PERSETUJUANPERDAGANGAN ANTARA PEMERINITAH1RE'PUB IK INDONESIA DAN PEMERl'NTAH REPUBLIK A FRIKA SELATAN I
1
1
~--, ----- , -~--------------------------------, -------· - ,------ · ---------
---------------------~-, ~----- · --~--------lll!l!!!!m!!!!!---1111111!!!1!!11._..,_~...,-._,_;_.~, - , -----11!!!!!!!!!!!!11 ~-----~- ,---
PEMBUKAAN Pemerintah Repub,lik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Se latan (sellanjutnya secara bersama-sama disebut seba,gai "'Para Pihak", da n terpisah 'Sebagai "Pihak"); 1
1
BERHASRAT untuk memperkuat kedekatan da'n hubungan p,ersahabatan yang telah ada antara rakyat kedua negara berdasarkan p,ada pri nsi:p -p,r insip seperti yang ter1 maktub, dalam Persetuju!an Lembaga Pe rdagan,g.a n Dunia (WTO); 1
1
BERMAKSUD untuk selanjutn·ya memajukan, membang,un dan m,emperk·uat hubungan1 perda,g angan antara :k edua negara atas dasar kesamaan, timlb al-balik dan saling m1e,ngu1ntungkan; 1
TE:L AH
~ENYETUJUl l
sebagai berikut :
PASAL 1 KETENTUIAN DASAR IP ara Pihak h1arus men1gambil lan,g1'k ah-lang,k a'h yang tepat 1 u ntuk m1emaj1 ukan, melanca,rkan1, memperkuat, me!ngikonso,l1idasi dan meragamkan per,d agangan a1 ntara kedua negara sesu:ai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan masing-masi1ng negara yang juga sesuai ,dengan perja njian-perj,anjian i1 ntemasional konvensi-konven1si d1an1persetuju,a n-persetujuan dimana mereka a,d alah Pihak. _ 1
1
1
PASAL,2 KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT (1)
Sesuai denga.n Pasal 3 setiap Pi1h1 ak harus me,mberikan Ketentuan Perlakuan Negara Sahabat kepada negara dari Pihak llain sesuai dengan aturan-aturan uk hal-,hal yang berhubungan yang terdapat dalam Persetujuan "WTO" U'nt1 dengan 1
-2-
(a)
Bea masuk dan semua biaya-biaya dan pajak-pajak yang dikenakan u1 ntuk men,g impor ,a tau mengekspor barang-barang sepert i cara-cara p,e ngenaan bea-bea, biaya-biaya dan pajak-paj;ak; 1
(b)
ketentuan-ketentua.n resmi yang dike,n akan pad.a pemeriksaan pabean, transit, penggudangan dan pemuatan; 1
(c)
(2)
pajak dalam negeri dan pungutan-pungutan lain yang dikenakan langsung ataupun tidak la:n gsung pada barang-barang impor.
Sesuai dengan Pasal 3 semua masalah-masalah yang berkaitan dengan serti1fikat imper dan ekspor atau izin-izin dimana sertifikat-sertifikat atau izin-izin tersebut seperti yang dijel.askan pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang ber1aku setiap Pihak harus memberikan ketentuan kepada Pihak lain kurang dari perlakuan terhadap negara sahabat seperti yang diberikan kepada Pihak negara ketiga. 1
1
(3)
Apabila terdapat persoalan dalam memasuki pasar ketika h,u bungan perdagangan semakin berkembang, kedua belah pihak atas d,a sar permintaan oleh salah satu dari mereka, harus, dengan semangat kerjasama dan sal,ing pengertian, mencari jalan keluar yan:g tepat.
PASAL, 3 PENGECUALIAN DARI KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT Ketentuan-ketentuan pada Pasa (2) tidak dapat diart.ikan sebagai kehendak ,melimpahkan1dan melanj1utkan d,ari1 (a)
kemudahan-kemudahan yang mana Pihak telah menerima atau dapat. men,erim1 a perlakuan dari n1 egara-negara tetangga fasilitas untuk lintas batas;.
b)
kem1ud,a han-kemudahan dan manfaat-manfa,at ya ng diterima oleh salah satu pihak kepada negara ketiga atau negara-negara yang berkaitan dengan perjanjian1preferens:i perdagan gan;
1 (
1
1
(c)
kemu,d ahan-kemudahan atau1manfaat-manfaat yang ,d iper,o leh dari salah .s.a tu Pihak atau diperoleh diluar skema manapun untuk perluasan kerjasama perdagangan dan ekonomi diantara sesama negara berkembang yang mana skema tersebut terbu ka untu1k ,p a.r tisipasi dari n egarane,g ara berkembang da ~n1 untuk salah satu Pihak yang atau menjadi Pihak; atau 1
1
..
(d)
.
.---~--....->--
kemudahan-kemudahan atau manfaat-manfaat yang berasal dari kegiatan k epabe,an1an bersama atau daerah bebas pajak atau keduanya, ya1 ng mana sa ah satu P.ihak berpartisipasi atau dapat berp·a rtisipasi. 1
PASAL4 HAK MILIK ATAS KE.KAYAAN INTELEKTUAL
Para P1 ih1ak pada Persetujuan harus sal in g memberikan per1 lindungan atas keka.y aan lntelektual sesuai denga1 n Aspek-Aspek Hak-hak Atas Kekayaan lntelektual yang 1
1
berkaitan dengan Perjanjian m,e ngenai Perdagangan.. Perjanjian tersebut menjadi bagiian tak terpisahkan dari Perjanjian akhir yang merangkum hasi perundin:g an Perdaga.n gan Multilateral dalam Puturan Uru:guay, yang telah d1tandatanga.ni di Marrakesh pada tangga:I 15 April 1994.
PASAL5 KEMUDAHAN UNTUK BARANG-BARANG TRANSIT Masing-masing Pihak, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya memberikan ke,bebasan atas barang-barang transit suatu Pihak yang melalu· wilayah Pihalk lain. 1
PASAL 6 TAT.A CARA PROMOSI KEGIATAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN Masing masing Pihak, sesuai dengan undang u,ndang dan peraturan-peraturannya harus memberikan jaminan pada warga negara lain, sesuai ,dengan keten tua.n dalam Persetujua~n ini me:mber·kan segala kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 1
1
PAS.A L 7 KEMUDAHAN PAMERAN DAGANG Masing-masing Pihak, untu,k m1aksud Persetujuan ini ,dan .s esuai dengan undiangundang dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara, mendorong pengusaha-pengusaha dan perusahaan,-perusah1aan1dari :p ihak lailn untuk mengatur pamera,n dan pa:me,ran, dagang, dan untuk memberikan kemudahan pa1 meran dan pameran dagang tersebut.
•
4
PASAL 8 PARTISIPASI DALAM PAMERAN DAGA G Sesuai dengan, undan,g -undang dan peraturan-per,a turannya , satu Pihak , .arus mengiz"nkan ~ mpor ,d ar' negara p ihak lain, bebas dari bea dan cu:ka·, atas barangbarang yang dimaksu dkan untu1k pameran , demo,nstrasi , semina r, kongres da, konperensi d. negara pihak lain dan tidak dimaksudkan untuk dijual ya ~ tu : 1
' a)
Barang-barang untuk d1pamerkan atau dipertun:jukan pada suatu pameran atau didernonstrasikan ;
(b)
s,arang-1 b arang yang djperluk.an untuk t ujua1 n demonstrasi atas m 1 e sin-mesin imper atau perlengkapan yang akan di.pamerkan atau didemonstrasikan; •
(c)
Periklanan , bahan-bahan untuk demonstrasi ·d an publikasi (term.a suk pos,ter, buku , pamflet hasil reka.man film dan slide) dan alat-alat untuk yang diper.l ukannya;
(d }
Bahan d,e korasi dan konstruksi serta peralatan elektroni 'ka yang digunakan • un1tuk temp at pameran sementara atau un,tuk dip,a merkan at,a u pamera n barang-barang seperti yan ,g dimaksudkan d .a lam ayat (a) dalam pasal ini; 1
(e)
Ba.rang-barang atau p·eti k·e:m as lain, yang dimaksudkan un1tuk pameran dan de· monstras, i. ~
PASAL 9 PENGATURAN PEMBA YARAN Seluruh pem.bayaran untuk barang dan jasa yang muncul sebagai akibat dari pelak.s ana,an persetujuan in· harus menggunakan mata uang yang dapat dituka.rkan secara bebas sesuai dengan u.n dang-undang dan p,eraturan masing-rnasing negara. 1
PASAL10 TINDAKAN-TIN'DAKAN PERLINDUNGAN Persyaratan yang berlaku da.lam kondisi tertentu tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang' atau secara diskrimin:asi, ketentuan dalam persetuj,ua1 n 1ni t idak membatasi ha.k kedua belah pihak unt1 uk me·ner1m:a atau melaksa·n akan tindakan -
-5-
(.a) (b,) (c) (d)
un.tu,k alasan-alasan k,e sehatan, mo,ral, tata tertib dan keamanan; untuk perlindungan tanaman. dan binatang terhadap penyakit dan ham a; untuk melindungi posisi .k euangan da;n neraca pembayaran; atau untuk me indungi niiai-nil:ai art· stik atas arsip nasional, ilai-niali arkeologi atas sejar,ah .
PASAL11 PIHAK-PIHAK YANG BERWENANG Masing-m.asing pihak setuju unt.uk menunju.k Departemen Perindustrian dan Perda·g angan atas n,a ma Pemerintah Repub ik Afrika Selatan dan Departemen Perindustrian ,d an Perdagangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sebag1ai pih.ak yang berwenang untuk ;m.elaksa,n aka:n koordinasi persetu·uan 1
•
•
PASAL12 PEMBENTUKAN KO·MITE BERSAMA DIBIDANG PERDAGANGAN ( 1)
(2) (3)
, (4)
Untuk rnemu dahkan pe'l aksanaan pers·e tujuan ini secar.a efektif , untuk memperluas hubungan pe·rdagang:an diant.ara ke dua negara dan untuk meni · jau kembali pelaksanaan dari persetujuan ini, masing-masing pihak aka.n membentuk Kom1te Bersama di bid!ang P·e rd.a gangan. Komite Bersama di bidang Perdagangan akan terdiri dari. para w ·ak.il dari P·emerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan. Komite Bersama d'i bidang Perda,g angan secara formal meny"et ujui peraturan prosedur. Mas·ng-masing pihak harus meru,juk kepada Komite B·e rsama sesuai d.engan p ersetujuan yan g tercantum dalam peraturan prosed·u r. 1
1
1
(5)
(6)
1
Komite Bersama di bi·d ang Perdagangan aka.n bertindak secara timbal balik s.·esu,ai deng.an psrsetujuan.. Komite Bersama di b.idan1g Perdagngan akan bertemu pada wakttJ yang ditentukan oleh para p·ihak dan ditempat yan!g secara bergantian ditetapkan p·ara pihak . •
PAS.AL 13 IN ORMASI PERDAGANGAN
PERTUKARA
De!n gan tujua1 n untuk pelaksa.n a.an dari persetu ·uan masing-masing p1hak akan bertukar informasi yang dapat men·adi kontr busi kepada pe gembangan perdagangan dan kegiatan komersial antara kedua negara.
PASAL14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.
Setiap perselisihan
para
Pihak sebagaimana d.a lam
perjanjian
harus
dis·e lesaikan m·e lalui konsultasi atau perundingan.
2..
Para Pihak dapat meru·uk suatu masalah kepada Komite Be·rsama jika dipandan·g masalah·- masalah tersebut d.a pat digunakan agar persetujuan ini dapat berfungsi dengan baik.
3.
Para Pihak akan memberikan kepada Komite Bersama informasi yang s.ekiranya relevan sebag.ai alat penguji suatu perselisihan1 dengan maksud untuk mem1berikan penyelesa~an yang dapat d.iterima oleh kedua belah p·ihak.
"
PASAL15 PERUBA:H AN PERSETUJUAN Masing-m.a sing Pihak a kan meminta, secara ter ulis, perba1kan atau peru.bahan Persetujuan yang dilanjutkan denga:n Pertukar.an Nata melalui Saluran D11plomatik : Menetapkan bahwa Konstitusi ya,ng diperlukan, jika ada, dari masin·g -m.a sing pihak yang berhubunga.n dengan perubahan termaksud untuk dile·ngkapi. Setiap .P·erb.a ikan atau perubahan yang t ·e lah disetujui ole·h pa.ra pihak mu ai berlaku sejak tanggal yang telah ·d itetapkan oleh ke dua b·e lah pihak. Perubahan-perubahan yang ada atau pem1batasan terhadap Persetujuan tidak akan merugikan atau 1 m emb,erikan prasa.ngka bagi s·e tiap hak atau menimbulkan tambahan kewajiban bagi para pihak atau berdampak mempermalukan maksud baik atas Persetujuan tersebu1t sebelum masa berlakunya tanggal persetuJuan secara efektif atas berb,ag"ai· perubahan termaksud. 1
1
-7-
PASAL16 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA DAN PENGAKHIRAN PERSETUJUAN
1.
Persetujuan ini mulai: berlaku sejak tanggal diterimanya pe,mberitahuan terkahir oleh para pihak yang disampaikan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, yang mana diperlukan ,d asar-dasar hukum terhadapnya gun;a memberikan dampak terhadap Perjanj·an yang telah disetujui. Persetuj,uan ini akan berl:aku untuk masa 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya persetujuan tersebut secara otomatis dipe·r panjang untuk masa yang sama kecuali salah satu pihak memberitahukan se,c ara tertulis tentang pengakhirannya Persetuj.uan 3 (tiga) bulan sebe um masa Persetujuan: ini berakhir. 1
2.
Jangka waktu persetujuan tidak aka.n memberikan dampak terhadap masa berlaku serta lamanya beberapa pengaturan dan atau beberapa kontrak yang telah dibuat d ba.w ah persetujuan termaksud sampa1 seluruh pengaturan dan atau kontrak yang diperjanjikan tel.ah dilengka:pi.
SEBAGAI BU'KTl yang bertandatangan dibawah i'ni yang di·beri kuasa penuh1oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetu1uan 1ni. 1
. ·· ... . . . . .tin~+own
.· .
d.O.. ..... .NoDervibtr DIBUA da am rangkap dua d1 .......\ ................. pada tanggal ....... \· .......... .... 1997 dalam dua rangkap, Bahasa lndon:esia dan Bahasa ln,ggris Semua naskah mempunyai. keku,atan hukum yang sa.ma. Jika terdapat perbed,aan mengenai pena.fsiran, maka naskah dalam Bahasa l'n ggris harus berl:aku . •
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDO,N:ESIA
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA S LATAN
Signed
Signed
ALI AIATAS Menteri Luar Negeri
ALFRED B. NZQ Menteri uar Negeri
---
-....~.•
.. • r
TRADE AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF T:HE REPUBL.IC Q·F INDO·NESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
---
------------------,-· -----~
----·- --------------· __________....__ _ ...
-----------~.-....-----, -------------------------
--------------~---
'
PREAMBLE
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Repub:li.c. of So·uth Africa (hereinafter jointly referred to as the "'Parties" and separately as a "Party"');
DESIRING to stren,gthen the close and frie:n dly relations afready existing between the peoples of the two countries in accordance with the principles as enshrined in the Wo·rl.d
Trade Organisat·on ("WTO") Agreement;
WISHING to further promote, develop and strengthen trade relat,ion:s betwe·en th:e two
countries on the basis of equality, reciprocity and· mutual benefit;
HEREBY AGREE
as follows: ARTICLE 1 BASIC PROVISION
The· Parties shall take all appropriate measures to promote, facilitate, stre ngth·e:n1, 1
consol"date and diversify the trade relations between the two countries, in accordance with the national laws of the ir respective countri,es as well as international treaties, 1
·conventi ons and agreements to which they are party. 1
ARTICLE 2'
MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT
(1)
Subj,e ct to Article 3, eac·h party shall ,g rant to th1 e country of the other Party most-
favour,ed-natio,n treatment in accordance w,ith the prin,c iples enshrined i1 n the WTO Agreement in all matters relating to-
(a.)
customs duties and all other charges and taxes applicable to importation or exportation: of goods as wel ,I as meth ods of levying such duties, charges and: 1
taxes·
J
(b)
legal provision s pertaining to customs clearance, transit, storage and 1
reloading,;
(c)
internal taxes and other levies of any kind appli,c able directly or indirectly to
•
imported goods;
(2')
Subject to Article 3, all matters relating to import and export 1.cences or permission 1
where such licences or permission are prescrib,e d under its national laws, each Party shall grant to the country of the other Party treatm:e nt not !fess favourable than the most favourable treatment granted to any third country.
(3)
l'n: case p,robtems of access to market ,;n the:ir trade relations emerge, both Parties 1
upon request by on,e, ,o f them, sh:all, in the spirit of co-operation and mutual
u:nderstanding, find ,an adequate s olution. 1
I.•
ARTICLE 3 EXEMPTIONS FROM MFN
The !PfO,visions of Arti!cles 2 sh,all not be ·c onstrued so as to p,r ovide for the granting or co ntinuation o,f 1
(a)
advantages wh11ich either Party has grant,e d ,o r may granit contiguo us 1
countries to f aci Iit.ate· fronti1er traffic;
(b)
advantages or preferences granted by either Party to any th1i:rd co1 untry ,o,r countries in accordance with a preferential tra,d e agreem:ent;
(c)
advantages or preferences which either Party has granted or may grant under any scheme fo,r the expansio·n o,f trade an econ.o mic co-operation among developing countries which scheme is open for parti,c ipation by developing countries and to VJhich either Party is or may become a party; ,o r
(d)
advantages or preferences ·w hich result from the operation of a. Customs Union or Free Trade Area or both, in which either party is participating or may participate.
ARTICLE4 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Th e Parties 1
sha~l1
provide each other ·intellectual property protection, in ac,c ordance with
the Agreement o·n Trade-Related' Aspects of Intellectual' Property Rights which fo·r ms an
integral part of the Fin.al Act Embodying th e Results of the Uruguay Round of Multilateral 1
Trade Negotiations signed i,n Marakesh on 15 April 1994.
ARTICLE 5 FACILITATION OF TRANSIT OF GOO,DS
Each Party shall, i'n accord.anice with its natiio·na'I law, provid,e freedom o·f transit of goods
of the country of the other Party through its territory.
ARTICLE 6 PROMO . ION OF CONDUCT OF TRADE AND ECONO·MIC ACTIVITIES
Each Party shall , in accordance with its national
law, grant to the citizens of the
other
country, pursuant to the provisions of this Agreement, all possible assi1stance to facil itate their work and performance of their tasks.
ARTICLE 7 FACILITATION OF TRADE FAIRS
Each Party s.ha.11, for t1 he p:urpose of this Agreem;ent and suibject to the relevant national I.aw of its co1 untry, encourage enterprises and firms of the country of the other Party to organi1se
trade fa irs and exhibitions in the first mentioned country and shall actively facilitate the 1
staging of such fairs and exhibitions.
ARTICLE 8 P'A RTICIPATIO·N IN TRADE FAIRS
Subject to its natiional law, a Party sh·all allow the importat·on from the country of the oth·er •
P.arty, fr,ee from customs du:ties and other charges, of the foll·o·wing goo,ds destine·d f or any 1
exhibition, demo,n stration, seminar, ,c ongress or confere,n ce in the cou:n try ,o f the other
Party and not intended for sale, namely-
(a)
go·o ds to b,e displayed, exhibited or demonstrated at such a fair, exhibition or demonstration;
(b)
goods necessary for the p!urpose, of d.emonstrating foreign machi:nes or apparatus to be displa.yed or e,x hibited;
(c)
adv,ertising, de,monrstrat:ion and public1 ity materia.l1s (includ,i1 ng posters, books, pamphlets, sound recordings, fi~ms and lantern slides) andi apparatus for the use of such materials;
(d)
construction and decorati:ng materials and ,electrical fittings for the temporary
stands ,o r for the display or exhibition of th:e goods contemplated in paragraph (a) ,o f this article;
(e)
any other goods or containers intended for fairs and exhibitions.
ARTICLE 9 PAYMENT ARRANGEMENT
All payments for goods and services arising from the implementation of this Agreement shall be ·effected in freely convertible curren1cies in accordance with the national law o,f the
resp,ective co,untries.
ARTICLE 10 SAFEGUARD MEASURES
Subject to the requirement that su,ch measures are not applied in an arbitrary or ,d iscriminatory mann,er, the provisi,0 n of this Agree,m ent shall not limit the riglhts of either 1
Party to adopt or execute measures-
(a)
for reasons of pubiic health., morals., order or security;
(b)
for the protecti,o n of plants and animal against diseases and pests;
(c)
to safeguard its exte,rnal financial position and balance of payments; or
(d)
to protect national treasures of art·istic, historical or archaeologic value.
1
ARTICLE 11 co·M PETENT AUTHORITIES
The Parties agree upon designating the Department of Industry and Trade on behalf of the Republi,c of Indonesia, and the Dep,artm·ent o·f Trade and Industry, on behalf of the
Republic ,o f South Afri ca 1 as competent authorities for the coordi,nation1and implementation 1
of this Agreement.
.
.A RTICLE 12 ESTABLISHMENT OF A JOINT TRADE COMMITTEE
( 1)
In order to facilitate th,e effective i'm plementation of thi.s Agreement, to further extend the trade relations between their countries an:d to review the working of this Agreement, th:e Parties shall establish a J,o int Trade Committee.
(2)
The Joint Trade Committee shall C·onsi.st of representatives o·f the Republic of Indonesia on the one hand, and of representatives of the Rep1 ublic of South Africa
on the other.
(3)
The Joint Trade Committee shall formally adopt its own rules of procedure.
(4)
Each Party shall pr,es1 i,de in turn over the J,o,·int Trade Committe e, 1
1n accordan ce with, 1
the arran,g ements to be laid down in its r1 ules of procedure.
(5)
r ·he Joint Trade Committee shall ,a ct by mutual agreement.
(6)
. h:e Joint Trade Comm.ttee shall meet at such times as agreed by the Parties and at su:ch venue's alternately desi,g nated b,y the Parties. 1
ARTICLE 13 EXCHANGE ·O F 'T RADE INFORMATION
For the .purpo,se of implementation of this Agreement, the ;Partie,s shall exchange inform:ation wh"ch could co,n tribute to the expansio:n of trade and commercial activities
1
between, the1 ir respective count.ries.
ARTICLIE 14 SETTLEMENT OF DISPUTES •
(1)
Any dispute between the Parties on the interp·retatio·n of the im·plemen1tatio n of this 1
Agreemient shall be settled amicably, thr,ough consultati.on or negotiation between tlhe Parties.
(2)
Eith,er Party may refer a matter to the Joint Tra,d!e Com,mittee if it considers such a 1
matter to be incompatibl.e with the proper functioning of this Agreement.
(3)
The Parties shall supply the J·oint Trade Commiittee with all relevant information 1
required for the thorough e·x amination of any ·d ispute With a view 'to seeking a so lution acceptable to the Parties. 1
ARTICL E 15 1
AMEND·MENT OF THE AGREEMENT
Either P.arty may request, in \Nritin g, revisio,n or .amen·dment of this Ag:reement thr·ough an 1
Exc,hiange of Notes through the diplomatic ,channel : provided that the constituti·oinal requirements., if any, of the Parti:es concerning such amendment, have been complied with.
Any revision ·or ame:ndment which h1as 'be,en agreed to· by the Parties shall com·e into effect on such date .as willl !be determined by the Parti1es Th.e amendment or the, termination of th·is Agreement shall not adversely affect or in any· way prejudice any rights or obligations 1
accru·ed to or incurred by v·irtue of the ap p:lication of this Agreement prior to the effective 1
date of such amend ment or term1 ination . 1
1
.
1
ARTICLE 16 ENTRY IN 0 FORCE AND T RMINATION OF THE AGREEMENT
(1)
his Agreement shall enter i'nto force 0 n the date of th.e receipt o·f the last 1
no·ification by which the Parties inform each ot er, in vvri ing, through the diplomatic channel, that their respective legal requirements f·o r giving: effect to this Agreement have been1fulfilled. It shall be valid for a period of 3 (three) years, wh:e reafter it
s all automatically be extended for similar period un ess either Party submits to the
other a written notice 0f its intention to· termina te this Agreement 3 (three) m·o nths 1
1
before expiry of this Ag.reemen .
(2)
T:he termination ·o f th1 is Agreement shall not affect th·e validity a1 nd duration of any arrangement and/or contract mad,e under t!his Agreement unti.I the completion o·f
su:ch arrangement and/or contract
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly author·sed by their respective G overnments, have signed a.n d sealed this Agreemen,t. 1
DON at. ....
C.t! .~.f.rJ.~.tJ ...........on this the .. s;60...:~ ....day of .....f:J.~Y.~t.':!.~~':......... 1997.
in duplicate in the Indonesian and English lang,uages, both texts being equally auth:entic. 1
In case of any divergence of interpretat·on the English text shall prevaill.
iF OR AND ON BEHA'L F OF
FOR AND ON BEHALF OF
THE GOVERNME . T OF TH
THE GOVERNMENT OF THE
R PUB
I
1d OF INDONESIA
Signed ALI ALAT S Minister f ·r Fo1 reign Affairs.
REPU'BLIC OF SOUTH AFRICA
Signed Minister of oreign Aff'a irs
