PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT DESA UNTUK KEGIATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
I.
PENDAHULUAN Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya membawa perubahan paradigma pembangunan di desa. Azas Rekognisi dan Subsidiaritas sangat melekat pada kewenangan yang diberikan kepada Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa. Dengan diakui dan dihormatinya hak-hak Desa oleh Pemerintah, maka Desa harus sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembangunan Desa secara mandiri. Salah satu unsur yang akan terlibat dalam pengawalan implementasi Undang-Udang Desa adalah kehadiran Pendamping Desa. Didalam ketentuan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa disebutkan bahwa salah satu pendamping Desa adalah dari unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang selama ini sudah terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di Desa. Untuk lebih mendayagunakan dan mendorong kinerja KPMD maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016 memberikan perhatian kepada KPMD dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawal impelentasi Undang-Undang Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah yang tertuang didalam pasal 13 huruf f yaitu Bantuan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam rangka pendampingan proses pembangunan di desa.
II.
DASAR PELAKSANAAN 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah; 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.20.01.00.00.00.5.1 Tanggal 28 Desember 2015. III.
MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian; 2. Tujuan a. Meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pendampingan implementasi UndangUndang Desa; b. Meningkatkan keterlibatan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat; c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa
IV.
PELAKSANAAN 1. PERSIAPAN KPMD yang akan menerima dana bantuan operasional, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah KPMD yang tertuang didalam Surat Keputusan berjumlah 5 orang adalah KPMD eks PNPM Mandiri Perdesaan dan yang telah mengikuti pelatihan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu KPMD ditetapkan sebagai koordinator. 2. ALOKASI Dana bantuan operasional KPMD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran. 3. PENYALURAN Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah. Dana Bantuan Operaisonal KPMD setelah masuk ke rekening kas Desa untuk segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke kas umum Desa selanjutnya segera disalurkan kepada KPMD dan KPMD melaksanakan kegiatan paling lambat 15 (limabelas) hari setelah bantuan masuk rekening kas Desa. 4. PENCAIRAN a) Tingkat Desa KPMD membuat Rencana Pengunaan Dana (RPD) Biaya Operasional selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 5.000.000,- yang digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran ke Bendahara Desa; Pencairan dana Bantuan Operasional dapat dicairkan apabila Rencana Penggunaan Dana (RPD) telah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa dengan lampiran sbb: 1) Rencana Penggunaan Dana rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Koordinator KPMD dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
2) Kwitansi rangkap 6 lembar dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa, berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai; 3) Surat Pernyataan Kepala Desa untuk bertanggungjawab penggunaan dana Bantuan Operasional KPMD, berstempel basah dan bermaterai; 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan / menyerahkan dana Bantuan Opersional KPMD kepada KPMD berstempel basah; 5) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam); 6) Foto Copy Buku Rekening Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng rangkap 6 (enam); 7) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berstempel basah; Seluruh berkas disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi. b) Tingkat Kecamatan 1) Camat melakukan verifikasi berkas permohonan pencairan dana dari Kepala Desa; 2) Setelah berkas permohonan pencairan dana dinyatakan lengkap, Camat membuat : - Rekomendasi Permohonan Pencairan dana kepada Bapermades Kabupaten; - Rekapitulasi Nomor Rekening Desa. Seluruh berkas disampaikan kepada Bapermades Kabupten untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi. c) Tingkat Kabupaten 1) Rekomendasi permohonan pencairan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah, rangkap 6 (enam) berstempel basah; 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Desa. Seluruh berkas pencairan yang telah diverifikasi Kabupaten setempat dilampiri Surat Rekomendasi dari Bapermades, Rekapitulasi Nomor Rekening Desa, Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional untuk disampaikan kepada Bapermades Provinsi Jateng.
d) Tingkat Provinsi 1) Kepala Bapermades Provinsi Jateng melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan Rekomendasi Kepala Bapermades Kabupaten; 2) Kepala Bapermades Provinsi Jateng membuat Rekomendasi permohonan Pencairan Dana, setelah berkas permohonan dana dinyatakan lengkap dengan dilampiri : - Rekomendasi dari Kepala Bapermades Kabupaten an. Bupati, asli rangkap 9 (sembilan) berstempel basah; - Rekapitulasi Nomor Rekening Desa rangkap 5 (lima) berstempel basah; - Berkas permohonan pencairan dana dari desa yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kecamatan dan Kabupaten rangkap 6 (enam) berstempel basah; - Rekapitulasi Dana Bantuan Operasional KPMD rangkap 5 (lima) berstempel basah. 5. PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL Dana Bantuan Operasional digunakan untuk : a. Bantuan uang saku dan pengganti uang transpot dalam rangka kegiatan pendampingan pengelolaan pembangunan di Desa antara lain : 1) Mengikuti kegiatan musyawarah Dusun dalam rangka penggalian gagasan yang akan diusulkan ke Musyawarah Desa; 2) Mengikuti kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantuan pembangunan desa dan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dalam kapasitas sebagai pendamping; 3) Mengikuti rapat-rapat dalam rangka pembentukan Forum KPMD di Tingkat Kecamatan; 4) Mengikuti kegiatan musyawarah Desa lainnya sesuai dengan agenda Desa yang melibatkan unsur KPMD; 5) Konsultasi ke Kabupaten dalam rangka pengelolaan Pembangunan Desa. b. Penyusunan Laporan c. Standar uang saku dan transpot disesuaikan dengan indeks APBD Kabupaten masing-masing.
6. PELAKSANAAN KPMD melaksanakan kegiatan operasional Pendampingan Desa berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa), Kades dan Camat. 7. PERTANGGUNGJAWABAN a. KPMD wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti kegiatan musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan; b. KPMD wajib mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluran Dana bantuan operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana; c. Penyusunan Laporan Laporan dibuat informatif, singkat, data terbaru dan sederhana (tanpa cover). Setelah mengikuti kegiatan musyawarah / Rapat, KPMD wajib mebuat risalah / hasil keputusan rapat. Isi dari Laporan memuat antara Lain : Tempat dan Tanggal musyawarah / rapat; Pimpinan Rapat; Peserta rapat dan risalah / hasil keputusan rapat. Laporan ditandatangani oleh KPMD yang menghadiri Rapat/Musyawarah; d. Laporan dibuat rangkap 2; satu untuk KPMD dan satu untuk Kabupaten. 8. OUT PUT DAN INDIKATOR KEBERHASILAN a. Out Put (Keluaran) 1) Laporan risalah dan atau hasil keputusan rapat beserta lampirannya; 2) Daftar Usulan penggalian gagasan; 3) Laporan progres pencairan dana Desa; 4) Laporan progres APBDes. b. Indikator Keberhasilan 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa 2) Tingginya Penyerapan Dana Desa; 3) Terakomodirnya usulan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat;
4) Terakomodirnya usulan kelompok perempuan, masyakat miskin dan difabel dalam pembangunan desa.
9. LAIN-LAIN Pemerintah Desa dan masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong sesuai dengan kemampuan 10. PENUTUP Demikian Petujuk Teknis Penggunaan Dana Operasional KPMD yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.
