PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN

PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DI DEPAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 11 MARET 1978

(PIDATO DAN LAMPIRAN)

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

Presiden Republik Indonesia Soeharto

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat; Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Yang terhormat; Para Duta Besar Wakil Negara-negara sahabat yang mulia; Hadirin yang terhormat; Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Mahaesa, bahwa berkat rahmat-Nya kita sekarang ini dapat menyelenggarakan Sidang Umum MPR -sidang lembaga pemegang kedaulatan Rakyat-- untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionilnya yang akan menentukan perjalanan Bangsa dan Negara untuk lima tahun mendatang dan dalam jangka waktu selanjutnya. Dalam kesempatan yang khidmat dan maha penting ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diherikan oleli Majelis yang terhormat ini kepada saya untuk berbicara di depan Sidang yang mulia ini dalarn rangka menyampaikan pertanggungjawaban saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai Presiden/Mandataris MPR. Sebagai Presiden/Mandataris MPR, sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945 saya harus melaksanakan haluan negara yang

5

ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan yang digariskan oleh MPR. Dan berdasarkan semangat Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/ 1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara, maka Presiden/Mandataris MPR pada akhir masa jabatannya memberikan pertangguni,gjawaban pelaksanaan haluan negara itu. Karenanya saya-menganggap adalahu suatu kewajiban konstitusionil bagi Presiden/Mandataris MPR untuk memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya. Adalah merupakan kebiasaan yang baik, apabila setiap petugas, setiap pejabat -terlebih-lebih sebagai Presiden/Mandataris-- selalu memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, pada saat ia akan mengakhiri masa jabatannya. Sepanjang sejarah Republik Indonesia ini, maka penyampaian pertanggungjawaban Presiden/Mandataris semacam ini, barulah terjadi dua kali, yaitu pada tahun 1973 dan sekarang ini baru dalam masa Orde Baru ini Saya mengharapkan agar praktek kenegaraan yang baik ini dapat dijadikan tradisi konstitusionil; setiap Presiden/Mandataris MPR pada setiap akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandatnya pada Sidang Umum MPR. Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris itu juga akan merupakan tambahan bahan yang penting bagi Sidang Umum MPR dalam rangka penyusunan Garisgaris Besar Haluan Negara yang akan diputuskan oleh Majelis dalam sidangnya itu. Sidang Majelis yang terhormat; Lima, tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 Maret 1973, saya telah diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika saya menyatakan sumpah didepan Sidang MPR waktu itu, dengan menyebut Demi Allah, saya menyatakan akan memenuhi kewajiban Presiden RepubIik lndoriesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta barbakti kepada Nusa dan Bangsa.

6

Penjelasan Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis, dan berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis. Dalam hubungan yang terakhir ini maka saya ingin pertamatama menyebut Ketetapan MPR No. X Tahun 1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan- Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan tugas pembangunan, yang secara jelas menugasi kepada Presiden untuk,dalam waktu 5 tahun: 1. melanjutkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan rnenyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun 11 dalam rangka Garis-garis Besar Haluan Negara; 2. terus menertibkan dan mendaya-gunakan aparatur negara di segala bidang dan tingkatan; 3. menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila; 4. melaksanakan politik Luar Negeri yang bebas aktif-dengan orientasi pada kepentingan nasional. Selanjutnya telah pula ditetapkan oleh MPR Ketetapan MPR No. IV/MPR/73 tentang Garis-g4ris Besar Haluan. Negara, yang harus dijadikan pedoman pokok dan dilaksanakan oleh Presiden/ Mandataris dalam rangka melaksanakan ketentuan ad. a dari Ketetapan MPR No. X/MPR/73. Dan untuk itulah telah disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua yang merupakan rencana pembangunan untuk rneneapai sasaran-sasaran pembangunan di berbagai bidang dalam tahun 1974-1979. Dewasa ini kita telah melaksanakan sampai dengan tahun ke-4. Sedangkan untuk tahun yang terakhir sudah selesai disiapkan rencana kerjanya dalam bentuk APBN 1978/'79. Dengan demikian Pemerintah yang baru nanti dibawah pirnpinan Presiden, yang baru dipilih oleh Sidang Umum MPR yang terhorniat ini akan melaksanakan rencana tahun terakhir REPELITA 11, serta menyiapkan REPELITA ke-III sebagai pelaksanaan dari GBHN yang akan ditetapkan oleh Sidang Umum MPR ini. 7

Selanjutnya Ketetapan MPR No. VIII tahun 1973 menetapkan tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya akhir tahun 1977, telah dilaksanakan sebaik-baiknya pada bulan Mei 1977. Semua yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan-ketetapan MPR itulah yang saya laksanakan selama 5 tahun masa kepresidenan saya, Dan pelaksanaan tugas itulah yang hari ini saya laporkan sebagai pertanggungjawaban. kepada Majelis yang terhormat. Khususnya pelaksanaan dan hasil-hasil dari pelaksanaan REPELITA II, meskipun sampai sekarang baru sampai pada tahun ke-4, I tetapi seperti yang saya katakan tadi rencana kerjanya untuk tahun terakhir telah rampung berupa APBN 1978/'79, maka telah dapat diperkirakan hasil-hasil yang dapat dicapai sampai tahun ke-5 itu keseluruhan. Untuk memudahkan mengikuti serta mengadakan penilaian keadaan dan hasil-hasil yang kita capai, maka pertanggungjawaban saya ini akan meliputi 5 bidang, ialah (1) Bidang politik; (2) Bidang ekonomi; (3) Bidang sosial budaya; (4) Bidang pertahanan dan keamanan; dan (5) Bidang aparatur negara. K eli m a Bi da ng y a ng meru p ak a n p e ng el o m po k an be sar k e hi d u p a n B a n g s a d a n N e g ar a i ni a k a n d a p at m e n c aku p s e l u r u h pelaksanaan haluan negara, baik yang ditentukan dalam U nd a ng Undang Dasar maupun semua Ketetapan-ketetapan MPR tahun 1973 . Dalam pertanggungjawaban ini saya akan mengemukakan secara pokok hasil-hasil yang telah dapat kita capai yang meliputi berbagai Bidang. Disamping yang saya, ucapkan sekarang ini, maka saya lampirkan perincian laporan yang lebih lengkap dan menyeluruh untuk memperdalam penelitian dan penilaian para Anggota Majelis yang terhormat. Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Masalah paling pokok yang kita hadapi dan ditugaskan ke8

pada saya untuk melaksanakannya adalah masalah pembangunan. Atau lebih tepat : melanjutkan pembangunan yang telah kita rintis dalam REPELITA I dahulu. Inilah yang digariskan oleh MPR dalam Ketetapan No. X tahun 1973 yang tadi telah saya singgung. Dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya, segeralah tampak bahwa pembangunan yang kita kerjakan adalah pembangunan yang serba muka. Segeralah tampak bahwa pembangunan yang harus kita laksanakan adalah pembangunan bangsa dalam arti luas Bukan saja meliputi pembangunan bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang lain seperti politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, hukum, aparatur negara dan sebagainya. Demikian juga mengenai pembangunan di satu bidang, misalnya bidang ekonorni yang kita laksanakan dengan giat sekarang ini, jelas bukan hanya mengejar tujuan-tujuan ekonomi, akan tetapi bersamaan dengan itu juga harus meletakkan dasar yang kuat bagi keadilan sosial.Pembangunan ekonomi bukan hanya memperhatikan kenaikan produksi, akan tetapi bersamaan dengan itu juga memperluas kesempatan kerja. Demikian juga apabila kita melakukan pembinaan kehidupan politik dan pembinaan stabilitas politik yang dinamis berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka tujuan dan fungsinya ada lah untuk memungkinkan kita memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya menuju pada terwujudnya masyarakat yang maju dan berkeadilan. Apa yang ingin saya tegaskan dengan mengemukakan ini adalah bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah saling kait mengkait dan harus dilaksanakan secara terpadu. Dan justru begitu saling kait mengkaitnya pelaksanaan pembangunan di berbapi bidang itu, maka seperti yang ditegaskan dalam GBHN, pelaksanaan pernbangunan itu harus berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dari segi lain juga ditegaskan oleh GBHN, bahwa pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin p e m b ag i a n p e nd a p a t an y a ng m e r a t a ba g i s e l u r u h r ak y at d al a m

9

rangka menunjukan azas keadialan sosial.Justru karena itulah maka harus terus menerus disadari dan diusahakan agar pelaksanaan pembangunan itu selalu bertumpu pada TRILOGI Pembangunan,yaitu:pembinaan stabilitas nasional,pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan,dalam mewujudkan azas keadilan sosial. Dengan latar belakang pemikiran pelaksanaan pembangunan yang demikian itulah maka sekarang bsaya akan memulai dengan menguraikan bidang politik,termasuk pula didalamnya pelaksanaan politik luar negeri kita yang menurut Garis-garis Besar Haluan Negara haruslah merupakan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional,khususnya kepentingan pembangunan Saudara Pimpinan dan Anggota Majelis yang terhormat; Sesuai dengan GBHN, maka sasaran dalam jangka panjang yang ingin dicapai dalam. bidang politik adalah memantapkan kehidupan politik dan kenegaraan. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warganegara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional. Dalam rangka mencapai sasaran itu harus terus diusahakan terlaksananya proses-proses pembaharuan kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan, dengan sistim politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis yang dapat memperkuat kehidupan konstitusionil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran jangka panjang itu, GBHN juga menggariskan arah kebijaksanaan di bidang politik untuk mengusahakan pembinaan Kepemimpinan Nasional yang diarahkan kepada pembinaan hubungan fungsionil antara Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hal ini selama lima tahun terakhir ini telah kita usahakan sebaik-baiknya. Pertamatama perlu dikemukakan bahwa baik Lembaga Tertinggi Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat, maupun Lembaga-lembaga Tinggi. Negara Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Permeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung, kesemuanya telah dibentuk berdasarkan Undang-undang yang 10

khusus dibuat untuk itu, ialah Undang-undang tentang pembentukan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut berdasarkan Undangundang berarti bahwa lembaga-lembaga tersebut telah dibentuk dan mempunyai hak dan kewajiban seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Disadari atau tidak, keadaan ini merupakan hasil yang sangat penting dari Orde Baru dalam 12 tahun terakhir ini, dalam rangka menumbuhkan kehidupan politik dan kenegaraan-secara demokratis dan konstitusionil. Terlebih-lebih apabila kita ingat kembali keadaan sebelum Orde Baru ini, pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara itu termasuk MPR dan DPR tidak dilakukan berdasarkan Undang-undang. Hasil-hasil positif dalam menegakkan kehidupan kenegaraan berdasarkan ketentuan konstitusi itu jelas merupakan faktor penting dalam membina stabilitas, yang dinamis, yang sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan Bangsa pada umumnya. Khusus mengenai pembentukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat MPR, DPR dan DPRD, maka sesuai dengan tekad dan kesepakatan kita bersama, yang telah dituangkan dalam Undangundang telah terlaksana sebagai hasil dari Pemilihan Umum. Dan pelaksanaan Pemilihan Umum itu telah dilakukan sesuai dengan GBHN dan berdasarkan Undang-undang Pemilu, jadi telah dilakukan secara demokratis, konstitusionil dan menurut peraturan Undang-undang. Pertama-tama patutlah dicatat sebagai hasil Orde Baru, bahwa selama 12 tahun Orde Baru ini telah dapat dilaksanakan dua kali Pemilihan Umum untuk membentuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat kita, sesuai waktu yang ditentukan oleh rakyat dan berdasarkan Undang-undang Pemilu yang berlaku. Hasil ini 11

terlebih penting artinya, apabila diingat bahwa selama 20 tahun kemerdekaan sebelum. masa Orde Baru itu hanya terjadi Pemilihan Umum sekali, yaitu pada tahun 1955, pada waktu berlaku Undang-Undang Dasar Sementara. Memang telah menjadi tekad kita semua untuk melaksanakan Pemilihan Umum itu setiap 5 tahun sesuai dengan siklus mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah Pemilu, itu merupakan salah satu cermin dari adanya demokrasi? Memang benar,bahwa dalam susunan MPR dan DPR itu terdapat sejumlah anggota yang diangkat -jadi tidak melalui Pemilihan - Umum- tetapi pengangkatan inipun dilakukan berdasarkan Undang-undang, yaitu 100 daripada 460 anggota DPR diangkat dan 1/3 dari 920 anggota MPR diangkat. Sudah barang tentu ketentuan-ketentuan itu ada latar belakang dan motivasinya. Namun, apapun latar belakang atau motivasinya, pengangkatan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan konsensus nasional dan karenanya dituangkan dalam Undangundang. Mengenai masalah pengangkatan keanggotaan DPR dan MPR ini tidaklah dapat dilepaskan dari masalah perwakilan ABRI dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat ini. Telah menjadi konsensus nasional bahwa ABRI sebagai salah satu kekuatan sosial dalam kehidupan kenegaraan kita perlu diberikan hak dan kesempatan untuk duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu. Berdasarkan prinsip ini,prinsip duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga perwakilan, maka semua kekuatan sosial politik, -partai-partai politik dan golongan karya- telah menyetujui sepenuhnya. Persoalannya adalah apakah duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga perwakilan itu melalui Pemilihan Umum atau berdasarkan pengangkatan saja. Juga dalam hal ini, didapat konsensus nasional : bahwa ABRI sebaiknya tidak ikut dipilih dan tidak ikut memilih. Karena ABRI- tidak ikut dipilih dan tidak ikut memilih, maka. adalah adil jika ada sejumlah wakil ABRI yang duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan.

12

Mengenai besarnya jumlah Yang diangkat, hal inipun tercapai konsensus nasional, yaitu : sebanyak 100 orang -lebih kurang 22%- di DPR dan sepertiga jumlah anggota MPR. Perkembangan selanjutnya adalah bahwa dari jumlah jumlah tersebut hanya 75% digunakan untuk mengangkat anggota-anggota dari ABRI, sedangkan Yang 25% digunakan untuk mengangkat anggotaanggota non ABRI. Mengenai jumlah jumlah Yang diangkat inipun ada latar belakang dan motivasinya. Jumlah sepertiga dari anggota MPR mempunyai fungsi untuk menjamin pengamanan daripada kemungkinan usaha-usaha untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 Yang memang secara konstitusionil dimungkinkan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan jumlah 100 anggota di DPR dinilai cukup untuk memberikan dinamika dan stabilitas dalam membahas dan mengambil keputusan di DPR, agar putusanputusan Yang diambil oleh DPR itu benar-benar bermanfaat bagi rakyat banyak. Masalah lain Yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu adalah masalah sistim Yang digunakan, yaitu sistim distrik ataupun sistim daftar. Dalam hal ini ada orang yang.berpendapat bahwa Pemilu ini tidak mencerminkan perwakilan rakyat Yang sebenarnya, karena tidak memakai sistim distrik. Pandangan Yang demikian adalah terlalu subyektif dan sefihak, kurang memperhatikan kenyataan Yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan kenyataan pada waktu pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu waktu itu Yang dianggap baik dan dapat diterima oleh semua pihak adalah sistim daftar, sistim proporsionil tanpa mengabaikan masalah pembagian distrik/daerah Pemilu. Dan apa Yang dianggap baik itu, Yang telah menjadi konsensus. itu dituangkan dalam Undang-undang Pemilu, Yang berlaku sekarang ini. Dengan demikian maka sistim manapun Yang kita pakai, karena telah menjadi kesepakatan nasional dan mempunyai nilai Yang sah sebagai Undang-undang, maka harus kita laksanakan sebaik-baiknya. DPR dan MPR Yang terbentuk sebagai hasil dari Pemilu berdasar-

13

kan Undang-undang itu jelas merupakan lembaga perwakilan rakyat yang sah dan representatif . Salah satu masalah pokok yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu adalah masalah peserta Pemilu, yang pada Pemilu yang terakhir ini terdiri dari tiga peserta yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Pengelompokan ke dalam tiga kekuatan politik itu dan pengaturannya dalam Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya adalah merupakan pelaksanaan dari tekad kita bersama dalam rangka mengusahakan pembaharuan dan penyederhanaan struktur dan kehidupan politik. Dan tekad yang demikian itu juga . dirumuskan dalam GBHN. Sebagaimana kita mengetahui bersama, pengelompokan partai-partai politik dan golongan karya itu -dari 9 partai politik naenjadi 2 partai politik dan dari sekian ratus organisasi kekaryaan menjadi satu golongan karya- telah berjalan melalui proses yang panjang dengan menempuh cara-cara yang sangat demokratis, artinya berdasarkan keinginan dan keputusan partai-partai dan golongan karya yang bersangkutan. Sekarang adanya dan hak hidup ketiga kekuatan sosial politik itu telah resmi dan dilindungi oleh Undang-undang. Dan ini merupakan hasil besar pula dari Orde Baru. Namun hasil ini masih harus terus dikonsolidasi, untuk makin memantapkan penyatuan (fusi) ke dalam 2 partai dan golongan karya itu, agar dapat menjadi wadah dan saluran yang efektif dan berwibawa dari aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, saya ingin mengingatkan kembali adanya konsensus nasional mengenai masalah pemilihan umum dan susunan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Konsensus nasional inilah yang kemudian dituangkan dalam berbagai Undang-undang yang mengatur pemilihan umum dan pembentukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Karena itu sungguh mengherankan jika akhir-akhir ini ada orang yang mengatakan bahwa lembaga-lembaga perwakilan rakyat ini tidak demokratis, tidak mencerminkan kehendak rakyat

14

bahkan ada yang mengatakan sebagai produk penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sungguh pendapat seperti itu, jelas tidak berdasarkan kenyataan dan mengabaikan fakta-fakta sejarah. Pendapat semacam itu adalah menyesatkan dan hanya ingin merendahkan martabat dan kehormatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, DPRD yang seharusnya dihormati oleh setiap orang yang mencintai demokrasi dan setia kepada konstitusi. Sekiranya Undang-undang Pemilu itu sekarang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, maka -seperti halnya dengan Undang-undang yang lain- dapat saja diajukan melalui wakilwakilnya di DPR untuk memperbaikinya, apabila sebagian besar wakil-wakil rakyat bersama Pemerintah memang menghendakinya. Saudara Ketua dan para Anggota Majelis yang terhormat; Orde Baru sungguh telah berusaha sekeras-kerasnya untuk menegakkan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan sendi-sendi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kehidupan yang demokratis, konstitusionil dan berdasarkan hukum. Dan dengan adanya Undang-undang yang mengatur pembentukan, hak serta kewajiban lembaga-lembaga negara itu, maka juga telah diusahakan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan Undang-undang yang bersangkutan. Justru itulah kita telah berhasil melaksanakan Pemilu dua kali berdasarkan Undang-undang Pemilu yang menghasilkan pembentukan DPR, DPRD dan MPR. Justru karena itulah kita dapat menyelenggarakan Sidang Umum MPR setiap lima tahun untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionilnya, menetapkan GBHN untuk setiap lima tahun, memilih Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Presiden dibantu oleh Wakil Presiden wajib melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR dengan bekerjasama serta diawasi oleh DPR. Pelaksanaan kerjasama dengan dan pengawasan oleh DPR juga telah dilaksanakan sebaik-baiknya selama ini. 15

Presiden setelah menyusun REPELITA sebagai pelaksanaan GBHN,menyiapkan rancangan Undang-undang APBN setiap tahun yang berisi progam-progam tahunan dan diajukan kepada DPR unutk dimintakan persetujuannya ssesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945.Rancangan Undang-undang APBN itu yang diajukan sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan dibahas bersama-sama oleh DPR dan pemerintah secara intensif dalam berbagai persidangan dan rapat kerja.Bahkan untuk tahun terakhir ini pembahasan bersama itu telah dilakukan sebelum Rancangan Undang-undang itu disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. Dengan demikian Pemerintah dan DPR dapat membahas secara umum mengenai penentuan prioritas daripada penggunaan anggaran yang tersedia, khususnya untuk pembangunan. Kemudian setelah APBN itu disetujui oleh DPR, pelaksana -an penggunaan anggarannya terus diawasi dan diperiks.a secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan BPK setiap tahun melaporkan hasil-hasil pemeriksaan keuangan itu kepada DPR. Sekali lagi tampak betapa mekanisme pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengajuan Anggaran Belanja sampai penggunaannya, telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini merupakan hasil dan tetap menjadi tekad Orde Baru dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, karena . dalam waktu sebelum Orde Baru pengelolaan Anggaran Belanja Negara dan kekayaan negara tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.Pengajuan APBN dilakukan setelah tahun angaran yang bersangkutan berlalu. Mengenai hubungan antara Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar. DPA telah banyak mengajukan pertimbangan dan usul-usul kepada Presiden mengenai berbagai masalah. Bahanbahan tersebut tentu bermanfaat dan dijadikan bahan bagi penentuan kebijaksanaan oleh Presiden. Sesuai dengan sifatnya, maka sudah barang tentu tidak setiap pertimbangan atau usul selalu diterima untuk dijadikan keputusan. Namun Badan Penasehat 16

Konstitusionil itu telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dan lain-lain badan kehakiman juga telah melaksanakan tugasnya -menegakkan hukum dan keadilan- berdasarkan Undang-undang yang berlaku, seperti yang dikehendaki oleh UndangUndang Dasar 1.945. Dengan'melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang itu, maka kedudukan dan pelaksanaan tugas judikatif dari badan-badan kehakiman itu dijamin kebebasannya dan tidak dicampuri dari luar, termasuk tidak dari Pemerintah. Dalam rangka penataan kembali kehidupan politik dan kemasyarakatan itu, maka disamping masalah kelembagaan negara dan organisasi politik yang telah dikukuhkan dengan berbagai Undang-undang, dalam lima tahun terakhir ini telah terbentuk dan makin terkonsolidasi berbagai organisasi profesi/fitngsionil seperti organisasi wanita, buruh, tani, nelayan, pemuda, pengusaha, cendekiawan, pegawal negeri, agama/kerokhanian dan sebagainya. Sudah barang tentu konsolidasi itu masih harus terus dilakukan dalam masa-masa mendatang dengan memantapkan organisasi, meningkatkan kegiatan dan program-programnya, sehingga organisasi itu dapat menjadi wadah yang dapat menampung dan menyalurkan kepentingan dan aspirasi dari anggota-anggotanya berdasarkan profesinya. Kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita sadari mutlak perlu untuk terus kita tumbuhkan, karena hanya dengan kehidupan yang demikian itulah kita akan dapat menjamin kehidupan politik, kehidupan kenegaraan dan pemerintahan yang stabil dan dinamis, yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan sosial budaya. Meskipun kita selama lima tahun ini telah dapat menikmati keadaan yang cukup stabil,namun dibalik itu juga telah mengalami berbagai gejolak politik dalam masyarakat yang sedikit banyak telah menimbulkan hambatan dan kerugian bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. 17

Peristiwa Malari pada permulaan tahun 1974, dan gejolak politik di sekitar kehidupan kampus akhir-akhir ini menjelang Sidang Umum MPR ini merupakan tantangan-tantangan terhadap usaha-usaha bersama kita untuk menumbuhkan kehidupan politik dan ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dalam menanggapi gejolak politik yang demikian itu saya ingin menegaskan bahwa dalam alam demokrasi Pancasila yang sedang kita tumbuhkan itu, memang tidak dilarang adanya perbedaan pendapat, juga berbeda pendapat dengan Pemerintah. Tetapi perbedaan pendapat itu hendaknya disalurkan secara wajar dan harus mempunyai dasar yang wajar pula, sesuai semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga saya tegaskan bahwa dalam demokrasi Pancasila dibenarkan adanya kritik;kritik yang keras sekalipun. Juga diperbolehkan dan dianjurkan adanya koreksi untuk perbaikan yang diperlukan, untuk perbaikan dari kesempurnaan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi usaha koreksi dan kritik itu harus didasarkan pada kenyataan dan data yang benar dan dikemukakan dalam proporsi yang wajar, bukan dengan menyebarkan desasdesus dan fitnah, laporah yang tidak benar, pandangan sepihak yang subyektif dan sebagainya. Apalagi jika dilakukan dengan caracara yang kotor, melanggar soyaan santun dan melanggar hukum, bersifat kekerasan atau paksaan, jelas tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak. Karena apabila dibiarkan akan dapat membahayakan kehidupan demokrasi Pancasila dan konstitusi, menimbulkan kekacauan dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional serta timbulnya korban dan penderitaan pada rakyat. Karena itu, sekali lagi, dari mimbar ini saya ajak kita semuanya agar makin bijaksana dalam usaha mengembangkan kehidupan demokrasi dan konstitusi kita, agar pandai-pandai

18

dalam menggunakan kebebasan yang harus disertai tanggung jawab!

Sidang Majelis yang saya hormati; Usaha memantapkan stabilitas nasional erat hubungannya dengan pelaksanaan politik luar negeri kita.Hubungan itu bertambah besar artinya karena bangsa-bangsa makin erat hubungannya satu dengan yang lain, saling lebih banyak membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga apa yang terjadi di suatu kawasan tidak jarang pengaruhnya menjalar ke lingkungan yang lebih luas. Peta ekonomi dan peta politik dunia juga sedang berobah mencari bentuknya yang baru. Perobahan-perobahan ini tetap mengandung usaha-usaha perebutan pengaruh di antara sejumlah negara-negara di dunia, yang acapkali menimbulkan keteganganketegangan setempat. Selama lima tahun yang terakhir ini dunia juga digoncangkan oleh serentetan krisis ekonomi yang datang berturut-turut dan hampir bersamaan : krisis moneter, krisis energi, krisis pangan. Dalam keadaan dunia yang demikian itulah kita laksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi seperti yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. IV Tahun 1973. Karena salah satu kepentingan untuk pelaksanaan pembangunan adalah - kebutuhan' akan modal dan teknologi dari luar, maka dalam mengisi hubungan luar negeri, telah diusahakan peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan teknik dengan negara-negara sahabat, baik negara-negara maju, negara-negara berkembang, ataupun Badan-badan lnternasional, dalam rangka meningkatkan kemampuan kita untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. 19

Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh GBHN, maka kemantapan stabilitas di wilayah sekitar kita merupakan tiang utama politik luar negeri kita. Dalam rangka ini maka dalam tahun-tahun terakhir ini, kita telah makin memperkokoh organisasi ASEAN. Akar-akar ASEAN makin tertanam ke tengah-tengah masyarakat negara anggotanya dan tumbuh makin subur. Dewasa ini ASEAN bukan saja merupakan organisasi antara Pemerintah tetapi telah berisi juga kegiatan di antara badan legislatif serta unsur-unsur masyarakat dari kelima negara anggotanya. Sebagian kegiatan itu ada yang melembaga dan sebagian lainnya sedang dalam perkembangan. Untuk makin mengkonsolidasikan perhimpunan kita ini, untuk makin membulatkan pikiran bersama dan makin memadukan langkah-langkah selanjutnya ke depan, maka telah diadakan KTT ASEAN pertama di Bali pada awal tahun 1976, yang disusul dengan KTT berikutnya di Kuala Lumpur pada permulaan bulan Agustus tahun 1977. Dalam kedua KTT itu telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang lebih nyata untuk memberi isi pada perhimpunan ASEAN itu melalui kerjasama di berbagai bidang, baik di bidang politik, ekonomi dan sosial. Sedangkan organisasi dan mekanisme kerjanya juga makin kita mantapkan antara lain dengan membentuk sekretariat tetap ASEAN yang berkedudukan di Indonesia. Kerjasama di bidang ekonomi yang sedang dikembangkan antara negara-negara, ASEAN meliputi antara . lain bidang pangan, energi, perdagangan, perindustrian, pertanian, perhubungan dan keuangan. Sebagai organisasi, ASEAN juga telah banyak melangkahkan kakinya ke luar. Demikian, maka setelah selesai KTT di Kuala Lumpur, telah diadakan dialog antara kelima Kepala Pemerintahan ASEAN dengan Kepala-kepala Pemerintahan dari Australia, Selandia Baru dan Jepang. Kemudian juga diadakan dialog antara pejabat-pejabat tinggi ASEAN dengan Amerika Serikat, sedangkan dengan organisasi Pasaran Bersama Eropa telah terjalin kerjasama yang cukup baik dengan ASEAN. Peristiwa-peristiwa ini mencer-

20

minkan betapa ASEAN telah diperhitungkan oleh dunia luar. Kerjasama ASEAN juga makin meluas, bukan saja di lapangan ekonomi, akan tetapi telah menjamah lapangan sosial kebudayaan dan lain-lain. Da1am kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali, bahwa ASEAN adalah perhimpunan untuk maksud-maksud damai, untuk memajukan kesejahteraan rakyat masing-masing dan bersama-sama. Bukan perhimpunan yang membentuk kekuatan yang akan kita hadapkan kepada negara lain atau kelompok negara lain yang manapun. Disamping usaha-usaha bersama kita untuk terus memperkokoh organisasi ASEAN, maka peningkatan hubungan dan kerjasama juga telah kita lakukan pula dengan negara-negara tetangga dekat kita di kawasan Pasifik Barat Daya, ialah dengan negaranegara : Australia, Selandia Batu dan Papua Nugini. Dengan Australia dan Selandia Baru, hubungan-hubungan e k o n om i d a n k e r j as a m a l a i n n y a te r u s m e n i n g k at d ar i ta hu n ke tahun. Tetapi jauh lebih penting artinya dari itu adalah: semakin luasnya persamaan-persamaan dasar pikiran yang pokok mengenai masalah-masalah dan sikap bersama terhadap masa depan Asia Pasifik. Dengan tetangga muda kita yang baru, Papua Nugini, saling pengertian yang dalam juga telah mulai bersamasama diletakkan landasan-landasannya. Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, selama kita merdeka lebih dari tiga dasawarsa maka baru dalam tahun-tahun terakhir inilah kita dapat membina suasana saling percaya yang demikian kuat, persahabatan yang demikian dekat dan kerjasama yang demikian erat dengan tetangga-tetangga dekat kita. Dengan suasana sekitar kita yang demikian itu, maka lebih tenanglah kita dalam melaksanakan pembangunan. Perkembangan penting ainnya di kawasan ini telah terjadi dalam tahun 1975, ialah dengan berakhirnya perang di Indocina. Kita menyambut gembira berakhimya peperangan itu. Dan kita akan tetap menghormati kehendak rakyat-rakyat di kawasan itu dalam menentukan masa depan menurut cita-cita yang mereka tempuh sendiri. Kita mengharapkan dan akan ikut berusaha agar

21

berakhirnya peperangan di sana sekaligus merupakan kesempatan baru bagi bangsa-bangsa di kawasan ini untuk memelihara stabilitas dan membangun bagi kesejahteraan rakyat-rakyat masing-masing dan bersama-sama. Bagi kita tidak ada halangan sedikitpun untuk bersahabat dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain yang menganut sistim sosial ataupun politik yang berbeda dengan kita. Inilah salah satu cermin dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sudah barang tentu, hubungan dan kerjasama itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang pokok, yaitu saling hormat menghormati dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masingmasing. Atas dasar prinsip yang demikian itu pulalah kita sekarang sedang mengembangkan langkah-langkah persiapan yang memungkinkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat. Cina, yang hingga kini masih beku itu, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan kita terhadap segala kemungkinan, berdasarkan pengalaman pahit di masa-masa yang lalu. Sikap kita yang konsekwen anti penjajahan dan mendukung setiap usaha kemerdekaan oleh bangsa-bangsa terjajah, telah kita terapkan dalam masalah Timor-Timur. Berlandaskan pada sikap yang tegas itu, maka Indonesia mendukung sepenuhnya langkahlangkah dekolonisasi atas Timor Timur yang diambil oleh Pemerintah. Portugal pada tahun 1975. Kita juga mendukung dan menghormati hak setiap masyarakat yang terjajah untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam rangka inilah, maka setelah melalui proses perjoangan yang berat dan panjang, rakyat Timor Timur telah menyatakan diri untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Penggabungan ini sama sekali bukan karena maksud kita untuk merayah wilayah orang lain, melainkan pelaksanaan yang sah dan tuntas dari kehendak rakyat, Timor Timur sendiri untuk menentukan masa depannya tadi. Demikianlah, pada tanggal 17 Juli 1976 setelah rakyat -dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyatmenyetujui Undang-undang tentang penggabungan Timor Timur kepada Indonesia, Daerah Timor Timur secara resmi telah menjadi propinsi yang ke 27 dari Republik Indonesia. Walaupun demikian, saya berpendapat dan sekaligus me-

22

nyampaikan pertimbangan kepada Majelis yang terhormat agar penyatuan ini dikukuhkan juga oleh Majelis. Hal ini penting, karena menerima penyatuan Timor Timur berarti perluasan wilayah Negara kita; dan penerimaan penyatuan itu juga bukan merupakan tugas yang ditebankan oleh Majelis kepada Mandataris. Memang, dunia mempersoalkan penggabungan ini. PBB belum dapat mengakui penggabungan ini karena berpendapat bahwa proses penggabungan itu dianggap tidak sah. Tetapi rakyat Tirnor Timur memiliki hak sah untuk menentukanmasa depannya sendiri, dan telah menggunakannya dengan baik dan sah pula, yaitu memilih menyatukan dlri dengan Indonesia. Keputusan mereka itu harus dihormati oleh siapapun yang cinta kepada kemerdekaan dan menjunjung tinggi peri kemanusiaan.Masalah Timor Timur adalah masalah penghapusanpenjajahan.Sekarang Timor Timur telah bebas merdeka dan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi propinsi yang ke 27. Dalam waktu.hampir 2 tahun berintegrasi dengan Indonesia, mulailah rakyat Timor Timur dengan kegiatan. pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Sikap kita yang anti penjajahan dan penindasan kita tunjukkan dengan jelas di mana-mana. Kita mengutuk penindasan rasialis di Afrika Selatan. Kita sejak semula mendukung perjoangan negara-negara Arab dan rakyat Palestina dalam melawan agresi Israel. Sekarang, dengan harap-harap cemas kita menanti penyelesaian yang adil di kawasan itu. Sesudah begitu lama menjadi gudang mesiu yang sewaktu-waktu dapat meledakkan dunia, maka dalam tahun lalu timbul perkembangan baru di kawasan itu. Kunjungan bersejarah Presiden Anwar Sadat ke Yerusalem, dan pertemuannya yang langsung dengan Perdana Menteri Begin, telah membawa harapan baru bagi perdamaian. Sebagai sesama negara berdaulat, kita tahu bahwa Saudara-saudara kita di Timur Tengah akan mengambil keputusan yang paling baik bagi mereka. Sebagai sahabat kita mendukung sepenuhnya keputusan apapun yang akan mereka ambil.

23

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Kita memandang bahwa perdamaian dunia yang sejati hanya akan terwujud apabila semua bangsa dapat membangun dirinya. Keadaan dunia dewasa ini tidak memberikan kemungkinan dan kesempatan yang adil, terutama bagi bangsa-bangsa yang terbelakang dan sedang membangun untuk melaksanakan pembangunan yang memadai. Karena itu kita berjoang, keras untuk mendorong terciptanya Tata Ekonomi Dunia Baru. Melalui Konperensi UNCTAD ke IV di Nairobi pada tahun 1976, kita turut aktif dan memberikan sumbangan-sumbangan yang positif dalam memupuk kesetiakawanan negara-negara yang, sedang membangun dalam perjoangan besar untuk mewujudkan tata ekonomi dunia yang lebih adil, antara lain dengan memperjoangkan pembentukan program komoditi terpadu dan masalah beban hutang negaranegara yang sedang membangun Negara-negara berkembang berpendapat bahwa salah satu masalah penting untuk membantu dan memperkuat negara-negara berkembang adalah terciptanya stabilitas harga pada tingkat yang layak dari komoditi ekspor negara-negara yang sedang membangun itu. Masalah ini menjadi penting, bukan saja untuk menjamin penghasilan devisa bagi negara-negara berkembang yang bersangkutan tetapi hal yang lebih penting Adalah, bahwa stabilitas harga yang layak tadi akan menjadi.sumber perbaikan tingkat hidup jutaan petani perkebunan dan buruh tambang di negara-negara berkembang yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa perbaikan nasib jutaan petani dan , buruh kita tarik ke tingkat perjoangan besar di gelanggang internasional. Demikian pula kita memainkan peranan yang aktif dalam Konperensi Paris, yang terkenal sebagai "Dialog Utara – Selatan.” Perjoangan ini masih akan berjalan panjang dan berat. Dan perjoangan itu akan lebih berhasil dengan kuatnya persatuan dan kesetiakawanan antara negara-negara yang sedang membangun yang, tergabung dalam kelompok Dunia Ketiga. Berbagai kesempatan telah kita gunakan untuk membina persatuan dan kesetiakawanan itu seperti melalui Kelompok 77, kelompok Non Blok, OPEC, Konperensi Islam dan sebagainya.

24

Ke arah terciptanya perdamaian dunia yang langgeng dan pembangunan bangsa-bangsa itulah politik luar negeri Indonesia kita arahkan. Ada satu masalah dan kemajuan yang menggembirakan dalam perjoangan kita di forum internasional, ialah kemajuan yang dicapai di tahun lalu dalam perjoangan untuk memperoleh pengakuan internasional atas Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah dimantapkan dalam konsepsi negara kepulauan seperti yang tercantum dalam rancangan pasal-pasal yang akan menjadi dasar perbincangan dalam Sidang Konperensi Hukum Laut PBB yang akan menetapkan konvensi hukum laut yang baru. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi hukum laut baru yang semula telah mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara sahabat tetangga kita dan dari.negara-negara yang sedang membangun lainnya, dalam Sidang Konperensi Hukum Laut PBB yang lalu telah mernperoleh dukungan yang makin luas, yaitu dukungan dari beberapa negara maritim besar dan negara-negara maju lainnya. Perjoangan-Wawasan Nusantara itu sungguh penting artinya bagi pemeliharaan integritas wilayah dan kokohnya ketahanan nasional kita. Demikian;pula sangat besar-artinya bagi pengamanan wilayah laut Indonesia sebagai wadah besar kekayaan alam dan pencadangannya bagi pembangunan nasional demi kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaanmembina hubungan luar negeri yang saya uraikan tadi maka telah diusahakan sebaik-baiknya pelaksanaan dari Ketetapan MPR No. IV Tahun 1973 dan Ketetapan MPR No. X Tahun 1973 sepanjang yang menyangkut politik dan hubungan luar negeri. Sidang Majelis yang saya hormati; Dengan cukup mantapnya stabilitas politik yang dinamis, di dalam negeri dan mantapnya stabilitas keadaan di sekitar wilayah kita maka makin lapanglah jalan yang kita tempuh untuk meneruskan pembangunan. Seperti telah saya singgung tadi, maka dalam pelaksanaan

25

pembangunan nasional senantiasa diusahakan agar tetap terus bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yakni : stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial. Ketiga unsur itu adalah sangat utama, akan tetapi tidak satu unsurpun boleh dikorbankan demi unsur yang lain. Karenanya setiap gerak pembangunan selalu diuji betapa akibatnya terhadap masing-masing unsur tersebut. Demikian pula dalam menentukan setiap kebijaksanaan pembangunan senantiasa diusahakan keseimbangan yang serasi di antara ketiga unsur itu. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu segi utama daripada stabilitas nasional. Selama lima tahun terakhir ini usaha menegakkan stabilitas ekonomi mengalami tantangan-tantangan yang sungguh luar biasa. Tantangan-tantangan yang terbesar terdiri atas tiga hal, yakni : gejolak ekonomi dunia, krisis Pertamina dan hambatan dalam produksi pangan. Langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dan terpadu telah diambil dalam menghadapi masingmasing tantangan tersebut. Alhamdulillah, berkat ridho Tuhan Yang Maha esa serta ketekunan kita semua maka segala tantangan tersebut bukan saja dapat dilampaui dengan baik, melainkan stabilitas ekonomi telah dapat lebih dimantapkan. Masih jernihdalam ingatan kita betapa laju inflasi dalam tahun 1966 mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu 650%. Pada akhir REPELITA I laju inflasi adalah 47,4%. Kini kita berada dalam tahun ke-4 pelaksanaan REPELITA II Selama 11 bulan pertama dari tahun anggaran 1977/'78 maka laju inflasi adalah 9,5%. Insya Allah untuk seluruh tahun 1977/'78 laju inflasi dapat dikendalikan di bawah 10%. Ketiga tantangan terhadap pembangunan nasional tersebut tadi sangat besar pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Gejolak ekonomi dunia dalam bentuk merosotnya kegiatan ekonomi di negara-negara industri membawa akibat langsung terhadap ekspor berbagai hasil produksi Indonesia, sedang inflasi yang berkecamuk di negara-negara industri mengakibatkan melonjaknya harga barang-barang modal yang kita perlukan untuk p e m b a ng u n a n S e m e n t a r a , i tu k ri s i s P er t am in a ya n g s u n ggu h

26

merupakan pengalaman yang sangat mahal itu telah mengakibatkan merosotnya kemampuan kita untuk mempercepat laju pembangunan kenaikan harga minyak bumi di pasaran dunia yang seharusnya melipat gandakan kemampuan untuk pembangunan itu ternyata tidak membawa manfaat sebesar harapan kita semula, karena dipakai untuk mengatai sebagian daripada akibat krisis Pertamina itu sendiri. Demikian pula hambatan dalam produksi pangan yang berdatangan secara berurutan selama beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidaklah sebagaimana kemampuan yang sesungguhnya. Meskipun segala tantangan yang bertubi-tubi tersebut sungguh luar biasa besarnya, namun selama beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sekitar 7% setahunnya. Angka ini adalah angka perturnbuhan ekonomi dalam arti nyata, yaitu atas dasar harga tetap sesudah memperhitungkan kenaikan-kenaikan harga. Oleh karena pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, maka laju pertumbuhan ekonomi haruslah dibandingkan dengan laju - pertambahan penduduk Jumlah penduduk Indonesia bertambah dengan sekitar 2,3% setahunnya. Dengan demikian pembangunan nasional kita telah berhasil mencapai laju pertumbuhan sebesar lebih tiga kali laju pertambahan penduduk. Laju pertumbuhan dalam beberapa sektor menunjukkan gambaran sebagai berikut : Sektor-sektor pertanian dan pertambangan masing-masing mengalami pertumbuhan dibawah 3 dan 5%, sedang sektor-sektor pengangkutan, industri dan bangunan masing-masing tumbuh lebih dari 10, 12 dan 13%. Dengan adanya laju pertumbuhan yang lebih cepat daripada sektor-sektor pengangkutan, industri dan bangunan maka. mulai berlangsung perubahan struktur ekonomi Indonesia. Dalam tahun 1965 sektor pertanian merupakan 52% dari seluruh produksi nasional; dalam tahun 1973 menjadi 40% dan dewasa ini sekitar 36% Sebaliknya, sektor industri meningkat dari sekitar 8% dalam tahun 1965 menjadi sekitar 9% dalam tahun 1973 dankini melebihi 11% dari produksi nasional. Keseluruhannya ini menunjukkan bahwa

27

peranan sektor-sektor di luar pertanian menjadi semakin besar dari tahun ke tahun. Dengan demikian kita menuju ke arah sasaran jangka panjang, yakni suatu struktur perekonomian yang lebih seimbang yang -mengandung arti semakin meningkatnya ketahanan ekonomi sehingga akan lebih mampu lagi, mendorong gerak pembangunan nasional secara keseluruhan. Pertumbuhan sektor pertanian selama, tahun-tahun akhir ini tidaklah seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena produksi pangan mengalami berbagai permasalahan. Selama tahun 1973 sampai dengan 1977 perkembangan produksi beras secara berturut-turut adalah sebaga berikut 14,6 juta ton dalam tahun 1973, 15,3, dalam tahun 1974, 15,2 dalam tahun 1975 dan 15,8 juta ton dalam tahun 1976. Perkiraan sementara untuk tahun 1977 adalah 15,9 juta ton. Kenaikan produksi yang tidak sebagaimana diharapkan ini adalah akibat langsung dari dua faktor utama, yakni bencana kekeringan yang luar biasa selama beberapa tahun secara berturut-turut dan serangan hama wereng yang luar - biasa di berbagai daerah pertanian. Berbagai . langkah telah segera diambil yang tujuannya pertama-tama membantu para petani yang mengalami malapetaka kerusakan panen dengan jalan menyediakan pangan yang diperlukan oleh rakyat di daerahdaerah tersebut. Langkah berikutnya adalah membantu kemampuan para petani untuk meningkatkan produksinya dengan jalan memberikan berbagai macam bantuan. Dengan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh ini maka beban penderitaan rakyat didaerah-daerah yang dilanda bencana tersebut dapat diperingan. Berhadapan dengan masalah peningkatan produksi ada dua faktor, yang sangat penting : Pertama, pertumbuhan jumlah penduduk yang masih tinggi, yakni sekitar 3 juta manusia setiap tahunnya; dan kedua, kenyataan bahwa konsumsi beras di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat dengan cepat. Hal ini disebabkan karena kenaikan - pendapatan pertama-tama dipergunakan untuk meningkatkan konsumsi pangan, khususnya beras. Adapun kenaikan pendapatan tersebut adalah akibat langsung daripada laju pembangunan yang cepat dan yang semakin merata. Dengan demikian maka jelas bahwa keberhasilan dalam pembangunan

28

telah mengakibatkan kenaikan konsumsi yang perlu kita hadapi dengan peningkatan produksi. Erat hubungannya dengan masalah produksi pangan tersebut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan penyediaan pangan dan menyalurkannya di semua daerah-konsumsi yang memerlukannya. Kita sungguh bersyukur bahwa berkat peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia yang telah dicapai dalam beberapa tahun ini maka masalah produksi pangan tidak membawa akibatakibat yang lebih besar dan penyediaan pangan di seluruh Tanah Air dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjamin agar senantiasa tersedia pangan dalam jumlah yang mencukupi dan pada tingkat harga yang berada dalam jangkauan rakyat banyak, maka diselenggarakan penyediaan pangan dalam bentuk sarana penyangga (bufferstock). Berkat kemampuan ekonomi Indonesia yang senantiasa meningkat maka sarana penyangga dalam bentuk beras berkisar diantara setengah juta sampai satu juta ton. Lagi pula jumlah ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya sarana penyangga yang besar serta tersebar di semua daerah itu maka penyediaan pangan pada harga yang wajar senantiasa dapat dijamin. Dengan demikian maka bahan pangan, khususnya beras, tidak lagi menjadi bulan-bulanan spekulasi, meskipun peningkatan produksi pangan mengalami berbagai macam kesulitan. Berbagai macam langkah telah ditingkatkan pelaksanaannya untuk mendorong produksi pangan. Langkah-langkah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian dengan Panca Usaha Salah satu langkah penting adalah penetapan harga dasar padi dan gabah yang bertujuan menjamin-harga yang layak bagi para petani produsen.Harga dasar ini senantiasa dinaikkan dari tahun ke tahun, sehingga daya beli dan penghasilan para petani senantiasa meningkat. Dengan langkah-langkah penentuan harga dasar pada tingkat produsen serta penyediaan pangan pada tingkat konsumen, maka perbe.daan harga pangan antara musim paceklik dan musim panen tidak lagi setajam tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula perbedaan harga pangan di daerah produksi dan di pusat-pusat konsumsi cenderung ke arah pola yang wajar.

29

Suatu, perkembangan yang sangat penting dalam tahun-tahun akhir ini ialah kenyataan bahwa bukan saja penyediaan pangan dapat diselenggarakan dalam jumlah yang mencukupi serta merata di semua daerah, melainkan juga telah terjadi peningkatan nilai gizi makanan rakyat. Dalam 4 tahun yang terakhir ini konsumsi rata-rata kalori per jiwa telah meningkat dengan lebih dari 7%, untuk protein meningkat dengan hampir 3%, untuk lemak meningkat dengan sekitar 20% dibanding dengan konsumsi rata-rata dalam tahun-tahun sebelumnya. Dalam hubungan ini maka terus menerus diusahakan, agar bukan, saja jumlah makanan rakyat melainkan juga mutunya senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan mutu makanan tersebut merupakan pula suatu petunjuk bahwa pendapatan rakyat telah meningkat. Disamping itu merupakan petunjuk mengenai makin banyaknya aneka ragam makanan rakyat yang berasal dari, palawija, kacang-kacangan, sayur-mayur, buah-buahan, ikan, telor dan sebagainya. Peningkatan gizi makanan rakyat berhubungan pula dengan peningkatan program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang mencakup p e n e r a n g an d an p e nyu l u h a n te n t a ng g i z i y a n g d i l ak s a n a k a n d i berbagai daerah. Produksi pertanian lainnya pun menunjukkan berbagai peningkatan. Peningkatan produksi perkebunan pada umumnya tergantung kepada perkembangan ekonomi dunia. Sementara itu hasil-hasil peremajaan telah mulai memberikan hasil dan secara terus menerus ditingkatkan. Kenaikan produksi antara lain meliputi kelapa sawit dan minyak sawit yang meningkat dengan ratarata lebih dari 12% setahun dan produksi teh yang bertambah dengan rata-rata lebih dari 9% setahun. Produksi peternakan dan perikanan menunjukkan gejala-gejala peningkatan pula. Di bidang peternakan perhatian utama diberikan kepada penyebaran bibit ternak untuk peningkatan mutu ternak. Adapun produksi perikanan telah meningkat sekitar dengan 4,5% setiap tahun. Khususnya di bidang perikanan diambil langkahlangkah untuk melindungi para nelayan terhadap kegiatan perusahaan-perusahaan perikanan yang besar. Di bidang kehutanan disamping peningkatan produksi

30

dan ekspor perhatian dicurahkan kepada kegiatan reboisasi dan penghijauan. Dalam bidang ekspor dengan sadar diambil langkahlangkah untuk mengurangi ekspor kayu glondongan dan meningkatkan hasil produksi pengolahan kayu. Erat hubungannya dengan pembangunan pertanian adalah pembangunan pengairan. Selama REPELITA II dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan irigasi yang meliputi lebih dari 500 ribu ha, pembangunan jaringan irigasi baru untuk sekitar 500 ribu ha dan pengaturan serta pengembangan sungai dan rawa yang meliputi sekitar 600 ribu ha. Sementara itu diambil langkahlangkah untuk mempercepat pembangunan saluran tertier serta pencetakan sawah di berbagai daerah. Langkah-langkah ini akan menambah luas sawah yang dapat ikut serta dalam program peningkatan produksi. Pertumbuhan yang cepat di bidang industri meliputi kerajinan rakyat dan industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Produksi industri tekstil meningkat dari sekitar 900 juta meter menjadi lebih dari 1,3 milyar meter.Produksi pupuk urea meningkat dengan cepat sekali, sehingga pada akhir REPELITA II kapasitas produksi mencapai 2,2 juta ton urea. Apabila sebelum REPELITA II kita mengimpor pupuk urea maka kini kita dapat mengekspor pupuk urea diatas pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Demikian pula halnya dengan produksi semen yang meningkat dari sekitar 900 ribu ton menjadi sekitar 5 juta ton. Proyek Krakatau Steel telah mulai menghasilkan besi dan baja yang sangat diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Proyek ini akan terus dikembangkan agar pada saatnya nanti kita dapat memenuhi kebutuhan sendiri akan bahan-bahan baja yang diperlukan. Sementara itu telah pula dimulai pengembangan industri penerbangan yang menghasilkan pesawat terbang dan helikopter, yang dewasa ini sebagian besar baru berupa perakitan, tetapi akan dikembangkan menjadi produksi pesawat-pesawat sendiri dalam 5-10 tahun yang akan datang. Pembangunan dan pengembangan industri ini juga akan mempercepat penyerapan teknologi maju serta tenaga-tenaga akhli yang dibutuhkan untuk pembangunan berbagai sektor industri.

31

Usaha mengembangkan kerajinan rakyat dan industri kecil dilakukan dengan proyek BIPIK yang berupa bantuan dalam bentuk pendidikan dan latihan, bimbingan dan penyuluhan, bantuan teknik dan management serta bantuan promosi dan informasi. Kegiatan ini sangat membantu perkembangan kerajinan rakyat dan industri kecil yang merupakan sumber penghasilan bagi jutaan rakyat kecil. Di bidang pertambangan dan minyak bumi telah berlangsung pula pertumbuhan produksi. Dalam tahun 1973 produksi minyak bumi berjumlah rata-rata 1,3 juta barrel sehari. Dewasa ini produksi telah mencapai rata-rata 1,7 juta barrel sehari. Suatu perkembangan yang penting di bidang minyak bumi adalah berhasilnya langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dengan jalan memperbaiki syarat-syarat perjanjian kerjasama dengan para kontraktor asing di bidang minyak bumi.Langkah ini mengakibatkan meningkatnya bagian yang diperoleh Indonesia dari kekayaan alamnya. Hal ini merupakan pelaksanaan daripada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu telah diselesaikan pembangunan proyek gas alam cair (LNG) di Kalimantan Timur dan proyek Feronikel di Sulawesi Tenggara, yang kedua-duanya membantu peningkatan ekspor Indonesia. Dalam waktu yang tidak lama akan disusul pula dengan penyelesaian pembangunan proyek gas alam cair di Aceh. Demikian pula telah dimulai pembangunan proyek Asahan yang terdiri dari pembangunan pusat listrik, tenaga air, pembangunan pengecoran aluminiumt beserta berbagai fasilitas prasarana. Pembangunan proyek ini merupakan pelaksanaan daripada suatu harapan yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Pembangunan di bidang perhubungan pun menunjukkan peningkatan-peningkatan. Selama REPELITA II dilaksanakan rehabilitasi jalan sepanjang 8.000 km dan jembatan 22.000 meter, peningkatanjalan lebih dari 5.000 km. dan jembatan 21.000 meter 32

serta pembangunan jalan baru sekitar 850 km dan jembatan baru sekitar -6.500 meter. Dalam rangka ini telah ditingkatkan pula mutu pekerjaan, sehingga hasil rehabilitasi jalan yang semula hanya bisa bertahan 2 sampai 5 tahun, kini dapat bertahan untuk waktu 5 sampai 10 tahun. Di bidang perhubungan laut dilaksanakan peremajaan armada niaga Nusantara. Hal ini dilakukan dengan pembelian kapal-kapal sekitar 20.000 DWT dan rehabilitasi kapal sekitar 100.000 DWT. Disamping itu dilaksanakan pula peningkatan fasilitas pelabuhanpelabuhan. Langkah-langkah ini akan lebih memperlanear lagi perhubungan di antara berbagai pulau di seluruh Nusantara. Perkembangan yang sangat cepat dialami dalam bidang perhubungan udara. Lalu lintas angkutan udara bertambah dengan rata-rata 19% setiap tahun untuk penumpang dan 27% setiap tahun untuk barang. Dewasa ini hampir semua ibukota propinsi dapat dihubungkan dengan pesawat udara bermesin jet sejenis pesawat F.28 Jaringan penerbangan dalam negeri menjadi bertambah luas dan menghubungkan 49 pelabuhan udara. Frekwensi penerbangan juga senantiasa bertambah. Perkembangan ini mengakibatkan bahwa perhubungan di antara semua daerah di Indonesia kini jauh lebih terjamin daripada 5 atau 10 tahun yang lalu. Untuk menunjang,hubungan antar daerah terpencil, maka kegiatan angkutan perintis terus ditingkatkan. Dewasa ini terdapat 75 pelabuhan udara perintis di 22 propinsi. Disamping itu pelayaran perintis menghubungkan tidak kurang dari 175 lokasi, Dengan meningkatnya angkutan perintis ini maka banyak daerah yang dulunya masih terisolir kini telah berhasil dibuka dan menumbuhkan kegairahan pembangunan daerah Tujuan untuk menjadikan perhubungan sebagai alat pemersatu telah pula terlaksana melalui pengadaan satelit domestik Palapa. Dengan demikian samua ibukota propinsi dan kota-kota penting lainnya dapat berhubungan satu sama lain dengan cepat dan mudah. Disamping itu dilaksanakan peningkatan jumlah sambungan telpon. Dalam tahun 1973 terdapat sekitar 225 ribu

33

sambungan telpon, sedang pada akhir REPELITA II akan meningkat menjadi 650 ribu sambungan. Bidang prasarana lain adalah t,enaga listrik. Pada akhir REPELITA I terdapat daya terpasang listrik sebesar kurang dari 1.000 MW. Pada akhir REPELITA II jumlah tersebut akan bertambah dengan lebih dari 1.500 MW, sehingga menjadi sekitar 2.500 MW Sementara itu dilaksanakan pula pembangunan jaringan transmisi sepanjang lebih dari 2.000 km, serta jaringan distribusi tegangan menengah dan tegangan rendah masing-masing sekitar 6.500 km. Perkembangan di berbagai sektor menunjukkan bahwa selama 5 tahun yang terakhir ini secara keseluruhan telah dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut bukanlah tujuan pokok pembangunan. Tujuan pokok pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan seluruh rakyat, dan sekaligus meletakkan, landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Hal ini berarti bahwa bersamaan dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan terpeliharanya stabilitas ekonomi yang mantap itu maka keseluruhan kegiatan pembangunan harus pula menjamin berlangsungnya pemerataan menuju terwujudnya keadilan sosial. Pemerataan pembangunan mengandung arti bahwa seluruh lapisan masyarakat dan terutama rakyat kecil yang berpenghasilan rendah benar-benar menikmati hasil pembangunan secara merata. Pemerataan pembangunan juga berarti bahwa kegiatan pembangunan berlangsung di seluruh pelosok negara kita. Dan jika kita teliti secara mendalam, maka tampak jelas, bahwa pembangunan di berbagai sektor itu niemang telah berlangsung di seluruh wilayah Tanah Air. Juga-jelas, bahwa perhatian utama,justru diberikan kepada bidang-bidang yang langsung menaikkan tingkat hidup golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan kata lain : menaikkan tingkat hidup rakyat banyak! Bukanlah secara kebetulan bahwa bidang pertanian memperoleh perhatian yang besar dalam pelaksanaan pembangunan. Berjuta juta rakyat Indonesia yang masih rendah tingkat hidupnya

34

terlibat secara aktif dalam pembangunan pertanian dan dengan demikian memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Selanjutnya kebijaksanaan dalam bidang pangan juga mencerminkan asas pemerataan. Di satu pihak kebijaksanaan pangan menjamin harga dasar yang selalu meningkat bagi para petani. Dengan demikian para petani tidak perlu lagi mengalami kemerosotan harga pangan yang tajam pada waktu musim panen. Di lain pihak kebijaksanaan dalam bidang pangan menjamin tersedianya,pangan dalarn jumlah yang cukup banyak serta harga yang wajar bagi; masyarakat pembeli. Dengan demikian rakyat yang berpenghasilan rendah tidak perlu menderita gejolak harga pangan yang luar biasa pada waktu paceklik. Kebijaksanaan d i bidang pangan juga telah mampu meningkatkan mutu pangan rakyat sehingga dengan demikian juga meningkatkan nilai gizi makanan rakyat. Jelas bahwa peningkatan nilai gizi makanan rakyat ini mencerminkan pula pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan tampak pula dalam perkembangan dunia usaha. Selama ini besar sekali perhatian yang diberikan kepada pengembangan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, yang terutama terdiri dari golongan pribumi. Berbagai langkah dalarn bentuk bimbingan dan penyuluhan industri, bantuan di dalam pemasaran; melalui pembangunan pasar-pasar lnpres dan sebagainya kini mulai menampakkan hasil-hasilnya. Di bidang perkreditan berbagai macam kredit di sediakan khusus untuk pengusaha kecil kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, kredit mini, kredit candak kulak, kredit pengadaan pangan, kredit birnas dan lain sebagainya seluruhnya diperuntukkan mendorong 'kegiatan rakyat kecil yang berkecimpung dalam dunia usaha Selanjutnya dilihat- dari segi- penyebarannya maka tampak bahwa pembangunan berlangsung di seluruh pelosok Tanah Air. Pembangunan prasarana dalam bentuk jaringan jalan, jaringan pengairan, jaringan listrik, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan sebagainya tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Demikian pula halnya dengan pembangunan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan sekolah-sekolah dasar, pem-

35

bangunan pusat kesehatan masyarakat, pembangunan rumahrumah ibadah dan lain sebagainya. Pembangunan puluhan ribu sekolah dasar Inpres selama 5 tahun yang terakhir ini telah membuka kesempatan yang lebih merata bagi jutaan anak untuk menikmati pendidikan. Pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan Puskesmas dan program-program lainnya telah pula lebih meratakan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil. Memang, suatu segi penting dari asas pemerataan adalah berkembangnya kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Tanah air untuk secara aktif melaksanakan pembangunan dan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan proyek-proyek di berbagai sektor sejak semula disebarkan ke semua daerah. Sementara itu masing-masing daerah telah pula melaksanakan pembangunan berbagai proyek dengan kemampuan sendiri. Tetapi kita ingin lebih mempercepat pembangunan daerah secara lebih merata. Karena itu setiap desa, setiap kabupaten dan setiap propinsi telah memperoleh bantuan dari pemerintah Pusat guna meningkatkan kemampuan untuk pembangunan yang merata di daerah masing-masing. Pada akhir REPELITA I masing-masing desa memperoleh bantuan sebesar Rp. 100.000, Kini tiap desa menerima Rp. 350.000. Pada akhir REPELITA I bantuan kepada Kabupaten berjumlah Rp150,per penduduk dengan bantuan minimum Rp 12 juta per kabupaten yang penduduknya sedikit. Dewasa . ini bantuan per penduduk berjumlah Rp 450,- sedang bantuan minimum per kabupaten adalah Rp 50 juta. Pada-permulaan REPELITA II bantuan untuk Daerah Tingkat I berjumlah minimum Rp 500 juta. Pada akhir REPELITA II jumlah minimum tersebut menjadi Rp 2 milyar. Keseluruhan bantuan kepada daerah tersebut bukan saja meratakan kegiatan pembangunan di semua daerah melainkan juga lebih meningkatkan peranan daerah dalam pembangunan nasional. Dalam penggunaan bantuan tersebut diberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang miskin dan daerahdaerah minus yang disebabkan karena terbatasnya sumber-sumber alam.

36

Bantuan kepada daerah-daerah untuk lebih mempercepat dan lebih meratakann pembangunan terdiri dari program-program Inpres Desa, Inpres Kabupaten, Inpres Daerah Tingkat I, Inpres SD, Inpres Kesehatan, Inpres Penghijauan dan Reboisasi, dan Inpres Pasar. Pada permulaan REPELITA I dana yang tersedia untuk bantuan pembangunan kepada daerah berjumlah kurang dari Rp. 3 milyar. Pada akhir REPELITA I jumlah tersebut menjadi Rp. 63 milyar. Pada tahun jterakhir REPELITA II jumlah tersebut menjadi Rp. 358 milyar. Sungguh suatu pertambahan jumlah dana yang sangat pesat. Hal ini mencerminkan keterikatan kita untuk melaksanakan pembangunan: secara merata di seluruh wilayah Nusantara Erat hubungannya dengan usaha pemerataan pembangunan ke semua daerah adalah peningkatan transmigrasi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata maka transmigrasi tidak boleh hanya berarti pemindahan penduduk atau pemindahan kesulitan dari daerah satu ke daerah yang lain. Transmigrasi harus dapat memberikan hidup baru yang lebih baik dari tempat asal semula. Transmigrasi harus pula merupakan langkah untuk membuka dan mengembangkan daerah-daerah baru yang kurang tenaga kerjanya.Karena itu kegiatan transmigrasi selama t ah u n - t a hu n t e r a k hi r i n i d i pu s a tk a n p ad a p e r s i a p a n - p e r s i a p a n d i d a e r a h - d ae r a h p e n e r i m a. P e r h at i an d i c u r a h k a n k e pad a p e mil i ha n lokasi proyek yang tepat, pembukaan tanah-tanah baru, pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas kehidupan masyarakat lainnya. Adapun penyediaan prasarana serta fasilitas kehidupan masyarakat harus pula dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat yang telah lama ada di daerah transmigrasi tersebut.Dengan demikian maka pembangunan proyek-proyek tr a ns m i g r as i b u k an l ah k e g i at a n y a ng s e m a t a - m a t a d i p e r u ntu k a n pendatang baru saja, melainkan merupakan bagian yang intergral daripada pembangunan daerah dan masyarakat setempat. Pelaksanaan transmigrasi memang masih jauh daripada kebutuhan yang sangat mendesak bagi jutaan rakyat yang ingin dan bersedia untuk menempuh kehidupan baru.Dengan dipusatkannya dewasa ini kegiatan transmigrasi kepada persiapan yang lebih matang

37

di daerah-daerah penerima, maka terbukalah kesempatan untuk melaksanakan transmigrasi secara besar-besaran dalam tahuntahun mendatang. Pelaksanaan transmigrasi merupakan bagian yang menyeluruh daripada usaha perluasan kesempatan kerja dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemerataan pendapatan. Kita sadar, bahwa perluasan kesempatan kerja tidak dengan sendirinya akan tercipta bersamaan dengan meningkatnya produksi. Bilamana kita kurang waspada maka dapat saja produksi meningkat tanpa disertai perluasan kesempatan kerja yang - berarti. Oleh karena itu perluasan kesempatan kerja sebagai suatu pencerminan asas pemerataan telah kita jadikan salah satu sasaran pokok yang tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selama lima tahun terakhir ini setiap kebijaksanaan pembangunan senantiasa diarahkan agar dapat memperluas kesempatan kerja. Di antaranya ialah : kebijaksanaan perkreditan dan perpajakan selalu diarahkan agar mendorong kegiatan produksi, cara kerja dan penggunaan teknologi yang memanfaatkan sebanyak mungkin tenaga kerja dan mengurangi penggunaan barang modal, secara berlebihan. Demikian pula kebijaksanaan investasi dan pemilihan teknblogi dalam pembangunan industri, pertanian, perhubungan dan sebagainya senantiasa- mengutamakan perluasan kesempatan kerja. Di samping itu dikembangkan program-program khusus untuk memperluas kesempatan kerja yang pelaksanaannya terus-menerus meningkat dari tahun-ketahun. Dalam hubungan ini berbagai macam-bentuk proyek Inpres dan proyek Padat Karya telah membuka kesempatan kerja yang sangat luas, terutama di daerah pedesaan. Perluasan kesempatan kerja berkaitan pula dengan pembinaan kesejahteraan buruh sebagai bagian daripada kesejahteraan rakyat. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat kedudukan buruh dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dalam rangka ini telah mulai dilaksanakan Asuransi Sosial bagi Tenaga Kerja (ASTEK), yang untuk sementara mengutamakan program asuransi kecelakaan kerja dan tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian. Sementara itu secara terus menerus

38

diusahakan peningkatan hubungan dan perlindungan buruh dal a m r a ng ka m ewu ju dka n hu bu ng a n p er bu ruh a n P an c asi la . Asas pemerataan pembangunan tercermin pula dalam pelaksanaan pembangunan sektor koperasi, yang berhubungan erat dengan usaha mewujudkan demokrasi ekonornni.. Dalam jangka panjang ekonomi nasional kita tetap menuju kepada terwujudnya demokrasi ekonomi seperti yang ditunjukkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar! Di sana ditegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Juga ditegaskan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup, orang banyak dikuasai oleh Negara". Penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar ini menyatakan bahwa "bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Di sana juga dinyatakan bahwa "hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang". Ketetapan MPR No. IV Tahun 1973 juga memerinci mengenai ciri-ciri demokrasi ekonomi kita itu. Dalam demokrasi ekonomi itu jelas ada tiga unsur penting dalam tata perekonomian nasional kita; ialah : sektor negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Ketiga sektor inilah yang kita kembangkan secara bersamasama saling mengisi dan saling menghidupi bukannya saling mematikan. Sektor negara telah kita benahi, sehingga sektor ini makin mampu menangani pembangunan. Sektor swasta telah mulai tumbuh, dan telah ikut menerobos kemacetan ekonomi yang membelenggu kita 12 tahun yang lalu. Sektor swasta ini seperti baru saja saya katakan memang mempunyai tempat dalam demokrasi ekonomi kita. Malahan sektor swasta ini kita besarkan agar dapat menghidupi sektor-sektor lain yang masih lemah. Melalui perpajakan,yang progresif misalnya, maka hasil pajak yang masuk ke kas negara kita gunakan u n tu k m e m p e r b a ny ak p e m b a ng u n a n b ag i k e p e n t i n g a n u m u m . Di sini kita perlakukan asas "yang kuat membantu yang lemah". Kita juga tidak membiarkan sektor swasta ini tumbuh sendiri menjadi "raksasa" tanpa pengawasan dan pemilikan dari anggota

39

masyarakat luas. Untuk itu kita telah memulai dengan pasar modal, Melalui pasar modal inilah masyarakat diberi kesempatan ikut memiliki saham perusahaan yang besar dan sehat. Dengan pemilikan saham itu perusahaan berarti lebih terbuka, lebih diawasi oleh masyarakat luas. Dengan mulai majunya sektor negara dan sektor swasta, maka kita mulai menggarap sektor masyarakat. Tegasnya :koperasi. Koperasi ini harus dibina, dibantu dengan modal dan ketrampilan, dilindungi dan diberi arah. Koperasi, tidak boleh kita merosotkan kedudukannya hanya sebagai "penyalur bahan pokok dari Pemerintah" dalam keadaan sulit, seperti masa-masa sebelum tahun ;1966. Koperasi harus benar-benar kita jadikan kekuatan untuk membangkitkan kekuatan-kekuatan kecil, yang persatuannya dapat berobah menjadi kekuatan yang sangat besar. Sungguh, koperasi tidak mungkin tumbuh hanya dengan semboyan dan ajakan. Koperasi hanya akan tumbuh dengan tindakan dan bimbingan. Langkah yang sungguh-sungguh untuk menghidupkan koperasi ini telah kita mulai pada tahun 1972 dengan mengadakan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD), yang merupakan benih-benih yang kita tanamkan untuk membangun koperasi desa yang kuat. Dan dari desalah kita bangkitkan koperasi, agar ia tumbuh subur, dapat menjadi contoh dan menjalar kemana-mana. Kelak, harus tiba saatnya bahwa koperasi benar-benar menjadi salah satu “soko guru” prekonomian nasional kita. Pada permulaannya, BUUD/KUD memang hanya menangani masalah pangan,khususnya usaha peningkatan produksi padi. Namun lambat laun, sejalan dengan pengalaman masyarakat desa dan sejalan dengan bertambahnya kemampuannya, maka BUUD/ KUD juga mulai menangani bidang-bidang lain; seperti palawija, perikanan, pertenakan, kerajinan rakyat dan sebaginya. S el am a in i bermilyar-milyar rupiah telah disalurkan melalui BUUD/KUD kepada jutaan petani dan”orang-orang kecil” lainnya untuk pem-

40

berian kredit Bimas, kredit pengadaan beras/padi, kredit pengadaan sarana produksi seperti gudang dan alat penggiling padi, kredit candak kulak dan sebagainya. Dengan jalan itu maka BUUD/KUD benar-benar dilatih, digembleng dalarn praktek, agar makin memiliki pengalaman dan makin kuat. BUUD/KUD ini nanti harus tumbuh menjadi koperasi desa, yang beranggotakan dan menjadi milik seluruh penduduk desa yang bersangkutan, yang dipimpin,oleh pengurus yang dipilih oleh rapat anggota sebagai wajarnya suatu koperasi. KUD itu akan mempunyai berbagai unit usaha sesuai, dengan bidang kegiatan yang ada di desa yang bersangkutan, seperti yang tersebut tadi. Karena koperasi dengan unit-unit usaha itu perlu dikelola sesuai dengan efisiensi dan teknik pengusahaan, maka koperasi perlu mempunyai pimpinan-pimpinan usaha (manager) yang diperlukan. Dengan cara-cara yang demikian itulah sekarang telah mulai dibina kehidupan koperasi di desa-desa, sehingga benar-benar hidup dan lestari, yang memberi manfaat pada rakyat desa anggota-anggotanya. Saat ini kita telah memiliki lebih dari 4.000 BUUD/KUD yang tersebar di seluruh pelosdk wilayah Tanah Air ini, mulai dari Propinsi Aceh sampai. Propinsi Irian Jaya. Dan jika puluhan ribu desa telah kita bangkitkan dengan kekuatan koperasi desa tadi, apabila berjuta juta orang di pedesaan telah menjadi anggota koperasi desa yang kuat itu, maka sungguh koperasi akan bertambah kuat dan makin dekatlah kita pada tujuan mewujudkan masyarakat yang maju dan berkeadilan sosial. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan diusahakan pula perwujudannya dalam pembangunan perumahan rakyat merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat. Di samping itu pernbangunan perumahan rakyat membuka kesempatan kerja yang luas, baik untuk pembangunan rumah-rumah itu sendiri maupun untuk industri; kecil yang menghasilkan bahan bangunan. Pada hakekatnya pembangunan perumahan adalah usaha masyarakat sendiri. Pemerintah membantu menciptakan iklim yang mendorong perkembangan perumahan rakyat beserta perbaikan lingkungan pemukiman. Dalam hu-

41

bungan ini sejak beberapa tahun ini di daerah perkotaan dilaksanakan program perbaikan perkainpungan, di samping penyediaan tanah matang yang disertai pembangunan rumah inti. Demikian pula dilaksanakan pembangunan rumah sederhana yang cukup kuat dan sehat dan yang terjangkau oleh kemampuan rakyat banyak. Dalam masa REPELITA II dibangun sekitar 70 ribu rumah inti dan rumah sederhana. Untuk menunjang pembangunan perumahan rakyat ini diperhatikan pula segi kelembagaan dengan dibentuknya Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) sedang untuk menyalurkan kredit perumahan maka Bank Tabungan Negara ditetapkan berfungsi sebagai Bank Hipotik Perumahan. Dalam hubungan ini, misalnya, sekitar 43 ribu kepala keluarga korban bencana gempa bumi di Bali pada tahun 1976 telah memperoleh kredit pemilikan rumah. Di daerah pedesaan diselenggarakan peningkatan mutu perumahan desa melalui pemugaran desa yang dilaksanakan dengan pemugaran perumahan, peningkatan mutu lingkungan serta pengadaan sarana penunjang. Erat hubungannya dengan pembangunan perumahan rakyat adalah peningkatan penyediaan air minum di kota-kota dan di daerah pedesaan. Di kota-kota diusahakan penyempumaan pengelolaan air minum serta perluasan jaringan distribusi sehingga dewasa ini produksi airminum. mencapai sekitar 19 ribu liter per detik. Di daerah pedesaan penyediaan air merupakan bagian yang utama daripada usaha peningkatan kesehatan rakyat. Sidang Majelis yang saya hormati; Demikianlah pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun yang terakhir ini. Tampak jelas, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional itu selalu diusahakan keseimbangan yang serasi antara tiga unsur Trilogi Pembangunan, yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan menuju keadilan sosial. Setiap langkah dalam pelaksanaan pembangunan, senantiasa diuji akibatnya terhadap masing-masing unsur tersebut dan tidak ada satu unsurpun yang dikorbankan demi unsur yang lain. Untuk melaksanakan pembangunan nasional secara besar

42

besaran yang berpangkal pada Trilogi Pembangunan tadi terang diperlukan dana pembangunan dalam jumlah yang besar. Selama beberapa tahun ini ternyata bahwa secara keseluruhan jumlah investasi senantiasa meningkat. Setiap tahunnya jumlah dana investasi riil telah meningkat dengan rata-rata 13%. Dana investasi ini rata-rata berjumlah sekitar 2,1% dari produksi nasional. Sebagian dari dana investasi tersebut berasal dari tabungan dalam negeri, sedang selebihnya adalah dana dari luar negeri. Tabungan dalam negeri berjumlah sekitar 15% dari produksi nasionai. Hal ini berarti bahwa lebih dari 70% dari dana investasi berasal dari tabungan dalam negeri. Sebagian dari dana investasi itu adalah dana investasi Pemerintah yang berasal dari anggaran pembangunan negara. Dana investasi Pemerintah ini berjumlah rata-rata 54% dari keseluruhan dana investasi. Dan jumlahnya juga selalu bertambah, dengan rata-rata 66% setahunnya. Penerimaan negara tiap tahun senantiasa meningkat. Selama REPELITA II ini, maka penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri telah melampaui perkiraan semula, baik dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku maupun berdasarkan harga-harga tetap tahun 1973/'74. Hal yang sama tampak pula bagi semua unsur penerimaan dalam negeri, yaitu pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak langsung merupakan rata-rata 70% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Peningkatan-penerimaan dalam negeri yang berlangsung terus-menerus dari tahun ke tahun ini merupakan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan. Adapun kebijaksanaan penerimaan negara selain ditujukan untuk memupuk dana pembangunan diarahkan pula untuk lebih me mantapkan stabilitas ekonomi serta mendorong kegiatan investasi. Dalarn hubungan ini asas anggaran berimbang yang dinamis tetap dilaksanakan secara konsekwen, berkat pengertian dan kerjasama yang positif antara DPR dan Pemerintah. Seperti telah saya singgung di depan tadi,maka adalah suatu hasil yang sangat penting, bahwa selama Orde Baru ini negara dapat bekerja ber-

43

dasarkan anggaran belanja yang telah dibuat dengan persetujuan Rakyat, disetujui oleh DPR, sebelum dimulai tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk meningkatkan pembangunan nasional secara terusmenerus maka tiap tahun tabungan Pemerintah senantiasa ditingkatkan. Peningkatan ini dapat menjadi kenyataan karena di satu pihak penerimaan dalam negeri terus menerus berhasil diperbesar, sedang di lain pihak dapat dilaksanakan penghematan dan pengarahan yang sungguh-sungguh terhadap pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin ditujukan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dalarn rangka penyempurnaan aparatur Pemerintah melalui peningkatan gaji pegawai negeri dan anggota ABRI, termasuk peningkatan pensiun. Dengan meningkatnya hasil pembangunan maka keperluan pengeluaran rutin juga meningkat dari tahun ke tahun untuk keperluan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta untuk memperlancar roda pemerintahan. Pengeluaran pembangunan juga terus meningkat dari tahun ke tahun Selama REPELITA II pengeluaran pembangunan berjumlah lebih dar Rp 9.000 milyar. Jumlah ini adalah 72% lebih tinggi'daripada yang diperkirakan semula dalam REPELITA II bilamana dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku. Dihitung dengan harga-harga tetap tahun 1973/'74 maka pengeluaran pembangunan tersebut adalah 41% lebih tinggi daripada perkiraan semula. Untuk berbagai sektor tampak kenaikan yang besar dari tahun ke tahun. Misalnya, pengeluaran pembangunan untuk Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional dan Pembinaan Generasi Muda dalam tahun teraklur REPELITA I berjumlah Rp. 37 milyar, sedang dalam tahun terakhir REPELITA II berjumlah Rp 270 milyar. Demikian pula untuk Sektor Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial dalam tahun terakhir REPELITA I berjumlah Rp 16 milyar, sedang dalam tahun terakhir REPELITA II berjumlah Rp 87 milyar.

44

Di samping pemupukan dana pembangunan melalui anggaran negara telah pula diusahakan untuk menggerakkan tabungan masyarakat guna membiayai pembangunan nasional melalui perbankan. Hal ini dilaksanakan melalui program deposito berjangka, Tabanas dan berbagai bentuk tabungan lainnya. Dalam tahun 1968 deposito berjangka dan tabungan hanya berjumlah Rp 11 milyar dan hanya mampu membiayai 32% dari jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan. Pada-akhir tahun 1977 jumlah deposito berjangka dan tabungan melebihi Rp 1.200 milyar dan mampu membiayai 60% dari kredit yang diberikan oleh perbankan. Kebijaksanaan perkreditan diarahkan untuk terus mendorong golongan ekonomi lemah yang terutama terdiri dari golongan pribumi dalam rangka usaha pemerataan pembangunan. Untuk itu telah dikembangkan berbagai lembaga diantaranya PT Bahana, PT Askrindo dan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi. Dalam pada itu diadakan penyesuaian suku bunga dari tahun ke t a hu n u n tuk m e nc ip t ak a n suk u bu n ga y a ng r ea lis ti s , y a ng di satu pihak mendorong tabungan masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi, sedang di lain pihak menggairahkan kegiatan ekonomi, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan asas pemerataan telah dikembangkan pasar uang dan modal yang disertai pembentukan PT Dana Reksa. Perusahaan ini bertugas memecah saham-saham dan perusahaanperusahaan besar menjadi satuan-satuan kecil yang dapat dijangkau oleh penanam modal kecil. Dengan demikian dapat b e r l a n g sung pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemilikan perusahaan oleh masyarakat luas. P e l a k s an a a n p e m b a ng u n a n n as i o n al tid a k h a ny a m e m e r l u ka n dana-dana dalam bentuk rupiah tetapi juga dalam bentuk devisa. Keperluan akan devisa adalah sangat vital, terutama untuk mengimpor alat-alat produksi yang diperlukan untuk pembangunan. Karena itu peningkatan ekspor dengan tujuan untuk mernperoleh dana devisa sebanyak mungkin merupalcan salah satu kegiatan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Ekspor Indonesia terdiri dari ekspor minyak bumi dan ekspor barang-barang

45

lainnya. Bilamana ekspor minyak bumi dihitung secara netto maka keseluruhan ekspor Indonesia -yang terdiri dari minyak bumi dan barang-barang lain menunjukkan perkembangan yang terus menaik! Pada tahun 1965 bedurnlaih 500 juta dolar Amerika, dalam tahun pertama REPELITA I (1969/'70) berjumlah 750 juta dolar Amerika, pada tahun pertama REPELITA II berjumlah 4,5 milyar dolar Amerika dan pada tahun ke-5 REPELITA II akan melebihi 8 milyar dolar Amerika. Peningkatan ini disebabkan karena nilai ekspor minyak bumi bertambah dengan cepat, s e d a ng ni l a i e k s po r b a r a n g - b ar a n g l ai n j u g a te rus m e ni ng ka t . Di lain pihak, nilai impor juga meningkat. Rata-rata peningkatannya adalah 16% setahunnya. Komposisi impor lambat laun berubah sehingga sebagian besar daripada impor terdiri dari barang-barang modal dan bahan baku yang diperlukan untuk peningkatan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi, khususnya, dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia yang selama beberapa tahun menunjukan ketidakpastian, maka diperlukan sekali pemupukan cadangan devisa. Hal, ini merupakan segi yang sangat penting dalam keseluruhan pengelolaann keuangan negara dan neraca pembayaran. Pada akhir REPELITA I cadangan devisa Indonesia berjumlah sekitar 1 milyar dolar Amerika Jumlah tersebut mulai meningkat dan mencapai jumlah lebih dari 1,5 milyar dolar Amerika. Akan tetapi secara tiba-tiba cadangan devisa Indonesia merosot menjadi sekitar 0,5 milyar dolar Amerika. Hal ini merupakan akibat langsung dari krisis Pertamina. Cadangan devisa yang dipupuk dengan susah payah dan secara berhati-hati selama bertahun-tahun itu terpaksa digunakan untuk membayar kembali hutang-hutang luar negeri Pertamina.Namun berkat, ketekunan serta kesungguhan dalam mengatasi segala macam akibat krisis Pertamina, termasuk penghematan yang drastis dan penggunaan devisa serta usaha-usaha yang sungguhsungguh pula untuk menaikkan ekspor kita, maka cadangan devisa Indonesia pada masa ini telah melebihi 2,6 milyar dolar Amerika. Suatu jumlah tertinggi yang belum pernah dialami oleh ekonomi Indonesia dalam waktu-waktu yang lampau!

46

Pelaksanaan pembangunan nasional yang memerlukan dana investasi dalam jumlah yang besar dilandaskan kepada kemampuan kita sendiri. Karena itu secara terus menerus dan dengan sungguh-sungguh kita mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber dari tabungan Pemerintah, tabungan masyarakat dan penerimaan devisa yang berasal dari ekspor. Dalam pada itu kita ingin melaksanakan pembangunan nasional yang lebih cepat, lebih meluas dan lebih merata. Macam kebutuhan rakyat kita,terutama rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, adalah banyak sekali dan perlu dipenuhi dengan segera. Wilayah Tanah Air kita luas sekali dan masing-masing daerah mengidam-idamkan pelaksanaan pembangunan yang secepat-cepatnya di daerah masing-masing. Untuk meningkatkan kemampuan agar dapat melaksanakan pembangunan yang lebih cepat, lebih meluas dan lebih merata inilah maka disamping menggerakkan kekuatan dan kemampuan nasional kita sendiri, kita manfaatkan pula sumber-sumber dari luar negeri dalam bentuk modal, teknologi dan keahlian. Meskipun masalah yang berhubungan dengan hal ini sudah berkali-kali saya jelaskan, namun masih juga dipersoalkan oleh sementara kalangan dalam masyarakat, tidak jarang disertai rasa curiga terhadap kebijaksanaan yang digariskan, dan bahkan kadang-kadang dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah kita telah menjual diri kepada pihak asing atau telah menggadaikan Tanah Air tercinta ini. Oleh karena itu kita perlu menjernihkan lagi pikiran kita mengenai masalah-masalah tersebut agar kita tidak terjebak oleh hembusan-hembusan yang bertujuan meracuni diri kita sendiri. GBHN menetapkan bahwa kita memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai pelengkap kemampuan, kita sendiri dan bahwa kita memanfaatkan penanaman modal asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus dan tidak merugikan kepentingan nasional. Jadi penggunaan bantuan luar,negeri dan penanaman modal asing adalah langkah yang kita ambil secara sadar untuk memper-

47

cepat pembangunan Indonesia. Namun kita sepenuhnya menyadari bahwa kita harus senantiasa hati-hati dan waspada dalam menangani kedua masalah ini. Persoalannya ialah agar kita dapat memperoleh manfaat yang - ,sebesarbesarnya dari potensi-potensi luar negeri tersebut, tanpa mengakibatkan ketergantungan, tanpa merugikan kepentingan nasional dan supaya tetap merupakan pelengkap bagi peningkatan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itulah maka kita tetapkan syarat-syarat untuk bantuan luar negeri maupun untuk penanaman modal asing. Dan syarat-syarat ini tetap kita pegang teguh dan kita laksanakan secara konsekwen. Bantuan luar negeri hanya kita terima apabila memenuhi tiga syarat : Pertama, bantuan tersebut tidak boleh disertai ikatan politik yang membelenggu gerak kita kedua, bantuan itu harus digunakan sesuai dengan rencana pembangunan kita, yang berarti bahwa kita sendiri yang menentukan penggunaannya; dan ketiga, bantuan itu persyaratan pengembaliannya harus cukup ringan sehingga pembayarannya kembali tetap dalam batas kemampuan kita. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Apabila tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut maka kita tolak bantuan yang ditawarkan kepada kita, betapapun mendesaknya kebutuhan akan.bantuan tersebut. Oleh karena itu pula setiap pinjaman yang kita peroleh hanya dipergunakan untuk keperluan pembangunan. Hasil yang diperoleh harus lebih besar dari jumlah pinjaman yang dipergunakan, sedang pembayaran kembali.tidak boleh mengurangi kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan pembangunan Dalam menerima bantuan luar negeri kita tidak pernah dan tidak akan mengikat tliri kepada negara negara yang memberikan bantuan, baik secara politik, ekonomi. maupun kebudayaan. Adalah suatu kenyataan bahwa tidak selamanya kita bersama-an pandangan dengan negara-negara yang memberikan bantuan kepada kita mengenai masalah-masalah politik dunia dan ekonomi internasional. Bahkan kita justru berpandangan lurus bertolak belakang dengan negara-negara yang memberikan bantuan kepada kita mengenai banyak soal yang berkaitan dengan Tata Ekonomi Dunia Baru. 48

Demikian pula halnya dengan penanaman modal asing Juga terhadap modal asing kita tetapkan syarat-syarat tertentu. Bidang usaha mereka kita batasi. Jangka waktu usaha mereka juga dibatasi. Mereka harus mendidik tenaga-tenaga Indonesia. Mereka harus meningkatkan jumlah tenaga Indonesia, tidak hanya sebagai pekerja melainkan juga sebagai pimpinan perusahaan. Mereka wajib pula membuka usahanya bagi modal Indonesia. Mereka harus sebanyak mungkin menggunakan bahan baku dan hasil produksi Indonesia, sedang pemasaran di dalam negeri hanya boleh dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nasional. Penyertaan modal nasional dalam perusahaan-perusahaan asing merupakan suatu penggarisan yang jelas. Khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang sebagian besar terdiri dari golongan pribumi diambil berbagai langkah untuk meningkatkan kesempatan serta kemampuan berpartisipasi dalam penanaman modal asing maupun dalam rangka penanaman modal dalam negeri. Dalam hubungan ini salah satu jalan yang ditempuh adalah peningkatan kemampuan koperasi-koperasi, khususnya koperasi yang terdiri dari para pekerja perubhaan-perusahaan besar dan menengah. Koperasi-koperasi pekerja ini pada waktunya akan memperoleh kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam modal perusahaan. Dengan demikian para pekerja juga-akan menjadi pemilik, perusahaan melalui keanggotaannya dalam koperasi pekerja rnasing-masing. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Majelis yang terhormat; Setelah saya membentangkan segala sesuatu di bidang ekonomi dan pembangunan, maka sekarang saya akan mengajak Sidang Majelis yang terhormat untuk meneliti bidang sosial dan kemasyarakatan lainnya. Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu mengakibatkan perubahan sosial secara besar-besaran, disertai dengan perubahan sikap dan tata nilai dalam masyarakat. Menghadapi masalah ini maka yang penting adalah ke

49

mampuan masyarakat untuk memilih dan menyaring, agar nilainilai yang positif dan berguna bagi pembangunanlah yang kita serap. Untuk itu sangatlah penting pendalaman kehidupan keagamaan, pengembangan pendidikan dan pemantapan kebudayaan nasional. Pengembangan kehidupan keagamaan kita teruskan, karena kita hidup dalam masyarakat Pancasila, karena agama memberi kehalusan kepada pembangunan dan karena dengan bimbingan agama maka pembangunan ini semakin manusiawi. Pembangunan pendidikan kita kerjakan, sebab Pembukaan Undang-Undang Dasar mengamanatkan kepada kita bahwa dalam alam Indonesia merdeka kecerdasan kehidupan bangsa harus kita wujudkan. Pemantapan kebudayaan nasional juga kita usahakan, sebab dengan ini bertambah kuatlah kepribadian Bangsa dan bertarnbah indah pula kehidupan ini kita rasakan. Dengan latar belakang pemikiran yang demikian, izinkan saya sekarang Saudara Ketua yang terhormat, menjelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Saya tahu, soal Kepercayaan terhadap Tuhan Yang . Mahaesa ini akhir-akhir ini menjadi peka. Akan tetapi, sebagai Presiden Republik ini, sebagai Mandataris Majelis, saya ditugasi untuk melaksanakan GBHN dan UndangUndang Dasar. Saya ingatkan apa yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. IV Tahun 1973, Bab Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa, yang secara lengkapnya berbunyi : 1. Atas dasar Kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Mahaesa maka peri kehidupan beragama dan peri kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan Falsafah Pancasila; 2. Pembangunan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun di antara sesama ummat beragama, sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa

50

dan antara semua ummat beragama dan semua penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa serta, meningkatkan amal dalam bersama-sama,membangun masyarakat; 3. D i u s a h a k a n b e r t a m b a h n y a s a r a n a - s a r a n a y a n g diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri; 4. Melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan elancaran penunaian ibadah haji bagi ummat I s l a m sesuai dengani ajaran agama Islam dan sesuai pula dengan kemampuan masyarakat." Itulah rumusan GBHN, yang merupakan konsensus nasional yang dicapai pada tahun 1973. Dan saya, selaku Mandataris MPR, berusaha melaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Pasa1 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar itulah yang kita laksanakan. Di samping itu hendaknya juga kita ingat bahwa salah satu pokok pikiran Yang, terkandung dalam Pembukaan UndangUndang Dasar '45 adalah "Negara berdasar atas ke Tuhanan Yang Mahaesa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Kita hendaknya melihat masalah ini dari kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat kita, dari semangat Undang-Undang Dasar dan dari semangat Pancasila. Dari masyarakat kita yang bhineka tunggal ika ini ada penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa itu; dan justru adanya kenyataan itulah maka tercantum dalam GBHN . Dengan mencantumkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa di dalam GBHN, tidaklah berarti kita akan mengarahkan

51

atau mengakui semacam golongan agama baru. Juga bukan akan memanjakan penganut-penganutnya, sehingga merugikan golongan lain. Sebaliknya, dengan pencantuman pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa itu kita akan dapat mengambil tindakan-tindakan penertiban, sekiranya ada penganutnya yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan yang merendahkan martabat atau menyinggung perasaan salah satu agama. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa adalah masalah pribadi, masalah keyakinan batin mengenai. hubungan manusia dengan Tuhan. Dan sesuai dengan pasal 29 ayat (2) yang saya sebut tadi, maka Negara wajib melindungi kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, sepanjang pelaksanaan ibadat tadi tidak mengganggu kepentingan umum, tidak melanggar hukum dan tidak menyinggung agama lain, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sama sekali tidak ada niat, rencana maupun kegiatan yang mengabaikan kehidupan agama, apalagi yang mengucilkan atau memojokkan sesuatu agama. Lebih-lebih terhadap Agama Islam yang dipeluk oleh bahagian terbesar masyarakat Indonesia itu. Karena itu janganlah kita berpecah belah mengenai masalah ini. Sebaliknya marilah kita hidup rukun, marilah kita hormati perbedaan yang ada di antara kita dalam sikap kerukunan tadi. Jika kita dapat mengembangkan - sikap ini,maka sungguh nikmat hidup rukun kita dalam perbedaan tadi, sungguh nikmat kita rasakan hidup dalam masyarakat kita yang berdasarkan Pancasila ini. Sebelum masalah ini diributkan akhir-akhir ini, maka kerukunan hidup antara sesama ummat beragama dan ummat penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa dapat hidup rukun, seperti yang digariskan dalam GBHN. Ya, kita semua percaya, bahwa para Anggota Majelis yang terhormat akan menampilkan bobot sebagai negarawan-negarawan. Kerukunan antara ummat yang berlainan agama juga makin

52

terasa. Berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu, yang sering terjadi salah faham dan bentrokan antara ummat yang berlainan agama, maka sekarang provokasi dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. sudah mulai tidak mempan. Kerukunan ini menunjukkan makin dewasanya kita dalam mendalami dan mengamalkan agama kita masing-masing. Kerukunan ini juga mencerminkan pelaksanaan yang tepat dari Sila Ketuhanan Yang Mahaesa dari Pancasila. Kurang dari tiga minggu yang lalu saya merasa mendapat rakhmat dari Allah SWT, karena saya diberi-Nya kesempatan meresmikan masjid Istiglal yang megah dan indah di Ibukota negara kita ini. Masjid ini adalah kebanggaan ummat Islam, dan juga kebanggaan seluruh Bangsa Indonesia. Masjid yang besar ini berdampingan dengan Gereja Katolik yang indah. Marilah, kita jadikan kenyataan itu sebagai lambang kerukunan hidu p an t a ra u mm a t b er ag a m a y a ng be r bed a- b ed a dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila ini. Dalam tiap-tiap bangsa atau kelompok ummat manusia, maka pembangunan itu. memerlukan keikutsertaan dan tanggung jawab dari seluruh nasyarakat dengan pelbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa yang mereka peluk. Oleh karenanya masyarakat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa harus dapat keluar dari kesempitankesempitan faham mereka dan kelompok-kelompok mereka yang sempit untuk dapat memahami dan memperoleh konsepsi dan pengalaman yang lebih luas, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kerukunan dan persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri serta rukun . dan bersatu antara satu kelompok dengan kelompok lain dalarn keluarga besar Bangsa Indonesia. Di kalangan ummat Islam tampak , jelas terus bertambah luasnya usaha untuk memperkuat kerukunan dan persatuan itu, yang tampak dari ikhtiar untuk menyatukan pendapat yang berhubungan dengan ibadah yang selama ini, berbeda-beda. Dan untuk membina kerukunan itulah antara lain telah lahir Majelis Ulama pada tahun 1975.

53

Selama REPELITA II sampai sekarang tidak sedikit tempat ibadah keagamaan yang dibangun, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Yang lebih menggembirakan ialah, tempat-tempat ibadah itu makin banyak dikunjungi jemaah, dan dari jemaah ini kaum muda makin bertambah besar jumlahnya. Apabila pada akhir REPELITA I dahulu jumlah tempattempat ibadah sekitar 413.000 buah, maka pada tahun keempat REPELITA II ini naik menjadi lebih dari 452.000 buah, suatu kenaikan rata-rata 12.000 buah setiap tahun. Dari jumlah tadi lebih dari 415.000 buah adalah tempat ibadah untuk ummat Islam. Pada tahun terakhir REPELITA I kitab-kitab suci yang telah disebarkan ke masyarakat baru berjumlah lebih dari 200.000 buah. Maka sekarang jumlah itu meningkat melebihi 2,9 juta buah, yang semuanya itu diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah; dan dari jumlah ini lebih dari 2,4 juta adalah kitab suci agama Islam. Pendidikan agama, khususnya agama Islam, baik di sekolahsekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum terus ditingkatkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Untuk itu antara lain telah diangkat tidak kurang dari 30.000 guru agama untuk sekolah-sekolah umum. Sedangkan fasilitas dari sekolah-sekolah agama, khususnya agama Islam juga diusahakan untuk ditambah atau ditingkatkan. Dalam pada itu telah juga dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan perjalanan Ibadah Haji, agar dapat makin lancar dan aman. Disamping usaha usaha didalam negeri, maka Pemerintah Indonesia juga mengusahakan kepada Pemerintah Saudi Arabia, kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji di Saudi Arabia,khususnya bagi Haji dari Indonesia-.

Sidang Majelis yang terhormat; Seperti tadi saya singgung, Pembukaan Undang-Undang Dasar mengamanatkan kepada kita, bahwa dalam alam Indonesia merdeka harus diusahakan terus menerus peningkatan kecerdasan

54

kehidupan bangsa. Karena itu. Selamanya kita memandang pembangunan pendidikan merupakan bagian yang mutlak daripada keseluruhan pembangunan nasional. Berdasarkan asas pemerataan maka selama lima tahun terakhir ini perhatian utama diberikan kepada pemerataan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah dasar. Untuk itu telah dilaksanakan pembangunan pendidikan dasar secara serentak di seluruh wilayah Tanah Air. Di mana-mana bermunculan gedung-gedung sekolah dasar lengkap dengan guru, buku dan perlengkapannya, sampai-sampai di pulau-pulau yang terkecil dan di desa-desa di puncak pegunungan. Selama REPELITA II dilaksanakan pembangunan 31 ribu gedung SD masing-masing dengan 6 kelas; pembangunan 15 ribu ruang kelas baru di SD yang sudah ada rehabilitasi 56 ribu gedung Negeri, SD Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, pengangkatan 224 ribu guru SD termasuk 31 ribu guru agama; penataran 634 ribu guru SD; penyediaan 248 juta buku pelajaran dan 45 juta buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan SD. Pembangunan-sarana pendidikan ini sekaligus disertai peningkatan mutu pendidikan. Pembangunan, SD secara besar-besaran tersebut membuka tambahan kesempatan belajar untuk 8 juta anak. Suatu jumlah yang sangat besar, lebih-lebih bila diingat bahwa pada akhir REPELITA I murid SD seluruhnya baru berjumlah sekitar 13 juta. Sejajar dengan pembangunan sarana pendidikan telah pula dilaksanakan penghapusan SPP untuk sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di seluruh pelosok Tanah Air. Penghapusan SPP ini mencerminkan pula keterikatan kita kepada asas pemerataan dalam pembangunan. Meningkatnya sarana pendidikan SD, penghapusan SPP secara menyeluruh dan penyediaan beasiswa untuk anak-anak yang berbakat merupakan pembuka jalan yang lebar bagi pelaksanaan kewajiban belajar dalam REPELITA III untuk setiap anak Indonesia dimanapun dia berada di Tanak Air kita. Ini berarti bahwa suatu cita-cita nasional yang, diidam-idamkan sejak perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme kini sudah ada diambang pintu untuk menjadi kenyataan. Ini juga nlerupakan salah satu langkah penting dalam memberantas kebodohan, dan mencerdaskan kehidupan

55

bangsa seperti yang dikehendaki oleh Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu telah pula dilaksanakan pembangunan sekolah lanjutan. Dalam rangka ini, diselenggarakan rehabilitasi semua gedung SMP Negeri yang berjumlah lebih dari 1.500 dan semua gedung SMA Negeri yang berjumlah lebih dari 500, semuanya dilengkapi dengan laboratorium untuk praktek ilmu pengetahuan alam. Dengan adanya sarana ini maka anak-anak kita tidak lagi belajar ilmu pengetahuan alam hanya dari buku-buku saja, melainkan dapat mengadakan percobaan-percobaan sendiri. Demikian pula dilaksanakan pembangunari sekitar 800 SMP dan lebih dari 150 SMA. Pembangunan pendidikan kejuruan, diantaranya pendidikan tehnik dan pendidikan guru, juga telah mulai dilaksanakan. Keseluruhan pembangunan sekolah lanjutan ini disertai penyediaan puluhan ribu guru, puluhan juta buku dan perbaikan-mutu kurikulum. Selanjutnya peranan perguruan tinggi dalam. melaksanakan Tridharma --yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah pula ditingkatkan. Untuk ini dibangun ruangruang kuliah, perpustakaan, 1aboratorium dan fasilitas penelitian lainnya, di samping telah pula dimulainya pembangunan kampus baru untuk beberapa universitas yang sangat memerlukannya. Penulisan karya ilmiah serta kegiatan penelitian di berbagai bidang merupakan kegiatan yang semakin meluas. Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat telah dikembangkan Kuliah Kerja Nyata atau KKN bagi para mahasiswa untuk mengenal dan menunjang pembangunan pedesaan. Suatu unsur penting dalam pembangunan pendidikan adalah pembinaan dan penyempurnaan kurikulum yang terus menerus diusahakan. Dalam rangka ini sesuai dengan petunjuk Garis-garis Besar Haluan Negara, maka perhatian utama diberikan agar kurikulum berisikan pendidikan agama, pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 45 kepada generasi muda. Penghayatan Pancasila oleh generasi muda adalah suatu hal yang mutlak untuk membangun masyarakat berdasarkan Pancasila Kelanggengan Pancasila hanya

56

akan menjadi kenyataan bilamana kita yang hidup di masa kini dan generasi-generasi seterusnya yang hidup di masa datang benar-benar menghayati dan mengetrapkan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam hubungan kehidupan kemasyarakatan maupun kehidupan kenegaraan. Pembangunan pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan di lingkungan sekolah, melainkan penting sekali peranan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan generasi muda dikembangkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan, diantaranya Pramuka dan KNPI, yang telah terbentuk sejak tahun 1974 serta melalui KONI dalam hubungan pembinaan olahraga. Demikian pula telah dikembangkan pendidikan Iuar sekolah atau pendidikan nonformil melalui penyediaan sarana pendidikan untuk pengetahuan dasar dan kejuruan. Secara keseluruhan dapatlah disimpulkan bahwa sasaransasaran REPELITA II di bidang pendidikan pada umumnya dilampaui dalam pelaksanaan. Namun di lain pihak jelas bahwa dengan makin lajunya pembangunan maka masyarakat makin haus pula akan pendidikan. Oleh karena itu adalah mutlak bahwa perhatian yang sepenuhnya perlu dicurahkan secara terus menerus kepada pembangunan pendidikan yang diarahkan kepada pembinaan generasi muda agar mereka menjadi pengganti generasi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Sidang Majelis yang terllormat; Erat hubungannya dengan masalah pendidikan adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mutlak harus kita tangani untuk menunjang pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan agar kita tidak tertinggal makin jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara lain. Seperti yang ditunjukkan dalam GBHN, maka pe n eli t i a n, ilmu pengetahuan dan teknologi telah diarahkan untuk mengembangkan kemampuan nasional sesuai dengan kebutuhan dan pr i or i t as d a l a m p e m b a ng u n a n. S e d a ngk a n bi d a ng k e g i a t a n ny a

57

dipilih yang ada hubungannya dan ada manfaatnya bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Untuk jangka pendek, selama REPELITA 11 sampai sekarang, penelitian diutamakan pada tiga sektor yang menonjol ialah pertanian, industri dan pertambangan. Penelitian di ketiga sektor itu ditunjang oleh berbagai penelitian lintas sektoral yang meliputi bidang perhubungan dan komunikasi, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, perdagangan, kependudukan, tenaga kerja dan sebagainya. Patokan yang digunakan untuk pengarahan penelitian jangka pendek ialah hasil penelitian terhadap penyerapan tenaga kerja, penggunaan, bahan-bahan dalam negeri dan pengaruh terhadap neraca pembayaran luar negeri. Untuk jangka panjang, perhatian utama diletakkan pada penelitian perspektif arah perkembangan jangka panjang untuk mendapatkan gambaran yang lebih mantap dan kwantitatif mengenai perkembangan unsurunsur sumber daya manusia, sumber daya alam dan perkembangan teknologi serta saling pengaruhnya antara unsur-unsur tersebut, demikian pula mengenai pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat menjelang tahun 2000. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut telah diusahakan penyediaan dan pengembangan sarana serta sistim penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin ditingkatkan. Ini meliputi peningkatan tenaga peneliti dan sarana fisik penelitian, serta pengembangan sistim-sistim nasional untuk jaringan dokumentasi dan informasi; standardisasi dan pengawasan mutu; kalibrasi, instrumentasi dan metrologi. Juga penting adalah pembinaan dan pengembangan iklim yang mendorong bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pemberian penghargaan dan imbalan yang makin baik bagi para tenaga peneliti. Banyak hasil yang nyata dari kegiatan penelitian itu telah tampak, baik yang segera dirasakan kemanfaatannya maupun yang merupakan landasan bagi pengembangan kemampuan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kemudian hari. Dalam rangka mengefektifkan pengembangan penelitian dan

58

teknologi secara terpadu telah dilakukan usaha- usaha peningkatan koordinasi dan penyempurnaan mekanisme untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai suatu langkah yang penting telah dimulai pelaksanaan pembangunan suatu Pusat Penelitian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) di Serpong yang dalam tahap pertamanya merupakan perwwujudan fisik bagi pengembangan suatu masyarakat ilmiah. Rencana Induk yang telah disusun mengutamakan pembangunan fasilitas-fasilitas Reaktor Uji Material, Laboratorium Uji Konstruksi, Laboratorium Instrumentasi dan Kalibrasi, Pusat Seminar dan Konperensi, Pemukiman Ilmiawan beserta fasilitas sosialnya. Sarana-sarana tersebut selain diadakan guna meningkatkan kordinasi dalam bidang penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ilmiah serta meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang bidang-bidang ini. Saud ar a K e tu a d a n pa r a A n gg o t a Maj el is ya n g t e rh o rm a t; Masalah yang sangat penting dalam pembangunan Bangsa adalah masalah pembinaan generasi muda. Seperti yang dijelaskan dalam GBHN maka pembinaan generasi muda --terutama melalui pendidikan--ditujukan agar generasi muda dapat menjadi pengganti. generasi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan Bangsa. Wadah-wadah pembinaari dilakukan melalui keluarga, sekolah, organisasi-organisasi kepemudaan, pramuka dan lain-lainnya. Kepramukaan telah bertambah besar dan maju dari tahun ke tahun. Khusus mengenai pembinaan generasi muda ini, saya perlu menjelaskan . duduk soal mengenai KNPI yang telah terbentuk dalam tahun 1974 sebagai wadah bergeraknya para pemuda, generasi muda. Hendaknya. kita ingat, bahwa lahirnya KNPI ini merupakan bagian dari usaha kita bersama untuk menata kembali segala segi kehidupan Bangsa dan Negara kita. Kita telah menata kembali kehidupan politik, dengan meletakkan kembali keduduk

59

an dan tata hubungan lembaga-lembaga tinggi negara menurut semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar ’45. Kita juga telah berhasil menata kembali kehidupan sosial politik, sehingga kita sekarang memiliki dua partai politik dan satu golongan karya. Kita telah menata kembali kehidupan ekonomi, sehingga kita sampai pada tingkat kemajuan seperti sekarang ini. Kita telah menata kembali lapangan Hankamnas, sehingga integrasi ABRI sangat kuat seperti sekarang ini. Pendeknya, konsensus nasional yang kita bulatkan pada tahun-tahun pertama Orde Baru, menghendaki penataan kembali seluruh kehidupan Bangsa dan Negara kita agar kita mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan, menuju masyarakat moderen yang kokoh bersatu di atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45. GBHN sendiri juga telah menegaskan, bahwa “integrasi dan konsolidasi kegiatan-kegiatan mahasiswa, pemuda dan cendekiawan sesuai dengan profesinya dalam wadah-wadah yang efektif di mana mereka dapat menyumbangkan prestasi serta partisipasi yang positif”. Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, KNPI hendaknya dilihat dari sudut penataan kembali wadah-wadah organisasi pemuda itu, dalam usaha kita untuk mengembangkan organisasi profesi. KNPI ini telah dibentuk dari pemuda sendiri, oleh pemuda sendiri dan untuk pemuda sendiri. KNPI -–seperti pernah saya katakan— bukanlah milik Pemerintah, juga bukan milik salah satu golongan yang manapun. Kita menginginkan agar pemuda Indonesia bersatu dalam wadah KNPI ini. Dan dalam hubungan inilah KNPI akan dapat menjadi salah satu wadah dan saluran pembinaan generasi muda dengan segala aspirasinya yang sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45, sehingga generasi muda dapat lebih besar mengabdikan diri pada pembangunan Bangsa yang akan terus berlangsung dalam jangka panjang. Dengan terbentuknya KNPI itu, tidaklah berarti kita akan membubarkan organisasi-organisasi pemuda yang lain. Tetapi hendaknya organisasi-organisasi pemuda itu dapat berhimpun dan melakukan kegiatan bersama dalam wadah KNPI itu.

60

Saudara Ketua Majelis yang terhormat; Dalam rangka membina kelangsungan pembangunan. Bangsa kita dalam jangka panjang, sangat perlu dilakukan pembinaan kebudayaan Indonesia, kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional kita pelihara dan kita bina dengan tujuan untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional dan kesatuan nasional. Dalam rangka itu maka kebudayaan daerah juga digali dan dipupuk untuk memberi warna yang makin indah dan memperkaya kebudayaan n a s i o n a l . Untuk itu antara lain, bahasa Indonesia terus dikembangkan. Bahasa Indonesia makin menunjukkan diri sebagai bahasa yang dapat digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan. Surat-surat kabar dan majalah, dan juga masyarakat kita, makin menunjukkan kemampuannya menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Sunggi.h, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, adalah salah satu warisan kebudayaan dan kekuatan perjuangan yang harus kita pelihara dan kita kembangkan. Karena itu penelitian banyak dilakukan antara lain mencakup bidang tata bahasa, perbendaharaan kata, pengajaran, sejarah bahasa dan sebagainya. Sementara itu.selama lima tahun ini telah dipugar lebili dari 200 buah taman purbakala, candi, keraton dan puri, masjid dan pura bersejarah, rumah adat, makam, istana, museum, gedung bersejarah, balai penyimpanan benda-benda purbakala dan sebagainya. Mulai tahun 1973, candi Borobudur yang terkenal dan sudah menjadi milik dunia itu, juga mulai dipugar dengan bantuan Unesco dan bantuan-bantuan lain yang mengalir dari berbagai negara. Di samping semua yang serba benda tadi, maka mutu kebudayaan dan kesenian juga meningkat. Sungguh membesarkan hati, bahwa dalam gairahnya kebangkitan kembali untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan daerah yang muncul di mana-mana, maka justru semen persatuan nasional bertambah kuat. Ini menunjukkan.bahwa cara kita memahami dan menikmati kebudayaan mulai makin dewasa. Yang juga menggembirakan adalah usaha masyarakat sendiri untuk mengembangkan kebudayaan

61

dan kesenian ini. Di daerah-daerah telah bermunculan pusat-pusat kesenian dan kebudayaan. Sidang Majelis yang saya hormati; Masalah sosial lainnya yang terus kita tangani adalah masalah kesehatan masyarakat.Asas pemerataan tercermin pula di dalam pembangunan kesehatan. Selama lima tahun terakhir ini titik berat pembangunan kesehatan terletak pada pemerataan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Perhatian khusus diberikan kepada rakyat desa dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah. Untuk itu diusahakan agar pelayanan kesehatan berada sedekat mungkin dengan masyarakat. Dengan demikian tercipta kesempatan yang lebih luas bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh tingkat kesehatan yang sebaik-baiknya. Perataan pelayanan kesehatan antara lain dilaksanakan melalui pembangunan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat yang lebih dikenal oleh rakyat dengan nama Puskesmas. Semula diharapkan agar pada akhir REPELITA II nanti di setiap Kecamatan paling sedikit akan ada sebuah Puskesmas. Ternyata bahwa sasaran tersebut telah dapat dicapai dalam tahun ketiga REPELITA II. Di setiap Kecamatan di seluruh wilayah Tanah Air kini sudah ada sebuah Puskesmas. Namun pembangunan Puskesmas tetap dilanjutkan dengan sasaran agar Kecamatan-kecamatan yang wilayahnya luas dapat memiliki lebih dari satu Puskesmas. Dengan demikian rakyat yang hidup di desa-desa terpencil dapat pula memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukannya. Melalui Puskesmas telah dilancarkan berbagai kegiatan pembangunan kesehatan, yang terpenting diantaranya adalah pemberantasan penyakit menular dan, penyakit-penyakit rakyat lainnya. Di samping itu Puskesmas juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan untuk mendorong sikap hidup sehat, meningkatkan nilai gizi makanan rakyat dan mengembangkan kebersihan serta kesehatan lingkungan hidup. Di samping pembangunan gedunggedung Puskesmas telah pula dimulai pelaksanaan Puskesmas keliling, terutama untuk melayani desa-desa yang letaknya jauh. Sejalan dengan itu telah ditingkatkan pula penyediaan air bersih

62

di daerah pedesaan dalarn rangka pemberantasan penyakit menular.Tidak kurang dari 60.000 sistim penyediaan air telah dibangun, antara lain dalam bentuk penampungan mata air dengan perpipaan, sumur artetis, penampungan air hujan, perlindungan mata air, sumur-sumur pompa, dan sebagainya. Adalah suatu hal yang menggembirakan bahwa kini dokterdokter muda dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya telah menyebarkan diri ke seluruh wilayah Nusantara untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi rakyat banyak melalui Puskesmaspuskesmas yang jauh letaknya-dari pusat keramaian. Penyediaan obat-obatan pun telah meningkat dan meluas. Sementara itu kesadaran akan hidup sehat Celah semakin merata disemua daerah, sebagairnana tampak di mana-mana dalam bentuk pemugaran desa, perbaikan kampung, kegiatan olahraga, penyediaan air bersih, dan pembangunan serta penggunaan jamban keluarga. Dalam pada itu banyak pula rumah-rumah sakit lama yang telah diperbaiki dan diperluas, di samping pembangunan rumah-rumah sakit baru. Pendidikan dokter, juru rawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya juga terus-menerus ditingkatkan. Kini sedang diusahakan perluasan pendidikan dokter-dokter spesialis serta penyebaran mereka ke rumah-rumah sakit Kabupaten. Pembangunan kesehatan di Indonesia belum berjalan lama, namun hasil-hasilnya telah terlihat dengan nyata. Angka kematian bayi tampak mulai menurun Demikian pula angka kematian kelompok-kelompok umur lainnya. Sementara itu umur rata-rata orang Indonesia menjadi lebih panjang. Pertumbuhan badaniah orang Indonesia pun nyata-nyata bertambah baik. Para remaja pada umumnya kini lebih tinggi dan lebih sehat badannya daripada orang-orang tua mereka. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa pernbangunan kesehatan telah menunjukkan hasil-hasil positif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas dan merata. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat maka berbagai langkah telah diambil dalam bidang pelayanan sosial. La ng k ah -l a ng ka h p el a y an a n s o si a l t er s e bu t d itu juk a n u n tuk

63

meringankan beban anggota masyarakat yang menderita, diantaranya keluarga yang berpenghasilan sangat rendah di daerah minus, anak-anak terlantar, para 1anjut usia, penderita cacat, masyarakat terasing di berbagai daerah, para korban bencana alam dan lain sebagainya. Pelayanan diarahkan kepada peningkatan kemampuan serta rasa tanggung jawab yang bersangkutan sehingga mereka dapat menolong diri sendiri dan mencapai tingkat kehidupan yang lebih layak. Dalam hubungan ini telah diberikan pelayanan bantuan kepada sekitar 20,000 keluarga yang berpenghasilan sangat rendah di daerah minus, lebih dari 100.000 anak-anak terlantar, sekitar 14.000 orang yang lanjut usia, kurang lebih 26.000 penderita cacat dan lebih dari 50.000 keluarga masyarakat terasing. Demikian pula pelayanan-pelayanan sosial diberikan kepada orang-orang terlantar serta para korban narkotika. Adalah menggembirakan bahwa dalam tahun-tahun akhir ini di kalangan masyarakat telah tumbuh berbagai macam prakarsa untuk membantu meringankan beban penderitaan tersebut, serta meningkatkan kemampuan mereka yang kurang mampu sehingga akhirnya mereka akan menjadi warganegara yang mampu berdiri sendiri. Adalah juga menggembirakan bahwa rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan ini, khususnya dalam kegiatan sosial dan kesejahteraan rakyat, tampak adanya peningkatan partisipasi dan peranam wanita baik melalui organisasi wanita maupun melalui organisasi-organisasi sosial dengan demikian maka makin luaslah partisipasi Rakyat dalam pembangunan ini sesuai dengan bidangbidang yang memang dianggap cocok sebagai tempat pengabdian dan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Selama beberapa tahun ini berbagai macam bencana alam telah melanda masyarakat kita secara bertubi-tubi. Tidak sedikit jumlah rakyat yang menjadi korban dan mengalami penderitaan. Kita wajib mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Mahaesa bahwa berkat kewaspadaan yang tinggi dari aparatur pemerintah serta rasa kesetiakawanan dan gotong royong yang kuat dalam masyarakat maka beban penderitaan rakyat yang tertimpa bencana alam telah banyak dapat diringankan. Para korban segera memper-

64

oleh bantuan dalam bentuk penyediaan pangan, sandang dan tempat tinggal sementara. Dalam pada itu di daerah-daerah yang terkena bencana alam tersebut segera pula dilaksanakan pembangunan proyek-proyek padat karya dengan tujuan untuk memberikan penghasilan kepada para korban. Adapun pembangunan kembali daerah-daerah yang terkena bencana alam dilaksanakan secara berencana. Tujuan pembangunan kembali tersebut bukannya untuk sekedar kembali ke keadaan semula melainkan justru untuk meletakkan landasan yang lebih kuat agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang dengan lebih pesat di hari depan. Bagi daerah-daerah bencana alam yang jumlah penduduknya sangat padat maka para korban memperoleh kesempatan utama untuk pindah ke daerah transmigrasi. Saudara Ketua Majelis yang terhormat; Salah satu usaha penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui pelaksanaan Keluarga Berencana. Sebenarnya baru pada tahun 1970 kita mulai melaksanakan program ini secara sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai selama REPELITA 11 sangat membesarkan hati. Dewasa ini dunia luar menganggap Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang benar-benar berhasil dalam melaksanakan program Keluarga Berencana, Lebih-lebih lagi karena Keluarga Berencana di Indonesia dilakukan secara sukarela sepenuhnya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Pelaksanaan Keluarga Berencana terutama dipusatkan di Jawa dan Bali yang penduduknya sudah sangat padat. Disamping itu Keluarga Berencanna telah mulai dikembangkan pula di 10 Propinsi di pulau-pulau lain. Jumlah peserta Keluarga Berencana yang baru terus menerus meningkat, jauh melebihi perkiraan semula. Sementara itu para peserta lama tetap melaksanakan Keluarga Berencana dengan sebaik-baiknya. Memang, yang penting dalarn pelaksanaan Keluarga Berencana bukan hanya menambah jumlah peserta baru, melainkan juga menjaga kelestarian para peserta lama.

65

Dalam tahun 1974 peserta di Jawa dan Bali berjumlah kurang dari 1 ½ juta, dalam tahun 1977 sudah lebih dari 7 juta dan pada akhir REPELITA 11 akan melebihi 9 juta. Di luar Jawa dan Bali jumlah peserta dalam tahun 1974 baru sekitar 100 ribu orang, dalam tahun 1977 meningkat sekitar ½ juta dan pada akhir REPELITA 11 akan melebihi 1 juta. Adapun yang lebih menggembirakan lagi daripada pertumbuhan jumlah peserta adalah kenyataan bahwa disementara daerah angha kelahiran mulai cenderung menurun. Dalam pada itu sekitar 70% dari peserta Keluarga Berencana adalah para petani di daerah pedesaan, sedang lebih dari duapertiga dari para peserta berusia dibawah 30 tahun. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Keluarga Berencana telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Jelas bahwa pelaksanaan Keluarga Berencana di Indonesia nyata-nyata merupakan suatu gerakan nasional. Dan adalah jelas pula bahwa suatu proses perobahan sikap hidup sedang berlangsung di dalam masyarakat Indonesia Suatu perobahan sikap hidup yang. menuju ke arah meluasnya keluarga kecil. Perobahan sikap hidup ini berhubungan erat dengan meningkatnya pendidikan kependudukan di sekolah-sekolah dan di masyarakat. Perobahan tersebut berhubungan pula dengan dikaitkannya program Keluarga Berencana dengan kebijaksanaan kependudukan yang lebih luas. Dengan hasil-hasil yang. dicapai dewasa ini maka pertumbuhan jumlah penduduk- Indonesia di masa depan akan dapat dikendalikan. Ini adalah bantuan yang tak ternilai besarnya bagi generasi yang akan datang dalam usaha mereka melanjutkan pembangunan nasional.Sebaliknya apabila pelaksanaan Keluarga Berencana dewasa ini gagal maka bukan saja hasil pembangunan menjadi tidak berarti, mplainkan akan timbul keadaan yang sangat membahayakan bagi generasi yang akan datang. Sungguh, pelaksanaan Keluarga Berencana dewasa ini benar-benar mencerminkan rasa tanggung jawab kita bersama mengenai hari depan generasi yang akan datang.

66

Sidang Majelis yang terhormat; Pembangunan yang kita kerjakan adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat perlu tahu ke mana pembangunan ini bergerak, masalah-masalah apa yang kita hadapi, bagaimana kita harus menangani masaiah-masalah itu, apa yang kita harapkan dari hasil pembangunan ini dan juga apa yang belum mungkin kita harapkan. Untuk itu, maka kegiatan penerangan dan komunikasi sosial terus ditingkatkan. Sementara sarana-sarana penerangan dan komunikasi sosial harus membangun dirinya, maka bersamaann dengan itu ia juga harus, dapat menggerakkan semangat bangsa yang sedang membangun. Tujuannya adalah untuk membangkitkan tanggapan, pengertian, tanggung jawab dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan ini. Disarnping terus diadakan perbaikan mutu, maka sarana-sarana penerangan dan komunikasi sosial juga terus diperbesar. RRI dan TVRI makin luas jangkauan siarannya. Siaran RRI kini, telah menjangkau 26 dari 27 ibukota propinsi di seluruh Indonesia. Selama REPELITA 11, sampai sekarang, jumlah pemancar telah meningkat-dari 120 menjadi 180 buah. Kekuatan pancarannya juga naik lebih dari dua kali, sehingga sekarang menjadi lebih dari 2200 kilowat. Kemajuan-kemajuan juga tercatat pada perkembangan TVRI. Selama REPELITA 11 ini stasiun penyiaran bertanbah dari 6 menjadi 9 buah, stasiun pemancar naik dari 22 menjadi 69 buah, da n s t asiu n p e ny a m bu ng b e rt a m b a h d ari 4 m e nj adi l 1 b ua h. Karena pembangunan harus berarti menggerakkan pembangunan pedesaan, maka telah dirintis juga “koran masuk desa” dan "siaran pedesaan" rnelalui RRI, Dilihat, dari sarananya, maka kemajuan juga tampak dari terus bertambah besarnya jumlah peredaran surat-surat kabar dan majalah. Jika ketika kita memulai REPELITA 11 dahulu jumlah oplah pers rata-rata sehari adalah 1,5 juta buah, maka sekarang meningkat menjadi 2 juta buah. Surat kabar yang terbit di daerah-daerah juga bertambah kuat, mutunya juga bertambah baik. Khususnya mengenai pers maka dilanjutkan usaha mengembangkan pers, yang bebas dan bertanggung jawab. Pernbangunan 67

memerlukan adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, karena dengan demikian timbul kreativitas dan gagasan-gagasan baru yang segar untuk makin mendorong maju dan menyempurnakan jalannya pembangunan, kita. Pers adalah-salah satu alat komunikasi sosial yang penting; sebab melalui pers justru dapat berkembang dialog yang terbuka antara Pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya, juga antara masyarakat dengan masyarakat sendiri. Dialog yang terbuka dan jujur dapat memantapkan stabilitas nasional, yang biasanya dapat terganggu karena macetnya dialog yang mengakibatkan salah mengerti. Sama pentingnya dengan kebebasan, ialah,adanya tanggung jawab bagi keselamatan bersama dan terpeliharanya stabilitas nasional itu sendiri. Apabila tanggung jawab terdesak ke belakang, dan kebebasan yang tertonjol ke depan, maka stabilitas nasional dapat terganggu yang mengakibatkan kekacauan. Inilah yang kita khawatirkan dari perkembangan pers baru-baru ini, sehingga sebagai tindakan pencegahan, agar situasi kacau tidak terjadi, telah memaksa Pemerintah untuk bertindak menghentikan sementara waktu penerbitan sejumlah surat kabar. Pemerintah terpkasa harus mengambil langkah itu, demi terpeliharanya kepentingan yang lebih besar: yaitu stabilitas nasional dan keselamatan. kita bersama. Saya merasa gembira, karena pers sendiri menyadari akan hal ini. Bagi kita semua yang penting adalah selalu mengambil pelajaran secara pandai dari segala pengalaman tadi, sebagai bekal untuk terus membangun pers yang bebas dan bertanggung jawab. Juga mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab bagi kita semuanya, tanpa kecuali. Para Anggota Majelis yang terhormat; Pembangunan memerlukan ketertiban, kepastian dan kegairahan. Karena itulah hukum harus makin tegak. Pembangunan membawa perobahan besar-besaran yang harus berlangsung dengan tertib di bawah lindungan hukum. Justru untuk mengikuti gerak pembangunan yang pesat, maka hukum sendiri juga harus dibangun. Namun bagi kita tegaknya hukum lebih dari sekedar u n tu k m e n u nj a ng , p e m ba n g u na n , k ar e n a t e g ak n y a hu k u m i ni

68

merupakan salah satu asas . dan sendi Undang-Undang Dasar yang harus kita junjung tinggi. Sebab itu pula selama lima tahun terakhir ini pembangunan hukum juga kita lanjutkan. Sidang Majelis yang terharmat; Seperti ditegaskan dalam GBHN maka arah pembangunan hukum ditujukan untuk menampung kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, yang berkembang ke arah moderenisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang Untuk, itu maka peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dilanjutkan, antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kod kasi serta unifikasi hukum bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Fungsi-fungsi lembaga-lembaga hukum makin ditertibkan menurut proporsi masing-masing. Sementara itu kemampuan dan kewibawaan penegak hukum juga ditingkatkan. Selama lima tahun terakhir oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah dihasilkan 36 buah Undang-undang. Jumlah ini memang tidak besar, tetapi meliputi sejumlah Undangundang yang cukup berat dan penting seperti Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Pokok Kesejahteraan Sosial, Penertiban Perjudian, Undang-undang Kepegawaian, Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-undang Perubahan Undang-undang Pemilu, Undangundang Perubahan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-undang tentang penggabungan Timor Timur, berbagai pengesahan perjanjianperjanjian internasional dan lain-lain. Disamping itu dewasa ini sedang dipersiapkan sejumlah rancangan Undang-undang yang pada saatnya akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama Pemerintah. Pembinaan hukum dan perundang-undangan ditempuh melalui perancangan perundang-undangan Disamping itu juga te l ah d i u s a h ak a n pe n y u s u n a n, k o d i f i k as i hu k u m n as i o n al y a ng

69

meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Proses peradilan telah diusahakan lebih cepat, dengan biaya yang lebih ringan dan dengan memenuhi rasa keadilan bagi warga masyarakat. Demikian juga jumlah hakim serta sarana fisik badan-badan peradilan telah banyak ditingkatkan. Badan-badan pengadilan itu telah makin dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan dari luar, juga terlepas dari pengaruh Pemerintah. Selama lima tahun ini Pemerintah telah, meningkatkan usaha pemupukan kesadaran hukum di masyarakat maupun di lingkungan Pemerintah sendiri Melalui berbagai seminar, penerangan dan pendidikan. Sudah barang tentu hasilnya tidak dapat diharapkan tampak dalam waktu singkat. Namun apabila langkah-langkah ini dilakukan secara terus menerus dan dengan keteguhan hati, maka pasti akan dapat memperdalam kesadaran hukum masyarakat dan juga pada aparat Pemerintah. Sidarig Majelis yang saya hormati; Izinkan saya sekarang, menyampaikan laporan mengenai masalah pertahanan keamanan. Untuk itu izinkan saya mengajak sejenak. menengok ke belakang dan membaca perkembangan di masa datang serta mencoba memberi jawab atas tantangan masa depan itu Masalah-masalah pertahanan keamanan bukan berdiri sendiri.Ia erat kaitannya dengan masalah politik, ekonomi dan sosial di dalam negeri. Ia juga erat berkaitan dengan perkembangan dan kecenderungan dunia. Pengembangan kekuatan pertahanan keamanan, karena itu, harus memperhitungkan segala perkembangan tadi. Sejarah mengajarkan kepada kita, bahwa karena kita masih dilekati oleh kerawanan-kerawanan dalam ketahanan nasional, maka kita mengalami berbagai gejolak sosial politik dalam berbagai bentuk dan dengan segala akibatnya. Di masa datang kita sangat memerlukan kesanggupan-kesanggupan untuk mengatasi perubahan-perubahan di depan kita, yang jelas akan berlangsung 70

dengan laju kecepatan yang makin pesat. Kesanggupan inilah yang antara lain merupakan unsur penting dari ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional sama sekali bukan suatu penyusunan kekuatan untuk menghadapi atau menyerang bangsa lain, tetapi merupakan jawaban yang tepat untuk menghadapi setiap kemungkinan bahaya atau gangguan terhadap Negara dan perjuangannya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Jawaban yang tepat itu adalah dengan mengerahkan dan menggerakkan segala potensi nasional yang ada, baik potensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam. Konsepsi ketahanan nasional ini sangat penting, karena walaupun pertarungan antara kekuatan-kekuatan besar di dunia telah reda dan kendatipun peperangan-peperangan di sekitar kita telah berakhir, tidaklah berarti telah hilangnya bahaya. Perebutan pengaruh terang belum lenyap. Usaha untuk merongrong . bangsa lain dari dalam belum berhenti. Dan pemaksaan kehendak dapat dilakukan tanpa melancarkan perang terbuka, tetapi melalui jalan lain seperti perembesan ideologi, subversi dan bermacammacam kegiatan terselubung lainnya. Oleh karena itulah kita harus memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Dalam usaha kita meningkatkan ketahanan nasional, maka bidang apa yang harus kita prioritaskan tergantung pada kemampuan yang telah kita miliki dan tantangan apa yang kita hadapi. Karena itulah sampai saat ini pembangunan nasional kita tetap meletakkan pembangunan ekonomi pada urutan kepentingan yang pertama, karena kemerosotan ekonomi yang menjadi sumber rendahnya tingkat kehidupan rakyat banyak, merupakan mata rantai yang terlemah dari ketahanan nasional kita. Hasil-hasil y an g d a p a t k i t a c a p ai d al am ; p e m ba n g u na n bid an g e k o n om i , ak a n meningkatkan ketahanan kita dibidang ekonomi dan akan memperbesar kemampuan kita untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang-bidang lainnya. Pengalaman kita mengajarkan -- seperti tadi saya bentangkan-- bahwa tanpa stabilitas, pembangunan adalah mustahil. Menciptakan stabilitas yang mendukung pembangunan nasional karenanya merupakan bagian:penting dari strategi nasional ki t a.

71

Erat hubungannya dengan pembinaan stabilitas nasional adalah pemeliharaan kearnanan dan ketertiban, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan nasional dan juga menjadi salah satu sasaran dari pembangunan itu sendiri, agar kita semua merasakan keamanan lahir dan ketenteraman batin, bebas dari ketakutan akan ancaman, dari luar dan bebas dari kecemasan akan gangguan dari dalam. Masalah pertahanan keamanan nasional, karenanya, menyangkut segi-segi yang luas dan jalin menjalin. Seperti telah dikatakan di muka, dunia kita sekarang ini masih penuh dengan suasana adu kekuatan, masih tidak sepi dari perebutan pengaruh dan masih dihantui oleh bahaya subversi dan infiltrasi, sehingga tidak ada satu, jaminan pun bahwa perang terbuka dapat dilenyapkan dan kita bebas dari kemungkinan serangan dari luar betapapun kecilnya kemungkinan itu. Bagaimana kita membela keutuhan wilayah, bagaimana kita mempertahankan kesatuan bangsa dan bagaimana kita menjaga kedaulatan negara pada akhirnya, adalah masalah dan tanggung . jawab seluruh rakyat. Penyelenggaraan pertahanan keamanan nasional tidak mungkin terwujud dengan sempurna jika rakyat tidak mengambil bagiani di dalamnya. Namun demikian, dalam seluruh usaha menyeIenggarakan pertahanan keamanan nasional itu, peranan dan tanggung jawab Angkatan Bersenjata harus tetap besar dan menentukan. Angkatan Bersenjata Repuplik Indonesia merupakan kekuatan pokok dan , inti dari kekuatan pertahanan keamanan nasional kita yang dengan dukungan dan bersama-sama dengan kekuatan seluruh rakyat harus mampu mengatasi segala macam ancaman bahaya dari luar. Karenanya penyelenggaraan pertahanan keamanan nasional kita harus tetap bersumber pada pandangan hidup kita dan pengalaman-pengalaman serta sejarah perjuangan Bangsa. Dalam Perang Kemerdekaan dahulu kita berhasil bertahan dan melawan musuh dengan dasar Perang Rakyat Semesta. Maka dengan cara-cara baru dengan organisasi baru, dengan peralatan baru, dasar Perang Rakyat Semesta inilah yang kita kembangkan. Jadi jelaslah bahwa pertahanan keamanan nasional adalah masalah kita semua. Oleh karenanya, dalam jangka panjang, kita

72

harus menunjukkan kesediaan dan kesungguhan untuk membangun suatu kemampuan pertahanan keamanan nasional yang memadai guna dapat menghadapi dan mengatasi masalahmasalah pertahanan keamanan nasional; pertama-tama sebagai suatu jaminan terhadap ketidak-pastian masa depan yang penuh dengan perubahan-perubahan 'yang cepat, dan keduanya sebagai daya penangkal yang harus diperhitungkan bangsa lain dalam usaha menanamkan pengaruh, merongrong dan memaksakan kehendaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa penyelenggaraan dan pembangunan pertahanan keamanan nasional semata-mata kita tujukan untuk menjaga kedaulatan negara, untuk memelihara keutuhan wilayah Tanah Air, untuk melindungi keselamatan lahir dan ketenteraman batin rakyat kita sendiri serta untuk menjunjung tinggi martabat Bangsa. Sidang Majelis yang saya hormati; Pembangunan pertahanan keamanan nasional merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari keseluruhan pembangunan bangsa dan Negara. Bagi Bangsa dan Negara kita yang sedang membangun, kita sadar, bahwa kita belum memiliki kemampuan untuk membangun, Angkatan Bersenjata dengan persenjataan dan alat peralatan yang serba mutakhir, karena industri dan ketrampilan serta kemampuan ekonomi dan keuangan kita baru mulai tumbuh. Namun ini tidak berarti bahwa kita dapat mengabaikan pembangunan kekuatan pertahanan keamanan nasional. Wilayah kita yang demikian luas, kedudukan.Tanah Air yang strategis, memang memerlukan Angkatan Bersenjata yang tangguh. Oleh sebab itu pembangunan pertahanan keamanan nasional harus disesuaikan dengan doktrin pertahanan k e a m a n a n nasional kita, kemungkinan bahaya yang dihadapi dan kemampuan Bangsa dan Negara. Dan Angkatan Bersenjata kita sungguh-sungguh menunjukkan kesedaran akan hal ini, sehingga baru dalam REPELITA 11 ini sejalan dengan semakin baiknya kesejahteraan rakyat dan bertambah besarnya kemampuan Negara, pembangunan fisik pertahanan keamanan nasional rnulai secara bertahap kita selenggarakan. 73

Secara bertahap kita membangun kekuatan pertahanan keamanan nasional dengan mutu dan dalam jumlah yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pengamanan strategi nasional dengan REPELITA 11 sebagai titik pusat pengamanannya, yang mampu mendukung perjuangan kepentingan-kepentingan nasional di gelanggang dunia dan mengatasi ancaman-ancaman subversi dari luar dan dalam negeri serta segala hambatan lainnya. Untuk itu kita telah memiliki Rencana Sasaran Strategis Hankam 1974 1978, yang garis-garis besarnya merupakan tugas yang dibebankan MPR kepada Mandataris seperti yang dituangkan dalam GBHN. Tetapi dalam tahun ketiga REPELITA 11 tingkat kekuatan dan kemampuan yang telah berhasil kita capai dalam dua tahun sebelumnya, ternyata tidak mungkin dapat dikembangkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan, karena penggunaan kekuatan dan kemampuan Hankam/ABRI terpaksa jauh lebih besar untuk dapat menghadapi dan mengatasi perubahan lingkungan keadaan strategis keamanan nasional kita di Asia Tenggara khususnya dan di dunia pada umumnya. Perubahan jingkungan keadaan strategis yang sedemikian pesatnya ini menuntut peningkatan kemampuan operasionil yang lebih cepat dan pengadaan investasi sistim senjata tertentu untuk menggantikan sistim senjata yang akan habis masa pakainya pada akhir REPELITA II, baik disebabkan karena perkembangan teknologi maupun karena penggunaan operasionilnya. Langkah-langkah telah diambil untuk sejauh mungkin mendekati tuntutan kebutuhan yang mendesak itu dengan mengadakan penyesuaian Rencana Sasaran Strategis Hankam 1974 - 1978 dalam batas pertimbangan kemungkinan bahaya yang dihadapi dan kemampuan Bangsa dan Negara. Dengan demikian kita dapat meningkatkan kemampuan operasionil yang minimal diperlukan secara,lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kekosongan sistim senjata tertentu yang akan habis masa pakainya pada permulaan REPELITA III. Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, Angkatan Perang dan Polri dewasa ini rnempunyai kemampuan operasionil yang memadai untuk memelihara keamanan nasional yang minimal 74

diperlukan untuk menjaga derap pembangunan Bangsa dan tetap mengendalikan keamanan dan ketertiban. Kendatipun demikian, karena perubahan lingkungan keadaan strategis yang sedemikian pesatnya dan resesi ekonomi dunia, telah mengakibatkan belum tercapai sepenuhnya berbagai sasaran pertahanan keamanan nasional di bidang prasarana. Oleh sebab itu dengan bertambah besarnya kemampuan Negara, kita harus lebih memberikan perhatian pada masalah-masalah pertahanan keamanan nasional dan menunjukkan kesungguhan kita untuk membangun suatu, kemampuan pertahanan keamanan, nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi berbagai masalah pertahanan keamanan nasional di masa yang akan datang. Kita harus berbuat demikian, karena adalah kesadaran, tanggung jawab dan kehormatan kita sebagai bangsa yang merdeka untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan keselamatan kita dengan kekuatan sendiri, dan tidak menyerahkannya kepada, kekuatan-kekuatan lain di dunia. Dengan ABRI yang siap, maka masalah-masalah keamanan dan ketertiban yang bersifat strategi terus dapat kita tanggulangi; seperti misalnya pengawasan orang asing, pengedaran uang palsu, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak, penyalahgunaan narkotika, gangguan gerombolan bersenjata di beberapa daerah tertentu dan pengamanan tugas-tugas nasioral yang pokok seperti pengamanan Pemilu, pengamanan Sidang Umum MPR sekarang ini dan pengamanan pelaksanaan pembangunan. Dalam pada itu kita juga terus menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh pemberontakan G-30-S/PKI. Kebijaksanaan penyelesaian masalah ini berturnpu pada tiga pertimbangan. Yang pertama adalah terjamirinya keselamatan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ialah pertimbangan peri kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah penyelesaian berdasarkan hukum. Demikianlah, selama ini telah diajukan ke depan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Militer sejumlah 894 tokoh-tokoh pemberontakan itu. Dari jumlah itu 24 orang telah dinyatakan dibebaskan dari segala

75

tuduhan oleh pengadilan. Untuk kesekian kalinya, hal itu menunjukkan bahwa di negeri ini hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Kendatipun Pemerintah memandang bahaya PKI tetap sebagai bahaya laten dan permanen, namun Pemerintah menghormati kekuasaan pengadilan yang bebas, yang tidak boleh terpengaruh oleh Pemerintah. Penyelesaian masalah tahanan G-30-S/PKI, yang merupakan salah satu masalah nasional yang selama ini menjadi beban nasional, kita laksanakan secara bertahap , sejalan dengan bertambah baiknya situasi keamanan. Tahanan golongan "A" akan diselesaikan seluruhnya paling lambat-dalam tahun 1978 ini. Tahanan golongan "B" telah dikembalikan ke dalam masyarakat sebanyak 1.309 orang dalam tahun 1975, tahun 1976 sebanyak 2.500 orang, tahun 1977 sebanyak 10.000 orang, sebanyak 10.000 orang lagi dalam tahun 1978 ini dan sisanya dalam tahun 1979. Sedangkan golongan"C" telah lama kita bebaskan seluruhnya. Pemerintah mengharapkan agar mereka yang telah dibebaskan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan pembangunan, dan sekali-kali tidak menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan itu dengan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu. keamanan dan ketertiban. O1eh karena itu yang perlu mendapatkan perhatian kita semua adalah, agar mereka yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat itu dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga-negara Indonesia dan insan Pancasila yang baik. Kepada seluruh masyarakat saya ajak menerima mereka secara wajar, agar mereka benar-benar merasakan kebesaran jiwa dan pengayoman dari masyarakatnya sendiri sesuai dengan kebesaran jiwa Pancasila ini. Bagi mereka, yang merasa tidak mudah menyesuaikan diri dalam masyarakat ramai; sehingga enggan kembali dalam lingkungan masyarakat ramai; Pemerintah menyediakan tempat-tempat pemukiman. Atas dasar sukarela para bekas tahanan itu dapat ditampung dalam tempat pemukiman itu. Dalam hubungan dengan kebijaksanaan pembebasan tahanan G-30-S/PKI secara bergelombang seperti yang dilakukan oleh Pemerintah sekarang ini, ingin saya menegaskan lagi bahwa dengan

76

adanya kebijaksanaan tersebut, tidaklah berarti bahwa negara dan ma sy a ra k at te l ah b e b a s da ri a nc a ma n ti m bul n ya ke m b al i P K I d i Indonesia. Karenanya kita semua harus terus meningkatkan kewaspadaan. Karena sesuai dengan doktrin agar kader-kader PKI yang masih ada pasti akan terus berusaha dan, memanfaatkan setiap keadaan seperti ketegangan politik dan kegoncangan ekonomi dan sebagainya untuk kepentingan gerakan gelapnya. Sidang Majelis,yang saya hormati Dalam usaha kita untuk memantapkan stabilitas nasional dan pembangunan, kita juga harus memperhatikan keadaan di sekeliling kita dan keadaan dunia pada umumnya. Karena, betapapun usaha kita untuk mengatasi kesulitan dan tantangan pembangunan itu dengan kemarnpuan sendiri, kita tidak dapat melepaskan diri dari keadaan dan gejolak yang terjadi di dunia. Apabila dalam memelihara keamanan dalam negeri kita mencapai banyak kemajuan, maka di gelanggang internasional kita juga ikut berperan. Dengan keteguhan dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, kita menggunakan setiap kesempatan untuk terus melangkah maju dalam usaha ikut memelihara perdamaian dunia umumnya dan memelihara keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya. Dalam usaha memperkuat garis perdamaian dan pembangunan yang terus menjadi pusat perhatian politik luar negeri kita, kita telah ikut dan sampai kini masih tetap ikut serta dalam pasukan pelerai PBB yang bertugas mengawasi gencatan senjata di Timur Tengah. Sangatlah membanggakan bahwa Komandan Pasukan PBB di Timur Tengah itu berada di tangan seorang prajurit ABRI, seorang putera Indonesia. , ini adalah kehormatan yang tinggi terhadap Angkatan Bersenjata kita. Ini adalah juga kepercayaan yang tinggi dari dunia terhadap bangsa Indonesia. Ini juga menunjukkan kebenaran politik bebas dan aktif yang kita tempuh selama ini. Kita juga mengadakan kerjasama erat di bidang keamanan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Papua Nugini dalam rangka mengamankan daerah perbatasan kita. 77

Di samping itu juga telah dilakukan latihan-latihan bersama, yang tidak saja telah berhasil menambah ketrampilan dan pengalaman Angkatan Bersenjata kita, tetapi juga menunjukkan tekad dan peranan kita dalam ikut serta secara nyata memelihara keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ini dengan kamampuan kita sendiri. Dengan negara-negara tetangga juga telah terus diadakan tukar pikiran dan, pengalaman yang mendalam untuk menggali prinsip-prinsip dasar barsanra dalam menumbuhkan ketahanan nasional masing-masing dalam rangka usaha untuk makin menumbuhkan ketahanan regional. Membicarattan masalah pertahanan keamanan tidaklah lengkap apabila tidak menyinggung ABRI sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sosial, yaitu masalah Dwi Fungsi ABRI. Inti Dwi Fungsi ABRI adalah ikut sertanya ABRI sebagai kekuatan sosial untuk bersama-sama kekuatan sosial lainnya dalam menentukan jalan yang ditempuh oleh Bangsa dan Negara ini, yang disalurkan melalui cara-cara demokratis dan jalan-jalan konstitusionil dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, di samping fungsi ABRI yang lain sebagai alat pertahanan-keamanan. Ini sama sekali bukan militerisme atau tanda-tanda militerisme; sebab ABRI sebagai kekuatan, sosial memang tidak pernah memaksakan kehendaknya dengan kekuatan senjata yang dipercayakan oleh, rakyat berada di tangannya. ABRI selalu menempuh jalan pendekatan kekeluargaan dan mengadu alasan dalam musyawarah untuk- mencapai mufakat bersama. Dengan jalan itu ABRI berusaha melaksanakan peranannya sebagai stabilisator, dinamisator dan kekuatan pemersatu bagi Bangsa dan Negaranya. Karenanya Dwi Fungsi ABRI ini jangan dilihat hanya dari tugas-tugas kekaryaan ABRI saja. Jangan hanya dilihat dari berapa banyak anggota ABRI yang duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Tugas kekaryaan itu hanya merupakan satu segi saja dari pengetrapan Dwi Fungsi itu, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan waktu tertentu. P e ng a n g k at a n at au p e n e ni p at a n s e s e or a ng d a l am s u a tu

78

jabatan tertentu, didasarkan pada persyaratan dan kemampuankemampuan tertentu. Persyaratan dan kemampuan-kemampuan itu yang menentukan seseorang dapat atau tidak dapat diangkat ke dalam sesuatu jabatan, bukan karenaia ABRI atau bukanABRI. Dengan langkah-langkah yang telah kita tempuh itu, maka polaksanaan Ketetapan MPR No. IV/TAP/1973 telah diusahakan sebaik-baftya, yang dapat dljadikan landasan untuk melanjutkan dan meningkatkannya dalam REPELITA ketiga nanti. Sidang Majalis.yang terhormat; Sekarang saya akan meningkat pada laporan pertanggung jawaban mengenai pembinaan aparatur. Ketetapan MPR No. X . tahun 1973 antara lain menugasi kepada Presiden/Mandataris untuk "terus menertibkan dan mendayagunakan aparatur negara di segala bidang dan tindakan". Dalam Ketetapan. MPR No. IV tahun 1973 diberi petunjuk bahwa pembinaan aparatur tadi diarahkan agar mampu melaksanakan tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya juga diberi petunjuk bahwa usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan aparatur meliputi struktux, - prosedur kerja, personalia maupun sarana dan fasilitas kerja. Dengan langkah-langkah itu diharapkan terwujudnya aparatur di Pusat maupun di Daerah yang berwibawa, kuat, efektif, efisien dan bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah. Dengan pedoman dan arah tadi saya laksanakan tugas Majelis untuk meneruskan penertiban dan pendayagunaan aparatur negara. Langkah-langkah penertiban dan pendayagunaan aparatur ini --dengan tekanan yang berbeda dan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan-- telah dimulai sejak Kabinet Ampera yang kemudian dilanjutkan dalam Kabinet Pembangunan I dan Kabinet Pembangunan II. Banyak pengalaman telah kita peroleh dalam perbaikan aparatur ini. Juga ;banyak masalah-masalah baru yang timbul, yang dahulu belum terpikirkan. Semuanya ini men79

jadi bahan untuk perbaikan. aparatur selama REPELITA II sampai sekarang. Tidak perlu saya kemukakan bahwa penyempurnaan aparatur --sama halnya dengan pembangunan kita-- merupakan usaha yang terus menerus Pembangunan yang merupakan gerak menuju kemajuan dan perbaikan itu, jelas memerlukan p e n y e s u a i a n - penyesuaian aparatur agar mampu melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan kemajuan masyarakat, maka sifat-sifat dan tuntutan pelayanan masyarakat semakin meningkat dan lebih rumit. Demikian pula, dengan bertambah pesatnya pembangunan, maka masalah pembangunan yang harus ditangani oleh aparatur bertambah luas, dan rumit. Di samping itu tugas aparatur untuk membina dan menggerakkan pembangunan masyarakat memerlukan juga kemampuan-kemampuan baru. Dalam pada itu pembinaan aparatur perlu dilakukan secara konsisten dan berlanjut dari, apa yang telah dilaksanakan sebelum ini. Seperti halnya dengan REPELITA I, maka dalam REPELITA II pembinaan aparatur diarahkan pada penyempurnaan segi-segi kelembagaan, ketataiaksanaan dan kepegawaian. Sasaran pokok penyempunrnaan-kelembagaan adalah mendudukkan semua aparatur pada fungsinya dan memperjelas bidang tugas masing-masing. Di samping itu juga memperbaiki organisasi agar besar dan susunannya benar-benar memadai dengan tugas pokoknya. Organisasi yang terlalu besar akan menimbulkan beban ,berat bagi keuangan negara, yang pada akhirnya berarti beban bagi rakyat juga dan di samping itu juga tidak efisien. Organisasi yang terlampau kecil tidak akan mampu, melaksanakan tugas dengan baik, memberi beban pikiran dan mental yang tidak terpikul oleh pegawai. Penyempurnaan organisasi harus diikuti dengan penyempurnaan ketatalaksanaan. Sasaran penyempurnaan, ketatalaksanaan adalah untuk menjamin kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat. Bidang yang d i g a r a p meliputi pengembangan aturan dan hubungan kerja di antara aparatur dan di dalam aparatur, sendiri. Juga diusahakan terwujud-

80

nya kelangsungan tugas pokok tanpa tergantung pada perorangan. Dengan demikian pergantian pejabat tidak akan menghambat pelaksanaan tugas, tidak akan menghambat pembangunan. Dengan penyempurnaan ketatalaksanaan diharapkan juga menghilangkan penyakit birokrasi, yang biasanya mengakibatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi berkepanjangan dan memakan waktu lama. Bagaimanapun juga baiknya kelembagaan dan ketatalaksanaan, maka pada akhirnya manusia juga yang menggerakkan aparatur dan segala tugasnya. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan aparatur adalah penyempurnaan kepegawaian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan bekerja, memberi ketenangan bekerja, memberi kegairahan bekerja dan mempertebal rasa pengabdian kepada Negara dan Pemerintah. Juga diusahakan menanamkan kebanggaan dan harga diri sebagai pegawai negeri yang baik, sebagai abdi masyarakat. Dengan langkah-langkah itulah saya usahakan, terwujudnya aparatur yang berwibawa, kuat, efektif, efisien dan bersih seperti yang dikehendaki oleh GBHN. Penyempurnaan di tingkat Pusat telah dilakukan dengan penyempurnaan organisasi Departemen-departemen, LembagaLembaga Pemerintah Non Departemen dan instansi-instansi vertikal di daerah. Organisasi disempurnakan berdasarkan prinsip jalur dan staf, serta pembagian tugas berdasar asas fungsionalisasi dan management yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan perencanaan, unsur pelaksanaan dan unsur pengawasan. Dengan demikian maka bertambah jelaslah tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja. Sekaligus juga dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih dalam wewenang dan pelaksanaan tugas. Perhatian yang besar juga dicurahkan pada perbaikan organisasi Pemerintahan di Daerah. Hal ini menjadi sangat penting, karena justru di daerahlah tugas-tugas pembangunan itu berjalan nyata dan pada tingkat daerah itu pula sebagian besar pelayanan terhadap masyarakat akan dirasakan. Penyempurnaan Pemerintahan di Daerah diarahkan untuk memperjelas pembatasan dan

81

pemisahan antara tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Dalam pada itu pembentukan instansi vertikal di daerah --selaku aparat dekonsentrasi di daerah-- sangat dijaga agar tidak tumpang tindih dengan tugas serupa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Karena urusan-urusan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal ini sangat eyat hubungannya dengan tugas Pemerintah Daerah, maka untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, telah ditingkatkan pula kerjasama yang aktif dan terkordinasi di bawah pembinaan Gubernur Kepala Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar mengisyaratkan bahwa kita wajib mengembangkan otonomi daerah. Ini juga merupakan penampilan lain dari demokrasi kita, khususnya dalam sistim pemerintahan. Kita memang masih dalam pedalvian untuk mencari bentuk dan isi yang tepat dari otonomi daerah ini, agar asas otonomi ini memperkuat asas Negara Kesatuan. Untuk itu dalam tahun 1974 kita telah memiliki Undang-undang Pokok Pemerintah di Daerah. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pernbangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan, kesatuan Bangsa. Kita menyadari bahwa pembangunan pedesaan merupakan tugas-tugas besar di masa datang, karena di sanalah terletak jawaban utama dari tujuan kita untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu salah satu sarana yang penting adalah pengaturan Pemerintah Desa, agar desa-desa menjadi kuat dan makin cepat bangun. Dalam hubungan ini maka Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa yang diharapkan dapat diajukan dalam waktu yang singkat kepada Dewan Perwakilan Rakyat oleh Pemerintah yang baru nanti. Mengenai ketatalaksanaan maka titik beratnya ditekankan pada penyempurnaan hubungan dan tata kerja. Ini sangat penting sebab makin meluasnya pelaksanaan pembangunan dan makin

82

meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat maka kordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus pula ditingkatkan. Penyempurnaan ini dilakukan dalam segala segi dan tingkat organisasi, pada tingkat perencanaan maupun tingkat pelaksanaan. Melalui berbagai macam forum seperti pendidikan pegawai negeri (SESPA), seminar dan lain-lain, para pegawai negeri dan aparatur diberi orientasi baru, ialah: bahwa sasaran-sasaran bersama, sasaran nasional, harus dikedepankan; bukan hanya mementingkan bidangnya sendiri saja. Orientasi baru ini sangat penting karena kemajuan pembangunan memerlukan spesialisasi, dan spesialisasi membawa serta dalam dirinya kesempitan pandangan. Teknik-teknik managemen moderen juga terus dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai pelaksanaan tugas. Teknikteknik yang demikian terasa perlu sebagai sarana yang dapat membantu pejabat-pejabat pimpinan dalam memecahkan masalah. Berkaitan dengan penyempurnaan kelembagaan dan ketatalaksanaan tadi, maka juga telah dilakukan penyempurnaanpenyempurnaan di bidang kepegawaian. Untuk itu Undang-undang Pokok Kepegawaian telah kita miliki sejak pada tahun 1974. Dalam Undang-undang ini diatur dengan jelas kedudukan, kewajiban dan hak pegawai negeri serta dasar-dasar pembinaan pegawai negeri sipil. Dengan adanya Undang-undang ini maka ada perlindungan yang lebih jelas bagi pegawai negeri, dan juga dapat lebih dijamin ketenangan kerja, suatu unsur yang penting dalam pelaksanaan tugas secara baik. Pembinaan pegawai negeri tidak mungkin tertib jika administrasi kepegawaian kocar kacir. Untuk itu antara lain telah diadakan pendaftaran ulang pegawai negeri pada tahun 1974, sehingga ada data yang lengkap mengenai setiap pegawai negeri. Dengan adanya pendaftaran yang lengkap ini, dan dengan berbagai perbaikan yang telah diadakan, maka dalam REPELITA II makin tertib dan lancar pelaksanaan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji dan juga penentuan masa pensiunnya. Perbaikan-perbaikan ini sangat besar artinya untuk menciptakan ketenangan dan kegairahan kerja, suatu

83

suasana yang belum pernah dirasakan oleh pegawai negeri sebelum ini. Dalam rangka menentukan dan mengendalikan kekuatan pegawai negeri sipil telah juga ditetapkan dasar-dasar penyusunan formasi. Dengan ini maka pembinaan karier pegawai juga makin jelas arahnya. Dengan meningkatnya pembangunan, maka terasa pula keperluan penambahan pegawai negeri. Sesuai dengan asas efisiensi, sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara maka penerimaan pegawai baru diutamakan untuk memenuhi kebutuhan guru Sekolah Dasar, guru Agama, tenaga medis dan paramedis dengan tidak mengabaikan kebutuhan pegawai di bidang yang lain, seperti dalam meningkatkan pengadaan pangan, keluarga berencana dan lain-lain. Selama REPELITA II sampai saat ini telah diangkat lebih dari 433.000 orang pegawai baru, yang sebagian besar adalah guru Sekolah Dasar dan guru Agama. Pemerintah menuntut ketekunan kerja, kejujuran dan prestasi. Karena itu Pemerintah juga sadar akan kewajibannya untuk memperbaiki penghasilan pegawai negeri dan anggota ABRI, sepadan dengan kemampuan keuangan negara. Semula perbaikan penghasilan itu dilakukan dengan cara menaikkan tunjangan, yang kemudian ditingkatkan dengan penyempurnaan sistim penggajian. Demikianlah, pada tahun 1973 diberikan tambahan tunjangan kerja sebesar 200% dari gaji pokok dan dua tahun berikutnya dinaikkan lagi masing-masing dengan 400% dan 900%. Dalam tahun 1976 ditetapkan sistim penggajian baru, dengan menetapkan gaji pokok baru, yang besarnya lebih kurang sama dengan seluruh gaji yang diterima semula, dengan meniadakan tunjangan-tunjangan tambahannya. Dengan perubahan gaji pokok ini maka pokok pensiun pegawai akan menjadi cukup besar dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini akan memberikan ketenangan bekerja bagi pegawai negeri, karena hari tuanya akan makin terjamin. Namun perubahan pensiun ini belum dapat sepenuhnya diterapkan pada mereka yang telah pensiun, karena akan menimbulkan beban yang berat

84

di luar kemampuan negara sekarang. Penyesuaian ini dilakukan secara bertahap. Dengan adanya segala perbaikan tadi, maka Pemerintah menuntut prestasi, ketekunan bekerja dan kejujuran yang lebih besar. Karena itulah akhir-akhir ini tindakan-tindakan penertiban lebih banyak dilancarkan. Pada tahun 1974 Pemerintah telah mengadakan pembatasan kegiatan pegawai negeri --dan juga pegawai perusahaan milik negara-- dalam kegiatan usaha swasta. Langkah ini diambil untuk menghindarkan kemungkinan pertentangan kepentingan antara tugas negara dan kepentingan pribadi, yang umumnya akan merugikan kepentingan negara. Langkah ini juga dimaksud untuk menjaga kewibawaan dan martabat pegawai dan pejabat. Selama 4 tahun REPELITA II ini telah banyak pegawai negeri yang terkena tindakan penertiban; baik dipindah tugask a n, d i b e r h e n t i k an d e ng a n h or m a t , d i b e r h e n t i k an d e ng a n tid ak hormat karena dijatuhkannya keputusan Pengadilan atas ti nd ak, pid a na ya n g m er ek a la kuk a n. Se la m a i ni Pe m er i n ta h ju g a telah menindak mereka yang menyalahgunakan keuangan negara dengan melawan hukum. Selama REPELITA 11 ini pihak Kejaksaan telah menangani 1.704 perkara korupsi, dari jumlah itu 996 telah diselesaikan oleh Pengadilan. Beberapa diantaranya yang besar dan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan adalah perkara Kepala Dolog Kalimantan Timur. Dengan pola yang sama terhadap aparatur negara, maka penyempurnaan dan pendayagunaan badan-badan usaha negara dan perbankan juga dilanjutkan. Pengalihan serta p e n ye suai a n penyesuaian bentuk hukum perusahaan-perusahaan negara serta penertiban perusahaan-perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya terhadap negara berjalan terus, melanjutkan langkah yang telah dimulai sejak REPELITA I dahulu. Tujuannya ialah agar perusahaan mampu bekerja di atas dasar asas-asas ekonomi dan administrasi niaga yang sehat, agar keuntungan yang diperoleh dapat kembali kepada negara untuk keperluan rakyat banyak. Khusus terhadap PN Pertamina yang dalam tahun 1974/'75 telah mengalami kesulitan keuangan yang berat, sehingga perlu

85

adanya campur tangan dari Pemerintah untuk menyelamatkannya, juga telah diambil langkah-langkah penertiban baik meliputi administrasi dan organisasinya, terhadap pimpinannya dan terhadap siapa yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya masalah yang sangat berat itu, termasuk tindakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sekarang pengusutan masih terus dilakukan dan apabila ada yang bersalah dan terdapat unsurunsur pidana akan dituntut di muka Pengadilan. Kita memang tidak ingin menutup mata terhadap kelemahankelemahan yang masih melekat pada tubuh aparatur kita. Penyalahgunaan jabatan, komersialisasi jabatan, korupsi, pemborosan-pemborosan dan lain-lain yang tercela masih ada. Karena itulah pada tahun yang lalu Pemerintah telah melancarkan Operasi Tertib. Ini adalah tindak lanjutan dari penyempurnaan, pendayagunaan dan penertiban aparatur negara yang selama ini memang telah dilakukan oleh Pemerintah. Operasi Tertib adalah tindakan yang lebih tegas dan nyata untuk menciptakan momentum guna meningkatkan usaha penertiban aparatur itu. Momentum itu dapat dikatakan telah tercapai dengan timbulnya rasa jera, baik di kalangan aparatur maupun masyarakat untuk meneruskan praktek-praktek yang tercela. Momentum itu juga tercapai, sebab Operasi Tertib mendapat dukungan masyarakat, luas. Tujuan.utama operasi ini adalah untuk mengembalikan segala sesuatu kepada ketertiban. Dengan momentum yang telah diciptakan oleh Operasi Tertib, maka ketertiban selanjutnya diserahkan kepada alat-alat pemerintah yang berwenang, terutama kepada alat-alat pengawasan di Departemen-departemen dan Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini, memang, masih jauh dari memuaskan; banyak tertinggal dari fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang telah meningkat selama REPELITA II. Selama 7 bulan berjalannya Operasi Tertib, telah digarap lebih dari 1.200 masalah yang melibatkan lebih dari 2.000 pegawai dan pejabat. Terhadap yang bersalah telah diambil tindakan-tindakan berdasarkan hukum, tindakan-tindakan administratif atau tindakan-tindakan penertiban lainnya. Diantara yang ditindak ini termasuk sejumlah Bupati,

86

Walikota, Kepala Direktorat dan Kepala Biro di Departemendepartemen, Hakim, Jaksa, pimpinan perusahaan milik negara dan sebagainya. Saudara-saudara yang terhormat; Penertiban dan penindakan terhadap yang bersalah akan terus dilakukan. Dan dalam aparatur yang begitu besar dan kompleks, pasti ada unsur-unsur yang tidak berdisiplin, yang tidak jujur, yang menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Namun ini tidak berarti bahwa aparatur kita sudah bobrok. Dengan tetap sadar akan kekurangan-kekurangan yang masih ada dan dengan terus mengambil langkah-langkah penertiban terhadap yang bersalah dan menyeleweng, dapatlah kita katakan bahwa aparatur kita telah berusaha bekerja sebaik-baiknya dan bahkan telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam menangani masalah pembangunan ini. Apabila tidak, mustahil kita dapat melihat beribu-ribu proyekproyek pembangunan yang telah diselesaikan dan telah berfungsi. Tampak jelas adanya peningkatan kemampuan yang besar dalam perencanaan dan pelaksanaan. Belum terhitung lagi kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari pengalaman. Apabila kita ingat, bahwa proyek-proyek besar itu ditangani oleh tenagatenaga muda, maka makin besarlah hati kita mengenai tingginya kemampuan mereka, yang jelas akan menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan di masa datang. Ada segi lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan aparatur ini. Apabila jumlah anggaran- pembangunan pada tahun ke-4 REPELITA II sekarang ini meningkat lebih dari 30 kali dibanding dengan 9 tahun yang lalu ketika kita memulai REPELITA I, dan selama itu peningkatan jumlah pegawai negeri relatif sangat kecil, maka kita dapat menyimpulkan bahwa efisiensi dan aktivitas & aparatur sungguh bertambah besar. Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Demikianlah hasil yang kita capai selama ini. Kita telah merenungkan kembali tujuan-tujuan apa yang telah kita tetapkan lima tahun yang lalu, kita telah meneliti kembali tantangantantangan dan jawaban jawaban apa yang kita berikan, kita telah

87

melihat kembali keberhasilan-keberhasilan dan ketidak berhasilan kita dalam usaha mencapai tujuan tadi. Saya melihat ada empat hal pokok yang telah kita capai selama ini. Keempat-empatnya merupakan kekuatan bagi pertumbuhan bangsa kita yang kokoh guna meneruskan pembangunan selanjutnya. Pertama, kendatipun kadang-kadang kita harus melampaui saat-saat yang merisaukan, maka stabilitas yang dinamis dapat kita mantapkan baik di lapangan politik, ekonomi maupun keamanan nasional. Kita telah berusaha sekuat tenagaa untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kita yakini merupakan satu-satunya jaminan, untuk memantapkan stabilitas yang dinamis tadi dan sekaligus juga menjadi tujuan perjalanan Bangsa kita. Kita masih akan diuji oleh tantangan-tantangan baru, kita masih harus memberi jawaban-jawaban baru yang setepat-tepatnya. Untuk itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus kita hayati, kita amalkan secara kreatif, agar kita sampai pada bentuk dan wujudnya yang makin mantap. Hal i n i harus kita sadari, sebab, baru selama masa Orde Baru ini kita dengan penuh kesungguhan dan kesabaran mencoba menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita telah,berhasil pemantapkan stabilitas ekonomi, walaupun selama ini kita dihadapkan pada tantangan-tantangan berat, baik tantangan-tantangan dari dalam negeri maupun tantangantantangan yang datang dari luar. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita makin memiliki ketahanan. Kita juga berhasil memelihara keamanan nasional, walaupun di sana sini ada gangguan dan ancaman baik yang berlatar belakang politik maupun kriminil biasa. Kedua, kita telah berhasil melaksanakan REPELITA II, sampai pada tahun keempat seperti sekarang ini. Seperti yang digariskan dalam GBHN, maka kita telah melaksanakan REPELITA II yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA I dahulu. Apa yang belum baik dalam REPELITA I dahulu telah kita coba memperbaikinya dalam REPELITA II, apa yang

88

bengkok dahulu kita coba meluruskannya kembali selama lima tahun terakhir ini, apa yang belum kita tangani dahulu telah kita coba untuk menggarapnya dalam lima tahun terakhir. Kita telah berusaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga telah berusaha agar dalam pertumbuhan ekonomi itu membawa, perbaikan kesejahteraan umum dan makin besar dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat banyak. Kita telah berusaha untuk membuat lebih seimbang antara penggarapan masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah sosial. Dengan majunya pertumbuhan ekonomi itu maka kita dapat meningkatkan kemampuan untuk menyediakan saranasarana sosial budaya dalam rangka kita memperbaiki kesejahteraan umum. Arah pokok yang kita tempuh adalah makin menampilkan watak kerakyatan dari pembangunan ini; baik dari besarnya biaya yang tercurah kepada pembangunan yang menyangkut kesejahteraan umum maupun dengan berbagai kebijaksanaan yang telah kita tempuh untuk kepentingan sebagian besar rakyat yang tergolong lemah ekonominya. Dengan demikian kita telah berusaha untuk makin membuat seimbang antara kemajuan dan pemerataan menuju keadilan sosial. Kita telah berusaha agar pembangunan makin merata ke semua daerah dalam rangka mengisi wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan nasional kita. Dalam REPELITA II kita juga telah lebih banyak memperhatikan pengelolaan sumber-sumber alam dan pengamanan lingkungan hidup kita. Kita memperhatikan hal ini, karena kita juga memikul tanggung jawab agar generasi yang akan datang tidak kita warisi dengan bumi yang kering dan tanah yang gersang. Kita telah berusaha agar segala sumber alam yang dikandung dalam .Tanah Air ini kita gali dengan cara-cara , yang masuk akal, dan kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingari rakyat banyak, tanpa merusak tata lingkungan hidup kita semua di masa kini dan di masa nanti. Hasil-hasil yang dicapai dalam REPELITA II ini akan memungkinkan kita untuk melanjutkan perjuangan pembangunan selanjutnya, melaksanakan REPELITA III.

89

Ketiga, kita telah berusaha agar aparatur negara tumbuh dengan kewibawaan serta dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Kelemahan-kelemahannya memang masih ada, namun jelas bahwa aparatur kita bertambah mampu menangani tugas-tugas pembangunan yang makin luas dan makin rumit. Kemampuan perencanaan terutama di daerah-daerah masih perlu ditingkatkan, sedangkan pengawasan harus diperketat. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang makin luas dan rumit mengharuskan peningkatan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara berbagai instansi yang bersangkutan. Keempat, kita telah berusaha untuk makin meluruskan jalannya politik luar negeri kita yang bebas aktif. Dan seperti yang digariskan oleh GBHN, pelaksanaannya telah kita abdikan kepada kepentingan nasional. Dalam pada & itu Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini selalu aktif berpartisipasi dalam usaha-usaha damai, baik dalam forumforum PBB, dalam konperensi-konperensi internasional maupun regional. Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Lima tahun yang lalu saya dipercaya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi Presiden Republik ini, untuk menjadi Mandataris yang menjalankan Keputusan-keputusan Majelis. Saya telah mengajak Saudara-saudara semua, seluruh Bangsa Indonesia, untuk beijalan bersama-sama saya selama lima tahun yang lalu itu, melaksanakan pembangunan hingga keadaannya yang sekarang. Kita telah berjalan bersama-sama. Kita makin banyak melihat dan kita makin kaya dengan pengalman: dengan segala harapan dan kekecewaan kita, dengan segala kegembiraan dan kesedihan kita, dengan segala kesegaran dan keletihan kita, dengan segala ketetapan hati dan kebulatan tekad kita, dengan segala keberhasilan dan ketidak berhasilan kita. Dengan pengalaman-pengalaman itu membuat kita makin dewasa dan makin realistis. Dengan

90

pengalaman itu hilang pula khayalan yang bukan-bukan, terutama khayalan bahwa pembangunan bukan perjuangan! Dalam melaksanakan pembangunan kita diikat dan dibimbing oleh cita-cita yang tinggi dan, menggairahkan. Tetapi dalam pembangunan kita juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang keras dan kadang kala menggelisahkan. Kita seringkali dihadapkan pada kenyataan-kenyataan baru yang belum kita lihat sebelumnya. Kita makin sadar bahwa dalam melaksanakan pernbangunan ini kita kadang-kadang dihadapkan pada pilihan-pilihan: jalan mana yang harus kita tempuh agar kita selamat sampai kepada tujuan. Pilihan itu kadang-kadang bukan a nt a r a y an g b ai k a t a u b u r u k , m e l a i nk a n h a ny a y a ng k u r a n g bu r u k di antara yang lebih buruk. Itu adalah suka dukanya perjuangan. Itu adalah asam garamnya pembangunan. Yang penting adalah, bahwa kita tahu dengan jelas dan sadar ke arah mana sesungguhnya kita telah bergerak. Kita tahu apa yang pantas kita harapkan dalam REPELITA II ini. Dan kita juga tahu apa yang belum mungkin kita harapkan sekarang. Kita merasa bahwa selama ini banyak kemajuan yang telah kita capai. Namun kita juga sadar bahwa masalah-masalah yang harus kita garap memang masih banyak. Kita telah sampai pada keadaan seperti sekarang. Sebagai Presiden Republik ini, yang oleh Undang-Undang Dasar diberi wenang sebagai penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah- Majelis, saya dengan dibantu oleh Saudara Wakil Presiden dan anggota-anggota anggota Pemerintah lainnya telah berusaha sekuat tenaga membimbing dan bersama-sama seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara yang diperintahkan oleh. Undang-Undang Dasar dan Ketetapan-ketetapan MPR tahun 1973. Sesuai dengan semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka dengan ini saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis mengenai penilaian atas pelaksanaan tugas yang dipercayakan di atas pundak saya selama ini. 91

Kepada Saudara-saudara semua saja yang telah mendukung kebijaksanaan saya, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dukungan itu mendorong saya untuk makin bekerja keras. Kepada Saudara semua yang telah mengecam kebijaksanaan saya, saya juga menyampaikan terima kasih yang sama besamya. Kecaman itu mendorong saya untuk bekerja lebih baik dan lebih keras. Sekali lagi atas itu semua saya dan juga Saudara Wakil Presiden menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya. Segala kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai selama ini, adalah berkat kerja keras seluruh Rakyat yang mengikuti kepemimpinan saya dalam melaksanakan garis-garis besar haluan negara yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan-ketetapari MPR Sebaliknya, segala kekurangan atau ketidak berhasilan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak memungkinkan keberhasilan itu, adalah tanggung jawab politik dan tanggung jawab konstitusionil saya. Sebab, Penjelasan Undang-Undang Dasar telah memberi petunjuk, bahwa dalam menjalankan pemerintahan Negara maka kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Dan Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara tertinggi di bawah Majelis. Akhirnya saya dan juga Saudara Wakil Presiden RI dengan kesempatan yang mulia ini ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar besarnya, kepada siapa saja, yang merasa dikecewakan atau tidak terpenuhi harapannya selama lima tahun ini, yang disebabkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka saya akhiri pertanggungjawaban saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua, para Wakil , Ketua dan para Anggota Majelis yang terhormat, yang dengan penuh kesabaran telah mengikuti laporan saya ini. 92

Semoga Tuhan Yang Mahaesa selalu memberkahi kita semua. Jakarta, 11 Maret 1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

93