PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Lampiran I Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 1455 K/40/MEM/2000 TANGGAL : 3 November 2000 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

. I

PENDAHULUAN

listrikan Untuk Kepentingan Sendiri. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, IUKS diterbitkan oleh Kepala Daerah yang daerahnya dipergunakan untuk menyelenggarakan UKS yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota. Pedoman ini diperuntukkan khusus bagi penyelenggaraan IUKS oleh Kepala Daerah. Adapun tata cara pelaksanaan secara rinci sepenuhnya diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan pertimbangan kondisi setempat dan kewenangan masing-masing.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, atau disingkat UKS adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukan baik oleh koperasi, swasta, badan usaha milik negara dan lembaga pemerintah lainnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, pada hakekatnya penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Namun dalam upaya lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan. Listrik adalah merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia modern, namun sekaligus dapat membahayakan bagi jiwa dan harta benda apabila salah dalam pengadaannya. Pengadaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud adalah mulai dari perencanaan, pemasangan, pengujian dan pengoperasian. Dalam batas-batas kapasitas tertentu, pengadaan tenaga listrik harus mendapat pengawasan yang mencakup aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standardisasi, dan kelestarian fungsi lingkungan. Salah satu mekanisme pengawasan adalah melalui perizinan dimana di dalamnya meliputi aspek kelaikan operasi, hak, kewajiban, sanksi dan pemantauan. Oleh karena itu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan izin, yaitu Izin Usaha Ketenagalistrikan. Untuk Kepentingan Sendiri disingkat IUKS. Selama ini pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 198.K/42/MPE/1998 tentang Izin Usaha KetenagaDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

II.

PENGERTIAN 1. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan dan pengembangan energi. 2. Kepala Daerah adalah Gubernur/Bupati/ Walikota yang memiliki wewenang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 3. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 4. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri. 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut IUKS, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 6. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, selanjutnya disebut PIUKS adalah, Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

609


7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum. 8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada BUMN/BUMD, Koperasi, atau Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 9. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut PIUKU adalah Koperasi, Swasta, dan BUMN/BUMD yang mendapatkan izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 10. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluransaluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik. 11. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 volt. 12. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35.000 volt. 13. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan. 14. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan. 15. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 16. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). 17. Penggunaan Sementara adalah penggunan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable). DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

III. USAHA PENYEDIAAN TENAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

LISTRIK

1. UKS dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga Negara Lainnya. 2. Jenis-jenis UKS meliputi : a . Pembangkitan tenaga listrik; b . Transmisi tenaga listrik; c . Distribusi tenaga listrik. IV. PERIZINAN 1. Ketentuan umum Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri : a . IUKS diterbitkan oleh : (1) Bupati atau Walikota, apabila jangkauan operasi maupun penggunaan energi primernya terbatas untuk Kabupaten atau wilayah kota setempat; (2) Gubernur, apabila jangkauan operasi maupun penggunaan energi primernya melintas antar Kabupaten atau wilayah kota. Apabila jangkauan operasi maupun penggunaan energi listriknya melintas lebih dari satu Propinsi, IUKS diterbitkan oleh Menteri. b .

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 200 kVA ke atas hanya dapat dilakukan dengan IUKS.

c .

Usaha penyelidikan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas dibawah 200 KVA harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

d. Besarnya kapasitas minimum pembangkit yang wajib daftar ditetapkan oleh Kepala Daerah. e .

IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk : (1) Penggunaan Utama (2) Penggunaan Cadangan (3) Penggunaan Darurat (4) Penggunaan Sementara

. f

IUKS tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanan pembangunan dan pengoperasian.

2. Persyaratan permohonan IUKS a . Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, bermaterai cukup

610


sesuai dengan formulir A dengan melampirkan antara lain : (1) akte pendirian perusahaan (2) gambar tata letak lingkungan (3) gambar denah instalasi (4) gambar diagram garis tunggal instalasi (5) uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik (6) Persetujuan Studi AMDAL/UKL/UPL. b . Pemohon IUKS wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya. Bentuk surat pernyataan sesuai dengan Formulir B. c . Pemohon IUKS dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah. d. Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon IUKS kepada Kepala Daerah. 3. Kriteria pemberian/penolakan IUKS Dalam memberikan/menolak IUKS Kepala Daerah mempertimbangkan : a . Rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya; b . Keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dibandingkan dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU; c . Kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik; d. Penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan; e . Dipenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi, standardisasi dan lingkungan. 4. Proses penerbitan IUKS dilakukan sebagai berikut : a . IUKS diberikan kepada pemohon IUKS yang telah memenuhi persyaratan sesuai Formulir C, dalam jangka waktu selambatlambatnya 15 hari kerja; b . Dalam hal permohonan IUKS tidak disetujui, diberitahukan kepada pemohon IUKS yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan diterima secara lengkap; c . Sifat penggunaan tenaga listrik sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf e adalah DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan jumlah maksimum bahan bakar yang dikonsumsi oleh PIUKS yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b; d. Diagram alir proses penerbitan IUKS seperti gambar terlampir. 5. Masa berlaku IUKS : a . Masa berlaku IUKS adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang; b . IUKS berakhir karena : (1) habis masa berlakunya (2) dikembalikan (3) dibatalkan c . IUKS yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b butir (1), berakhir karena tidak diberikan perpanjangan atau PIUKS tidak mengajukan perpanjangan. d. IUKS yang berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b butir (2), IUKSnya dikembalikan kepada Kepala Daerah secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup dan sah. e . IUKS yang berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b butir (3), apabila PIUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah. . f Sebelum pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf e Kepala Daerah memberi peringatan tertulis kepada PIUKS yang bersangkutan. g. Permohonan perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 90 hari sebelum IUKS berakhir. h. Perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf g harus disertai dengan alasan-alasan secara tertulis. . i Tata cara perpanjangan IUKS mengikuti tatacara permohonan dan pemberian IUKS. . j Setiap perpanjangan IUKS yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima. 6. Pengalihan kepemilikan PIKUS IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

611


V.

PENGOPERASIAN INSTALASI 1. Sebelum instalasi dioperasikan secara komersial, harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh pejabat yang berwenang, yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi sesuai Formulir D dan Pemeriksaan Lingkungan Ketenagalistrikan sesuai Formulir E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan IUKS. Uji laik operasi dan lingkungan juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan IUKS. 2. Biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dan lingkungan dibebankan kepada pemohon IUKS atau pemohon perpanjangan IUKS. 3. Apabila PIUKS mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan uji laik operasi dan lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. HAK DAN KEWAJIBAN

PIUKS

1. PIUKS berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS yang telah diberikan. 2. PIUKS wajib : a . Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS yang diberikan; b . Menyampaikan laporan secara bekala kepada Kepala Daerah mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; c . Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf b memuat antara lain : a . Penanggung jawab pembuat laporan; b . Periode laporan; c . Produksi listrik (kWh) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan; d. Data teknis (jika ada perubahan). VII. PEMBINAAN

DAN

PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS dilakukan oleh Kepala Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1, meliputi :

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a .

b .

c . d.

e .

f.

keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik; optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan; perlindungan lingkungan; pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik; pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi enjiniring dan keandalan penyediaan tenaga listrik, dan tercapainya standardisasi di bidang ketenagalistrikan.

3. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Daerah : a . menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan; b . memberikan bimbingan dan pelatihan; c . melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi PIUKS. 4. Dalam hal terjadi keadaan : a . membahayakan keamanan umum dan lingkungan, atau b . terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Kepala Daerah dapat mengambil tindakan penghentian operasi untuk keadaan tersebut dalam huruf a, dan peningkatan kapasitas pengoperasian untuk keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. VIII. SANKSI 1. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIUKS, Kepala Daerah memberikan sanksi administratif berupa : a . peringatan tertulis, atau b . pencabutan sementara IUKS, atau c . pencabutan IUKS. 2. Jenis pelanggaran dan kriteria pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. IX. PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK 1. PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapat IUKU.

612


2. Penjualan Kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian sendiri. 3. Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. 4. Harga jual tenaga listrik kepada umum diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Harga jual tenaga listrik harus dalam mata uang rupiah. X.

HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT. 1. Untuk keperluan penyusunan kebijakan nasional dan sistem informasi di sektor energi dan sumber daya mineral secara nasional, khususnya mengenai UKS, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pengaturan UKS kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 2. Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat dimintai bantuan oleh Kepala Daerah untuk memberi konsultasi teknik kepada Pemerintah Daerah.

XI. KETENTUAN

PERALIHAN

IUKS yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IUKS. XII. PENUTUP Ketentuan lebih lanjut tentang UKS ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ttd. Purnomo Yusgiantoro


613


Formulir A Nomor Lampiran Perihal

: : : Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan sendiri

Yang terhormat Gubernur/Bupati/Walikota *) .................................................. ..................................................

Sesuai Peraturan Pemerintah Daerah *) Nomor : ............., Tanggal ................................... dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri guna memenuhi kebutuhan listrik untuk.......................................................................**)dengandatakelengkapanterlampir. Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

Nama terang Jabatan

Tembusan *) sesuai kewenangannya **) diisi menurut keperluannya.


614


Lampiran Formulir A

IZIN

. I

FORMULIR PERMOHONAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK (IUKS)

USAHA

SENDIRI

UMUM 1. Nama Pemohon/Perusahaan *)

:

............................

2. Alamat Pemohon/Perusahaan

:

............................

3. Nomor Telepon

II.

KEPENTINGAN

: ...........................

4. Izin untuk

: Pembangkit/Transmisi/Distribusi **)

5. Alamat Lokasi Pembangkit

:

............................

6. Wilayah Usaha a . Propinsi b . Kabupaten c . Kecamatan d. Kelurahan e . Desa

: : : : : :

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

7. Energi yang digunakan dan perkiraan penggunaannya pertahun

: Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Kayu Batubara/........................./................................**)

8. Penggunaan

: Utama/Cadangan/Darurat/ Sementara ***)

9. Kelompok Pemakaian

: BUMN/BUMD/Koperasi/Swasta/Lembaga Pemerintah**)

10. Alasan mengajukan permohonan IUKS

:

............................

DATA TEKNIS 1. Data Mesin Penggerak Mesin No. Data Mesin I

I

III

IV

Dst

Jenis (air, diesel, uap, dst) Merk Type Buatan Negara/Tahun Daya (PK/HP) Rpm

*) bila pemohon merupakan perusahaan, wajib melampirkan copy/salinan akte pendirian perusahaan. **) coret yang tidak perlu, atau diisi yang sesuai ***) coret yang tidak perlu/tidak sesuai


615


2. Data Generator Generator No. Data Generator I

I

III

IV

dst.

Merk Type Buatan Negara/Tahun Fasa Frekuensi kVA kW Volt Amp Cos ϕ Rpm 3. Gardu a . Jumlah gardu b . Jumlah daya terpasang c . Jumlah transformator

: : :

4. Jaringan transmisi a . Panjang transmisi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar

: ---------------------------: ---------------------------: ---------------------------: ---------------------------: Tembaga/aluminium **)

kms milimeter² milimeter ² Volt

5. Jaringan Distribusi a . Panjang distribusi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d, Tegangan e . Bahan penghantar

: ---------------------------: ---------------------------: ---------------------------: ---------------------------: Tembaga/aluminium **)

kms milimeter ² milimeter ² Volt

----------------------------------------------------------------------------------

buah kVA buah

6. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan a . Dimulai tanggal : ---------------------------b . Direncanakan selesai dalam waktu : .........................tahun..........................bulan KETERANGAN 1. 2. 3. 4.

TENAGA

AHLI

Nama Pendidikan Kewarganegaraan Pengalaman

: : : :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. LAIN-LAIN 1. Sambungan listrik dari pihak lain a . Daya tersambung b . Dari Perusahaan

: ada/tidak ada**) : ---------------------------: ----------------------------

kVA

2. Jarak Daerah Usaha a . Dari jaringan transmisi PLN terdekat b . Dari jaringan distribusi PLN terdekat

: :

kms kms


-------------------------------------------------------

616


IV. LAMPIRAN 1. Gambar situasi/tata letak lingkungan; 2. Gambar rencana denah pusat pembangkit; 3. Gambar rencana jaringan transmisi; 4. Gambar rencana jaringan distribusi; 5. Gambar rencana instalasi; 6. Persetujuan Studi AMDAL atau UPL/UKL. .......................................,........................................... Pemohon,

Nama terang Jabatan

**) Coret yang tidak perlu


617


Formulir B

SURAT

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama

:...........................

Jabatan

:........................... *)

Selaku penanggung jawab : Nama Perusahaan

:...........................

Alamat

:...........................

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.

Mesin pembangkit yang saya mohonkan IUKS adalah diperuntukkan bagi penggunaan Utama/Cadangan/Darurat/ Sementara yang akan mengkonsumsi bahan bakar/tahun paling tinggi .........................................................

2.

Menyadari bahwa penyimpanan dari pernyataan kami tersebut di atas adalah merupakan tindakan pelanggaran dengan sanksi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..........................,............................................................ Yang membuat pernyataan,

Meterai (

Nama Jabatan Direksi

)

*) Pimpinan/Direksi Perusahaaan


618


Formulir C GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Nomor :

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor : ............ tanggal ....................tahun ............Pasal ............... dan Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Nomor ............................... tanggal ................. memberikan IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI kepada : Nama

: ............................................

Alamat : ............................................ Dengan ketentuan bahwa : 1.

2. 3.

4. 5.

Izin ini dilengkapi dengan data perencanaan kegiatan pembangunan dan eksploitasi dan Berita Acara Uji Laik Operasi, dan Hasil Pemeriksaan Lingkungan Ketenagalistrikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin ini. Setiap perubahan terhadap perencanaan kegiatan pembangunan tersebut dalam butir 1 harus dilaporkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota *) menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Izin dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ternyata Pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan atau tidak mentaati/menjalankan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur / Bupati / Walikota *) dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ..................... s/d ........................

Dikeluarkan di : Pada tanggal :

Gubernur / Bupati / Walikota*)

*) Pilih yang sesuai dengan kewenangannya


619


KELENGKAPAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DATA

1. 2. 3.

Bidang Usaha Alamat Lokasi Usaha Wilayah Kerja Usaha a . Propinsi b . Kabupaten c . Kecamatan d. Kelurahan e . Desa

: Pembangkit / Transmisi/Distribusi : .................................. : .................................. : .................................. : .................................. : .................................. : .................................. : ..................................

4. 5. 6. 7.

Sumberdaya Energi Daya Terpasang kWh Produksi pertahun Data mesin penggerak

: .................................. : .........................................kVA : .................................. : Mesin No.

Data Mesin I

I

III

IV

Dst.

IV

Dst.

Jenis (air, diesel, uap, dst) Merk Type Buatan Negara/Tahun Daya (PK/HP) Rpm 8.

Data Generator : Generator No. Data Generator I

I

III

Merk Type Buatan Negara/Tahun Fasa Frekuensi kVA KW Volt Amp Cos ϕ Rpm 9. Gardu : a . Jumlah Gardu b . Jumlah daya terpasang c . Jumlah Transformator DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

: : :

............................. ............................. .............................

buah kVA buah

620


10. Jaringan Transmisi : a . Panjang transmisi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar

: ............................. : ............................. : .................... ...................... : ............................. : tembaga/aluminium **)

kms milimeter² milimeter² volt

11. Jaringan Distribusi : a . Panjang Distribusi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar

: ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : tembaga/aluminium **)


12. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan : a . Dimulai tanggal : ............................. b . Direncanakan selesai dalam waktu : .................................tahun............................bulan 13. Keterangan Tenaga Ahli : a . Nama b . Pendidikan c . Kewarganegaraan d. Pengalaman

: : : :

............................. ............................. ............................. .............................

**) Coret yang tidak sesuai atau diisi yang sesuai.


621


Formulir D BERITA ACARA UJI LAIK OPERASI NOMOR:........................................................... Padahariini,..................................tanggal...........................bulan.........................tahun................................,kamiyangbertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 3.

............................. (nama), .................................. , .................................. ,

............................ (jabatan) ............................ ............................

berdasarkanSuratPerintah...............................Nomor................................tanggal...........................telahmelakukanUjiLaik Operasi atas Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Nomor ...........................tanggal ..................... dengan hasil sebagai berikut : 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Unit yang akan dioperasikan Alamat lokasi pembangkit Wilayah a . Propinsi b . Kabupaten c . Kecamatan d. Kelurahan e . Desa Sumber Daya Energi Penggunaan Daya Terpasang (kVA) Data Mesin Penggerak

: PLTD/PLTA/ ....Transmisi/Distribusi *) : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : ............................. Mesin No.

Data Mesin I

I

III

IV

Dst.

IV

Dst.

Jenis (air, diesel, uap, dst.) Merk Type Buatan Negara/Tahun Daya (PK/HP) 8.

Data Generator : Generator No. Data Generator I

I

III

Merk Type Buatan Negara/Tahun Fasa Frekuensi kVA kW Volt Amp Cos ϕ Rpm DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

622


9.

Gardu a . Jumlah Gardu b . Jumlah daya terpasang c . Jumlah Transformator

10. Jaringan Transmisi a . Panjang transmisi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar

: : :

............................. ............................. .............................

buah kVA buah

: ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : Tembaga/aluminium **)


11. Jaringan Distribusi : a . Panjang Distribusi b . Penampang kawat penghantar c . Penampang kabel tanah d. Tegangan e . Bahan penghantar

: ............................. : ............................. : ............................. : ............................. : Tembaga/aluminium **)


12. Tenaga Ahli : - Nama - Pendidikan - Pengalaman

: : :

**) Coret yang tidak sesuai atu diisi yang sesuai

............................. ............................. .............................

13. Hasil Uji Lingkungan : a . Emisi gas buang b . Kebisingan c . Kondisi udara ambient d. Kondisi air buangan 14. Kesimpulan a . Aspek Instalasi Ketenagalistrikan : b . Aspek Lingkungan Ketenagalistrikan :

Mengetahui Yang diperiksa

Pemeriksa *) 1 ................... 2 ................... 3 ...................

(.................Nama...................) ..................Jabatan...................

*)

Petugas pemeriksa dari lembaga penguji sesuai kewenangannya


623


Formulir E

PEMERIKSAAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN A.

Inspeksi lingkungan ketenagalistrikan dilaksanakan untuk : Nama Perusahaan :............................... Jenis Pembangkit :............................... Kapasitas :............................... Lokasi Pembangkit :...............................

B.

Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1994 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1997

C.

Administrasi 1. Unit Pembangkit PLTD/PLTG/PLTU/PLTP/PLTA/...... a . Sudah mempunyai dokumen : - AMDAL : (PEL, ANDAL, RKL/RPL) - SEMDAL : ([PEL, SEL, RKL/RPL) - UKL/UPL b . Belum mempunyai dokumen 2. Pelaporan RKL/RPL atau UKL/UPL a . Dilakukan b . Belum dilakukan karena masih status proyek 3. Pengiriman pelaporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL : a . Dikirim b . belum dikirim

D.

Teknis 1. Pengukuran emisi gas buang Hasil Pantau Cerobong SOx

NOx

Partikulit

Opasitas (%)

1 2 3 BML 2. Pengukuran udara ambient Lokasi Titik Pantau

Hasil Pantau SOx

NOx

Debu

CO

H2S

NH 3

1 2 3 BML DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

624


3.

Pengukuran kebisingan

Hasil Pantau (dB)

Tempat/Obyek

1 2 3 BML

Wakil Perusahaan

Tanggal............................................ Pelaksana Inspeksi *)

1........................................

(

*)

Nama Jabatan

)

2........................................

Petugas inspeksi dari lembaga pemeriksa yang berwenang


625


P e m o h o n

I U K S

Ya

Pemerintah

Lintas Propinsi

Tidak Evaluasi Persyaratan P e m d a

Proses penerbitan I U K S

Tidak Memenuhi Persyaratan ? Ya

I U K S Pemda

Pembangunan/ Pengujian

Tidak Laik Operasi/ Lingkungan ? Ya Sertifikat Laik Operasi/Lingkungan U P T L / Instansi Berwenang

Operasi Komersial


626

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Recommend Documents