PERSYARATAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DALAM PENGURUSAN STR
Presentasi Dalam Rangka Percepatan Registrasi Ulang di bidang Praktik Kedokteran Oleh Ketua MKKGI. Latief Mooduto Jakarta, 18 Mei 2016
LATAR BELAKANG Sesuai pasal 1 (1) UU No 29 th 2004: bahwa setiap dr dan drg yang melakukan praktik wajib memiliki STR dr & drg. • Pasal 29 ayat 2 UU No.29 Th 2004: bahwa STR yang dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh KKI - Pasal 29 (4) UU No.29 Th.2004 Praktik Kedokteran : STR dr dan drg berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun. - Pasal 34 UU No.29 th 2004: KKI telah mengatur ketentuan lebih - lanjut mengenai tata cara registrasi ulang - Perkonsil No.6 th 2011 tentang registrasi dr & drg • Perkonsil No.39 th 2015 tentang registrasi ulang dr & drg •
Perkonsil No.6 Th.2011 Tentang Registrasi dr dan drg ; pasal 1 :
-- Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dr & drg yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya untuk melakukan tindakan profesinya -
Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap dr dan drg yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yg berlaku. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dr & drg untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah lulus uji kompetensi Surat Tanda Registrasi dr & drg yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI yang telah diregistrasi
- Pasal 2 : Registrasi Bertujuan - (a) Menyatakan dr dan drg yg terregistrasi telah kompeten untuk melakukan prakltik kedokteran berdasarkan sertifikat kompetensi yg masih berlaku pada saat melakukan registrasi - (c) Registrasi Ulang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kedokteran yg dilakukan dr dan drg yg tidang berwewenang; dan - (d) meningkatkan mutu Praktik Kedokteran yg diberikan dr dan drg
Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) adalah salah satu unsur ditingkat pusat dari organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia(PDGI), yang berperan dan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kolegium untuk kegiatan internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran gigi dan bertindak sebagai representasi organisasi profesi dalam bidang pendidikan kedokteran gigi.
Kolegium : adalah suatu badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Ikatan profesi Kedokteran Gigi Indonesia yang bertugas sebagai pengampu ilmu melalui penyusunan kurikulum, pembuatan modul dan akreditasi internal.
MASALAH Pada tahun 2016 akan terjadi lonjakan jumlah dokter gigi yang melakukan registrasi ulang yang terjadi per 5 (lima) tahun sekali.
TUJUAN 1. 2.
3.
Inventarisasi permasalahan Proses regristrasi ulang berjalan dengan mekanisme yang benar dan tepat waktu Meningkatkan koordinasi KKI dan stakeholder pusat dan daerah
LANDASAN HUKUM PENERBITAN STR 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 1419 tahun 2005 tentang penyelenggaraan praktek Dokter dan Dokter Gigi 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 512 tahun 2007 tentang ijin praktik dan pelaksanaan praktek kedokteran 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. 6. Peraturan KKI No.39 Th 2015 dr & drg tentang Registrasi ulang Dokter dan Dokter Gigi
POKOK BAHASAN
SKP yang harus dicapai ? Alur pengurusan yang berbelit Domisili drg di daerah terutama daerah terpencil Biaya Transportasi dan akomodasi yang besar untuk mengikuti seminar/hans on dalam rangka memenuhi SKP STR sudah berakhir masa berlakunya Lupa Uji kompetensi dianggap sulit karena sudah lama tidak mengikuti perkembangan iptek Usia / pensiun
STR
dokter dan STR dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan (Perkonsil) Registrasi ulang : harus dilakukan mulai dari 6 bulan sebelum tanggal akhir berlakunya STR tersebut dan wajib melakukan registrasi ulang (perkonsil pasal 9) Sertifikat kompetensi: diterbitkan oleh kolegium yang bersangkutan setelah lulus uji kompetensi (perkonsil pasal 15) dr/drg dinyatakan tidak kompetensi lagi dalam bidangnya, tersebut dapat dicabut oleh kolegium terkait Pencabutan sertifikat kompetensi dapat dijadikan dasar pencabutan STR oleh KKI
Perkonsil no. 21 th 2014: Registrasi dr dan drg peserta PPDS dan PPDGS
Tidak mempunyai Sertifikat Kompetensi tidak dapat mengurus STR dan SIP sanksi Pidana
KETENTUAN PIDANA Pasal 75 1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 76 1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
PERKONSIL NO. 21 TH 2014: REGISTRASI DR DAN DRG PESERTA PPDS DAN PPDGS Pasal 2 1. Setiap dokter/dokter gigi yang telah menjadi peserta PPDS/PPDGS wajib memiliki STR-P PPDS/PPDGS. 2. Setiap dokter/dokter gigi yang mengajukan permohonan STR-P PPDS/PPDGS wajib memiliki STR dokter/ STR dokter gigi yang tanggal masa berlakunya belum berakhir. Pasal 3 Untuk dapat mengajukan permohonan STR-P PPDS/PPDGS, dokter/dokter gigi calon peserta PPDS/PPDGS yang lulus ujian seleksi harus mendapat rekomendasi dari kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisai peserta PPDS/PPDGS.
1.
2.
Pasal 18 : Organisai Profesi harus melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan program pendidikan pengembangan keprofesian berkelanjutan/ program pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan terhadap dokter/dokter gigi Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
1. STR-P PPDS/PPDGS beserta salinannya hanya berlaku selama masa PPDS/PPDGS. (Pasal 19)
Pasal 21 Surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam pasal 20: Hanya digunakan sebagai pernyataan kompetensi dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS untuk melakukan praktik kedokteran yang dibatasi hanya untuk kegiatan PPDS/PPDGS.
ALUR PENGURUSAN STR.P Penerimaan PPDGS Dekan/Rektor Permohonan STR-P PPDS/PPDGS
KPS -> Dekan-> Rektor-> Pengumuman
Permohonan Rekomendasi Ke Kolegium Rekomendasi Kolegium
KKI
STR-P Berlaku selama Pendidikan PPDGS
Fasilitas Pelayanan drg .Sp Pendidikan
Perorangan
SOLUSI
:
Alur regulasi disederhanakan - Sering penyelenggaraan seminar/ Hands on per area -- Perlu sosialisasi - Up date keprofesiannya - PPDGS perlu mengurus STR P - Setiap selesai uji kompetensi(Kolegium) segera mengurus - STR ke KKI -- Peran Mkkgi sebagai koordinator kolegium bidang - pendidikan, --
ALUR SERTIFIKASI – REGISTRASI ULANG DOKTER GIGI SPESIALIS Pemohon (drg. Spesialis)
PDGI Cabang Surat Pengantar dan No.NPA
Ikatan Verifikasi dokumen Form 1 Invoice Bukti Pembayaran BRI
Kolegium Validasi SKP: Setifikat Kompetensi
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) STR
Pemohon (drg. Spesialis)
Komisi P3KGB – PB PDGI Form 1 Invoice Bukti Transfer PB PDGI
PERSYARATAN SKP untuk Sertifikat Kompetensi KOLEGIUM : ORTODONSIA Seminar 36 SKP : Kolegium Sp. 26 SKP PDGI : 10 SKP PengMas/Baksos : 1 SKP
Total 37 SKP
BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL : Seminar : 50 SKP Baksos : 30 SKP Total 330 SKP Klinik/Op. min. : 250 SKP
K EDOKTERAN GIGI ANAK : 5 x CPD 3 x Pertemuan Ilmiah Nas. 3 x PengMas/Baksos. IDGAI BLS min.1 x
: :
15 SKP 15 SKP Total 30 SKP
KONSERVASI GIGI : Utama : 22 SKP : Seminar IKORGI 15 SKP Hands on 6 SKP PengMas 1 SKP Total 30 SKP Pendukung (Seminar PDGI) 8 SKP
PERIODONSIA : Seminar ilmiah PengMas/ Baksos
30 SKP 1 SKP Total 31 SKP
KESIMPULAN - Demi terjaminnya keamanan dokter,dan pasien maka harus mempunyai : Sertifikat Kompetensi ,STR/ STR-P, dan SIP. - Perlu sosialisasi tentang perlunya sertifikat kompetensi : mengurus STR, Registrasi ulang ke KKI SIP - Pelanggaran Undang undang Sanksi pidana
TERIMA KASIH
