BUPATI DONGGALA PROⅥ NSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR:48Ъ へHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELA」 AR(SKB) MEN」 ADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELA」 AR(SKB)“ MAVALI“ KABUPATEN DONGGALA BUPATI DONGGALA, Menimbang
:
a.
bahwa sebagai UPTD SKB dalam pelaksanaannya,
b.
terutarna dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Sisrn,a Nasiona-l (NISN), dimana NISN merupakan syarat wa.rga belajar untuk mengikuti ujian nasional; bahwa SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diaJ
C.
bahwa berdasarkan perlimbangan
sebagaimana
dimaksud da-lam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang perubahan status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Donggala
Mengingat :
1.
2
3
menjadi satua-n pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Mavali Kabupaten Donggala Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikal Nasional (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a37\; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Urrdang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Terhun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negrlra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4$; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional I)endidikan (l,embararl Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nornor 41, Tamba-hal Lembaran Negara Reltublik Indonesia Nomor aaeQ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara ^ Republik Indonesia Nomor a9ffi| 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9[, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86a\; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan darl Penyelenggaraarl Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51OS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dongga-la Nomor 3 Ta-hun 2008 tentang Urusaa Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3); l0.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dal Tata Keq'a Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2OO8 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengal Peraturan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2O),2 Tahun 2008 trntang Pembentuka:r Orgalisasi dan Tata
Kerrja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Donggala
(Lembaraa Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2OIO Nomor B);
ll.Peraturan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentalg pendirian Satuan Pendidikan NonformaJ;
l2.Edaran Direktorat Jenderal Pendiclikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1O85/C.C4.l/PR/2015 tentang permohonan perubatran status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELA」 AR (SKB) MEN」 ADI SATUAN PENDIIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELA」 AR(SKB)MAVALI KABUPATEN ^DONGGALA BAB. I KEy「 ENWAN
UMUM
Pasal
1
Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan a. Daerah adalah Kabupaten Donggala
:
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala d. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
e. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan ya$g mernimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaar't Kabupaten Donggala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Donggala Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Donggala Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional dibidang Pendidikan Nonformal
f. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai g. h.
i. T\rgas Teknis Operasional adalah Ttrgas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubun gan dengan masyarakat.
BAB. H ORGANISASI Bagian PcrtaIIna
Pcmbcntukan Pasa1 2 Dcngan Pcraturan Bupati dibenttlk Satuan Pcndidikall Nonformal Sanggar Kegiatan Bel菊 ar MaVali Kab■ lpaten Donggala
2.
Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Mavaii Kabupaten Donggala bertempat di Kecamatan Banawa.
3.
Satuan Pendidikan Nonformal Sarggar Kegiatan Belajar Mavali dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban ke{a. Bagian Kedua Kedudukan, T\rgas dan Fungsi Pasa-l 3
Sanggar Kegiatan Belajar Mavali adalah SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala. 2 Satuan Pendidikan Nonformal Szrnggar Kegiatan Belajar Mavali dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. Pasa1 4
Satuan Pendidikan Nonformal Sa:rggar Kegiatan Belajar Mavali mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Ana-k Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Pasal
5
Untuk menyelenggarakal tugas sebagimana dimaksud da-lam pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan
ｎ ｉ ａ Ｌ
Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi : a. PenSrusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. b. Mela1<sanakan Program Pendidikal Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat c. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satual Pendidikan Nonformal lainnya d. Melakukan Pendampingan bagi Szrtuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Masyarakat e. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat f. Pengkajiaa Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
ａ ｉ ｓ Ｕ
I
g.
Mengembangkan Kurikulum dan bahan belajar muatan
lokal bagr program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Sebagai Pusat penyelenggaraan Penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Melaksanakan Pengabdian Masyarakat Pemberian motivasi kepada masyarakat da-lam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar. k. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Pengintegrasian dan Penyingkronisasian kegiatan Pendidikaa Anak Usia Dini dan Pendidikan Masayarakat. m. Pengelolaan Ketatausahaan dan Kerumatanggaan Sanggar Kegiatan Belajar. n. Melaksanakan tugas-tugas lain yaJrg diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan. h.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
Pasal 6 Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar
a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar b. Sub Bagian Tata Usaha c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar Pasai
7
Pengadministrasial Umum mempunyai tugas melakukan
urusan surat menplrat, Keuangan, Perlengkapan
dan
urusan da-lam. Pasal 8 Pengadministrasian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian.
Pasal
9
Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yaxg berwenalg untuk rnr:laksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembalgan kurikulum, pengkajian prograrn dan penilaian pendidikan Nonforma-l serta pengabdian masyarakilt
Pasal
10
Jabatan Fungsional mempunyai tugas terdiri atas : 1. Jabatan F\rngsional mempunyai rugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlialnya 2. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian 3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan
Pasal
11
Ketenagaan
Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Mavali mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minima_l t5 (lima belas) orang
Pasal
12
Apabila Kepala Satuan Pendidil
Sarrggar
Kegiatan Belajar Mavali berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan
memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonforrnal Sanggar Kegiatan Belajar Mavali Bagian Keempat Pengalgkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pasal 13 Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatal Belajar Mava-li Kabupaten Donggala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala 2. Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Mavali Kabupat,en Donggala, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Mavali Kabupaten Donggala 3 Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1.
BAB V PEMBIAYAAN Pasa1 14 Anggaran Bclan」 a Satuan Pcndidikan Nonfoll■ lal Sanggar
Kogiatan Bel呵 ar MaVali dibebankan dan ditetapkall dalarn Anggaran Belan」 a dan Pcndapatan Dacrah
Kabupaten Donggala
BAB Ⅵ KETENTUAN PENUTUP Pasa-l 15
Keputusan ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penenpatannya dalam l,embaran Daera-h Kabupaten Donggala Ditetapkan
di
PadaTanggal
Donggala 12 Agustus 2015
BUPATI DONGGALA,
ttd
KASMAN LASSA Diundangkan di Dongg(■ a Pada Tangga1 12 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA ttd H.AIDIL NUR,SH.M.Si Pcmbina Utama Madya NIP.19600511 1986031019
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2015 NOMOR 425 Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG― UNDANGAN
DEE LUBIS,SHoMH Penata Tkt.I
NIP.197108062002121005
