Komisi Penyiaran Indonesia
PETUNJUK TEKNIS GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilu atau Pemilihan digelar secara reguler dalam rangka membuka ruang bagi terjadinya sirkulasi/pergantian kekuasaan melalui partisipasi politik oleh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, Undang Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, Undang Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan, kampanye pemilihan menjadi sarana bagi pasangan calon untuk menjelaskan kepada rakyat sebagai pemilih tentang visi, misi, dan programnya selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, peranan kampanye pemilihan sangat strategis, karena menjadi sumber informasi dan akan memandu pemilih untuk memberikan dukungan dan menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara. Kampanye pemilihan diatur secara khusus dalam Undang Undang No.8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU No.7 Tahun 2015. Selain itu, karena kampanye pemilihan juga dilakukan melalui lembaga penyiaran, maka pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan beserta peraturan turunannya. Kampanye pemilihan diselenggarakan berdasarkan prinsip seimbang dan adil bagi setiap pasangan calon dalam memanfaatkan lembaga penyiaran sebagai sarana kampanye. Karena itu, diperlukan pelibatan stake-holder pemilihan untuk membangun sinergitas di dalam mengawal berbagai aturan yang terkait dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aturan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukumnya jika terjadi pelanggaran. Bawaslu berada di garda terdepan untuk menghimpun kekuatan, dan secara bersama-sama melakukan fungsi pengawasan dengan membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya. Dengan demikian, ada ruang koordinasi dan komunikasi di dalam melakukan pengawasan pemilihan secara terpadu. Harapannya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan jika pelanggaran itu terjadi, ada mekanisme penyelesaian dan penegakan hukumnya. Dalam mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai tugas mengatur penggunaan ruang publik (frekuensi gelombang radio) di lembaga penyiaran dan berwenang memberikan sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dengan KPI.
1
Itulah yang melatarbelakangi pentingnya melakukan kerjasama dan sinergitas, sehingga Bawaslu melibatkan lembaga negara yang mempunyai fungsi pengawasan. Selain melakukan kerjasama dengan lembaga negara terkait, secara khusus, Bawaslu membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 melalui Lembaga Penyiaran. Gugus tugas adalah wadah koordinasi dan kerja sama pengawasan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran antara Bawaslu, KPU, dan KPI sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masingmasing lembaga berdasarkan ketentuan Undang Undang yang berlaku. Gugus Tugas dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. B. Maksud dan Tujuan Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2015 melalui Lembaga Penyiaran – untuk Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/kota mempunyai maksud dan tujuan : 1. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. 2. Saling menukar data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. 3. Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. 4. Terbentuknya Sekretariat Bersama untuk memproses laporan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. 5. Mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. 6. Adanya himbauan dan peringatan tertulis untuk mencegah pelanggaran dan dan pemberian sanksi oleh pihak terkait terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. 7. Adanya pembahasan dan kesimpulan terhadap dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye – dan diteruskan kepada pihak terkait untuk proses penegakan hukumnya. 8. Memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai mekanisme yang ada terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Bawaslu Proviinsi dan/atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota. 9. Sebagai forum kerjasama dan sinergitas pada Gugus Tugas Tingkat Pusat, melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota. C. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25); 10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26); 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 12. Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. 13. Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 16/KB/BAWASLU/X/2015 dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: Nomor: … /KB/KPU/TAHUN 2015 dan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 13/K/KPI/HK.03.02/10/15 tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 melalui Lembaga Penyiaran.
II. TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN A. Gugus Tugas Tingkat Pusat 1. Menyusun Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 melalui Lembaga Penyiaran -- sebagai pedoman kerja bagi Gugus Tugas di setiap tingkatan. 2. Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas Tingkat Pusat. 3. Mengawasi dan memantau pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran – sesuai Pedoman, Petunjuk Teknis, dan SOP. 4. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau bukti rekaman (CD) isi siaran dari KPI Pusat dan/atau KPID terhadap adanya dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran. 5. Membahas dan mengambil kesimpulan terhadap laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran. 6. Menyelenggarakan konferensi pers bersama dengan masing-masing lembaga. 7. Melakukan komunikasi dengan Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan/atau Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dan meneruskan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. 8. Mengawasi pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana oleh pihak terkait terhadap rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota. 9. Melakukan sosialisasi. 10. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota. 11. Mempublikasikan hasil pengawasan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. 12. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir hasil pengawasan. B. Gugus Tugas Tingkat Provinsi 1. Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas Tingkat Provinsi. 2. Mengawasi dan memantau pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran – sesuai Pedoman, Petunjuk Teknis, dan SOP. 3. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau bukti rekaman (CD) isi siaran dari KPID terhadap adanya dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran. 4. Membahas dan mengambil kesimpulan terhadap laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran. 5. Menyelenggarakan konferensi pers bersama dengan masing-masing lembaga.
3
6. Meneruskan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran kepada Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti, dan memberikan laporan kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat. 7. Melakukan komunikasi dengan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dan meneruskan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran kepada Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, dan memberikan laporan kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat. 8. Sebagai unsur Gugus Tugas Tingkat Provinsi, KPU Provinsi dan KPID wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi. 9. Mengawasi pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana oleh pihak terkait terhadap rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Provinsi, dan memberikan laporan kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat. 10. Melakukan sosialisasi. 11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota. 12. Mempublikasikan hasil pengawasan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. 13. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir hasil pengawasan. 14. Menyampaikan laporan akhir kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara pemilihan. C. Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota 1. Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota. 2. Mengawasi dan memantau pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran – sesuai Pedoman, Petunjuk Teknis, dan SOP. 3. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau bukti rekaman (CD) isi siaran dari KPID terhadap adanya dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran. 4. Membahas dan mengambil kesimpulan terhadap laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran. 5. Menyelenggarakan konferensi pers bersama dengan masing-masing lembaga. 6. Meneruskan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran kepada Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, dan memberikan laporan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Pusat. 7. Sebagai unsur Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan KPID wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota. 8. Mengawasi pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana oleh pihak terkait terhadap rekomendasi yang diterbitkan Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan memberikan laporan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Pusat. 9. Melakukan sosialisasi. 10. Mempublikasikan hasil pengawasan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. 11. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir hasil pengawasan. 12. Menyampaikan laporan akhir kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara pemilihan.
4
III. KEDUDUKAN SEKRETARIAT DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN A. Gugus Tugas Tingkat Pusat 1. Kedudukan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Pusat berada di Kantor Bawaslu RI. 2. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Pusat, yaitu : a. Pembina : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. b. Ketua : 1. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 3. Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat c. Sekretaris : 1. Sekjen Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2. Sekjen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 3. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. d. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Biro H2PI Bawaslu RI. 2. Kepala Biro TP3 Bawaslu RI. 3. Kepala Biro Hukum KPU RI. 4. Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU RI. 5. Kabag Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi KPI Pusat. 6. Kabag Perencanaan, Hukum dan Humas KPI Pusat. e. Anggota/Tim Teknis : 1. Kabag Humas dan Antar Lembaga Bawaslu RI. 2. Kabag Sosialisasi Bawaslu RI. 3. Tenaga Ahli Bawaslu RI. 4. Kasubbag Hubungan Antar Lembaga. 5. Tim Asistensi Bawaslu RI. 6. Staf Humas Bawaslu RI. 7. Kabag Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu KPU RI. 8. Staf Subbag Pemberitaan dan Penerbitan Informasi Pemilu KPU RI 9. Staf Subbag Sosialisasi dan Kampanye KPU RI. 10. Tenaga Ahli Bidang Penyiaran dan Pemberitaan KPU RI. 11. Kasubbag Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan KPI Pusat. 12. Tenaga Ahli KPI Pusat. 13. Asisten Ahli KPI Pusat. B. Gugus Tugas Tingkat Provinsi 1. Kedudukan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berada di Kantor Bawaslu Provinsi. 2. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Provinsi, yaitu : a. Pembina : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi. 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. b. Ketua : 1. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Provinsi. 2. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 3. Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. c. Sekretaris : 1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi. 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 3. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
5
d. Wakil Sekretaris : 1. Kasubbag Hukum, Humas, Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi 2. Kasubbag Teknis Pengawasan Penyelenggara Pemilu (TP3) Bawaslu Provinsi 3. Kabag Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi 4. Kasubbag Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi KPID 5. Kasubbag Perencanaan, Hukum dan Humas KPID 6. Kasubbag Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan KPID e. Anggota/Tim Teknis : 1. Staf Subbag Hukum, Humas, Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi 2. Staf Subbag Teknis Pengawasan Penyelenggara Pemilu (TP3) Bawaslu Provinsi 3. Tim Asistensi Bawaslu Provinsi 4. Kasubbag Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu KPU Provinsi 5. Staf Subbag Pemberitaan dan Penerbitan Informasi Pemilu KPU Provinsi 6. Staf Subbag Sosialisasi dan Kampanye KPU Provinsi 7. Staf Subbag Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi KPID 8. Staf Subbag Perencanaan, Hukum dan Humas KPID 9. Staf Subbag Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan KPID C. Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota 1. Kedudukan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berada di Kantor Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota. 2. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu : a. Pembina : 1. Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. b. Ketua : 1. Pimpinan Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota 2. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 3. Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. c. Sekretaris : 1. Kepala Sekretariat Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 3. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. d. Anggota/Tim Teknis : 1. Staf Sekretariat Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota 2. Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 3. Staf Subbag Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi KPID 4. Staf Subbag Perencanaan, Hukum dan Humas KPID 5. Staf Subbag Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan KPID.
6
IV. KESEKRETARIATAN A. Staf Sekretariat 1. Staf Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Pusat terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang masingmasing berasal dan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal KPU RI, dan Sekretaris KPI Pusat. 2. Staf Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang masingmasing berasal dan ditunjuk oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, dan Kepala Sekretariat KPI Daerah. 3. Staf Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang masing-masing berasal dan ditunjuk oleh Kepala Sekretariat Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Kepala Sekretariat KPI Daerah. B. Sarana dan Prasarana Sekretariat Sekretariat Gugus Tugas Pusat, Sekretariat Gugus Tugas Provinsi, dan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten/Kota masing-masing mempunyai ruangan khusus dan dilengkapi dengan peralatan kerja sesuai standar kebutuhan minimal. C. Jadwal Kerja dan Rapat 1. Staf Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bekerja sesuai dengan hari dan jam kerja pegawai. 2. Anggota/Tim Teknis Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota, setiap hari kerja pada jam tertentu melakukan pertemuan rutin di kantor Sekretariat Gugus Tugas masing-masing untuk melaksanakan tugas sehari-hari. 3. Ketua dan/atau Pembina bersama Anggota/Tim Teknis Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota melakukan rapat pembahasan dan pengambilan kesimpulan di Sekretariat Gugus Tugas masing-masing, paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan/atau rekaman (CD) bukti isi siaran dugaan pelanggaran dari Anggota/Tim Teknis dari unsur KPI Pusat dan/atau KPID. 4. Ketua dan/atau Pembina bersama Anggota/Tim Teknis Gugus Tugas Tingkat Pusat, melakukan rapat mingguan secara rutin untuk melakukan evaluasi dan membuat rencana kerja setiap Hari Rabu. 5. Ketua dan/atau Pembina bersama Anggota/Tim Teknis Gugus Tugas Tingkat Provinsi, melakukan rapat mingguan secara rutin untuk melakukan evaluasi dan membuat rencana kerja setiap Hari Kamis. 6. Ketua dan/atau Pembina bersama Anggota/Tim Teknis Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota, melakukan rapat mingguan secara rutin untuk melakukan evaluasi dan membuat rencana kerja setiap Hari Jumat.
7
V. MEKANISME KERJA A. Penyampaian Laporan dan/atau Temuan Anggota/Tim Teknis dari unsur KPI Pusat dan/atau KPID menyerahkan laporan dan/atau rekaman (CD) bukti isi siaran dugaan pelanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran – kepada Staf Sekretariat Gugus Tugas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam, terhitung sejak diterimanya laporan dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut. B. Penerimaan Laporan dan/atau Temuan 1. Staf Sekretariat Gugus Tugas menerima laporan dan/atau rekaman (CD) bukti isi siaran (temuan) dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Anggota/Tim Teknis Gugus Tugas dari unsur KPI Pusat dan/atau KPID dengan memberikan bukti tanda terima. 2. Staf Sekretariat Gugus Tugas mencatat laporan/temuan dalam buku register. Pencatatan dalam buku register memuat : a. Nomor urut b. Hari dan tanggal penerimaan laporan/temuan c. Pelapor d. Terlapor e. Pasal dan/atau keterntuan yang dilanggar f. Uraian singkat kejadian atau peristiwa g. Keterangan 3. Staf Sekretariat Gugus Tugas menyampaikan copy hasil pencatatan laporan dan/atau rekaman (CD) bukti isi siaran kepada Ketua dan Anggota/Tim Teknis Gugus Tugas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam, terhitung sejak diterimanya laporan tersebut, dan segera menyiapkan rapat pembahasan. C. Pembahasan Laporan dan/atau Temuan 1. Pembahasan dalam Gugus Tugas dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas dari unsur Pengawas Pemilu. 2. Pimpinan membuka rapat pembahasan dan menyampaikan materi laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran. 3. Peserta rapat pembahasan memberikan pendapat dan saran terhadap materi yang disampaikan, antara lain : a. Terpenuhinya syarat formil dan syarat materil terhadap laporan dan/atau temuan. b. Menentukan pasal dan/atau ketentuan yang dilanggar c. Pemenuhan unsur pelanggaran administrasi dan atau pidana 4. Staf Sekretariat Gugus Tugas mencatat dan mengarsipkan seluruh hasil pelaksanaan rapat pembahasan. 5. Kesimpulan rapat pembahasan Gugus Tugas berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh unsur Gugus Tugas. 6. Kesimpulan rapat pembahasan Gugus Tugas dapat berupa : a. Laporan dan/atau temuan bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. b. Laporan dan/atau temuan merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. c. Laporan dan/atau temuan merupakan pelanggaran administrasi. d. Laporan dan/atau temuan merupakan pelanggaran pidana.
8
D. Penerusan Kesimpulan kepada Pengawas Pemilu untuk Ditindaklanjuti 1. Kesimpulan yang menyatakan bahwa laporan dan/atau temuan bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, tidak diteruskan kepada Pengawas Pemilu. 2. Kesimpulan yang menyatakan bahwa laporan dan/atau temuan merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, diteruskan kepada Pengawas Pemilu dan kepada Kepolisian. 3. Kesimpulan yang menyatakan bahwa laporan dan/atau temuan merupakan pelanggaran administrasi, diteruskan kepada Pengawas Pemilu. 4. Kesimpulan yang menyatakan bahwa laporan dan/atau temuan merupakan pelanggaran pidana, diteruskan kepada Kepolisian. 5. Kesimpulan Gugus Tugas dituangkan dalam berita acara pembahasan Gugus Tugas, dan ditandatangani oleh seluruh Ketua Gugus Tugas yang hadir. 6. Kesimpulan Gugus Tugas diteruskan kepada Pengawas Pemilu dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak ditanda tanganinya berita acara pembahasan Gugus Tugas. E. Tindak Lanjut Penerusan Kesimpulan Gugus Tugas mengawasi dan memantau pelaksanaan penerusan Kesimpulan dan menyampaikan hasilnya pada Gugus Tugas Tingkatan di atasnya terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Pengawas Pemilu dan tindak lanjut rekomendasi oleh pihak terkait.
9
VI. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR (untuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota) KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Dasar Hukum D. Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan E. Kedudukan Sekretariat dan Susunan Keanggotaan F. Kesekretariatan G. Mekanisme Kerja II. HASIL PENGAWASAN A. Gambaran Umum Pemilihan (No. Urut dan Nama Paslon, serta Partai Pengusung) B. Hasil Pengawasan Pemberitaan Kampanye C. Hasil Pengawasan Penyiaran Kampanye D. Hasil Pengawasan Iklan Kampanye III. PENANGANAN LAPORAN DAN TINDAK LANJUT A. Penanganan dan Tindak Lanjut Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota B. Penanganan dan Tindak Lanjut KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota C. Penanganan dan Tindak Lanjut KPID Provinsi D. Tabel Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran (berisi: 1.No.Urut, 2.Hari, tanggal dan jam tayang, 3.Nama lembaga penyiaran, 4.Uraian singkat isi siaran, 5. Keterangan tindak lanjut) IV. EVALUASI A. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pemantauan B. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Publikasi C. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan D. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Sanksi V. PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi
10
