PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA KRISAN BAB I PENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA KRISAN

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada Pola Pangan Harapan. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buahbuahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan yang dikonsumsi, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah sejak lama bunga krisan banyak diminati oleh masyarakat, baik sebagai bunga potong maupun tanaman pot.Pengembangan industri krisan di Indonesia merupakan sebuah usaha yang semakin prospektif karena bunga krisan potong dan bunga krisan pot kini semakin diminati pasar.Hal ini merupakan peluang yang baik sekali bagi para pelaku usaha krisan untuk memberikan kontribusinya secara nasional melalui pengembangan florikultura. Tujuan tersebut akan bisa dicapai secara baik apabila Juknis Diklat Teknis Budidaya Krisan

1

sistem pengembangannya secara nasional dapat ditata secara apik, sehingga kebutuhan pasar dalam negeri atau bahkan untuk ekspor mampu dikelola secara baik dan terintegrasi. Saat ini sentra Budidaya krisan terdapat di Propinsi Jawa Barat yaitu di Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bandung Barat; di Propinsi Jawa Tengah ada di Kabupaten Semarang dan Wonosobo; di Propinsi D.I. Yogyakarta ada di Kabupaten Sleman; Propinsi Jawa Timur yaitu di Kabupaten Pasuruan, Malang, dan Batu; Propinsi Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Tanah Karo. Berdasarkan data statistik bahwa komoditas krisan pada 5 tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seperti di wilayah Kabupaten Lampung Barat, Pagar Alam, Solok, Tabanan, Karangasem, Bantaeng dan Tomohon, serta pengembangan budidaya krisan sebagai agribisnis yang mempunyai nilai ekonomi baik. Secara agronomis, wilayah-wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan krisan. Masalah utama yang dihadapi pelaku usaha adalah aspek pengadaan benih, dimana sampai saat ini masih harus dikirim dari Cipanas atau Lembang. Bahkan kebutuhan benih krisan untuk Tomohon juga dikirim dari Cianjur atau kabupaten lain di Jawa Barat. Dengan demikian biaya produksinya jauh lebih mahal karena harus memperhitungkan biaya pengiriman benih.

Juknis Diklat Teknis Budidaya Krisan

2

Akibatnya petani sering menggunakan benih yang diperolehnya tersebut sampai lebih dari 9 kali penanaman sehingga terjadi penurunan kualitas mutu krisan. Selain itu, munculnya penyakit karat menjadi masalah pula dalam usaha budidaya krisan. Masalah lain yang sering dihadapi adalah pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan prinsipprinsip GAP/SOP krisan. Oleh karena itu pembinaan kepada para pelaku usaha sangat diperlukan terutama dalam hal penggunaan benih yang jelas varietasnya dan sehat serta menerapkan prinsip-prinsip GAP/SOP secara tepat. Pembinaan dimaksud ditujukan pula untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap efisiensi sistem produksi, peningkatan skala usaha, penggunaan varietas yang diminati pasar dengan kualitas yang berdaya saing di pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Permasalahan yang tidak kalah pentingnya yaitu penerapan prinsip-prinsip GHP, dimana komoditas krisan setelah dipanen sampai beberapa saat masih terjadi proses metabolisme, misal : proses respirasi dan transpirasi yang mempengaruhi kondisi produk tersebut. Untuk menjaga supaya tetap segar, tidak mengalami perubahan warna dan aroma atau penurunan kualitas maka penanganan pascapanen yang baik sangat dibutuhkan.


3

Namun demikian, selama ini kenyataan di lapangan bahwa pelaku usaha krisan sering mengeluhkan tidak tersedianya benih krisan yang berkualitas, harganya yang tidak terjangkau dan distribusinya yang belum lancar.Hal ini lebih disebabkan karena benih krisan berkualitas adalah jenis introduksi yang relatif lebih mahal dibandingkan benih yang diproduksi di dalam negeri. Benih krisan dalam negeri pada awalnya cukup diminati pasar, namun karena ketersediaannya tidak kontinu, maka pelaku usaha kemudian membenihkan sendiri dari tanaman secara berulang yang mengakibatkan kualitas benih terus menurun.Ketersediaan benih secara tepat jenis, jumlah, kualitas dan distribusinya merupakan aspek yang sangat strategis yang harus kita lakukan secara terintegrasi oleh berbagai pihak terkait. B. TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN 1. TUJUAN Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Diklat Teknis Budidaya Krisan adalah untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelatihan


4

2. SASARAN Sasaran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Diklat Teknis Budidaya Krisan adalah Bidang Penyelenggaraan Pelatihan pada Balai /Besar Pelatihan. 3. KELUARAN Keluaran Petunjuk Teknis ini adalah terselengaranya pelatihan Diklat Teknis Budidaya Krisan yang berkualitas untuk peningkatan kapasitas kompetensi. C. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/ OT.140/2/2007, tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja BBPP Lembang ; 5. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014; 6. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 49/Permentan/OT.140/10/2011 tentang


5

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur. 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. 8. Surat Keputusan Kepala Badan SDM Pertanian Nomor: 20/Kpts/OT.130/3/2010, Tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembagian Wilayah Unit Kerja UPT Pelatihan BPSDMP; 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0427/018-10.2.01/12/2011 tanggal 9 Desember 2011.

D. PENGERTIAN Dalam petunjuk teknis pelatihan teknis agribinis ini, yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan dalam proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan; 2. Pelatihan Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas peserta pelatihan;


6

3. Pelatihan Teknis Agribisnis adalah diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis bidang agribisnis komoditas tertentu, yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas Penyuluh Pertanian dan petugas pertanian lainnya; 4. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah; 5. Narasumber adalah pejabat atau seseorang yang karena kemampuan, keahlian atau kedudukannya dapat meningkatkan pencapaian tujuan pelatihan; 6. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya di bidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya dalam membantu pencapaian tujuan pelatihan; 7. Agribisnis adalah rangkaian usaha pertanian yang terdiri dari empat subsistem pertanian yaitu a) sub-sistem hulu, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; b) sub-sistem pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan sub-sistem hulu; c) sub-sistem agribinis hilir, yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) sub-sistem


7

penunjang, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain: permodalan, teknologi, dll; 8. Materi Pelatihan adalah bahan ajar yang akan disampaikan widyaiswara/narasumber kepada peserta diklat dalam bentuk modul dan naskah yang berkaitan dengan tujuan pelatihan. 9. Mata Pelatihan adalah kumpulan dari materimateri pelatihan yang berasal dari satu rumpun kompetensi kerja; 10. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan . 11. Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian; 12. Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) selanjutnya disebut THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian; 13. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan


8

pendayagunaan sumberdaya pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian sesuai dengan jadwal kerja dan hasil yang akan dicapai (target) serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pelatihan yang sedang berjalan; 14. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan dampak dari suatu kegiatan pelatihan pertanian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan secara sistematik dan objektif dengan menggunakan instrumen dan alat ukur yang tepat dan jelas untuk menilai, merumuskan perbaikan dalam rangka pengembangan program pelatihan, baik sebelum, sedang, dan sesudah pelatihan pertanian berlangsung; 15. Evaluasi Pasca pelatihan adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat manfaat pelatihan dan perubahan kinerja purnawidya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; 16. Praktik Lapangan adalah kegiatan nyata di lapangan yang dilaksanakan oleh peserta pelatihan tentang teknonologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi dan kelestarian lingkungan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan pelatihan;


9

BAB II PENYELENGGARAAN DIKLAT A. PERSIAPAN Diklat Teknis Budidaya Krisan dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Untuk menjamin kualitas pelatihan, maka penyelenggaraan melakukan persiapan pelatihan yang meliputi : 1. Panduan Penyelenggaraan (dilengkapi dengan pola, RPD/GBPP/SAP); 2. Penetapan pengelola diklat, fasilitator dan peserta; 3. Penyusunan bahan ajar; 4. Penetapan jadwal pelatihan; 5. Penetapan system evaluasi; 6. Penyiapan blanko STTPP. Diklat Teknis Budidaya Krisan dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang. B. PELAKSANAAN 1. WAKTU DAN TEMPAT Diklat dilaksanakan selama 10 hari efektif sebanyak 80 jam pelajaran @ 45 menit.


10

2. MATERI, METODE DAN POLA A. MATERI Mata Pelatihan terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang NO I

II

MATA LATIHAN

JP

KELOMPOK DASAR

(4)

1.1. Kebijakan Pengembangan Tanaman Hias

2

1.2. SOP Budidaya Krisan

2

KELOMPOK INTI

(72)

2.1. Penyiapan Sarana dan Prasarana Produksi

6

2.2. Persiapan Lahan

10

2.3. Penanaman

6

2.4. Pemeliharaan Tanaman

12

2.5. Pengendalian OPT

10

2.6. Panen dan Penanganan Pasca Panen

16

2.7. Analisa Usaha Tani Krisan Potong

4

2.8. Pemasaran Krisan Potong III

4

KELOMPOK PENUNJANG

(4)

3.1. Dinamika Proses Belajar Mengajar

2

3.2. Profil Wirausahawan Krisan Berhasil

2 JUMLAH


11

80

B. METODE PELATIHAN Metoda pembelajaran menggunakan pendekatan proses pembelajaran orang dewasa (Andragogy) dengan cara Experience Learning Cyrcle (ELC) meliputi :  Diskusi  Ceramah  Tanya Jawab  Ungkapan pengalaman  Penugasan  Praktek Lapang  Penyajian dan diskusi hasil praktek lapang Sedangkan pola pelaksanaan adalah Hari ke 1–7  0

Klasikal

Registrasi


8

 Praktek Lapangan

9-10 Klasik al RTL

12

C. PERSYARATAN A. FASILITATOR Fasilitator berasal dari : 1. Widyaiswara BBPP Lembang. 2. Praktisi B. PESERTA a. ASAL Peserta Pelatihan Diklat Teknis Budidaya Krisan berasal dari Jawa Barat, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. b. PERSYARATAN Persyaratan Peserta untuk Aparatur, adalah : a. Aparatur yang membina Petani krisan di daerah sentra pengembangan krisan. b. Belum pernah mengikuti pelatihan yang sejenis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; c. Membawa pas photo terbaru berlatar belakang merah, ukuran 4 X 6 cm serta 3 X 4 cm masing-masing 1 lembar


13

d. Ditugaskan/diusulkan oleh pimpinan Dinas/Badan Intansi lingkup Pertanian dan membawa surat tugas dari atasan langsung/pejabat yang berwenang; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku; g. Sanggup mengikuti diklat dari awal hingga akhir. Persyaratan Peserta Aparatur,adalah :

untuk

Non

a. Petani Krisan di daerah sentra pengembangan Krisan; b. Belum pernah mengikuti diklat sejenis; c. Diusulkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian/Dinas Pertanian dengan membawa surat tugas dari atasan langsung/pejabat yang berwenang; d. Sanggup mengikuti Diklat dari awal hingga akhir ; e. Sehat jasmani dan rohani (membawa surat keterangan sehat dari dokter), untuk peserta wanita tidak dalam keadaan hamil tua; f. Selama kegiatan berlangsung peserta diwajibkan menggunakan pakaian rapih dan menggunakan pakaian batik Juknis Diklat Teknis Budidaya Krisan

14

pada acara pembukaan dan penutupan diklat. g. Membawa pas photo terbaru berlatar belakang merah, ukuran 4 x 6 cm serta 3 x 4 cm masing-masing 1 lembar; h. Peserta sudah hadir tepat pada waktunya; i. Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai dengan tata tertib yang berlaku;

D. PEMBINAAN Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diklat Teknis Budidaya Krisan secara fingsional dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, c.q Pusat Pelatihan Pertanian.Pembinaan dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan diklat. E. PEMBIAYAAN Biaya penyelenggaraan Diklat Teknis Budidaya Krisan, dibebankan kepada DIPA BBPP Lembang TA. 2012


15

BAB III MONOTORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. MONITORING Kegiatan monitoring pelatihan dilaksanakan secara periodik dari persiapan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pelatihan oleh Balai Besar Pelatihan (BBPP) Lembang.Lampiran 1 1. Daily Mood Evaluasi Daily Mood dilaksanakan setiap hari, dimana setiap peserta wajib memasukan satu koin kedalam kotak daily mood yang telah disediakan sesuai dengan suasana hati sebelum proses pembelajaran (Gembira/Biasa/Sedih). 2. Kesuaian Tempat Praktek Monitoring kesesuaian tempat praktek lapang dilaksanakan setelah kegiatan praktek lapang berlangsung, setiap peserta mengisi blanko yang telah disediakan.

B. EVALUASI PESERTA 1. Penguasaan Materi Pada evaluasi penguasaan materi, peserta akan memperoleh lembar pertanyaan yang


16

berkaitan dengan materi pembelajaran (kurikulum) Diklat. Evaluasi ini dilaksanakan sebelum dan sesudah materi pembelajaran disampaikan, yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi setiap peserta sebelum dan sesudah mengikuti Diklat. 2. Sikap dan Perilaku Setiap fasilitator yang memberikan materi pembelajaran, akan menilai sikap dan perilaku peserta melalui beberapa aspek, antara lain; a. Displin, b. Motivasi, c. Kepemimpinan, d. Kerjasama dan e. Prakarsa. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauhmana peserta dapat mengaplikasikan materi pembelajaran yang telah disampaikan baik secara klasikal maupun praktek lapangan. Dalam pelaksanaannya, fasilitator akan memberikan nilai secara objektif terhadap setiap peserta sesuai skala yang telah ditentukan dan tercantum pada lembar evaluasi.


17

C. EVALUASI FASILITATOR Aspek yang di evaluasi adalah : a. Penguasaan Materi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap); b. Penguasaan Metode (Kemampuan Menyajikan dan menjawab, komunikasi, nada dan suara, kerjasama); c. Kemampuan menggunakan alat bantu (penggunaan sarana pembelajaran); d. Penegakan disiplin (kehadiran, kerapihan berpakaian, sikap dan prilaku); e. Pencapaian tujuan pembelajaran (relevansi materi dengan tujuan pembelajaran) Hasil penilaian disampaikan kepada setiap fasilitator sebagai masukan bagi yang bersangkutan untuk peningkatan kualitas masing-masing fasilitator. Lampiran 3. D. EVALUASI PENYELENGARAAN Pelayanan prima merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan penyelenggaraan Diklat yang tergambar melalui tungkat kepuasan peserta Diklat terhadap berbagai fasilitasi yang diberikan pihak panitia penyelenggara. Oleh karena itu, berbagai saran dan masukan dari peserta menjadi hal yang mutlak diperoleh panitia dalam upaya peningkatan pelayanan bagi setiap peserta Diklat, melalui penilaian secara objektif terhadap berbagai aspek, antara lain;


18

kepanitiaan, saran prasarana, kualitas pengajaran, akomodasi dan konsumsi dengan memberikan nilai pada kolom yang telah disediakan sesuai skala penilaian yang telah ditentukan.Lampiran 4 E. PELAPORAN Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang selaku penyelenggara wajib mengirimkan laporan pelaksanaan pelatihan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q. Pusat Pelatihan Pertanian selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah pelatihan berakhir. F. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Peserta yang telah mengikuti Diklat Teknis Budidaya Krisanserta telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar dengan baik, kepada Penyuluh Pertanian PNS dan Petani diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). a. MEKANISME Satu minggu sebelum pelatihan berakhir, penyelenggara menyampaikan rekapitulasi biodata kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


19

Pertanian c.q. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian untuk memperoleh STTPP. Sehari sebelum pelatihan berakhir bagian penyelenggaraan pelatihan membuat STTPP untuk peserta Non Aparatur (petani). b. PENANDATANGANAN Penandatanganan STTPP Diklat Teknis Budidaya Krisan, ditandatangani oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian a.n Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku penanggung jawab program dan oleh Kepala BBPP Lembang selaku penanggungjawab pelatihan. Penandatanganan Diklat Teknis Budidaya Krisan bagi Non Aparatur ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang.


20


21

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA KRISAN BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents