruh timbal balik dengan hasil-hasil dalam bidang-bidang non ekonomi, saling memperkuat satu sama lain. Khusus dalam bidang kesejahteraan rakyat, Pemerintah hanya dapat menyediakan biaya dan fasilitas yaimg belum me menuhi kebutuhan; belum dapat memenuhi kebutuhan akan gedung-gedung sekolah, rumah-rumah sakit, tempat-tempat ibadah, panti-panti asuhan dan sebagainya. 83
Tetapi, meskipun belum mencukupi, jumlah-jumlah gedung sekolah, rumah-rumah sakit, gedung-gedung olahraga jelas bertambah, demikian pula perbaikan dan pembangunan tempat-tempat ibadah agama juga banyak dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini, diseluruh Indonesia. Ini semua adalah dalam rangka kemampuan kita dan sesuai dengan skala prioritas nasional yang kita tetapkan bersama. Kita tentu belum puas dengan hasil-hasil itu, terlebih-lebih karena kita menginginkan keadaan yang lebih baik dari yang kita capai sampai sekarang. Kita menginginkan agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan, kita ingin agar semua orang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, kita ingin setiap keluarga memiliki rumah walaupun sederhana dengan lampu listrik dan air yang bersih, mendapatkan perawatan kesehatan yang wajar dan lain-lain. Ya, itulah keinginan kita semua, cita-cita kita semua, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Namun itu adalah diluar kemampuan kita semua, apabila itu dikehendaki telah tercapai sekarang, hanya empat tahun setelah melaksanakan pembangunan, yang dimulai dari warisan keadaan sosial ekonomi yang sangat parah seperti saya gambarkan tadi. Untuk sampai pada landasan masyarakat adil dan makmur, kita masih harus melaksanakan transmigrasi secara besarbesaran, masih harus membangun industri-industri yang mampu mengolah bahan baku, membuat barang jadi, menghasilkan mesin-mesin sendiri, masih harus membangun bendunganbendungan dan irigasi, pusat tenaga listrik, mendirikan sejumlah sekolah-sekolah dan rumah sakit, mampu membuat rumah murah dan sebagainya.
84
Dengan REPELITA yang pertama ini kita baru mulai dengan pelaksanaan pembangunan yang sungguh-sungguh, dan cukup tampak hasil-hasilnya. Setidak-tidaknya keadaan sekarang ini cukup membesarkan hati, dan dapat dijadikan landasan untuk dilanjutkan dengan REPELITA REPELITA berikutnya, yang lebih meningkat dan lebih gegap-gempita, tetapi juga memerlukan lebih banyak biaya, yang harus kita usahakan bersama. PENUTUP Sidang Majelis yang terhormat ; Sampailah saya sekarang pada akhir laporan pertanggungan jawab ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, penilaian terhadap pelaksanaan, tugas yang dipercayakan kepada saya untuk melaksanakan Haluan Negara itu sepenuhnya saya se rahkan kepada Majelis. Adalah kewajiban Presiden yang utama untuk menjunjung tinggi, menghormati dengan khidmat dan menjalankan secara Iurus ketentuan Undang-Undang Dasar. Saya telah mengucapkan sumpah dengan semangat yang demikian ketika menerima tugas menjadi Presiden Republik Indonesia dari Majelis. Dengan semangat yang sama kewajiban itu tetap saya junjung tinggi pada saat-saat berakhirnya tugas saya sekarang ini. Yang ingin saya kemukakan, bahwa saya telah berusaha de ngan segala kemungkinan dan kemampuan yang ada pada saya untuk melaksanakan Haluan Negara yang telah digariskan oleh Majelis. Kemajuan-kemajuan dan hasil-hasil yang tercapai selama Orde Baru ini adalah terutama berkat kemauan dan usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh rakyat Indonesia. Segala kekurangan dan kegagalannya terutama terletak pada keterbatasan kemampuan saya dalam melaksanakannya. 85
Adalah harapan saya bahwa kemajuan-kemajuan yang telah tercapai dapat memperlancar peningkatan pembangunan dimasa depan dan segala kekurangan yang masih ada dapat juga segera disingkirkan, siapapun yang akan ditetapkan oleh Majelis untuk melaksanakan tugas Kepresidenan nanti. Kepada pembangunan itulah kita semua telah mengikatkan diri dan melibatkan diri seutuh-utuhnya dalam segala suka dan dukanya, dalam segala tanggung jawab dan resikonya, dalam segala beban dan nikmatnya. Saya memanjatkan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam merintis jalamnya pembangunan itu, saya diberi kepercayaan dan kehormatan oleh rakyat Indonesia untuk memimpinnya. Kepercayaan dan kehormatan itulah yang telah memberi kekuatan lahir dan bathin bagi saya dalam melaksanakan tugas. Kepada mereka yang telah memberi nasehat, petunjuk dan dorongan saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena dengan itu, saya merasa tidak berjalan seorang diri. Kepada mereka yang telah mengeritik, saya juga mengucapkan terima kasih, karena dengan itu merasa diawasi dan mendapat cambukan untuk bekerja lebih keras. Semoga Tuhan, Yang Maha Esa selalu melindungi dan membimbing kita semua. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 12 Maret 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal TNI.
86
