Izin Usaha Niaga Umum Hasil Olahan PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA UMUM HASIL OLAHAN

Izin Usaha Niaga Umum Hasil Olahan

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA UMUM HASIL OLAHAN

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA Prosedur Memperoleh Izin Usaha Sementara 1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. 2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas. 3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi. 4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha. 5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara. 6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

3. Persetujuan

2. Evaluasi Dokumen Permohonan

1. Pengajuan Permohonan

Kegiatan

tidak Memenuhi

Verifikasi

Loket

ya

ya

(10 hari kerja)

tidak

ya

DMO

tidak

Memenuhi

ya

Subdit

Evaluasi & Presentasi

tidak

Memenuhi

Diusulkan diterussampaikan

Disposisi

Diusulkan diterussampaikan

Persetujuan

Disposisi

Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas

Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha

Pengajuan Izin

Badan Usaha

Pelaku


Prosedur Memperoleh Izin Usaha 1. Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha. 2. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha. 3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha. 4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

Standar Pelayanan Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.


PERSYARATAN IZIN USAHA NIAGA Izin Usaha Niaga Umum Hasil Olahan A. IZIN USAHA SEMENTARA 1. Syarat Administrasi : a.

Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Lingkup usaha dalam akta pendirian wajib menyebutkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang niaga migas (Hasil Olahan). b. Profil perusahaan (Company Profile). c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan. d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan. f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat. g. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. h. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku. i. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. j. Surat pernyataan tertulis di atas meterai bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataanpernyataan/keterangan-keterangan diberikan dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terbukti tidak benar

bersedia untuk dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. k. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai izin lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana niaga (bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaga seperti tangki timbun dan lain-lain). l. Surat keterangan mengenai sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan (milik sendiri atau sewa).

2. Syarat Teknis : a.

Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study). b. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun. c. Jaminan dukungan pendanaan (MoU) d. Jaminan pasokan Hasil Olahan (MoU) e. Rencana standar dan mutu Hasil Olahan yang akan diniagakan. f. Rencana merek dagang Hasil Olahan yang akan diniagakan. g. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar) dan pengecer. h. Rencana sarana pengelolaan limbah. i. Rencana Studi Lingkungan (Amdal, UKL/UPL). j. Rencana nilai investasi.

3. Kewajiban Badan Usaha : a.

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diterbitkan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan, Badan Usaha wajib menyelesaikan antara lain : - Jaminan suplai Hasil Olahan (HoA) - Persetujuan Studi Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) bagi Badan Usaha yang membangun sendiri. - Jaminan pendanaan.


-

b.

c.

d.

Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas (EPC Agreement). - Pendaftaran merek dagang. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir (a) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana Niaga Hasil Olahan dan melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaganya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Umum Hasil Olahan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Izin Usaha Sementara.

4. Sanksi : Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila : a. Badan Usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan.

B. IZIN USAHA 1. Syarat Administrasi : a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Lingkup usaha dalam akta pendirian wajib menyebutkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang niaga migas (Hasil Olahan). b. Profil perusahaan (Company Profile). c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan. f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat. g. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. h. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku. i. Surat pernyataan tertulis di atas meterai bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataanpernyataan/keterangan-keterangan diberikan dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terbukti tidak benar bersedia untuk dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. j. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. k. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai izin lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana niaga (bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaga seperti tangki timbun dan lain-lain). l. Surat keterangan mengenai sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan (milik sendiri atau sewa).

2. Syarat Teknis : a. b. c. d. e. f.

Studi Kelayakan. Persetujuan pengelolaan lingkungan. Jaminan dukungan pendanaan (HoA) Jaminan Suplai Hasil Olahan (HoA) Standar teknis operasi yang digunakan. Hasil kalibrasi fasilitas Niaga Hasil Olahan dan alat ukur dari instansi terkait, Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP), Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi


(SKPI) dan telah melalui uji coba operasi (commissioning test) dari Ditjen Migas. g. Standar dan mutu Hasil Olahan yang akan diniagakan. h. Merek dagang Hasil Olahan yang akan diniagakan. i. Rencana penjualan, pembelian, ekspor dan impor.

j.

Realisasi nilai investasi (bagi Badan Usaha membangun sendiri sarana dan fasilitas niaga).

yang

k. Rencana Studi Lingkungan Kewajiban Badan Usaha : a. b.

memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan; Menjamin ketersediaan Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya. c. Menjamin harga jual Hasil Olahan pada tingkat yang wajar. d. Menjamin penyediaan fasilitas dan sarana niaga yang memadai. e. Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.. f. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan yang memenuhi standar standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. h. Menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Hasil Olahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat Penyalur. i. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat. j. Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga umum Hasil Olahan yang

mengakibatkan penambahan sampai 30% dari kapasitas awal. k. Mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Niaga Umum Hasil Olahan untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% dari kapasitas awal. l. Menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Sanksi : Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Hasil Olahan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila : a.

Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tidak mematuhi ditentukan. c.

kewajiban-kewajiban

yang

telah

Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.

d. Tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus – menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya Izin Usaha.

Lampiran Form 1

Memakai Kop Surat Perusahaan

Permohonan Surat Izin Niaga ........*) 1.

Maksud permohonan izin (Lingkari angka yang diinginkan)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2.

Identitas Perusahaan : a. Nama Badan Usaha b. Bentuk badan usaha : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi c. Alamat Perusahaan - Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan) - Nomor Telepon/Fax - Status Tempat Usaha d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memperoleh Surat Izin Usaha Niaga ... *) Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih Perubahan Pemilik Perusahaan Perubahan Kedudukan Perubahan Nama Perusahaan Perubahan Bentuk Perusahaan Perubahan Kelembagaan

: …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : ……………………………………………

: …………………………………………… : (Milik sendiri/sewa/kontrak/ cara lain**) : ……………………………………………

3.

Identitas pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan Nama lengkap : …………………………………………… Kewarganegaraan : …………………………………………… Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………… Alamat rumah/tempat tinggal : …………………………………………… Nomor telepon/fax : …………………………………………… Suami/Istri **) - Nama : …………………………………………… - Kewarganegaraan : ……………………………………………

4.

Legalitas Perusahaan Perusahaan berbentuk PT Akte Notaris - Nama Notaris - Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan Copy Akte Notaris) - Nomor/tanggal Pengesahan

: …………………………………………… : ……………………………………………

Badan Hukum dari Dep. Kehakiman dan HAM (Lampirkan Copy SK Pengesahan) atau - Data Akte Pendirian Perseroan Nomor (Lampirkan Copy) dan Copy Bukti Setor Biaya Administrasi Pembayaran Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bagi PT yang belum berbadan hukum Izin lain yang dimiliki Perusahaan berbentuk Koperasi Akte Pendirian - Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan Copy Akte Notaris) Izin lain yang dimiliki

: ……………………………………………

: …………………………………………… : ……………………………………………

: …………………………………………… : ……………………………………………

Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi Akte Pendirian - Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan Copy Akte Notaris) : …………………………………………… - Nomor/tanggal Pengesahan Badan Hukum dari Dep. Kehakiman dan HAM : …………………………………………… (Lampirkan Copy SK Pengesahan) atau Izin lain yang dimiliki : …………………………………………… 5.

Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 6. Rencana nilai investasi 7. Kegiatan usaha yang diminta 8. Jenis komoditas 9. Lokasi Usaha yang diminta (Lampiran peta Lokasi Usaha) 10. Fasilitas Operasi yang dimiliki/ direncanakan 11. Hubungan dengan bank Bank dalam Negeri - Nama - Alamat Bank Luar Negeri - Nama - Alamat

: ……………………………………………

: …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : ……………………………………………

Lampiran 12. Lampiran surat-surat pernyataan : Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek pengembangan masyarakat setempat. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha. Surat pernyataan kemampuan keuangan. Surat pernyataan kesanggupan untuk diinspeksi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan / keterangan diberikan dengan sebenarnya. Surat keterangan fasilitas niaga yang digunakan pada Kegiatan Usaha Niaga Umum Hasil Olahan Surat keterangan rencana investasi pada kegiatan usaha niaga umum Hasil Olahan Demikian surat permintaan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan- keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut Surat Izin Usaha Niaga ......................*) dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perudangan-undangan yang berlaku dan disamping itu apabila dikemudian hari terjadi kerugian didalam berusaha, ini merupakan tanggung jawab kami sendiri dan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah.

……………………………..…………… Tanda tangan pemilik/ penanggung jawab perusahaan Cap dan materai Rp. 6.000,Catatan : *) Diisi sesuai jenis usaha niaga yang diajukan **) Coret yang tidak perlu Semua persyaratan dibuat rangkap dua (2)

Form 2

Memakai Kop Surat Badan Usaha

Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Diinspeksi Oleh Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor :

/200

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga …………………, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.. …………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai dan cap perusahaan …………….., …………………..

Lampiran Form 3


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Niaga ....................., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai …………….., …………………..

Form 4


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Aspek Pengembangan Masyarakat Setempat Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Niaga ....................., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati aspek pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai …………….., …………………..

Lampiran

Form 5


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga ……………..., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Niaga .............. baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian Surat Pernyataan ini mestinya.

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana

…………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai

…………….., …………………..

Form 6


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban Badan Usaha Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga ……………..., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati kewajiban Badan Usaha yang berlaku dalam kegiatan usaha Niaga .............. baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian Surat Pernyataan ini mestinya.

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana


…………….., …………………..

Lampiran

Form 7


Surat Pernyataan Kemampuan Keuangan Nomor :

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga …………………, kami mampu menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan usaha Niaga dimaksud baik dari internal perusahaan dan/atau eksternal perusahaan sebagaimana keterangan dari Bank .........(terlampir). Demikian Surat Pernyataan ini mestinya.

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana


…………….., …………………..

Form 8


Surat Pernyataan Bahwa Dokumen Persyaratan Administrasi dan Teknis Serta Pernyataan / Keterangan Diberikan Dengan Sebenarnya Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan-pernyataan/keterangan-keterangan yang diberikan dalam permohonan Izin Usaha Niaga ......... adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut surat Izin Usaha Niaga ......... dan/atau dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini mestinya.

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana

…………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai …………….., …………………..

Lampiran

Form 9


Surat Keterangan Fasilitas Niaga Yang Digunakan Pada Kegiatan Usaha Niaga Umum Hasil olahan Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat : tinggal Dengan ini menyatakan bahwa fasilitas Niaga Bahan Bakar Minyak yang akan kami gunakan dalam mendukung kegiatan Usaha Niaga Umum Hasil Olahan seperti tersebut di bawah ini :

No.

Nama Fasilitas

Jumlah

Kapasitas/Unit

Kepemilikan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………….., ……………..200.. Yang menyatakan,

…………….., …………………..

Form 10


Surat Keterangan Rencana Investasi Pada Kegiatan Usaha Niaga Umum Hasil Olahan Nomor Saya yang bertanda tangan Nama Jabatan Alamat Perusahaan Tempat tinggal

/200..

dibawah ini : : : : :

Dengan ini menyatakan bahwa rencana investasi sarana dan fasilitas pendukung kegiatan Niaga Umum Hasil Olahan dalam waktu tiga tahun ke depan seperti tersebut di bawah ini :

Tahun

Nama Sarana & Fasilitas

Jumlah

Kapasitas /Unit

(US$ / Rp.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nilai

Lokasi

(6)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………….., ……………..200.. Yang menyatakan,

…………….., …………………..

Lampiran DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS PENGECEKAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM HASIL OLAHAN Nama Perusahaan

: ……………………………………………………….

Tanggal ,No. Surat Permohonan

: ……………………………………………………….

Alamat

:…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Data Administratif 1. 2.

Akte pendirian perusahaan dan perubahannya Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang 3. Profil perusahaan (company profile) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 7. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek K3. 8. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat. 9. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan per-UU. 10. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku. 11. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan 12. Surat pernyataan tertulis diatas materai bahwa dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana. 14. Surat keterangan mengenai sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan (milik sendiri atau sewa).

ADA

TIDAK ADA

Keterangan

Data Teknis 1. 2.

TIDAK ADA

Keterangan

Studi kelayakan pendahuluan (Preliminary Feasibility

Study)

6.

Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga Hasil Olahan dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 tahun. Jaminan dukungan pendanaan (MoU) Jaminan pasokan Hasil Olahan (MoU) Rencana standar dan mutu Hasil Olahan yang akan diniagakan Rencana merk dagang Hasil Olahan

7. 8. 9. 10.

Rencana Rencana Rencana Rencana

3. 4. 5.

ADA

wilayah jaringan distribusi dan konsumen sarana pengelolaan limbah. Studi Lingkungan Investasi Catatan :

Yang Menerima

(………………………..)

Jakarta, Yang Menyerahkan

2009

(…………………………)

Lampiran

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS PENGECEKAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA NIAGA UMUM HASIL OLAHAN Nama Perusahaan

: …………………………………………………….

Tanggal ,No. Surat Permohonan

: …………………………………………………….

Alamat

: ……………………………………………………. ……………………………………………………… Data Administratif

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

Akte pendirian perusahaan dan perubahannya Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang Profil perusahaan (company profile) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek K3. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan per-UU. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan Surat pernyataan tertulis diatas materai bahwa dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana. Surat keterangan mengenai sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan (milik sendiri atau sewa).

ADA

TIDAK ADA

Keterangan

Data Teknis

7.

Studi kelayakan (Feasibility Study) Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Jaminan dukungan pendanaan (HoA) Jaminan pasokan Hasil Olahan (HoA) Hasil kalibrasi fasilitas Niaga LPG dan alat ukur dari instansi terkait, SKPP, SKPI dan telah melalui uji coba operasi (commissioning test) dari Ditjen Migas. Rencana standar dan mutu Hasil Olahan yang akan diniagakan dari Laboratorium uji yang terakreditasi Merek dagang Hasil Olahan yang diniagakan

8.

Standar teknis operasi yang digunakan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ADA

TIDAK ADA

Keterangan

9. Rencana penjualan, pembelian, ekspor dan impor 10. Realisasi Investasi Catatan : Yang Menerima

(………………………..)

Jakarta, Yang Menyerahkan

(…………………………)

2009

Izin Usaha Niaga Umum Hasil Olahan PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA UMUM HASIL OLAHAN

Recommend Documents