PERTANGGUNGJAWABAN BIROKRASI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERTANGGUNGJAWABAN BIROKRASI DISPERINDAG (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN) DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA GALABO (GLADAG LANGEN BOGAN) SURAKARTA

Oleh : SINDI MARGASARI D 1110015

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id PERNYATAAN

Nama

: SINDI MARGASARI

NIM

: D1110015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : “Pertanggungjawaban

Birokrasi

Disperindag

(Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan) Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, Januari 2013 Yang membuat pernyataan,

Sindi Margasari NIM. D1110015

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id MOTTO

“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangNYA. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan di minta pertanggungjawabannya” QS AL Isra 36

“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh Albert Einstein

“Yesterday is a history, Tommorow stil a mistery, and Today is a gift” (Kemarin adalah sejarah, hari esuk masih menjadi misteri dan hari ini adalah anugrah) Mater Ogway

commit to user

v


digilib.uns.ac.id PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya ini untuk : Ibu dan Ayah tercinta, Terima kasih atas kasih sayang, ketulusan, pengorbanan Dan segala doanya.

Suamiku Terimakasih atas ketulusanya mendampingi aku Kakak dan Adikku Atas segala doa, semangat dan bantuannya. Teman- temanku Terima Kasih atas dukungannya selama ini Almamater Terima kasih atas Bekal ilmu yang kau berikan

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id ABSTRAK

Sindi Margasari, D 1110015, Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, 125 Hal. Pemerintah mengembangkan sector informal dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja yang tersedia secara terencana dan terorganisir di suatu wilayah yang padat penduduknya dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Kota Surakarta yang dikenal sebagai kota perdagangan, mempromosikan diri sebagai kota yang mempunyai tiga (3) macam wisata, yaitu wisata kuliner, wisata belanja dan wisata Budaya. Sebagai Kota yang berkembang, kota Surakarta tidak bisa luput dari incaran para Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya pengembangan suatu wilayah tersebut pemerintah kota solo memutuskan untuk membuat suatu wilayah wisata yang berbasis kuliner yang dapat menjadikan ikon wisata kuliner di kota Solo. Tempat wisata yang berbasis kuliner itu adalah Galabo (Gladag Langen Bogan). Pihak yang bertanggungjawab adalah Disperindag khusunya UPTD Kawasan Kuliner. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian yaitu Disperindag Surakarta khususnya pada UPTD Kawasan Kuliner yang menangani masalah Manajemen Pengelolaan di Galabo Surakarta. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari key informan (informan kunci) yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui dan bisa dipercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara mendalam, observasi langsung pada lokasi penelitian, dan telaaah dokumen. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan analisis yang interaktif. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Triangulasi data. Hasil penelitian yang dilakukan dalam tanggungjawab Disperindag untuk mengatasi masalah pada Galabo maka pihak disperindag mempertanggungjawabkan bagaimana mencari solusi untuk pembenahan agar Galabo menjadikan salah satu icon wisata kuliner yang bersih, nyaman, dan ramah. Pertama Mengetahui kondisi Galabo dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor manajemen yang terdiri dari masalah tata ruang, pengelolaan parkir dan pelayanan dan faktor pemeliharaan yang terdiri masalah fasilitas dan kebersihan. Selanjutnya yang ke dua dalam pertanggungjawaban birokrasi tersebut indikator yang digunakan dalam mengukur pertanggungjawaban Disperindag Surakarta dalam menangani ini adalah Responsivitas, keadilan, responbilitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan Deskresi. Selanjutnya yang ke tiga adalah Langkah yang dilakukan Disperindag adalah Memberikan pengarahan terhadap pedagang, revitalisasi pedagang Galabo serta memperbaiki manajemen Galabo. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanggungjawaban Deperindag Surakarta diantaranya Responsivitas, keadilan, responbilitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan Deskresi. Sedangkan unsur keadilan sebagian masih perlu diperbaiki terutama terjadinya kesenjangan commit to hari usermeskipun menempati kawasan yang antara Kawasan Galabo dengan PKL Siang relatif sama. vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Sindi Margasari, D 1110015, Bureaucratic Accountability Disperindag (Department of Industry and Trade) On Management Against Merchants Street Markets Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta, Bachelor Thesis, Administration Department, Faculty of Social and Politics Science, Sebelas Maret University, Surakarta, 2013, 125 pages. The government developed the informal sector in order to create jobs that are available in a planned and organized in an area that is densely populated and in need of employment. Surakarta City, known as the city of commerce, promoting itself as a city that has three (3) kinds of travel, namely culinary tours, shopping and culture. As a city, the city of Surakarta can not escape from the target of the Merchants Street Markets (PKL). With the development of an area of the city government decided to make a solo tourist areas can make based culinary icon in the city of Solo. Placebased culinary tour is Galabo (Gladag Langen Bogan). Those responsible are especially UPTD Disperindag Culinary Regions. The research method used in this research is descriptive qualitative research method so as to explain the object of research is particularly Desperindag. Surakarta deal Zone Management Culinary Management at Galabo Surakarta. The data and information required in this study were obtained from key informants are the people who know and are considered trustworthy. Data collection techniques used in this study is the in-depth interviews, direct observations at the study site, and documents. Analysis of the data in this study using a qualitative data analysis by using the interactive analysis. The validity of the data used in this research is a method of triangulation data. Results of research conducted under the responsibility of Industry and Trade to address the problem at hand Disperindag Galabo accountable for how to find a solution for revamping that Galabo make one culinary icon clean, comfortable, and friendly. Knowing first Galabo condition with several factors affecting the management factors that consist of spatial issues, management of parking and service and maintenance factors comprising facilities and hygiene issues. accountable bureaucracy. Furthermore, the second in Indicators used to measure accountability in dealing with the Ministry Surakarta is responsiveness, fairness, responbilitas, accountability, service quality, and Deskresi. Furthermore, the third is a step taken Disperindag is Directing the merchants, traders Galabo revitalization and improve the management Galabo. Based on these results it can be concluded that all accountability indicators such as the Ministry of Surakarta responsiveness, fairness, responbilitas, accountability, service quality, and Deskresi. While most elements of justice still needs to be improved, especially the gap between the areas with street vendors Daytime Galabo despite occupying the same relative area.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan terang berkatnya bagi penulis sehingga penulisan Skirpsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Penulisan Skripsi ini dengan judul Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta. Selain itu, penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial di program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Di dalam penulisan Skripsi ini banyak kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya ksulitan yang timbul dapat teratasi. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada : 1. Bapak Drs. Sudarmo, MA. Ph.D, selaku pembimbing yang telah membimbing penulis, hingga terselesainya penulisan Skripsi ini. 2. Bapak Drs.Is Hadri Utomo,M.Si, selaku Ketua yang telah menguji dan membimbing penulis, hingga terseleseinya penulisan skripsi ini dan sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Ibu Faizatul Ansoriyah, S.Sos, M.Si, Selaku Sekertaris yang telah menguji dan membimbing penulis, hingga terselesinya penulisan skripsi ini. 4. Bapak Sudarto, M.si, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan commit to user akademis yang telah diberikan selama ini. ix


digilib.uns.ac.id

5. Drs. Agus Siswuryanto selaku Kepala UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Kota Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian serta telah memberikan bantuan, informasi, dan semua hal yang penulis butuhkan demi kelancaran skripsi ini. 6. Ibu MT Suprapti Lestari selaku Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Kawasan Kuliner, dan segenap staff Disperindag Kota Surakarta yang telah memberikan bantuan, informasi, dan semua hal yang penulis butuhkan demi kelancaran skripsi ini. 7. Orangtuaku Joko Hudi Rohmad dan Widartining serta Mertuaku Drs Kresno Sarosa Pribadi, M.Si dan Dra Nunung Srimulyani. Serta Suamiku Kusumo Nindito,SH yang telah memberikan kasih sayangnya serta doa yang tulus terhadap penulis 8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya mngingat keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapakan saran dan masukan dari pembaca demi meningkatkan pengetahuan penulis. Harapannya, karya sederhana ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri secara pribadi dan pembaca atau pihakpihak pada umumnya. Surakarta,

Januari 2013

Penulis,

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id DAFTAR GAMBAR

I.1 Tempat Galabo Pada Malam Hari………………………………………………7 II.I Skema Kerangka Pemikiran…………………………………………………..52 III.1 Skema Analisis Model Interaktif……………………………………………..62 IV.1 Wilayah Surakarta…………………………………………………………....64 IV.2 Bagan Organisasi Kepegawaian Disperindag Surakarta……………………..71 IV.3 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Kuliner………………………………..74 IV.4 Tempat Sementara Galabo…………………………………………………..108 IV.5 Desain New Galabo…………………………………………………………112

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id DAFTAR TABEL

I.1

Data Penataan PKL……………………………………………………………...3

I.2

Data Paguyuban dan Wilayah di Kota Surakarta………………………………..4

IV.1 Data Pegawai UPTD Kawasan Kuliner……………………………………....74 IV.2 Data Beban Tiap Pedagang Perbulan………………………………………...110

commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pembangunan di Negara Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan suatu Negara. Dapat di lihat dalam proses perkembangan di Negara Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pada dasarnya pembangunan di rencanakan agar suatu Negara dan masyarakatnya menjadi lebih maju, lebih meningkat, lebih modern, melihat perkembangan di Negara yang cukup pesat. Proses pembangunan secara singkat tidak hanya mencakup satu aspek kehidupan saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan secara adil dan merata serta kesempatan masyarakat untuk berkembang. Dengan semakin berkembangngya kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual dan materiil, maka pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan akan dapat diwujudkan melalui kebijakan perdagangan yang mendorong dan membantu commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


pengusaha kecil dalam sector perdagangan. Dalam memajukan kegiatan perekonomian perlu melibatkan banyak kelompok individu yang terkait dalam pembentukan suatu keputusan dalam mengelola manajemennya atau biasa di sebut dengan stake holder. Perkembangan suatu kota akan menjadi lebih baik jika sarana dan prasarana yang sudah direncanakan dapat terlaksana dan dikelola secara baik dengan penuh tanggungjawab. Kota Solo adalah salah satu kota yang berkembang dan perkembanganya tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Solo, baik perkembangan sosiokultural maupun pembangunan tata kotanya sendiri. Sejak beberapa tahun yang lalu pemerintahan kota Surakarta selalu menegaskan bahwa pembangunan dimulai dari tata letak kota yang mencerminkan kota Solo. Slogan Solo Past is Solo Future adalah slogan yang diberikan oleh pemerintah kota Surakarta, hal tersebut sudah diwujudkan dengan sejumlah program seperti relokasi pasar Banjarsari ke pasar Notoharjo, penataan kembali Pkl Manahan dan masih banyak lagi. Melihat penataan dan pembinaan PKL cukup baik di kota ini dalam menata kota Solo. Kinerja Pemerintahan dan Walikota Solo dalam mengembangkan Kota Solo sangat memuaskan sehingga perkembangan kota Solo mendapat respon positif dari seluruh kalangan masyarakat di kota Solo. Namun belum sepenuhnya PKL tersebut tertangani adapun data jumlah pkl yang sudah dan belum tertangani sebagai berikut :

commit to user

3 digilib.uns.ac.id


Tabel 1.1 DATA PENATAAN PKL Penataan PKL Kota Surakarta Tahun

Belum ditata

Sudah di tata

2005

5.817

-

2006

4.828

989

2007

3.406

1.422

2008

2.657

749

2009

2.344

313

2010

2.106

238

JUMLAH SUDAH TERTATA

3.711

Sumber : http://terlalu-bersama.blogspot.com Data tersebut diatas adalah jumlah PKL yang sudah tertata maupun belum ditata. Data diatas menjelaskan bahwa masih banyak lagi pkl yang belum tertata. Tidak hanya itu kendala lain yaitu banyaknya tempat relokasi yang sudah di berikan oleh Pemerintah kota Solo namun tidak digunakan secara efektif. Walaupun hingga kini masih terdapat sejumlah persoalan terkait penataan PKL tersebut. Terutama kondisi pasar-pasar yang menjadi tempat relokasi PKL dari sejumlah kawasan. Contoh ini dapat dilihat di kondisi Pasar Panggungrejo, Jebres, yang saat ini masih sepi dan juga PKL yang berada di daerah Manahan depan hotel agas solo yang tempatnya banyak

commit to user

4 digilib.uns.ac.id


yang tak terpakai. Walaupun belum berhasil 100% tetapi Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Solo dapat dijadikan percontohan ditingkat nasional. Tidak hanya itu, Kota Solo juga dapat memberikan contoh baik di seluruh wilayah Indonesia, dibawah penanganan Pak Joko Widodo selaku Walikota Surakarta. Kota Solo terlihat rapi dan berseri melihat kota Solo adalah kota Budaya. Dalam penataan PKL agar terlihat lebih rapi maka dibentuklah organisasi kelompok di setiap wilayah yang terdapat PKL nya yang biasa di sebut paguyuban. Paguyuban adalah perkumpulan yg bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yg sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya Adapun paguyuban di kota Solo sebagai berikut : Tabel 1.2 Data Paguyuban dan wilayahnya di Kota Surakarta NO

Nama Paguyuban

Wilayah

1

RAS

Kleco dan Pajang

2

Kalipur

Purwosari

3

Sami – Rukun

Slamet Riyadi – Gendengan

4

Sringapono

Sriwedari-Sar pon – Ngapeman

5

Benteng Utara

Benteng Utara

6

Jiwa Manunggal

Gladag

7

Kota Barat

Gendengan Kota Barat

8

Usaha Maju

Adi Sucipto

9

PPKL

commit to userPasar Klewer

5 digilib.uns.ac.id


10

PAKAR

Alun – alun Utara

11

Paguyuban pasar cinderamata

Pasar perkapalan

12

PPSK

Utara kampus Uns

13

Manunggal Karso

Baturono ke utara

14

Pasar Bunga Pasar Nongko

Pasar Nongko

15

Letjen Suprapto

Jl. Letjen Suprapto Sumber

16

Tirtonadi

Barat

dan

depan

Terminal

Tirtonadi 17

Utara Kampus UNS

Depan Kecamatan Jebres Ke Barat

18

Pengen Maju

Banjarsari Utara bagian Timur

19

PKL Gading baru

Timur perempatan Gading

20

Gotong Royong Manahan

Manahan

21

Gotong Royong Veteran

Gemblegan ke timur gading

22

Jebres

RS Moewardi - RS

23

Jagalan

Tiplakan

24

Sayuk Rukun

HIP – Ketimur Tipes

25

Ronggo Lawe

Sabar Motor Baron

26

Setia Hati

Jl. Urip Sumoharjo

27

KB

Selatan Plasa Beteng

28

Hasanudin

Jl. Hasanudin – Agas Ke Timur

29

Galabo

Gladak depan pgs dan btc

commit to user (Sumberdata: http://konsorsiumsolo.multiply.com)

6 digilib.uns.ac.id


Data paguyuban diatas menjelaskan bahwa sudah banyak tempattempat yang di jadikan perkumpulan atau tempat dimana para PKL tersebut berkumpul

atau

biasa

di

sebut

organisasi

para

PKL.

Pemerintah

mengembangkan sector informal dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja yang tersedia secara terencana dan terorganisir di suatu wilayah yang padat penduduknya dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Kota Surakarta yang dikenal sebagai kota perdagangan, mempromosikan diri sebagai kota yang mempunyai tiga (3) macam wisata, yaitu wisata kuliner, wisata belanja dan wisata Budaya. Sebagai kota, kota Surakarta tidak bisa luput dari incaran para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dengan adanya pengembangan suatu

wilayah tersebut pemerintah kota solo memutuskan untuk membuat suatu wilayah wisata yang berbasis kuliner yang dapat menjadikan ikon wisata kuliner di kota Solo. Hal tersebut akan membantu perekonomian masyarakat dan membuat kota solo lebih rapi dalam penataan para pedagang serta memberikan hiburan masyarakat yang datang khususnya masyarakat Solo dengan memudahkan untuk mencari makan dalam berbagai macam menu yang tersedia. Memang dikota Solo sekarang ini yang merupakan salah satu tempat perkembangan perekonomian yang cukup besar. Banyak asset dari sector apa saja yang apabila dikembangkan dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit terutama di bidang kebudayaan, bisnis dan pariwisata. Dalam Sektor bisnis Kuliner di Solo sangat berkembang dan besar dampaknya bagi para pengusaha di bidang kuliner dan sector pariwisata. Salah satu commit to user

7 digilib.uns.ac.id


potensi tempat wisata yang kuliner di kota solo adalah “Galabo” kepanjangan dari Gladag Langen Bogan. Sejak di resmikan tanggal 13 April 2008 Galabo merupakan salah satu icon wisata kuliner di kota solo, yang bertempat di Slamet Ryadi di depan PGS (Pusat Grosir Solo) dan BTC (Beteng Trend Center) Yang masih berada di wilayah solo Kelurahan Kedung Lumbu dan Kecamatan Pasar Kliwon. Tempatnya tersebut sangat strategis karena berada di tengah kota solo dan banyak yang mengenal wilayah tersebut karena bertepatan dengan perbelanjaan yang terkenal di kota solo. Tujuan didirikan wisata kuliner tersebut agar para masyarakat dapat dengan mudah mencari hiburan beserta kuliner dengan berbagai macam makanan yang tersedia. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi gemar untuk mendatangi wisata kuliner tersebut. Berikut ini adalah dokumentasi dari Galabo pada malam hari : Gambar I.1

Sumber : Dokumentasi Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang ada di kota Solo maka pemerintah Kota Solo semakin mempunyai komitmen kuat untuk

commit to user melaksanakan peraturan yang ada di kota Solo terkait dengan penataan kota

8 digilib.uns.ac.id


solo dengan memutuskan membuat tempat wisata kuliner Galabo (Gladag Langen Bogan) di Kota Solo. Kota Solo memiliki peraturan perundangundangan tentang penataan di Kota Solo yang telah diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu: 

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota



Perda No. 8 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Penataan PKL Kota Surakarta;



Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL Kota Surakarta;



Perda No 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.

. Peraturan tersebut sebagai landasan dalam keputusan yang mendukung dalam keberadaan Galabo. Sedangkan Dinas yang terkait dengan perdagangan di Galabo ini adalah Disperindag namun di kelola oleh UPTD Kawasan Wisata Kuliner Seiring dengan perjalanan waktu

pesona galabo kian lama kian

memudar. Tempat kuliner tersebut berangsur - angsur sepi pengunjung tak lama setelah di resmikan, sebenarnya galabo cukup mampu menjelma ikon wisata kuliner malam hari . Letaknya pun cukup strategis dan unik karena menutup jalan raya, tepatnya di jalan Mayor Sunaryo depan Beteng Trade Center dan Pusat Grosir Solo. Sejumlah fasilitasnya

mendukung disiapkan

mulai dari suguhan music secara live hingga fasilitas hotspot internet . Terlihat dalam merencanakan semuanya sangat cukup matang, hanya dalam masa kini pesona galabo memudar commit dan pengunjung terus merosot, akibatnya to user


9 digilib.uns.ac.id

pedagangpun berkurang. Berdasarkan data yang peneliti peroleh , jumlah pedagang saat ini hanya 35 orang dari 78 pedagang di awal kemunculan Galabo. Melihat pedagang merasa keberatan untuk memenuhi retribusi akibat jualannya tak laku, apalagi jumlah pedagang di Galabo menurun drastis. Sebagai contoh 22 pedagang dari total 33 pedagang Galabo di sektor timur gulung tikar. Oleh karena itu dalam suatu sector yang di kembangkan tak luput dari bagaimana manajemen yang diatur dalam mengelola sector wisata kuliner tesebut harus sesuai dengan konsep awal dari pendirian Galabo tersebut. Melihat keadaan Galabo, hal tersebut sangat mengkawatirkan banyak kalangan. Sikap para pedagang makanan kuliner di Gladak Langen Bogan (Galabo) akhir-akhir ini mulai dikeluhkan banyak kalangan. Sebab, cara mereka dalam menarik simpatik pembeli tak jauh beda dengan pedagang asongan yang saling berebut calon pembeli sambil mengerubunginya. Akibatnya, para pengunjung justru merasa tak nyaman ketika mengunjungi kawasan di Benteng Vastenburg itu. Ditemui Pengunjung Galabo, bernama dilla warga Sangkrah juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan, lantaran pelayanan pedagang yang tak membuat nyaman itu, justru telah membuatnya kapok untuk mencobanya lagi.

“Jujur kami baru sekali ini mencoba berkunjung di wisata kuliner Galabo. Karena penasaraan dengan nama Galabo yang dikatakan pada awalnya adalah pusat wisata kuliner yang menarik untuk dikunjungi dengan tersedianya berbagai macam kuliner di kota Solo lantas saya mencobanya. Ternyata malah kayak begini,” dan “Saya tadi sempat di kerumuni para pedagang yang menawari itu. Akhirnya, commit to user


10 digilib.uns.ac.id

saya pasrah. Yang penting lekas bisa terbebas dari kerumunan pedagang itu, dengan memilih menu sedapatnya”.. (Wawancara, 5 Juni 2012) Dapat dilihat sesuai informasi dari saudara dilla tersebut dapat dikatakan Sikap pedagang seperti itu, terkadang juga setengah memaksa. Bahkan, lantaran saking banyaknya pedagang yang berebut menawari, seorang pengunjung tak sedikit yang akhirnya tak mampu mengelak tawaran. Sehingga dapat diketahui bahwa management dari penjualan di Galabo sangat buruk sekali.melihat banyak pembeli yang merasa kecewa dengan pelayanan tersebut.

Tidak hanya itu keluhan para pedagang pun timbul, para pedagang dalam kalangan masyarakat rendah yang ingin bekerja untuk menghidupi keluarganya dengan menggantungkan kehidupanya dari penghasilan di Galabo. Sedangakan para masyarakat yang bekunjung ingin mendatangi wisata kuliner tersebut juga kurang peminatnya dan masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan dari permasalahan yang timbul di galabo. Selain persoalan menurunnya jumlah pengunjung dan berkurangnya pedagang, pemerintah mengidentifikasi ada enam persoalan lain, yaitu rancangan fisik sudah tidak sesuai, harga jajananan mahal, dan persaingan pedagang yang sudah tidak sehat. Berbagai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan efek domino atau berkelanjutan yang diawali satu atau dua masalah. Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Galabo sisi timur Atmanto Setyo Budiono meminta Pemkot cepat bergerak dan menata Galabo secara commit to user



adil. ”Dikarenakan Akses masuk pembeli hanya di sebelah barat (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/391478/).

Oleh

karena itu, akibatnya pedagang sisi timur terkena dampaknya.Jualan di sisi timur sepi,”tuturnya. Sehingga masalah yang timbul akan menjadi masalah public. Kritik pertama yang muncul soal galabo adalah mahalnya harga jajanan di lokasi tersebut yang tidak sesuai dengan harga biasanya, kemudian persoalanan tingginya biaya parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dua masalah tersebut bisa tidak akan menjadi masalah jika diimbangi dengan pelayanan dan kualitas kuliner yang memuaskan

Permasalahan yang ditimbulkan, perlu penekanan dalam manajemen pengelolaan dan perubahan konsep galabo yang sesuai dengan keadaan sekarang ini. Untuk mengembalikan kesan Galabo dan mengundang perhatian, hal tersebut menjadi tanggungjawab oleh UPTD Kawasanan Kuliner. Oleh karena itu pemerintah kota Surakarta bersepakat untuk berupaya membenahi pengelolaan manajemen di Galabo. Pemerintah Kota Surakarta harus memberikan perhatian terhadap pengaturan pengelolaan manajemen agar hasil dari implementasinya berjalan dengan lancar. Sehingga permasalahan yang menjadi factor utama dalam penataan kembali di galabo dapat di olah dan diatasi dengan baik yang pada akhirnya mendukung terciptanya wisata kuliner yang tertib, dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sehingga dapat terbina sesuai dengan aturan Pemerintah Kota Surakarta, serta tertata dengan rapi dan tidak lagi menimbulkan kerugian masyarakat luas.

commit to user



B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan : “ Bagaimana Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta?”.

C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Birokrasi Desperindag terhadap Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) di Surakarta. 2. Tujuan Fungsional a. Hasil Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam memahami mengenai Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag terhadap Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) di Surakarta. b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat kepada Dinas terkait dengan pendirian Wisata Kuliner Galabo (Gladag Langen Bogan) di Surakarta 3. Tujuan Individual

commit to user



Untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi Dinas terkait mengenai pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Galabo (Gladag Langen Bogan) di Surakarta. b. Sebagai bentuk tambahan dalam penelitian dan penerapan teori Administrasi Negara terhadap masalah management public terutama masalah yang berkaitan dengan wisata kuliner yaitu Galabo (Gladag Langen Bogan), sehingga penelitian selanjutnya dapat

melengkapi

dan

memperbaiki

penelitian

yang

ada

sebelumnya. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan saran sebagai

bahan

pertimbangan

oleh

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Surakarta, khusunya pada UPTD Wisata Kuliner.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka 1. Pertanggungjawaban Birokrasi Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Sekarang ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan nasional, regional dan internasional yang cenderung berubah sangat dinamis, aneka aspirasi kearah perubahan meluas di berbagai negara di dunia, baik di bidang politik maupun ekonomi. Perubahan yang diharapkan dalam hal ini perombakan terhadap format-format kelembagaan birokrasi pemerintahan yang tujuannya untuk menerapkan prinsip efisiensi agar pelayanan umum (public services) dapat benar-benar efektif. Negara Indonesia merupakan lembaga yang legal yang berperan mengatur kehidupan masyarakat salah satu dari peran tersebut adalah dengan adanya kebijakan public (public policy) berupa Undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lain. Hal tersebut commit to user

14



merupakan

solusi bagi permasalahan public seperti masalah pada

manajemen pengelolaan Gladag Langen Bogan (Galabo) Surakarta yang diangkat pada penelitian ini. Peraturan-peraturan tersebut merupakan alat control yang mengatur mengenai masalah pertanggungjawaban lembaga yang terkait dalam menangani masalah pada Gladag Langen Bogan tersebut. Dimana masyarakat menjadi peran utama dalam merasakan dan menilai secara langsung terhadap bagaimana birokrasi pemerintahan membuat tempat kuliner sekaligus rekreasi tersebut. Dengan pengelolaan dan manajemen Galabo, perkembangan sekarang ini sangat memprihatinkan karena banyak fasilitas Galabo yang tidak bisa terpakai dan masih banyak lagi. Dari masalah tersebut untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang memiliki orientasi untuk bertanggungjawab kepada rakyat. Birokrasi pemerintahan yang bertanggungjawab kepada public adalah birokrasi yang menempatkan dirinya bukan sebagai pelayan pemerintah, tetapi sebagai pelayan masyarakat sehingga orientasi dalam kinerja pemerintahpun bisa dipertanggungjawabkan

kepada

memerlukan

alat

sebuah

public.

control

Untuk yang

itu

pemerintah

dimaksud

adalah

pertanggungjawaban. Pengertian tanggung jawab menurut ensiklopedia umum (http://samsul-amin.blogspot.com/2012/03/manusia-dan-tanggungjawab_02.html)adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. commit to user



Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi, tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Sedangkan menurut WJS Poerwodarminto (http://samsulamin.blogspot.com/2012/03/manusia-dan-tanggung-jawab_02.html) tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya. Dengan demikian jika terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya. Oleh karena itu, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum, sebab baik menurut seseorang belum tentu baik menurut orang lain atau apa yang dikatakan baik menurut pendapat dirinya ternyata ditolak oleh orang lain. Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia (http://rissaurus.wordpress.com/2012/04/17/pengertian-tanggungjawab-dan penerapannya/) adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia

adalah

berkewajiban

menanggung segala sesuatunya

menanggung,

memikul

atau memberikan

jawab,

jawab

dan

menanggung akibatnya.Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di commit to user



sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Pemerintah

adalah

organ

yang

berwenang

memproses

pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah negara tersebut, berhak menerima layanan sipil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya. Pemerintahan adalah fungsi-fungsi yang melekat pada negara; Yakni fungsi manajemen, politik, produksi, operasi, pemasaran dan distribusi dalam rangka mengakui, memenuhi dan melingudngi kebutuhan serta tuntutan soverign dan konsumer akan jasa publik dan layanan sipil. Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (commitment), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Melihat penjelasan mengenai tanggungjawab maka dapat di ketahui bahwa terdapat dimensi-dimensi tanggung jawab yang mencakup

hal

tersebut.

Adapun

dimensi

tanggung

(http://www.partabelajar.web.id/2011/06/pemerintah-yangbertanggung-jawab.html) antara lain : . commit to user

jawab



1) Konsep tanggung jawab Konsep tanggung jawab mendefinisikan sebagai, pertama, accountability (perhitungan) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas oleh bawahan atau diberi kuasa dalam batas-batas kekuasaan

yang

diterimanya.

Kedua,

sebagai

obligation

(kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara dan sebagai pelaku pemerintahan. 2) Tanggung jawab sebagai input dan tanggung jawab sebagai output. Tanggung jawab sebagai input adalah tanggung jawab yang given, prescribed, dijanjikan, sedangkan tanggung jawab sebagai output adalah tanggung jawab yang achieved, terbukti, teruji melalui social control. 3)

Pentingnya tanggung jawab Ilmu Administrasi mengajarkan bahwa dimana ada kewenangan, di situ diperlukan tanggung jawab. Integritas seseorang ditunjukkan oleh kesediaan memikul tanggung jawab dan tidak melemparkannya kepada orang lain.

4)

Isi pertanggungjawaban Isi pertanggungjawaban terkandung di dalam definisi tanggung jawab, penggunaan wewenang yang diterima dari sumbernya; Sumpah jabatan; Janji-janji kepada yang diperintah (rakyat) melalui pidato, kampanye, tindakan, dan ucapan; commit to user



Komitmen pribadi atas pilihan bebas menerima jabatan yang bersangkutan; Tindakan yang dilakukan atas prakarsa sendiri; Tindakan pribadi (oknum); Warisan pejabat pendahulunya. Jika

definisi

tersebut

digunakan,

hal

yang

harus

dipertanggungjawabkan bukan hanya pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum di dalam job description atau mandat yang diterima hasilhasilnya, tetapi juga kegagalan, faktor-faktornya, dan atau dampak negatifnya di dalam masyarakat. Batas dan bentuk pertanggungjawaban dari segi obyektif, ada tiga macam pegangan. Pertama, tanggung jawab dibuat dalam bentuk laporan. Kedua, berbentuk kewajiban untuk menepati, menunaikan, dan memenuhi hal-hal yang dijanjikannya. Ketiga, bentuk kesediaan menanggung akibat, resiko, dan dampak tindakan yang diambilnya sesuai dengan keputusan batin berdasarkan pilihan bebas. Sedang dari sudut subjektif, seseorang bertanggung jawab sejauh ia tahu, mau, dan mampu. Pemerintah bertangggungjawab karena, berdasarkan kehendak bebas menawarkan berbagai pilihan yang berisi janji-janji kepada masyarakat berdasarkan pilihan bebas, memilih untuk menerima kepercayaan yang diperintah (rakyat). Pemerintah yang bertanggung jawab, pada dasarnya, setiap pelaku pemerintahan bertanggung jawab. Pejabat politik, birokrasi, dan pelaksana (dinas-dinas, badan usaha dan unit pelaksanan teknikal) commit to user



Menurut Ilmu Pemerintahan, pemerintah bertanggung jawab kepada pihak pemberi tugas, kepada siapa ia berjanji dalah hal apa dan kepada

siapa

ia

diharapkan

melakukan

suatu

kebijakan.

Pertanggungjawaban dilakukan menurut asas, Terbuka timbal balik, jangan hanya sepihak; Langsung; Informatif dan tuntas; Evaluable, evaluasi jika data pertanggungjawaban jelas, sufficient, dapat, dan mudah diukur, alat ukur yang valid dan reliable, diukur oleh lembaga yang kompeten dan netral cukup waktu untuk penganalisisan, dan feedback terkomunikasikan dengan efektif; Konsumeristik, artinya pertanggungjawaban

dan

evaluasinya

selalu

dilihat

dari

sisi

kepentingan konsumer. Dari beberapa pengertian pertanggungjawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban

seseorang

atau

unit

organisasi

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodic. Birokrasi

Indonesia

telah

mengalami

pertumbuhan,

perkembangan serta terpaan yang beragam sejak berdirinya republic ini. Beberapa ahli menjelaskan pengertian Birokrasi menurut pandangan mereka masing-masing. Max Weber mengemukakan bahwa model birokrasi yang ideal, memiliki karakteristik sekaligus menjadi commit to user



nilai-nilai

perilaku

rasionalisasi.

Kata

bagi

anggota

kunci

dalam

birokrasi, rasionalisasi

mengandung birokrasi

arti ialah

menciptakan efisiensi dan produktivitas yang tinggi tidak hanya melalui rasio yang seimbang antara volume pekerjaan dengan jumlah pegawai yang professional tetapi juga melalui penggunaan anggaran penggunaan sarana, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi professional merupakan pendekatan sosiologis yang memandang birokrasi adalah sebuah bagian dari tipe organisasi. Dalam tipe ideal birokrasi Max Weber memuat beberapa unsure menurut Kristian Widya Wicaksono (2006 : 8)yang meliputi sebagai berikut : Pembagian divisi pegawai yang terdefinisi secara jelas, Struktur otoritas impersonal, Memiliki jenjang hirarki, Bergantung pada

aturan

formal,

Menggunakan

system

kepada

pegawai,

ketersediaan karier, Pemisahan jarak antara kehidupan sebagai anggota organisasi dan kehidupan pribadi. Max Weber menyatakan pula bahwa sebagai bentuk representasi organisasi, aktivitas birokrasi merupakan rasionalisasi aktivitas kolektiv guna mencapai tingkatan tertinggi dari efisiensi. Selain pendekatan administrasi professional, kita juga dapat memahami

birokrasi

melalui

pendekatan

minimalis

yang

di

perkenalkan oleh Brown dalam Kristian Widya Wicaksono (2006:8). Brown menyusun definisi birokrasi dengan mendasarkan asumsinya terhadap (bagaimana) birokrasi seharusnya bekerja pada (bagaimana) commit to user



secara actual mereka bekerja. Definis yang kemudian dihasilkan dari pendekatan tersebut menyatakan bahwa birokrasi adalah system stratifikasi hirarki pegawai dimana orang di pekerjakan untuk upah dan gaji. Dalam konteks birokrasi pemerintahan menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam Kristian Wicaksono (2006 : 8 - 9) menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan berhubungan dengan urusan – urusan public. Hal tersebut telihat apabila memberikan pelayanan public dengan baik maka birokrasi tersebut mampu menunjukan indikasi perilaku tersebut : Memproses pekerjaan secara stabil dan giat; Memperlakukan individu yang memperlakukan indiidu yang

berhubungan

Memperkerjakan

dengan

dan

nya

secara

mempertahankan

adl

dan

pegawai

berimbang; berdasarkan

kualifikasi professional dan orientasi terhadap keberhasilan program; Mempromosikan staff berdasarkan system merit dan hasil pekerjaan yang baik yang di butuktikan; Melakukan pemeliharaan terhadap prestasi yang sudah di capai sehingga dapat segera bangkit bila menghadapi keterpurukan. Sedangkan

tujuan

penyediaan

birokrasi

pemerintahana

sebagaimana diuraikan oleh Ripley dan Franklin dalam Kristian Widya Wicaksono (2006 : 9-10) sebagai berikut : Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggungjawab pemerintah; Memajukan kepentingan sector ekonomi spesifik seperti pertanian, buruh, atau commit to user



segmen tertentu dari bisnis privat; Membuat regulasi atas berbagai aktivitas privat; Mendistribusikan sejumlah keuntungan seperti pendapatan, hak – hak perawatan medis dan lain-lain. Namun secara factual, Birokrasi menghadapi sejumlah masalah yang kerap kali menjadi rintangan dalam pencapaian tujuan, diantaranya : Proses pekerjaan seringkali tidak dapat di perkirakan dan langkah yang diambil birokrasi juga terkesan lamban; Menunjukan favoritism dalam perlakuanya terhadap klien tertentu dan diskriminasi pada yang lain; Mempekerjakan staff yang menunjukan ketertarikan yang rendah terhadap standar professional dan kualitas pelayanan program; Mempromosikan saff berdasarkan favoritism politis atau criteria yang tidak professional; Menciptakan timbunan kertas yang tidak berguna dan tidak mampu menyesuaikan diri secara relevan dengan perkembangan social. Dari

penjelasan

mengenai

pertanggungjawaban

dan

birokrasi maka dapat di ketahui ada beberapa macam indicator mengenai penjelasan pertanggungjawaban birokrasi tersebut. Dapat di ketahui indicator pertanggungjawaban birokrasi Menurut Sudarmo (2011 : 124 - 145) Terdapat enam indicator yang digunakan apakah birokrasi public telah memenuhi tanggungjawabnya kepada public. Hal tersebut meliputi tingkat responsivitas, responsibilitas, akuntabilita kualitas pelayanan, Keadilan dan Diskresi. Adapun penjelasan dari 6 indikator pertanggungjawaban birokrasi tersebut di bawah ini : commit to user



a. Responsivitas Menurut Darwin (1997) dalam Joko Widodo (2001 : 257), Responsivitas yaitu kemampuan untuk menanggapi aspirasi / kebutuhan public. Kebijakan public yang dihasilkan oleh pemerintah,

harus

mampu

mengakomodasikan

kepentingan,

kebutuhan, dan aspirasi public sehingga sasaran kebijakan public (masyarakat negara) dapat tercapai. Sedangkan menurut Charles Levine (1990) dalam Tjipto Atmoko (2008 : 3), Responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penilaian

Responsivitas

bersumber

pada

data

organisasi dan masyarakat, data organisasi tersebut dipakai untuk mengidentifikasi jenis – jenis kegiatan dan program organisasi, sedangkan data masyarakat penggunan dasa diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Pengguna jasa diperlukan untuk mengidentifikasi demand dan kebutuhan masyarakat. Secara singkat dapat di artikan bahwa responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam memanage atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap commit to user



kebutuhan

masyarakat

apabila

kebutuhan

masyarakat

tadi

diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik. Dengan

demikian

birokrasi

publik

dapat

dikatakan

bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Mereka cepat memahami apa yang mnjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Mereka dapat menangkap masalah yang dihadapi oleh publik dan berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi yang baik. Disamping itu juga mereka tidak suka menunda-nunda waktu dan memperpanjang jalur pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi yang ada. Dengan demikian ukuran yang digunakan dalam indikator responsivitas organisasi, meliputi: kemampuan mengenali

kebutuhan

dan

aspirasi

masyarakat,

khususnya

pengguna layanan; dan daya tanggap serta kemampuan organisasi mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. b. Keadilan Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, pengertian Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral commit to user



mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya

kebenaran

pada

sistem

pemikiran.

Tapi,

menurut

kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Pemenuhan rasa keadilan bagi warga Negara adalah bukan persoalan mudah mengingat banyak nilai, criteria dan pendekatan yang selalu tidak sejalan satu sama lain sehingga untuk mendapatkan keadilan yang universal sulit untuk diwujudkan. Frederickson ( dalam Sudarmo, 2011 : 129), menjelaskan berbagai jenis-jenis keadilan (1) individual equalities (termasuk didalamnya adalah (a) simple individual equalities, (b) segmented equalities,

commit to user



(2) block equalities (3) the domain of equalitie), (4) equality of opportunity dan (5) the value of equality. Menurut Sudarmo (2011 : 129) Salah satu pendekatan dalam menilai keadilan adalah prinsip atau mekanisme harga pasar yang dikendalikan ilmu ekonomi, yang menekankan pada simple individual equalities (keadilan individu atau kesetaraan individu secara sederhana); Sebagai contoh Setiap pemilihan suara satu orang hanya berhak dalam satu suara . Penilaian keadilan berdasarkan keadilan individu juga bisa digunakan dengan menekankan pada segmented equality. Pada prinsipnya, segmented equality mendasar system keadilan secara hirarkis mengingat masyarakat yang sangat kompleks cenderung memiliki system pembagian kerja yang kompleks pula. Sebagai contoh dalam masyarakat kita jumpai orang – orang yang bekerja sebagai pegawai negeri (dengan jenjang dan kepangkatan dan jabatan yang berbeda), petani (dengan luas tanah yang berbeda) dll, dengan adanya pekerjaan yang berbeda – beda maka tingkat pelayanan pemerintah untuk masing – masing kebutuhan peroranganpun juga saling berbeda. Dengan demikian segmented equality menuntut perlakuan yang berbeda oleh pemerintah kepada warga Negara sesuai dengan kondisi mereka masing – masing. Karena jika pelayanan pemerintah dilakukan dengan sama namun kenyataan kondisi mereka berbeda maka akan menimbulkan ketidak adilan, commit to user



sebagai contoh orang yang cacat yang sedang membutuhkan pelayanan pemerintahan maka dia membutuhkan perlakuaan yang berbeda dari yang lainya. Sedangkan dengan penilaian keadilan individu dapat diketahui block equalities, yaitu keadilan secara kelompok. Sebagaimana contoh dari block equalities adalah sekolah khusus putri dan sekolah khusus putra , hal tersebut dinilai adil karena mengingat ada hal tertentu yang membedakan antara perempuan dan laki – laki. Jenis keadilan domain of equality mengindikasi barang, jasa (pelayananan) atau kemanfaatan yang distribusikan. Hal tersebut berkenan dengan alokasi – alokasi sumber daya milik institusi public (bisa berupa barang, jasa, kemanfaatan), bagi sekelompok warga Negara dengan kepentingan tertentu atau klaim – klaim yang didasarkan pada tuntutan atau permintaan

para

pemohon

untuk

mendapatkan

kesetaraan.

Contohnya yang berkenaan dengan alokasi – alokasi sumber daya milik institusi public, misalnya pemerintahan solo melakukan relokasi pedagang kaki lima (pkl) dari banjarsari ke Notoharjo dengan kondisi atau jumlah tempat penjualan yang sama tidak ada perbedaanya. Yang terakhir adalah jenis keadilan equalities of opportunities yang terbagi menjadi dua jenis yaitu (1) prospect opportunity dan (2) means opportunity. Dalam keadilan ini berdasarkan prospect opportunity adalah bahwa situasi dianggap adil jika dua orang yang memiliki kesempatan yang sama untuk commit to user



mendapatkan pekerjaan tersebut. Dalam keadilan berdasarkan means opportunity jika dua orang yang memiliki kesempatan yang sama memperoleh pekerjaan, mereka itu memiliki kualifikasi dan talenta yang sama, hanya talenta masing – masing orang tidak dapat dikembangkan secara sama karena sifatnya sangat unik yang sangat lekat dengan pribadi orang tersebut sehingga untuk benar – benar memenuhi rasa keadilan berdasarkan means opportunity dengan mengembangkan talenta tidaklah mudah di capai. Terkait dengan realisasi means opportunity, kolaborasi antara pemerintah, swasta dengan lembaga lain non-bisnis untuk menyelenggarakan forum public dalam upaya menggali talenta tersebut penting untuk dilakukan. Namun demikian forum tersebut diselenggarakan belum tentu masyarakat berpartisipasi karena beberapa factor kendala seperti : (1) para individu dalam masyarakat belum mampu mengenali masing – masing talenta yang dimiliki, (2) terdapat kendala hirarkhi social / status social ekonomi dalam masyarakat, (3) kendala tata nilai dan budaya dalam masyarakat, (4) kurangnya informasi yang mudah diakses, (5) tidak tersedianya biaya yang memadai untuk berpartisipasi, dan (6) ketidaktahuan prosedur birokrasi forum – forum public untuk berpartisipasi. Selain keadilan tersebut diatas, menurut Sudarmo (2011 : 134), ada satu jenis keadilan yang sering digunakan dalam distribusi penyediaan layanan public sebagai efek atau tindak lanjut commit to user



sebuah kebijakan adalah the value of equality. Jenis keadilan tersebut didasarkan pada perlakuan, penyediaan pelayanan atau distribusi barang, jasa atau kemanfaatan secara sama kepada warga Negara secara umum tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik dari masing – masing individu. Contohnya adalah penyediaan fasilitas secara sama dll. c. Responsibilitas Responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetisi tekhnis yang dimiliki administrator

public

(birokrasi/organisasi

publik)

dalam

menjalankan tugasnya. (Friedrich dalam Darwin (1997)) dikutip oleh Joko Widodo (2001 : 254). Menurut Charles Levine (1990) dalam Tjipto Atmoko (2008:3) yang dimaksud responbilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi public yang dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implicit atau yang eksplisit. Responbilitas dapat di nilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Administrator public dikatan responsible jika pelakunya memiliki standar profesionalisme dan kompetensi tekhnis yang tinggi. Untuk bisa menilai terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan sepak terjang para administrator public harus commit to user



memiliki standar penilaian sendiri yang sifatnya administrative atau teknis, dan bukan politis. Oleh karena itu responbilitas juga sering

disebut

dengan

“

subjective

responbility

atau

admninistrative responbility” Responbilitas

berkenaan

pulan

dengan

proses

dari

penetapan tujuan sampai dengan pencapaian tujuan yang merupakan kinerja dari sebuah organisasi dan bagaimanakah suatu organisasi melaksanakan peraturan yang telah ada dan di buat mengenai prosedur pelayananya. Responbilitas sering juga digunakan secara silih berganti dengan responsivitas. Namun responsivitas menuntut agar pejabat pemerintahan memenuhi permintaan dan tuntutan warga Negara. Sedangkan responbilitas menuntut agar mereka dalam hal ini adalah pemerintah / pegawai negeri akan patuh / terikat pada nilai – nilai administrative dan kebijakan baik secara implicit maupun eksplisit, sehingga pejabat responsible pasti tahu tentang hokum dan memiliki keterkaitan terhadap administrative dari program – program yang dilaksanakan dan sesuai dengan hokum yang berlaku. d. Akuntabilitas Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta commit to user



pertanggunganjawaban.

Akuntabilitas

(accountability)

yaitu

berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu

atau

penguasa

yang

dipercayakan

untuk

mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

commit to user



Pengertian akuntabilitas menurut Herman Finner dalam Darwin (1993) di kutip oleh Joko Widodo (2002 : 256), Akuntabilitas yaitu konsep pertanggungjawaban yang berhubungan dengan standar yang sifatnya eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan administrator public, Sedangkan telah menjelaskan mengenai pengertian akuntabilitas yang merupakan konsep pertanggungjawaban yang berhubungan dengan standard yang sifatnya eksternal menentukan kebenaran suatu tindakan administrator public. Dengan kata lain akuntabilitas didefinisikan sebagai

suatu

perwujudan

mempertanggungjawabkan

kewajiban

keberhasilan

maupun

untuk kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan

dilaksanakan

melalui

secara

media

periodic.

pertanggungjawaban Berkaitan

dengan

yang istilah

akuntabilitas, Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal ( dalam dppka.jogjaprov.go.id/.../artiakuntabilitas.doc )

berpendapat

bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasanbawahan) maupun lingkungan masyarakat. commit to user



Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu : 1) kemampuan menjawab dan 2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaanpertanyaan

yang

berhubungan

dengan

bagaimana

mereka

menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakankebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh commit to user



subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut : 1). Luas kewenangan dan rentang kendali (spand of control) organisasi. 2). Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controllable) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu. Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efesien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya. Dari uraian tersebut,

dapat

dikatakan

bahwa

akuntabilitas

merupakan

perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan secara jelas. commit to user



Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari karyawan organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpautan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. e. Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik adalah kewajiban birokrasi. Pelayanan kepentingan public berarti menempatkan orientasi tugas aparat birokrasi pada terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa birokrasi pemerintah, sedangkan partisipasi masyarakat tercipta manakala tersedianya ruang public yang signifikan bagi saluran partisipasi masyarakat, adanya ruang public bagi setiap kebijakan. Ruang public sebagaimana dimaksud akan menentukan kepuasan

masyarakat

terhadap

birokrasi.

Kepuasan

merupakan

penyelenggaraan tingkat

pelayanan

perasaan

setelah

membandingkan kinerja dengan harapan. Apabila masyarakat tidak di beri kesempatan untuk melihat kinerja dan melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut, maka sejak awal masyarakat sudah tidak mendapat kepuasan tersebut. Tingkat kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang dilihat dan di rasakan dengan harapan. Dengan demikian apabila masyarakat adalah pelanggan, maka pelanggan akan dapat commit to user



merasakan kekecewaan apabila mendapati kinerja birokrasi pemerintah di bawah harapan dan akan merasakan kepuasaan apabila mendapati kinerja birokrasi pemerintahan berbanding lurus dengan sesuai harapan para masyarakat. Perlu di pahami dalam penilaian tersebut diperlukan adanya ruang bagi masyarakat untuk melihat bahkan merasakan langsung dalam kinerja birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan kualitas pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat. Sedangkan menurut Sudarmo (2011 : 140), pelayanan tang berkualitas adalah pelayanan dengan menekankan pada manajemen organisasi dengan komitmen budaya kualitas yang ditandai dengan kenyataan bahwa setiap pekerjaan atau setiap proses pekerjaan atau setiap saat dilakukannya proses pelayanan / pekerjaan dan selalu tepat dan benar dalam setiap saat dilakukannya proses pekerjaan / pelayananan untuk waktu – waktu selanjutnya. Adapun ciri dari pelayanan yang berkualitas antara lain : 1) Reliability; bahwa penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara tepat waktu, atau sesuai dengan waktu yang telah di sepakati / ditentukan / direncanakan 2) Responsiveness; bahwa pihak penyedia pelayanan bersedia bersedia memberikan pelayananan tanpa keterpaksaan namun dilaksanakan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. commit to user



3) Acces; Bahwa para pelayanan public dan institusinya bisa didekati dan diakses dengan mudah, baik secara langsung maupun tak langsung. 4) Courtesy; bahwa pelayanan public sikap yang sopan santun, menghargai dan menghormati setiap pemohon pelayanan, dan bersikap ramah dan menerima kehadiran mereka serta memperlihatkan sikap tak menyenangkan. 5) Communication; para pelayan public dan atau institusinya selalu bersedia memberikan informasi kepada pelanggan sesuai dengan bahasa yang mudah atau bisa di pahami secara utuh; bersedia mendengarkan kepentingan dan keluhan mereka; bersedia memberikan penjelasan tentang pelayanan yang di berikan; Bersedia menjelaskan secara jelas setiap pilihan atau biaya yang mungkin harus dikeluarkan oleh pengguna pelayanan; bersedia memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa permasalahan yang dihadapi pengguna pelayanan tersebut akan segera dapat ditangani seperti yang di harapkan. 6) Credibility; Memiliki kemampuan untuk memperlihatkan diri dan memberikan kenyakinan kepada para pengguna pelayanan bahwa para penyedia pelayanan tersebut merupakan para pelayan public yang sangat bisa diandalkan kinerjanya sehingga memenuhi harapan dan kepentingan para pengguna

commit to user



pelayanan dan terpercaya serta jujur dalam setiap proses pelayanan. 7) Security; Bahwa pelayanan yang diberikan bebas dari marabahaya, resiko dan kebingungan serta keraguan. 8) Understanding/knowing the customer; para pelayanan public bersedia untuk melakukan sejumlah usaha untuk mengetahui kebutuhan – kebutuhan nyata para pelanggan dengan memberikan perhatian secara individual. 9) Appearance / presentation; institusi penyedia pelayanan bersedia menyediakan fasilitas – fasilitas fisik, penampilan pegawai yang terlihat rapi, alat / perangkat yang digunakan (seperti computer, meja, alat diteksi antrian, pengeras suara) yang memdai bagi terselenggaranya pelayanan seperti yang diharapkan (parasuraman dalam Sudarmo,2011) f. Diskresi Pengertian Diskresi dapat diketahui pengertinnya (dalam http://studihukum.blogspot.com/2010/10/penerapan-asas-diskresidalam-pembuatan.html) Menurut pendapat dari Saut P. Panjaitan, berpendapat bahwa suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas. Sedangkan

menurut Gayus mendefinisikan diskresi

adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, commit to user



demi

kepentingan

kewenangannya,

umum,

dan

tidak

masih

dalam

melanggar

batas

Azas-azas

wilayah Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan definisi diatas maka dapat di simbulkan bahwa unsure – unsure yang diberpengaruh adalah Ada karena adanya tugas-tugas public service

yang

diemban

oleh

administratur

negara;

Dalam

menjalankan tugas tersebut, para administratur negara diberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum. Dengan demikian diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara dari faham

negara

kesejahteraan

adalah

untuk

menciptakan

kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut maka

pemerintah

berkewajiaban

memperhatikan

dan

memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan. Kebebasan tersebut akan dapat menimbulkan masalah karena menyimpangi asas legalitas dalam arti sifat ”pengecualian” oleh karena itu

hal tersebut berpeluang lebih besar untuk commit to user



menimbulkan kerugian kepada warga masyarakat. Oleh karena itu terhadap diskresi perlu ditetapkan adanya batas toleransi. Batasan toleransi dari diskresi yaitu adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu; tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral. Menurut

Prof.

Muchsan

(dalam

http://studihukum.blogspot.com/2010/10/penerapan-asas-diskresidalam-pembuatan.html),

pelaksanaan

diskresi

oleh

aparat

pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu: Apabila terjadi kekosongan hukum; Adanya kebebasan interprestasi; Adanya

delegasi

perundang-undangan;Demi

pemenuhan

kepentingan umum. Oleh karena itu Diskresi tidak perlu diatur atau di batasi Selanjutnya mengenai apakah diskresi perlu diatur atau dibatasi karena sudah ada pertanggungjawabannya sendiri baik secara moral maupun hukum. Ditambahkan lagi oleh Prof. Bintan R. Saragih, bahwa pengaturan mengenai diskresi pejabat hanya lazim digunakan pada sistem parlementer, sementara sistem presidensial lebih menggunakan kebiasaan.

commit to user



2. Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan informal yang merupakan permasalahan di setiap kota-kota di Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu Kota. Perkembangan PKL disuatu kota yang bisa dikatakan maju sangatlah pesat. Seperti yang di kemukakan oleh Rachbini dalam Alisjahbana (2006 : 1-2) yang mengatakan bahwa ketika kota tersedia kesempatan kerja di sector formal, maka sebagian besar kaum migrant akan terserap disana, tetapi berhubung arah investasi yang terjadi di Indonesia bias urban dan tidak ramah terhadap tenaga kerja migrant yang tidak atau kurang berpendidikan, hal itulah yang menyebabkan perkembangan sector informal menjadi tak terhindarkan. Sedangkan dengan banyaknya para PKL tersebut Kegiatan yang dilakukan menimbulkan masalah ketika mereka memakai tempat atau area public yang mereka anggap strategis untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan mereka. Mereka memilih tempat seperti pinggir jalan, trotoar, taman atau tempattempat public lainya untuk berdagang dan berjualan. Perkembangan para PKL sangatlah pesat. Oleh karena itu, suatu tempat yang terdapat beberapa PKL disana semakin lama akan terlihat padat oleh para pedagang PKL. Sehingga, hal pertama yang dilakukan Pemkot Solo dalam penataan PKL adalah penyediaan kawasan PKL yang nyaman dan aman. PKL membutuhkan ruang yang selama ini tidak pernah disediakan pemerintah dan dengan penyediaan ruang yang strategis, commit to user



bahkan jauh lebih menguntungkan dibandingkan kawasan sebelumnya, para PKL mau dipindahkan dengan suka rela, sekalipun melalui proses yang tidak mudah. John C.Cross,Ph.D menjelaskan bahwa salah satu usaha dalam sector ekonomi informal adalah PKL, yang mengatakan bahwa : “Street vending usually falls within the category of informal economic activity. This category includes “the production and exchange of legal goods nd services that involves the lack of appropriate business permits, violation of zoning codes, failure to report tax liability, non compliance with labor regulations governing contracts and work conditions, and/or the lack of legal guarantees in relations with suppliers and clients (Cross 1999:580).” (Street Vendors, Modernity and Posmodernity : Conflict and Compromise in The Global Economy. Vol.20.1 hal 37-38) (“ Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya termasuk dalam kategori kegiatan ekonomi informal. Kategori ini mencakup “ produksi dan pertukaran barang-barang legal dan jasa servise dimanausaha tersebut termasuk dalamusaha dengan kurangnya izin usaha yang tepat, pelanggaran kode zonasi, kegagalan untuk melaporkan kewajiban pajak tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur kontrak dan kondisi kerja, dan/ atau kekurangan jaminan hokum dalam hubungan dengan pe,asok dank lien.” (Cross 1999 : 580). (PKL, Modernitas dan Pastmodernitas ; Konflik dan Kompromi dalam Ekonomi Global. Vol.20 No.1 Hal 3738) ). Sedangkan menurut Ray Bromley mendefisinikan PKL sebagai berikut : “ Street vending is an ancient and important occupation found in virtually every country and major city around the world. Street vendors add vitality to the streetscape and contribute economic activity and service provision, but many observers also associate them with congestion, health and safety risks, tax easion and the sale of shoddy merchandise. Numerous national laws, local lows and municipal ordinances apply to street vending or are specifically targeted at street commit to usera long history of regulating their vendors, and most countries have



activity. “ (Street vending and public policy : a global Review1 International Journal. Vol.20 no.1 hal:1) “ Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pekerjaan lama dan penting yang ditemukan hamper setiap Negara dan kota besar di seluruh dunia. PKL menambahkan vitalitas untuk pedagang pinggir jalan dan berkontribusi untuk kegiatan ekonomi dan penyediaan jasa, tapi banyak pengamat juga mengasosiasikan mereka dengan kemacetan, kesehatan dan resiko keamanan, penggelapan pajak dan penjualan barang dagangan buruk. Sejumlah undang-undang nasional, hokum local dan tata kota berlaku untuk PKL atau yang secara khusus ditujukan pada PKL, dan sebagian besar Negara memiliki sejarah panjang mengatur kegiatan mereka.” (PKL dan kebijakan public: Suatu Resensi Global 1 Jurnal Internasional. Vol.20 No.1 Hal:1) Sedangkan menurut Edi Suharto dalam Sudarmo (2011 : 80 81) mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai berikut : (1) Mereka beroprasi di ruang public yang tidak diperuntukan bagi kepentingan bisnis, seperti dipinggir jalan, trotoar dan ruas – ruas jalan yang menghubungkan tempat – tempat strategis seperti pasar, alun – alun ruang hijau. (2) Mereka memperdagangkan berbagai item seperti makanan barang – barang atau pelayanan untuk keuntungan ekonomi yang mengandung transaksi pasar . (3) Mereka membentuk hubungan dengan sector ekonomi lainnya,terutama hubungan dengan sector ekonomi formal modern (misalnya banyak komoditas yang dijual oleh pedagangkaki lima notabene buatan industry perpabrikan); (4) Mereka pada awalnya tidak memiliki surat izin tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai criminal menurut aturan hokum atau aturan pemerintah setempat; (5) Mereka tidak membayar pajak, tetapi retribusi harian kepada pemerintah untuk kepentingan kebersihan dan keamanan; (6) commit to user



Bisnis mereka biasanya melibatkan anggota keluarga dalam hal kepemilikan dan system manajemen; (7) Perusahan mereka kecil dan pada umumnya pemilik sekaligus merangkap sebagai pekerjaan kurang dari lima buruh atau anggota keluarganya; (8) Kepegawaianya dalam hal perolehan kemanfaatan tidak dilindungi pemerintah misalnya dalam hal pelayanan social dan pension; maupun oleh serikat buruh misalnya dalam hal asuransi atau gaji tetap; (9) Tempat mangkal atau lapak mereka pada umumnya ditandai dengan infrastruktur dan tekhnologi yang sederhana dan modal ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Namun menurut Sudarmo definisi tersebut belum mencakup kemungkinan adanya pengusaha informal dengan capital yang besar. Namun menjalankan aktivitas ekonominya mereka seperti pedagang kaki lima sehingga kemungkinan pelaku usaha informal memiliki modal kecil itu kurang tepat karena pada kenyataanya pedagang kaki lima memiliki modal yang cukup besar Sehingga dapat diketahui bahwa pengertian PKL adalah orang yang menjalankan aktivitas bisnis yang menawarkan barang atau pelayanan ekonomi secara nformal di ruang-ruang

public

atau

tempat-tempat

umum

yang

bukan

peruntukannya secara hokum namun mudah diakses atau dikunjungi atau dilalui banyak orang, yang dalam aktivitasnya itu menggunakan pelatan

infrastruktur

ataupun

tekhnologi

tertentu

betapapun

commitperalatan, to user infrastruktur atau tekhnologi sederhananya atau modern



tersebut, dengan skala modal yang berfariasi dari skala yang sangat kecil sampai skala besar., dan dengan jumlah pekerja tertentu yang dilibatkan sesuai dengan skala usahanya termasuk pemilik maupun orang lain yang dipekerjakannya.

Definisi-definisi mengenai PKL diatas menunjukan bahwa siapa saja berpeluang menjadi PKL. Kemudahan ini mendorong pesatnya jumlah PKL dikota-kota pada saat ini. Karena pada dasarnya usaha tersebut cukup berpeluang besar bagi mereka yag tidak bisa tertampung di sector formal, serta bagi mereka yang tidak memiliki ketrampilan dan keahlian khusus.

Mengenai pengertian PKL, dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 tahun 1995 menurut Pendataan Potensi PKL Surakarta tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 huruf c di sebutkan : “ Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa di tempat umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu dalam melakukan usaha dagang”. Sedangkan tempat usaha PKL adalah tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar dan lapangan serta tempat lain diatas tanah Negara yang di tetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah. Kemudian pada bagian selanjutnya ditegaskan bahwa setiap pedagang kaki lima bertanggung jawab

commit to user



terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha. Berikut ini adalah beberapa karateristik dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dijadikan sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh masyarakat

(

http://terlalu-bersama.blogspot.co.uk/2011/12/pkl-

pedagang-kaki-lima-di-kota.html.), yaitu : a. Modal usaha terbatas/kecil b. Waktu tidak teratur c. Tempat tidak permanen d. Pelanggan pada umumnya menengah kebawah e. Pendapatan kecil dan untuk sendiri f. Menggunakan tenaga kerja sedikit g. Tanpa keahlian dan ketrampilan khusus h. Tidak ada keterkaitan dengan usaha lain i. Jenis dagangan tertentu j. Menyediakan barang dan jasa k. Tanpa ijin/ilegal l. Tidak teratur dan bersifat kompetitif

Melihat beberapa karakteristik diatas tersebut mencerminkan banyak sekali kegiatan para PKL disuatu titik kota tertentu. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Surakarta/Solo keberadaan para PKL dianggap sebagai usaha yang bergerak di bidang commit to user



informal tetapi juga mempunyai banyak segi manfatnya, adapun sisi positif/manfaat

adanya

PKL

(http://terlalu-

bersama.blogspot.co.uk/2011/12/pkl-pedagang-kaki-lima-di-kota.html diakses pada tanggal 23 November 2012) adalah sebagai berikut : a. Dapat dilakukan banyak orang b. Menghidupkan daerah yang sepi c. Alternatif lapangan pekerjaan d. Mengurangi pengangguran e. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan f. Menggerakkan dinamika pembangunan /pemberdayaan ekonomi g. Penyumbang PAD Selain mempunyai sisi positif, ternyata keberadaan PKL dikota Solo juga mempunyai beberapa segi negatifnya. Adapun segi negatif adanya PKL di Kota Solo adalah sebagai berikut : a. Menyebabkan kemacetan lalu lintas b. Terganggunya kebersihan dan keindahan kota c. Terganggunya kenyamanan pemilik lahan/rumah d. Terganggunya fasilitas umum kota e. Potensi konflik horisontal f. Salah satu sumber kekumuhan kota

commit to user



B. KERANGKA PIKIR Kerangka pemikiran merupakan landasan berfikir seseorang yang bertujuan untuk menjelaskan fakta atau suatu hubungan antar factor maupun variable dengan landasan teori. Sebgai salah satu jenis usaha informal, tidak dapat dipungkiri bahwa para PKL mampu menjadi solusi bagi para pengangguran dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bergeraknya roda ekonomi bangsa. Disamping pemerintah merasa bingung dengan keberadaan mereka. Dilihat dari dampak positifnya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan mereka yang kurang mampu, namun disis negatifnya berdampak negative karena dapat menimbulkan kesemrawutan kota serta mengganggu ketertiban kota yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik. Kebanyakan dari para mereka adalah menjual makanan khas solo. Oleh karena itu dari pada para pedagang itu terlihat semrawut, maka pemerintahan kota Solo memberikan sarana dan fasilitas bagi mereka yang berdagang untuk menjadi satu. Gladag Langen Bogan (Galabo) Disamping untuk memberikan tempat rekreasi, tempat tersebut memberikan hiburan dengan menjajakan makanan khas solo.Dengan hal tersebut maka para PKL yang menjajakan makanan tersebut terlihat rapi dan teratur. Pihak yang bertanggungjawab penuh adalah Disperindag. Birokrasi

pemerintahan

dalam

melaksanakan

kegiatan

ini

harus

tanggungjawab dengan manajemen pengelolaan Galabo. Tindakan yang dilakukan Pemkot Surakarta dalam menangani Galabo ini bukan commit to user



merupakan sebatas penanganan konflik yang sifatnya sementara yang mampu memunculkan konflik lagi di kemudian hari. Indikator yang digunakan dalam mengukur pertanggungjawaban Disperindag Surakarta dalam menangani ini adalah Responsivitas, keadilan, responbilitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, Deskresi. Dari ke enam indicator tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menilai tanggungjawab Disperindag dalam menangani masalah manajemen pengeloalaan di Galabo Surakarta. Adapun tujuan akhir dari pelaksanaan penanganan di Galabo adalah mewujudkan kawasan kuliner makanan khas Solo berbasis rekreasi dan hiburan untuk keluarga dengan nyaman dan santai. Serta mewujudkan kawasan yang rapi, Tertib, Tertata dan pada akhirnya mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota Berseri ( bersih, sehat, rapid an indah) Alur kerangka berfikir dari penelitian tentang pertanggungjawaban Dinas Desperindag Kota Surakarta dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

commit to user



Gambar II.1 Skema Kerangka Pemikiran

Peraturan perundang-undangan : 1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota 2. Perda No. 8 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Penataan PKL Kota Surakarta; 3. Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL Kota Surakarta; 4. Perda No 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.

Masalah yang ada di Galabo : 1. Manajemen pengelolaanya kurang baik 2. Fasilitas galabo tidak terawat dengan baik 3. Pelayanan Pengunjung tidak sesuai yang diharapkan

Pertanggungjawaban Birokrasi : 1. Responsivitas 2. Keadilan 3. Responsibilitas 4. Akuntabilitas 5. Kualitas Pelayanan 6. Diskresi

commit to user

Menjadikan tempat wisata kuliner khas masakan Solo menjadi rapi, tertib, terawat dan ramah dengan berbagai fasilitas, dan pelayanan yang di berikan sehingga para pedagang dan pembeli merasa nyaman disana.


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektiff tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang di teliti. Oleh sebab itu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan “ untuk memahami fenomena

social

melalui

gambaran

holistic

dan

memperbanyak

pemahaman mendalam” (Lexy J Moleong, 2004:31) Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (HB Sutopo, 2002 : 111). Pada prinsipnya dengan metode diskriptif, data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini berupa kutipandata untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Jadi penelitian deskreptif kualitatif digunakan untuk menyusun gambaran mengenai objek apa yang di teliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan untuk kemudian di analisa dari data yang telah di sajikan dalam arti hasil penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai commit to user

52



pertanggungjawaban Birokrasi Dinas Desperindag dalam menangani masalah manajemen pengelolaan di Gladag Langen Bogan (Galabo) Surakarta. B. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Desperindag Surakarta khususnya pada UPTD Kawasan Kuliner yang menangani masalah Manajemen Pengelolaan di Galabo Surakarta. Adapun

pemilihan

lokasi

tersebut

berdasarkan

pada

beberapa

pertimbangan sebagai berikut : -

Karena dalam bidang pengelolaan manajemen di

tempat wisata

kuliner Galabo (Gladag Langen Bogan ) merupakan tanggungjawab oleh UPTD Kawasan Kuliner Surakarta dalam memajukan dan mengembangkan tempat dan sarana bagi masyarakat. Serta membenahi Prasarana dan Fasilitas yang rusak yang menjadi tanggungjawab Disperindag. -

Adanya kesempatan dan ijin penelitian yang diberikan oleh Dinas Desperindag kepada penulis untuk meneliti masalah yang ada Galabo Surakarta.

C. Jenis Data Menurut Lofland dan Lofland, “ sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata tindakan, selbihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”(Moleong, 2004:157). Pada penelitian inidi kelompokan menjadi dua jenis data yaitu : commit to user



a. Data Primer Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya, yang berawal dari keterangan para informan dengan cara wawancara (interview). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Kepala UPTD Kawasan Kuliner Surakarta, Kepala Sub Bagian UPTD Kawasan Kuliner, serta para pedagang yang berjualan di Galabo Surakarta Informan dalam Penelitian ini terdiri dari : 1). Kepala UPTD Kawasan Kuliner Surakarta 2). Kepala Sub Bagian UPTD Kawasan Kuliner Surakarta 3). Beberapa pedagang yang berjualan di Galabo Surakarta serta sebagian para pengunjung Galabo. b. Data Sekunder Yang dimaksud Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian sumber data sekunder yang dipakai adalah referensi dari buku-buku serta internet,dokumen dan laporan dari UPTD Kawasan Kuliner pada Dinas Desperindag Surakarta,

beberapa Jurnal

Internasional, Serta beberapa Perda yang menunjang Wisata kuliner Galabo tersebut. Data Sekunder ini digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

commit to user



D. Teknik Pengumpulan Data Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan , maka tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Observasi Tekhnik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, serta rekaman gambar (H.B Sutopo 2002:64). Obserasi dilakukan secara langsung di lokasi selama kegiatan penelitian dilakukan. Observasi di fokuskan kepada Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag Terhadap Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta dan segala peristiwa yang mengikutinya. Dalam observasi ini peneliti dapat dikatakan sebagai observer yang berperan pasif, karena peneliti hanya datang mendatangi lokasi, tetapi tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif, namun hadir dalam konteksnya. Observasi ini dilakukan tidak hanya sekali, baik secara formal maupun informal, namun berulang kali sebagai usaha pemantapan makna mengenai pemakaian atau pemanfaatan yang berkaitan dengan peristiwa yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan Observasi di UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Surkarta dan Gladag Langen Bogan sebagai wisata kuliner yang diteliti.

commit to user



b. Wawancara Wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, (Slamet Widodo, 2004:67). Jadi untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini di perlukan tekhnik wawancara, yaitu tekhnik pengumpulan data yang menggunakan komunikasi langsung dengan informan untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan terbuka, sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam serta berkaitan dengan masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini tekhnik wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data adalah dengan bertanya pada informan. c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian berupa arsip, laporan, peraturan dokumen. Menurut Slamet Widodo (2004:79) tekhnik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dikumen. Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latarbelakang atau berbagai kondisi masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang di teliti. Dalam penelitian ini dokumen yang di gunakan yaitu :

commit to user



a) Arsip-arsip mengenai Galabo b) Peraturan Daerah Mengenai No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah mengenai Pemakaian Kekayaan Daerah c) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tekhnis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta d) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-N tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta e) Artikel Internet berkaitan dengan Gladag Langen Bogan (Galabo) Surakarta .

E. Tekhnik Pengambilan Sampel Metode penarikan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dimana sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Dipilihnya metode ini karena; pertama purposie sampling di pandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal (HB.Sutopo,2002 : 36). Hal ini sesuai dengan maksud dari purposie sampling yang tidak menentukan sample terlebih dahulu. Tetapi sample ditentukan berdasarkan tujuan dari penelitian untuk mendapatkan variasi informasin sebanyak – banyaknya sesuai pokok permasalahan penelitian (H.B.Sutopo, 2002:36).

commit to user



Untuk melengkapi data yang diperoleh dan untuk kepentingan informasi, maka digunakan tekhnik purposive sample ini diikuti dengan tekhnik snow ball sampling. Tekhnik ini digunakan apabila informasi yang didapat sangat terbatas, yaitu dengan cara bertanya kepada informan pertama barang kali informan pertama mengetahui siapa yang lebih mengetahuiinformasi,

sehingga

penulis

bisa

menemui

informan

berikutnyadan bertanya lebih jauh mendalam tentang permasalahan yang ingin di angkat.

F. Validitas Data Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan / fakta. Untuk itu peneliti menggunakan cara triangulasi data. Menurut Lexy J. Moleong (2004:330) dapat di capai dengan langkah : 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang di katakana secara pribadi. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,

commit to user



orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan. 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Berdasarkan langkah-langkah diatas maka dalam penelitian ini pengumpulan data dialakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dari berbagai sumber yang berbeda yang tersedia atau meneliti jawaban anatara aparatur Pemerintah yaitu UPTD Kawasan Kuliner pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta dengan para pedagang Gladag Langen Bogan (Galabo) dan para masyarakat pengunjung Galabo. Dengan demikian data yang satu akan di teliti dengan data yang lain dari sumber yang berbeda.

G. Tekhnik Analisis Data Tekhnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis dari interakti, menurut Miles dan Huberman, 1984 (H.B. Sutopo 2002:91), tekhnik tersebut meliputi : a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data yang kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga bisa di tarik kesimpulan. Proses ini

commit to user



berlangsung

secara

terus-menerus

selama

proses

penelitian

berlangsung. b. Penyajian Data Merupakan suatu kumpulan informasi, diskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan penarikan suatu kesimpulan yang dapat dilakukan. Susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematikanyan akan banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini penyajian data berbagai skema, gambar, jaringan kerja atau kegiatan serta tabel. Kesemuanya itu direncang guna untuk menarik informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan di mengerti. c. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan. Kemudian setelah menganalisis data data tersebut pola, tema, ketentuan penjelasan dan kesamaan – kesamaan yang muncul. Dalam proses ini landasan yang kuat sangat diperlukan agar kesimpulan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Unrtuk lebih jelasnya proses tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut :

commit to user



Gambar III.1 Skema Analisis Model Interaktif . Pengumpulan Data Penyajian Data

Reduksi Data

Penarikan Simpulan Sumber : H.B Sutopo (2002 : 96)

Penjelasan mengenai skema ; a. Pengumpulan

data

adalah

proses

dimana

peneliti

mencari

dan

mengumpulkan data dari lapangan dari berbagai sumber dengan berbagai jenis data. b. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. c. Sajian data merupakas suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan, sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistemais sehingga bila di baca akan bisa mudah di pahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. commit to user



d. Penarikan Simpulan / verifikasi dilakukan dari awal pengumpulan data. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir dan simpulan perlu di verifikasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV DISKRIPSI LOKASI DAN PEMBAHASAN

A. DISKRIPSI LOKASI 1. Keadaan Umum dan Letak Geografis Kota Surakarta Gambar IV.1 wilayah Surakarta

Sumber : http://didit34.wordpress.com/letak-dan-geografis/ Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. Dengan Luas sekitar 44 Km2, Kota Surakarta terletak diantara 110 45` 15″ – 110 45` 35″ Bujur Timur dan 70` 36″ – 70` 56″ Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai

commit to user

63



Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya. a. Batas Wilayah Batas wilayah Kota Surakarta sebelah Utara adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, batas wilayah sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, sedang batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Sukoharjo. Surakarta terbagi dalam lima wilayah Kecamatan yang meliputi 51 Kelurahan b. Keadaan Cuaca dan Iklim Suhu udara Masimum Kota Surakarta adalah 32,5 derajad Celsius, sedang suhu udara minimum adalah 21,9 derajad Celsius. Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%. Kecepatan angin 4 Knot dengan arah angin 240 derajad. Solo beriklim tropis, sedang musim penghujan dan kemarau bergantian sepanjang 6 bulan tiap tahunnya 2. Gambaran Umum Disperindag Surakarta a. Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakata berdiri pada tahun 1950, yang pada saat itu bernama Kantor Pengadaan dan Penyaluran di bawah Departemen Perekonomian Umum yang menangani masalah bidang industri, bidang perdagangan dan bidang commit to user



koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang mula-mula tugasnya mengurus tentang pemberian izin pendirian perusahaan dan usaha dagang, tetapi setelah berjalan 5 (lima) tahun yakni 1955 berganti nama menjadi Kantor Industri Perdagangan dan Koperasi. Tahun 1957 Departemen Perekonomian Umum dihapuskan dan diganti menjadi Departemen Perdaganga Luar Negeri. Pada tahun 1971 Kantor Industri Perdagangan dan Koperasi berubah menjadi Kantor Departemen Perdagangan yang tidak berpengaruh pada Kantoe Perdagangan dan Koperasi yang selokasi dengan Kantor Perindustrian yang letaknya, di jalan Yosodipuro 150 Surakarta. Baru kemudian pada tahun 1980 kantor dijadikan satu yang tempatnya dii jalan Slamet Riyadi 320 Surakarta yang mula-mula merupakan kantor Tera. Pada tanggal 22 September 1980 oleh Bapak Kardjono Wiryo diresmikan pembukaannya, namun ruang lingkupnya lebih sempit dari pada kantor yang dulu, sebab hanya meliputi Kotamadya saja. Kemudian dipersempit lagi dengan didirikannya kantor-kantor

perdagangan

dibeberapa

daerah

Eks-Karisidenan

Surakarta, seperti halnya kantor perdagangan Sragen, Klaten dan Sukoharjo. Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 814 / MPP / Kep / 4 / 1996 tanggal 16 April 1996, kemudian berganti nama menjadi Departemen Perindustrian dan commit to user



Perdagangan. Pada surat keputusan tersebut berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta. Pada waktu otonomi daerah digulirkan pada tahun 2000, Kntor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta mengalami Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kotamadya Surakarta yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001, yang berisi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang termuat dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2001 Nomor 14 Seri D.12. Kemudian mengalami perubahan dan perkembangan lagi dengan berganti nama menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. b. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berada di Jalan Yosodipuro No. 164 Surakarta yang lokasinya sangat strategis. Dikatakan strategis sebab terletak di jalan raya yang dilalui dari berbagai jurusan. Bila dilihat dari letaknya juga memudahkan karyawan untuk mencapai tempat kerja, serta memonitor segala commit to user



kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan dan perkembangan masyarakat Surakarta. c. Tujuan Pendirian 1) Membentuk Struktur industri yang kuat dan seimbang antara intra sektor besar, mnengah dan kecil serta sektor industri dengan sektor peminjamnya sehingga industri mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi serta perolehan devisa negaraserta peningkatan pendapatan masyarakat. 2) Terciptanya iklim perdagangan yang sehat serta sistem disribusi yang semakin meluas danmantap. 3) Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat disegala lapisan atau tingkat ekonomi dari kalangan atas, menengah maupun bawah termasuk barang baku / modal, konsumsi maupun suku cadang sehingga tidak terjadi kelangkaan barang di pasar. 4) Memacu peningkatan perdagangan Luar Negeri (ekspor) baik migas maupun non migas. d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1) Kedudukan Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Surakarta a. Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Kota

Surakarta

merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. commit to user



b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. 2) Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah

Kota

Surakarta

padabidang

perindustrian

dan

perdaganga dalam rangka pengembangan perekonomian di daerah Kota Surakarta. 3) Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta a. Penyelenggaraan Kesekretarisan Dinas; b. Penyusunan

rencana

program,

pengendalian

evaluasi

pelaporan; c. Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian; d. Pembinaan dan Pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran e. Penyelenggaraan Perlindungan terhadap konsumen; f. Penyelenggaraan sosialisasi; g. Pembinaan jabatan fungsional.

commit to user



e. Visi dan Misi 1) Visi Terwujudnya Kota Solo sebagai kotaperdagangan dan industri yang maju dan berwawasan budaya. 2) Misi a. Terciptanya kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan dan budaya b. Meningkatkan

kelancaran

distribusi

barang

dan

jasa

perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. f. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah pedoman pokok sebagai kerangka dalam melaksanakan suatu organisasi, yang berguna untuk mengetahui status dan kedudukan pegawai serta tata kerja pegawai sehingga kelancaran jalannya pekerjaan dapat terkoordinasi dan terkontrol dan masing-masing karyawan dapat benar-benar mengetahui tugas-tugas yang dibebankan atau tanggungjawabnya. Adapun

struktur

organisasi

Dinas

Perindustrian

Perdagangan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

commit to user

dan



Gambar IV.2 Bagan Organisasi Kepegawaian Disperindag

commit to user



3. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kuliner Sebelum

berdirinya

UPTD

Kuliner,

Pemerintah

Surakarta

membuat peraturan sehubungan dengan pengelolaan kawasan wisata kuliner di Kota Surakarta, yaitu Peraturan Wlikota Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta . Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y 2011, menimbang bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas tekhnis operasional dan/atau kegiatan tekhnis penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tekhnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. UPTD Kawasan Kuliner mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan tekhnis operasional dan/atau kegiatan tekhnis penunjang Dinas di bidang pengelolaan kawasan kuliner sesuai dengan kebijakan tekhnis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk melakukan tugas pokok UPTD Kawasan Kuliner sesuai dengan pasal 13 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011 terdiri dari : a. Penyusunan rencana tekhnis operasional bidang pengelolaan kawasan kuliner meliputi : sarana prasarana, system manajerial, kebutuhan anggaran dan pelayanan prima di bidang pengelolaan kawasan kuliner; commit to user



b. Pelaksanaan kebijakan tekhnis operasional meliputi pembinaan dan fasilitasi pedagang serta pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada warga masyarakat guna menumbuhkembangkan potensi di kawasan kuliner; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan kuliner; d. Pengelolaan Ketatausahaan; e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011, tentang pembentukan unit pelaksana kawasan kuliner Kota Surakarta. Adapun susunan organisasi pada unit tersebut adalah : 1) Kepala; 2) Subbagian Tata Usaha : Subbagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kawasan Kuliner. 3) Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok Jabatan Fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Kawasan Kuliner.

commit to user



Gambar IV.3 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Kuliner (Perwali Nomor 15-Y Tahun 2011)

Kepala

Kasubag TU

Staff

Petugas Lapangan

Administrasi

(Sumber : UPTD Kawasan Kuliner ) Tabel IV.1 Data Pegawai UPTD Kawasan Kuliner Nama Pegawai Drs. Agus Siswuryanto

Keterangan Kepala UPTD Kawasan Kuliner

MT Suprapti Lestari

Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Kuliner

Bambang Widaryanto

Staff Administrasi

Tris Setyaningsih

Staff Administrasi

commit to user



Fengky Daryanto

Petugas Lapangan

Kustoro

Petugas Lapangan

Surahman

Petugas Lapangan

Ribut

Petugas Lapangan

(Sumber : UPTD Kawasan Kuliner) Adapun uraian tugas susunan organisasi pada unit pelaksana kawasan kuliner kota Surakarta adalah sebagai berikut : 1) Kepala UPTD Kawasan Kuliner di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam pasal 13 dan 14. 2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tang, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan. 3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional secara administrative dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah commit to user



Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlianya. Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana pada ayat (1) yang terlampir ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang terlampir di atur berdasarkan peraturan perundangundangan

yang

berlaku.

Pembinaan

terhadap

Pejabat

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakub Namun demikian, setelah disahkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kawasan Kuliner Kota Surakarta sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tntang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. (Sumber : Dokumen UPTD Kawasan Kuliner)

commit to user



B. PEMBAHASAN 1. Kondisi Gladag Langen Bogan (Galabo) Surakarta Joko Widodo selaku Walikota Solopada waktu itu yang baik dalam menata keindahan dan ketertiban kota Solo. Dalam hal kreatifitas Jokowi memang patut di puji oleh masyarakatnya. Banyak program yang dia jalankan dalam rangka memajukan kota Solo. Salah satunya adalah program wisata kuliner Gladag Langen Bogan yang lebih dikenal dengan Galabo. Namun program tersebut belum berjalan sesuai rencana yang diharapkan karena ada beberapa factor menurut peneliti yang menjadi permasalahan mengapa hal tersebut kurang belum

berhasil,

diantaranya

adalah

factor

manajemen

dan

pemeliharaan seperti yang sudah di bahas sebelumnya pada latar belakang masalah. Oleh karena itu, pedagang Galabo menginginkan pemerintah segera merespon dan mengatasinya. Karena jika di biarkan saja akan dapat merugikan pedagang, pembeli dan program pemerintah akan sia-sia. Melihat faktor permasalahnya peneliti dapat mengetahui bahwa permasala=han itu ada 2 macam yaitu dalam segi managemen dan segi pemeliharaan. Dalam segi managementnya galabo dapat di bedakan menjadi 3 masalah, yaitu masalah tata ruang, pengelolaan parkir dan pelayanan. Kendala yang pertama adalah masalah tata ruang, pembeli merasa kurang nyaman jika sedang musim hujan, oleh karena itu

commit to user pengunjung akan berkurang. Padahal pedagang Galabo sudah



mempersiapkan jajanan makanannya selengkap mungkin untuk di beli dan santap para pengunjung, hasilnya pengunjung berkurang makananpun akan membusuk dan sudah kurang enak untuk di jualkan ke esokan harinya. Seperti yang di katakan oleh Retno pedagang Galabo warga sangkrah yang mengatakan bahwa: “ Wah mba saya itu untung jualannya disini banyak tapi ruginya juga banyak. Apalagi kalau musim hujan , kita hanya berfasilitaskan meja payung dan tikar untuk pembeli sedangkan untuk jalanya dari parkiran motor ke tempat kita mereka akan kehujanan. Meja payung itu juga belum menjamin kalau mereka akan menyantap makanan dengan aman dari hujan. Alhasil kalau sepi makanan kita tidak laku jadinya sudah tidak enak untuk dimakan. Mau nggak mau harus ganti yang baru.Kalau ganti yang baru harus punya modal tambahan lagi mba” (Wawancara, 5 Juni 2012) Hal tersebut menjadi salah satu factor kendala dari program Pemerintahan yaitu wisata kuliner Galabo yang ingin memberikan kenyamanan tempat bagi penjual maupun pengunjung.

Untuk

mengetahui lebih detailnya peneliti juga mewawancari pembeli yang bernama Indri warga Sangkrah Pasar Kliwon mengenai kenyaman tempat di Galabo. “ Saya memang suka tempatnya mba sejuk banget langsung kena angin malam, apa lagi bisa makan lesehan di jalan raya. Tapi yang saya kawatirkan kalau turun hujan gimana nasib para pengunjung ya mba, yang sedang menikmati dan menyantap makanan tiba-tiba karena hujan mereka harus cepat-cepat mencari tempat berteduh dan segera mengamankan makanannya” (Wawancara, 5 Juni 2012) Mendengar komentar langsung dari indri memang ada

commit to user benarnya. Salah satu kendalanya adalah hujan. Jika hujan turun maka



nasib para penjual sangat memprihatinkan karena sepinya pengunjung. Mungkin para pengunjung lebih memilih untuk menyantap makanan yang di dalam ruangan (in door) selain aman dari hujan mereka akan merasa lebih nyaman. Oleh karena itu banyak pengunjung yang enggan ke wisata kuliner galabo jika cuaca sudah terlihat mendung, sehingga dampak dari sepinya pengunjung membuat sebagian para pedagang gulung tikar. Mengenai masalah tata ruangnya Galabo terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian timur dan barat. Bagian Timur adalah jalan masuk dari arah Pasar kliwon dan perkampungan sedangkan dari arah barat akses jalannya dari kota, sehingga kebanyakan pengunjung lebih banyak masuk dari arah barat. Untuk itu banyaknya para pengunjung yang datang dari arah barat, menjadikan pengunjung lebih banyak membeli makanan yang berada di jalur barat, di karenakan jika sampai ke timur mencari makannya akan menempuh jalan yang cukup panjang. Oleh sebab itu pengunjung lebih tertarik dengan masalakan yang ada di sebelah barat. Tidak hanya itu menu makanan yang ada di sebelah barat menurut peneliti lebih banyak yang tertarik disamping mudah mencarinya, makanann yang ada di galabo kebanyakan makanan yang sudah ada dan terkenal di kota Solo. Jadi pengunjung tidak usah mencari satu-satu cukup mencari tempat dengan nama dagangannya dengan mudah.

commit to user



Melihat banyaknya pengunjung dari arah barat, para pedagang dari arah timurpun terlihat sepi. Hanya ada beberapa pengunjung saja yang menikmati makanannya dari arah timur. Akibatnya para pedagang banyak yang gulung tikar, dikarenakan banyak makanan yang tidak laku. Sehingga para pengunjung yang ingin menikmati makanan lebih memilih mana penjual yang terlihat laris/laku itulah yang kelihatan enak. Oleh sebab itu sekarang banyak yang berdatangan dan masuk dari arah barat. Seperti yang dikatakan oleh saudari dilla warga Sangkrah Pasar Kliwon, Namun dia kebetulan dia tinggal di Jakarta, yang kebetulan ada di Solo, dia datang bersama rombongan keluarganya karena menurut dia baru pertama kalinya di Galabo dia masuk dari arah timur yang sempat mengeluh mengenai galabo : “Walah mba saya kan niatnya disini mau makan bareng keluarga karena juga saya pertama kali disini soalnya tinggal saya di jakarta. Saya pikir jalur ke galabo ada 2 arah dari arah timur dan barat. Karena lebih deket dari arah Timur saya lewat timur. Lah, kok penjual makanannya kebanyakan di barat. Jadi mau nggak mau saya jalan dari timur ke barat. Saya juga kaget kok pedagang di arah timur sudah banyak yang tutup”. (Wawancara, 5 Juni 2012) Dari komentar Dilla tersebut berarti ada kendala lain yaitu penjual yang menjajakan makananya lebih banyak dan lebih laku pada jalur barat. Dikarenakan lebih dekat jalur dari berbagai penjuru. Sehingga nasib para pedagang sebelah timur banyak yang gulung tikar. Kendala yang ke dua peneliti meneliti dari segi parkirnya.

commit user rapi. Namun kadang kalau Dilihat dari parkirnya pun toterlihat



pengunjung sedang banyak-banyaknya parkiranya sampai padat dan membludak ke jalan raya. Menurut peneliti galabo hanya ramai pada awal-awalnya saja, sekedar masyarakat ingin tau dan mencoba masakan di Galabo. Setelah itu berkurang dengan sendirinya. Namun menurut informasi dari para pedagang Galabo pada Sabtu atau biasa disebut malam minggu lumayan padat pengunjungnya. Seperti yang di katakana oleh salah satu pedagang yang bernama Ety sebagai berikut : “ Kalau menurut saya mba banyaknya pengunjung hanya waktu tertentu saja. Kalau hari biasa seperti ini pengunjung tidak terlalu banyak kecuali hari sabtu dan minggu. Namun kalau pas di hari liburan itu adalah masa kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Soalnya jika waktu liburan banyak sekali dari dalam kota maupun luar kota yang ingin menyantap makanan di dalam galabo” (Wawancara, 5 Juni 2012) Kembali mengenai parkirnya tarif parkir di anggap tinggi oleh banyak pengunjung. Per motor kendaraan di tarik Rp. 2000,-sedangkan untuk mobil Rp 4000,-. Tingginya tariff tersebut di karenakan Galabo menempati area Slamet Ryadi. Menurut peneliti yang pernah mencoba di sana pada tahun 2008 tarif parkir tesebut sudah berlangsung lama pada awal peresmian galabo. Menurut peneliti tariff tersebut sangatlah mahal dan kemungkinan banyaknya para pengunjung yang enggan kesana di karenakan tarifnya mahal. Oleh sebab itu banyaknya pengunjung yang semakin berkurang di wisata kuliner Galabo. Kemungkinan biaya parker yang mahalpun juga menyebabkan masalah berkurangnya pengunjung di galabo. Seperti yang di katakannya oleh

commit to user motornya : saudari dewi yang setelah memarkirkan



“ Kalau tarif motor yang mahal memang sudah dari awal mba. Saya pertama kesini itu beberapa minggunya setelah habis diresmikan. Saya lupa kapan itu tapi memang tariff parker pada waktu itu tergolong tinggi juga. Padahal kebanyakan pengunjung kan masih muda, sekedar nongkrong atau apalah tapi kalau biayanya segitu termasuk mahal juga pada waktu itu. Tapi sekarang ini kan sudah di tetapkan kalau parker di zona slamet riyadi sekarang segitu yang kita sudah terbiasa mba. Mungkin pas awalnya aja agak kaget” (Wawancara, 5 Juni 2012) Kendala yang ke tiga adalah masalah pelayananya. Pelayanan adalah merupakan kunci utama baik buruknya tingkat kepuasan para pelanggan wisata kuliner Galabo. Maka tingkat kepuasan pelayanan wisata kuliner galabo Solo harus di tingkatkan dan perlu di tinjau serta di cermati lagi. Namun dapat di ketahui sekarang ini pelayanan di galabo memburuk sehingga tingkat kepuasan pengunjung menurun. Hal tersebut dapat di ketahui karena kondisi galabo sepi pengunjung. Melihat sepinya pengunjung menjadi permasalahan di galabo dan menyebabkan kerugian bagi para pedagang. Mereka (pedagang) saling ingin makanan yang dijualnya laku pada hari itu juga. Melihat keadaan Galabo yang sepi hanya beberapa saja yang datang, akibatnya jika ada pengunjung datang maka mereka yang berdagang saling berebut pembeli. Melihat saling berebutnya pembeli peneliti mewawancarai salah satu pembeli bernama tisna warga jajar, yang mengatakan : “ Galabo sekarang berbeda mba dari yang saya tahu pada awalnya. Dulu saya sangat nyaman sekali mereka santun dan membiarkan pengunjung memilih sendiri makanannya. Walaupun harus mondar-mandir untuk membeli makanan dari tempat satu ke tempat yang lain, namun saya pribadi merasa puas dan nyaman. Tapi sekarang yang saya lihat mereka user seakan berebutcommit untuk tomenawarkan makanan mereka masing-



masing dan justru saya bingung karena saya merasa nggak nyaman dalam keadaan tersebut” (Wawancara, 5 Juni 2012) Hal tersebut direspon juga oleh Ibu Prapti Bagian TU UPTD Kawasan Kuliner yang mengatakan : “ Sebenarnya para pedagang sudah di terapkan mengenai peraturan berdagang di Galabo mba. Bagaimana cara mereka memberikan pelayanan dan juga mengenai macam makanan galabo yang tidak diperbolehkan sama jenis makanan mereka dan per selter di buat jenis makanan yang berbeda. Dari awal sudah di beri penjelasan juga mba, kami juga tidak tahu kok tau-tau itu cara berjualannya seperti itu. Kami juga sangat menyayangkan sekali kalau akhirnya pengunjung galabo semakin sepi pengunjung. Mungkin juga hal tersebut menjadi factor menurunya pengunjung” (Wawancara, 6 November 2012) Melihat dari komentar tersebut peneliti menilai bahwa kualitas pelayanan yang buruk menyebabkan menurunya pengunjung dan respon masyarakat. Karena di nilai sikap dari pedagang yang seperti itu setengah memaksa. Bahkan menurut peneliti, banyaknya pedagang yang berebut menawari seorang pengunjung tidak sedikit yang tidak mampu mengelak tawaran. Hal tersebut memang di rasa kurang nyaman bagi para pengunjung penikmat makanan di Galabo. Menurut peneliti, rata-rata setiap pedagang memiliki rekan atau karyawan yang bertugas mencegat setiap pengunjung yang lewat dan aksi tersebut terjadi terutama ketika masih petang atau pengunjung masih sepi. Biasanya mereka mendekati calon pembeli lalu dengan cepatnya mereka langsung membrondong pengunjung dengan sekian menu, di tempat duduknya hingga pada tikar yang sedang di duduki pengunjung. Diketahui bahwa tidak sedikitnya commit to user



pengunjung galabo yang menjadi tersudut akibat jumlah pedagang yang saling berebutan. Sedangkan dalam Segi Pemeliharaan, menurut peneliti terdiri dari 2 permasalahan yaitu dalam masalah fasilitas di Galabo dan Kebersihan di Galabo. Dalam permasalahan fasilitas di galabo cendurung lebih buruk dikarenakan lokasi yang di gunakan oleh galabo sebelumnya menjadi tempat berdagangnya para pkl beteng. Para pkl beteng menggunakan selter tersebut pada waktu pagi hingga sore hari, sedangkan para pedagang galabo menggunakan selter tersebut pada malam harinya. Padahal fasilitas yang di berikan pkl beteng sama dengan yang di berikan oleh galabo. Para pkl beteng menggunakan fasilitas yang sama tempat, gerobak dan fasilitas air yang digunakan. Sehingga dapat dikatakan pengguna fasilitas yang di berikan oleh pemerintah di gunakan secara bergantian. Oleh sebab itu selter yang digunakan secara tidak bertahan lama. Seperti halnya kran pada wastafel di selter tersebut sudah tidak berfungsi lagi dan sebagian krannya hilang. Beberapa gerobag juga sudah mulai rusak dan beberapa lampu penerangan putus Akibatnya sebagian pedagang memberikan wadah cucian di setiap masing-masing pembeli. Seperti yang di kemukakan oleh Ety salah satu pedagang yang berada di Galabo : “ Sudah beberapa tahun ini mba wisata kuliner ini berjalan. Menurut saya banyak fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan wisata malam itu pun sudah mulai rusak. Para pedagang mengeluhkan sanitasi air yang sering mengeluarkan bau busuk. Selin itu, sejumlah kran bersih dan wastafel untuk cuci tangan pun sebagian besar rusak, bahkan ada yang hilang. Dan menurut saya ada beberapa gerobak rusak dan kurang commit to user lebih 30 lampu penerang putus dan kran air hilang atau rusak



serta wastafel hilang. Saya juga ikut prihatin mengenai masalah tersebut” (Wawancara, 5 Juni 2012) Sedangkan menurut ibu prapti Bagian TU UPTD Kawasan Kuliner mengatakan bahwa : “ Sangat di sayangkan ya mba banyaknya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota solo tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Maka dari itu pihak kami akan segera mengatasi hal tersebut agar citra dari galabo sendiri akan membaik” (Wawancara, 6 November 2012) Selanjutnya dalam masalah kebersihan. Kebersihan suatu tempat apa lagi tempat wisata kuliner menjadi penunjang kenyamanan para pengunjung. Dalam selter galabo tidak di gunakan sendiri karena pada pagi hari hingga siang hari di gunakan oleh para pkl beteng. Menerut peneliti pkl beteng terlihat padat sekali dan tidak beraturan. Beraneka penjual makanan ada disana. Oleh karena itu galabo mendapatkan tempat setelah pkl beteng. Kemungkinan juga bagian selter para pedagang galabo mendapat sisa-sisa kotoran sampah dari sebelumnya. Namun pihak pemerintah sudah memberikan petugas kebersihan sendiri untuk kebersihan seluruh selter tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh ibu prapti : “ Dari pemerintah sudah menyediakan petugas kebersihan sendiri mbak, karena kan sebelum di pakai oleh para pedagang galabo selter-selter tersebut juga di pakai oleh para pkl beteng pada sebelumnya jadi mungkin untuk masalah kebersihan sudah teratasi” (Wawancara, 6 November 2012) Melihat komentar yang diberikan oleh ibu prapti memang ada benarnya. Kesimpulanyacommit sudahto user adanya petugas kebersihan maka



lingkungan di selter-selter dan jalanan yang di gunakan untuk para pengunjung makan sudah bersih dan rapi. Menurut peneliti kadang dari pihak kebersihan sendiri mungkin kewalahan karena saking banyaknya selter dan panjangnya jalan dari barat ke timur membuat kerjaanya kurang maksimal. Akibat mungkin ada beberapa kotoran terlewat dan terlihat jelas di sana dan sebagian pengunjung merasa kurang nyaman.

2. Indikator

Pertanggungjawaban

Publik

Desperindag

terhadap

Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) di Surakarta Gladag Langen Bogan (Galabo) Disamping untuk memberikan tempat rekreasi, tempat tersebut memberikan hiburan dengan menjajakan makanan khas solo. Dengan hal tersebut maka para PKL yang menjajakan makanan tersebut terlihat rapi dan teratur. Pihak yang bertanggungjawab penuh adalah Dinas Desperindag yang dekelola oleh UPTD Wisata Kuliner Surakarta. Birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan ini harus tanggungjawab dengan manajemen pengelolaan Galabo. Kinerja yang dilakukan Pemkot Surakarta dalam menangani Galabo ini bukan merupakan sebatas penanganan konflik yang sifatnya sementara yang mampu memunculkan konflik lagi di kemudian hari. Indikator yang digunakan dalam mengukur pertanggungjawaban Dinas Desperindag Surakarta

dalam

menangani

ini

adalah

Responsivitas,

keadilan,

responbilitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, Deskresi. Dari ke enam indicator tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja Dinas commit to user



Desperindag dalam tanggungjawabnya menangani masalah manajemen pengeloalaan di Galabo Surakarta. Pada

penelitian

ini

pertanggungjawaban

digunakan

dasar

pembahasan menurut Sudarmo (2011 : 124 - 145) yang telah dipaparkan pada BAB II, terdapat enam indicator yang digunakan apakah birokrasi public telah memenuhi tanggungjawabnya kepada public, diantaranya responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, kualitas pelayanan, Keadilan dan Diskresi.

Dalam penelitian ini digunakan 6 Indikator

pertanggungjawaban birokrasi yang dikemukkan oleh Sudarmo sebagai dasar pembahasan diantaranya : 1. Responsivitas Responsivitas yaitu kemampuan untuk menanggapi aspirasi / kebutuhan public. Kebijakan public yang dihasilkan oleh pemerintah, harus mampu mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi public sehingga sasaran kebijakan public (masyarakat negara) dapat tercapai. Terkait dengan pembentukan Galabo, pemerintah memiliki inisiatif terbentuknya UPTD Kawasan Kuliner ini tujuannya untuk menfokuskan menfasilitasi pedagang kaki lima khususnya kuliner, sebagai bentuk peran pemerintah dalam mengayomi PKL, sehingga mereka dapat berjualan dapat keuntungan, sehingga dapat menghidupi diri sendiri, keluarga sehingga tidak membebani pemerintah, masyarakat maupun dikembalikan lagi tidak membebani keluarga.

commit to user



Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Pertama peran pemerintah, dalam perencanaan jangka pendek, terbentuknya UPTD Kawasan Kuliner ini tujuannya untuk menfokuskan menfasilitasi pedagang kaki lima khususnya kuliner merupakan tugas pemerintah, menfasilitasi dalam bentuk bagaimanana yaitu bagaimana mengayomi PKL sehingga PKL dalam mencari uang, mencari nafkah itu mendapatkan ketenangan merupakan tugas pemerintah, sehingga jika PKL berjualan di suatu tempat mereka merasa terayomi sehingga mereka terayomi, sehingga mereka dapat berjualan dapat keuntungan, sehingga dapat menghidupi diri sendiri, keluarga sehingga tidak membebani pemerintah, masyarakat maupun dikembalikan lagi tidak membebani keluarga.” (Wawancara, 22 November 2012) Namun dapat di lihat dari tanggapan salah satu pedagang Galabo yang bernama pak wawan, sebagai berikut : “Kalau menurut saya ya mba 80 % pemerintah sudah menanggapi kebutuhan para pedagang, artinya tidak semua berdasarkan kompensasi setiap pedagang punya kepentingan masing-masing. Kalo semua terakomodasi juga tidak mungkin. Tidak mungkinya dalam arti macam-macam istilahnya setiap pedagang punya keinginan sendiri-sendiri dalam penggunaan gerobak dalam hal fasilitas, penempatan dan sebgainya. Semua punpunya kepentingan sendiri-sendiri dan itu tidak bisa setiap kepentingan di satukan dan itu pasti ada perbenturannya”. (Wawancara, 19 Januari 2013) Dengan hasil wawancara tersebut diatas, dapat dijelakan bahwa pemerintah memiliki inisiatif terbentuknya UPTD Kawasan Kuliner ini tujuannya untuk menfokuskan menfasilitasi pedagang kaki lima khususnya

kuliner,

sebagai

bentuk

peran

pemerintah

dalam

mengayomi PKL, sehingga mereka dapat berjualan dapat keuntungan, sehingga dapat menghidupi diri sendiri, keluarga sehingga tidak commit to user



membebani pemerintah, masyarakat maupun dikembalikan lagi tidak membebani keluarga. Namun dapat di lihat dari komentar pedagang tersebut bahwa tidak semua kebutuhan para pedagang terpenuhi oleh Pemerintah, karena setiap pedagang mempunyai kebutuhan sendirisendiri dalam berdagang. Apalagi kalau urusan masing-masing disamakan maka akan terjadi perbedaan pendapat antara pedagang. Secara singkat dapat di artikan bahwa responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam memanage atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik. Dari pernyataan diatas, digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah (Disperindag) untuk menyediakan tuntutan warga Galabo dapat diungkapkan seperti diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Karena Disperindag merupakan UPTD Kawasan Kuliner, khususnya untuk Disperindag, kita menyediakan tempat kemudian memberikan rasa aman, nyaman, kepada mereka to user dengan cara commit dibuatkan tempat yang nyaman, aman, dan



representative sehingga menarik pengunjung, intinya untuk membina pedagang kawasan kuliner inilah tugas UPTD, caracara pembinaan khususnya untuk UPTD.” (Wawancara, 22 November 2012) Tahap perencanaan memang sudah di rencanakan dengan baik. Namun hasil dari pelaksanaan perencanaan tersebut dapat di ketahui dengan merasakan di lapangannya. Faktanya belum semua fasilitas yang di berikan oleh pemerintah dapat di gunakan dengan baik. Seperti halnya pendapat dari salah satu pedagang Galabo yang bernama pak Wawan, sebagai berikut : “Kemampuan memberikan fasilitas dalam pengelolaan Galabo, dalam hal tersebut belum terpenuhi, tetap ada kurangnya seperti halnya kursi, meja, wastafel sliding yang kurang standar tidak sesuai dengan rancangan awal” (Wawancara, 19 Januari 2013) Dari

pernyataan

diatas

dapat

di

sederhanakan

bahwa

kemampuan pemerintah (Disperindag) untuk menyediakan tuntutan warga Galabo, Disperindag menugaskan UPTD Kawasan Kuliner, untuk menyediakan tempat kemudian memberikan rasa aman, nyaman, kepada mereka dengan cara dibuatkan tempat yang nyaman, aman, dan representative sehingga menarik pengunjung, intinya untuk membina pedagang kawasan kuliner. Namun pada faktanya sekarang pemerintah belum memberikan fasilitas yang merata sehingga kebutuhan para pedagang belum terpenuhi semuanya. Birokrasi publik dapat dikatakan bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi

commit permasalahan, to user terhadap apa yang menjadi kebutuhan, keluhan dan



aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Mereka cepat memahami apa yang mnjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Hasil wawancara dapat diketahui bahwa bentuk tanggungjawab pemerintah dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi anggota Galabo. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Cara-cara pembinaan khususnya untuk UPTD Kawasan Kuliner adalah menu, men, money, market, setelah 4 icon itu baru branding, yang utama nanti yang lainnya mengekor adalah men bagaimana membangun perilaku pedagang, bagaimana cara menyajikan kepada konsumen kepada calon pembeli sehingga mereka yakin dan mantab bahwa mereka yakin bahwa yang mereka beli, bersih, enak, halal dan penyajiannya, bagaimana berpenampilan bahwa penampilannya dapat enak ditonton, seragam untuk tahun 2013. Man yang kedua setelah tadi menu adalah penampilan adalah kedepan harus bersifat uniform yaitu pakai seragam, pake celemek, tidak boleh pake baju pakaian cangklek, tidak boleh celana pendek baik siang sedangkan untuk PKL siang belum dikelola masih di bawah DPP sehingga jika ada comment di Koran, dikala belum pegang SK saya lebih baik diam tetapi akan berusaha mengandeng DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) untuk berembuk. kemudian money kedepan, dikala sudah ditata dengan baik maka dikala pedagang laris, tetapi modal kurang apa yang diperbuat sebagai Kepala UPTD, semua akan di fasilitasi dengan hutang misalnya pedagang mie ayam dengan modal 100 ribu tetapi minta modal 1 juta kan tidak balance, maka semua akan menjalin dengan permodal seperti bank, UPTD juga membangun jalinan permodalan yang berkompeten seperti pihak bank dengan mengelolaan manejemen yang baik. UPTD juga membina pedagang tentang permodalan bagi pedagang. Market, kita pasarkan kita fasilitasi dengan cara mengadakan kegiatan, even-even dengan mengandeng EO, setelah marketnya semua sudah tercover sehingga menjadi branding sehingga PKL Galabo terkenal teratur, kebersihan, murah, enak, dan lain-lain. Market, kita pasarkan kita fasilitasi to user kegiatan, even-even dengan dengan cara commit mengadakan



mengandeng EO, setelah marketnya semua sudah tercover sehingga menjadi branding sehingga PKL Galabo terkenal teratur, kebersihan, murah, enak, dan lain-lain.” (Wawancara, 22 November 2012) Pendapat lain dari salah satu pedagang yang bernama Novi yang mengatakan mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang di berikan oleh pihak UPTD Kawasan Kuliner, sebagai berikut : “ Kalau mengenai kenyamanan para pedagang, kami sudah merasa cukup nyaman dengan tempat yang baru ini mba. Namun yang menjadi permasalahan disini ialah bagaimana memberikan kepercayaan kembali kepada para pengunjung agar mereka mau berkunjung ke Galabo ini. Memang kami sudah di berikan pengarahan mengenai cara kita berperilaku dengan para pembeli jadi kami bisa mengerti sedikit demi sedikit. Namun kita juga harus bisa bersabar mba soalnya kan pengunjung yang dulu taunya Galabo yang sepi. Ya kita tunggu waktunya aja mba..” (Wawancara, 19 Januari 2013) Dari pernyataan tersebut diatas dapat disederhanakan bahwa Cara-cara pembinaan yang dilakukan oleh UPTD Kawasan Kuliner dengan menu, men, money, dan market, setelah 4 icon tersebut akan membentuk branding. Men pertama adalah membangun perilaku pedagang, cara menyajikan, meyakinkan pembeli bahwa mereka beli, bersih, enak, halal dan penyajiannya, berpenampilan enak ditonton. man kedua adalah penampilan bersifat uniform yaitu pakai seragam, pake celemek, tidak boleh pake baju pakaian cangklek, tidak boleh celana pendek baik siang sedangkan untuk PKL siang. Man ketiga money, terkait dengan permodalan dengan menjalin perbankan dengan cara proporsional misalnya pedangan mie ayam dengan modal 100 ribu tetapi minta modal 1 juta kan tidak balance. Man keempat adalah Market, dengan cara mengadakan kegiatan, even-even dengan commit to user



mengandeng EO, sehingga menjadi branding seperti PKL Galabo terkenal teratur, kebersihan, murah, enak, dan lain-lain. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan, tidak mudah membangun kepercayaan para pengunjung lagi, jadi mereka harus bisa memberikan kenyamanan para pengunjung agar mereka merasa tertarik kembali dengan pesona yang di berikan Galabo dan juga mereka dapat menangkap masalah yang dihadapi oleh publik dan berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi yang baik. Disamping itu juga mereka tidak suka menunda-nunda waktu dan memperpanjang jalur pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi yang ada. Hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki kemampuan mengenali kebutuhan dan aspirasi dari anggota Galabo. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Sebenarnya menjamurnya PKL dari yang liar kemudian ditata, itu juga kesalahan pemerintah karena dibiarkan kurang penertipan tetapi karena terlanjur banyak maka harus ditata. Tugas saya adalah membina, Keterkaitan dengan SDM tadi perilaku yang penting wis kowe dodolan di sana, menunya juga terserah, mainset seseorang diubah nanti, mengubah mainset seseorang harus perlahan-lahan, perilaku pedagang harus diubah misalnya pakaian, penyajian, penampilan, pengunjung dating kita harus berbuat apa atau pelayanan, pelayanan baik, menu enak, Bagaimana memfasilitasi pedagang kemudian dapat menjaga materi seperti wastafel, gerobak, kursi, meja, dan lainlain, harus dijaga dengan baik sehingga pedagang harus dipertanggungjawabkan sehingga awet sehingga harus menjaga maintenan milik pemerintah.Tugas selajutnya UPTD selanjutnya yaitu dengan mengandeng instansi lain terkait seperti Satol PP, commit to user Polisi lalu lintas, dinas perhubungan, Polisi Lalu Lintas



mengatur arus, memberikan tindakan jika perlu tindakan misalnya parkir sembarangan menganggu, mengatur lalu lintas kerjasama Dishub berkerjasama dengan Polisi lalu lintas mengatur perparkiran, untuk Satpol PP mengatur tentang gelandangan, pengamen, dan pengemis agar tidak ada di situ. Ini semua merupakan rencana pengaturan PKL untuk siang hari untuk yang malam sudah tertata rapi, karena mainset udah tertata rapi dan berjalan dengan baik.” (Wawancara, 22 November 2012) Hal tersebut di ketahui bahwa masih banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh para PKL. Semakin banyaknya PKL yang menjamur, semakin pula dampak permasalahan tersebut di rasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu semakin banyaknya para pedagang di Galabo maka semakin banyak pula permasalah yang di timbulkan disana. Namun hal tersebut Pemerintah tidak tinggal diam, dengan berbagai cara pemerintah merencanakan penertiban-penertiban khusus sehingga terlihat tertata rapi. Adapun pendapat dari salah satu pedagang Galabo yang bernama pak wawan, sebagai berikut : “Sebetulnya sudah sering diadakan pertemuan yang diadakan setiap bulanya yang diadakan setiap bulannya. Pertemuan itu sesuai tanggal peresmian Galabo dan forum itu membahas permasalahan yang ada di Galabo biasanya pertemuan itu antara pengurus Paguyuban dengan bagian pengelolaan Disperindag yaitu UPTD Kawasan Kuliner artinya kalau permasalahn pedagang sudah di tampung dulu oleh ketua paguyuban biasanya menyampaikan permasalahn tersebut ketika bertemu dengan pihak pengelola, tapi tidak bisa serta merta itu terselesaikan karena permasalahnya begitu kompleks dan rumit misalkan yang pernah terjadi disini tentang penempatan, kebersihan, fasilitas yang di berikan oleh pedagang dan lain-lain walaupun sudah ada fasilitasnya penempatannya sudah bariu tapi masih ada permasalahan di sana – sini tapi yang jelas galabo saat ini menurut saya penataannya pengelolaanya sudah commit to user



lebih bagus dari yang dulu, walaupun belum bisa memenuhi sesuai perminttaan para pedagang”. (Wawancara, 19 Januari 2013)

Dari pernyataan diatas dapat disederhanakan bahwa sebenarnya menjamurnya PKL merupakan kesalahan dari pemerintah, tugas pemerintah dalam hal ini UPTD Kawasan Kuliner adalah membina. Pembinaan tersebut dengan cara diadakan pertemuan bagi para pedagang dan pengurus Galabo. Namun biasanya jika ada masalah, masalah tersebut ditampung oleh ketua paguyuban selanjutnya di bicarakan pada pertemuan bersama pedagang.Namun biasanya tidak secara langsung maslah tersebut selesai pasti ada tahap-tahap penyelesaianya. Selanjutnya dalam pembinaan di Galabo biasanya dalam keterkaitan dengan SDM tadi perilaku pedagang yang terpenting, sedangkan untuk mengubah mengubah mainset seseorang harus perlahan-lahan. Selanjutnya pemerintah mengubah penampilan, pelayanan, pemberian fasilitas, dan menyediakan faslitas selanjutnya mengandeng pihak Bank untuk penyediaan modal kerja bagi pedagang. Dengan demikian ukuran yang digunakan dalam indikator responsivitas organisasi, meliputi: kemampuan mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna layanan; dan daya tanggap serta kemampuan organisasi mengembangkan programprogram pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.

commit to user



Dari hasil wawancara tentang daya tanggap serta kemampuan organisasi

mengembangkan

program-program

pelayanan

sesuai

kebutuhan dan aspirasi anggota Galabo diungkapkan Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Melakukan pembinaan dan pemantauan, petugas cheker melakukan pantauan pendapatan pedagang di Galabo tiap hari, ada omzet, ada cheker, sejauh mada pendapatannya, pengunjungnya, untuk selama ini omzst baik. Yang dikeluhkan pedagang dikala hujan omzet kecil, untuk tahun 2013 maka akan dilakukan sladding maju sehingga tidak kehujanan. Pada selanjutnya PKL siang dan malam akan dilakukan perlakukan sama.” (Wawancara, 22 November 2012) Dalam hal pembinaan dan pemantauan yang di berikan oleh UPTD Kawasan Kuliner memang benar. Hal tersebut berfungsi untuk menilai kinerja para pedagang, misalnya dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap pembelinya. Adapun komentar dari salah satu pedagang Galabo yang bernama Pak Wawan, sebagai berikut : ” Pada waktu dulu beberapa sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini seperti team Disperindag secara tersembunyi melihat model pelayanan di Galabo ini, tapi juga yang namanya orang banyak yang punya berbagai macam latar belakang tapi ada juga yang sudah punya brand yang bagus ketika belum menjadi pedagang Galabo yang bisa menjaga kredibilitas. Namun ada juga yang baru-baru aja merintis usaha, ada yang memang Cuma ikut-ikutan. Jadi dengan berbagai latarbelakang itu terkadang ada pengunjung atau mungkin ada survey dari pihak yang berwenang pas ada tempat yang bagus layananya ada juga yang ngepasi di pelayanan yang kurang bagus tetapi hal tersebut selalu di bina dengan baik” (Wawancara, 19 Januari 2013) Hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa wujud daya tanggap pemerintah dalam hal ini UPTD dengan melakukan commit to user



pembinaan dan pemantauan yang dilakukan petugas cheker dengan tugas pokok melakukan pantauan pendapatan pedagang di Galabo tiap hari, sejauh mada pendapatannya, banyak pengunjung, bagaimana mengenai pelayanannya, komunikasi dengan para pengunjung dan lain-lain, semua sudah di pantau oleh petugas UPTD Kawasan Kuliner. Sedangkan keluhan para pedagang dikala hujan omzet kecil, untuk mengantisipasi tahun 2013 maka akan dilakukan sladding maju sehingga tidak kehujanan, dan untuk membangun prinsip keadilan PKL siang dan malam akan dilakukan perlakukan sama. 2) Keadilan Pemenuhan rasa keadilan bagi warga Negara adalah bukan persoalan mudah mengingat banyak nilai, kriteria dan pendekatan yang selalu tidak sejalan satu sama lain sehingga untuk mendapatkan keadilan yang universal sulit untuk diwujudkan. Keadilan itu merupakan

ukuran

yang

harus

di

berikan

untuk

mencapai

keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, rasa keadilan di dalam para pedagang Galabo, yang menginginkan di berikan fasilitas dan porsi yang merata harus segera di atasi agar tidak terjadi perselesihan antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Sehingga dalam hal tersebut para pedagang akan merasa seimbang karena porsi yang di berikan Pemerintah semua sama dan rata.

Keadilan dalam suatu lingkup

perdagangan yang di kelola oleh pemerintah sangatlah penting agar commit to user



tidak terjadi kesenjangan para pedagang karena merasa yang satu di prioritaskan dan yang satu biasa saja. Mendistribusikan penyediaan layanan public sebagai tindak lanjut sebuah kebijakan mengembangkan Galabo dapat dikemukan oleh Kepala UPTD (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Maksud pelayanan public itu pelayanan pedagang, Semua pelayanan pedagang, cukup air dan listrik, even-even yang menarik untuk PKL siang dan malam diperlakukan sama, misalnya penempatan orang aneh/badut di buatkan tempat/pangung, rencanannya akan dibuatkan tempat atau panggung yang tidak rentan terhadap cuaca atau pengunjung.” (Wawancara, 22 November 2012) Pendapat lain di jelaskan oleh salah satu pedagang bernama Pak Wawan yang mengemukakan mengenai pengembangan Galabo, sebagai berikut : “Selama ini yang dilakukan dengan beberapa event kota yang dilaksanakan di Galabo kemudian yang sudah-sudah melalui media masa termasuk pemberitaan-pemberitaan di Koran itu juga secara tak sadar juga menjadi ajang promosi juga, tapi secara khusus belum liputan di TV Nasional tetapi mungkin TV local seperti TATV sudah melipunya tetapi frekuensinya mungkin yang jarang. Malah dulu awalan bagus sekali promosinya sudah sampai ke TV Nasional. (Wawancara, 19 Januari 2013) Pernyataan diatas dapat diartikan mendistribusikan penyediaan layanan

public

sebagai

tindak

lanjut

sebuah

kebijakan

mengembangkan Galabo, pelayanan public ditujukan oleh pelayanan pedagang di Galabo, misalnya dengan pelayanan pedagang, cukup air dan listrik, even-even yang menarik untuk PKL siang dan malam diperlakukan sama, misalnya penempatan orang aneh/badut di buatkan commit to user



tempat/pangung, sedangkan rencana selanjutnya akan dibuatkan tempat atau panggung yang tidak rentan terhadap cuaca atau pengunjung. Namun hal lain dapat diketahui dari para pedagang karena mungkin promosi Galabo tidak seperti dulu. Oleh karena itu banyaknya pengunjung juga tidak seperti waktu pertama kalinya. Mungkin dengan promosi bertambah di TV Nasional maka dengan mudah orang-orang tahu tempat wisata kuliner di Solo. Selanjutnya pada penilaian keadilan individu dapat diketahui misalnya mengenai kesetaraan terhadap fasilitas yang di gunakan lakilaki dan perempuan harus sama dan juga sarana dan fasilitas yang diberikan agar terawat dengan baik. Hal tersebut berkenan dengan alokasi-alokasi sumber daya milik institusi public (bisa berupa barang, jasa,

kemanfaatan),

bagi

sekelompok

warga

Negara

dengan

kepentingan tertentu atau klaim-klaim yang didasarkan pada tuntutan atau permintaan para pemohon untuk mendapatkan kesetaraan. Dari hasil wawancara dengan resonden dapat diketahui cara mengalokasikan sumber daya milik institusi public yang ada di Galabo sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi semua pedagang di ungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Intinya musyawarah bersama, biaya yang timbul yang tidak di back up pemerintah, kita musyaarahkan kita akomudir, dimusyawarahkan, sehingga Dikala yang tidak diback up pemerintah, merasa tenang, nyaman dan tenteram. Sedangkan yang tidak difasilitasi pemerintah dilakukan pertemuan jika di commit to user sedangkan PKL belum pernah. Galabo dilakukan di Galabo,



Biasanya kami menggunakan even berdirinya, Galabo berdirinya tanggal 14 April jadi setiap tanggal 14 digunakan untuk rapat rutin 2 bulan sekali. Kita tidak memiliki misi negativ, orang yang memiliki del-del tertentu tidak berani menghadapi masyarakat nanti diprotes tetapi kita tidak memiliki maksud tertentu, kita niatnya menata, kita sebagai perpanjangan pemerintah, jika terjadi perbedaan kita berbicara, duduk bersama, berbicara seperti kita harus memakai skedul, kapan kita berbicara, menata semua harus ada timingnya.” (Wawancara, 22 November 2012) Pendapat lain dari salah satu pedagang Galabo yang bernama Tutik yang mengatakan : “Yang namanya keadilan itu relative sekali kadang ada pedagang yang merasa adil karena mereka sudah enak sudah merasa di berikan istilahnya di berikan fasilitas di berikan fasilitas yang menurut dia sudah mencukupi tapi ada juga beberapa yang merasa belum di berikan fasilitas yang sama dan penangan tempat yang belum. Misalnya ada yang di berikan kursi sandaran dan yang tidak pakai sandaran seperti halnya di sini dan dari situ menjadikan kesenjangan bagi beberapa para pedagang” (Wawancara, 19 Januari 2013) Penyataan

diatas

dapat

disederhanakan

bahwa

cara

mengalokasikan sumber daya milik institusi public yang ada di Galabo sehingga

menurut

Kepala

UPTD

Kawasan

Kuliner

dapat

mencerminkan keadilan bagi semua pedagang, Intinya musyawarah bersama, biaya yang timbul yang tidak di back up pemerintah dilakukan musyawarah antar pedagang diakumudir oleh UPTD Kawasan Kuliner sehingga dikala yang tidak diback up pemerintah, merasa tenang, nyaman dan tenteram. Sedangkan kegiatan yang tidak difasilitasi pemerintah dilakukan kesepatakan bersama. Untuk

committanggal to user 14 April setiap 2 bulan sekali pertemuan rutin dilakukan



dengan seluruh anggota Galabo. Namun hal lain dapat di ketahui dari pedagang bahwa memang belum merata. Adanya pedagang yang merasa sudah adil karena ada pedagang yang sudah enak dengan fasilitas yang di berikan. Misalkan penempatan shelternya ada di sebelah barat maka dari iru mereka tidak merasakan di shelter bagian timur yang berbeda jauh pengunjungnya dari sebelah barat. Hal tersebut juga membuat pedagang disebelah Timur merasa kurang diperhatikan. Menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto), yang menjadi kendala distribusi penyediaan layanan public di Galabo sebagai berikut : “Secara prinsip tidak ada kendala yang berarti, pedagang yang sepi masih nekat berdagang, untuk bagian timur karena banyak yang yang tidak memiliki skill yang mumpuni untuk mengelola PKL. Perkembangan PKL semakin besar dari awal Cuma 15 orang untuk sekarang 45 orang saat pembangunan selesai sekitar 57 orang full penuh. Untuk iuran yang 15 ribu tidak ada keluhan karena merupakan hasil keputusan bersama. Untuk keluhan pedagang adalah biasa karena factor perilaku pedagang (manusia) yang selalu mengeluh bagaimanapun keadaannya karena mainset manusia. Sebagai pemimpin itu ibarat laut yang menerima keadaan sesuai keadaan apapun baik atau buruk. Dikala kita membina dan mengatur tidak ada misi pribadi kiatnya positi, kita punya mainset, skill, karena tidak ada masalah karena ini bidang saya ini bidang saya, saya mampu, apa mintamu, apa keperluanmu, apa masalahmu, tidak ada masalah yang tak ada yang tidak bisa dipecahkan, tidak ada masalah yang buntu.” (Wawancara, 22 November 2012) Pernyataan lain yang di berikan oleh salah satu pedagang Galabo yang bernama pak wawan mengatakan lain bahwa di dalam

commit to user



pelaksanaan Galabo setiap harinya masih ada banyak sekali kendala yang timbulkan, pernyataan tersebut sebagai berikut : “Katakanlah begini, fasilitas yang mestinya hujan bisa di pakai tapi pembeli tidak bisa pakai. Tempat duduk yang kurang nyaman, ada juga seperti halnya fasilitas lain seperti toilet yang kurang nyaman karena wanita dan pria jadi satu, Musola disana juga tidak ada wastafel juga banyak yang rusak. Ya mungkin untuk pengelolaannya dalam pembenahan di dalam dulu perlu waktu dan proses yang cukup lama sehingga untuk distribusi keluarnya akhir-akhir ini juga terhambat. Kan, harus memenuhi kedalam dulu sebelum nanti kita distribusikan keluar. Ketika itu di dalam sudah benar-benar mapan baru di distribusikan keluar lebih lancer. Kalau di dalamnya masih pembenahan terus, dari pihak Disperindag yang belum selesei”. (Wawancara, 19 Januari 2013)

Pernyataan diatas diartikan bahwa Secara prinsip masih banyak kendala-kendala yang timbul di Galabo Untuk keluhan pedagang menurut Kepala UPTD Kuliner adalah biasa karena factor perilaku pedagang (manusia) yang selalu mengeluh bagaimanapun keadaannya karena mainset manusia. Sedangkan pihak UPTD akan bersikap professional karena memiliki kemampuan untuk mencarikan solusi yang tepat apa yang dikeluhkan pedagang. Namun pada kenyataanya memang banyak fasilitas yang diberikan masih kurang dalam perencanaan awalnya. Seperti halnya kursi yang diberikan berbedabeda, sudah memakai shliding tapi para pembeli tetap saja kehujanan, ukuran shliding tidak sesuai yang direncanakan pada awalnya , toilet yang kurang pantas di pakai karena pria wanita menjadi satu dll.

commit to user



3) Responsibilitas Responbilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi public yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implicit atau yang

eksplisit. Responbilitas dapat di nilai dari analisis terhadap

dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD (Drs. Agus Siswuryanto), pelaksanaan kegiatan organisasi/manajemen di Galabo public berjalan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Menurut kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto)

sebagai

berikut : “Kita dari awal UPTD, kita sudah memiliki Tupoksi yaitu menawarkan meningkatkan pelayanan public, kalau di UPTD meningkatkan PKL dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Apa yang diinginkan masyarakat diberikan, pemantauan rutin tiap hari, pencatatan kejadian (mulai cheker : berapa penghasilannya, omzetnya, ada kejadian apa, jumlah pengunjung, keluhan, ) sehingga kita tahu persis.” (Wawancara, 22 November 2012) Adapun Komentar dari salah satu pedagang yang bernama Tutik, sebagai berikut : “Kalau dari dulu di pegang dari UPTD Kuliner artinya itu rembukan pemerintah yang sudah di percaya, mestinya dalam segi administrasi, penataan dan kebijakan lebih di percaya dari pada yang belum dari instansi pemerintah saya kira sudah mapan dari yang dulu” (Wawancara, 19 Januari 2013) commit to user



Secara prinsip pernyataan diatas diartikan UPTD memiliki Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yaitu menawarkan meningkatkan pelayanan

public,

untuk

meningkatkan

PKL

dalam

rangka

meningkatkan ekonomi kerakyatan. Administrator public dikatan responsible jika pelakunya memiliki standar profesionalisme dan kompetensi tekhnis yang tinggi. Untuk bisa menilai terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan sepak terjang para administrator public harus memiliki standar penilaian sendiri yang sifatnya administrative atau teknis, dan bukan politis. Oleh karena itu responbilitas juga sering disebut dengan “ subjective responbility atau admninistrative responbility. Sedangkan standar penilaian yang digunakan di Galabo oleh pemerintah, diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Ya ada standar, di kala ada peningkatan pendapatan berarti ada peningkatan ekonomi kemakmuran untuk kerakyatan, standarnya adalah banyak pengunjung, banyak omzet, ada galabo yang dibiayai dengan tinggi 5 milyar kalau tidak ada pengunjung kan sayang. Peningkatan pendapatan itu itu ukuran / indicator peningkatan pendapatan Daerah (PAD). Ilustrasinya, Pengunjung dari Surabaya atau dari Jakarta melakukan belanja atau maka maka akan meningkatkan pengunjung, secara makro yaitu kontribusi secara menyuluruh seperti parkir, pembelian barang, dan lain-lain sehingga diperoleh pendapatan daerah meningkat secara tidak langsung.” (Wawancara, 22 November 2012) Dapat diketahui dari komentar salah satu pedagang Galabo yang bernama pak wawan, sebagai berikut : commit to user



“Standar pelayanan tersebut selalu di kejar yak arena tidak sedikit juga pedagang itu lolos dari yang sebelumnya. Belum pernah punya usaha yang sebelumnya mencaoba-coba kalau yang sudah buka usaha dalam pelayanan ke konsumennya itu lebih enak jadi ketika ada beberapa pedagang yang mungkin notabennya belum punya usaha sebelumnya belum punya standar pelayanan dalam hal itu dan itu perlu secara berkesinambungan untuk di bina misalnya dalam hal penyajian dan pelayanan kepada konsumen dan prose situ harus selalu di pantau tapi yang saya amati selama ini perbedaannya sudah cukup drastic dan pembinaan itu dari UPTD Kuliner. (Wawancara, 19 Januari 2013) Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa standar standarnya adalah banyak pengunjung, banyak omzet, peningkatan pendapatan itu itu ukuran / indicator peningkatan pendapatan Daerah (PAD). Meningkatkan pengunjung, secara makro yaitu kontribusi secara menyuluruh seperti parkir, pembelian barang, dan lain-lain sehingga diperoleh pendapatan daerah meningkat secara tidak langsung. Namun dari cara berdagang mungkin perlu pembinaan lagi oleh pemerintah karena masih banyak sekali pedagang yang belum mengerti cara berdagang, cara berjualan dan cara memberikan pelayanan kepada pedagang. Hal tersebut tugas nya pemerintah untuk memberikan pembinaan lagi. Responbilitas berkenaan pula dengan proses dari penetapan tujuan sampai dengan pencapaian tujuan yang merupakan kinerja dari sebuah organisasi dan bagaimanakah suatu organisasi melaksanakan peraturan yang telah ada dan di buat mengenai prosedur pelayananya.

commit to user



Sedangkan

prosedur

pelayanan

organisasi

di

Galabo

melaksanakan peraturan yang telah disepakati bersama diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Karena sudah ada peraturan maka harus mengikuti peraturan, tidak boleh menawarkan menu, prosedur pelayanan boleh grudug-grudug. Sejak adanya UPTD semua itu tidak ada karena kita semua tahu bahwa kemauan pengunjung jadi semua yang tidak sesuai harus dipangkas.” (Wawancara, 22 November 2012) Pendapat lain yang di kemukakan oleh salah satu pengunjung yang bernama Andi mengenai pelayanan yang di berikan oleh para pedagang Galabo : “ Ya yang saya tau mengenai pelayanan para pedagang Galabo pada waktu itu sangat mengecewakan mba, karena dengan berebut an pembeli kami sebagai pembeli makanana menjadi kurang nyaman pengennya santai eh malah jadi kemrungsung. Ya kalo sudah ada peraturan untuk para pedagang demi kenyaman pembeli saya sangat setuju mba karena kami juga ingin mendapatkan kenyamanan bisa makan dengan santai sesuai yang saya harapkan” (Wawancara, 5 Juni 2012)

Hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa prosedur pelayanan organisasi di Gasebo, jika sudah ada aturan maka semua harus mengikuti peraturan yang ada atau kesepakatan bersama yang telah ditentukan oleh pedagang, misalnya tidak boleh menawarkan menu, prosedur pelayanan boleh grudug-grudug.

commit to user



4) Akuntabilitas Accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk

dipertanggungjawabkan

pertanggunganjawaban. berfungsinya perusahaan,

seluruh sesuai

atau

Akuntabilitas komponen

tugas

dan

keadaan

untuk

(accountability)

penggerak

jalannya

kewenangannya

diminta yaitu kegiatan

masing-masing.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Bentuk kewajiban-kewajiban dari individu-individu anggota Galabo dan penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumbersumber daya public di Galabo dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Membayar iuran yang telah disepakati bersama, sehingga dapat digunakan untuk merawat fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga ada kontribusi pada pemerintah secara tidak langsung, tapi itu dikembalikan pada pedagang, 15 ribu itu untuk membayar listrik, air, perawatan peralatan, gerobak, kebersihan dan lain-lain. Kalau restribusi yang digunakan di Galabo perda 9 tahun 2012 adalah RPKD (Restribusi Pemakaian kekayan Daerah) ketentuan perluasan meter, per meter 200 rupiah.” (Wawancara, 22 November 2012) Adapun komentar dari salah satu pedagang bernama Tutik mengenai pengelolaan Galabo, sebagai berikut :

commit to user



“Kalau selama ini sudah cukup baik ya ada beberapa petugas yang bertanggungjawab dengan tugasnya. Adanya petugas dari UPTD Kuliner memantau terus setiap harinya demi kelancaran dagangan kami. Di panatu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pembeli dan berkomunikasi dengan pembeli dll.” (Wawancara, 19 Januari 2013)

Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa bentuk kewajibankewajiban dari individu-individu anggota Galabo adalah Membayar iuran yang telah disepakati bersama, sehingga dapat digunakan untuk merawat fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga ada kontribusi pada pemerintah secara tidak langsung, tapi itu dikembalikan pada pedagang, 15 ribu itu untuk membayar listrik, air, perawatan peralatan, gerobak,

kebersihan

dan

lain-lain.

Sedangkan

Pemerintah

mendapatkan restribusi RPKD sesuai dengan Perda 9 tahun 2012 adalah RPKD (Restribusi Pemakaian kekayan Daerah) ketentuan perluasan meter, per meter 200 rupiah. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi

commit to user serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Sedangkan cara



menyampaikannya

secara

transparan

kepada

masyarakat

bagi

pemeritah di Galabo disampakan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Semua di sampaikan terbuka kepada pemerintah, tujuan galabo ini, perdanya terbuka, peraturan bagi pengelola galabo ini. Seperti peraturan yang telah disepakati bersama.” (Wawancara, 22 November 2012) Hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa cara menyampaikannya

secara

transparan

kepada

masyarakat

bagi

pemerintah di Galabo, semua dilakukan dengan terbuka, dari tujuan, perdanya, peraturan bagi pengelola dan lain-lain. 5) Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik adalah kewajiban birokrasi. Pelayanan kepentingan public berarti menempatkan orientasi tugas aparat birokrasi pada terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa birokrasi pemerintah, sedangkan partisipasi masyarakat tercipta manakala tersedianya ruang public yang signifikan bagi saluran partisipasi masyarakat, adanya ruang public bagi setiap kebijakan. Menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto),

dalam

penempatan

aparat

birokrasi

pada

terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa birokrasi pemerintah di Galabo sebagai berikut : “Menggunakan keterpengawasan tadi seperti mengandeng instansi lain terkait seperti checker, ada Satpol PP, Polisi lalu commit to userPolisi Lalu Lintas mengatur arus, lintas, dinas perhubungan,



memberikan tindakan jika perlu tindakan misalnya parkir sembarangan menganggu, mengatur lalu lintas kerjasama Dishub berkerjasama dengan Polisi lalu lintas mengatur perparkiran, untuk Satpol PP mengatur tentang gelandangan, pengamen, dan pengemis.” (Wawancara, 22 November 2012) Pernyataan dapat diartikan bahwa penempatan aparat birokrasi pada terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat

dengan

menggunakan

keterpengawasan

seperti

mengandeng instansi lain terkait seperti checker, ada Satpol PP, Polisi lalu lintas, dinas perhubungan, Polisi Lalu Lintas. Ruang public sebagaimana dimaksud akan menentukan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan birokrasi. Kepuasan merupakan tingkat perasaan setelah membandingkan kinerja dengan harapan. Apabila masyarakat tidak di beri kesempatan untuk melihat kinerja dan melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut, maka sejak awal masyarakat sudah tidak mendapat kepuasan tersebut. Bentuk partisipasi anggota Galabo tercipta manakala tersedianya ruang public yang signifikan bagi saluran partisipasi masyarakat diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut : “Dengan iuran 15 ribu karena kesepakatan bersama, untuk merawat memperbaiki kualitas dan fasilitas di Galabo. Misalnya pembangunan Toilet putri/putra yang baik/represintatif seperti bandara kamar mandi kering, Panggung promosi, kebersihan, ini adalah wujud peran dari pemerintah, untuk menaikkan branding dari Galabo sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang besar itu bermanfaat bagi masyarakat.” commit to user (Wawancara, 22 November 2012)



Dari

hasil

wawancara

dapat

disederhanakan

bentuk

partisipasi anggota Gasebo adalah Dengan iuran 15 ribu karena kesepakatan bersama, untuk merawat memperbaiki kualitas dan fasilitas di Galabo. wujud peran dari pemerintah, untuk menaikkan branding dari Galabo sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang besar itu bermanfaat bagi masyarakat. 6) Diskresi Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya memberikan keleluasaan kepada pejabat publik melakukan sebuah kebijakan atau tindakan untuk kepentingan bersama. Diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara dari faham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan

bernegara

tersebut

maka

pemerintah

berkewajiaban

memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan. Menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto), pemerintah secara aktif berperan mencampuri kehidupan

commit to user



sosial-ekonomi masyarakat (public service) di Galabo diungkapkan dalam pernyataan sebagai berikut : “Kita mendengarkan apa yang dimaui oleh masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, bisa menghidupi dirinya sendiri, mengurangi beban keluarga, pemerintah sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Intinya kita komunikasikan setiap langkah-langkah itu. Contoh kita tidak perlu PKMS karena udah cukup mampu, mengurangi beban pemerintah/masyarakat.” (Wawancara, 22 November 2012) Seperti yang di ungkapkan salah satu pedagang Galabo yang bernama Pak Wawan, sebagai berikut : “Peran pemerintah dalam hal ini lebih banyak ke pembinaan mulai dari penataan, fariasi menu kemudian pelayanan. Sebenarnya itu semua adalah pendidikan yang baik untuk para pedagang dan untuk kelangsungan usaha itu pun kalau mereka para pedagang menyadari sebenarnya konsep dari pak joko widodo pada waktu itu adalah tempat wisata kuliner yang sebenarnya ada yang datang di Solo yang mencari makanan khas di Solo yang terdapat di Galabo,kemudian ada team survey khusus yang melakukan Pengamatan,Pedagang kuliner apa saja yang di pilih ,dan menjadi Brand atau Makanan Khas Solo” (Wawancara, 19 Januari 2013) Pernyataan ini dapat diartikan bahwa pemerintah secara aktif berperan mencampuri kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) di Galabo dengan mendengarkan apa yang dimaui oleh masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan indicator bisa menghidupi dirinya sendiri, mengurangi beban keluarga, dan tidak menjadi beban pemerintah. Kebebasan tersebut akan dapat menimbulkan masalah karena menyimpangi asas legalitas dalam arti sifat ”pengecualian” oleh karena commit to user



itu hal tersebut berpeluang lebih besar untuk menimbulkan kerugian kepada warga masyarakat. Oleh karena itu terhadap diskresi perlu ditetapkan adanya batas toleransi. Batasan toleransi dari diskresi yaitu adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu; tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral. Menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto), pelaksanaan pelayanan publik di Galabo memberikan keleluasaan kepada pejabat public dalam melakukan peraturan pemerintah diungkapkan dalam pernyataan sebagai berikut : “Masyarakat kita sadarkan, bertentangan dengan menyelaraskan dengan institusi terkait, beri penyegaran, fasilitas pemerintah ini dari rakyat untuk rakyat, rakyat harus diatur, maka pemerintah membuat aturan supaya aturan itu jelas, tujuannya terjadi sinergi dengan masyarakat, dikala ada peraturan harus ditegakkan jika belum ada aturan perlu musyawarah, perlu di fasilitasi, konsultasi, koordinasi, evaluasi.” (Wawancara, 22 November 2012) Komentar lain dari pak wawan salah satu pedagang di Galabo, yang mengatakan : “Artinya ada sosialisasi jika itu untuk kepenyingan bersama ,saya kira pedagang bisa menerima ,seperti itu harus dengan pendekatan khusus ada pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan pasti akan jadi lebih baik,tidak harus ini harus itu yang terpenting Synergi (kesepahaman),antara pedagang Dan Pemerintah dalam hal ini UPTD kuliner”. (Wawancara, 19 Januari 2013) commit to user



Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Galabo harus bertentangan dengan peraturan pemerintah maka masyarakat disadarkan, jika bertentangan dengan menyelaraskan dengan institusi terkait, pemerintah membuat aturan dengan jelas, peraturan harus ditegakkan jika belum ada aturan perlu musyawarah, sehingga tercipta sinergi dengan masyarakat.

3. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Disperindag Mengenai dari beberapa permasalahan yang ada pada wisata kuliner Gladag Langen Bogan atau biasa di singkat Galabo peneliti mencari informasi di UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Surakarta segera untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut sebagaimana adalah bentuk tanggungjawab pihak Disperindag terhadap program wisata kuliner yang sebagai satu-satunya icon wisata kuliner di Solo. Setelah peneliti mendapatkan beberapa informasi terkait dengan Galabo, menurut peneliti langkah yang di gunakan oleh pihak Disperindag adalah : 1). Strategi memberikan pengarahan terhadap para pedagang. Para pedagang di Galabo di beri pengarahan terlebih dahulu sebelum pemerintah bertindak untuk memperbaiki Galabo. Hal tersebut membuat para pedagang galabo mengerti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam mengatasi permasalahan Galabo. Sebenarnya pihak Disperindag sudah mengetahui memang ada beberapa masalah commit to user



yang menyangkut galabo seperti yang di katakana oleh Drs. Agus Siswuryanto Kepala UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Solo : “Sebenarnya pihak kami sudah mengetahuinya jika ada permasalahan-permasalahan yang timbul di Galabo. Wong ya namanya program pemerintah baru pertama kalinya pasti nggak langsung mulus. Pasti ada permasalahan yang di timbulkan, nah ini fungsinya pemerintah tidak hanya tinggal diam setelah membuat program terus tidak memantau keadaan mereka. Kami selalu memantau keadaan di Galabo namun kan tidak semudah membalikan telapak tangan semua butuh proses jika ingin memperbaiki suatu program yang sudah berjalan. Namun kami juga butuh pengertianya untuk para pedagang agar lebih bersabar lagi” (Wawancara, 22 November 2012) Pendapat lain dari saudara andit pengunjung Galabo yang menanggapi permasalahan yang ada di Galabo, sebagai berikut : ” Kalau menurut saya sih ada benernya ya yang namanya program pemerintahan yang baru pasti tidak selalu berjalan dengan mulus pasti ada permasalahan yang timbul dengan ini pasti pihak yang bertanggungjawab akan belajar dari sebelumnya dan saya percaya nantinya Galabo akan menjadi lebih baik lagi” (Wawancara, 13 Januari 2013) Melihat komentar dari Kepala UPTD Kuliner dan pengunjung Galabo tersebut, bahwa memang benar sutu program pelaksanaanya tidak mudah. Memang butuh proses yang sangat panjang. Namun melihat prosesnya pihak Disperindag juga memberikan pengarahan dan pengertian terhadap mereka. Bahwa Pemerintah tidak tinggal diam dan akan merevitalisasi tempat Selter di Galabo. Pengerjaan Galabo tidak hanya dari pemerintah saja namun para pedagang pkl dan galabo diminta untuk supaya mengerti dan membantu pelaksanaannya, agar selter di Galabo segera di perbaiki. Oleh karena itu para pedagang PKL commit to user



dan galabo diminta untuk mau dipindahkan ke lokasi darurat untuk sementara waktu sampai batas penyelesaian selter yang baru. Lokasi darurat yang disediakan oleh Pemerintah adalah lokasi area parker bis atau mobil di samping Galabo itu sendiri. Adapaun kondisi tempat darurat semantara pada gambar dibawah ini:

Gambar IV.4 Tempat Sementara Galabo

Sumber : Dokumentasi Peneliti Melihat keadaan tempat tersebut sangat memperhatinkan bagi para pedagang , namun itu demi kebaikan dan nasib para pedagang juga. Tapi dengan lokasi darurat ini tidak sedikit yang mengeluh dengan keadaan ini, hampir semuanya mengeluhkan mengenai tempat sementara ini, kebanyakan mengeluhkan tempatnya terlalu banyak debunya, dan para pedagang merasa kurang nyaman dengan keadaan tersebut. Sehingga para pedagang kebanyakan untuk memilih menutup dagangannya saja. Seperti yang di ungkapkan oleh saudari Diah salah

commit to user satu pedagang di Galabo :



“ Bagaimana mau laku mba kalau tempatnya seperti ini, mungkin para pembeli nggak mau kalau tempatnya banyak debunya. Kalau saya dagangan tetep saya buka mba soalnya ini adalah satu-satunya mata pencaharian kita” (Wawancara, 3 November 2012) Ungkapan yang sama dari salah satu pedagang yang bernama Novi yang mengatakan : “ Kalau dulu waktu di tempat darurat kami sangat bingung mba. mau dibuka atau tidak dagangan kami. Masalahnya dagangan hanya berkurang sedikit selanjutnya dagangan kami selalu busuk, saya jadi rugi mba. Padahal dengan berjualan di galabo inilah masukan pendapatan saya sekarang ini” (Wawancara, 13 Januari 2013) Menurut

peneliti

dapat

memprihatinkan

tempat

itu

disimpulkan

hampir

semua

memang tidak

sangat

membuka

dagangannya pada siang harinya mungkin hanya sekitar 10 dagangan saja yang di buka. Sebagian besar mereka hanya mengandalkan lakunya makanan dari para penumpang bis pariwisata di pagi hari sampai dengan sore hari. Berbeda dengan keadaan malam harinya, lebih banyak dengan siangnya sekitar lebih dari sepuluh dagangan masih di buka disana. Walaupun tidak semua mereka tetap membuka dagangannya. Namun Kepala UPTD Kawasan Kuliner Agus Siswuryanto menegaskan bahwa : “ Jika kondisi pasar darurat berdebu, tolong di pahami, sebab lokasi pasar darurat berada di tanah kosong di sisi selatan Bank Danamon, yang biasa di gunakan oleh parker bus atau mobil para wisatawan. Dipasar darurat kan sifatnya sementara. Setelah revitalisasi Galabo finish pedagang akan kembali ke lokasi asal mereka dengan suasana tempat dan fasilitas yang lebih nyaman” (Wawancara, 22 November 2012)

commit to user



Dengan pindahnya lokasi darurat para pedagang tersebut tetap di kenakan biaya retribusi setiap harinya. Menurut Ibu Prapti biaya yang harus di keluarkan oleh para pedagang adalah sebagai berikut :

Tabel VI.2 Beban tiap pedagang perbulan No

Pengeluaran

Nomonal/hari

Perbulan

Rp. 15.000,-

Rp. 450.000,-

Rp 500,-

Rp. 15.000,-

1

Retribusi

2

Uang Listrik

3

Uang Kebersihan

Rp. 10.000,-

4

PPN

Rp.53.000,-

Jumlah

Rp. 528.000,-

(Wawancara, 6 November 2012 )

Tingginya pengeluaran yang di bebankan para pedagang, sangat dirasa terlalu berat. Dikarenakan pemasukan sudah berkurang namun retribusi yang di bebankan para pedagang tetap sama 2). Revitalisasi Selter pedagang Galabo. Selter para pedagang di kawasan kuliner Gladag Langen Bogan (Galabo), di jalan Mayor Sunaryo pada saat ini sudah mulai di bongkar terkait dengan program revitalisasi kawasan tersebut. Pembokaran shelter dalam rangka revitalisasi kawasan kuliner tidak mengganggu kegiatan para pedagang karena sudah di jelaskan bahwa pihak pemerintah tidak tinggal diam dan bertanggung jawab demi kelancaran semua para pedagang di pindah sementara di sisi utara commit to user



galabo. Program dari pemerintahanpun di buat sebaik mungkin Pedagang akan menempati pasar darurat sampai pembangunan galabo kelar Desember 2012 mendatang. Kepala UPTD Kuliner Agus Siswuryanto menjelaskan, selama di pasar darurat, pedagang yang berjualan dan malam akan menggunakan gerobak yang sama : “Biasanya pedagang siang dan malam pakai gerobak sendirisendiri. Tetapi selama di pasar daarurat, semntara ya pakai gerobak yang sama. Hal tersebut dikarenakan akan mempermudah dalam penataanya.” (Wawancara, 22 November 2012)

Selanjutnya rencana pemerintah dalam revitalisasi dilakukan pada tanggal 5 September 2012. Galabo akan di perbaiki sesuai dengan yang di harapkan dan akan selesai pada bulan Desember sesuai yang di janjikan. Redesain pembangunan Gladag Langen Bogan (Solo), di pastikan selesai pada bulan Desember. Pusat kuliner malam tersebut akan di lengkapi dengan penutup atau kanopi pada bagian atasnya. Hal tersebut juga di kemukakan oleh Kepala UPTD Kuliner Disperindag Surakarta : “ Dalam desain yang sudah di buat tidak dilengkapi dengan penutup atau kanopi pada bagian atasanya. Padahal desain galabo di harapkan bisa di lengkapi dengan fasilitas tersebut demi membuat pedagang dan pengunjung merasa nyaman khususnya pada waktu musim hujan. Jadi kemungkinan akan di buat tambahan kanopi untuk kenyamanan semuanya. Terkait penambahan penutup atau kanopi tersebut juga sudah mendapat persetujuan Walikota Solo pada waktu itu” (Wawancara, 22 November 2012) Pendapat lain di kemukakan oleh salah satu pengunjung Galabo bernama Andit yang merespon mengenai desain Galabo, sebagai berikut : commit to user



“ Kalo mengenai desain Galabo yang saya baca di koran spertinya terjadi kekeliruan di pemasangan sliding yang manual harus di tarik atau di geser dengan kayu padahal pemerintah meminta sliding di buat secara otomatis jadi memudahkan para pedagang” (Wawancara,13 Januari 2013 ) Kesimpulan yang dapat di ambil dari komentar diatas adalah bahwa proses revitalisasi tidak mudah. Harus memerlukan rencana program yang sesuai dan di setujui oleh semua kalangan terkait dengan revitalisasi galabo. Tidak hanya pada rencana program saja anggaran yang di keluarkan juga tidak sedikit. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 2,281 miliar . Jika terjadi kekeliruan yang tidak sesuai yang di harapkan maka pihak yang bertanggungjawab akan segera mengubahnya. Walaupun menggunakan dana baru lagi untuk membiayai perbaikan sliding tersebut. Adapun rencana pembangunan Galabo desain nya sebagai berikut :

Gambar IV. 5 Desain New Galabo

Sumber : http://regional.kabar24.com/2012/soloraya/solo/desain-barugalabo-disetujui-dprd-194882 commit to user



Dalam desain tersebut, dipastikan semua selter pedagang dan kursi pengunjung akan dilengkapi atap berupa kanopi yang dipasang dengan sistem sliding atau geser manual. Lebar kanopi tersebut 5 meter dengan ketinggian 3 meter. Pembahasan rencana perombakan total pusat kuliner malam itu sempat berlangsung alot. Salah satunya karena Pemkot berencana memasang dua unit parasol (payung berukuran besar-red) dengan ketinggian 10 meter dan lebar sekitar 12 meter, di antara 57 selter pedagang di kawasan. 3). Memperbaiki Manajemen Galabo, Memperbaiki Manajemen Galabo yaitu dengan menyatukan manajemen di Galabo hal ini dilakukan agar memberikan kemudahan birokrasi

dan

pertanggungjawaban

pada

pihak-pihak

yang

berkepentingan di Galabo misalnya pedagang, pemerintah, pembeli, dan lain-lain. Pada manajemen sebelumnya, Galabo hanya menanggani Pedagang malam hari dengan penangganan oleh Disperindag. Selanjutnya penangganan PKL siang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Pada manajemen yang baru PKL Siang dan malam dikelola oleh Disperindag. Dengan pengelolaan satu atap tersebut diharapkan pelayanan di Galabo baik pada siang maupun malam hari tetap sama sehingga image yang ada di masyarakat tetap baik dan memudahkan dalam pengelolaan Galabo. Dengan pengelolaan satu manajemen ini diharapkan kualitas pelayanan PKL di Galabo tetap meningkat dalam commit to user



pendapatan, kualitas pelayanan pada konsumen, fasilitas dan lain-lain. Pelayanan satu manajemen ini memudahkan fungsi kontrol terhadap PKL dan pengunaan sarana-prasarana di Galabo. Dengan satu manajemen ini menjadikan tidak ada ruang bagi pengelola untuk saling menyalahkan, perasaan tidak senang, iri dan perbedaan dalam pengelolaan PKL di Galabo.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban Galabo belum maksimal, ada beberapa yang masih kurang dan perlu di perbaiki lagi. Pihak yang bertanggungjawab dalam permasalahan Galabo (Gladag Langen Bogan) adalah Disperindag (Dinas Perdagangan dan perindustrian). indikator yang digunakan dalam mengukur pertanggungjawaban Disperindag Surakarta dalam

menangani

ini

adalah

Responsivitas,

keadilan,

responbilitas,

akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan Deskresi. Dari ke enam indicator tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menilai tanggungjawab Dinas Desperindag dalam menangani masalah manajemen pengelolaan di Galabo Surakarta.

Dilihat

dari

beberapa

Indikator

bahwa

dalam

indicator

Responsivitas belum sepenuhnya teratasi di karenakan masih ada beberapa fasilitas yang belum merata, sliding yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dll. Karena pada saat ini lebih terfokuskan pada shelter bagian Barat, oleh karena itu nasib shelter bagian Timur sepi pengunjungnya. Hal tersebut belum teratasi oleh Pemerintah. Selanjutnya dalam indicator Keadilan juga kurang seperti halnya banyaknya pemberian fasilitas yang berbeda-beda itu membuat rasa kesenjangan terhadap para pedagang, misalnya kursi yang bebeda, penataan tempat yang lebih ramai di bagian barat sehingga nasip pedagang bagian timur kurang peminatnya. Indikator Responbilitas dapat dilihat daari commit to user

122



prosedur pelayanan organisasi di Galabo, misalnya tidak boleh menawarkan menu, prosedur pelayanan boleh grudug-grudug, namun yang masih tidak di taati dalam mengenakan pakaian yang seharusnya seragam memakai sepati dan tidak diperbolehkan memakai celana pendek.. Indikator akuntabilitas dapat diimplementasikan kedalam cara menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat bagi pemerintah di Galabo dengan cara di beri pembinaan. dengan terbuka, dari tujuan, perdanya, peraturan bagi pengelola dan lain-lain. Indikator kualitas pelayanan dilihat pada partisipasi anggota Galabo adalah Dengan iuran Rp15000,-karena kesepakatan bersama, untuk merawat memperbaiki kualitas dan fasilitas di Galabo, wujud peran dari pemerintah, untuk menaikkan branding dari Galabo agar para pengunjung merasa nyaman di Galabo. Namun Indikator dekresi pelaksanaan pelayanan publik di Galabo memberikan keleluasaan kepada pejabat publik untuk melakukan kebijakan. Sedangkan indikator keadilan sebagian masih perlu diperbaiki terutama terjadinya kesenjangan antara Kawasan Galabo dengan PKL Siang hari, kesenjangan antara pedagang satu dengan pedagang yang lain meskipun menempati kawasan yang relatif sama. Implementasi

program-program

UPTD

Kawasan

Kuliner

dan

Disperindag sebagai bentuk solusi permasalahan di Galabo adalah a) Strategi memberikan pengarahan terhadap para pedagang; b) Merevitalisasi bangunan selter di Galabo; c) Memperbaiki management Galabo.

commit to user



B. Saran Dari hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut : 1. Bagi UPTD Kawasan Kuliner a. Implementasi program UPTD Kawasan Kuliner seperti halnya, pembayaran retribusi daerah yang sebagian di gunakan untuk perbaikan fasilitas di Galabo dilakukan dengan transparansi agar para pedagang mengetahui dan merasakan hasil dari program pemerintahan tersebut. b. Pendekatan khusus yang di lakukan oleh UPTD Kawasan Kuliner dengan mengadakan pertemuan secara musyawarah setiap bulannya atau disaat ada permasalahan yang timbul untuk meningkatkan kualitas pedagang. Caranya dengan melibatkan PKL dalam pembuatan kebijakan yang mengatur PKL, menampung dan menginventarisasi sekaligus menindaklanjuti seluruh keluhan. c. Terkait dengan revitalisasi Galabo, rencana program disesuaikan dan disetujui oleh semua kalangan terkait. Program revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dan keputusan pada awalnya, sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi pedagang serta tidak mengecewakan para pedagang. 2. Bagi Pedagang a. Pedagang harus ikut mendukung program UPTD Kawasan Kuliner

commitretribusi to user daerah yang lancar agar semua seperti halnya pembayaran



berjalan dengan baik, Pedagang juga di wajibkan mengikuti pertemuan setiap bulannya agar jika ada permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. b. Pedagang harus melakukan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di Galabo sehingga fasilitas itu dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. c. Pedagang di wajibkan juga mematuhi peraturan yang sudah di sepakati bersama seperti halnya peraturan dalam memberikan pelayanan, menjaga kebersihan, menggunakan pakaian yang sudah di tetapkan dll, agar pedagang Galabo terlihat tertib sehingga para pengunjung Galabo merasa nyaman

commit to user

PERTANGGUNGJAWABAN BIROKRASI

Recommend Documents