PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN

PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DI DEPAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1 MARET 1983

DEPARTEMEN PENERANGAN RI

Preaiden Republik Indoneala boeharto

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati; Segenap hadirin yang berbahagia; Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rakhmatNya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat melangsungkan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Insya Allah akan berlangsung sampai tanggal 11 Maret 1983 yang akan datang. Sungguh, hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi saya, karena saya dapat melaksanakan salah satu tugas konstitusional sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas saya selama lima tahun memimpin bangsa dan negara ini kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan rakyat. Ketika pada tanggal 23 Maret 1978 saya diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia, di hadapan Majelis saya mengucapkan sumpah menurut agama saya, sesuai dengan ketentuan 5

Undang-Undang Dasar, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Karena itu, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya sampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mulia ini pertanggungjawaban saya, atas pelaksanaan tugas saya selama lima tahun ini, agar Majelis atas nama rakyat Indonesia menilai pelaksanaan tugas saya selaku Presiden/Mandataris MPR. Dengan demikian kita melaksanakan prinsip yang berlaku dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ialah : bahwa tidak ada kekuasaan dan tidak ada kewenangan yang pelaksanaannya terlepas dari tanggung jawab dan pengawasan. Sebagai manusia yang beriman kita mempertanggungjawabkan pelaksanaan setiap kekuasaan dan kewenangan yang dilimpahkan kepada kita itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui menurut agama kita masing-masing. Sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab kita mempertanggungjawabkan setiap kekuasaan dan kewenangan yang dipercayakan kepada kita masing-masing dengan menampilkan diri kita secara ikhlas di bawah pengawasan dan penilaian dari lembaga-lembaga yang menurut hukum yang berlaku berhak dan berkewajiban meminta pertanggungjawaban kita. Dengan segala kemampuan dan kekurangan yang ada pada saya sebagai manusia, maka selama lima tahun yang lalu saya telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran saya untuk melaksanakan tugas Presiden. Melalui laporan pertanggungjawaban ini, maka sekarang, dengan hati yang tenang saya menempatkan diri saya di bawah pengawasan dan penilaian Majelis yang mulia ini, yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 6

Selama lima tahun yang telah berlalu itu baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat maupun secara langsung melalui berbagai kesempatan lain saya telah menyampaikan berbagai penjelasan atau pesan-pesan kepada rakyat Indonesia mengenai bermacammacam masalah nasional yang kita hadapi bersama. Semuanya itu, sedikit banyak, selalu mengandung pula unsur pertanggungjawaban. Di samping itu, dengan cara tadi, saya berusaha mengembangkan sikap keterbukaan nasional yang saya yakini merupakan salah satu tiang penyangga utama dari kehidupan demokrasi yang harus kita kembangkan. Sekarang, dalam laporan pertanggungjawaban yang bersifat menyeluruh ini saya berusaha untuk mengembangkan pokok-pokok makna dari pengalaman kita selama lima tahun itu bagi kita sekarang ini dan juga bagi masa depan bangsa dan negara kita. Undang-Undang Dasar memberi petunjuk bahwa Majelis bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam lima tahun. Majelis menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dan memilih Presiden yang diwajibkan untuk melaksanakan haluan negara yang telah digariskan olehnya. Majelis juga memilih Wakil Presiden, yang bertugas membantu Presiden. Selama zaman Orde Baru ini kita telah berhasil mengembangkan dan menumbuhkan kehidupan bangsa dan negara kita menurut tahapan lima tahunan itu berdasarkan dan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan kemajuan yang mempunyai makna yang sangat penting dalam usaha kita untuk secara terus menerus mengembangkan kehidupan konstitusional. Karena itu pada saat-saat tahap lima tahunan tadi akan berakhir dan kita akan memasuki tahap lima tahunan selanjutnya, marilah kita berhenti sejenak untuk bersama-sama dalam suasana jernih, hening dan tenteram merenungkan dan menilai makna dari pengalaman bersama kita selama lima tahun yang silam. Bersamaan dengan itu sekaligus kita memandang ke depan untuk menentukan apa yang akan kita lakukan bersama selama lima tahun mendatang, untuk mencapai kemajuan yang sebesar-besarnya 7

dalam melanjutkan perjalanan kita mewujudkan cita-cita perjoangan seperti yang secara luhur dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah yang sedang dilakukan oleh Majelis yang mulia ini dalam Sidang Umum yang sekarang. Dalam hubungan itu mudahmudahan laporan pertanggungjawaban saya ini akan dapat menjadi bahan yang bermanfaat. Laporan ini meliputi kurun waktu lima tahun selama masa kepresidenan saya, sejak saya diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bulan Maret '78 sampai sekarang. Sidang Majelis yang terhormat; Semenjak lahirnya Orde Baru, tiap tahap lima tahun dari masa jabatan Presiden itu telah mempunyai pembagian jadwal kegiatan kenegaraan yang tetap, yang merupakan putaran atau siklus yang tetap pula. Tahun pertama masa jabatan kepresidenan oleh Presiden dan Kabinet yang baru dibentuk dan seluruh aparaturnya digunakan untuk merampungkan pelaksanaan tahun terakhir Repelita sebelumnya dan bersamaan dengan itu disusun pula Repelita berikutnya yang merupakan penjabaran dari GBHN yang baru. Dengan cara demikian maka lebih dijamin kesinambungan pembangunan tanpa ada waktu yang terputus oleh pergantian pimpinan negara dan pemerintahan. Pelaksanaan Repelita baru itu diselenggarakan oleh Presiden dalam masa jabatannya tahun kedua, ketiga, keempat dan kelima melalui APBN tahunan sampai APBN tahun yang kelima, yang disusunnya bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam tahun keempat Repelita dilaksanakan pemilihan umum, yang persiapannya harus dimulai sedini mungkin secara sebaik-baiknya agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan tertib, teratur, aman dan lancar. Berdasarkan hasil pemilihan umum terbentuklah MPR, DPR dan DPRD dan dalam tahun kelima, menjelang berakhirnya masa jabatan kepresidenan diselenggarakanlah Sidang Umum MPR. 8

Dan dalam Sidang Umum itu Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Putaran atau siklus seperti itu --yang merupakan yang ketiga kalinya dalam waktu Orde Baru-- telah berlangsung juga selama kurun waktu lima tahun yang lalu, yang akan menjadi cakupan waktu laporan pertanggungjawaban saya ini. Dalam pada itu kita juga harus memperhatikan sungguhsungguh kalimat-kalimat berikut yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar, ialah : "Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berobah, terutama dalam zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia". Kita sekarang tidak lagi menggunakan istilah revolusi, kita sekarang memang tidak lagi dalam kancah revolusi seperti yang kita alami dalam masa Perang Kemerdekaan dahulu. Namun, barang siapa mengamati dengan teliti dan mendalam, maka sesungguhnya lah dalam proses pembangunan selama lima tahun yang lalu telah terjadi perobahanperobahan yang sangat dinamis dalam masyarakat dan negara kita. Perobahan dan pertumbuhan lahir batin itu tidak kalah pesatnya dan tidak kalah besarnya dari dinamika perobahan dalam suasana revolusi dahulu. Sebab itu pernah saya katakan, bahwa dalam zaman pembangunan besar-besaran seperti yang kita alami sekarang ini, kita sesungguhnya melancarkan revolusi damai. Dinamika perobahan dalam masyarakat dan negara kita selama lima tahun yang lalu itu pertarna-tama ditimbulkan dan digerakkan oleh kemajuan-kemajuan yang kita capai dalam pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang berhasil selalu melahirkan perobahan-perobahan dalam pola pikir, dalam tata nilai, dalam aspirasi dan dalam struktur masyarakat. Proses pergantian generasi juga merupakan sumber perobahan dalam masyarakat dan negara. Selama lima tahun yang lalu Generasi '45 makin dekat kepada pembulatan dan perampungan tugas sejarahnya, sedang-

9

kan generasi penerus makin dewasa dan makin siap untuk pada saatnya memikul beban dan tanggung jawab yang makin besar dalam memimpin masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya selama masa kepresidenan lima tahun yang lalu, saya berpedoman pada prinsip bahwa memimpin pembangunan berarti memahami, menghargai dan mengarahkan dinamika perobahan-perobahan dalam masyarakat menuju cita-cita nasional kita. Saudara Ketua yang terhormat, Majelis yang saya muliakan; Dinamika perobahan dunia pun berlangsung dengan cepat dan besar dalam kurun waktu lima tahun yang lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian pula pandangan-pandangan yang terdapat di dunia kita ini telah mengalami perobahan dan pertumbuhan. Kita di Indonesia tidak dapat terlepas dari dampak perobahan-perobahan itu. Waktu-waktu terakhir ini kita merasakan lebih langsung lagi dari dampak kelesuan ekonomi dunia yang telah berjalan berlarut-larut. Dengan sendirinya kita tidak diam berpangku tangan saja menghadapi perobahan-perobahan tadi. Politik luar negeri yang bebas aktif berarti bahwa disatu segi kita dapat secara bebas dan secara aktif melindungi kepentingan nasional kita, sedangkan dalam segi lain kita bebas dan aktif berusaha ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar '45. Seperti yang akan tercermin dalam laporan pertanggungjawaban saya ini, maka dinamika perobahan dalam masyarakat dan negara kita sendiri, demikian pula dinamika perobahan di dunia, dengan sendirinya merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kepresidenan saya dalam melaksanakan haluan negara yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar dan Majelis selama kurun waktu lima tahun yang lalu.

10

Dengan mengemukakan sikap dasar dan arah kepemimpinan saya tadi, juga dengan memperhatikan sungguh-sungguh dinamika perobahan dalain masyarakat kita sendiri dan dunia pada umumnya, maka saya akan memasuki batang tubuh dari laporan pertanggungjawaban saya ini. Karena demikian penting arti laporan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR ini, Saudara Ketua yang terhormat, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk juga berbicara langsung kepada seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Ketika saya memulai tugas kepresidenan, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar, maka haluan negara yang harus saya jalankan adalah semua ketentuan dan petunjuk Undang-Undang Dasar serta semua putusan putusan Majelis. Karena itu saya telah meneliti inti tugas pokok yang diberikan oleh Majelis kepada Presiden/Mandataris dan menentukan sasaran-sasaran ke depan. Memperjelas tugas pokok dan sasaran ini saya anggap sangat penting agar kita tahu ke mana kita bergerak, apa yang ingin kita capai dan apa yang harus kita kerjakan. Sesuai dengan Ketetapan MPR No. VIII tahun '78, maka dalam waktu lima tahun masa jabatannya, Presiden ditugasi untuk: a. Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun III dalam rangka Garis-garis Besar Haluan Negara; b. Meneruskan menertibkan dan mendayagunakan Aparatur Negara di segala bidang dan tingkatan; c. Meneruskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila; d. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional. 11

Di samping itu, Ketetapan MPR No. 11 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No. IV tentang GBHN dan Ketetapan MPR No. VII tentang Pemilihan Umum, telah memberi penugasan secara khusus kepada Presiden untuk melaksanakan Ketetapan-ketetapan tersebut sebaik-baiknya. Dalam pada itu menurut GBHN, maka pelaksanaan pembangunan dalam Repelita III haruslah tetap didasarkan atas kebijaksanaan yang berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan terbinanya stabilitas nasional. Dengan memperhatikan tugas-tugas yang dibebankan kepada Presiden tadi dan setelah saya meneliti semua putusan Majelis dan memahami pikiran-pikiran yang berkembang selama Sidang Umum MPR tahun '78, dan setelah saya renungkan apa yang dipikirkan dan apa yang diharapkan oleh rakyat, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dalam lima tahun masa kepresidenan saya ada tujuh sasaran yang harus diusahakan untuk dicapai. Ketujuh sasaran yang saya namakan Sapta Krida Kabinet Pembangunan III itu adalah pertama : Terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya; kedua : Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ; ketiga : Terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap; keempat : Terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa; 12

kelima :

Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang makin kokoh, yang dilandasi oleh Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang makin mendalam; keenam : Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan demokrasi Pancasila; ketujuh : Makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut telah saya gariskan kebijaksanaan yang menyeluruh dan terpadu sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas bagi Pemerintah dan segenap aparaturnya secara keseluruhan, dan bahkan juga mutlak perlu didukung dan dilaksanakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara singkat, keseluruhan tugas tadi merupakan upaya nasional untuk melanjutkan, meningkatkan dan memperluas pembangunan dari segala yang telah dapat kita capai sampai saat itu, disertai dengan pembaharuan, perbaikan dan penyesuaianpenyesuaian yang perlu. Kita memandang pembangunan ini sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang karenanya acapkali saya katakan sebagai pembangunan serba muka. Sidang Majelis yang saya muliakan; Sejak semula kita menyadari bahwa pembangunan politik adalah bagian yang sangat penting dalam tiap pembangunan yang sukses. Kita juga menyadari bahwa pembangunan politik itu merupakan bagian yang paling tidak mudah dari pembangunan bangsa kita. Karena itu pula selama kurun waktu lima tahun yang lalu kita telah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya kepada pem13

bangunan politik dan pendidikan politik seperti yang digariskan oleh GBHN. Setelah kita memasuki Orde Baru, kita telah mengadakan pembaharuan dan penyederhanaan dalam kehidupan politik kita demi tegaknya Demokrasi Pancasila serta untuk menjamin stabilitas nasional yang dinamis, dan untuk menggerakkan pembangunan. Usaha ke arah ini jelas tidak sederhana dan tidak mudah. Namun sekarang ini penataan kembali lembaga-lembaga politik kita itu telah semakin mantap. Yang kita perlukan selanjutnya adalah memantapkan lagi dan terus memperbaikinya agar dapat makin memberi dukungan bagi kelanjutan pembangunan nasional selanjutnya. Seperti telah kita ketahui bersama, pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik merupakan kehendak nasional kita sejak Sidang Umum MPR(S) di tahun '66, karena kita menyadari dari pengalaman kita sendiri bahwa sistem politik dan sistem banyak partai di masa lampau telah gagal mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemajuan melalui pembangunan. Dalam membangun kehidupan politik, kita tidak akan berjalan kembali ke belakang. Kita telah bertekad untuk tidak kembali kepada demokrasi parlementer atau demokrasi terpimpin yang gagal mendukung pembangunan nasional. Sebaliknya kita memandang ke depan untuk meningkatkan penerapan demokrasi Pancasila sejalan dengan tercapainya tahap yang lebih maju dari pembangunan kita pada umumnya. Tahap yang lebih maju dalam pembangunan itu tidak hanya kita ukur dengan kemajuan dalam pembangunan ekonomi saja, melainkan juga dalam kemajuan di bidang pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ini berarti bahwa kemajuan pembangunan juga harus berarti kemajuan dalam pembangunan politik. GBHN memberi petunjuk agar dalam pembangunan politik, dalam rangka memantapkan stabilitas politik dan pelaksanaan mekanisme demokrasi Pancasila, perlu dimantapkan berfungsinya dan saling berhubungannya antara lembaga-lembaga tinggi ne14

gara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selama lima tahun, dengan makin berbobotnya lembaga-lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya masing-masing, kita telah bertambah kaya dengan pengalaman dan tradisi-tradisi baru dalam melaksanakan semua ketentuan Undang-Undang Dasar. Tanpa bermaksud mengatasnamakan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yang bukan saja tidak berada di bawah Presiden malahan ada yang di atas Presiden, maka dalam laporan pertanggungjawaban ini saya dapat mengatakan bahwa MPR, Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan telah menjalankan fungsi dan wenang konstitusionalnya masing-masing dan saling berhubungan satu dengan yang lain berdasar wenang konstitusionalnya itu. MPR, penyelenggara negara tertinggi, penjelmaan rakyat yang berdaulat, dengan memperhatikan dinamika masyarakat menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dan memilih Presiden serta Wakil Presiden. Majelis ini juga menilai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Presiden selaku Mandatarisnya, seperti yang dalam Sidang Umum kali ini akan dilakukan oleh Majelis yang terhormat. Melalui tatacara tertentu, yang dilengkapi dengan hak-hak konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah. Secara khusus saya perlu menyebut, bahwa berkat kerjasama yang erat antara DPR dengan Pemerintah, sejak Repelita I sampai sekarang, kita selalu memiliki Undang-undang APBN sebelum berlakunya tahun anggaran. Ini merupakan bukti tekad kita yang sungguh-sungguh untuk menegakkan kehidupan konstitusional dan demokratis, yang juga digariskan oleh GBHN. Dalam masa lima tahun terakhir ini telah dihasilkan sebanyak 57 Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah. Mahkamah Agung, sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman, telah makin berwibawa sebagai pengayom hukum dan keadilan. Mahkamah Agung juga telah diperkuat dengan tam15

bahan Hakim-hakim Agung, agar memadai dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan. Dewan Pertimbangan Agung telah menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dengan penuh dinamika. Masalah-masalah besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara, yang memerlukan perhatian kita yang penuh, tidak pernah luput dari pengamatan Dewan Pertimbangan Agung. Selama lima tahun ini Dewan Pertimbangan Agung telah menyampaikan 34 buah pertimbangan mengenai berbagai masalah kepada Presiden. Pertimbangan itu telah menambah bahan pemikiran yang sangat berharga bagi Presiden dalam mengemudikan negara. Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan tugas konstitusionalnya, secara teratur dan tertib telah melakukan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang hasilnya telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil pemeriksaan itu juga telah digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan penggunaan keuangan negara oleh aparaturnya, seperti keharusan dalam negara demokrasi dan memang dikehendaki oleh rakyat. Semuanya itu, Saudara Ketua yang terhormat, merupakan bagian yang penting dari usaha kita untuk meningkatkan jalannya mekanisme sistem politik dan kenegaraan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar '45, termasuk di dalamnya berlakunya unsur pengawasan secara konstitusional terhadap Presiden, penyelenggara kekuasaan Pemerintahan Negara. Pengalaman kita di bidang ini merupakan modal yang sangat berharga untuk melanjutkan usaha itu di waktu-waktu yang akan datang. Sebab, sekalipun demokrasi Pancasila yang berdasarkan kekeluargaan tidak mengenal lembaga oposisi, namun fungsi pengawasan dalam demokrasi Pancasila tidak boleh kurang efektif dibanding dengan sistem politik yang lain. Dalam pada itu, usaha untuk peningkatan kemampuan kekuatan sosial politik, seperti yang juga digariskan dalam GBHN, telah dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri 16

sesuai dengan asas demokrasi. Jika selama Iima tahun ini kita saksikan adanya berbagai gejolak di dalam tubuh kekuatan sosial politik, maka hal itu merupakan bagian dari dinamika interen yang terus berjalan dalam proses perampungan pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik. Dengan memperhatikan pengalaman gerak organisasi-organisasi sosial selama ini, maka dalam rangka perampungan dan pemantapan pembaharuan kehidupan politik itulah saya telah mengajukan gagasan agar semua kekuatan-kekuatan sosial politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi mengenai masalah yang teramat penting bagi kelangsungan hidup bangsa kita ini, sebab pemikiran dan pandangan saya mengenai hal itu telah saya kemukakan kepada Majelis yang terhormat pada tanggal 1 Oktober 1982 yang lalu. Sidang Majelis yang terhormat; Dalam rangka pembangunan dan pembinaan politik, maka pada tanggal 4 Mei '82 telah diselenggarakan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan demokrasi Pancasila yang teramat penting dan sekaligus sebagai pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR Nomor VII tahun '78. Pemilihan Umum yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia itu telah diikuti oleh lebih dari 91% warga negara yang berhak memilih. Angka yang sangat besar itu, yang jauh lebih besar dari angka-angka di kebanyakan negara yang demokratis lainnya, merupakan salah satu petunjuk mengenai tingkat kesadaran politik rakyat kita, ialah kesadaran dalam menggunakan kewajiban dan hak politiknya yang teramat penting. Secara umum dan dalam keseluruhan Pemilihan Umum yang dilaksanakan dengan pemungutan suara secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 di seluruh Indonesia telah berjalan dengan tertib, lancar dan selamat. Pemilihan Umum '82 yang lalu merupakan Pemilihan Umum ketiga yang kita selenggarakan dalam Orde Baru untuk terus 17

menumbuhkan kehidupan demokrasi dan konstitusional. Karena itu kita menganggap Pemilihan Umum '82 sebagai salah satu karya nasional yang besar. Seperti biasanya, dalam menghadapi Pemilihan Umum itu suhu politik naik dan terjadi berbagai ekses. Namun kali ini suhu politik itu segera kembali normal setelah Pemilihan Umum usai, hampir-hampir tanpa meninggalkan luka-luka di tubuh bangsa kita yang diakibatkan oleh ketegangan dan ekses yang terjadi sebelumnya. Normalnya kembali dan ketenangan suhu politik itu lebih cepat dari keadaan setelah Pemilihan Umum tahun '77. Ini merupakan tanda-tanda sangat penting, yang membuktikan bahwa sikap politik bangsa kita bertambah matang dan stabilitas nasional bertambah kokoh dan mantap. Pemilihan Umum yang lalu telah memperkaya pengalaman kita dalam menjalankan demokrasi. Pengalaman itu harus kita jadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Umum di masa-masa yang akan datang, yang akan terus memperkuat dan menyehatkan kehidupan politik kita. Dengan Pemilihan Umum yang kita lakukan sekali dalam lima tahun maka tubuh bangsa kita memperoleh kesegaran-kesegaran baru yang akan tercermin dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan pemerintahan kita. Hasil Pemilihan Umum juga menampilkan aliran-aliran pemikiran baru yang dihasilkan oleh dinamika perobahan masyarakat selama lima tahun sebelumnya yang oleh Majelis ini akan dituangkan dalam GBHN atau ketetapan lainnya. Dengan kesegaran baru ini bangsa kita akan memperoleh kekuatan baru dan terus bergerak maju, mengatasi segala hambatan yang menghadang dan membuat karya-karya baru, untuk secara bertahap mendekati cita-cita kemerdekaan kita. Dalam keseluruhan pembangunan politik, maka untuk memberi bobot yang makin mantap terhadap kedaulatan rakyat mutlak ditingkatkan kesadaran politik rakyat. Hanya rakyat yang sadar politik lah yang akan menjadi kekuatan pendukung, pelaksana dan penjaga demokrasi. 18

Untuk itu selama lima tahun ini telah digerakkan pemasyarakatan P4 melalui penataran-penataran dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam rangka ini sekaligus saya melaporkan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor II tahun '78 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR itu menugasi Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka P4 itu, --yang merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh-- harus dimasyarakatkan. Untuk memasyarakatkan P4 itu telah diadakan penataran yang luas melalui program yang berencana dan bertahap, baik untuk masyarakat kita di Tanah Air maupun untuk warga negara kita yang berada di luar negeri. Adapun materi penatarannya, disamping P4, diperluas dan diperlengkap dengan Undang-Undang Dasar '45 dan GBHN. Seluruh kegiatan penataran ini sekaligus merupakan pelaksanaan dari petunjuk GBHN untuk meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat, sehingga makin tinggi kesadaran warga negara kita akan hak dan kewajibannya, dan dengan demikian seluruh warga negara akan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Untuk memasyarakatkan P4 tadi secara bertahap telah dibentuk badan-badan yang saya tugasi untuk memikirkan bahan penataran, memberi arah dan melaksanakan penataran itu baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pada tingkat nasional, dalam tahun '78 telah saya bentuk Team Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan P4, Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia dan Badan 19

Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP-7). Di tingkat daerah juga telah dibentuk BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat II. Karena pegawai negeri dan anggota ABRI merupakan aparat pelaksana dari penyelenggaraan pemerintahan negara, maka penataran itu saya anggap mutlak dimulai dari mereka. Hanya pegawai negeri dan anggota ABRI yang memahami Pancasila, UndangUndang Dasar '45 dan GBHN lah yang akan dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik. Saya menaruh arti yang sangat penting kepada penataran ini sehingga seluruh pejabat eselon I dan Duta Besar kita telah mengikuti penataran yang sangat intensif. Sampai saat ini tidak kurang dari 1,8 juta pegawai negeri sipil dan hampir 150.000 anggota ABRI telah mengikuti penataran. Penataran untuk masyarakat luas telah diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat luas; seperti anggota Partai Politik dan Golongan Karya, alim ulama dan rokhaniawan, pemuda dan mahasiswa, karyawan perusahaan swasta, pengusaha, wanita, wartawan, para artis dan lain sebagainya. Melihat manfaat dan pentingnya penataran ini bagi masyarakat luas, maka penataran P4 ini masih perlu dilanjutkan dan diperluas lagi di masamasa yang akan datang, terutama bagi lapisan kepemimpinan dalam masyarakat kita sampai ke daerah-daerah. Menyinggung masalah penataran ini perlu saya kemukakan beberapa hal. Pertama, penataran dilakukan dengan cara yang bebas dan terarah. Bebas artinya peserta penataran bebas mengeluarkan pendapat dalam diskusi-diskusi yang memang diadakan dalam setiap penataran. Terarah dalam arti diskusi-diskusi itu tertuju pada pelaksanaan P4, Undang-Undang Dasar '45 dan GBHN. Dengan jalan ini, segala pikiran, perasaan dan kritik dapat tersalur secara baik. Melalui diskusi yang demikian, akhirnya terdapat kesamaan pandangan mengenai berbagai masalah pokok yang kita hadapi bersama. Kedua, karena dalam penataran ini ikut serta berbagai kalangan yang luas dalam masyarakat, maka

20

dapat berkembang dialog antar golongan yang sehat. Berbagai golongan masyarakat yang selama ini mengalami kesukaran dalam komunikasi, mengalami kesulitan dalam memahami satu sama lain, maka melalui penataran dan dalam kerangka berpikir P4 itu dewasa ini telah timbul saling pengertian yang lebih serasi. Dengan jalan ini sekaligus terlaksana komunikasi sosial timbal balik seperti yang ditunjukkan oleh GBHN. Komunikasi sosial seperti ini walaupun berlangsung terbuka dan penuh kebebasan, namun tidak menimbulkan gejolak sosial. Kita memang belum menemukan tolok ukur yang obyektif untuk menilai dampak dari penataran selama ini. Namun cukup tanda-tanda bahwa secara umum sekarang ini Pancasila telah mengakar lebih luas, lebih sadar, lebih jujur dan lebih yakin dalam masyarakat kita jika dibanding dengan keadaan sebelumnya. Inilah yang dapat kita lihat sebagai salah satu hasil yang positif dari program penataran P4 selama hampir lima tahun yang lalu. Dengan tidak mengurangi arti Ketetapan-ketetapan MPR lainnya, maka sangat terasa bahwa Ketetapan MPR mengenai P4 itu telah mendatangkan perobahan-perobahan besar dalam suasana dan semangat kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Karena itulah saya pernah menyatakan bahwa Ketetapan MPR mengenai P4 itu merupakan babak baru dalam usaha kita semua untuk mewujudkan dan melestarikan Pancasila. Apabila sekarang rakyat kita telah siap untuk menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas politik bagi semua kekuatan sosial politik, maka langsung atau tidak langsung kesiapan itu juga dapat dilihat sebagai salah satu hasil dari gerakan memasyarakatkan P4. Hasil-hasil yang telah kita capai selama lima tahun yang lalu merupakan modal yang berharga dan landasan yang kuat untuk melanjutkan dan meningkatkan pemasyarakatan P4 di waktu-waktu yang akan datang, juga dalam rangka meningkatkan kesadaran politik rakyat, yang akan makin memantapkan stabilitas dan mendorong dinamika nasional. 21

Penataran P4 sekaligus merupakan bagian yang penting dari pembangunan bidang ideologi, khususnya pemantapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Pemasyarakatan P4 yang berhasil akan merupakan kekuatan untuk menambah kokohnya persatuan bangsa dan melancarkan kelanjutan pembangunan nasional kita yang dalam waktu-waktu yang akan datang akan lebih luas dan lebih rumit, yang karena itu akan lebih berat. Sidang Majelis yang mulia; Masalah ideologi nasional yang telah lahir bersama-sama lahirnya Kemerdekaan Nasional di tahun '45 harus kita rampungkan secara tuntas. Dengan demikian kita akan lebih teguh dalam memberi arah pada pembangunan kita dan pembangunan itu pun kita wujudkan sebagai pengamalan dan pelaksanaan Pancasila. Pengalaman kita selama lebih dari 37 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan membuktikan bahwa di satu pihak kita harus menegakkan dan menjamin dengan tegas persatuan dan kesatuan nasional, sedangkan di pihak lain kita harus mengakui, menghormati dan memberi ruang yang kreatif bagi kemajemukan kita. Dengan sikap itulah kita memberi arti yang dinamis pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Pengalaman kita membuktikan bahwa jika ada salah satu pihak yang memaksakan persatuan dan kesatuan atas dasar pahamnya sendiri tanpa mengakui, menghormati dan memberi ruang yang kreatif bagi kemajemukan, maka usaha itu pasti mengalami kegagalan dan hanya menimbulkan malapetaka bagi bangsa kita secara keseluruhan. Sebaliknya, jika kita membiarkan kemajemukan menggerogoti dasar persatuan dan kesatuan, maka hasilnya ialah ancaman terhadap dasar-dasar persatuan dan kesatuan itu sendiri, yang akhirnya harus kita selesaikan dengan pengorbanan yang tidak kecil. Karena itu kita selalu merasa bersyukur karena kita memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yang di 22

satu pihak memberi dasar yang kokoh bagi kesatuan dan persatuan kita, sedang di lain pihak mengakui, menghormati dan memberi ruang yang kreatif bagi kemajemukan kita. Kesadaran dan rasa syukur kita itu akan makin mendalam jika kita melihat perkembangan yang dialami bangsa-bangsa lain, yang tidak mampu menemukan dasar yang luas dan kokoh bagi kesatuan dan persatuan negaranya. Kita juga dapat membayangkan betapa beratnya tekanan batin yang tidak habis-habisnya dirasakan oleh masyarakat bangsanya, yang negaranya memaksakan kesatuan dan persatuan dengan memaksakan ideologi totaliter, baik totaliter kiri maupun totaliter kanan, yang tidak mentoleransi kemajemukan. Kita harus mengakui bahwa selama 20 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan, yaitu dalam kurun waktu 1945 sampai '65, kita telah membuat kesalahan-kesalahan, antara lain dengan membiarkan kemajemukan menggerogoti dan mengancam Pancasila, yang mengakibatkan timbulnya pertentangan, perpecahan dan kecurigaan di antara kita. Sisa-sisa dari kesalahan itu masih harus kita atasi bersama sampai sekarang. Di samping itu kita juga telah membiarkan penyelewengan-penyelewengan terhadap kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Kita telah membayar sangat mahal sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan itu ! Karena itu sejak kita memasuki Orde Baru maka kita bertekad untuk tidak membiarkan dan tidak memberi ruang gerak bagi segala sesuatu yang pada suatu ketika dapat mengancam Pancasila. Di lain pihak kita terus berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 secara murni dan konsekuen. Semuanya itu, sekali lagi, meyakinkan kita bahwa Pancasila mutlak harus dimasyarakatkan. Seperti telah saya kemukakan tadi, usaha-usaha penataran P4 selama lima tahun yang lalu telah memberi manfaat yang besar dalam memasyarakatkan Pancasila. Namun, langkah dan sikap yang lebih penting lagi, ialah : menghilangkan sisa-sisa pertentangan, perpecahan dan kecurigaan tadi, dan memanfaatkan seluruh waktu, seluruh pemikiran, 23

seluruh tenaga dan seluruh kemampuan bangsa kita untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam kehidupan manusia, masyarakat dan negara kita. Dengan demikian Pancasila tidak hanya dipikirkan, dibicarakan atau ditatarkan saja, melainkan kita konkritkan dalam pembangunan manusia dan masyarakat Pancasila. Saudara Ketua yang terhormat; Sebagai bangsa yang melahirkan negara merdeka melalui perang dan revolusi, dan yang terus harus mengatasi beraneka ragam ancaman dari luar dan dari dalam terhadap kelangsungan kemerdekaan nasionalnya, maka kita mempunyai kesadaran dan kepekaan yang mendalam mengenai masalah keamanan nasional. Kita tetap waspada dan harus terus waspada terhadap keamanan negara dan bangsa kita. Karena itu tidak tepat jika ada yang mengatakan, bahwa kita harus mengendorkan kewaspadaan demi tercapainya kemakmuran. Sebaliknya, kita malahan harus meningkatkan kewaspadaan dalam masalah keamanan nasional demi pembangunan menuju kemakmuran. Saya menyadari bahwa kewaspadaan nasional dan usaha keamanan yang berlebihan dapat mempersempit ruang gerak kita sendiri, khususnya dalam mengembangkan demokrasi Pancasila yang sehat. Dalam hubungan itu maka konsep ketahanan nasional kita membantu kita untuk tidak memasuki jalan yang sempit seperti itu. Dalam rangka mengamalkan Pancasila secara kreatif, maka konsep ketahanan nasional merupakan salah satu wawasan nasional kita yang asli dan dinamis. Keamanan dan pertahanan nasional, dan juga Dwi Fungsi ABRI, kita tempatkan dalam rangka wawasan ketahanan nasional tadi. Dengan menempatkannya dalam kerangka ketahanan nasional, maka keamanan nasional dan pertahanan nasional serta Dwi Fungsi ABRI dengan sendirinya tidak boleh melemahkan 24

ketahanan nasional itu, tetapi justru harus secara positif memperkuat ketahanan nasional, antara lain dengan ikut mendorong perkembangan demokrasi Pancasila. Itulah yang kita kembangkan di bidang keamanan nasional, pertahanan nasional dan ketahanan nasional --termasuk Dwi Fungsi ABRI-- selama lima tahun yang silam. Pandangan, semangat dan pendekatan yang luas mengenai konsep-konsep keamanan nasional, pertahanan nasional dan ketahanan nasional seperti yang saya gambarkan tadi itulah yang telah melahirkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang sekaligus merupakan pelaksanaan petunjuk GBHN. Dengan terus menggembleng diri dengan tradisi sebagai prajurit pejoang, dengan memperkuat kemanunggalan ABRI dan rakyat, dengan memperbaiki kesejahteraan prajurit dan melengkapinya dengan peralatan dan persenjataan moderen, dengan memperkuat organisasi dan meningkatkan latihan-latihan, maka selama lima tahun terakhir ABRI terus diperkuat sesuai dengan tuntutan zaman. Kita pun telah mulai merintis pembangunan industri pertahanan keamanan. Dengan demikian Angkatan Perang akan makin memiliki kekuatan untuk melindungi keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Walaupun kita mencapai banyak kemajuan, namun pembangunan Angkatan Perang kita akan merupakan tantangan yang harus kita jawab bersama di tahun-tahun yang akan datang. Dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan, hukum, telah diusahakan pembenahan jajaran Kepolisian Republik Indonesia baik dalam bidang personil, organisasi, tatakerja maupun perlengkapannya. Berlakunya KUHAP yang baru, telah memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Polisi dalam menangani dan menyelesaikan perkaraperkara pidana menurut hukum yang baru itu dalam rangka memberantas kejahatan menurut hukum. 25

Telah banyak yang kita capai, namun kejahatan yang harus kita cegah dan kita tanggulangi tumbuh lebih cepat dari kemampuan yang kita bina. Perlu kita sadari, bahwa karena kejahatan itu berakar pada kehidupan masyarakat sendiri, maka hanya dengan keikutsertaan masyarakat itu pula tingkat kejahatan dapat kita tekan sampai batas yang rendah. Dalam pada itu gangguan keamanan yang pernah terjadi di beberapa daerah, secara militer telah dapat diselesaikan. Langkah berikutnya adalah pembinaan teritorial yang secara terus menerus dilakukan, agar tercipta keadaan keamanan yang mantap dan pembangunan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sidang Majelis yang terhormat; Usaha untuk memantapkan stabilitas politik yang dinamis dan keamanan di dalam negeri yang mantap perlu dibarengi dengan usaha-usaha untuk memperkuat stabilitas kawasan di sekitar kita demi terciptanya suasana yang menjamin kelangsungan dan kelancaran pembangunan nasional dan perdamaian dunia pada umumnya. Di samping dorongan-dorongan luhur mengenai pembangunan dunia yang damai, makmur dan berkeadilan yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar, maka stabilitas kawasan dan perdamaian dunia itu bertambah penting artinya bagi pembangunan kita. Seperti telah saya singgung pada awal laporan pertanggungjawaban ini, selama lima tahun terakhir ini dunia mengalami dinamika perobahan yang cepat dan besar. Harapan akan datangnya perdamaian dan ketegangan silih berganti. Peredaan ketegangan yang terasa memberi harapan bagi ketenteraman dunia beberapa tahun yang lalu, akhir-akhir ini telah berobah kembali menjadi suasana perang dingin. Sementara perundingan mengenai perlucutan senjata antara Timur dan Barat tidak mencapai hasil nyata, di berbagai kawasan ketegangan tetap tidak terselesaikan. 26

Menghadapi kenyataan itu, maka sesuai dengan petunjuk GBHN dan berdasarkan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar, kita kemudikan politik luar negeri yang bebas aktif demi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka itu kita tingkatkan pula usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya khususnya dalam lingkungan Asean, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional. Kerjasama dalam kerangka Asean merupakan salah satu tiang politik luar negeri kita yang utama. Sejak dikembangkan dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian di antara kelima negara anggotanya, maka sekarang Asean telah merupakan organisasi regional yang makin mantap. Asean bukan lagi hanya perhimpunan antara negara sekawasan, tetapi telah mulai memasyarakat dengan lahirnya berbagai kerjasama yang luas di antara masyarakat-masyarakatnya. Berbagai kerjasama di lapangan ekonomi dan kebudayaan terus berkembang. Malah Asean sebagai organisasi kawasan telah mengembangkan dialog dan kerjasama dengan perhimpunan kawasan lainnya atau dengan negara-negara lain yang telah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam pada itu usaha untuk memantapkan stabilitas kawasan di Asia Tenggara melalui hubungan dengan negara-negara Indocina khususnya dengan negara Vietnam belum dapat dikembangkan dengan lancar, karena masih terhambat oleh masalah Kampuchea, yang belum dapat terselesaikan sebaik-baiknya. Dalam hubungan ini Indonesia bersama dengan negara-negara anggota Asean lainnya terus berusaha untuk mencari penyelesaian masalah Kampuchea itu dalam rangka melaksanakan Resolusiresolusi PBB. Yang kita inginkan tidak lain adalah agar rakyat Kampuchea dihormati kedaulatannya di negerinya sendiri dan dihormati haknya untuk menentukan pemerintahannya sendiri, tanpa tekanan dari luar karena hadirnya pasukan asing di negeri 27

nya. Kita juga mempunyai sikap dasar yang sama seperti itu terhadap masalah Afganistan, karena di sana juga rakyat Afganistan telah dipaksa untuk berjoang untuk melawan kekuatan asing yang bercokol di negeri yang dicintainya. Terhadap masalah Timur Tengah sikap kita sangat realistis dan berpijak pada asas kemerdekaan dan keadilan. Secara terus menerus dan konsekuen kita mendukung perjoangan bangsabangsa Arab untuk memperoleh kembali wilayahnya yang diduduki oleh Israel. Kita juga mendukung perjoangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan di Tanah Aimya sendiri, yang merupakan kunci penyelesaian kemelut Timur Tengah. Kita juga mendukung penuh dipulihkannya kedudukan kota suci Yerusalem. Sementara masalah Palestina belum terselesaikan, kita bertambah prihatin karena perang Iran-Irak yang telah dua tahun berlangsung belum juga mereda. Kita tidak hentihentinya menyerukan kepada sahabat-sahabat kita Iran dan Irak untuk dapat menyelesaikan sengketa mereka secara terhormat dengan semangat kekeluargaan Islam. Sebagai bangsa yang sejak lahir anti penjajahan dan menentang segala bentuk ketidakadilan, maka kita pun menuntut dihapuskannya apartheid dan diberikannya kemerdekaan terhadap wilayah Namibia. Saudara Ketua yang terhormat dan Sidang yang mulia; Dunia yang terasa tidak aman itu bertambah menggelisahkan dengan berkepanjangannya resesi ekonomi yang mengakibatkan kelesuan ekonomi di mana-mana. Keadaan ini telah mendatangkan kesulitan besar dalam skala global, yang menimpa negara maju sendiri dan lebih-lebih lagi memberatkan negara-negara yang sedang membangun seperti kita ini. Sebagai negara berkembang Indonesia terus berusaha dan berjoang untuk mengurangi akibat-akibat negatif dari keadaan ekonomi dunia yang tidak menguntungkan itu, khususnya bagi negara-negara berkembang, baik secara bilateral maupun melalui 28

berbagai forum dan kerjasama, antara lain melalui Dialog UtaraSelatan, melalui Kelompok 77 dan lain-lainnya. Dalam rangka usaha ini Indonesia bersama-sama dengan negara-negara lainnya terus berusaha dapatnya terselenggara negosiasi global yang diharapkan akan dapat membuka jalan ke arah kehidupan ekonomi dunia yang lebih adil dan menggairahkan. Di samping itu Indonesia juga mulai aktif mengembangkan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik di antara negara-negara berkembang. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai pergolakan dan persoalan, dalam dunia yang diliputi oleh tarikan-tarikan kekuatan besar dunia, dalam perjoangan untuk membangun tatanan dunia yang lebih menjamin keadilan, maka Gerakan Non Blok dapat dan perlu memainkan peranan yang besar. Dalam rangka ini, maka penting sekali arti KTT Non Blok yang akan berlangsung di New Delhi dalam beberapa hari yang akan datang ini. Meskipun saya pribadi tidak akan dapat hadir pada konperensi yang penting itu, karena ada kewajiban-kewajiban konstitusional yang teramat penting di dalam negeri, Indonesia akan mengirimkan utusan yang kuat dan berbobot agar dapat memberikan sumbangan-sumbangan yang positif demi suksesnya konperensi Non Blok itu. Tidak lain harapan kita semua agar KTT Non Blok di New Delhi itu dapat memberi jawaban sejarah yang tepat bagi perbaikan dunia kita ini. Dalam pada itu hubungan diplomatik kita dengan Republik Rakyat Cina yang semenjak meletusnya pemberontakan PKI 17 tahun yang lalu kita bekukan sampai sekarang belum dapat dicairkan. Kita menilai penting peranan negara besar itu dalam percaturan dunia. Namun karena kita meletakkan keselamatan dan kepentingan nasional kita di atas kepentingan lainnya, maka selama RRC belum meyakinkan kita bahwa ia tidak akan membantu sisa-sisa Partai Komunis yang ada di negara-negara 29

Asia Tenggara, saya menganggap belum waktunya normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC sekarang ini. Hal lain yang masih memerlukan perhatian dan penyelesaian dalam percaturan politik internasional adalah masih terbukanya kemungkinan dibicarakannya apa yang oleh orang luar dinamakan sebagai masalah Timor Timur di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi kita masalah Timor Timur telah rampung secara tuntas. Timor Timur telah menjadi propinsi dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 1976. Rakyat Timor Timur secara lahir batin telah bersatu dengan rakyat Indonesia. Rakyat Timor Timur dalam beberapa tahun telah membangun dirinya dan mencapai kemajuan yang jauh lebih besar dan lebih cepat dari apa yang dilakukan oleh Pemerintah penjajahan dahulu kepada mereka selama ratusan tahun. Melihat perkembangannya sampai sekarang, melihat makin banyaknya negara-negara lain yang dapat memahami secara obyektif hakekat masalah Timor Timur, maka kita berharap bahwa dengan usaha-usaha diplomasi yang lebih intensif, masalah ini secara internasional juga akan dapat terselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam pada itu kita merasa sangat bersyukur bahwa setelah melalui perjoangan yang sangat panjang dan rumit di forum internasional, akhirnya, dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut baru di Jamaica dalam bulan Desember tahun lalu, maka Wawasan Nusantara kita mendapat pengakuan internasional di bidang hukum laut. Hal ini membawa harapan baru dan sekaligus tantangan baru yang tidak ringan. Kita harus mengambil segala langkah untuk mengamankan, menggali dan memanfaatkan kekayaan laut yang bertambah sangat luas dengan diakuinya Wawasan Nusantara itu. Dalam rangka pengakuan terhadap Wawasan Nusantara ini saya perlu menyebut perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia yang telah ditandatangani dalam bulan Februari tahun lalu, yang kemudian telah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dituangkan ke dalam Undang undang Nomor 1 Tahun '83. Dalam perjanjian ini kapal-kapal dan pesawat terbang 30

Malaysia dapat melintasi perairan nusantara Indonesia yang menghubungkan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Juga diakui hak-hak tradisional Malaysia yang telah ada di perairan nusantara kita, seperti hak perikanan tradisional dan hak untuk memasang kabel telekomunikasi dan pipa-pipa bawah laut. Sebaliknya Malaysia mengakui perairan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur, yang tadinya berstatus laut bebas, sebagai perairan nasional Indonesia yang sesuai pula dengan ketentuan konvensi hukum laut. Demikianlah Saudara Ketua yang terhormat, kita telah melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan dengan tetap teguh pada arah yang kita tetapkan sendiri. Hal ini melapangkan jalan untuk menjalin hubungan persahabatan dan ketjasama dengan semua negara di dunia tanpa membedakan sistem politik-sosialnya yang akan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan telah menaikkan pandangan dunia luar terhadap Indonesia. Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Dengan berusaha sekuat tenaga untuk memantapkan stabilitas politik yang dinamis di dalam negeri dan dengan usaha yang terus menerus untuk memantapkan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia, kita telah melapangkan jalan bagi kelanjutan dan kelancaran pembangunan nasional. Selama Repelita III ini perkembangan ekonomi nasional tetap meningkat dan laju pembangunan tetap berlangsung. Kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi dan pembangunan itu tampak dari berbagai kenyataan dan petunjuk ekonomi yang ada. Sesuai dengan Trilogi Pembangunan yang digariskan dalam GBHN, maka dalam mengembangkan ekonomi dan menggerakkan pembangunan nasional selalu diusahakan agar kestabilan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang tetap mendorong kegairahan pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu telah ditempuh 31

berbagai kebijaksanaan yang terpadu yang mencakup kebijaksanaan anggaran belanja negara yang seimbang, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perkreditan, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan harga, kebijaksanaan upah dan sebagainya. Dengan kebijaksanaan yang terpadu tadi maka selama lima tahun terakhir ini tingkat inflasi kita dapat terkendali, rata-rata sekitar 10% setahun. Keadaan ini relatif cukup baik, sebab inflasi memang melanda dunia selama lima tahun terakhir ini. Dengan stabilitas ekonomi yang cukup mantap itu, maka dalam keadaan dunia yang dilanda oleh kelesuan ekonomi yang berkepanjangan itu, kita masih tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Selama lima tahun terakhir ini kita mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7% setahun, sedangkan dalam tahun terakhir Repelita III nanti meskipun tidak setinggi tahun-tahun yang lalu, diharapkan kita juga masih akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi kita itu cukup membesarkan hati, lebih-lebih jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara industri maju yang selama lima tahun terakhir ini hanya kurang dari 2%, bahkan beberapa diantaranya malahan mengalami kemunduran. Pertumbuhan ekonomi yang kita capai itu adalah berkat kenaikan produksi di berbagai sektor yang penting, ialah pertanian, industri, pertambangan dan jasa jasa lainnya. Walaupun pada tahun '82 ini kita mengalami musim kemarau yang sangat kering dan sangat panjang, namun kita bersyukur bahwa produksi beras kita dalam tahun '82 itu masih dapat meningkat, berkat meningkatnya produksi beras rata-rata per hektar. Di tahun tahun sebelumnya hasil hasil pertanian kita, khususnya beras juga telah menunjukkan kemajuan-kemajuan besar. Selama lima tahun terakhir kita dapat menaikkan produksi beras dari tahun ke tahun, sehingga dalam tahun '82 yang lalu produksi beras kita sebanyak lebih dari 23 juta ton. Angka produksi beras itu jauh melampaui sasaran tahun terakhir Repelita III sebesar 20,5 juta ton yang malahan telah kita lampaui dalam 32

tahun '81 yang lalu. Keberhasilan kenaikan produksi beras itu merupakan salah satu sukses nasional kita, berkat kesadaran kaum tani dalam melaksanakan anjuran Pemerintah untuk melaksanakan gerakan Intensifikasi Khusus, ialah intensifikasi yang dilakukan oleh sesama kaum tani secara berkelompok dalam satu hamparan. Dengan Intensifikasi Khusus ini, maka produksi beras rata-rata per hektar telah dapat ditingkatkan secara menyolok. Karena itu gerakan Insus ini harus terus digalakkan, sehingga seluruh areal sawah yang teknis memenuhi syarat diInsus-kan. Di samping beras, maka produksi palawija, peternakan, unggas dan perikanan juga mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Kenaikan produksi juga tercapai dalam bidang perkebunan seperti gula, kopi, karet, lada dan kelapa sawit, yang dihasilkan dari perluasan areal dan peremajaan tanamannya. Akan tetapi akhir-akhir ini ekspor hasil perkebunan ini merosot dengan tajam, yang disebabkan oleh resesi ekonomi dunia, yang melemahkan kembali produksi komoditi ekspor itu. Sementara itu produksi kayu olahan mengalami kenaikan yang besar, sedangkan ekspor kayu glondongan turun dengan tajam. Hal ini disebabkan oleh kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah untuk membatasi ekspor kayu glondongan dan mendorong pengolahan kayu glondongan itu di dalam negeri sendiri agar nilainya meningkat dan dapat memperluas kesempatan kerja. Dalam tahun-tahun yang akan datang produksi dan nilai ekspor kayu olahan itu akan dapat meningkat terus dengan selesainya sejumlah pabrik pengolahan kayu yang dewasa ini sedang dibangun. Pembangunan di bidang pertanian ini jelas telah mencapai kemajuan-kemajuan dengan pertumbuhan rata-rata 4,4% setahun, sedang produksi beras meningkat dengan rata-rata 7,9% setahun. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pertanian itu, khususnya kenaikan produksi beras, telah menaikkan penghasilan dan taraf hidup berjuta-juta petani yang merupakan lapisan. 23

terbesar rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa kita melalui pembangunan pertanian itu telah dapat mencapai arah dan sasaran pokok dari Repelita III. Namun pembangunan pertanian di masa datang tetap akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kecil. Pembangunan pertanian ditentukan juga oleh keadaan musim, yang berada di luar jangkauan kita. Karena itu disamping akan melanjutkan dan memperluas lagi pembangunan bendungan dan irigasi serta mencetak sawah-sawah baru untuk memperluas areal sawah intensifikasi, kita perlu terus waspada dan selalu menyiapkan secara cukup dan tepat pada waktunya sarana-sarana produksi yang diperlukan seperti pupuk, obat hama, bibit dan lain lain. Dalam pada itu pembangunan sektor industri pada umumnya juga telah berjalan mantap dan memberi hasil-hasil yang memadai. Meskipun demikian langkah-langkah penyempurnaan dan tindakan-tindakan yang lebih rasional dan efektif dalam sektor industri secara keseluruhan masih perlu terus dilakukan. Struktur industri terus kita perbaiki dengan tujuan untuk mencapai laju pertumbuhan industri yang memadai dan juga untuk memperoleh keseimbangan pertumbuhan antara industri besar, sedang dan kecil. Selama lima tahun terakhir, sektor industri mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 15% setiap tahun, yang berada di atas rata-rata sasaran yang ditetapkan dalam Repelita III. Laju pertumbuhan sektor industri ini sejalan dengan strategi pembangunan kita, untuk menseimbangkan struktur ekonomi Indonesia antara sektor pertanian dan sektor industri. Pertumbuhan industri telah meningkatkan jumlah, jenis dan mutu barang yang kita hasilkan sendiri. Ini menimbulkan berbagai akibat yang positif seperti makin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari hasil dalam negeri, penggunaan devisa yang makin efektif dan efisien, makin banyaknya penggunaan bahan di dalam negeri, meningkatkan ekspor dari produksi industri, perluasan kesempatan kerja dan rangkaian perkembangan positif lainnya. 34

Dalam Repelita III ini, kita telah mulai mampu mengekspor berbagai barang industri seperti tekstil, barang elektronik, ban mobil, semen, pupuk dan sebagainya. Namun dalam dua tahun terakhir ini ekspor kita itu sangat terhambat oleh keadaan resesi, sehingga perlu usaha-usaha yang lebih keras lagi untuk dapat terus meningkatkan produksi dan ekspor hasil industri itu. Peningkatan kegiatan industri yang meluas tadi telah meningkatkan ketrampilan, penguasaan teknologi dan pengalaman kita untuk menyiapkan diri bagi pembangunan industri besar-besaran di masa yang akan datang. Sementara itu terus dilanjutkan usaha-usaha moderenisasi seluruh sektor industri, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, lebih-lebih mengingat besarnya peranan yang harus dijalankan oleh sektor industri dalam Repelita IV dan seterusnya nanti. Kemajuan-kemajuan juga kita capai dalam sektor pertambangan. Seperti masa-masa sebelumnya, sektor pertambangan masih menduduki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi kita, terutama karena minyak bumi merupakan bahan ekspor yang sangat penting, yang menghasilkan devisa dan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar hingga saat ini. Salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia adalah minyak bumi. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dan air Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan amanat UndangUndang Dasar 1945 tersebut maka Indonesia bersama dengan negara-negara berkembang lainnya telah berhasil meningkatkan nilai kekayaan alam tersebut, sehingga minyak bumi Indonesia memperoleh harga yang wajar dan dengan hasil yang diperoleh dari minyak bumi itu dapat dilaksanakan pembangunan secara besar-besaran. Oleh karena itu sejak semula Indonesia senantiasa menjaga persatuan dan solidaritas di antara negara-negara berkem35

bang pengekspor minyak bumi yang tergabung di dalam OPEC; lebih-lebih lagi karena organisasi ini merupakan alat perjoangan negara-negara dunia ketiga untuk memperbaiki tatanan ekonomi dunia dalam rangka menciptakan keadaan yang lebih adil bagi negara-negara yang sedang membangun. Dalam keadaan pasaran minyak dunia yang melemah akhir-akhir ini maka Indonesia merasa berkewajiban untuk dengan sepenuh tenaga terus menerus mengusahakan tetap terpeliharanya persatuan OPEC dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi dunia. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan untuk melepaskan diri dari ketergantungan akan kebutuhan bahan bakar minyak dari luar negeri, maka kita sedang membangun beberapa kilang minyak baru dengan kapasitas produksi yang cukup besar. Dengan itu diharapkan mulai tahun depan kita akan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari hasil kilang di dalam negeri sendiri. Usaha kita untuk terus memanfaatkan kekayaan alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat antara lain mulai tampak hasilnya dengan pengilangan dan ekspor gas alam cair yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor LNG yang utama di dunia. Selama lima tahun terakhir ini juga tercapai kemajuan yang menggembirakan dalam pertambangan umum, seperti timah, aluminium dan batubara, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri maupun untuk ekspor. Dalam jangka panjang, hasil tambang kita diarahkan untuk menjadi dasar bagi industri dalam negeri. Produksi timah misalnya, yang dapat kita tingkatkan sebagian akan kita olah sendiri menjadi pelat timah yang banyak kita perlukan untuk memenuhi industri di dalam negeri. Produksi batubara juga sedang kita tingkatkan, antara lain dengan rencana pembukaan tambang baru di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, baik untuk memenuhi kebutuhan industri maupun untuk 36

pembangkit tenaga listrik, yang juga akan kita tingkatkan secara besar-besaran. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan berbagai jenis produksi tadi dapat kita capai antara lain berkat pembangunan prasarana dan sarana ekonomi yang selama lima tahun ini juga kita tingkatkan. Kita telah memperbaiki, meningkatkan mutu dan membangun jalanjalan dan jembatan-jembatan baru. Kita telah membangun bendungan-bendungan yang besar, sedang maupun yang kecil-kecil yang tidak terbilang banyaknya. Kita juga telah menambah kemampuan dan kelancaran hubungan baik melalui darat, laut maupun melalui udara serta telekomunikasi, sehingga hubungan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau lain di Tanah Air kita ini terus bertambah meluas dan lancar. Kita juga telah dan sedang membangun sejumlah pusat-pusat tenaga listrik dengan memanfaatkan berbagai sumber tenaga yang kita miliki, seperti tenaga air, tenaga batubara, tenaga panas bumi, di samping tenaga minyak bumi, dalam rangka memenuhi kebutuhan kita baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk kepentingan industri. Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Segala hasil pembangunan yang telah kita capai tadi jelas merupakan hasil investasi yang tidak kecil baik yang bersumber dari anggaran negara maupun yang bersumber dari penanaman modal swasta dalam negeri maupun swasta asing. Anggaran negara kita selama lima tahun yang lalu telah naik cukup besar dari tahun ke tahun, kecuali untuk tahun terakhir Repelita III yang hanya naik sedikit. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri kita juga naik dari tahun ke tahun. Meskipun masih ada sumber anggaran pembangunan yang berasal dari luar negeri, tetapi jumlahnya relatif makin kecil, jika dibandingkan dengan sumber biaya pembangunan dari dalam negeri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan kita untuk membangun dengan kekuatan sendiri makin bertambah besar. 37

Pembangunan yang meningkat memerlukan devisa yang tidak kecil, terutama untuk memasukkan barang-barang modal, bahan baku dan bahan penolong. Karena itu sejak semula kita terus berusaha untuk meningkatkan ekspor di satu pihak dan mengefisienkan penggunaan devisa di lain pihak. Sejak Repelita I, selama Repelita II sampai tahun pertama Repelita III nilai ekspor kita secara terus menerus menunjukkan garis meningkat, baik nilai ekspor minyak bumi maupun ekspor barang di luar minyak bumi. Namun memasuki tahun kedua Repelita III nilai ekspor barang kita di luar minyak bumi menurun disebabkan oleh pengaruh resesi ekonomi dunia. Untuk memberi kekuatan daya saing barang barang ekspor kita di pasaran dunia itu lah, dalam bulan November '78 kita telah mengadakan devaluasi rupiah, yang ternyata telah memberikan pengaruh.positif kepada perkembangan moneter dan ekspor untuk beberapa waktu. Namun karena tekanan resesi dan tindakan proteksi yang diambil secara ketat oleh negara-negara maju, maka memaksa kita mengambil langkah-langkah baru untuk mendorong ekspor non minyak dalam permulaan tahun 1982, antara lain dengan kebijaksanaan imbal beli. Memang pada akhir-akhir ini pengaruh resesi ekonomi dunia cukup berat, sehingga banyak negara yang mengalami tekanan pada neraca pembayaran luar negerinya, baik negara-negara industri maju dan lebih-lebih lagi negara-negara yang sedang membangun. Karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini banyak negara yang mencari pinjaman luar negeri, yang makin lama makin besar jumlahnya, untuk menutup defisit neraca pembayarannya. Tekanan pada neraca pembayaran Indonesia pun makin terasa. Jika pada tahun '79 dan '80 kita mengalami surplus, maka mulai tahun '81 kita mengalami defisit dalam neraca pembayaran kita. Namun karena dalam tahun-tahun sebelumnya kita telah berusaha keras untuk memupuk cadangan devisa yang cukup tinggi, maka saat ini kita tetap memiliki cadangan devisa yang 38

cukup aman untuk menunjang perkembangan ekonomi dan pembangunan kita. Jika akhir-akhir ini Indonesia berusaha untuk memperoleh pinjaman luar negeri atas dasar komersial, maka langkah itu adalah sikap waspada untuk berjaga jaga, sedia payung sebelum hujan. Dalam pada itu penggunaan devisa yang efisien juga terus menerus kita lakukan. Hal ini tampak jelas dalam komposisi impor. Walaupun impor kita terus naik dari tahun ke tahun, namun komposisinya mencerminkan penggunaan yang terpusat pada pembangunan. Kalau pada permulaan Repelita I dahulu 35% dari impor kita berupa barang konsumsi, maka dari tahun ke tahun bagian impor barang konsumsi itu terus menurun. Dalam tahun keempat Repelita III impor barang konsumsi kita hanya 14% dari seluruh nilai impor, sedangkan 86% lainnya berupa impor barang modal, bahan baku dan bahan penolong. Untuk menambah penghasilan devisa --yang sekaligus juga untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkenalkan kebudayaan--, maka telah diusahakan peningkatan kepariwisataan. Dengan memperbaiki prasarana dan sarana kepariwisataan, dengan meningkatkan 10 daerah tujuan wisata yang tersebar di Tanah Air, maka selama empat tahun pelaksanaan Repelita III arus wisatawan dari luar negeri meningkat 11 - 16% setiap tahun. Peningkatan juga berkembang pada wisatawan dalam negeri, yang sekaligus diarahkan untuk rasa cinta Tanah Air dan semangat kebangsaan. Namun perkembangan kepariwisataan masih harus lebih kita lipat gandakan lagi di tahun-tahun mendatang, karena kita memiliki potensi untuk itu. Pimpinan Majelis yang terhormat; Investasi sektor swasta dalam negeri maupun juga meningkat pula dalam waktu lima tahun ini. investasi swasta ini dapat kita ketahui, bahwa nasional juga meningkat dalam lima tahun terakhir tahun yang lalu penanaman modal asing masih

swasta asing Dari jumlah kemampuan ini. Jika lima jauh di atas 39

penanaman modal dalam negeri, maka sekarang keadaan sudah berbalik: nilai penanaman modal dalam negeri telah melampaui penanaman modal asing. Malahan, selama lima tahun itu perkembangan penanaman modal dalam negeri makin pesat. Jika selama lima tahun itu nilai penanaman modal dalam negeri naik dengan 300%, maka nilai penanaman modal asing hanya naik dengan 75%. Dalam waktu-waktu yang akan datang kita masih akan terus menggalakkan penanaman modal swasta ini, termasuk penanaman modal asing yang masih perlu kita manfaatkan, terutama diarahkan pada bidang-bidang yang memerlukan teknologi tinggi, yang memang belum kita kuasai serta yang memerlukan penanaman modal yang cukup besar. Selama lima tahun terakhir kita dapat melewati berbagai kesulitan di bidang ekonomi berkat langkah-langkah yang kita ambil, yang tampaknya pahit, namun justru dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional, seperti antara lain dengan mengadakan beberapa kali kenaikan harga bahan bakar minyak dan mengambil langkah dengan mengadakan devaluasi mata uang rupiah pada tahun '78. Kita sanggup mengadakan penyesuaian-penyesuaian itu justru karena ekonomi kita telah makin memiliki daya tahan di satu pihak, dan di lain pihak dengan langkah-langkah itu kita akan mencapai daya tahan yang lebih kuat dan maju lebih lanjut dalam meneruskan pembangunan. Melihat kenyataan dan kemajuan-kemajuan tadi jelaslah bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh dan pembangunan kita terus berjalan dalam lima tahun terakhir ini, kendatipun keadaan dunia dalam resesi yang banyak memacetkan ekonomi negaranegara maju maupun negara-negara berkembang. Sidang Majelis yang terhormat; Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu, telah meningkatkan pula kemampuan kita untuk terus memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat yang merata menuju keadilan sosial, seperti 40

yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar dan yang digariskan oleh GBHN sebagai salah satu tujuan penting dari pembangunan kita. Dalam rangka ini dalam Repelita III kita telah menetapkan Delapan Jalur Pemerataan sebagai arah usaha bersama mensukseskan Trilogi Pembangunan, khususnya untuk mewujudkan pemerataan. Dalam rangka ini, maka pembangunan sektor pertanian yang menjamin peningkatan pendapatan para petani mengandung arti yang sungguh-sungguh untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan berjuta-juta petani dan keluarganya secara merata, disamping untuk meningkatkan produksi pangan secara nasional. Selama lima tahun ini kebutuhan dasar manusia berupa pangan dan sandang secara nasional telah tidak menjadi persoalan, walaupun di masa datang kita masih harus terus meningkatkan apa yang telah kita capai sampai sekarang. Ini berarti bahwa salah satu jalur pemerataan telah dapat kita gunakan sebaik-baiknya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang lain, ialah pendidikan, telah merupakan salah satu hasil pembangunan yang terpenting. Perhatian terhadap pembangunan pendidikan ini antara lain tampak jelas dari meningkatnya anggaran pembangunan yang tersedia dalam APBN setiap tahun, yang malahan, dalam dua tahun terakhir ini mendapatkan anggaran pembangunan yang terbesar di atas satu trilyun rupiah. Saat ini kita telah memiliki sekolah dasar yang dapat menampung hampir semua anak usia sekolah, sehingga hal itu berarti kita telah memantapkan persiapan wajib belajar yang akan kita laksanakan dalam Repelita IV nanti. Kemajuan-kemajuan juga dicapai pada pembangunan pendidikan untuk sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas dan pendidikan tinggi, baik dengan memperbanyak gedung sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya maupun dengan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional kita. Dengan hasil-hasil di lapangan pendidikan tadi, maka kita terus maju melangkah dalam melaksanakan pesan 41

Pembukaan Undang-Undang Dasar agar dalam alam kemerdekaan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kita menyadari sedalam-dalamnya bahwa pembangunan masyarakat Pancasila di masa datang akan berhasil jika pendidikan juga dapat menumbuhkan manusia-manusia Pancasila. Itulah sebabnya kita juga telah memberikan Pendidikan Moral Pancasila kepada anak-anak didik kita, yang kelak memikul tanggung jawab untuk meneruskan pembangunan masyarakat Pancasila. Demikian juga kita menyadari bahwa pembangunan di masa datang akan berhasil jika bangsa kita tebal rasa kebangsaannya dan terus menerus menyempurnakan diri dengan belajar dari pengalaman sejarahnya masa lampau. Karena itu sangat perlu diajarkan sejarah perjoangan nasional kepada anak-anak didik kita. Usaha pemerataan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang lain yang juga mencatat kemajuan, adalah perumahan. Sampai dengan tahun keempat Repelita III ini telah dibangun lebih dari 143.000 buah rumah oleh Perumnas dan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan untuk mereka yang berpenghasilan rendah dan sedang. Melihat persiapan-persiapan yang telah ada sampai sekarang, maka sasaran pembangunan perumahan rakyat sebanyak 150.000 buah rumah akan dapat tercapai pada akhir Repelita III ini. Saya menyadari bahwa pembangunan perumahan rakyat ini merupakan harapan banyak keluarga, yang sampai sekarang belum dapat menempati tempat tinggal yang layak. Karena itu pembangunan perumahan merupakan salah satu masalah dalam masa-masa yang akan datang yang harus dapat kita pecahkan. Erat hubungannya dengan masalah perumahan, adalah perbaikan lingkungan dan penyediaan air bersih. Untuk itu kita telah mengadakan perbaikan kampung di kota-kota besar yang makin padat penduduknya, melakukan pemugaran pedesaan dan banyak membangun pusat-pusat penjernihan air dan pompa-pompa air agar dapat disediakan air bersih bagi penduduk kota maupun di daerah pedesaan. Demikian juga erat hubungannya dengan penyediaan perumahan dalam rangka 42

meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat, telah digalakkan listrik masuk desa. Para Anggota Majelis yang terhormat; Pemerataan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah Tanah Air, sehingga tidak ada satu daerah pun dan satu desa pun yang tidak melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan ini. Pembangunan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat di setiap Kecamatan, pembangunan pendidikan yang terutama ditujukan untuk memberi kesempatan belajar bagi semua anak di sekolah dasar, pembangunan perumahan rakyat, bantuan pembangunan kepada semua desa, bantuan pembangunan kepada semua Kabupaten dan Propinsi, bantuan pembangunan jalan jalan daerah dan penghijauan, merupakan langkah-langkah nyata yang telah kita tempuh selama lima tahun ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan. Kebijaksanaan yang terkenal dengan Keputusan Presiden No. 14A dan pembinaan yang terus menerus terhadap golongan ekonomi lemah, merupakan bagian yang penting dari usaha kita untuk memeratakan pembagian pendapatan, memeratakan kesempatan kerja dan memeratakan kesempatan berusaha. Di samping itu usaha-usaha pemerataan juga telah dilakukan sangat luas untuk mengangkat golongan pengusaha ekonomi lemah melalui perkreditan, ialah melalui KIK (Kredit Investasi Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), Kredit Kecil, KCK (Kredit Candak Kulak) dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), yang telah mulai disediakan sejak Repelita II dahulu. Selama lima tahun terakhir ini jumlah kredit yang diberikan kepada golongan ekonomi lemah telah naik berlipat-lipat. Dalam tahun keempat Repelita III ini telah dikeluarkan kredit untuk golongan ekonomi lemah sebesar lebih dari Rp. 2,3 trilyun atau meningkat lebih dari tujuh kali lipat selama lima tahun terakhir. Dengan kredit tadi tidak kurang dari 15 juta 45

golongan ekonomi lemah mendapat kesempatan untuk memperkuat diri. Besarnya pemberian kredit ini dari luasnya jangkauan kredit yang meliputi jutaan orang penerima kredit yang terdiri dari golongan ekonomi lemah menggambarkan dengan jelas arah yang telah kita tempuh untuk memeratakan pembangunan, untuk meningkatkan kemampuan dan tingkat hidup masyarakat kita seluas-luasnya. Usaha-usaha ini akan terus dilanjutkan dalam waktu-waktu yang akan datang. Usaha-usaha nyata dan berhasil untuk meningatkan kemampuan golongan ekonomi lemah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dalam rangka melaksanakan pemerataan pembangunan dan mencapai keadilan sosial telah dilakukan melalui pengembangan koperasi, terutama pengembangan Koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya. Dalam lima tahun ini tampak dan terasa meningkatnya kemampuan dan peranan KUD dan koperasi primer lainnya dalam menangani penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi, terutama di bidang pertanian seperti produksi beras, palawija, perikanan, peternakan dan perkebunan, disamping di bidang kerajinan/industri kecil dan jasa seperti kerajinan logam, angkutan, simpan pinjam dan sebagainya. Kemajuan kehidupan koperasi itu juga tampak, baik dalam bidang manajemen maupun permodalannya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan anggota koperasi terhadap kehidupan dan hari depan koperasi. Namun usaha pembinaan dan pengembangan koperasi ini masih perlu terus ditingkatkan agar koperasi dalam masa mendatang benar-benar dapat menjadi salah satu tiang penyangga yang kokoh bagi kehidupan perekonomian nasional dan merupakan penggerak peningkatan kemampuan golongan ekonomi lemah menuju kepada keadilan sosial. Usaha pemerataan pembangunan juga mencakup usaha meningkatkan partisipasi wanita dan generasi muda dalam pembangunan. Bukan saja karena kedua kelompok masyarakat 44

ini --wanita dan generasi muda-- merupakan bagian terbesar bangsa kita, tetapi juga karena kedua kelompok ini mempunyai peranan yang khusus dan penting dalam pembangunan bangsa kita jangka panjang. Karena itu tanpa mengurangi peransertanya di bidang-bidang lainnya, maka diharapkan peningkatan partisipasi wanita dalam pembinaan kesejahteraan keluarga, yang sesuai dengan sifat kodrati wanita dan yang sekaligus dapat langsung dirasakan hasil karyanya itu, ialah meningkatnya kesejahteraan keluarga. Demikian juga generasi muda yang merupakan harapan bangsa untuk kelangsungan dan kejayaan hidup bangsa perlu diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, disamping melaksanakan tugas umumnya sebagai pemuda/generasi muda ialah belajar sebaik dan seluas mungkin. Dalam hubungan ini generasi muda diberikan kesempatan dan didorong untuk turut serta dalam berbagai bidang kegiatan seperti penataran P4, perkoperasian, lapangan usaha, pembinaan dan pendidikan politik bangsa dan sebagainya.. Untuk menunjang kebutuhan dan mencapai sasaran pembangunan kita yang sekarang maupun pembangunan di masa datang, kita menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemanfaatannya yang langsung kepada pembangunan tadi mendapat perhatian yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama ini. Disamping itu juga telah dibangun berbagai fasilitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Kemajuan yang kita capai dalam pembangunan nasional mencerminkan bertambah luasnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memberi jawaban terhadap masalah-masalah dan kebutuhan pembangunan. Selain itu, proses pembangunan yang bertambah meningkat telah memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga Indonesia sendiri, terutama tenaga-tenaga muda, untuk menerima alih teknologi dan sekaligus mengembangkan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi masyarakat kita. 45

Sidang Majelis yang mulia; Salah satu tantangan besar pembangunan di masa datang ialah masalah kependudukan. Walaupun selama lima tahun ini tidak sedikit kemajuan yang kita peroleh dalam mengatasi masalah kependudukan, namun usaha-usaha yang menyeluruh dan terpadu masih harus kita lakukan untuk mampu memecahkannya di masamasa yang akan datang. Tantangan itu bukan saja menyangkut masalah jumlah penduduk yang sangat besar, juga bukan hanya menyangkut kepadatan penduduk yang tidak seimbang dan tidak merata, tetapi juga menyangkut hubungan antara penduduk dan pemilikan tanah. Tantangan ini tampak jelas jika kita teliti jumlah keluarga petani yang mengusahakan tanah pertanian dibanding dengan luas tanah yang mereka garap. Berdasar hasil sensus penduduk tahun '80, lebih dari 11 juta rumah tangga petani yang masing-masing mengusahakan tanah pertanian yang lebih kecil dari ½ hektar. Dari jumlah tadi hampir 6 juta rumah tangga petani mengusahakan tanah pertanian yang masing-masing lebih kecil dari ¼ hektar. Tanah-tanah sempit yang mereka usahakan itu ada yang merupakan tanah milik sendiri dan ada pula yang merupakan milik orang lain. Sebagian besar dari mereka ini tinggal di pulau Jawa yang makin terasa berdesak-desak. Menurut perhitungan, mengerjakan tanah pertanian di bawah ½ hektar adalah tidak ekonomis lagi, tidak mencukupi kebutuhan. Di tahun-tahun yang akan datang dapat diharapkan bahwa tanah yang mereka garap akan lebih kecil lagi, antara lain karena adat masyarakat kita yang akan mewariskan tanah itu kepada anak-anaknya. Karenanya perlu kita usahakan suatu cara untuk mencegah pembagian/pemecahan pemilikan tanah petani menjadi kurang dari ½ hektar, yang disebabkan oleh pewarisan ataupun tindakan hukum lainnya. Maka tantangan besar kita di tahun-tahun yang akan datang dalam memecahkan masalah ini adalah keberhasilan kita dalam 46

menyediakan perluasan lapangan kerja dan keberhasilan pelaksanaan transmigrasi, baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarya, yang perlu terus didorong dengan membuka dan mengembangkan tanah-tanah di luar pulau Jawa. Sampai dengan tahun keempat Repelita III ini telah ditransmigrasikan lebih dari 393.000 kepala keluarga. Ini berarti empat kali lebih besar dari transmigrasi yang kita lakukan selama sepuluh tahun sebelumnya, ialah selama Repelita I dan II. Dan kita mengharapkan dalam tahun terakhir Repelita III ini dapat dilaksanakan transmigrasi sejumlah lebih dari 100.000 kepala keluarga, sehingga dengan demikian sasaran transmigrasi 500.000 kepala keluarga dalam Repelita III akan dapat dicapai. Walaupun demikian, dibanding dengan jumlah penduduk yang perlu kita transmigrasikan, maka jumlah itu belum cukup besar. Karena itu program transmigrasi akan terus kita tingkatkan dalam Repelita IV. Ada baiknya kita sadari bahwa luas serta jangkauan program transmigrasi di Indonesia adalah sesuatu yang sungguh tidak ada duanya di dunia. Pemecahan masalah kependudukan juga kita lakukan dengan melaksanakan program keluarga berencana. Usaha yang penting ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan selama lima tahun terakhir, walaupun masih harus kita mantapkan dan kita tingkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Yang sangat menggembirakan dan memberi harapan ialah, kesadaran mengenai perlunya melaksanakan keluarga berencana demi terwujudnya kesejahteraan keluarga itu terus bertambah luas di kalangan masyarakat baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Melihat kemajuan yang kita capai sampai sekarang, melihat terus meluasnya kesadaran masyarakat, maka kita mengusahakan untuk mempercepat lagi turunnya laju kelahiran ini. Sidang Majelis yang mulia; Kemajuan-kemajuan besar juga kita capai dalam bidang rokhani keagamaan, yang kita sadari merupakan kekuatan pem47

bangunan dan yang sekaligus memberi bimbingan moral pada pembangunan masyarakat kita. Pembangunan rokhani keagamaan ini mendapat perhatian yang besar, karena kita juga sadar bahwa tanpa moral masyarakat yang kuat maka pembangunan masyarakat moderen dapat mendatangkan malapetaka. Pembangunan bidang keagamaan tidak hanya tampak dari makin banyaknya rumah-rumah ibadat bagi pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, akan tetapi pada sikap hidup yang lebih rukun antara sesama pemeluk-pemeluk agama dan di antara pemeluk agama yang berbeda selama lima tahun yang lalu. Tanda lain dari kemajuan kehidupan keagamaan adalah bertambah semaraknya kegiatan peribadatan umat beragama, yang antara lain tampak jelas dari terus meningkatnya jumlah pengunjung masjid-masjid, gerejagereja dan rumah-rumah peribadatan lainnya, terutama dari kalangan kaum muda. Tantangan di masa depan adalah, bagaimana agar para pemuka dan pemikir semua agama dapat mengajak semua umat beragama untuk makin meningkatkan lagi kerukunan hidup itu. Mereka bersama-sama juga harus menjaga agar kehidupan spiritual kerokhanian menjadi makin subur, dan tidak sebaliknya akan pudar karena dilanda oleh moderenisasi yang pasti akan dibawa oleh pembangunan yang kita lakukan sendiri. Kita juga akan terus berusaha bersama agar kerjasama antara sesama umat beragama akan dipererat dan ditingkatkan lagi dalam mengemban tanggung jawab bersama yang akan bertambah berat dalam melanjutkan pembangunan masyarakat kita. Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Kalimat-kalimat terakhir dari GBHN mengingatkan bahwa berhasilnya pembangunan tergantung dari partisipasi rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat serta para penyelenggara negara. Dengan kata lain, rakyat perlu terus menerus dipelihara semangatnya untuk membangun dan aparatur negara terus dibina 48

agar mampu menggerakkan pembangunan yang makin rumit dan meluas. Karena itu selama lima tahun terakhir kegiatan penerangan dan komunikasi sosial terus dikembangkan. Dalam melaksanakan komunikasi sosial itu, peranan alat-alat penerangan pemerintah dan pers nasional kita sangat besar. Khusus mengenai pers nasional, maka selama lima tahun terakhir telah mencapai pertumbuhan yang makin matang dalam mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk makin memantapkan pertumbuhan pers nasional yang demikian tadi, sesuai dengan yang dikehendaki GBHN, maka telah diundangkan Undang-undang Nomor 21 tahun '82 tentang Perobahan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pers, yang merupakan peninjauan kembali terhadap Undangundang Nomor 11 tahun '66. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh GBHN, maka aparatur juga telah ditingkatkan pembinaan, penyempurnaan dan penertibannya. Penyempurnaan-penyempurnaan segi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang telah dirintis sejak Repelita I, yang kemudian dilanjutkan dalam Repelita II, telah ditingkatkan pula selama Repelita III ini. Dalam rangka ini telah dikembangkan sistem pengawasan yang bersifat menyeluruh dan dapat menjangkau berbagai bidang yang strategis. Usaha penertiban, penyempurnaan dan pengawasan aparatur yang terus menerus tadi telah berhasil membawa aparatur sebagai pengelola keuangan negara dalam jumlah yang tidak kecil dan menghasilkan prestasi pembangunan yang cukup tinggi. Dengan tidak menutup mata terhadap kekurangan aparatur dan kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah kecil pejabat dan pegawai negeri, maka aparatur negara telah dapat mengantarkan bangsa kita dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan menyebarkan pemerataan hasil-hasil pembangunan selama lima tahun terakhir. Pembangunan juga memerlukan ketertiban, kepastian dan kegairahan. Untuk itu, disamping karena negara kita adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum, maka pembangunan dan 49

penerapan hukum juga banyak kita lakukan. Dalam pembangunan hukum, selama lima tahun terakhir, seperti saya. sebutkan tadi, DPR bersama-sama Pemerintah telah menghasilkan 57 buah undang-undang. Salah satu di antaranya yang merupakan karya hukum nasional yang penting adalah Undang-undang Nomor 8 tahun '81 berupa kodifikasi di bidang Hukum Acara Pidana, yang merupakan penugasan dari GBHN. Mengenai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang oleh GBHN juga ditugaskan untuk menyiapkannya, Pemerintah juga telah mengajukan Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun karena luasnya ruang lingkup permasalahannya, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sepakat untuk lebih menyempurnakan Rancangan Undang-undang yang telah diajukan tadi. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini akan menjadi tanggung jawab Pemerintah yang baru nanti bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Sementara itu dalam lima tahun ini telah dibentuk pengadilanpengadilan tinggi baru, ditambah sejumlah hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga penanganan perkara di pengadilan-pengadilan diharapkan dapat dipercepat penyelesaiannya dan dapat makin memeratakan kesempatan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat. Saudara Ketua dan Sidang Majelis yang mulia; Demikianlah pokok-pokok laporan pertanggungjawaban saya, yang berisi pokok-pokok masalah dan kemajuan-kemajuan yang kita capai selama lima tahun terakhir ini. Laporan yang terperinci disertai dengan daftar-daftar data secara lengkap disertakan sebagai lampiran dari laporan pertanggungjawaban ini. Dan demikian lah arah gerak dan tempat kita tiba sekarang, setelah kita melaksanakan pembangunan bangsa dan negara selama lima tahun terakhir. Melalui laporan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris ini kita sekaligus berusaha memahami makna dari pengalaman kita sebagai 50

bangsa selama kurun waktu lima tahun itu dalam rangka sejarah bangsa dan masa depan kita bersama. Akan kita lihat bersama bahwa Repelita III ini mempunyai tempat yang khas dalam perjalanan sejarah negara dan bangsa kita. Repelita I merupakan langkah pertama dan permulaan bangsa kita melaksanakan pembangunan dengan sungguh-sungguh secara bertahap dan berencana, setelah kita mengalami masa peralihan dari ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi ke pembinaan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Repelita I itu kita berhasil mengatasi berbagai hambatan, sebab pada waktu itu pola pikir, pola kerja dan tata nilai yang telah berkembang sebelumnya harus kita robah ke pola pikir, pola kerja dan tata nilai yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan kemampuan kita waktu itu sangat terbatas. Dalam Repelita II kita melanjutkan dan memantapkan apa yang telah kita capai dalam Repelita I. Dalam kurun waktu itu kita menyadari bahwa disamping mengadakan perobahan, koreksi dan pembaharuan terhadap segala pengalaman kita maka ada kesinambungan antara perjoangan kita selama Perang Kemerdekaan dan perjoangan kita dalam pembangunan. Kesinambungan itu terikat pada kesetiaan kita terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Kita menyadari bahwa hanya dengan memasyarakatkan Pancasila, kita akan dapat tiba pada cita-cita kemerdekaan ialah persatuan Indonesia yang kokoh kuat dan penuh rasa kekeluargaan yang akan dapat mengantarkan kita kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan bersama. Inilah yang menjadi latar belakang lahirnya P4 dalam Sidang Umum MPR tahun '78. Dengan demikian penyusunan dan pelaksanaan Repelita III selama kurun waktu lima tahun yang lalu telah bersamaan waktu, kait mengkait dan saling memperkaya dengan usaha memasyarakatkan Pancasila melalui P4. Pengalaman kita dalam melaksanakan Repelita III sampai sekarang ini, khususnya pengalaman selama pelaksanaan Pemilihan Umum tahun '82, telah meyakinkan 51

kita bahwa demi terjaminnya pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka kita harus mengadakan langkah yang lebih maju lagi dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini berarti, di satu pihak, kita harus berusaha meninggalkan pertentangan, perpecahan, kekuatiran dan kecurigaan yang masih ada di antara kita di sekitar Pancasila. Di pihak lain, kita harus memusatkan semua pikiran dan segala kegiatan kita untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam pembangunan. Kedua hal itu kita harapkan akan tercapai jika semua kekuatan sosial politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik. Apabila kita hendak membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka kita harus secara sadar mengamalkan atau melaksanakan Pancasila dalam pembangunan. Apabila tidak, maka pasti lah yang akan kita capai bukan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan adalah proses sejarah yang penuh janji dan harapan. Tetapi juga mengandung bahaya. Dengan mengamalkan atau melaksanakan Pancasila dalam pembangunan kita akan dapat mengatasi bermacam-macam bahaya yang sering menyertai pembangunan. Dalam pada itu resesi ekonomi dunia telah menghadapkan kita pada tugas dan ujian yang berat agar kita dapat mempertahankan dan memanfaatkan momentum pembangunan yang sudah berada di tangan. Untuk itu lah kita telah menunjukkan kesanggupan untuk mengeraskan ikat pinggang dan bersamaan dengan itu kita terus mengadakan efisiensi segala daya dan dana yang kita miliki, disertai dengan pembendungan kebocoran dan pemborosan. Pengalaman kita selama melaksanakan Repelita I, Repelita II dan khususnya Repelita III hendaknya dapat benar-benar kita jadikan bahan pelajaran yang berharga dalam menyusun dan melaksanakan Repelita IV nanti. Dengan demikian dalam Repelita IV nanti benar-benar dapat kita letakkan kerangka landasan, yang akan kita mantapkan lagi dalam Repelita V, sehingga dalam Repe52

lita VI kita dapat tinggal landas dalam pembangunan nasional kita menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Selama lima tahun yang lalu saya telah menerima kehormatan dan kepercayaan besar untuk memimpin Saudara-saudara semua dalam maju bersama melalui pembangunan di segala bidang, dengan pengangkatan saya sebagai Presiden Republik ini oleh Sidang Umum MPR tahun '78. Jika selama masa kepemimpinan saya itu kita mencapai kemajuan-kemajuan dan sukses, maka semuanya itu adalah berkat dukungan dan kerja keras seluruh bangsa ini. Jika dalam kepemimpinan saya itu ada kekurangan atau ketidakberhasilan, maka hal itu adalah karena keterbatasan kemampuan saya. Melaksanakan pembangunan lahir batin bangsa yang lebih dari 150 juta orang, yang mendiami wilayah luas seperti Nusantara kita ini, dengan segala keanekaragaman dan kemajemukan masyarakatnya, dengan segala keterbatasan yang mengelilinginya dan dengan segala cita-citanya yang tinggi, tentulah tidak akan luput dari kesulitan, kekurangan dan kekecewaan. Dengan menyadari semuanya tadi, kita tetap berbesar hati bahwa dalam kurun waktu lima tahun yang lalu itu kita sebagai bangsa telah dapat meningkatkan diri dari bangsa yang berpendapatan rendah menjadi bangsa yang berpenghasilan menengah. Dengan segala macam cobaan dan rintangan, kadang-kadang juga gejolak, kita telah dapat memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita. Dalam alam demokrasi setiap kepemimpinan tentu saja terbuka terhadap koreksi, kritik, malahan protes. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih, sebab semuanya itu telah saya gunakan untuk meneliti dan memperbaiki kebijaksanaan-kebijaksanaan yang saya ambil dan kepemimpinan yang saya jalankan. Dalam alam demokrasi, juga terbuka kesempatan untuk menyampaikan 53

dukungan. Untuk itu saya juga menyampaikan terima kasih yang sama besarnya, sebab dukungan itu telah memberi kekuatan batin kepada saya dalam menjalankan kepemimpinan saya selama ini. Menjelang hari-hari terakhir masa kepresidenan ini, saya dan juga atas nama Saudara Wakil Presiden, sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah melimpahkan kepercayaan besar kepada saya dan Saudara Wakil Presiden untuk memimpin bangsa dan negara ini selama lima tahun yang lalu. Perlu saya kemukakan, bahwa setelah saya menyampaikan pertanggungjawaban kepada Majelis sekarang ini, maka saya tidak akan mengambil kebijaksanaan atau langkah-langkah prinsipal, meskipun saya tetap bertanggung jawab sebagai Presiden sampai saat pelantikan Presiden baru nanti. Hal itu juga telah saya minta untuk dilaksanakan di bidang masing-masing oleh para Menteri dalam Sidang Paripurna terakhir Kabinet Pembangunan III kemarin. Sikap dasar ini perlu saya ambil untuk membuka keleluasaan bagi Presiden yang baru nanti dalam mengambil kebijaksanaan untuk melaksanakan apa yang akan digariskan oleh Majelis dalam Sidang Umum sekarang ini. Dengan perasaan yang lapang dan lega, dengan memanjatkan segala rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya akhiri laporan pertanggungjawaban saya selaku Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Majelis yang saya muliakan dan para hadirin semua saya sampaikan terima kasih atas kesabaran yang telah ditunjukkan dalam mengikuti laporan pertanggungjawaban saya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Terima kasih. Jakarta, 1 Maret 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 54

SOEHARTO