PETUNJUK TEKNIS PERCONTOHAN PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2015
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA 2015
i
SAMBUTAN Peningkatan produksi di bidang perikanan budidaya bertujuan untuk meningkatkan, mendorong dan mempercepat pencapaian pembangunan perikanan budidaya, berupa (1) peningkatan devisa, pendapatan dan penciptaan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, (2) peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan dan (3) perlindungan, pemulihan dan pelestarian sumberdaya perikanan budidaya. Strategi pengembangan perikanan budidaya dilaksanakan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui minapolitan dan industrialisasi. Sistem produksi perikanan nasional berorientasi pada trend pasar global dan local. Salah satu strategi pengembangan perikanan budidaya adalah percontohan di kawasan minapolitan dan industrialisasi. Percontohan di kawasan minapolitan dan industrialisasi dilaksanakan melalui teknologi yang adaptif, aplikatif, efektif dan efisien serta mampu mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan (sustainable aquaculture). Ini menjadi hal mutlak dan harus segera ditransfer secara massive kepada masyarakat pembudidaya. Percontohan perikanan budidaya dilaksanakan oleh UPT Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2015 diharapkan dapat berdampak luas terhadap pengambangan perikanan di kawasan lainnya. Hal ini menjadi sangat penting sebagai upaya dalam memberikan tontonan, tuntunan dan tauladan bagi masyarakat terkait pengelolaan budidaya yang berkelanjutan. Besar harapan kami petunjuk teknis perikanan budidaya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percontohan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan. Jakarta, Januari 2015 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si
i
KATA PENGANTAR
Dalam upaya melakukan sosialisasi informasi teknologi budidaya anjuran (SNI, CPIB dan CBIB), maka langkah yang paling efektif adalah dengan melakukan kegiatan percontohan di kawasan perikanan budidaya. Percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan dan industrialisasi, akan terus didorong bukan hanya dari sisi peningkatan produksi, namun juga melalui peningkatan efesiensi, efektifitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan daya saing produksi perikanan budidaya harus memperhatikan proses produksi melalui penerapan CBIB untuk meningkatkan jaminan mutu keamanan pangan (food safety) dan mampu menyediakan bahan baku untuk ketahahn pangan (foot security) Kegiatan percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan dan industrialisasi yang dilaksanankan oleh UPT Ditjen Perikanan Budidaya melalui teknologi terkini diharapkan dapat menjadi tontonan, tuntunan dan teladan bagi para pembudidaya dalam melakukan pengembangan usaha perikanan budidaya. Penyusunan Petunjuk Teknis Percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan dan industrialisasi ini bertujuan tiada lain dalam rangka memberikan acuan bagi UPT Ditjen Perikanan Budidaya sebagai pelaksana percontohan sehingga dapat memberikan dampak bagi peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan bagi kelompok pembudidaya ikan serta dapat diduplikasi oleh Pokdakan lainnya secara berkelanjutan. Jakarta, Januari 2015 Direktur Produksi
Ir. Coco Kokarkin Soetrisno, M.Sc
ii
DAFTAR ISI
SAMBUTAN...................................................................................................... i KATA PENGANTAR............................................................................................. ii DAFTAR ISI...................................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................ v DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. vi
SK DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCONTOHAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI UPT TAHUN 2015 ........................................ 1
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 3 1.1. Latar Belakang.................................................................................... 3 1.2. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3 1.3. Sasaran ............................................................................................ 4 1.4. Ruang Lingkup .................................................................................... 4 1.5. Istilah dan Definisi ............................................................................... 4 BAB II KELEMBAGAAN KELOMPOK .......................................................................... 5 2.1. Kelembagaan Kelompok......................................................................... 5 2.2. Tugas Masing-Masing Pengurus Pokdakan..................................................... 5 2.3. Manajemen Kelompok ........................................................................... 6 BAB III PELAKSANAAN ........................................................................................ 7 3.1. Penetapan Lokasi ................................................................................ 7 3.2. Pelaksanaan Percontohan....................................................................... 7 3.2.1. Paket Percontohan ...................................................................... 8 3.2.2. Pembinaan Teknis ....................................................................... 9 3.2.3. Temu Lapang Percontohan............................................................. 9 BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN....................................................... 10 4.1. Monitoring......................................................................................... 10 4.2. Evaluasi............................................................................................ 10 4.3. Pelaporan ......................................................................................... 10 4.3.1. Laporan Bulanan......................................................................... 10
iii
4.3.2. Laporan Pendahuluan ................................................................... 10 4.3.3. Laporan Kemajuan ...................................................................... 11 4.3.4. Laporan Akhir ............................................................................ 11
BAB VI PENUTUP............................................................................................... 12
iv
DAFTAR GAMBAR
1. Struktur Kelembagaan Pokdakan ......................................................................... 5
v
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCONTOHAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI UPT TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Menimbang
Mengingat :
: a.
bahwa guna mendukung pencapaian produksi dan produktifitas diperlukan teknologi adaptif yang efektif dan efisien, melalui budidaya yang dapat direplikasi oleh masyarakat;
b.
bahwa untuk itu diperlukan petunjuk teknis percontohan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan budidaya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
1
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCONTOHAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI UPT TAHUN 2015
KESATU
:
Menetapkan Petunjuk Teknis Percontoham Kawasan Perikanan Budidaya melalui UPT Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
KEDUA
:
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan teknis bagi UPT, pembudidaya dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percontohan penerapan teknologi anjuran pengembangan kawasan budidaya
KETIGA
:
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Januari 2015 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd SLAMET SOEBJAKTO
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Agung Witjaksono
2
Lampiran
: Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor Tentang Petunjuk Teknis Percontohan Kawasan Perikanan Budidaya melalui UPT Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kebijakan pembangunan Perikanan Budidaya diarahkan kepada pembangunan perikanan yang berdaya saing, dan berkelanjutan dengan memperhatikan 3 aspek yaitu aspek teknologi produksi, aspek sosial ekonomi, Aspek Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Perkembangan usaha perikanan budidaya ikan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya produksi, perluasan usaha dan kesejahteraan pembudidaya ikan. Walaupun demikian pengembangan usaha perikanan budidaya saat ini masih didominasi oleh usaha kecil dengan kelembagaan kelompok yang masih belum efektif dan kuat. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mendukung peningkatan produksi perikanan telah menetapkan langkah-langkah nyata agar pembudidaya dapat meningkatkan produksi yang lebih optimal melalui penerapan teknologi anjuran yang direkomendasikan serta pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi melalui kegiatan yang berasal dari APBN, Dekonsentrasi, DAK dan Tugas pembantuan di Kabupaten/Kota. Agar program-program Ditjen perikanan Budidaya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka perlu ada upaya pelaksanaan kegiatan percontohan pengembangan kawasan perikanan budidaya yang menerapkan teknologi anjuran (SNI, CPIB dan CBIB) yang dilaksanakan dengan menerapkan manajemen kelompok kolektif agar keberhasilan percontohan tersebut dapat menjadi tontonan, tuntunan serta acuan bagi para pembudidaya untuk menerapkan budidaya yang efektif, efisien ramah lingkungan dan berkelanjutan. Guna menyiapkan acuan bagi UPT, pembudidaya serta pemangku kepentingan terkait lainnya yang ingin menerapkan teknologi anjuran, perlu disusun Petunjuk Teknis percontohan Kawasan Perikanan Budidaya melalui UPT Tahun 2015 tersebut. 1.2. Maksud dan Tujuan Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan percontohan kawasan perikanan budidaya. 1) 2) 3) 4)
Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah: Memberikan petunjuk secara teknis bagi pembudidaya, UPT dan pemangku kepentingan lainnya yang akan melaksanakan percontohan kawasan perikanan budidaya; Sebagai bahan sosialisasi guna mempercepat pelaksanaan percontohan pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengembangan kawasan budidaya; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pembudidaya dalam menerapkan inovasi teknologi sesuai rekomendasi; dan Sebagai contoh penerapan teknologi anjuran perikanan budidaya secara baik dan benar. 3
1.3. Sasaran Sasaran yang diharapkan dari penyusunan juknis percontohan pengembangan Perikanan Budidaya tahun 2015 ini adalah: 1) tersedianya Juknis yang dapat dijadikan acuan bagi UPT, pembudidaya dan pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan percontohan terkait pemilihan kluster dan teknologi budidaya yang akan diterapkan, persyaratan benih dan persyaratan pakan; 2) Teknis pelaksanaan kegiatan budidaya secara efektif dan efisien mulai dari pra produksi budidaya, proses produksi budidaya hingga panen. 1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup tata cara operasional percontohan yang meliputi Kelembagaan Kelompok, Pelaksanaan Percontohan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 1.5. Istilah dan Definisi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
9) 10) 11) 12) 13) 14)
Badan Koordinasi Penyuluh (BAKORLUH) adalah Badan yang mengkoordinasikan penyuluhan ditingkat provinsi; Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH) adalah Badan yang mengkoordinasikan penyuluhan di tingkat kabupaten; Ditjen Perikanan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Dinas Provinsi adalah dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat provinsi Dinas Kabupaten adalah dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten Kawasan Perikanan Budidaya adalah hamparan untuk pengembangan budidaya ikan dalam bentuk kluster Kelembagaan kelompok adalah organisasi pelaksana percontohan meliputi ketua, sekretaris, bendahara, manager teknisdan seksi serta anggota; Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok, yang mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kluster adalah areal budidaya dengan luasan tertentu yang pengelolaannya berbasis kelompok dan satu manajemen Manajemen Percontohan adalah pelaksanaan percontohan yang diawali dengan perencanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan serta pelaporan. Mitra adalah pelaku usaha atau investor yang menjalin kerjasama dengan pembudidaya dalam pengelolaan pengembangan kawasan Minapolitan dengan prinsip saling menguntungkan Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Tricloroisocyanuric Acid (TCCA) adalah desinfektan yang digunakan dalam kegiatan budidaya udang.
4
BAB II KELEMBAGAAN KELOMPOK
2.1. Kelembagaan Kelompok Kelembagaan dalam Petunjuk Teknis kegiatan percontohan kawasan budidaya melalui UPT mengacu pada kelembagaan Juklak Percontohan yang diperluas pada struktur Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebagaimana pada Gambar 1. Ketua Sekretaris
Bendahara Manajer Teknis
Seksi Sarana & Prasarana
Seksi Produksi
Seksi Pemasaran
Seksi Usaha & Permodalan
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Kelompok Lain (2-5 kelompok)
Gambar 1. Struktur kelembagaan Pokdakan Pokdakan pelaksana percontohan merupakan kelompok yang statusnya minimal kelompok madya sesuai dengan KEPMEN KP No. KEP.14/MEN/2012 tentang tingkatan kelas pokdakan yang dibedakan menjadi 3 strata yang terdiri: 1. Kelompok tingkat Pemula dikukuhkan oleh Kepala Desa; 2. Kelompok tingkat Madya dikukuhkan oleh Camat; dan 3. Kelompok tingkat Utama dikukuhkan oleh Bupati. 2.2. Tugas masing-masing pengurus Pokdakan Pembentukan Pokdakan sebaiknya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat disertai dengan komitmen masing-masing anggota untuk saling bekerjasama dengan menerapkan prinsip usaha bersama dengan tugas dari masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:
5
a) b) c) d)
e) f) g) h)
Ketua bertugas mengawal kelompok mulai dari proses perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kelompok; Sekretaris bertugas dalam pengadministrasian kegiatan kelompok, inventarisasi sarana dan prasarana kelompok, dokumentasi kegiatan kelompok; Bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen keuangan kelompok; Manajer Teknis adalah seorang manajer yang menguasai teknis budidaya dan mampu menyiapkan SOP, paham dalam penerapan teknologi anjuran serta mampu mengawasi dan mengendalikan operasional produksi. Seorang Manajer Teknis dapat berasal dari luar maupun dalam kelompok, serta dapat membina 2 – 5 kelompok kolektif dalam satu kawasan dimana setiap kelompok beranggotakan 10-25 orang. Hubungan kerja termasuk pembiayaan manajer teknis menjadi kesepakatan bersama antara kelompok dan manajer itu sendiri. Seksi Sarana dan Prasarana bertanggung jawab dalam penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana dalam kelompok. Seksi Produksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pencatatan (rekaman) proses produksi dan didokumentasikan. Seksi Pemasaran bertanggung jawab dalam mencari info pasar dan memasarkan hasil produksi Seksi usaha/permodalan bertanggung jawab mencari sumber permodalan dan menjalin hubungan dengan mitra untuk menjaga keberlanjutan usaha.
2.3. Manajemen Kelompok Manajemen kelompok merupakan sistem pengelolaan yang diterapkan dalam melaksanakan usaha budidaya yang berkelanjutan dengan melaksanakan beberapa hal seperti: a) Menerapkan manajemen usaha bersama secara kolektif; b) Membuat rencana usaha bersama; c) Mengatur pola tanam; d) Meningkatkan kemampuan manajerial anggota kelompok; e) Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan kelompok; f) Melaksanakan kegiatan social kemasyarakatan; dan g) Mengelola limbah hasil buangan dan menjaga kelestarian lingkungan.
6
BAB III PELAKSANAAN
3.1. Penetapan Lokasi Penetapan lokasi percontohan harus menggacu pada juklak percontohan kawasan budidaya tahun 2015, baik teknis, non teknis maupun legalitas. Tata cara penetapan dilakukan melalui wawancara langsung, peninjauan lokasi dan wadah budidaya serta pemerikasaan dokumen oleh tim teknis kepada pokdakan dengan mengacu pada checklist yang telah dimuat dalam juklak. 3.2. Pelaksanaan Percontohan Pelaksanaan percontohan dilakukan berdasarkan rencana kerja teknis yang disusun oleh tim teknis bersama pokdakan pelaksana percontohan kawasan budidaya tahun 2015 dan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah disiapkan oleh UPT yaitu kegiatan Pembenihan, Penggelondong, dan Pembesaran. Komoditas yang akan dikembangkan bukan termasuk komoditas asing Invasif yaitu komoditas yang dapat menyebabkan dominannya jenis tersebut dan akan mengurangi biodeversitas spesies lokal, jenis komoditas percontohan tersebut adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)
Udang Vaname ; Udang Windu; Gracillaria; Bandeng; Lobster; Kerapu; Bawal Bintang; Rumput Laut E. Cottonii (Kebun Bibit); Udang Galah; Nila; Patin; Lele; kakap putih; Ikan Mas; Kekerangan (kerang Hijau); Ikan Gabus; Ikan Papuyu; Ikan Gurame; Bubara; Ikan Hias.
Teknologi Percontohan merupakan teknologi hasil perekayasaan yang inovatif, aplikatif dan ramah lingkungan. Teknologi harus diterapkan oleh UPT bersama dengan Pokdakan pelaksana percontohan dengan berpedoman pada SOP yang telah dibuat oleh UPT yang bersangkutan, mengacu pada SNI dan menerapkan prinsip-prinsip CBIB. Setiap anggota kelompok harus berperan serta dan terlibat secara langsung dalam setiap tahapan teknis operasional budidaya dibawah bimbingan teknisi.
7
3.2.1. Paket Percontohan Paket percontohan kawasan perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen Perikanan Budidaya meliputi komoditas dan lokasi sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 1. Komoditas dan lokasi percontohan melalui UPT tahun 2015 No 1
UPT Pelaksana BLUPPB Karawang
Komoditas
Lokus
1
Pembenihan Nila
Subang
2
Pendederan Nila
- Desa Kali Jati, Kec Kalijati - Desa Tegal Urieng, Kec Pamanukan
3
Pembesaran Udang Vaname
Serdang Bedagai
4
Pembesaran Kerapu
- Desa Pulau Sembilan, Kec Pangkalan Susu, kab Langkat - Desa Pulau kampei, Kec Pangkalan Susu, kab Langkat - Desa Pulau kebun Ubi, Kec Pangkalan Susu, kab Langkat
2
3
BPBL Ambon
BBPBL Lampung
1
Pembesaran/Kebun Bibit Rumput Laut
Maluku Tenggara dan Tual
2
Pembesaran Ikan Konsumsi
Seram Bagian Barat
3
Pembesaran Ikan Hias di KJA
Kota Ambon
4
Pentokolan Kerapu
Kota Ambon
1
Pembesaran Kerapu Macan
Pulau Seribu
2
Pembesaran Bawal Bintang
- Kab Pesawaran - Pulau Seribu
3
Pembesaran Kakap Putih
Kab Pesawaran
4
Pembesaran Rumput Laut
- Kab Lampung Selatan - Lontar - Kab Pesawaran
5
Pembesaran Kerang Hijau
- Kab Lampung Selatan - Panimbang
4
BPBAP Situbondo
6
Pembesaran Udang Vaname
- Kab Lampung Selatan
1
Pembesaran Udang Vaname
- Lombok Tengah - Lombok Timur
5
BBPBAT Sukabumi
1
Pembenihan Lele
- Kota Bogor - Kab Tulung Agung
8
2
Pembesaran Udang galah, gurame, padi (UGAMEDI)
- Kota Klungkung - Kota Sukabumi - Kab Sukabumi - Kab Banyumas
6
BPBL Batam
1
Pembesaran Bawal Bintang
- Kab Bintan - Kota Tanjung Pinang
2
Pembesaran Kakap Putih
- Kab Karimun - Kota Medan
7
BPIUUK Karang Asem
8
BBPBAP Jepara
(belum masuk)
1
Pembenihan Udang Windu Skala Kecil
- Jepara - Rembang - Tegal - Indramayu
2
3
Pembenihan udang Windu Skala Sedang
- Jepara
Pentokolan Udang Windu
- Pati
- Rembang
- Jepara - Demak - Brebes - Indramayu - Tangerang 4
Pembesaran Udang Windu
- Cilacap - Kota Baru
5
Pembenihan Udang Vaname skala Kecil
Jepara
6
Pentokolan Udang Vaname
Pati
7
Pembesaran Udang Vaname
- Demak - Wanayasa - Kalbar
8
Penggelondongan Bandeng
- Jepara - Pati - Demak - Kendal - Brebes - Indramayu - Tangerang
9
Pembesaran Bandeng
- Jepara
9
- Tangerang 10
Pembenihan Nila Salin
Jepara
11
Pembesaran Nila Salin
- Jepara - Pekalongan - Tangerang
12
Pembibitan Caulerva/Latoh
- Jepara - Tangerang
9
BPBAP Takalar
1
Pembesaran dan Pentokolan Udang Vaname
- Kab Pangkep - Duampanua, Kab Pinrang - Suppa, Kab Pinrang - Kab Bombana
2
10
BPBL Lombok
1
Pembenihan, Pentokolan dan Pembesaran Bandeng
- Kab Pangkep
Pembenihan Rumput Laut
- Kab Lombok barat
- Kab Pinrang
- Kab Sumbawa Barat 2
Pembesaran Lobster
Kab Lombok Timur
3
Pembesaran Bawal Bintang
- Kab Lombok Barat - Kab Lombok Tengah - Kab Sumbawa Barat
11
BPBAT Jambi
1
Pembenihan Patin
Kab Serdang Bedagai
2
Pendederan Patin
Kawasan Budidaya Patin
3
Pembesaran Patin
- Desa Tangkit, Kab Muaro Jambi - Desa 2 Pudak, Kab Muaro Jambi
4
Pembesaran Nila
- Desa Pematang Jering, kab Muaro Jambi - Waduk Kuto Panjang Kampar Riau
5
Pembenihan Mas
- Sipungguk - Kampar, Riau
6
Pembesaran Mas
- Waduk Kuto - Panjang - Kampar Riau
7
Pembenihan Gurame Batanghari
Sarolangun (UPR)
8
Pembenihan Lele
- Pelalawan (UPR) - Muaro Jambi (UPR)
12
BPBAT Mandiangin
1
Pembenihan Nila
- Kab Banjar
10
- Kab Tabalong 2
Pembesaran Nila
- Kab Banjar - Kab Tabalong
14
BPBAT Tatelu
3
Pembesaran Papuyu
Kab Pulau Pisang, Kalteng
4
Pembesaran Gabus
Kab Kapuas
1
Pentokolan Lele
- Sulawesi Utara - Sulawesi Selatan - Papua
2
Pentokolan Nila
- Sulawesi Utara - Gorontalo - Sulawesi Tengah
Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis budidaya dibuat oleh UPT masing-masing secara terpisah sesuai dengan komoditas dan teknologi yang akan diterapkan 3.2.2. Pembinaan teknis Pembinaan teknis dilaksanakan oleh tim teknis yang terdiri dari UPT Ditjen Perikanan Budidaya, penyuluh dan UPTD dengan menerapkan teknologi anjuran (CPIB dan CBIB) serta pembinaan manajemen kelompok dan usaha. Diharapkan setelah pelaksanaan percontohn selesai pokdakan mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian sertifikasi CBIB untuk pengakuan bahwa telah menerapkan teknologi anjuran. Pembinaan teknis dan manajemen dilaksanakan secara periodik baik langsung di lapangan maupun dalam bentuk pertemuan kelompok, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi anggota kelompok. 3.2.3. Temu lapang Percontohan Temu lapang dilakukan pada akhir tahapan percontohan dilaksanakan oleh pembina teknis dan narasumber lainnya melalui penyajian materi dan diskusi, diharapkan setiap peserta dapat memberikan pengalaman, saran dan masukan untuk keberlanjutan usaha budidaya di masa mendatang. Temu lapang juga dapat sebagai media penyebaran informasi dan memotivasi pokdakan untuk mengembagkan usaha budidaya perikanan di kawasan lainnya.
11
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
4.1.
Monitoring
Kegiatan Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara langsung dan berkala yang meliputi kegiatan: mengamati, meninjau kembali, dan mempelajari yang dilakukan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir 4.2.
Evaluasi
Evaluasi mencakup: a) b) c) d) e)
4.3.
pelaksanaan kegiatan percontohan kawasan perikanan budidaya tersebut
Penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi percontohan; Produksi dan produktifitas budidaya ikan di lokasi percontohan setelah melalui input teknologi; Indikator Keberhasilan pelaksanaan percontohan terhadap peningkatan teknologi dan pendapatan Pokdakan serta keberlanjutan sistim usaha budidaya di tingkat Pokdakan; Penguatan kelembagaan, kemandirian Pokdakan dan kerjasama kemitraan; Persepsi masyarakat untuk mengembangkan/menyebarluaskan penerapan teknologi anjuran pada kawasan sekitarnya. Pelaporan
Jenis laporan yang dibuat meliputi laporan bulanan, pendahuluan, kemajuan dan akhir. Laporan bulanan dibuat oleh tim teknis dan dilaporkan kepada kepala UPT yang menunjuk tim Teknis dan kemudian dilaporkan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Produksi dan Anggaran Budidaya (SIMPrABu) ke Ditjen Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi yang dapat diakses dengan alamat website: http://103.7.52.118/SIMPRABU. Penggunaan password dapat menghubungi Direktorat Produksi-DJPB. Sedangkan laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir dapat disampaikan melalui via pos, faks 021-78831914 atau email:
[email protected]. 4.3.1 Laporan Bulanan Laporan bulanan memuat perkembangan kegiatan percontohan sampai dengan bulan bersangkutan secara rutin selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya oleh tim teknis disampaikan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya Terpadu (SIMPrABu) kepada Kepala UPT. 4.3.2 Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan menyajikan pembentukan tim teknis, identifikasi calon lokasi dan calon kelompok, sosialisasi, penetapan lokasi dan kelompok, rencana kerja SOP serta jadwal
12
pelaksanaan kegiatan. Laporan ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum persiapan proses produksi. Format laporan pendahuluan sebagaimana lampiran Juklak. 4.3.3 Laporan Kemajuan Laporan kemajuan menyajikan perkembangan percontohan sejak persiapan lahan, penebaran, pemeliharaan, pembinaan, temu lapang dan panen. Pelaporan disajikan sesuai format dan dapat disampaikan dalam bentuk hard copy (via pos) maupun soft copy (via faks atau e-mail). Format laporan kemajuan sebagaimana pada lampiran juklak, 4.3.4 Laporan Akhir Laporan akhir menyajikan seluruh hasil pelaksanaan percontohan, kendala, solusi dan rencana tindak lanjut. sejak persiapan sampai dengan kegiatan proses produksi berakhir, termasuk hasil dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan. Laporan tertulis secara naratif dan disusun secara sistematis, dengan outline. Format laporan akhir sebagaimana lampiran juklak,
13
BAB V PENUTUP
Hasil kegiatan percontohan kawasan perikanan budidaya diserahkan oleh UPT kepada Pokdakan dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Hasil Percontohan yang diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Hasil percontohan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal pengembangan selanjutnya. Pelaksanaan siklus berikutnya dilakukan oleh Pokdakan dengan pendampingan teknis oleh UPT/D dan atau penyuluh, penanggung jawab pembinaan kelompok dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Pelaksanaan kegiatan percontohan perikanan budidaya melalui penerapan teknologi anjuran selain sebagai sarana model percontohan yang menerapkan teknologi adaptif, aplikatif dan efesien merupakan implementasi penyebarluasan informasi teknologi kepada masyarakat yang diharapkan dapat menjadi tontonan, tuntunan dan teladan untuk dikembangkan sehingga diharapkan mampu memacu semangat dan minat pembudidaya ikan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan yang ada di daerahnya secara optimal, bijaksana dan berkelanjutan. Keberlanjutan dari percontohan ini diharapkan dapat menerapkan pola kemitraan serta pemupukan modal baik dari dukungan perbankan yang diharapkan kelompok dapat meningkatkan status kelompok menjadi kelompok mandiri (bankable). Petunjuk Teknis percontohan penerapan teknologi anjuran ini diharapkan akan menjadi acuan bagi UPT dalam mensosialisasikan teknologi anjuran adaptif dan aplikatif terhadap pembudidaya ikan, sehingga sasaran pengembangan budidaya tercapai sebagaimana yang diharapkan.
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd SLAMET SOEBJAKTO
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Agung Witjaksono
14
