Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - i

Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - i

KATA PENGANTAR Strategi

Pengembangan

Penghidupan

secara

Berkelanjutan

mengarahkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan agar dapat lebih menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat miskin secara layak dan berkesinambungan. Pengembangan penghidupan bagi masyarakat miskin dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan pemenuhan kelima aset penghidupan secara berkelanjutan; yakni: (a) manusia, (b) keuangan, (c) sarana dan prasarana, (d) alam, dan (e) sosialpolitik, tiga diantaranya, yaitu: sosial, manusia dan keuangan menjadi arah tindak (intervention) pengembangan program ini. Salah satu upaya melaksanakan atau mengoperasionalisasikan strategi

Pendampingan

Kelompok

Rumah

Tangga

Miskin

dalam

Pengembangan Usaha difokuskan pada tindakan perlakuan (treatment) atas tiga aset, yakni: sosial, manusia dan keuangan, dari lima aset penghidupan yang dikenal dalam konsep/pendekatan pengehidupan berkelanjutan atau sustainable livelihood approach. Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Pengembangan Usaha merupakan program uji coba kelanjutan hasil fasilitasi

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Keluarga

berbasis

Pemberdayaan Masyarakat T.A 2015 terhadap kelompok rumah tangga miskin. Uji coba dilanjutkan pada lokasi terbatas 3 lokasi dengan mengambil 1 lokasi yang telah mendapat treatment penuh dan 2 lokasi yang mendapat treatment bantuan pembiayaan infrastruktur ekonomi. Pemilihan

lokasi

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan

faktor

pembiayaan, peran pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan T.A 2015. Berkaitan

denganpelaksanaan

kegiatanfasilitasi

program

ini,

disinilah relevansi diterbitkan Petunjuk Teknis Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha. PetunjukTeknisini memuat tentangcakupan ruang lingkup, tujuan dan mekanisme dan tata cara

pelaksanaan

program

Pendampingan

Kelompok

RTM

dalam

Pengembangan Usaha. Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - ii

DiharapkanPetunjukTeknisini menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Pemerintah

Daerah

(Pemda)

dan

Desa

dalammelaksanakan

program Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha, sehinggalebih berdayaguna dan berhasil dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasisasaran.

Jakarta,

Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

AHMAD ERANI YUSTIKA

Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

i 1 1

1.2 Dasar Hukum

3

1.3 Tujuan dan Strategi Pelaksanaan

5

1.4 Ruang Lingkup

6

1,5 keluaran

6

1.6 Prinsip – Prinsip Pengelolaan

7

1.7 Sumber Pendanaan

8

BAB II. LOKASI DAN SASARANPROGRAM PENDAMPINGAN KELOMPOK RUMAH TANGGA MISKIN DALAM PENGEMBANGAN USAHA 10 2.1 Pemilihan Kecamatan Sasaran 10 2.2 Lokasi Pilot Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha

10

2.3 Penerima Manfaat

10

BAB III. JENIS KEGIATAN BAB IV. KELEMBAGAAN 4.1 Struktur Organisasi

12 13 13

4.2 Peran dan Fungsi Pelaku BAB V. MEKANISME PELAKSANAAN 4.1 Mekanisme Fasilitasi

14 17 17

4.2 Mekanisme Sosialisasi

23

4.3 Mekanisme Penyusunan Rencana Usaha/kerja

26

4.4 Mekanisme Verifikasi Kelayakan Rencana Usaha dan Kerja \

27

4.5 Mekanisme Penyaluran Bantuan Program

28

BAB VI. PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA 6.1 Mekanisme Penyaluran Dana 6.2 Komponen Dana Pendampingan Kelompok RTM

31 31 32

Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - i

6.3 Dukungan Aparat Pemerintahan

33

6.4 Pemberian Dana, Dana Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat

33

BAB VII. PELAKSANAAN PROGRAM DAN MEKANISME PEMBAYARAN DANA 35 7.1 Pelaksana Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha 7.2 Mekanisme Pembayaran Dana APBN

35 36

7.3 Proses Pencairan Dana Belanja Barang Lainya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat BAB VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IX. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X. PELAPORAN BAB XI. PENGHARGAAN DAN SANKSI 11.1 Penghargaan 11.2

Sanksi

BAB XII.PERPAJAKAN BAB XIII.PENUTUP

38 45 46 47 50 50 50 51 52

Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - ii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Dalam RPJMN 2015-2019 upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama 5 tahun tersebut mengacu kepada tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1.

Mewujudkan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi;

2.

Memperluas

dan

meningkatkan

pelayanan

dasar

bagi

masyarakat miskin dan rentan; 3.

Mengembangkan

penghidupan

masyarakat

secara

lebih

berkelanjutan. Strategi

ketiga

peningkatan

merupakan

kesejahteraan

berkelanjutan,

baik

dari

upaya

pemerintah

masyarakat aspek

dalam

kurang

ekonomi

mewujudkan

mampu

maupun

secara

non-ekonomi.

Sedangkan kedua strategi lainnya menjadi penopang dalam melengkapi perwujudan kondisi penghidupan masyarakat kurang mampu yang terus meningkat dan berkelanjutan. Strategi pengembangan penghidupan secara berkelanjutan mengarahkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan agar dapat lebih menjamin peningkatan

taraf

hidup

masyarakat

miskin

secara

layak

dan

berkesinambungan. Potensi penghidupan masyarakat miskin dikenali dan dikembangkan melalui berbagai peningkatan kapasitas dan upaya-upaya pengembangan lainnya dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Pengembangan

penghidupan

masyarakat

miskin

dilakukan

melalui

pendekatan yang lebih komprehensif dengan pemenuhan kelima aset penghidupan secara berkelanjutan. Dari kelima aset penghidupan: (a) manusia, (b) keuangan, (c) sarana dan prasarana, (d) alam, dan (e) sosial-politik, tiga di antaranya, yaitu: sosial, manusia dan keuangan menjadi arah tindak (intervention) pengembangan program ini. Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 1

Pendekatan penghidupan berkelanjutan yang dikembangkan diarahkan pada fasilitasi masyarakat miskin mulai dari penyadaran potensi diri dan lingkungannya, peningkatan kapasitas, hingga mereka benar-benar memiliki penghidupan yang layak secara berkelanjutan. Salah satu upaya melaksanakan atau mengoperasionalisasikan strategi Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha yang difokuskan pada tindakan perlakuan (treatment) atas tiga aset, yakni: sosial, manusia dan keuangan, dari lima aset penghidupan yang dikenal dalam konsep/pendekatan pengehidupan berkelanjutan atau sustainable livelihood approach. Hal ini tidak berarti bahwa dua aset lain yaitu fisik dan sumberdaya alam masyarakat miskin dan rentan tidak diperhatikan atau tidak menjadi fokus program, karena pada dasarnya aset fisik dan sumberdaya alam dapat dikonversikan (setidaknya diperhitungkan/dinilai dalam pemetaan) menjadi aset keuangan/financial rumahtangga dan anggota rumahtangga miskin/rentan. Saat ini terdapat dua jenis lokasi yang telah di treatment pada tahun 2015 pada 183 lokasi kecamatan, 26 kecamatan mendapat fasilitasi model fulltreatment dengan anggaran sebesar 3 milyar rupiah setiap lokasinya dan 157 kecamatan mendapat fasilitasi bantuan pembiayaan infrastruktur

ekonomi

terlebih

direncanakan

dilanjutkan

pada

dahulu

pada

tahun

pertama

tahun

2016.

Dikarenakan

dan

kondisi

kebijakan dan keuangan negara maka treatment lanjutan tersebut baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha merupakan program uji coba kelanjutan hasil fasilitasi T.A 2015 terhadap kelompok rumah tangga miskin. Uji coba dilanjutkan pada lokasi terbatas 3 lokasi dengan mengambil 1 lokasi yang telah mendapat treatment penuh dan 2 lokasi yang mendapat treatment bantuan pembiayaan infrastruktur ekonomi. Pemilihan lokasi ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan, peran pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan T.A 2015.

Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 2

1.2

Dasar Hukum 1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 4)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004

Nomor

104,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4421) ; 5)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6)

Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 3

Pendapatandan

Belanja

Negara

Tahun

Anggaran

2015,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 10) Peraturan

Pemerintah

Nomor

43

Tahun

2014

tentang

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11) Peraturan

Pemerintah

Nomor

22

Tahun

2015

tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa

yang

Bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan

danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor

168,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5558); 12) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 13) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 15) Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 16) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 460); 17) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor

PedomanPerencanaan,

11

Tahun

Pelaksanaan,

2015 Pengendalian

tentang dan


Pelaporan Program dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1077); 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 20) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Desa

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41);

1.3

Tujuan dan Strategi Pelaksanaan

Tujuan Program Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam peningkatan kesejahteraannya secara berkelanjutan dalam pengembangan usahanya. Strategi yang dikembangkan dalam program ini adalah: 1)

Meningkatkan untuk

kemampuan/ketrampilan

mengisi

kesempatan

kerja

masyarakat yang

miskin

tersedia

dan

mengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia; 2)

Meningkatkan kelembagaan kelompok melalui peningkatan kemampuan manajemen;

3)

Memperkuat

aspek

sosial

ekonomi

di

dalam

masyarakat

khususnya ketahanan mereka dalam mengatasi berbagai situasi guncangan dan kerentanan; 4)

Memperkuat

forum

musyawarah

untuk

pengembangan

kelompok RTM Usaha; Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 5

5)

Menyediakan bantuan usaha untuk pengembangan usaha kelompok RTM dalam meningkatkan produktifitas, kualitas, dan variasi baik disektor produksi maupun jasa.

1.4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Program Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha meliputi: a. Identifikasi Peningkatan

kelompok/pemanfaat Kesejahteraan

atas

Keluarga

bantuan

berbasis

Program

Pemberdayaan

Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015 yang masih melakukan usaha. b. Validasi usaha yang dilakukan kelompok/pemanfaat yang potensial berkembang c.Penyusunan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan pemerintah d. Penyediaan dana bantuan pemerintah sebesar Rp.350.000.000,- per kecamatan yang digunakan untuk pembelian alat atau sarana sebagai bantuan peningkatan usaha baik produk maupun jasa, dan juga dapat digunakan untuk pembelian bibit, bahan baku serta bahan pendukung atas sarana prasarana yang didanai T.A 2015 untuk meningkatkan produktivitas,kualitas dan variasi produk yang dihasilkan. e.Serah

terima

dan

pertanggungjawaban

bantuan

dari

Pejabat

Pembuat Komitmen kepada kelompok/pemanfaat dalam hal ini adalah BUM Desa Bersama/UPK/UPKS

1,5 keluaran 1) Terpetakannya penerima manfaat berdasarkan BDT PPLS tahun 20111 yang dibandingkan kondisi sebelum intervensi program tahun 2017. 2) Terpetakannya usaha dan hasil kegiatan tahun Anggaran 2015 di 3 lokasi program.


3) Terpetakannya regulasi daerah yang berpihak maupun menghambat pertumbuhan ekonomi Rumah Tangga Miskin. 4) Tersalurkannya dana bantuan Pemerintah di 3 lokasi dengan tepat sasaran. 5) Terdokumentasikannya sejumlah kegiatan kelompok di 3 lokasi sebagai best practices pelaksanaan program. 1.6

Prinsip – Prinsip Pengelolaan 1.

Bertumpu pada potensi ekonomi kewilayahan Dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha dipilih sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang merupakan salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi wilayah.

2.

Fokus terhadap masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) Seluruh

fasilitasi

dan

pendanaan

kegiatan

Program

Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha difokuskan

dalam

upaya

pengembangan

ekonomi

dan

pemberdayaan Rumah Tangga Miskin. 3.

Pengembangan lima aset penghidupan Pendekatan yang digunakan dalam Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha adalahpendekatan penghidupan berkelanjutan melalui pengembangan lima aset penghidupan yang terdiri dari: 1) Manusia, 2) Keuangan, 3) Sarana prasarana, 4) Alam dan 5) Sosial Politik.


4.

Partisipasi Pelaksanan kegiatan program melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, CSR, perguruan tinggi, LSM dan stakeholder terkait dalam upaya mencapai tujuan program.

5.

Pelibatan Pemda secara aktif Dukungan

aktif

penghidupan

Pemda

(livelihood

dalam

support

keberkanjutan

system)

melalui

sistem berbagai

kebijakan dan perlindungan yang berpihak kepada ekonomi masyarakat miskin. 6.

Memberikan pilihan usaha dan keterampilan Mengembangkan penghidupan masyarakat miskin atau rentan untuk mendorong kewirausahaan masyarakat sesuai dengan minat, kemampuan serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

7.

Transparansi dan akuntabilitas Seluruh

pengelolaan

kegiatan

dan

keuangan

Program

Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha dilakukan

secara

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 8.

Pelestarian Pengelolaan kegiatan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip program perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

1.7

Sumber Pendanaan

Pelaksanaan

Program

Pendampingan

Kelompok

RTM

dalam

Pengembangan Usaha didukung anggaran yang bersumber dari: 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)


Sumber utama dana Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha adalah dari APBN dituangkan dalam DIPA Pusat

Direktorat

Kementerian

Jenderal

Desa,

Pembangunan

Pembangunan

Kawasan

Daerah

Perdesaan,

Tertinggal

dan

Transmigrasi (selanjutnya disebut Ditjen PKP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan total alokasi sebesar Rp.1.050.000.000,- sebagai bantuan kepada 3 kecamatan dalam bentuk bantuan pemerintah dengan alokasi dana Rp.350.000.000,- setiap kecamatan. 2.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Dana Pembinaan Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dituangkan dalam DPA SKPD Kabupaten/Kota terkait dibawah Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, diperuntukkan sebagai

dukungan

pembinaan

dan

supervisi

oleh

pemerintah

kabupaten melalui sektor/dinas terkait. 3.

Swadaya Masyarakat

4.

Partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat


BAB II. LOKASI DAN SASARANPROGRAM PENDAMPINGAN KELOMPOK RUMAH TANGGA MISKIN DALAM PENGEMBANGAN USAHA

2.1

Pemilihan Kecamatan Sasaran

Kecamatan sasaran ditetapkan berdasarkan hasil review dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2016 dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan kegiatan PKKPM Tahun Anggaran 2015 dan tingkat kecukupan alokasi pendanaan. Penetapan lokasi Program Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha dilakukan dengan merujuk kepada 183 kecamatan lokasi PKKPM TA. 2015. Hasil review dan evaliasi digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan 3 kecamatan yang digunakan treatment ujicoba lanjutan. 2.2

Lokasi Pilot Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha

Lokasi ujicoba program dilaksanakan di tigakecamatan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan: 1.

Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

2.

Kecamatan Belik, Kabapaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah

3.

Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

2.3

Penerima Manfaat

Penerima

manfaat

bantuan

Pendampingan

Kelompok

RTM

dalam

Pengembangan Usaha adalah masyarakat yang telah tergabung dalam Kelompok Penghidupan Berkelanjutan dan telah menerima treatment fasilitasi Program PKKPM T.A 2015. Kelompok tersebut telah ditetapkan melalui hasil identifikasi oleh Pemerintah Desa bersamadengan BUM Desa Bersama/UPK. Setiap kelompok usaha dapat mengusulkan maksimal 2 kegiatan dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp.100.000.000,-- perkegiatan. Jumlah proposal kegiatan yang akan didanai ditetapkan dalam pertemuan/rapat Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 10

antar desa dengan mempertimbangkan besaran alokasi dan tingkat kebutuhan masing-masing kelompok.


BAB III. JENIS KEGIATAN

Tujuan Program Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam peningkatan kesejahteraannya secara berkelanjutan dalam pengembangan usahanya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan kegiatan Pemberian Dana Bantuan kepada Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha. Dana bantuan dapat digunakan untuk pengadaan alat atau sarana peningkatan usaha, baik produk barang maupun jasa. Dana bantuan juga dapat digunakan untuk pembelian bibit, bahan baku serta bahan pendukung atas sarana prasarana yang didanai Program PKKPM T.A 2015,

untukmeningkatkan

produktivitas,

pengembangan

produk,

peningkatan kualitas produk usaha/kerja kelompok/anggota kelompok penerima manfaat.


BAB IV. KELEMBAGAAN 4.1

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha adalah seperti tergambar dalam bagan berikut: Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi

Satker (APBN)

Kemenko PMK Kementrian BAPPENAS

Pusat

Provinsi TKPKD Provinsi

TKPKD Kabupaten/Kota

Kecamatan, BKADUPK*

Pemerintah Desa

Kab./Kota

Kecamatan

Desa

Masyarakat penerima manfaat

* beberapa lokasi dapat menyesuaikan dengan kondisi organisasi kemasyarakatan yang ada


4.2

Peran dan Fungsi Pelaku

Tata peran pelaku dalam pelaksanaan Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha secara umum mengikuti mekanisme PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN KELOMPOK RUMAH TANGGA MISKIN DALAM PENGEMBANGAN USAHA dan menyesuaikan implementasi UU Desa (UU 6/2014) dengan penguatan peran pelaku di tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagai berikut: 1.

Pemerintah Kabupaten 1)

Mendukung

pelaksanaan

Pendampingan

Kelompok

Rumah

Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha melalui penetapan kebijakan/regulasi/ketetapan yang memfasilitasi penguatan dan pengembangan

penghidupan

masyarakat

miskin

yang

berkelanjutan di tingkat lokal. Dukungan tersebut antara lain seperti pembuatan komitmen bersama atau MoU dengan pihak swasta/BUMN/D tentang kuota khusus pekerja dari keluarga miskin penerima program, memfasilitasi pihak lain (pengusaha, perguruan tinggi, NGO) untuk terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan

program,

penyediaan

pelayanan

dasar

dan

sebagainya. 2)

Meninjau

ulang

kebijakan/regulasi/ketetapan

yang

menghambat pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu, contohnya penertiban PKL tanpa adanya kebijakan relokasi. 3)

Mensinergikan program-program Pemerintah Daerah untuk mendukung Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam

Pengembangan

Usaha

dan

secara

khusus

untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga kurang mampu. 4)

Mengidentifikasi sektor/komoditas

potensi

kewilayahan

potensi

yang

kewirausahaan,

mencakup potensi

ketenagakerjaan, dan kebutuhan infrastruktur ekonomi yang relevan bagi pengembangan usaha dan kerja.


5)

Melaksanakan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha. 6) 2.

Menyelenggarakan peningkatan kapasitas para pelaku.

Pemerintah Kecamatan 1)

Mendorong dan membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu;

2)

Mendorong kerjasama antar desa bagi pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu;

3) 3.

Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program;

BKAD –BUMDesa Bersama/UPK/UPKS 1)

Melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK.

2)

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi yang terkait dengan Bantuan Pemerintah melalui Program Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha.

3)

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

4)

Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip program dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian bersama dengan pelaku lainnya

5)

Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan ketentuan program dan menyimpan dokumen tersebut untuk kebutuhan pemeriksaan.

6)

Membuat

perencanaan

keuangan

(anggaran)

dan

pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK sesuai dengan surat perjanjian yang sudah ditandatangani 7)

Membuat proposal dan RAB untuk pengajuan pencairan dana


8)

Melakukan

pembelanjaan

sehubungan

dengan

daftar

pembelanjaan alat/barang 9)

Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.

10) Mendorong

transparansi

dalam

pengelolaan

keuangan,

perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan 11) Melakukan

fasilitasi

(bersama

pelaku

lain)

penyelesaian

permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. 4.

Pemerintah Desa 1)

Membantu menjangkau rumah tangga kurang mampu untuk terlibat di dalam program;

2)

Menyelenggarakan

pertemuan/rapat

tingkat

desa

untuk

mengambil keputusan terkait pelaksanaan tahapan-tahapan program yang relevan; 3)

Membuat

kebijakan

yang

mendukung

pelaksanaan

Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha; 4)

Melakukan identifikasi ulang terhadap kelompok dan usaha kelompok/penerima manfaat;

5)

Memastikan pemanfaatan dana bantuan dapat terserap sesuai dengan sasaran dan tujuan program;

6)

Melibatkan

rumah

tangga

kurang

mampu

dalam

proses/tahapan penyusunan kebijakan di desa; 7)

Menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program;

8)

Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan/rapat di tingkat desa;

9)

Membantu

penyelenggaraan

berbagai

pelatihan

di

tingkat

masyarakat


BAB V. MEKANISME PELAKSANAAN 4.1 Mekanisme Fasilitasi 1)

Kegiatan Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memampukan penerima program, yaitu anggota KPB dan KU

agar

bisa

memiliki

kapabilitas,

aset

(lima

aset

yang

didefinisikan dibagian awal Petunjuk Teknis ini) dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Kapabilitas,

aset

dan

aktivitas

penghidupan

itu

dianggap

berkelanjutan bila bisa bertahan menghadapi serta bisa pulih dari setiap guncangan maupun tekanan, baik guncangan dan tekanan di dalam rumah tangga maupun di luarnya (guncangan ekonomi, politik, sosial, alam, dan lain sebagainya). 2)

Kegiatan fasilitasi bagi pemerintah daerah dan pihak lain yang relevan

didefinisikan

sebagai

serangkaian

kegiatan

untuk

mendorong para pihak tersebut, dengan cara dan kewenangannya masing-masing, agar responsif dan mendukung penghidupan masyarakat miskin secara berkelanjutan. 3)

Terkait dengan alur program, kegiatan fasilitasi mencakup seluruh tahapan

program,

mulai

dari

sosialisasi

dan

perencanaan,

pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelestarian hasil kegiatannya. 4)

Detil mekanisme dan kegiatan fasilitasi akan dijelaskan dalam matrik/tabel sesuai dengan lokasi dan fungsinya. Namun kegiatan fasilitasi tersebut tidak terbatas pada yang sudah dicantumkan dalam tabel tentang detil kegiatan fasilitasi.

5)

BUMDesa Bersama/UPK/UPKS memfasilitasi seluruh kegiatan dan output yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan kegiatan berupa dokumen menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dan beberapa menjadi lampiran dalam laporan pertanggungjawaban.


ALUR PENDAMPINGAN KELOMPOK RTM

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA BERSAMA/UPK

PELAKSANAAN & SERAH TERIMA PADA KELOMPOK / PELAKSANAAN & PEMBELANJAAN OLEH BUM DESA BERSAMA/UPK OLEH UPK

PENCAIRAN TAHAP 2

PENGAJUAN PENCAIRAN TAHAP 2 (30%)

PELAPORAN PENYERAPAN DANA TAHAP I

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KELOMPOK

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN USAHA KELOMPOK Kelompok PENETAPAN USULAN KEGIATAN

PENGAJUAN PENCAIRAN TAHAP 1 (70%)

PENCAIRAN DANA TAHAP 1

PELAKSANAAN & PEMBELANJAAN OLEH BUM DESA BERSAMA/UPK


MEKANISME PENDAMPINGAN KELOMPOK RTM DALAM PENGEMBANGAN USAHA

Tahapan

Kegiatan

Uraian

1. Pertemuan/Rapa t Antar Desa Sosialisasi: memfasilitasi pertemuan aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat

• Menjelaskan gambaran umum program • Menjelaskan mekanisme pelaksanaan program • Menjelaskan pihakpihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam program • Menjelaskan manfaatmanfaat program bagi masyarakat • Menjelaskan mekanisme penetapan KPMD, verifikasi proposal, dan mekanisme pencairan dana • Memfasilitasi kesepakatan terkait RAB tahap perencanaan • Menjelaskan gambaran umum program • Menjelaskan mekanisme pelaksanaan program • Menjelaskan pihakpihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam program • Menjelaskan manfaatmanfaat program bagi masyarakat

Sosialisasi

Sosialisasi Desa

2. Pertemuan/Rapa t desa sosialisasi: memfasilitasi pertemuan perangkat desa (RT/RW/ Dusun, dll) tokoh masyarakat, rumah tangga miskin (sasaran program)

3. Identifikasi kelompok PKKPM

• Identifikasi kelompok PKKPM T.A. 2015 yang masih aktif dalam kegiatan usaha • Membuat daftar kelompok yang aktif dalam kegiatan usaha

4. Menetapkan

• Menyampaikan daftar

Perencanaan

Pelaku dan Lokasi

Keluaran (Output)

Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama /UPK/BKAD Lokasi: Desa/Antar Desa Peserta: Camat, BKAD, BUMDesa/UPK, BUMDesa Bersama/UPK, kepala desa, tokoh masyarakat/pengusa ha lokal, perwakilan desa (minimal enam orang) Instrumen: Petunjuk Teknis dan informasi program

• Semua materi sosialisasi tersampaikan • RAB tahap perencanaan

Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK Lokasi: Desa Peserta: BUMDesa Bersama/UPK, BUMDesa Bersama/UPK, Kepala Desa, tokoh masyarakat/pengusa ha lokal, kelompok masyarakat Instrumen: Petunjuk Teknis dan informasi program - Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK, Kades - Lokasi: desa/ antar desa

• Semua materi sosialisasi tersampaikan • Dihadiri oleh minimal 50% RTM yang sesuai dengan kriteria program

- Pelaksana

• Daftar nama

Daftar nama kelompok PKKPM T.A. 2015 yang masih aktif melakukan kegiatan usaha


kelompok hasil identifikasi

5. Fasilitasi kelompok

6. Verifikasi

Pelaksanaan

7. Penyusunan proposal & RAB (Bantuan Pemerintah) 8. Pengajuan proposal dan RAB (1)

Pelaksanaan

9. Verifikasi dokumen Pencairan Dana Tahap 1 (70%)

10.Pelaksanaan &Pembelanjaaan

11.Pengajuan proposal dan RAB 2 (30%)

kelompok kepada Dinas PMD Kabupaten

• Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan usaha kelompok/anggota • Berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk membantu identifikasi kebutuhan peningkatan usaha/produksi • Melakukan verifikasi terhadap daftar usulan kelompok • Menyusun RAB kelompok • Membuat daftar pembelanjaan • Menyusun rencana kegiatan • Menyusun proposal dan RAB • Mengidentifikasi & memastikan kelengkapan dokumen pengajuan • Memastikan kelengkapan dokumen pengajuan • Surat pengantar • Persiapan pengadaan barang & jasa (jika diperlukan) • Validasi dan memastikan dokumen telah sesuai dengan yang dipersyaratkan

• Melakukan survei harga • Melaksanakan kegiatan • Melakukan pembelanjaan • Mengidentifikasi & memastikan kelengkapan dokumen pengajuan • Memastikan kelengkapan dokumen pengajuan • Surat pengantar

kegiatan: PMD kabupaten - Lokasi: kabupaten - Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK&dap at dibantu KPMD - Lokasi: Desa/ Antar Desa

kelompok yang ditetapkan oleh BUMDesa Bersama/UPK Daftar kebutuhan kelompok

- Pelaksana kegiatan: Tin Verifikasi, BUMDesa Bersama/UPK - Lokasi: Kecamatan

RAB Kelompok, Daftar pembelanjaan.

- Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama /UPK - Lokasi: Desa/Kecamatan - Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK, PMD Kabupaten - Lokasi: kabupaten

Proposal dan RAB

- Dokumen Pencairan - Surat Pengantar dari PMD kabupaten

- Pelaksana kegiatan: Satker PPPE, Direktorat PKPLokasi: Pusat

- Penerbitan SP2D

- Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK,

• Daftar pembelanjaan

- Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK, Dinas PMD Kabupaten - Lokasi: kabupaten

- Dokumen Pencairan - Surat Rekomendasi Dinas PMD Kabupaten


Pertanggungja waban

12.Verifikasi dokumen Pencairan Dana Tahap 2

• Persiapan pengadaan barang & jasa (jika diperlukan) • Laporan kemajuan prestasi pekarjaan lebih dari 50% • Validasi dan memastikan dokumen telah sesuai dengan yang dipersyaratkan

13.Pelaksanaan &Pembelanjaaan oleh BUMDesa Bersama/UPK

• Melaksanakan kegiatan • Melakukan pembelanjaan

14.Serah Terima pada Kelompok Pemanfaat

• Menyiapkan dokumen serah terima • Melakukan serah terima kegiatan • Melakukan serah terima barang/peralatan • Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban • Memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban • Mengadakan Musyawarah Pertanggungjawaban • Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban ke Satker Pusat

15.Laporan Pertanggungjawa ban BUMDesa Bersama/UPK (LPJ)

- Pelaksana kegiatan: - Satker PPPE, Direktorat PKPLokasi: Pusat Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK, Lokasi: Kecamatan/Kabupa ten

- Penerbitan SP2D

- Daftar pembelanjaan

- Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK - Lokasi: Desa

- Dokumen Serah Terima

- Pelaksana kegiatan: BUMDesa Bersama/UPK

- Dokumen Pertanggungjaw aban (Serah Terima)


ALUR PERENCANAANPENDAMPINGAN USAHA RUMAH TANGGA MISKIN SOSIALISASI

Identifikasi Kelompok Daftar kelompok (aktif)

Penetapan Kelompok Daftar pemanfaat/ kelompok

Validasi Usaha Kelompok Daftar kebutuhan pemanfaat kelompo

Identifikasi Kebutuhan Kelompok Pengajuan Pencairan Tahap 1 (70%)

Rekomendasi

Verifikasi Usaha Kelompok Musyawarah Desa/Antar Desa Berita Acara Daftar penerima manfaat

Proposal& RAB

Menyusun proposal & RAB


Bagan Pengajuan Pencairan Tahap I & II

LPJ BUMDESA BERSAMA/UPK

Fasilitasi Kelompok Dok. LPJ

Daftar kebutuhan kelompok

Serah Terima pada Kelompok Dok. Serah Terima

Pembelanjaan BUM Desa Daftar Pembelanjaan Bersama/UPK

Pengajuan Proposal & RAB (2)

Verifikasi BUM Desa Bersama /UPK RAB Kelompok, Daftar pembelanjaan

Penyusunan Proposan & RAB (1) Proposal & RAB (1) KPPN

Pembelanjaan BUMDESA BERSAMA/UPK

Penerbitan SP2D

Pengajuan Proposal & RAB (1) Dok. Pencairan Pengantar PMD

Verifikasi Pengajuan Pencairan Tahap I Dok. Pencairan

4.2 Mekanisme Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dalam Pengembangan Usaha yang dimaksud di sini secara khusus merujuk pada serangkaian kegiatan pertemuan untuk menyampaikan informasi terkait program Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha. Kegiatan yang diatur ini adalah standar minimal sosialisasi. Selain mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini, para pelaku program didorong untuk melakukan kegiatan sosialisasi selain dalam bentuk pertemuan, juga membagikan/menyebarkan paket Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 23

informasi program, menyisipkan informasi program dalam berbagai kegiatan, memberikan informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dan lain sebagainya. 1.

Sosialisasi program dilakukan secara bertingkat, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. a.

Sosialisasi

program

Kementerian

di

Desa,

tingkat

PDT

dan

pusat

dilaksanakan

transmigrasi,

oleh

Direktorat

Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada seluruh stake holder di pusat serta Dinas/PMD Provinsi. b.

Sosialisasi program di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Dinas/PMD Kabupaten

c.

Sosialisasi program di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh SKPD

kecamatan

bekerja

sama

dengan

BKAD/BUMDesa

Bersama/UPK 2.

Sosialisasi program di tingkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BUMDesa Bersama/UPK. Output sosialisasi: a.

Tingkat

pusat:

kementerian/lembaga,

pemahaman pemerintah

dan

dukungan

daerah

terhadap

pelaksanaan program b.

Tingkat provinsi. (a) Pemahaman dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengelolaan program, (b) Rencana kerja dan tindak lanjut

c.

Tingkat kabupaten: (a) Pemahaman dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengelolaan program, (b) Daftar desa lokasi, (c) Rencana kerja dan tindak lanjut

d.

Tingkat kecamatan: (a) Pemahaman (b) RAB tahap perencanaan

e.

Tingkat desa: (a) Pemahaman, (b) Partisipasi dan dukungan masyarakat.

3.

Peserta sosialisasi: a.

Tingkat

pusat:

kementrian/lembaga,

pemerintah

provinsi,

pemerintah kabupaten b.

Tingkat Kabupaten: SKPD kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BKAD, dan BUMDesa Bersama/UPK. Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 24

c.

Tingkat desa: perangkat desa, tokoh masyarakat, masyarakat miskin.

4.

Materi sosialisasi di berbagai tingkatan mencakup aspek-aspek: a.

Gambaran umum program.

b.

Mekanisme pelaksanaan program.

c.

Petunjuk

Pelaksanaan

dan

mekanisme

pencairan

serta

penyaluran d.

Penjelasan pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab.

e.

Manfaat yang diterima masyarakat.

Tabel 5.2 Penjelasan Mekanisme Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi nasional

Sosialisasi Provinsi

Penanggungjawab

Materi

Kemendes PDTT 1. Gambaranumum program 2. Mekanisme pelaksanaan program 3. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab 4. Manfaatyang diterima Kemendes PDTT 1. masyarakat Gambaranumum program 2. Mekanisme pelaksanaan program 3. Pihak-pihak yang terlibatan bertanggungjawab 4. Manfaat yang diterima masyarakat

Peserta

Output

Kementerian/Lembaga ,PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta/BUMN

Pemahamandan dukungan Kementrian/Lembaga, PemerintahDaerah, Universitas, Swasta/BUMNdan NGOterhadap pengelolaanprogram

SKPDProvinsi, Pemerintah Kabupaten, Universitas,NGO, Swasta/BUMD.

1. Pemahamandan dukungan pemerintahdaerah terhadap pengelolaan program 2. Daftar lokasi desa sasaran, 3. Rencana kerja dan tindak lanjut 1. Tersampaikannya informasi program 2. dukungan PemerintahDaerah terhadap pengelolaan program 3. Daftar lokasi sasaran, 4. Rencana kerja dan tindak lanjut

Sosialisasi Kabupaten

Dinas/BPMD Kabupaten

1. Gambaran umumprogram 2. Mekanisme pelaksanaan program 3. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab 4. Manfaat yang diterima masyarakat

SKPDKabupaten, Pemerintah Kecamatan,NGO, Swasta/BUMD, BUMDesa Bersama/UPK

Sosialisasi Tingkat Kecamatan

Pemerintah kecamatan, BUMDesa Bersama/UPK

1. Gambaranumum program 2. Mekanisme pelaksanaan program 3. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab 4. Manfaat yang diterima masyarakat

Pemerintah Desa, 1. Tersampaikannya BKAD,Tokoh informasi program Masyarakat,Swasta/B UMDes. Tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat


Sosialisasi Pemerintah Tingkat Desa Desa, BUMDesa Bersama /UPK

1. Gambaranumum Program 2. Mekanisme pelaksanaan program 3. Pihak-pihakyang terlibatdan bertanggungjawab 4. Manfaatbagi masyarakat

PerangkatDesa 1. Tersampaikannya (kepaladusun),Ketua informasi program RW danRT,Tokohmasyarak at,kelompok-kelompok masyarakat(Karang Taruna,kelompok Tani,PKKdll.)Rumah TanggaMiskin

4.3 Mekanisme Penyusunan Rencana Usaha/kerja Rencana

usaha/kerja

adalah

rancangan

penghidupan

yang

direncanakan dan akan dijalankan oleh masing-masing anggota rumah tangga KPB secara individual atau berkelompok. a.

Rencana usaha disusun dengan mempertimbangkan: i.

Peta potensi ekonomi daerah dan prioritas potensi ekonomi desa

ii.

Analisis penghidupan berkelanjutan (SLA) setiap anggota kelompok. Analisis SLA adalah upaya untuk memahami kerentanan

rumah

tangga

miskin

serta

potensi

penghidupan setiap anggota kelompok terkait dengan lima aset. iii.

Analisis SLA dilakukan secara berkelompok oleh setiap kelompok dengan BUMDesa Bersama/UPKyang sudah terlatih

iv.

Hasil analisis SLA harus menunjukkan potensi sekaligus kerentanan penghidupan setiap anggota/kelompok yang mengajukan proposal usaha.

v.

Kemampuan dan pengalaman dalam menjalankan usaha yang diusulkan

vi.

Usaha yang diusulkan diupayakan

dijalankan secara

berkelompok. b.

Kelompok tidak boleh mengusulkan usaha-usaha berikut: i.

Merusak lingkungan

ii.

Melanggar hukum

iii.

Penggunaan modal kerja diatas satu siklus usaha atau melebihi satu siklus pinjaman (18 bulan)


c.

Berdasarkan hasil analisis SLA dan berpedoman pada peta potensi ekonomi daerah yang sudah dielaborasi dalam potensi ekonomi desa, setiap anggota/kelompok menyusun proposal rencana usaha yang berisi: i.

Rencana

usaha

penghidupan

(rencana

produksi,

pengolahan, pemasaran, dll.)

d.

ii.

Target yang akan dicapai

iii.

Kebutuhan sarana usaha

iv.

Kebutuhan modal kerja

Usulan sarana pendukung usaha harus yang berkaitan secara langsungdengan usaha yang dusulkan dan dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu orang. Semakin banyak pemanfaatnya akan semakin tinggi tingkat prioritas untuk pengadaannya.

e.

Rencana usaha dituangkan ke dalam format proposal rencana usaha/kerja dengan bantuan BUMDesa Bersama/UPK.

4.4 Mekanisme Verifikasi Kelayakan Rencana Usaha dan Kerja \ Verifikasi kelayakan rencana usaha dan rencana kerja mengikuti mekanisme berikut: 1.

Kelayakan rencana usaha dan rencana kerja diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelayakan Usaha dan Kerja (Tim Verifikasi) tingkat kecamatan.

2.

Tim Verifikasi bersifat ad hoc, yang dapat berasal dari kalangan profesional (praktisi atau ahli) dan akademisi. Tim verifikasi berjumlah tiga sampai sepuluh orang.

3.

Pemilihan

anggota

Tim

Verifikasi

dilakukan

dalam

Pertemuan/Rapat antar desa yang dihadiri oleh delegasi desa. 4.

Setiap delegasi desa diminta mengusulkan 1-2 orang sebagai calon

anggota

Tim

Verifikasi.

Pemerintah

Daerah

dapat

menyediakan daftar calon yang potensial menjadi anggota tim verifikasi. Berdasarkan nama-nama yang diusulkan oleh delegasi desa

atau

daftar

yang

disediakan

Pemerintah

Daerah,


Pertemuan/Rapat

antar

desa

menentukan

anggota

Tim

Verifikasi. 5.

Setiap proposal harus dinilai oleh tim verifikasi yang sudah ditetapkan.

6.

Mekanisme penilaian proposal disusun untuk bisa merangking seluruh proposal dari yang tertinggi sampai yang terendah dengan mempertimbangkan: a. Kesesuaian usulan dengan usaha yang dijalankan b. Memberikan

dampak

langsung

pada

kenaikan

produktivitas/kualitas /variasi produk baik jasa maupun barang c. Kesesuaian dengan peta potensi ekonomi daerah d. Kesesuaian dengan kapasitas dan kapabilitas masyarakat miskin e. Jumlah orang miskin yang terlibat f. Aksesibilitas pasar yang jelas g. Skala ekonomi usaha h. Dukungan Infrastruktur i. Berkelanjutan. 7.

Tim Verifikasi menilai proposal usaha/kerja untuk menetapkan proposal yang sudah bisa didanai dan proposal yang harus diperbaiki.

8.

Tim Verifikasi menyampaikan hasil penilaian kepada kelompok. Kelompok menetapkan proposal yang mereka setujui untuk didanai

dan

kemudian

mengajukannya

kepada

BUMDesa

Bersama/UPK. 9.

Jumlah proposal yang akan didanai mempertimbangkan besaran alokasi dan tingkat kebutuhan masing-masing kelompok dan ditetapkan

dalam

Pertemuan/Rapat

antar

desa

penetapan

usulan. 4.5 Mekanisme Penyaluran Bantuan Program 1.

Mekanisme

pencairan

bantuan

pemerintah

untuk

usaha/kerjadilakukan dengan membuat Rencana Anggaran Biaya Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 28

(RAB) sesuai kebutuhan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan tersebut harus dapat menunjukan kenaikan produksi atau peningkatan

mutu

produk.

Perhitungannya

dengan

memperhatikan rata-rata produksi atau penjualan 6 atau 12 bulan sebelumnya. Hasil rata-rata perhitungan digunakan sebagai estimasi perhitungan target capaian. 2.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan sarana pendukung usaha Pengadaan/pembelanjaanalat/barang masyarakat

pengelola

dana.

dilakukan

Dalam

perolehan

oleh

unit

barang/jasa

tersebut disyaratkan menggunakanpembanding harga sehingga menjamin efisien dan akuntabilitas di dalam pengadaannya. Apabila

terdapat

penyediaannya

kegiatan-kegiatan

membutuhkan

jasa

berteknologi di

luar

tinggi

yang

kemampuan

masyarakat, maka unit masyarakat pengelola dana, perlu: a.

Membahas kembali urgensi penyediaan kegiatan tersebut bersama masyarakat, termasuk pengelolaannya dalam jangka panjang (biaya, kemampuan, dan sebagainya).

b.

Dapat menggantikan kegiatan tersebut dengan kegiatan serupa atau prioritas kegiatan lainnya apabila melalui pertimbangan

yang

sangat

komprehensif,

kemampuan

masyarakat untuk pemeliharaannya tidak memadai; c.

Meminta pertimbangan teknis dan tertulis kepada SKPD terkait, terutama jika penyediaan kegiatan tersebut sangat strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu;

d.

Dimungkinkan menyerahkan pelelangan penyediaan kegiatan tersebut kepada lembaga pemerintah yang berwenang dalam pelelangan barang/jasa dengan serah terima secara tertulis.

3.

Jadwal pelaksanaan kegiatan disusun oleh masing-masing unit pengelola dana, dengan berpegangan pada prinsip: a.

Efisien dalam pengelolaan dana;

b.

Mendukung percepatan pengurangan kemiskinan.


4.

Apabila

diperkirakan

terjadi

keterlambatan

kegiatan

di

masyarakat dan atau permasalahan lainnya di tingkat kabupaten, agar segera dilaporkan kepada TKPKD Provinsi. TKPKD Provinsi berperan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut sesuai lingkup kewenangannya.


BAB VI. PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA 6.1 Mekanisme Penyaluran Dana Sumber pendanaan berasal dari DIPA APBN tahun anggaran berjalan. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana mengikuti mekanisme yang diatur

dalam

petunjuk

teknis

pencairan

dan

penggunaan

dana

Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Pengembangan Usaha, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Gambar 6.1


6.2 Komponen Dana Pendampingan Kelompok RTM Komponen

dana

Program

Pendampingan

Kelompok

RTM

dalam

pengembangan Usaha dalam DIPA Pusat Ditjen PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meliputi: Administrasi Kegiatan Penyelenggaraan administrasi kegiatan bertujuan untuk memberikan dukungan operasional perkantoran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha bagi Satuan

Kerja

Program

Pendampingan

Kelompok

RTM

dalam

pengembangan Usaha Ditjen PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi.

Penyelenggaraan

administrasi

kegiatan sebagai berikut: 1.

Operasional rutin Satker meliputi: a.

Biaya konsumsi rapat;

b.

Biaya pengiriman/ekspedisi;

c.

Belanja bahan perkantoran antara lain bahan ATK, penyusunan laporan, penggandaan/fotocopy.

2.

3.

d.

Sewa ruang kantor dan furnitur (full furnish)

e.

Listrik, air, telepon, fax dan internet.

Honor operasional Satker, meliputi: a.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

b.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

c.

Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM;

d.

Bendahara Pengeluaran;

e.

Pengelola kegiatan Sistem Akuntasi Instansi (SAI);

f.

Panita Pengadaan Barang/Jasa;

g.

Staf Satker.

Belanja sewa peralatan kerja komputer/laptop dan printer untuk personil tenaga ahli, tenaga teknis dan administrasi di sekretariat pembinaan pada satuan kerja.

4.

Belanja sewa kendaraan operasional kantor sekretariat Spesifikasi komputer dan printer. Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 32

5.

Belanja perjalanan dinas: a.

Rapat-rapat kerja, koordinasi, workshop, pelatihan;

b.

Monitoring dan evaluasi serta pembelajaran program;

c.

Penanganan masalah dan audit.

6.3 Dukungan Aparat Pemerintahan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai lembaga penyelenggara negara yang memiliki perangkat yang lengkap dan sebagai pihak utama dalam pengelolaan program/kegiatan Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha berkewajiban dan aktif memberikan peran lebih besar dalam pembinaan dan pengendalian program. Pada pelaksanaan

Program

Pendampingan

Kelompok

RTM

dalam

pengembangan Usaha, Pemerintah Daerah mempersiapkan dukungan pembinaan, monitoring dan pembelajaran program melalui penyediaan aparat/tenaga fungsional/struktural dan pembiayaan melalui dana dan kegiatan pembinaan dan administrasi proyek (PAP). Tujuan

pemberian

dukungan

oleh

Pemerintah

Daerah

tersebut

dimaksudkan agar: 1.

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembelajaran atas/dari kegiatan program di masing-masing provinsi dan kabupaten lokasi;

2.

Tersedianya tenaga fungsional untuk aparat pemerintah daerah jika dilakukan replikasi atau perluasan program;

3.

Tersedianya aparat pemerintah daerah yang memiliki kemampuan penguasaan atas desain dan implementasi model program.

6.4 Pemberian Dana, Dana Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk Dana Dana Belanja Barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah dana APBN yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan kepada kelompok rumah tangga miskin dan atau anggota rumah tangga miskin (RTM/A-RTM) melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama/Unit Pengelola Kegiatan dan pengelola administrasi yang dibentuk oleh masyarakat


melalui musyawarah antar desa, yang bertujuan mendorong dan meningkatkan

keswadayaan

masyarakat

untuk

pengembangan

kewirausahaan berupa bantuan dana untuk belanja alat/barang yang terkait dengan pengembangan potensi RTM/A-RTM. Pada lokasi Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha di 3 kecamatan, alokasi total bantuan senilai Rp 350.000.000 dipergunakan dengan ketentuan: 

Dana Bantuan Lainnya yang untuk diserahkan kepada masyarakat dalam Kegiatan Program Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan

Usaha

mendanai/membiayai

adalah

dana

yang

kegiatan-kegiatan

diperuntukkan

yang

diusulkan

masyarakat (sesuai usulan atau proposal masyarakat), dengan ketentuan sebesar Rp.350.000.000,-untuk setiap kecamatan. 

Dana

Bantuan

Rp.350.000.000,-

,

dapat

digunakan

untuk

pembelian alat atau sarana sebagai bantuan untuk peningkatan usaha baik produk maupun jasa. Dana bantuan juga dapat digunakan

untuk

pembelian

bibit,

bahan

baku

dan

bahan

pendukung atas sarana prasarana yang didanai T.A 2015 untuk meningkatkan

produktivitas

barang/jasa

yang

dihasilkan,

meningkatkan kualitas barang/jasa dan menambah varian/variasi produk dari produk yang dihasilkan.


BAB VII. PELAKSANAAN PROGRAM DAN MEKANISME PEMBAYARAN DANA 7.1 Pelaksana Program Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha Satuan

Kerja

(satker)

pelaksana

atau

pengelola

Program/Kegiatan

Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha adalah Direktorat Jenderal PKP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam DIPA untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, terdiri dari: 1

Pengguna Anggaran (PA) PA adalah menteri atau pimpinan lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga bersangkutan. PA menetapkan Pedoman Umum Program dengan Karakteristik Bantuan Pemerintah.

2

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPA Satker yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. KPA mengesahkan Penetapan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang ditetapkan oleh PPK.

3

Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar PPSPM yaitu Pejabat Struktural di bidang keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi.

4

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang telah ditetapkan menangani hal tersebut. PPK

diberi

kewenangan

untuk

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran/penerbit Surat Permintaan


Pembayaran (SPP) untuk kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA yang menjadi tanggungjawabnya. 5

Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat/Staf pada Direktorat Jenderal PKP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang telah ditetapkan untuk menangani hal tersebut.

6

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Staf satuan kerja Direktorat Jenderal PKP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mempunyai kompetensi dalam menangani hal tersebut dan telah ditetapkan untuk itu.

7

Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Staf

Satker

Direktorat

Jenderal

PKP

Kementerian

Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai kompetensi dalam menangani hal tersebut dan telah ditetapkan untuk itu. 8

Staf Satuan Kerja Staf Satker Direktorat Jenderal PKP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mempunyai kompetensi dan ditugaskan untuk hal-hal

terkait

dengan

implementasi

program

dan

kegiatan

Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha. Kuasa Pengguna Anggaran/KPA (poin 1.) dan Bendahara Pengeluaran (poin 5) ditetapkan melaui Surat Keputusan (SK) Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Pejabat/staf Satker sebagaimana poin 2, 3, 4, dan 6 ditetapkan dengan SK KPA. Tugas

dan

kewenangan

Kuasa

Pengguna

Anggaran,

Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pengelola SAI, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, mengacu pada isi dan maksud Surat Keputusan (SK) Pejabat yang mengangkat dan menetapkan jabatan-jabatan dimaksud. 7.2 Mekanisme Pembayaran Dana APBN Mekanisme pembayaran dana untuk program dan kegiatan dalam Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha di Direktorat Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 36

Jenderal PKP, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Secara ringkas dijelaskan sebagai berikut: 1.

Mekanisme pelaksanaan anggaran Dana Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Program Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan

Atas

168/PMK.05/2015

Peraturan Tentang

Menteri

Mekanisme

Keuangan

Nomor

pelaksanaan

anggaran

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 2.

Sistem Pembayaran Dana untuk program dan kegiatan dalam Pendampingan Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha a.

Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);

b.

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;

c.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

3.

Prosedur Penerbitan SPP dan Penerbitan SPM a.

Pejabat

Pembuat

Permintaan

Komitmen

Pembayaran

(PPK)

(SPP),

yang

menerbitkan

Surat

berisi

permintaan

Perintah

Membayar

Surat

Permintaan

pembayaran tagihan kepada negara; b.

Pejabat (PPSPM)

Penguji/Penandatangan melakukan

pengujian

Surat atas

Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PPK, dan selanjutnya Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 37

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN); Dalam menerbitkan SPM, PPSPM harus meneliti dan menguji kebenaran SPP yang diajukan PPK, dan selanjutnya apabila semua persyaratan telah dipenuhi, dapat diterbitkan SPM; c.

KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d.

Tata

cara

penerbitan

SPP

dan

SPM

beserta

dokumen

pendukungnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.

Batas

waktu

pemanfaatan

dana

bantuan

pemerintah

(dana

Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha). Batas waktu pemanfaatan dana Pendampingan Kelompok RTM dalam

pengembangan

Usaha

agar

mengacu

pada

Peraturan

perundangan yang berlaku untuk pelaksanaan anggaran dengan batas masa akhir Desember 2017. 7.3 Proses Pencairan Dana Belanja Barang Lainya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat a.

Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Lokasi dan alokasi serta penerima bantuan berupa Dana Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat ditetapkan oleh PPK melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh KPA

b.

Penetapan Pengelola Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat Pelaksana penyaluran dan pengelolaan Dana Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat yang mewakili masyarakat penerima bantuan adalah Unit Pengelola Kegiatan (BUMDesa Bersama/UPK) pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Lembaga/unit ini adalah lembaga/unit yang dipilih secara partisipatif dan telah ada di lokasi Pendampingan


Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha, masih berfungsi aktif (mengelola kegiatan perguliran dana) di masyarakat dalam pelaksanaan program lainya. Bagi kecamatan yang tidak menerima

bantuan

BUMDesa

Program

sebelumnya

Bersama/UPK)

Bersama/UPK

Sementara

maka (BUMDesa

(tidak

dibentuk

memiliki BUMDesa

Bersama/UPKS)

yang

dipilih secara partisipatif dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus untuk kepentingan tersebut. Tatacara MAD mengikuti pola implementasi program sebelumnya. c.

Pembukaan Rekening Kolektif BUMDesa Bersama/UPK/UPKS 1)

Rekening kolektif BUMDesa Bersama/UPK/UPKS berupa rekening Giro atau Tabungan pada bank pemerintah setempat

atau

bank

lainnya

sesuai

kesepakatan

masyarakat. Rekening dibuka dengan spesimen tanda tangan: a) Ketua BUMDesa Bersama/UPK/UPKS; b) Salah

satu

wakil

masyarakat

yang

dipilih

oleh

Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Ketua BKAD; c) Tidak diperkenankan untuk menerbitkan fasiitas ATM maupun Banking online 2)

Untuk mempermudah perhitungan Belanja Barang lainya untuk

diserahkan

kepada

Masyarakat

Pendampingan

Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha pada akhir tahun anggaran, dilakukan pembukaan rekening bank yang baru yang digunakan khusus untuk menampung Dana Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat

Pendampingan

Kelompok

RTM

dalam

pengembangan Usaha T.A. 2017. 3)

Apabila terjadi pergantian personil pengurus BUMDesa Bersama/UPK/UPKS atau wakil masyarakat, maka perlu dilakukan penggantian spesimen tanda tangan.

d.

Pola Pencairan Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat


Pencairan Dana Belanja Barang Lainnya dilakukan dalam 2 (dua) tahap; 

Tahap I (70%) untuk pembiayaan belanja alat/barang



Tahap II (30) untuk pembiayaan belanja alat/barang

Pencairan dilakukan setelah seluruh persyaratan pengajuan rencana anggaran biaya/pengunaan dana diterima dan disetujui olah Satker Pusat. Pencairan Tahap I: Pencairan dana tahap I (70% dari total Bantuan Pemerintah) untuk dana belanja barang lainnya. BUM Desa Bersama /UPK/UPKS mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan BUM Desa Bersama/UPK/UPKS



Rencana pengeluaran dana untuk kegiatan dana belanja barang lainnya yang akan dicairkan



Kuitansi

bukti

penerimaan

dana

yang

telah

ditandatangani oleh penerima bantuan 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)



Fotokopi

Rekening

Kolektif

BUMDesa

Bersama/UPK/UPKS Rencana kegiatan dana belanja barang lainnya disusun oleh BUMDesa Bersama/UPK/UPKS bersama masyarakat. Hasil penyusunan rencana kegiatan dana belanja barang lainnya disepakati oleh masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya BKAD mengajukan hasil Berita Acara Rencana Kegiatan kepada Camat untuk mendapat pengesahan. Pencairan Tahap II: Pencairan dana tahap II (30% dari total Bantuan Pemerintah) untuk

dana

belanja

barang

lainnya.

BUMDesa


Bersama/UPK/UPKS mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

Laporaan

realisasi penggunaan dana tahap I

telah

mencapai 50% 

Rencana pengeluaran dana bantuan untuk kegiatan dana belanja barang lainnya yang akan dicairkan



Kuitansi

bukti

penerimaan

dana

yang

telah

ditandatangani oleh penerima bantuan 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)



Fotokopi

Rekening

Kolektif

BUMDesa

Bersama/UPK/UPKS Rencana kegiatan dana belanja barang lainnya disusun oleh BUMDesa

Bersama/UPK/UPKSbersama

masyarakat.

Hasil

penyusunan rencana kegiatan dana belanja barang lainnya disepakati oleh masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara. SelanjutnyaBKAD mengajukan hasil Berita Acara Rencana Kegiatan kepada Camat mendapatkan pengesahan. e.

PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima bantuan. Jika dalam pengujian dokumen terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka PPK menyampaikan informasi kepada penerima

bantuan

untuk

melengkapi

dan

memperbaiki

dokumen. f.

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang.

g.

Apabila semua persyaratan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka PPK menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai dengan besaran jumlah yang diajukan dalam Surat Permintaan Pencairan Dana dengan melampirkan: (i)

Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dan Penerima Bantuan; Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 41

(ii)

Rencana Penggunaan Dana untuk diserahkan kepada Masyarakat

Pendampingan

Pengembangan

Usaha

Kelompok

TA

2017

RTM

yang

dalam

dibuat

oleh

BUMDesa Bersama/UPK/UPKS selaku penerima bantuan; (iii) Kuitansi

Penerimaan

Dana

Bantuan

Pendampingan

Kelompok RTM dalam Pengembangan Usaha TA 2017 yang dibuat oleh BUMDesa Bersama/UPK/UPKS selaku Penerima Bantuan.; (iv) Fotokopi

Rekening

Kolektif

BUMDesa

Bersama/UPK/UPKS; (v)

Surat

Keputusan

PPK

tentang

penerima

bantuan

pemerintah; h.

Pejabat Penerbit SPM (PPSPM), menguji kebenaran SPP-LS dan dokumen pendukungnya yang diajukan PPK. Apabila dokumen telah benar dan lengkap maka PPSPM menerbitkan SPM-LS dan disampaikan kepada KPPN.

i.

KPPN menguji kebenaran SPM-LS dan dokumen pendukungnya yang diajukan oleh PPSPM. Apabila dokumen telah benar dan lengkap maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS). Dengan terbitnya SP2D-LS, Dana Dana

Belanja

Barang

lainya

untuk

diserahkan

kepada

Masyarakat ditransfer dari Bank Operasional KPPN langsung ke rekening kolektif BUMDesa Bersama/UPK/UPKS. j.

Tahapan Penyaluran Dana Dana Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat

Penyaluran

dana

Bersama/UPK/UPKS

dari

rekening

Pendampingan

kolektif

Kelompok

BUMDesa RTM

dalam

Pengembangan Usaha ke penerima bantuan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan. Adapun mekanisme penyaluran dana diatur sebagai berikut; a.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang ditandatangai BUMDesa Bersama/UPK/UPKS mewakili penerima bantuan dan Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 42

diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat. Bagi kegiatan yang bersifat antar desa, maka surat perjanjian harus diketahui oleh masing-masing Kepala Desa b.

Penyaluran dana dari BUMDesa Bersama/UPK/UPKSkepada dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD)

c.

Apabila pengajuan penyaluran lebih dari 1 tahapan, maka pengajuan tahap kedua dan selanjutnya harus melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dan bukti-bukti transaksi serta Rencana Penggunaan Dana (RPD)

d.

BUMDesa

Bersama/UPK/UPKS

wajib

membuat

Surat

Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) sebelum penyaluran akhir e.

Pekerjaan telah selesai 100%, BUMDesa Bersama/UPK/UPKS menyampaikan

serah

terima

hasil

pekerjaan

dalam

pertemuan/rapat desa kepada Pemerintahan Desa mewakili penerima bantuan. f.

Revisi Rencana Anggaran Biaya dapat dilakukan oleh BUMDesa Bersama/UPK/UPKS

jika

pada

pelaksanaan

kegiatan

mengalami perubahan harga maupun kondisi setempat selama tidak

mempengarui

penurunan

kualitas

usulan/kegiatan

dengan membuat B.A revisi dan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa. Jika setelah terlebih dahulu dilakukan telaah bersama masyarakat dan BUMDesa Bersama/UPK/UPKS dalam pelaksanaanya terjadi kondisi dimana usulan/kegiatan tersebut ternyata

tidak

mengalami

memungkinkan perubahan

dilaksanakan

total

maka

atau

harus

BUMDesa

Bersama/UPK/UPKSmengajukan revisi usulan berikut rencana anggaran biaya diketahui oleh Camat dan Kepala Desa disertai surat pengantar dari Pemerintah Daerah untuk melaporkan hal tersebut secara resmi kepada PPK/Satker Pusat.


g.

Pembayaran terhadap penyedia barang atau supplier dilakukan secara langsung oleh BUMDesa Bersama/UPK/UPKSmelalui transfer ke rekening supplier.

h.

Tata cara pembayaraan terhadap penyedia barang diatur secara detil dalam surat perjanjian.

i.

Apabila terdapat sisa dana yang berasal dari bunga bank, efisiensi dan penurunan harga yang terjadi di lapangan, maka sisa dana bantuan pemerintah dimaksud bisa dipergunakan untuk kegiatan pengembangan dengan menambah volume pekerjaan atau optimalisasi untuk kegiatan sejenis sesuai item pekerjaan yang terdapat di dalam RAB dengan ketentuan: a. Jika sisa anggaran tersebut tidak lebih dari 10% maka penggunannya dapat diputuskan melalui mekanisme rembuk warga. b. Jika sisa anggaran tersebut lebih dari 10% maka penggunaannya harus disetujui oleh Satker PPK.


BAB VIII.

Pemantauan kemajuan

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

dan dan

pengendalian permasalahan

dimaksudkan

untuk

pelaksanaan

mengetahui

program/kegiatan

Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha. Pemantauan meliputi: 1.

Keseluruhan

pelaksanaan

implementasi

program/kegiatan,

mekanisme pencairan dan penyaluran dana serta perkembangannya; 2.

Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Dana Dana Belanja Barang

lainya

untuk

diserahkan

kepada

Masyarakat

dengan

pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; 3.

Kesesuaian antara target pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan realisasi kegiatan di lapangan;

4.

Evaluasi

dilakukan

program/kegiatan

secara

dengan

berkala

untuk

memperhatikan

menilai

Standar

kualitas

Operasional

Prosedur (SOP), Petunjuk Teknis, dan Sistem Pelaporan lain yang ditetapkan. 5.

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Dana Dana Belanja Barang lainya untuk diserahkan kepada Masyarakat.


BAB IX. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kelompok RTM dalam pengembangan Usaha T.A.2017, Ditjen PKP Kemendes

PDT

dan

Transmigrasi

meminta

dukungan

Bupati/Walikota lokasi program melaui SKPD/Satuan Kerja terkait ( BPMD dan Dinas terkait) melakukan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan

Pendampingan

Usaha, dan melaporkan

Kelompok

RTM

dalam

pengembangan

kepada Ditjen Pembangunan Kawasan

Perdesaan - Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. 2.

Pengawasan dilakukan

pelaksanaan oleh

Ditjen

program

dan

Pembangunan

administrasi Kawasan

keuangan

Perdesaan

-

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yang berwenang secara fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


BAB X.PELAPORAN

1.

Penerima bantuan dalam hal ini BUMDesa Bersama/UPK/UPKS harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran, meliputi: a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa dana; b. Pernyataan bahwa perkejaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; c. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja

sama

sebagai

dokumen

tambahan

laporan

pertanggungjawaban bantuan; d. Laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dibuat sesuai format PMK No. 173/PMK.05/2016 2.

Laporan Akhir Tahun Kegiatan/ Akhir Tahun Anggaran berisi: 1)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;

2)

Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan Penerima Bantuan;

3)

Foto/Film barang yang dihasilkan/dibeli;

4)

Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;

5)

Surat Pernyataan bahwa bukti – bukti pengeluaran telah disimpan;

6)

Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan.


3.

Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Pusat atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sebagai berikut: a.

Laporan Aspek Manajerial:

Laporan Aspek Manajerial berisi: 1)

Perkembangan/progres tahapan kegiatan;

2)

Perkembangan/progres realisasi penyerapan dana;

3)

Pencapaian target keluaran;

4)

Kendala yang dihadapi; dan

5)

Saran tindaklanjut.

Periode pelaporan aspek manajerial meliputi: (1) Laporan Bulanan; (2) Laporan Semester; dan (3) Laporan Tahunan. b.

Laporan Aspek Akuntabilitas:

1)

Laporan Keuangan, terdiri atas: a)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b)

Neraca;

c)

Catatan Atas Laporan Keuangan

Periode pelaporan keuangan meliputi: (1) Laporan bulanan; (2) Laporan Triwulan; (3) Laporan Semester; dan (4) Laporan Tahunan. 2)

Laporan Barang Milik Negara, terdiri atas: a)

Laporan Persediaan;

b)

Laporan Aset Tetap;

Periode

pelaporan

Barang

Milik

Negara

meliputi:

(1)

Laporan Semester; dan (2) Laporan Tahunan. 3)

Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - 48

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur

Jenderal

51/PB/2008

tentang

Perbendaharaan Pedoman

nomor

Penyusunan

PERLaporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 4)

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point 1 tersebut diatas dalam Pelaporan, PPK

akan

melakukan

verifikasi

atas

laporan

pertanggungjawaban. 5)

PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifkasi sebagaimana dimaksud pada point 3 tersebut diatas dalam Pelaporan, telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.


BAB XI. PENGHARGAAN DAN SANKSI 11.1 Penghargaan Penghargaan adalahsuatu bentukapresiasi yang dapatdiberikan oleh pemerintah pusat dan daerah atau pihak lainnya atas prestasi, dedikasi dan

tanggungjawab

dalam

tugasnya

di

daerah,

khususnyadalam

pelaksanaanPendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha. Penghargaan bertujuan untuk menumbuhkan danmemotivasi para pelaku dan pihak lain agar dapat berkontribusinyata dan memberikan dedikasi terbaikdalam pembangunan daerah terutama pemberdayaan masyarakat. 11.2 Sanksi Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisidikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dantata cara yang telah ditetapkan dalamProgram Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan program.Sanksi dapat berupa : 1. Sanksi

masyarakat,

yaitu

sanksi

yang

ditetapkan

melalui

kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi

dituangkan secara

tertulis

dan dicantumkandalamberita

acara pertemuan. 2. Sanksi hukum, yaitu sanksi yangdiberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Sanksi programdapat diberikan apabilakecamatan atau desa yang bersangkutan tidakdapatmengelolaProgramPendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha denganbaik, seperti:

menyalahiprinsip-prinsip,menyalahgunakandana

atau

wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran sampai dengan penghentian program.


BAB XII. PERPAJAKAN Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU PPh,bahwaBantuan/ Subsidi yang berasal dari APBNmerupakan bukan objek PPhdan PPN.


BAB XIII.PENUTUP 1.

Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

Program

Pendampingan

Ekonomi

RTM

dalam

Pengembangan Usaha. 2.

Khusus untuk pelaksanaan Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha pada Tahun Anggaran 2017, yang masih merupakan Pilot Project, dimana Petunjuk Teknis ini belum dapat direalisasikan secara optimal; maka untuk pelaksanaan di lapangan dibantu dengan aturan tambahan yang diterbitkan oleh Satker Pusat.

3.

Apabila ditemui kesalahan redaksional dalam pelaksanaannya maka akan diadakan perbaikan lebih lanjut dalam bentuk erata/revisi dan atau berupa Surat Pemberitahuan secara resmi

4.

Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian berupa aturan tambahan yang diterbitkan oleh Satker Pusat.

Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta,

Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

AHMAD ERANI YUSTIKA


Petunjuk Teknis Pendampingan Ekonomi RTM dalam Pengembangan Usaha - i

Recommend Documents