PETUNJUK TEKNIS Penguatan Usaha Lembaga TKS PURNA

PETUNJUK TEKNIS Penguatan Usaha Lembaga TKS PURNA

Petunjuk Teknis Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna

1. Persyaratan Lembaga Sebagaimana telah dijelaskan dalam pedoman, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga TKS Purna, meliputi : A. Lembaga/badan usaha yang dibentuk oleh minimal 4 orang TKS Purna dan memiliki anggota sebanyak 10 s.d 20 orang. Lembaga ini bergerak dibidang usaha produktif. B. Kelompok yang didampingi TKS pada kegiatan pendayagunaan TKS, dimana setelah masa penugasan berakhir, TKS Purna masih melanjutkan pendampingan dan secara bersama-sama memperkuat usaha kelompok dampingan. Jumlah anggota kelompok 10 sd. 20 orang. Untuk menjamin legalitas, transparansi dan akuntabilitas kegiatan, maka lembaga TKS Purna yang akan mengajukan permohonan bantuan usaha harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut : A. Memiliki visi dan misi pemberdayaan masyarakat; B. Bukan milik perseorangan; C. Berbadan hukum, memiliki akta notaris pendirian lembaga dalam bentuk Yayasan, Koperasi, Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; D. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang representatif; E. Memiliki kantor sekretariat, memiliki ijin domisili dari lurah setempat dan memiliki papan nama di depan kantor; F. Memiliki NPWP dan Rekening Bank atas nama lembaga; G. Memiliki program yang berorientasi pada kemandirian masyarakat; H. Memiliki kepedulian yang tinggi dan aspiratif terhadap problem yang dihadapi masyarakat penganggur dan setengah penganggur; I. Memiliki akses pengembangan SDM, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran diberbagai sektor; J. Memahami potensi sumber daya daerah yang akan dikembangkan atau dikelola; K. Bersedia menandatangani surat pernyataan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan, membuat laporan hasil kegiatan dan administrasi keuangan; L. Bersedia untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan hasil yang dicapai;

1


2. Mekanisme Kegiatan Keterangan :

Sosialisasi kegiatan

Pengajuan Proposal Lembaga

Verifikasi Lembaga

Penetapan lembaga Penerima Bantuan

Perjanjian Kerjasama

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan

A. Sosialisasi kegiatan Dit. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan kerja (Dit. PPKK) melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota mensosialisasikan kegiatan ke TKS Purna. B. Pengajuan proposal lembaga Lembaga TKS Purna mengirimkan proposal bantuan usaha kepada Direktur PPKK. Proposal harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota C. Verifikasi lembaga Petugas Dit. PPKK melakukan penilaian kelayakan (verifikasi) untuk meneliti kelayakan lembaga TKS Purna dan prospek usaha yang dijalankan. D. Penetapan lembaga penerima bantuan Dit. PPKK menetapkan lembaga penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi.

E. Perjanjian kerjasama Direktur PPKK dan ketua lembaga penerima bantuan menandatangani perjanjian kerja kegiatan.

F. Pelaksanaan kegiatan Lembaga penerima bantuan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja. Pelaksanaan kegiatan berfokus pada pengadaan barang bantuan usaha. Dit. PPKK menyiapkan proses pencairan dana bantuan. G. Pelaporan Lembaga penerima bantuan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Dit.PPKK

2


3. Proposal Bantuan Usaha Format proposal penguatan usaha lembaga TKS Purna tersusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D.

Latar Belakang Maksud dan tujuan kegiatan Sasaran kegiatan Bentuk Kegiatan

BAB II PROFIL LEMBAGA A. B. C. D. E.

Latar belakang pembentukan lembaga Maksud dan Tujuan pembentukan lembaga Visi-misi dan program kerja Struktur organisasi Pengalaman kegiatan yang pernah atau sedang dijalankan

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN A. B. C. D. E.

Maksud dan Tujuan kegiatan Tahapan/mekanisme kegiatan Penyelenggara dan pendukung kegiatan Target peserta Jadwal kegiatan

BAB IV RINCIAN ANGGARAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN BAB V PENUTUP LAMPIRAN : 1. Copy akte pendirian badan hukum (akte notaris) yang masih berlaku; 2. Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga Pemohon; 3. Copy buku rekening bank atas nama Lembaga Pemohon; 4. Copy surat keterangan domisili Lembaga Pemohon dari Kelurahan/Desa setempat; 5. Surat rekomendasi dari Disnakertrans Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

3


a) Contoh Ringkasan Proposal

Ringkasan Proposal

1

Nama Kegiatan

Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Tenun Ikat Khas Jepara

2

Bentuk Kegiatan

Bantuan alat produksi bagi anggota kelompok

3

Penanggung Jawab

Koordinator lembaga Rumpun Daya

4

Lembaga Pelaksana

Lembaga Rumpun Daya

5

Akta Notaris

Akta No. 59, Tgl. 15-04-2010, H.A. Qomar Nasikh,SH.

6

NPWP

75.247.421.9-591.000

7

Alamat

Kp. Damai 01, Desa Sowan Kidul RT. 03 / RW. 01 Kec. Kedung Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

8

Email

[email protected]

9

Telepon

0231-1234556

10 Kontak

Abdi Hadi

11 HP

0818-123-3547

12 Jumlah Anggaran

Rp. 50.000.000,-

4


b) Contoh Proposal

PENDAHULUAN Tenun ikat Troso merupakan kerajinan tenun ikat tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Tenun ikat di Desa Troso ini menjadi salah satu usaha yang diwariskan turun-temurun secara tradisonal. Menurut tradisi lisan, keberadaan tenun ikat Troso diperkirakan bersamaan dengan masuknya Islamisasi pada masa Kerajaan Mataram. Semula tenun ikat Troso diciptakan sebagai kebutuhan sandang masyarakat setempat, yang diprakarsai oleh Mbah Senu dan Nyi Senu yang digunakan untuk menemui ulama besar yang disegani yaitu Mbah Datuk Gunardi Singorejo. Mbah Datuk ini adalah figur yang pada saat itu sedang menyebarkan agama Islam di Desa Troso. Pada awalnya usaha kerajinan tenun di Desa Troso masih berupa kegiatan sampingan. Usaha sampingan masyarakat ini banyak dijumpai pula di lingkungan masyarakat pedesaan lainnya yang sering mengembangkan berbagai jenis usaha kerajinan. Biasanya kegiatan kerajinan masyarakat desa hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun kini industri kerajinan rakyat itu berkembang menjadi sentra-sentra (cluster) industri kecil. Kerajinan ini diarahkan untuk membuat produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus dijadikan sebagai mata pencaharian pokok. Industri tenun Troso merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal. Hadirnya industri Troso tidak lepas dari tradisi budaya masyarakat kreatif yang telah berlangsung cukup lama di Jepara. Industri tenun Troso merupakan pusat ekonomi masyarakat baik masyarakat yang menjadi pengusaha, pengrajin, dan pekerja yang secara administratif sentra tenun Ikat Troso teletak di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Desa Troso merupakan salah satu desa di antara 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pecangaan, tepatnya teletak 1,5 km dari ibukota Kecamatan Pecangaan atau 15 km arah selatan dari ibukota Kabupaten Jepara. Sedangkan batas wilayah Desa Troso sendiri, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngabul, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangrandu dan Desa Kaliombo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngeling dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pecangaan Kulon dan Desa Rengging. Desa Troso terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 83 Rukun Tetangga (RT), dimana dari sisi demografi, jumlah penduduk Desa Troso mencapai 19.513 jiwa 5


dengan perincian laki-laki 9.399 jiwa dan perempuan 10.114 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 6.114 Kepala Keluarga (KK) atau rata-rata setiap keluarga diperkirakan sekitar 3.1 jiwa. Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah sebanyak 3.286 orang. Ketergantungan masyarakat pada sektor ini begitu tinggi sehingga sekitar lebih dari 50% penduduk usia kerja bertumpu pada kegiatan ekonomi ini, dan yang lebih mengherankan, Industri ini telah merambah ke hampir seluruh wilayah Jepara selatan dan sebagian kabupaten Demak perbatasan. Dalam memasarkan hasil produk, mereka menggunakan berbagai media mulai dari pemasaran secara perseorangan, showroom, internet, web, pameran, dan media-media yang lain. Pemasaran produk sebagian dipasarkan di tingkat lokal Jawa Tengah dan sebagian besar dikirim ke berbagai wilayah Nusantara seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan daerah lain. Saat ini, produk tenun Troso sudah banyak yang dipasarkan ke berbagai negara seperti Inggris, Kanada, Amerika, Jepara, Belanda, dan lainnya. Mengingat betapa pesatnya industri tenun Troso, maka kemampuan teknik dan pembuatan pakan yang mancakup, Proses Keteng, Desain dan Pemilihan Motif, Pengikatan, Pewarnaan dan Palet adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap wirausahawan muda mandiri. Ini sangat diperlukan guna menjaga kualitas dan sustainabilitas produk benar-benar terjaga. Olehnya melalui kegiatan ini RUMPUNDAYA, sebuah organisasi nirlaba yang menjadi wadah bertemunya kretor keberdayaan warga, berharap ajuan program “PEMBERDAYAAN KELOMPOK, PERAJIN TENUN IKAT TRADISIONAL KHAS JEPARA” ini dapat direalisasikan sebagaimana harapan.

LANDASAN KEGIATAN Program ini didasarkan pada : 1. 2. 3. 4. 5.

Pancasila, sila ke lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat indonesia Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, RUMPUNDAYA Hasil Focus Group Diskusi RUMPUNDAYA bersama Forum Perajin Tenun dan Lembaga Mitra Rapat Koordinasi dan evaluasi / FGD RUMPUNDAYA Rencana Kerja RUMPUN DAYA tahun 2015

NAMA KEGIATAN Kegiatan ini bertajuk “PEMBERDAYAAN KELOMPOK, PERAJIN TENUN IKAT TRADISIONAL KHAS JEPARA” yang dilaksanakan oleh RUMPUNDAYA Jaringan Kerja untuk Keberdayaan dan Kemandirian Warga Jepara. 6


BENTUK KEGIATAN Kegiatan yang dijalankan ini berbentuk penguatan usaha kelompok melalui bantuan sarana usaha.

TUJUAN KEGIATAN Kegiatan ini bertujuan untuk : 1. Penguatan institusi RUMPUNDAYA Jepara 2. Peningkatan kualitas kelembagaan 3. Peningkatan daya saing institusi baik di level Kabupaten Jepara

maupun nasional

4. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana untuk mendukung proses 5. 6. 7. 8. 9.

inovasi program di Institusi RUMPUNDAYA Jepara Meningkatan Kapasitas SDM wirausaha muda Memberikan pengetahuan dan teknik pada pembuatan pakan tenun ikat Membekali Peserta dengan kemampuan pewarnaan kain pada produk tenun ikat Pengadaan Barang menunjang peningkatan produksi Studi pengayaan kemampuan tehnis dan diversifikasi usaha tenun ikat

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Bulan Agustus s.d November 2015, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pengadaan alat produksi. 2. Pelatihan penggunaan alat.

SUMBER DANA Pembiayaan kegiatan bersumber dari: 1. DIPA Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja,

Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kas Lembaga

ANGGARAN Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebagaimana terlampir. 7


PENUTUP Demikian gambaran ringkas kegiatan yang akan kami laksanakan, guna sebesar-besarnya peningkatan kualitas produk tenun ikat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan perajin. Besar harapan kami, kegiatan ini dapat direspon dan mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Jepara, ......, ................ 2015 RUMPUN DAYA ” Jaringan Kerja untuk Keberdayaan dan Kemandirian Warga” Ketua Umum,

(ABDI HADI)

8


c) Lampiran Proposal RINCIAN ANGGARAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PERAJIN TENUN IKAT TRADISIONAL KHAS JEPARA

NO

URAIAN

SATUAN

VOL

J ML

HRG/SAT

TOTAL

A. Pengadaan Barang Bantuan Sarana Usaha 1

Alat lengkap Wenter

Paket

2

Alat Keteng Benang

Paket

3

Alat Pemintal

Paket

4

Benang

Paket

5

Pewarna

Paket

6

dsb

-

B. Perlengkapan ATK 1

Kertas HVS

Rim

3

Tinta Printer

Paket

4

Penjilidan

Bendel

4

dsb

5

dsb Total Anggaran

Terbilang ........................................................................................................

9


d) Lampiran Surat Rekomendasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA Jl. Mertokusumo II No.5 Jepara, Jawa Tengah Jepara, ........., Juni 2015 Kepada Yth, Direktur Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja di Jakarta SURAT REKOMENDASI No........./...../....../ 2015 Berdasarkan Surat permohonan rekomendasi dari Kelompok USAHA JAYA MANDIRI No ......./......../......./2015, tanggal ........., ................. 2015, dengan ini Kepala Disnakcnrans Kab. ................. merekomendasikan kepada: Nama Lengkap Alamat Nama Pimpinan

: “USAHA JAYA MANDIRI” : Jl Bantul km 8 Bantul. : Mohammad Andi

Untuk mendapatkan dana bantuan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna kepada Kelompok Pengrajin Tenun Ikat Tradisional Khas Jepara. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.....................

Suryantoro NIP................................

10


4. Verifikasi Lembaga Sebelum menetapkan lembaga-lembaga penerima bantuan, Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja memerintahkan petugas verifikasi untuk meneliti kelayakan lembaga pemohon bantuan, baik dari aspek kelayakan kelembagaan maupun kelayakan usaha. Verifikasi dilakukan dengan cara (1) pengecekan dokumen dan (2) identifikasi lapangan. Untuk memudahkan proses verifikasi lembaga, petugas dibekali form checklist verifikasi lembaga pemohon bantuan sebagaimana dibawah ini.

No

Item Persyaratan Lembaga Pemohon

Check List

1

Proposal bantuan usaha

√

2

Foto copy akte pendirian badan hukum (akte notaris) yang masih berlaku;

√

3

Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga Pemohon;

√

4

Foto copy buku rekening bank atas nama Lembaga Pemohon

√

5

Foto copy surat keterangan domisili Lembaga Pemohon dari Kelurahan/Desa setempat;

√

6

Surat rekomendasi dari Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota setempat kepada lembaga.

√

7

Memiliki kantor sekretariat lembaga/kelompok

√

8

Memiliki tempat produksi barang/usaha

√

9

Contoh produk usaha

√

10

Pertemuan dengan anggota lembaga/kelompok

√

12


Dalam pelaksanaan verifikasi, para petugas dilengkapi pula dengan peralatan yang dibutuhkan, misalnya camera untuk untuk mendokumentasikan kegiatan verifikasi dan kuesioner (daftar pertanyaan) verifikasi. Daftar Pertanyaan verifikasi lembaga No

Pertanyaan

1

Berapa jumlah anggota lembaga?

2

Latar belakang anggota?  Usia  Pendidikan  Pekerjaan  Jenis kelamin (berapa jumlah laki-laki dan perempuan)

3

Jenis usaha apa saja yang dijalankan lembaga?

4

Bagaimana dukungan potensi SDA bagi kelangsungan usaha?

5

Bagaimana prospek usaha (pasar) yang akan dijalankan?

6

Bagaimana kesiapan lembaga dan SDM dalam melaksanakan kegiatan usaha dimaksud?

7

Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan lembaga untuk melaksanakan usaha?

8

Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi lembaga dalam pengembangan usaha?

9

Peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk menjlankan usaha?

13


5. Perjanjian Kerja Setelah penetapan lembaga-lembaga penerima bantuan usaha, selanjutnya Direktur Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan ketua lembaga penerima bantuan menandatangani perjanjian kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna. Perjanjian Kerja memuat klausul-klausul, sebagai berikut : A. Identitas para pihak; B. Maksud dan tujuan kegiatan; C. Dasar hukum kegiatan; D. Jenis kegiatan; E.

Tugas, hak dan kewajiban para pihak;

F.

Jangka waktu kegiatan;

G. Ketentuan-ketentuan khusus yang perlu ditaur H. Pembiayaan kegiatan; I.

Mekanisme/tata cara pencairan dana kegiatan;

J.

Denda apabila salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kegiatan;

K. Kegiatan tambah/kurang L.

Resiko

M. Force Majeur N. Pembinaan kepada kelompok dampingan O. Pemutusan kerjasama P. Penyelesaian perselisihan Q. Penutup

14


a) Contoh Perjanjian Kerja KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. IV A Telp. (021) 5253966 Fax. 5269354 Jakarta Selatan 12950

SURAT PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DENGAN KELOMPOK USAHA BINAAN TENAGA KERJA SARJANA PURNA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN USAHA KELOMPOK BINAAN TKS PURNA TAHUN 2015 Nomor : B. ......../PPKK/........ /2015 Pada hari ini ........., tanggal ............., bulan ..............,tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

2.

Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini : Nama

:

Ir. Erna Noviati, M.Si

Jabatan

:

Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2015.

Alamat

:

Gedung Kementerian Ketenagakerjaan JI. Gatot Subroto Kav.51 Lt. IV Blok. A Telepon (021) 5250991, Fax. (021) 5227588, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Lembaga Rumpun Daya dalam hal ini : Nama

:

Rizaldi Hadi, SE

Jabatan

:

Ketua

Alamat

:

Kp. Damai 01, Desa Sowan Kidul RT.03 RW.001, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

15


Dengan ini kami, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna Tahun 2015, sebagai upaya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal dibawah ini : Pasal 1 Maksud PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas memberi tugas sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA berupa kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dan bersedia melaksanakan kegiatan sampai dengan selesai. Pasal 2 Dasar Pelaksanaan 1.

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5.

Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;

6.

Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

7.

Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004, tentang Perubahan Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

8.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7/MEN/I/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

9.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PKUK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga ; 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP. 662 Tahun 2012 Tgl. 21 November 2012 tentang Pemberian Bantuan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2013; 13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER.24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

16


Pasal 3 Tugas dan Jenis Kegiatan Tugas dan jenis kegiatan yang wajib diselesaikan dan ditanggung oleh PIHAK KEDUA seperti dimaksud pada Pasal 1, yaitu menyelenggarakan kegiatan berupa pengadaan bantuan sarana usaha kepada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang peserta dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang peserta. Pasal 4 Ketentuan 1.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dengan baik dan disertai Berita Acara Serah Terima dengan melampirkan bukti-bukti yang sah;

2.

PIHAK KEDUA tidak boleh memindahtangankan kegiatan kepada pihak lain, apabila ternyata PIHAK KEDUA memindahtangankan kegiatan kepada pihak lain, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran/peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dengan tanpa memperhatikan kerugian PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh pembiayaan senilai kontrak yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;

3.

Apabila PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memindahtangankan kepada pihak lain maka PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan persetujuan/penolakan permohonan tersebut secara tertulis. Pasal 5 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pasal 6 Biaya Kegiatan Biaya kegiatan sebesar Rp. 50.000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Pasal 7 Cara dan Syarat Pembayaran Pembayaran kegiatan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, ditransfer melalui Rekening BRI. No.rek. 5895-01-027036-53-9 atas nama Rumpun Daya. Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah seluruh pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA serta melampirkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

17


Pasal 8 Denda Toleransi penyerahan hasil kegiatan selama 5 (lima) hari kalender setelah jangka waktu akhir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Apabila PIHAK KEDUA melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan atau setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari biaya kegiatan yang belum terselesaikan. Pasal 9 Force Majeure Bila terjadi force majeure seperti bencana alam atau bencana lainnya yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA beserta alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal force majeure terjadi. Force Majeure tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk tidak menyelesaikan kegiatan tepat pada waktunya sesuai yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA. Pasal 10 KIaim Kegiatan yang disepakati oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengajukan klaim. Apabila terjadi force majeure PIHAK KEDUA dapat mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 11 Pembinaan Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan Pembinaan terhadap peserta pembekalan sesuai dengan tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. Pasal 12 Resiko PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kerugian PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh perubahan-perubahan harga yang terjadi selama jangka waktu perjanjian yang disepakati bersama. Pasal 13 Kegiatan Tambah/Kurang 1.

Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan yang merupakan penambahan/pengurangan kegiatan akan dianggap sah setelah adanya kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tertulis;

18


2. 3. 4.

Perhitungan penambahan/pengurangan kegiatan dilakukan atas dasar harga satuan yang disepakati kedua belah pihak; Adanya kegiatan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian kegiatan kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA; Apabila kegiatan tersebut terjadi perubahan, maka pada pasal-pasal dalam perjanjian ini akan dilakukan dengan Addendum Kontrak. Pasal 14 Pemutusan Hubungan Kerja

1. PIHAK KEDUA tidak dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja ini secara sepihak; 2. PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis untuk membatalkan perjanjian kerja. Pasal 15 Perselisihan dan Penyelesaian Apabila dikemudian hari terdapat penafsiran yang berbeda antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang ketentuan dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bila hal ini tidak bisa dicapai, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasal 16 Penutup Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang bermeterai Rp.6.000,(Enam Ribu Rupiah) dan 3 (tiga) rangkap sebagai tembusan.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kelompok Usaha Rumpun Daya,

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja,

Abdi Hadi, SE Ketua

Ir. Erna Noviati, MSi NIP. 19581110 198503 2 002

19


b) Contoh SPMK KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. IV A Telp. (021) 5253966 Fax. 5269354, Jakarta Selatan 12950 SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor: SP. ........../PPKK/......./2015 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Ir. Erna Noviati, MSi

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2015.

Alamat

: Gedung Kementerian Ketenagakerjaan JI. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. IV Blok. A Tel. (021) 5250991, Fax. (021) 5227588, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Memberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan kepada : Nama Jabatan NPWP Bank Nomor Rekening Alamat

: : : : : :

Abdi Hadi, SE Ketua Kelompok Usaha Rumpun Daya 70.193.473.9-943.000 BRI Unit Pecangaan Kulon, Jepara, Jawa Tengah 5895-01-027036-53-9 Kp. Damai 01, Desa Sowan Kidul RT.03 RW.001, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Macam Kegiatan

:

Harga Kegiatan Waktu Pelaksanaan Pembayaran

: : :

Kegiatan Penguatan Kelompok Binaan TKS Purna Tahun 2015 dengan jenis kegiatan Pengadaan bantuan sarana usaha. Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) 40 (empat puluh) hari 17 Juli 2013 Pelaksanaan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, melalui Pembayaran Langsung (LS) 20


yang anggarannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat PKKPTKSI Ditjen Binapenta Tahun 2015, disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah dan diatur dalam perjanjian kerja (kontrak). Lain-lain

:

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : ......, ............... 2015

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kelompok Usaha Rumpun Daya,

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja,

Abdi Hadi, SE Ketua

Ir. Erna Noviati, MSi NIP. 19581110 198503 2 002

21


c) Contoh Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama Jabatan Lembaga

: Abdi Hadi, SE : Ketua : Rumpun Daya

Dengan ini menyatakan bahwa rekening nomor atas nama alamat benarbenar aktif sesuai dengan rekomendasi bank sebagaimana terlampir, dan tidak akan menuntut pencairan dana kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna Tahun 2015 dari Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja apabila terjadi retur (pengembalian) akibat tidak aktifnya rekening bank. Demikian Surat Kesanggupan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, ......, ................... 2015 Ketua,

Abdi Hadi, SE

22


d) Contoh Pakta Integritas Lembaga Penerima Bantuan

PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama Jabatan Lembaga

: : :

Abdi Hadi, SE Ketua Rumpun Daya

Dengan ini menyatakan : 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang terkait/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna Tahun 2015; 3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna Tahun 2015, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya. Jakarta, ......., .................... 2015 Ketua,

Abdi Hadi, SE

23


6. Pengadaan Barang Bantuan Usaha Setelah menandatangani perjanjian kerja, lembaga penerima bantuan melakukan kegiatan pengadaan barang bantuan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga penerima bantuan wajib menyiapkan suatu sistem pengadaan barang yang tertib, sesuai mekanisme dalam Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa, antara lain : 1. Lembar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2. Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang dari lembaga kepada perusahaan penyedia barang (pihak ketiga); 3. Pakta integritas pihak perusahaan penyedia barang; 4. Surat pemesanan barang dari lembaga kepada pihak penyedia; 5. Formulir penilaian kualifikasi untuk badan usaha 6. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan tidak sedang menjalani sangsi pidana. 7. Dokumen perusahaan penyedia barang, seperti  Akta Notaris  SIUP/TDP  NPWP perusahaan  KTP pemilik perusahaan 8. Berita Acara Serah Terima barang pengadaan antara pihak lembaga TKS Purna dengan penyedia barang.

24


a) Contoh HPS KELOMPOK MASYARAKAT BERDIKARI

Jl. Diponegoro No 5, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Email : [email protected]

PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS ) NO : ....../....../......../2015 Dalam rangka pengadaan bantuan sarana usaha pada kegiatan penguatan usaha Kelompok Masyarakat Berdikari, sesuai dengan perjanjian kerja No........./........./......../2015, tanggal ....... .......... 2015, dengan ini ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) untuk kegiatan dimaksud sebagaimana berikut : 1

CV. KLMN

Alat tenun

2

2500

5000

Mesin Pemintal

2

4000

8000

dst............

Jumlah..........

Harga termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di Bantul Pada tanggal ......... .......... 2015 KELOMPOK MASYARAKAT BERDIKARI,

M. ANDI Ketua

25


b) CONTOH SPK

KELOMPOK MASYARAKAT BERDIKARI

Jl. Diponegoro No 5, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Email : [email protected]

SURAT PERINTAH KERJA

USAHA JAYA MANDIRI Jaringan Kerja Untuk Usaha dan Kemandirian Masyarakat NOMOR SPK : ..../..../..../2015

Halaman 1 dari 3 PAKET PEKERJAAN : NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN : BANTUAN SARANA PENGUATAN ...../....../......./....../2015 USAHA LEMBAGA TKS PURNA TA 2015 SUMBER DANA : DIREKTORAT PPKK Ditjen Binapenta Tahun 2015 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : ....... HARI KALENDER NILAI PEKERJAAN 1 CV. KLMN 2500 5000 Alat tenun 2 Alat pemintal

2

4000

dst............

8000

Jumlah..........

Keterangan : harga sudah termasuk pajak TERBILANG : #......................................................................Rupiah INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak apat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (sau per seribu ) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi Standar Ketentuan Umum SPK terlampir. Untuk dan atas nama USAHA JAYA MANDIRI KAB BANTUL

Untuk dan atas nama CV. KLMN bermaterai ADITYA M Direktur

M.ANDI Ketua

26


c) Contoh Pakta Integritas Perusahaan Penyedia Barang

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: M. ADITYA

No Identitas

: 22.2005.333333.12345

Jabatan

: Direktur

Bertindak untuk dan atas nama CV. KLMN Dalam rangka pengadaan bantuan sarana untuk kegiatan penguatan usaha lembaga TKS Purna tahun anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa : 1.

Tidak akan melakukan prakter Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;

2.

Akan meloprkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;

3.

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

4.

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana. Bantul, ...... ............ 2015 CV. KLMN

ADITYA. M KETUA

27


d) Contoh Surat Pemesanan barang

KELOMPOK MASYARAKAT BERDIKARI

Jl. Diponegoro no 5, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Email : [email protected] SURAT PESANAN ( SP) Nomor : ..../......./......../2015 Paket Pekerjaan : Dalam rangka pengadaan bantuan sarana usaha untuk kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna tahun anggaran 2015, Bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat Jabatan

: M. Andi : Jl Sukonandi, Kliwon, Bantul, D.I. Yogyakarta : Ketua Kelompok Binaan TKS Purna USAHA JAYA MANDIRI Kab Bantul

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama kelompok JAYA MANDIRI disebut sebagai Pemesan. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : ......./SPK/....../2015, tanggal ....... ......... 2015, bersama ini memerintahkan : Nama Toko Alamat

: CV. KLMN : Jl Batubara

Dalam hal ini diwakili oleh : ADITYA. M Selanjutnya untuk dan atas nama CV. KLMN disebut sebagai pihak penyedia. Untuk mengirimkan barang-barang pesanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Rincian Barang No Nama Barang 1 2 3 4 5

Jumlah

Mesin diesel Peralatan perkebunan Pipa Air Galon besar Pupuk

2 3 4 5 5

28

Harga 4000 2000 2000 1000 2.000 Jumlah

Jumlah 8000 6000 8.000 5.000 10.000 37.000


2. Tanggal barang diterima : ......, ............. 2015 3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persayaratan dan ketentuan Kontrak (SPK) 4. Waktu Penyelesaian : Selama 14 (empat belas) hari kalender (........ s.d ........... Juni 2015) 5. Denda : Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh Penyedia, maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak. Bantul, ......, ........... 2015. KELOMPOK JAYA MANDIRI

M.ANDI Ketua Menerima dan menyetujui : Untuk dan atas nama CV. KLMN,

ADITYA. M Direktur

29


e) Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan (BAST) KELOMPOK BINA SEJAHTERA Jl. Diponegoro no 5, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Email : [email protected] BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG PENGUATAN USAHA KELOMPOK BINA SEJAHTERA Nomor : BA.

/BS/V/2015

Pada hari ini .........., tanggal ................., bulan ........, tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Kelompok Bina Sejahtera, masing-masing sebagai berikut: I.

1. 2.

Widagdo,SH.MM Rivaldo Rizal, SH

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II.

Nama Jabatan Alamat

: : :

Gambiro Seto, S.E.,M.M.,M.AP. Direktur PT. Udayana Citra Jl. Raya Pasar Minggu, No. 12 A, RT.001 RW.07 Bantul, D.I. Yogyakarta

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultansi berupa perlatan pertanian, sesuai dengan Surat Perjanjian No.SPK......./BAST/V/2015, tanggal ....., ......... 2015. Hasil pekerjaan dimaksud sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan ini. PIHAK PERTAMA telah meneliti secara seksama hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menerima/menyetujui bahwa hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik, lengkap, sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PT. Udayana Citra

PIHAK PERTAMA PANITIA PENERIMA :

Gambiro Seto,SE.MM.M.AP Direktur 30

1. Rivaldo Rizal, SH

………….….

2. Riza Budi, S.Psi

…………....


Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan No

Nama Barang

Merk

Jumlah

Ket

1

Mesin diesel

dddd

10 bh

Lengkap

2

Peralatan perkebunan

xxxxx

20 bh

Lengkap

3

Pipa Air

yyyyy

30 btg

Lengkap

4

Galon besar

zzzzzz

30 bh

Lengkap

5

Pupuk

vvvvvv

10 bks

Lengkap

PIHAK KEDUA PT. Udayana Citra

PIHAK PERTAMA PANITIA PENERIMA :

Gambiro Seto,SE.MM.M.AP Direktur

31

1. Widagdo T,SH.MM

…………....

2. Rivaldo Rizal, SH

………….….

3. Riza Budi, S.Psi

…………....


f) Contoh Berita Acara Pembayaran KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. (021) 5253966, Fax. (021) 5274930, Jakarta Selatan 12950 BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : BAP.......... /PPKK/........./2015 Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No......../....../BAP/2015 , tanggal ......, .........2015 yang dikeluarkan oleh Kelompok Bina Sejahtera, tentang pengadaan Pengadaan Barang Bantuan Sarana Usaha Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna. Pada hari ini ........... tanggal .............. bulan .............. tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat PKKPTKSI T.A 2015 : Nama NIP Alamat

: : :

Sopyan, SE, MAP 19760712 200604 1002 Jl. Jend Gatot Subroto KV. 51 Jakarta Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.

Pelaksana Pekerjaan/Penyedia Barang/jasa Nama Jabatan Alamat

: : :

Abdi Hadi Ketua Kelompok Bina Sejahtera Jl. Sunu No. KX-5 Makassar Sulawesi Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Sehubungan dengan telah diterimanya bantuan sarana usaha Kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna dari PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor ...../......./BS/2015, tanggal ........, .............. 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya pada tangggal tersebut diatas. PIHAK KEDUA CV. Widjaya Bakti Persada,

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Dit.PPKK,

Abdi Hadi Direktur

Sopyan, SE, MAP NIP 19760712 200604 1002 32


7. Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pedoman Kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna bahwa Pelaksana kegiatan dari Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui hasil kegiatan lembaga penerima bantuan. Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka diperlukan alat pendukung, salah satunya berupa kuesioner yang disusun sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. KUESIONER 1. KELEMBAGAAN - LEMBAGA PELAKSANA Indikator yang digunakan adalah sejauhmana eksistensi lembaga/kelompok penerima bantuan penguatan usaha.

No

Indikator

1

Apakah legalitas lengkap (Akte Notaris, Rekening Lembaga, NPWP) masih tetap dan konsisten?

2

Apakah keberadaan kantor sekretariat masih ada?

3

Apakah personil lembaga mengalami kemajuan dan memadai (dalam hal jumlah dan kemampuan/keahlian dalam menangani kegiatan)?

4

Apakah ada dokumentasi/pelaporan kegiatan yang sudah dilakukan (jumlah dan mutu)?

5

Pengalaman lembaga dalam menangani kegiatan sejenis dari institusi lain?

Ket

KUESIONER 2. Kelompok Pemanfaat Kegiatan Indikator yang digunakan sejauhmana kondisi atau keberadaan kelompok sasaran/peserta kegiatan, dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan.

33


No

Indikator

1

Apakah anggota kelompok masih jelas jumlah dan keberadaannya?

2

Apakah kegiatan usaha kelompok berkembang?

3

Apakah anggota kelompok tidak menganggur lagi?

4

Bagaimana dampak/manfaat kegiatan kepada anggota kelompok?

Ket

KUESIONER 3. Kelompok Pemanfaat Kegiatan Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui manfaat kegiatan, iklim berkelanjutan/kesinambungan kegiatan, hubungan antara TKS pendamping dengan anggota lembaga, serta perkembangan kegiatan penciptaan kesempatan kerja bagi penganggur. No

Indikator

1

Apakah dalam 2-3 tahun mendatang kelompok sasaran masih menjalankan usaha yang dibina?

2

Apakah ada penambahan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan yang dibina atau dirintis?

3

Apakah pemasaran hasil kegiatan dapat berjalan baik?

4

Adakah kegiatan riil yang mengindikasikan adanya hubungan antara TKS Purna dengan anggota kelompok (misalnya, pemasaran hasil, pemberian pinjaman modal, akses sumber ekonomi?

5

Apakah kegiatan bantuan program memberikan indikasi dampak peningkatan pendapatan kelompok sasaran?

34

Ket


INDIKATOR 4: DINAS YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN SELAKU LEMBAGA FASILITASI, PEMBINA Indikator ini untuk mengetahui apakah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat menjalankan perannya sebagai pembina lembaga TKS Purna. Hasil evaluasi akan dijadikan sebagai rujukan bagi Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk memperkuat peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. No

Indikator

1

Apakah Dinas Tenaga Kerja setempat mengetahui adanya kegiatan penguatan usaha yang dikelola Lembaga TKS Purna?

2

Siapa saja yang ditugaskan membina lembaga TKS Purna?

3

Apakah Pembina Dinas Tenaga Kerja pernah memberikan bimbingan atau pembinaan kepada lembaga? Jenis pembinaan apa saja yang diberikan oleh pembina?

4

Adakah Pembina Dinas Tenaga Kerja pernah melakukan peninjauan lapangan?

5

Apakah Pembina Dinas Tenaga Kerja pernah melakukan evaluasi kegiatan lembaga TKS Purna?

35

Ket


8. Pelaporan Pada akhir kegiatan, setiap lembaga penerima bantuan penguatan usaha wajib memberikan laporan hasil kegiatan kepada Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Laporan-laporan tersebut selanjutnya dihimpun menjadi laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Usaha Lembaga TKS Purna. Format laporan kegiatan, sebagai berikut : BAB I Pendahuluan A. B. C. D. E.

Latar belakang Dasar hukum kegiatan Maksud dan tujuan kegiatan Waktu pelaksanaan Susunan pengurus dan anggota kelompok

BAB II Pelaksanaan Kegiatan Bab ini memaparkan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, meliputi : A. Tahap persiapan, meliputi penyiapan lembaga, pengajuan proposal bantuan, perjanjian kerjasama, dsb. B. Tahap pelaksanaan, meliputi proses pengadaan barang bantuan sarana usaha, daftar barang pengadaan, mekanisme penggeloaan/penggunaan barang bantuan usaha, dsb BAB III Permasalahan dan Usulan Solusi Bab ini memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta solusi pemecahan masalah. BAB IV Rencana Tindak Lanjut Bagian ini memaparkan rencana tindak lanjut pengembangan usaha lembaga TKS Purna setelah mendapatkan bantuan sarana usaha. BAB V Rekomendasi Bab ini berisi usulan untuk pengembangan kegiatan atau hal-hal lain yang dianggap penting untuk disampaikan kepada Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk pengembangan kegiatan pada tahun berikutnya.

36


BAB VI Realisasi Anggaran Bab ini memaparkan realisasi anggaran secara umum dari pagu anggaran yang tersedia serta prosentase penyerapannya. Lampiran-lampiran Lampiran berisi data-data, antara lain : A. Dokumentasi berupa foto barang-barang bantuan dan kegiatan kelompok usaha dsb. B. Dokumen perjanjian kerja, surat perintah mulai kerja, surat pernyataan kesanggupan, pakta integritas. C. Dokumen pengadaan barang, seperti : 1.

Lembar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

2.

Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang dari lembaga kepada perusahaan penyedia barang (pihak ketiga);

3.

Pakta integritas pihak perusahaan penyedia barang;

4.

Surat pemesanan barang dari lembaga kepada pihak penyedia;

5.

Formulir pemesanan barang dari lembaga kepada penyedia barang;

6.

Penilaian kualifikasi untuk badan usaha

7.

Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan tidak sedang menjalani sangsi pidana.

8.

Dokumen perusahaan penyedia barang, seperti  Akta Notaris  SIUP/TDP  NPWP perusahaan  KTP pemilik perusahaan

9.

Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan.

10. Berita Acara Pembayaran D. Rekap data kelompok dampingan.

37

PETUNJUK TEKNIS Penguatan Usaha Lembaga TKS PURNA

Recommend Documents