PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN PKBM MELALUI PERMAGANGAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015
KATA SAMBUTAN Memasuki tahun 2015, perhatian dunia tentang program pendidikan tertuju pada capaian akhir dari program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA) yang dideklarasikan di Dakar Senegal tahun 2000 oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization). Terdapat enam target capaian program PUS yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kecakapan hidup, pemberantasan buta aksara, pengarusutaman gender, peningkatan mutu pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan DIKMAS) memiliki komitmen tinggi untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, Ditjen PAUD dan DIKMAS mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan pendidikan masyarakat dalam “skema besar” pendidikan orang dewasa dan berkelanjutan (adult learning and continuing education). Layanan PAUD dan DIKMAS sangat penting dan strategis dilakukan karena masih terdapat penduduk usia 15-59 tahun sebesar 3,86% atau sebanyak 6.165.404 orang (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2014). Penduduk buta aksara tersebut mayoritas perempuan sebesar 66,39% dan laki-laki sebesar 33,61%. Kondisi perekonomian mereka tergolong miskin, bekerja serabutan, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, dan pedagang kecil atau hanya sebagai ibu rumah tangga bagi kaum perempuannya. Selain itu, masih terdapat pula penduduk usia muda usia SD/MI (7-12 tahun) yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) karena berbagai faktor yang “rentan” menjadi buta-aksarawan baru yang sekaligus akan menjadi target layanan pendidikan kesetaraan untuk tetap memberi kesempatan mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikannya. Dengan spektrum layanan pendidikan alternatif dan solutif tersebut, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS berupaya memperluas layanan dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup, peningkatan budaya baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pengarusutamaan gender, serta penataan kelembagaan pendidikan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan masyarakat oleh semua pemangku kepentingan maka perlu disusun berbagai pedoman, panduan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya pedoman, panduan, petunjuk teknis, dan bahan ajar penyelenggaraan program/kegiatan pendidikan masyarakat. Semoga dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi terselenggaranya program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat belajar yang dilandasi semangat “revolusi mental” guna meraih kemajuan masyarakat yang berkarakter dan berintegritas. Jakarta, April 2015 Direktur Jenderal, Dr. Ir. Taufik Hanafi, M.U.P. NIP. 196308281990031002 i
KATA PENGANTAR Pengembangan program pendidikan masyarakat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar sistem persekolahan, sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti. Berbagai rujukan penting dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program UNESCO antara lain: program Education for All (Pendidikan Untuk Semua), Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy Initiative For Empowerment atau Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan, dan program lainnya. Program pendidikan masyarakat telah menjadi bagian penting dari isu pendidikan di tingkat global yang harus diterapkan dalam konteks lokal. Berbagai layanan pendidikan masyarakat bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan, petunjuk teknis, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai acuan di lapangan. Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang lebih berkualitas. Semoga panduan, petunjuk teknis, dan perangkat pembelajaran tersebut dapat menjadi acuan dan menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel. Jakarta, April 2015 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Dr. Wartanto NIP. 196310091989031001
ii
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ........................................................................ KATA PENGANTAR ....................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................... BAB I Pendahuluan .................................................................... A. Latar Belakang ................................................................. B. Dasar Hukum ................................................................... C. Tujuan.............................................................................. BAB II Gambaran Tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Permagangan Sebagai pola Penjaminan Mutu............................................................ A. Pengertian PKBM ............................................................ B. Standar Minimal PKBM .................................................. C. Tujuan Pembentukan PKBM ........................................... D. Prinsip dalam PKBM ....................................................... E. Standar Nasional PKBM .................................................. F. Upaya Peningkatan Mutu PKBM .................................... G. Gambaran Pola Permagangan Bagi PKBM ..................... BAB III Bantuan Penguatan Mutu PKBM Melalui Permagangan A. Pengertian Bantuan......................................................... B. Tujuan Bantuan ............................................................... C. Bantuan Yang Disediakan ................................................ D. Pemanfaatan Bantuan..................................................... BAB IV Tata Cara untuk Memperoleh Bantuan........................... A. Kriteria Lembaga Magang ............................................... B. Kriteria PKBM Peserta Permagangan .............................. C. Prosedur untuk memperoleh Bantuan Kegiatan ............ BAB V Penutup ........................................................................... Lampiran ………………………………………………………………………………….
i
i ii iii 1 1 2 2
4 4 5 6 6 8 10 11 17 17 18 18 18 19 21 19 23 25 26
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Lahirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan respon berbagai permasalahan di Indonesia yang membutuhkan dukungan satuan pendidikan nonformal untuk memecahkannya. Masalah tersebut diantaranya, a) masih tingginya angka buta aksara di Indonesia yang mencapai 3,8% atau 6,4 juta jiwa, (BPS 2012), b) jumlah masyarakat miskin di indonesia masih 29 juta, (BPS 2013) c) angka drop out dan lulus tidak melanjutkan berkisar 1,7 juta anak setiap tahun (PDSP 2012), d) jumlah anak usia 0-6 tahun mencapai 31 juta anak dan baru berkisar 62% yang terlayani pendidikan anak usia dini, dan e) kesenjangan pembangunan antar provinsi masih tinggi. Adanya satuan pendidikan nonformal di daerah diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengentasan buta aksara, kemiskinan dan melayani pendidikan bagi masyarakat yang tidak beruntung. 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal. PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan unit yang sangat penting dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan nonformal. Posisi penting ini dimana banyaknya sasaran program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal informal (PNFI) namun masih terbatasnya lembaga pendidikan yang mampu menjangkau komunitas PNFI sampai pelosok desa. 3. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang birokrasi yang jujur, bersih, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan, penataan dan penjaminan mutu satuan pendidikan nonfomal khususnya PKBM memperoleh perhatian yang mendalam. Saat ini sudah berdiri lebih dari 9000 PKBM yang tersebar di Indonesia, namun kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan belum merata. Karenanya perlu dilakukan pola pembinaan sebagai salah satu bentuk penjaminan
1
mutu bagi PKBM agar mampu menjadi satuan pendidikan yang menjadi ujung tombak keberhasilan program PAUD dan PNFI. B. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5.
6.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pasal 26 yaitu: penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, dan penyuluhan dapat dilaksanakan melalui swakelola.
C. Tujuan Tujuan Umum: Tujuan penataan PKBM melalui permagangan bagi pengelola PKBM adalah untuk memberikan bimbingan/pelatihan dan pengalaman nyata bagi pengelola PKBM berkinerja C dan D, atau yang belum dinilai kinerjanya tentang tata cara pengelolaan lembaga PKBM berkinerja baik. Tujuan Khusus: 1. Memberikan gambaran profil PKBM yang diharapkan dan sesuai amanat undang-undang sebagai satuan pendidikan nonformal 2. Memberikan informasi tentang dukungan pemerintah dalam meningkatkan mutu PKBM agar menjadi satuan pendidikan yang diharapkan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. 3. Memberikan acuan prosedur pelaksanaan permagangan PKBM tahun 2015 2
BAB II GAMBARAN TENTANG PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DAN PERMAGANGAN SEBAGAI POLA PENJAMINAN MUTU A. Pengertian PKBM Sesuai UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 17 tahun 2010, dan Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal. PKBM sebagai satuan pendidikan merupakan lembaga/institusi atau tempat belajar masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, informal. PKBM diselenggarakan bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan nonformal sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan/kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian, mengembangkan diri untuk berusaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat Oleh karenanya upaya meningkatkan mutu PKBM harus mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2003. PKBM berfungsi melayani masyarakat dengan berbagai program pendidikan anak usia dini, program pendidikan nonformal, program usaha produktif dan program sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan masyarakat. PKBM didirikan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Oleh sebab itu prinsip PKBM adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.(UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10) Satuan PNF: Lembaga Kursus Lembaga Pelatihan Kelompok Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Majelis Taklim Satuan pendidikan yang sejenis [UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)] 3
B. Standar Minimal PKBM Tidak semua satuan pendidikan nonformal dapat diakui sebagai PKBM. PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal minimal sebagai berikut: 1.
Memiliki ruang perkantoran sebagai sekretariat
2.
Memiliki minimal 3 ruang belajar lengkap dengan fasilitas pembelajaran dan minimal melayani 2 jenis program pokok PNFI (pendidikan
kesetaraan,
kursus
keterampilan,
pendidikan
keaksaraan, PAUD) dan satu program pendukung (unit usaha mandiri, TBM, dll) 3.
Program yang dilaksanakan merupakan program reguler (berjalan setiap saat) bukan sekedar program bantuan sosial sesaat.
4.
Memiliki wilayah kerja yang jelas dan minimal merintis satu desa/kelurahan/komunitas binaan khusus.
5.
Memiliki rencana kerja tahunan yang dibuktikan secara tertulis
6.
Memiliki izin pendirian lembaga pendidikan dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan diperkuat dengan kepemilikan nomor induk lembaga (NILEM) PKBM.
Lembaga yang memenuhi persyaratan tersebut diatas baru layak untuk mengusulkan menjadi PKBM. C. Tujuan Pembentukan PKBM a)
Melayani masyarakat dengan berbagai program pendidikan nonformal yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat.
b)
Mendorong masyarakat agar mampu memberdayakan potensi diri dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 4
c)
Memfasilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memecahkan masalah kehidupannya.
D. Prinsip Dalam PKBM Prinsip dasar pembentukan PKBM di masyarakat adalah “dari, oleh dan untuk masyarakat”, artinya a) PKBM ini berdiri dan memberikan berbagai layanan didasarkan atas prakarsa dari masyarakat setempat, bukan atas perintah atau tekanan dari pemerintah atau perorangan, b) program dan kegiatan yang dilaksanakan di PKBM dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan c) semua program dan kegiatan tersebut pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat setempat untuk membangun lingkungan nya dan kualitas kehidupan yang lebih baik. E. Standar Nasional PKBM Standar Nasional PKBM sebagai berikut: PKBM Sebagai Satuan Pendidikan /Lembaga Pendidikan Nonformal No
Komponen
1
Legalitas
2
Status Kelembagaan
Standar 1.1. Memiliki akte notaris pendirian lembaga 1.2. Memiliki izin pendirian lembaga dari dinas terkait 1.3. Memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) dari dinas propinsi/ ditbindikmas 2.1. Status sebagai PKBM (tidak sebagai lembaga lain/ tidak status ganda) 2.2. PKBM dibawah yayasan, lembaga lain atau berdiri sendiri sebagai lembaga publik/ milik pribadi.
3
Pengurus Kelembagaan
3.1. Memiliki pengelola yg disahkan dalam akte notaris 3.2. Memiliki Surat Keputusan Pengelola PKBM lengkap terdiri dari minimal (ketua, sekretaris, 5
bendahara dan 3 orang seksi program) yg diterbitkan oleh pendiri dan disahkan oleh dinas terkait 3.3. Para pengelola paham akan tugasnya dan dapat melaksanakan tugas 3.4. Memiliki tenaga khusus yang bekerja harian di kantor Fasilitas Kelembagaan
4.1. Memiliki ruang kantor lengkap dengan meubeler, komputer kerja, penerangan, jaringan komunikasi, dan peralatan kantor 4.2. Memiliki minimal 3 ruang belajar dengan ukuran minimal 4 x 5 m2 lengkap dengan meubeler dan sarana pembelajaran 4.3. Alat komunikasi : web, email, telp, Fax 4.4. Status sarana dan prasarana minimal memiliki jaminan penggunaan selama 5 tahun (bagi yang pinjam/sewa)
5
Pogram Minimal yang Dilaksanakan
5.1. Menyelenggarakan minimal 2 program utama PAUD dan PNFI secara reguler (pilih: Pemberantasan buta aksara, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA/SMK, Kursus-kursus, TPA, Kelompok Bermain) (Program tersebut diakreditasi oleh BAN PNF) 5.2. Menyelenggarakan minimal 1 program pendukung misalnya (usaha produktif, TBM, PUG, dll) 5.3. Memiliki minimal satu desa/kelurahan/ komunitas binaan khusus yg disetujui oleh kepala desa/lurah yang bersangkutan
6
Dokumen dan Kelengkapan Kelembagaan
6.1. Memiliki renstra lembaga minimal memiliki visi, misi, strategi dan nilai, serta sasaran dan target 6.2. Memiliki rencana tahunan 6
6.3. Memiliki buka administrasi kelembagaan minimal : buku induk pendidik dan pengelola program, buku kegiatan, buku inventaris, buku keuangan, buku tamu, buku absensi pengurus, buku rapat dll 6.4 Papan nama lembaga jelas dan permanen 6.5. Papan petunjuk ruangan dan program 6.6. Bahan/alat sosialiasi (brosur, poster, spanduk dll) 6.7. Data-data, grafik, foto-foto dll 6.8. Rekening Bank lembaga 6.9. NPWP atas nama lembaga 6.10. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada dinas terkait minimal 3 bulan sekali 7
Pendanaan
7.1. Memiliki sumber pendanaan mandiri lembaga 7.2. Memiliki buku bukti pengelolaan sumber dan penggunaan dana
8
Jaringan / Mitra Kerja Lembaga
8.1. Minimal memiliki jaminan kerjasama 3 sektor (pemerintah, organisasi profesi mitra PAUDNI, Dunia usaha/industri) 8.2. Jelas posisi dan bentuk kerjasama di lembaga
9
Prestasi Lembaga (Kalau ada)
9.1. Hasil Lomba kelembagaan, 9.2. Penghargaan dari pihak terkait kelembagaan 9.3. Prestasi lembaga dari pihak yg merasakan manfaat dari PKBM 9.4. Melaksanakan program sosial atau CSR
7
F. Upaya Peningkatan Mutu PKBM Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu PKBM dijelaskan dalam gambar chart sebagai berikut: Penjaminan Mutu Kelembagaan
Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran
LEGAL
kurikulum
AKREDITASI
Bahan ajar
PENILAIAN KINERJA
Proses belajar
Penjaminan Mutu Lulusan
Penjaminan Mutu Penempatan Lulusan
Ev aluasi
Pengakuan Masyarakat / DU-DI (STAKEHOLDER)
PENJAMINAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Keterangan: Upaya meningkatkan kualitas PKBM mengacu pada chart penjaminan mutu sebagai berikut : 1. 2.
3.
4. 5.
Meningkatkan mutu kelembagaan dengan mendorong legalitas perizinan, mendorong terakreditasi dan penilaian kinerja lembaga Memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM dengan pendampingan SKL, Kurikulum, Bahan ajar yang sesuai dengan kebijakan direktorat teknis lainnya Mendorong pelaksanaan evaluasi setiap proses pembelajaran sesuai peraturan yang berlaku, misalnya melakukan uji kompetensi keterampilan yang terstruktur Melakukan pendekatan dan memperoleh dukungan dengan mitra dan masyarakat akan manfaat atas keberadaan PKBM di masyarakat Meningkatkan secara bertahap dan berkelanjutan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di PKBM 8
Salah satu program untuk meningkatkan mutu pengelola PKBM agar PKBM yang dikelola dapat mencapai standar nasional dapat dilakukan melalui permagangan.
G. Gambaran Pola Permagangan bagi PKBM 1. Pengertian Permagangan bagi Pengelola PKBM Permagangan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola PKBM dalam satu kelompok minimal 20 orang di satuan pendidikan nonformal atau lembaga. Magang untuk mendapatkan pengalaman belajar selama mengikuti latihan/praktek di lembaga dan satuan PNF. Dilakukan selama 3 (tiga) hari untuk belajar tentang; perencanaan program, koordinasi internal dan eksternal, penyelenggaraan program/administrasi/ pelayanan prima dan pengendalian mutu, atau keterampilan tertentu di PKBM. Dengan permagangan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengelola PKBM sehingga kualitas manajemen, program dan kinerja PKBM meningkat. 2. Tujuan Permagangan - Meningkatkan kemampuan manajerial pengelola PKBM - Mendorong PKBM untuk mencapai standar minimal - Meningkatkan mutu pengelolaan PKBM agar mampu berdaya saing 3. Hasil yang diharapkan Setelah mengikuti kegiatan permagangan, PKBM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan program dan manajemen lembaga agar lebih baik dan bermutu 4. Peserta Permagangan - Pengelola PKBM yang berkinerja C/D, atau belum dinilai kinerjanya namun masih lemah pengelolaan program dan administrasi lembaga. 9
- Narasumber teknis atau tutor keterampilan untuk keterampilan - Setiap kelompok magang tidak kurang dari 20 orang
magang
5. Lembaga Penyelenggara Permagangan - PKBM dan LKP Berkinerja A dan B, SKB, BPKB, yayasan, unit usaha, organisasi masyarakat yang dinilai memiliki kualitas (reputasi) dalam penyelenggaraan program PAUD dan/atau PNFI - Reputasi dimaksud penyelenggaraan program PAUD, PNFI dan atau pemberdayaan masyarakat tertentu yang layak ditiru dan atau menjadi unggulan/percontohan di kabupaten/kota/provinsi 6. Materi Permagangan Materi permagangan bagi pengelola PKBM mengacu pada tujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan manajemen mutu lembaga PKBM. Alokasi waktu penyampaian materi dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit), sebagai berikut: No 1 2
Materi Kebijakan Ditbindikmas Standar Penyelenggaraan PKBM Manajemen PKBM a) Pengelolaan administrasi perkantoran/ sekretariat PKBM b) Penataan kantor/sekretariat c) Pembuatan rencana strategis, struktur organisasi dan pembagian tugas, contoh pedoman pendidik dan tenaga kependidikan - Pembuatan contoh model media sosialisasi (data-data) - Pembuatan contoh model administrasi keuangan - Pembuatan contoh model tatakelola operasional - Pembuatan contoh model strategi kemitraan
10
Jampel/Durasi 90 menit 450 menit 80% Praktek
3
4
Pembelajaran PKBM a) Penataan administrasi pembelajaran program PAUD, Paket Kesetaraan, Keaksaraan, Keterampilan, TBM dsbnya b) Penataan tempat pembelajaran c) Pengenalan standar kompetensi lulusan d) Pengenalan atau pembuatan contoh kurikulum, silabus, dan RPP e) Pembuatan contoh soal ujian f) Pembuatan contoh modul, pedoman penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran g) Pembuatan format penilaian pengajar (micro teaching) Evaluasi a) Presentasi b) Penugasan Post Tes) Penutupan Jumlah
450 menit
85% Praktek Keterampilan
270 menit
1260 menit
Catatan: untuk magang keterampilan dan program menyesuaikan dengan jenis keterampilan dan program yang dimagangkan 7. Metode Permagangan Modelling Lembaga pemagang melihat berbagai contoh dokumen di lembaga tempat magang kemudian melakukan modelling untuk diimplementasikan di PKBM masing-masing, baik dengan cara mengadaptasi maupun mengadopsi. Demonstrasi Pengelola lembaga magang menunjukkan contoh-contoh dokumen sesuai materi yang disampaikan kepada peserta. Ceramah dan praktek Disampaikan oleh nara sumber atau fasilitator dalam bentuk paparan teori dan praktek serta contoh kasus. Diskusi Dilaksanakan dalam bentuk pembahasan berbagai kasus yang sedang dihadapi oleh masing-masing PKBM berdasarkan tema tertentu yang telah disampaikan oleh narasumber dan fasilitator. 11
Orientasi lapangan dan penugasan Peserta menyusun baik penugasan yang dilakukan oleh Individu / Kelompok rencana pengembangan PKBM ke depan dengan kondisi masing-masing, yang dapat mengadopsi lembaga dan mengadaptasi peraturan manajemen dan program seperti yang dilihat di lembaga tempat magang. Hasilnya menjadi bahan diskusi yang dapat dikembangkan di kelompok masing-masing . 8. Mekanisme Pelaksanaan Permagangan Pra Kegiatan: 1) Lembaga pelaksana permagangan melakukan identifikasi PKBM calon peserta magang. 2) Pelaksana permagangan mengirimkan surat ke PKBM calon peserta magang. 3) Lembaga pelaksana permagangan melakukan konfirmasi kesediaan hadir kepada PKBM calon peserta magang. 4) Persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan permagangan. Proses Kegiatan: Hari pertama: 1. Pendaftaran peserta. 2. Pre Test; sebelum mengikuti kegiatan seluruh peserta mengikuti kegiatan pre test untuk mengetahui pemahaman awal peserta. 3. Pembukaan, sekaligus arahan kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat oleh Direktur Pembinaan Dikmas atau yang ditunjuk sekaligus sosialisasi program Ditbindikmas. 4. Pemberian materi terkait dengan manajemen mutu PKBM oleh narasumber, dan membahas berbagai permasalahan serta alternatif solusi mengatasi masalah. Setiap sesi diadakan evaluasi terhadap materi dan narasumber.
12
Hari Ke dua: 1. Pemberian materi terkait dengan mutu pembelajaran pada PKBM oleh narasumber, dan membahas berbagai permasalahan serta alternatif solusi mengatasi masalah. Di setiap akhir sesi diadakan evaluasi terhadap materi dan narasumber, untuk mendapatkan masukan dari peserta. 2. Penugasan kepada peserta untuk membuat atau mengerjakan rencana pengelolaan dan pengembangan lembaga, dan rencana pembelajaran pada lembaga sesuai dengan PKBM masing-masing. Hari ke tiga: 1. Presentasi hasil penugasan kepada peserta yang dinilai oleh narasumber dan pendamping dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Presentasi dapat dibagi dalam beberapa kelompok. 2. Post Test; untuk mengetahui capaian pemahaman peserta atas semua materi yang telah diperoleh selama magang. 3. Penutupan. 4. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi kegiatan.
13
BAB III BANTUAN KEGIATAN PENGUATAN PKBM MELALUI PERMAGANGAN A.
Pengertian Bantuan 1. Bantuan kegiatan penguatan PKBM melalui permagangan adalah kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat lembaga untuk menyelenggarakan permagangan manajemen, program dan keterampilan. Kegiatan dimaksud diarahkan pada pendidikan dan pelatihan program-program di PKBM agar bermutu dan berkelanjutan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas keberadaan PKBM, dengan cara magang di satuan pendidikan PNF dan lembaga lainnya yang lebih baik dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan programnya. 2. Bantuan permagangan manajemen adalah bantuan untuk melakukan kegiatan pelatihan manajemen bagi pengelola PKBM yang berkinerja C dan D dan atau PKBM yang dinilai manajemen yang belum tertata dengan baik. 3. Bantuan permagangan program adalah bantuan untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi pengelola PKBM yang memiliki Program PAUD, TBM, Kesetaraan dll 4. Bantuan permagangan keterampilan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan PKBM dalam mengembangkan keterampilan tertentu dengan dimagangkan pada PKBM, SKB, LKP, BPKB dan atau lembaga lainnya yang mempunyai kompentensi yang dapat memberikan pembelajaran bagi peserta didik. 5. Dalam kegiatan permagangan ini bantuan penguatan PKBM akan dilaksanakan dengan cara swakelola. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintahan lain, dan/atau kelompok 14
masyarakat (sumber: modul pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, LKPP, 2010, Perpres 54/2010 pasal 26). B.
Tujuan Bantuan Tujuan Umum: Tujuan permagangan adalah untuk memberikan bimbingan, pelatihan dan pengalaman nyata bagi pengelola PKBM sasaran tentang tata cara pengelolaan PKBM dari PKBM pelaksana program permagangan yang memenuhi syarat mutu yang diharapkan mampu meningkatkan mutu manajemen, layanan pendidikan/Program dan keterampilan di PKBM.
Tujuan Khusus : 1. Meningkatkan kompetensi pengelola PKBM dibidang manajerial, program dan keterampilan sehingga termotivasi untuk meningkatkan mutu PKBM dari sisi kelembagaan, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan melalui permagangan 2. Mendorong PKBM agar terus meningkatkan kualitasnya sehingga berdampak pada kulitas layanan yang pada akhirnya dapat memberikan layanan yang memadai bagi masyarakat ekonomi kurang mampu, menganggur, usia produktif, putus sekolah/tamat tidak melanjutkan untuk mengikuti berbagai program pembelajaran dan usaha produktif. C. Dana Yang Disediakan Dana yang disediakan untuk program ini sebesar Rp.6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah). Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan 108 lembaga permagangan manajemen program dan keterampilan. Garis besar rencana penggunaan dana diantaranya dialokasikan untuk: 1. Transport dan perlengkapan peserta/panitia/narasumber 15
2. 3. 4. 5.
Akomodasi dan konsumsi peserta/panitia/narasumber Honor panitia dan narasumber Bahan/alat habis pakai dan praktek permagangan Manajemen penyelenggaraan
D. Pemanfaatan Bantuan Bantuan dapat dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan: 1. Permagangan manajemen PKBM 2. Permagangan program 3. Permagangan keterampilan
16
BAB IV TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN KEGIATAN A. Kriteria Lembaga Magang 1. Lembaga Penyelenggara Magang Manajemen a) PKBM, LKP, SKB, BPKB, Yayasan, satuan PNF lain yang bergerak di pendidikan nonformal. b) Memiliki izin operasional dan nomor induk lembaga (NILEM bagi PKBM dan NILEK bagi LKP). c) Sudah dan masih melaksanakan program pendidikan nonformal. d) Sudah terakreditasi atau penilaian kinerja A/B bagi PKBM dan LKP e) Memiliki reputasi baik dan mampu memberikan bantuan teknis bagi PKBM untuk dinilai kinerjanya dan atau akreditasi. f) Memiliki tempat pembelajaran memadai untuk permagangan. 2. Lembaga Penyelenggara Magang Program a) PKBM, LKP, SKB, BPKB, Yayasan, PAUD, TBM, satuan PNF lain yang bergerak di pendidikan nonformal. b) Memiliki izin operasional dan nomor induk lembaga (NILEM bagi PKBM dan NILEK bagi LKP). c) Sudah dan masih melaksanakan program pendidikan nonformal. d) Memiliki program pendidikan nonformal yang baik dan sebagai percontohan di wilayahnya, misalnya: PAUD, TBM, Kesetaraan, sehingga layak dijadikan sebagai tempat magang bagi PKBM yang memiliki layanan sejenis. e) Memiliki reputasi baik dan mampu memberikan bantuan teknis bagi pengelolaan dan pengembangan program di PKBM f) Memiliki tempat pembelajaran memadai untuk permagangan.
17
3. Lembaga Penyelenggara Magang Keterampilan a) PKBM, SKB, Yayasan, LKP, dan Unit Usaha b) Memiliki izin operasional dan nomor induk lembaga (NILEM bagi PKBM dan NILEK bagi LKP). c) Memiliki program keterampilan yang sudah dikembangkan sebagai usaha produktif lembaga d) Memiliki tempat pembelajaran untuk pelaksanaan magang yang memadai B. Kriteria PKBM Peserta Permagangan 1. Permagangan Manajemen dan Program a) Pengelola PKBM yang sudah berdiri minimal 1 tahun. b) PKBM yang memiliki program reguler dan masih berjalan c) Setiap angkatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan setiap angkatan terdiri dari 20 orang d) Lembaga PKBM berkinerja C atau D atau belum dinilai kinerjanya tapi masih lemah manajemen lembaganya, e) Lembaga PKBM yang belum pernah mengikuti permagangan sejenis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat f) Untuk peserta magang program PKBM harus menyelenggarakan program sejenis yang akan diikuti g) Setiap PKBM hanya dapat mengirimkan 1 orang dari unsur ketua, sekretaris atau bendahara. 2. Permagangan Keterampilan a) Peserta adalah narasumber teknis (NST)/tutor keterampilan b) Setiap PKBM hanya dapat mengirimkan 1 (satu) orang dan belum pernah mengikuti program permagangan jenis yang sama c) PKBM memiliki program keterampilan 18
d) Setiap angkatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan setiap angkatan terdiri dari minimal 20 orang C. Prosedur Untuk Memperoleh Bantuan Kegiatan Prosedur bantuan kegiatan digambarkan sebagai berikut: 1. Sosialisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi ke organisasi/lembaga mitra. Sosialisasi berupa pertemuan, brosur/buku dan melalui laman: www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas 2. Lembaga yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan (sesuai format terlampir), dialamatkan ke: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta, Jakarta 10270 3. Proses Penentuan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempertimbangkan usulan lembaga dengan acuan sebagai berikut : a. Kesesuaian lembaga pengusul dengan kriteria yang sudah ditetapkan b. Program diusulkan sesuai dengan tujuan program permagangan c. Dokumen yang disampaikan legal, dan dapat dipertanggung jawabkan d. Hasil kegiatan yang diusulkan mampu meningkatkan mutu dan program PKBM
19
4. Penetapan lembaga Lembaga yang dinyatakan layak untuk memperoleh bantuan kegiatan untuk melaksanakan permagangan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
5. Pelaksanaan kegiatan Lembaga yang telah ditetapkan wajib menyiapkan: a. Menetapkan waktu, tempat, peserta, rencana/jadwal kegiatan. b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan Direktorat pembinaan Pendidikan Masyarakat. c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang disetujui. d. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan kegiatan Pelaksanakan kegiatan permagangan akan difasilitasi dan dilakukan secara swakelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai penanggungjawab anggaran
20
BAB VI PENUTUP
Petunjuk teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakter lembaga yang dipilih, oleh karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan kreatifitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan permagangan. Petunjuk teknis ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberikan nilai tambah. Semoga petunjuk teknis ini dapat memberi arahan dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan permagangan bagi pengelola PKBM.
21
LAMPIRAN
22
Lampiran 1. Format Usulan 1.1 Contoh Surat Usulan
Kop lembaga Nomor: Lampiran: Perihal:pengajuan fasilitasi kegiatan permagangan PKBM
Tanggal, bulan, 2015
Kepada Yth: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Jakarta Dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan bahwa ...............(nama lembaga/ organisasi) pada tanggal ... s.d. ... (bulan) 2015 akan melaksanakan ................. (nama kegiatan) di..........(lokasi kegiatan). Sehubungan dengan rencana, melalui surat ini kami mengajukan agar kegiatan yang akan kami selenggarakan tersebut dapat difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Demikian permohonan ini kami sampaikan, untuk dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, (nama lembaga/organisasi) Tanda tangan + stempel (nama ketua) Ketua
23
1.2 Contoh Cover Usulan
USULAN KEGIATAN PENGUATAN PKBM MELALUI PERMAGANGAN
Nama Lembaga: ................................................ Alamat : ................................................ Kontak person : ……………………………… No. Telp./HP :................................................ Alamat Email: ................................................
Diajukan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015 24
1.3 Format Usulan
A. Identitas Lembaga Penyelenggara Magang 1 2 3 4
Nama Lembaga Nama Pimpinan NILEM/NILEK/NPSN/ Izin Pendirian Lembaga yang masih berlaku 5 Hasil Penilaian Kinerja LKP/ Hasil Evaluasi Kinerja PKBM 6 Status Akreditasi Lembaga 8 ALamat Lembaga 9 No Tlp/HP 10 E-mail/Website B. Dokumen Administrasi No Dokumen 1 Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas terkait 2 Akte Notaris 3 NPWP Lembaga
Kelengkapan Ada Tidak Ada Ada
Tidak Tidak
C. Program Kegiatan yang diusulkan No 1 2 3 4 5 6 7
Kegiatan Jenis kegiatan yang diusulkan Tujuan Kegiatan Hasil yang diharapkan Panitia Kegiatan Peserta yang akan mengikuti kegiatan (unsur, jumlah) Waktu dan tempat kegiatan Proses pelaksanaan kegiatan
8
Materi kegiatan
25
Keterangan ………………………………………... ………………………………………… ………………………………………… (lampirkan daftar panitia) (lampirkan daftar peserta) ………………………………………. (lampirkan jadwal kegiatan) (lampirkan daftar pemateri dan materi)
