PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU)
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Enegi Tahun 2007 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU)
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Enegi Tahun 2007
DASAR HUKUM PENERBITAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1985
tentang
Ketenagalistrikan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006; 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional; 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007.
1
PROSEDUR PERMOHONAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU) Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 Permohonan IUKU Sementara oleh Pengembang
MEKANISME IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (1) 1. Permohonan IUKU diajukan secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis: Persyaratan administratif: - identitas pemohon adalah nama perorangan atau nama pemohon atas nama penanggung jawab perusahaan;
Penerbitan IUKU Sementara Oleh Dirjen a.n. Menteri
- akta pendirian perusahaan adalah akta pendirian BUMN/BUMD/perusahaan/koperasi/CV badan hukum Indonesia yang bidang usahanya meliputi ketenagalistrikan;
Permohonan IUKU oleh Pengembang
- profil perusahaan adalah mencakup antara lain maksud dan tujuan usaha, lingkup bidang usaha, pengalaman perusahaan dan susunan Direksi dan Komisaris;
Penerbitan IUKU Oleh Dirjen a.n. Menteri
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor pokok wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; - Kemampuan pendanaan adalah kesiapan dana yang akan digunakan untuk pembangunan proyek yang berasal dari modal sendiri dan dana pinjaman pihak ketiga.
Pembangunan Instalasi Tenaga Listrik
Persyaratan teknis: - studi kelayakan adalah proposal rencana pembangunan yang berisi kajian teknis dan analisis ekonomi;
Pengujian Laik Operasi
- lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) adalah lokasi instalasi dan bangunan penunjangnya;
Sertifikat Laik Operasi
- diagram satu garis (single line diagram) adalah bagan instalasi mulai dari pembangkit sampai tersambung ke jaringan;
Operasi Komersial
- jenis dan kapasitas usaha adalah jenis pembangkit dan kapasitasnya;
9
2
MEKANISME IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (2) - keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah denah daerah usaha, sedangkan RUPTL adalah rencana pengembangan usaha yang diperuntukkan bagi pengembang yang memiliki daerah usaha; - jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian adalah jadwal kebutuhan waktu yang digunakan untuk pembangunan, melakukan uji kelaikan dan jadwal mulai operasi komersial; - surat penunjukan pemenang lelang, penunjukan langsung atau pemilihan langsung dari PKUK atau PIUKU Terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan adalah surat dari PKUK atau PIUKU yang menyatakan bahwa bersedia membeli tenaga listrik atau menyewa jaringan dari pihak ketiga melalui mekanisme tersebut; - untuk pembelian tenaga listrik melalui mekanisme penunjukan langsung atau pemilihan langsung, PKUK atau PIUKU Terintegrasi menerbitkan surat penunjukan langsung setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri; - untuk mengajukan permohonan persetujuan pembelian tenaga listrik melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung, PKUK atau PIUKU melampirkan kesepakatan awal jual beli tenaga listrik (Head of Agreement (HoA);
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IUKU Nomor : ...................... Lampiran : Hal : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan Jakarta
Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) terintegrasi/usaha Pembangkitan/usaha Transmisi/usaha Distribusi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT .../masyarakat umum/pelanggan tertentu …*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : a. akta pendirian perusahaan; b. profil Perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. kemampuan pendanaan; e. studi kelayakan; f. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); g. diagram satu garis (single line diagram); h. jenis dan kapasitas usaha; i. keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik; j. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian; k. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan; dan l. izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih. Pemohon, Meterai Rp. 6.000 (Tanda tangan dan dicap)
- persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan adalah persetujuan harga pembelian tenaga listrik/sewa jaringan dari Menteri; - izin dan persyaratan lainnya meliputi: a. AMDAL atau UKL dan UPL adalah surat persetujuan hasil AMDAL atau UKL dan UPL dari pemerintah daerah berikut hasil studinya; 3
(tanggal, bulan, tahun)
Nama Jelas Jabatan Tembusan: - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral *) coret yang tidak perlu.
8
MEKANISME IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (3)
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IUKU SEMENTARA Nomor Lampiran Hal
: ...................... : : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara
(tanggal, bulan, tahun)
b. IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat; c. Izin Lokasi adalah persetujuan penggunaan areal untuk bangunan sipil dan mekanikal yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat;
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan Jakarta
d. Izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi Penanaman Modal Asing;
Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohona Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara usaha Pembangkitan/usaha Transmisi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT ...*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan; b. profil Perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. studi kelayakan awal; e. jenis dan kapasitas pembangkit/transmisi *); f. jadwal pembangunan; dan g. surat penunjukan pemenang lelang, penunjukan langsung atau pemilihan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan. Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.
Pemohon, Meterai Rp. 6.000 (Tanda tangan dan dicap)
Nama Jelas Jabatan
Tembusan - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral *) coret yang tidak perlu.
7
2. IUKU diberikan paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima secara lengkap; 3. IUKU diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun; 4. Khusus untuk usaha pembangkitan tenaga listrik atau usaha transmisi, sebelum IUKU dikeluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan IUKU-Sementara setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yaitu: Persyaratan administratif: -
identitas pemohon; akta pendirian perusahaan; profil perusahaan; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Persyaratan teknis: -
studi kelayakan awal; jenis dan kapasitas pembangkit; jadwal pembangunan; dan surat penunjukan pemenang lelang, penunjukan langsung atau pemilihan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan dengan dilengkapi kesepakatan awal jual beli tenaga listrik (Head of Agreement (HoA)
4
MEKANISME IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (4) 5. IUKU-Sementara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat dicabut apabila dalam waktu 1 tahun tidak melakukan kegiatan; 6. IUKU harus diperbaharui jika terdapat perubahan kapasitas, jenis usaha atau daerah usaha bagi PIUKU yang memiliki daerah usaha; 7. IUKU yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan IUKU paling lambat 60 hari sebelum IUKU berakhir, dengan dilengkapi surat persetujuan PKUK atau PIUKU ; 8. IUKU berakhir karena: - Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; - Dikembalikan karena PIUKU tidak mampu lagi melanjutkan usahanya; atau - Dicabut karena PIUKU tidak memenuhi/melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IUKU dan peraturan perundang-undangan, serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai batas waktu yang diberikan setelah mendapat peringatan tertulis dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; 9. IUKU dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai kewenangannya;
MEKANISME IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (5) 11. Permohonan pengalihan IUKU-Sementara maupun IUKU selain melengkapi persyaratan administrasi dan teknis, harus melampirkan surat Berita Acara Pengalihan Manajemen/ Kepemilikan Proyek yang ditandatangani kedua pihak; 12. Perubahan IUKU/IUKU-Sementara mengenai lokasi pembangkit, kapasitas pembangkit dan kepemilikan harus mendapat persetujuan PT PLN (Persero) atau Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha selaku colon pembeli tenaga listrik; 13. IUKU yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki daerah usaha terlebih dahulu memperoleh penetapan daerah usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 14. Instalasi tenaga listrik sebelum dioperasikan secara komersial harus mendapat sertifikat laik operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi; 15. Permohonan IUKU-Sementara maupun permohonan IUKU diajukan secara tertulis sebagimana Formulir I dan Formulir II.
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN
10. Untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas pengalihan IUKU, pihak lain tersebut harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan lain sesuai peraturan perundangundangan; 5
6
KATA PENGANTAR Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, guna memberikan pemahaman bagi calon pelaku usaha penyedia tenaga listrik dalam mengajukan permohonan usaha penyedia tenaga listrik perlu penjabaran secara rinci persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam bentuk Petunjuk Teknis Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU). Petunjuk teknis ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengajukan permohonan IUKU. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Agoes Triboesono
