PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN EKOMONI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Permasalahan Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil signifikan terhadap pengembangan ekonomI masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut, salah satunya adalah “ Fokus “ perhatian terhadap desa dari berbagai segi permasalahan yang ada belum secara sungguhsungguh melalui program antar sektor yang saling terintregrasi satu sama lain.
Itu
sebabnya
maka
sistem
dan
mekanisme
kelembagaan
dan
pengembangan ekonomi di pedesaan tidak memperoleh perhatian yang berkelanjutan, kurang efektif dan disisi lain berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pihak-pihak lain termasuk Pemerintah. Momentum diluncurkannya Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bisa diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa itu adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Keberadaan BUMDes sangat strategis dalam pengembangan ekonomi. Pendirian lembaga ini dapat mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan biaya transaksi yang tinggi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak.
Membantu kebutuhan dana masyarakat yang terutama ditujukan untuk keperluan-keperluan produktif, utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Lembaga ini diharapkan juga dapat membangun dan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa bisnis di masyarakat tanpa mengurangi jiwa kegotong-royongan masyarakat desa. BUMDesa diharapkan menjadi salah satu pilar kegiatan di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial BUM Desa harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Oleh karena itu dalam upaya untuk menumbuh kembangkan BUMDes di Jawa Tengah perlu memfasilitasi penyertaan modal melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. B. Dasar Pelaksanaan. 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang
undang
No
6
Tahun
2014
tentang
Desa
sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang perubahan PP 43 Tahun 20115. 5. Permendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016; 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016; 10. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Lampiran SPD Nomor : 284/SPD/1.22.1.5/2016 tanggal 29 Desember 2015 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.22.01.05.22.01.5.2 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2016. C. Maksud danTujuan. Bantuan Keuangan Kepada pemerintah desa adalah sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa, dimaksud kan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan sebagai berikut 1. Penguatan kelembagaan perekonomian desa; 2. Penguatan modal usaha kelembagaan ekonomi desa; 3. Menciptakan kesempatan berusaha; 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa; 5. Mendorong terwujudnya Desa Berdikari; 6. mendorong kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja.
II. AlOKASI BANTUAN KEUANGAN. 1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, yang digunakan untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat melalui kegiatan BUMDes sebesar Rp. 1.120.000.000.- (Satu milyar empat puluh juta rupiah). 2. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016, diberikan kepada 56 (lima puluh enam) Desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 18 (delapan belas) Pemerintahan Kabupaten yang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang BUMDes. 3. Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa, untuk masing-masing desa sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut : a. Minimal 95 % digunakan untuk Penyertaan modal usaha Pemerintah Desa
dalam rangka untuk mengembangkan unit usaha BUMDes, atau unit usaha baru. b. Maxsimum 5 % digunakan untuk biaya operasional BUMDes, meliputi : 1) Perjalanan dinas pengelola BUMDes dalam rangka rapat koordinasi, konsultasi ke Kabupaten ; 2) Belanja makan dan minum dalam rangka penyelenggaraan rapatrapat ; 3) Biaya penyusunan proposal, penggandaan proposal, biaya pengiriman berkas pencairan ke Kabupaten; 4) ATK . 4. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan ketahanan masyarakat melalui kegiatan BUMDes tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat phisik misalnya Pembuatan/Rehabilitasi Kios Desa, Warung Desa, Pasar Desa, Lumbung Desa dsb. III. PELAKSANAAN KEGIATAN. A. Persiapan. 1. Pemerintah Desa bersama dengan Pengelola BUMDes dan BPD melakukan musyawarah untuk mencari potensi yang akan dijadikan sebagai unit usaha baru BUMDes atau mengembangkan unit yang sudah ada ;
2. Menyusun proposal dengan sistimatika sebagai berikut : Bab. I. Pendahuluan. A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Manfaat Kegiatan. D. Pembiayaan (Sumber dana). E. Rencana Anggaran/Kebutuhan Biaya. F. Waktu dan tempat kegiatan. Bab. II. Profil BUMDes. A. Pembentukan. B. Sarana dan Prasarana (aset yang dimiliki) C. Struktur Kepengurusan. D. Hari buka/pelayanan. E. Pembiayaan (sumber dana). F. Unit usaha yang dimiliki. Bab. III. Penutup. 3. Proposal dilampiri dengan dokumen : a. Peraturan Desa tentang BUMDes ; b. SK Pengelola Kegiatan; c. AD/ART; d. Laporan Keuangan; e. Undangan Musyawarah; f. Berita Acara Musyawarah pembahasan penggunaan bantuan keuangan; g. Daftar hadir musyawarah; h. Dokumentasi kegiatan BUMDes; i. Denah lokasi dan Peta Desa. 4. Proposal diajukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, mengetahui Camat yang direkomendasikan oleh SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah, dengan dilengkapi dokumen pencairan sebagai berikut : a. Surat Permohonan pencairan Bantuan keuangan kepada Gubernur Cq Kepala Biro Setda Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa, dibuat rangkap 6 (enam) dengan distempel basah; b. Kwitansi rangkap 6 (enam), yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, 1 (satu) kwitansi bermeterai dan 5 (lima) tanpa meteri dengan distempel basah.
c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) rangkap 6 (enam) yang ditandatangani oleh Direktur BUMDes dan disetujui oleh Kepala Desa berstempel basah. d. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai proposal dibuat rangkap 6 (enam) terdiri 1 (satu) asli bermeterai dan 5 (lima) tanpa meterai, berstempel basah. e. Surat Pernyataan Kesanggupan Direktur BUMDes untuk melaksanakan kegiatan sesuai proposal dan disetujui oleh Kepala Desa, dibuat rangkap 6 (enam) terdiri 1 (satu) asli bermeterai dan 5 (lima) tanpa meterai, berstempel basah. f. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/ menyerahkan dana bantuan kepada Direktur BUMDes, sesuai dengan perencanaan, dibuat rangkap 6 (enam) terdiri 1 (satu) asli bermeterai dan 5 (lima) tanpa meterai, berstempel basah. g. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggungjawab atas kegiatan bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa,
dibuat
rangkap 6 (enam) terdiri 1 (satu) asli bermeterai dan 5 (lima) tanpa meterai, berstempel basah. h. Foto Copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng rangkap 6 (enam). i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Bendahara Desa, yang masih berlaku rangkap 6 (enam). B. Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan. Proposal yang sudah lengkap dan disertai dengan kelengkapan dokumen pencairan, segera diajukan proses pencairan secara berjenjang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. C. Pengelolaan Bantuan Keuangan. 1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang sudah dicairkan melalui Rekening Desa agar segera dipindah bukukan dalam Buku Kas Umum Desa dan dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 2. Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyerahkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa kepada Direktur BUMDes, yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima;
3. Direktur BUMDes menyerahkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa kepada Kepala Unit Usaha BUMDes untuk dikelola sesuai dengan RAB yang ditetapkan. D.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 1. Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku PPKD dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
Pendahuluan.
Nama/Judul Kegiatan.
Maksud dan Tujuan.
Susunan Pengurus.
Realisasi pelaksanaan kegiatan/Realisasi Anggaran Biaya (RAB).
Waktu dan Tempat Kegiatan (Jadwal).
Dokumentasi Kegiatan
Penutup
2. Laporan tersebut dilampiri dengan :
Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap.
Realisasi Biaya beserta lampiran bukti pembayaran.
Dokumentasi.
Berita Acara Pengambilan Uang (Kepala Desa dan Bendahara).
Berita Acara serah tarima dari Kepala Desa lepada Direktur BUMDes.
Berita Acara Serah Tarima dari Direktur BUMDes lepada Kepala Unit Usaha.
Surat Pernyataan Penyelesaian kegiatan oleh Kepala Desa.
Surat pernyataan Kesanggupan Kepala Desa telah mengerjakan sesuai proposal, bermeteri dan berstempel basah.
Surat pernyataan Kesanggupan Direktur BUMDes dan disetujui Kepala Desa bermeterai dan berstempel basah.
3. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. 4. Bukti transaksi (nota pembayaran, kwitansi dll), sedangkan bukti transaksi asli tidak diserahkan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima bantuan sebagai obyek pemeriksaan.
IV. PENGENDALIAN. Dalam rangka efektifitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pengendalian (pembinaan dan pengawasan) oleh Pemerintah secara berjenjang. Sehingga pemanfaatan BUMDes dapat dilaksanakan secara optimal dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat. V. PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat melalui kegiatan BUMDes di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat dipedomani sehingga dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tetap administrasi.
