PEDOMAN TEKNIS USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Lampiran II Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL N O M O R : 1455 K/40/MEM/200 TANGGAL : 3 November 2000

PEDOMAN TEKNIS USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KEPENTINGAN UMUM

. I

PENDAHULUAN Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum merupakan kegiatan memproduksi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha atau oleh sekelompok masyarakat dalam bentuk swadaya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, pada hakekatnya penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Namun dalam upaya lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik khususnya bagi kepentingan umum maupun kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha atau sekelompok masyarakat dalam bentuk swadaya untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan. Listrik merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia modern, namun sekaligus dapat membahayakan bagi jiwa dan harta apabila salah dalam pengadaannya. Pengadaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud adalah mulai dari perencanaan, pemasangan, pengujian, hingga pada pengoperasian. Berbeda dengan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, maka kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam pengadaan tenaga listrik tidak hanya mendapat pengawasan yang mencakup aspek teknis saja (keselamatan, keamanan, keandalan, standardisasi, dan kelestarian fungsi lingkungan), tetapi juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha, dan aspek harga jual tenaga listrik. Salah satu mekanisme pengawasan adalah melalui perizinan dimana di dalamnya terkandung aspek kelaikan operasi, hak dan kewajiban, sanksi dan pemantauan. Oleh karena itu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, khususnya untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan berdasarkan izin.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

UNTUK

Selama ini pelaksanaan IUKU mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990, Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992, Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998, Peraturan Menteri Pertambangan dan Engeri Nomor 02.P/451/M.PE/1990, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/03/M.PE/1993, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04. P/03/M.PE/1995. Pedoman ini diperuntukan bagi penyelenggaraan pelayanan penerbitan IUKU oleh Kepala Daerah. Adapun tata cara pelaksanaan secara rinci sepenuhnya diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan pertimbangan kondisi setempat dan kewenangan masing-masing. II.

PENGERTIAN 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang oleh Pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah BUMD yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 3. Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, Koperasi dan Swasta. 4. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 5. Grid Nasional/regional adalah sistem saluran tenaga listrik tegangan menengah, tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk kepentingan umum milik PKUK. 6. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan-bangunan sipil, elektromekanik. mesin-mesin, peralatan, saluransaluran dan perlengkapannya yang digunakan

627


7.

8.

9. 10.

11.

12.

13. 14. 15.

16.

17.

untuk pembangkitan, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 volt. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 35.000 volt. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan dan pengembangan energi. Kepala Daerah adalah Gubernur/Bupati/ Walikota yang memiliki wewenang melaksanakan tugas dan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Swasta adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berusaha di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Daerah adalah Propinsi sebagai daerah otonom/ Daerah Kabupaten/Daerah Kota. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut PIUKU adalah Badan Usaha atau swadaya masyarakat yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Uji laik operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melindungi keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, terpenuhinya standardisasi, kelestarian fungsi lingkungan, kelayakan ekonomi dan kelaikan teknis. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat meliputi salah satu atau gabungan dari usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang disambung atau tidak disambung dengan jaringan transmisi (grid) nasional/regional.

III. PERIZINAN 1. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan mum (IUKU) yang tidak masuk jaringan transmisi (grid) nasional/regional diberikan oleh Kepala Daerah. DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2. Permohonan IUKU diajukan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Formulir A, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dengan melampirkan antara lain data : a . b .

lokasi proyek; jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi; c . jenis energi primer yang digunakan; d. wilayah usaha; e . pembangunan; . f jadwal pendanaan; g. jadwal pengoperasian; h. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi. . i gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan, dan . j dokumen persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan. 3. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan IUKU diterima dengan lengkap, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi IUKU. IUKU diberikan dengan menggunakan Formulir B. permohonan yang ditolak diberitahukan secara tertulis. 4. IUKU menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan IUKU pembangunannya belum dimulai. 5. IUKU diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang. 6. Proses penerbitan IUKU sesuai dengan Diagram Alir sebagaimana tercantum dalam gambar terlampir. IV. P E L A K S A N A A N U S A H A P E N Y E D I A A N TENAGA LISTRIK YANG TIDAK MASUK GRID NASIONAL 1. Penjualan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penjualan tenaga listrik secara eceran/ritel kepada umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.

628


V.

PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Daerah memberikan bimbingan, pelatihan dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan UKU dengan memperhatikan/mengacu standar keselamatan kerja dan keselamatan umum, dan standar lingkungan di bidang Ketenagalistrikan.

1. Instalasi tenaga listrik milik PIUKU hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan Uji Laik Operasi, dan Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan. 2. Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan tentang instalasi tenaga listrik. 3. Uji Laik operasi dapat dilakukan oleh : a . Kontraktor yang membangun atau memasang instalasi milik PIUKU, dengan disaksikan oleh Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis yang telah diakreditasi sesuai penggolongannya, atau b . Badan UPTL Bidang Pengujian yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Hasil Uji Laik Operasi sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara seperti pada Formulir C sebagai dasar penerbitan Sertifikat Laik Operasi. 4. Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Formulir D.

VIII.KETENTUAN SANKSI 1. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan IUKU, Kepala Daerah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, atau pencabutan sementara IUKU, atau pencabutan IUKU. 2. Jenis pelanggaran, kriteria dan tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. IX. HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT 1. Untuk keperluan perumusan kebijakan dan sistem informasi di sektor energi dan sumber daya mineral secara nasional, khususnya mengenai UKU, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pegawasan Usaha Ketenagalistrikan untukKepentingan Umum kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali. 2. Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat dimintai bantuan oleh Kepala Daerah untuk memberikan konsultasi teknik.

VI. HAK DAN KEWAJIBAN 1. PIUKU berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKU yang telah diberikan. 2. PIUKU wajib : a . Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKU yang diberikan. b . melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c . menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Pemberi IUKU dengan tembusan kepada Menteri. VII. PEMBINAAN

DAN

PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan IUKU dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masingmasing, dan dari pengawasan aspek teknik/ operasi, dilakukan oleh pelaksana yang bertugas melakukan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan. DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

X.

KETENTUAN LAIN-LAIN IUKU yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku IUKU.

XII PENUTUP Ketentuan lebih lanjut tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ttd. Purnomo Yusgiantoro

629


Formulir A Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yang terhormat

Sesuai Peraturan Daerah Nomor : ........................................dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum guna memenuhi kebutuhan listrik untuk dijual kepada masyarakat umum/pelanggantertentu.................................................................................*) dengan data kelengkapan terlampir. Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,00

Nama terang Jabatan

Tembusan : 1. 2.

*) diisi menurut keperluannya.


630


Lampiran Formulir A

IZIN

. I

II.

USAHA

FORMULIR PERMOHONAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK (IUKU)

UMUM 1. Nama Pemohon/Perusahaan *) 2. Alamat Pemohon/’Perusahaan 3. Nomor Telepon 4. Izin untuk 5. Alamat Lokasi Pembangkit 6. Wilayah Usaha a . Propinsi b . Kabupaten c . Kecamatan d. Kelurahan/Desa 7. Energi yang digunakan dan perkiraan penggunaannya pertahun 8. Alasan mengajukan permohonan izin

: : : : : : : : : : :

KEPENTINGAN

UMUM

............................ ............................ : ........................... Pembangkit/Transmisi/Distribusi **) ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Kayu/ Batubara/........................./.............................***) ............................ ............................

DATA TEKNIS : 1. Data Mesin Penggerak Mesin No. Data Mesin I

I

III

IV

Dst.

Jenis (air, diesel, uap, dst) Merk Type Buatan Negara/Tahun Daya (PK/HP) Rpm

*) **)

bila pemohon merupakan perusahaan, wajib melampirkan copy/salinan akte pendirian perusahaan. Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi yang tidak terhubung pada jaringan transmisi (Grid) nasional/regional dan coret yang tidak perlu ***) coret yang tidak perlu, apabila tidak tercantum agar direvisi.


631


2. Data Generator Generator No. Data Generator I

I

III

IV

Dst.

Merk Type Buatan Negara/Tahun Fasa Frekuensi kVA KW Volt Amp Cos ϕ Rpm 3. Gardu : a . Jumlah gardu b . Jumlah daya terpasang c . Jumlah transformator

: : :

----------------------------------------------------------------------------------

buah kVA buah

Jaringan transmisi : Panjang transmisi Penampang kawat penghantar Penampang kabel tanah Tegangan Bahan penghantar

: ---------------------------: ---------------------------: ---------------------------: ---------------------------: Tembaga/aluminium **)

kms milimeter² milimeter ² Volt

Jaringan Distribusi : a . Panjang Distribusi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d, Tegangan e . Bahan penghantar

: ---------------------------: ---------------------------: ---------------------------: ---------------------------: Tembaga/aluminium **)

kms milimeter ² milimeter ² Volt

a . b . c . d. e .

a . b .

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan : Dimulai tanggal : ---------------------------Direncanakan selesai dalam waktu : .........................tahun..........................bulan

III. KETERANGAN TENAGA 1. Nama 2. Pendidikan 3. Kewarganegaraan 4. Pengalaman

AHLI

IV. LAIN-LAIN 1. Sambungan listrik dari pihak lain a . Dari Perusahaan b . Daya tersambung 2. Jarak Daerah Usaha a . Dari jaringan transmisi PLN terdekat b . Dari jaringan distribusi PLN terdekat


: : : :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ada/tidak ada**) : ---------------------------: ----------------------------

kVA

: :

kms kms

-------------------------------------------------------

632


IV. LAMPIRAN 1. Gambar situasi/tata letak lingkungan 2. Gambar rencana denah pusat pembangkit; 3. Gambar rencana jaringan transmisi; 4. Gambar rencana jaringan distribusi; 5. Gambar rencana instalasi; 6. Persetujuan Studi AMDAL atau UKI/UOL. .......................................,........................................... Pemohon

Nama terang Jabatan

**) Coret yang tidak perlu


633


Formulir B GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA *) IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM Nomor :

GUBERNUR /

BUPATI / WALIKOTA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : .........................., tanggal ...................tahun ............Pasal ............... dan Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Nomor ............................... tanggal .................................... memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum kepada : Nama

: ............................................

Alamat : ............................................ Dengan ketentuan bahwa : 1.

2. 3.

4. 5.

Izin ini dilengkapi dengan data perencanan kegiatan pembangunan dan eksploitasi dan Berita Acara Pemeriksaan, Sertifikat Uji Laik Operasi, dan Hasil Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin ini. Setiap perubahan terhadap perencanaan kegiatan pembangunan tersebut dalam butir 1 harus dilaporkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota *) menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Izin dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ternyata Pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan atau tidak mentaati/menjalankan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur / Bupati / Walikota *) dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin ganguan dan izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung mulai tanggal ..................... s/d ........................

Dikeluarkan di : Pada tanggal :

Gubernur / Bupati / Walikota*)

*) Sesuai lingkup kewenangan masing-masing


634


KELENGKAPAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DATA

1. 2. 3.

Bidang Usaha Alamat Lokasi Usaha Wilayah Kerja Usaha a . Propinsi b . Kabupaten c . Kecamatan d. Kelurahan/Desa

: Pembangkit / Transmisi/Distribusi : .................................. : .................................. : .................................. : .................................. : .................................. : ..................................

4. 5. 6. 7.

Sumberdaya Energi Daya Terpasang kWh Produksi pertahun Data Mesin penggerak

: .................................. : .........................................kVA : .................................. : Mesin No.

Data Mesin I

I

III

IV

Dst.

IV

dst

Jenis (air, diesel, uap, dst.) Merk Type Buatan Negara/Tahun Daya (PK/HP) Rpm 8.

Data Generator : Generator No. Data Generator I

I

III

Merk Type Buatan Negara/Tahun Fasa Frekuensi kVA KW Volt Amp Cos ϕ Rpm 9. Gardu : a . Jumlah Gardu b . Jumlah daya terpasang c . Jumlah Transformator DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

: : :

............................. ............................. .............................

buah kVA buah

635


Jaringan Transmisi a . Panjang transmisi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar

: ............................. : ............................. : .................... ...................... : ............................. : Tembaga/aluminium **)

kms milimeter² milimeter² volt

Jaringan Distribusi : a . Panjang distribusi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar

: ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : Tembaga/aluminium **)


Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan : a . Dimulai tanggal : ............................. b . Direncanakan selesai dalam waktu : .................................tahun............................bulan 10. Keterangan Tenaga Ahli a . Nama b . Pendidikan c . Kewarganegaraan d. Pengalaman

: : : :

............................. ............................. ............................. .............................

**) Coret yang tidak perlu


636


Formulir C BERITA ACARA UJI LAIK OPERASI NOMOR:........................................................... Padahariini,..................................tanggal...........................bulan.........................tahun................................,kamiyangbertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 3.

.................................... , .................................... , .................................... ,

................................... ................................... ................................... ...................................

berdasarkanSuratPerintah...............................Nomor................................tanggal...........................telahmelakukanpengujian laik operasi*) atas Pemohonan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Nomor ...........................tanggal.....................denganhasilsebagaiberikut: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Unit yang akan dioperasikan Alamat lokasi pembangkit Wilayah a . Propinsi b . Kabupaten c . Kecamatan d. Kelurahan e . Desa Sumberdaya energi Penggunaan Daya Terpasang (kVA) Data Mesin Penggerak

: PLTD/PLTA ....Transmisi/Distribusi *) : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. Mesin No.

Data Mesin I

I

III

IV

Dst.

IV

Dst.

Jenis (air, diesel, uap, dst.) Merk Type Buatan Negara/Tahun Daya (PK/HP) 8.

Data Generator : Generator No. Data Generator I

I

III

Merk Type Buatan Negara/Tahun Fasa Frekuensi kVA KW Volt Amp Cos ϕ Rpm *)

Oleh pemeriksa dari lembaga penguji sesuai kewenangannya


637


9.

Gardu a . Jumlah Gardu b . Jumlah daya terpasang c . Jumlah Transformator

: : :

............................. ............................. .............................

buah kVA buah

10. Jaringan Transmisi a . Panjang transmisi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar



11. Jaringan Distribusi : a . Panjang Distribusi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar



12. Keterangan Tenaga Ahli : a Nama b Pendidikan c . Kewarganegaraan d. Pengalaman

: : : :

............................. ............................. ............................. .............................

Mengetahui Yang diperiksa

Pemeriksa *) 1 ................... 2 ................... 3 ...................

(

*)

)

P emeriksa dari lembaga penguji sesuai kewenangannya


638


Formulir D

HASIL PEMERIKSAAN UJI LAIK LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN A.

Inspeksi lingkungan ketenagalistrikan dilaksanakan untuk : Nama Perusahaan :............................. Jenis Pembangkit :............................. Kapasitas :............................. Lokasi Pembangkit :.............................

B.

Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995; 2. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 1999; 3. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.

C.

Administrasi 1. Unit Pembangkit PLTD/PLTG/PLTU/PLTP/PLTA/...... a . Sudah mempunyai dokumen : - AMDAL : (PEL, ANDAL, RKL/RPL) - SEMDAL : ([PEL, SEL, RKL/RPL) b . Belum mempunyai dokumen : 2. Pelaporan RKL/RPL atau UKL/UPL a . Dilakukan b . Belum dilakukan karena masih status proyek 3. Pengiriman pelaporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL a . Sudah Dikirim b . Belum dikirim

D.

Teknis 1. Pengukuran emisi gas buang Hasil Pantau Cerobong SOx

NOx

Partikulit

Opantas (%)

1 2 3 BML 2. Pengukuran udara ambient Lokasi Titik Pantau 1 2 3 BML

Hasil Pantau SOx


NOx

CO

H2S

NH 3

639


3.

Pengukuran kebisingan

BISING

HASIL PANTAU (dB)

1 2 3 BML

Wakil Perusahaan

Tanggal............................................ Pelaksana Inspeksi *)

1........................................

Nama Jabatan

*)

2........................................

Pelaksana Inspeksi dari lembaga yang berwenang


640


P e m o h o n

Ya

I U K U

Tidak

Masuk Grid Nas ?

Tidak

Pemerintah Persetujuan kesepakatan Harga Jual (Oleh Instansi Berwenang)

Jual eceran

Tidak Ya Setuju Tidak Tarif (Oleh Instansi Berwenang)

Ya Evaluasi Pemda

Proses Penerbitan I U K U

Evaluasi Pemda

Tidak

Memenuhi Syarat ?

Tidak

Ya Memenuhi Syarat ?

IUKU - Curah Pemda

IUKU - Ritel Pemda

Pembangunan/ pengujian

Tidak Tidak

LAIK OPERASI/ Lingkungan

Pembangunan/ pengujian

Ya LAIK OPERASI/ Lingkungan

Sertifikat LO UPTL

Operasi Komersial


Sertifikat LO UPTL

Ya

641

PEDOMAN TEKNIS USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Recommend Documents