REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKU NGAN HIDUP KERAJAAN BELANDA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG PERUBAHAN IKLIM , PENGELOLAAN SAMPAH, DAN CIRCULAR ECONOMY
PEMBUKAAN
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan,
Republik
Indonesia
dan
Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Hidup, Kerajaan Belanda (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Penandatangan", dan secara bersama-sama sebagai "Para Penandatangan");
MENCATAT bahwa, pada Konferensi Para Pihak ke-21 (CoP21 , Paris, 2015)
Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Kerangka Konvensi Perubahan lklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), Para Pihak UNFCCC mencapai kesepakatan penting untuk memerangi perubahan iklim dan mempercepat serta meningkatkan pelaksanaan Perjanjian Paris;
MENCATAT lebih lanjut bahwa salah satu tujuan dari Perjanjian Paris antara lain
adalah
memperkuat kemampuan
negara-negara untuk menangani
dampak
perubahan iklim, antara lain menyediakan peningkatan transparansi aksi dan dukungan melalui kerangka kerja transparansi yang lebih kuat;
MENCATAT bahwa semangat kemitraan dan pragmatisme diperlukan, untuk
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, sejalan dengan tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup global serta prioritas nasional;
MENGAKUI kebutuhan untuk bekerjasama dalam meningkatkan pengelolaan
berkelanjutan dan pencegahan sampah dan menciptakan lebih banyak pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, dengan maksud untuk memungkinkan transisi menuju circular economy yang inklusif dan rendah karbon, baik di Indonesia dan Belanda;
MENGAKUI bahwa kerjasama akan didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan,
resiprokal dan saling menguntungkan serta sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
BERTUJUAN untuk mengatur kolaborasi berbagi pengetahuan, pengalaman,
bantuan teknis dan teknologi terkait perubahan iklim, pengelolaan sampah dan circular economy;
SESUAI DENGAN pada Perjanjian Paris, ditandatangani di Paris pada 12
Desember 2015;
SESUAI
DENGAN
hukum,
peraturan
Penandatangan;
TELAH MEMUTUSKAN sebagai berikut:
dan
prosedur
yang
dimiliki
Para
PASALI TUJUAN
1. Tujuan dari Memorandum Saling Peng ertian (selanjutnya disebut sebagai "MSP")
adalah untuk menciptakan
kerjasama
komprehensif di bidang
perubahan iklim, pengelolaan sampah dan circular economy;
2. Tujuan utama MSP ini adalah untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di Indonesia:
a.
untuk menciptakan kerjasama komprehensif di bidang pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca;
b. untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan pengelolaan berkelanjutan serta
pencegahan
produksi
sampah
dengan
mempromosikan
dan
menerapkan program mengurangi, menggunakan kembali , dan mendaur ulang (selanjutnya disebut sebagai "3R"); dengan maksud untuk memungkinkan circular economy yang rendah karbon.
PASAL II Bl DANG KERJASAMA
Bidang Kerjasama di bawah MSP ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: 1. Perubahan iklim, fokus pada pemantauan, pelaporan, dan verifikasi dari emisi gas rumah kaca ; 2. Manajemen sampah; 3. Efisiensi sumber daya.
PASAL Ill BENTUK KERJASAMA
Bentuk kerjasama untuk melaksanakan keg iatan sebagaimana tercantum dalam PASAL
II
MSP
ini, berdasarkan
pada
kesepakatan
bersama
oleh
Para
Penandatangan, dapat mencakup hal-hal di bawah ini, namun tidak terbatas pada:
1. Pertukaran pengalaman 2. Proyek percontohan 3. Pertukaran tenaga ahli/ personil 4. Mengadakan program pelatihan 5. Peningkatan kapasitas, termasuk akses pada program pendidikan 6. Pengenalan/demonstrasi teknolog i dan metodolog i inovatif 7. Penyelenggaraan rapat, simposium, konferensi dan lokakarya 8. Evaluasi pelaksanaan MSP bentuk kerjasama lain yang disetujui bersama oleh Para Penandatangan.
PASAL IV PENGATURAN KEUANGAN
Pengaturan keuangan bagi implementasi MSP ini akan merujuk pada bidang kerjasama yang terca ntum pada PASAL II MSP ini, dan akan ditetapkan sesuai kewajiban dan kemampuan keuangan masing-masing Penandatangan. Para Penandatangan akan menentukan bersama-sama setiap pengaturan keuangan yang muncul berdasarkan pada ketersed iaan dana;
PASAL V PELAKSANAAN
1. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MSP ini adalah:
a. untuk
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
Republik
Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, b. untuk
Kementerian
lnfrastruktur dan
Lingkungan
Hidup Belanda,
Sekretaris Jenderal Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan.
2.
Kegiatan bersama yang diakui dalam Area Kerjasama akan dijelaskan dalam lampiran MSP ini dan dapat dilaksanakan melalui penyusunan pengaturan pelaksanaan program atau proyek tertentu antara lembaga dan/atau organisasi yang disetujui oleh Para Penandatangan. Pengaturan program atau proyek harus menjelaskan, antara lain, tujuan, pengaturan keuangan , rencana kerja dan rincian lain terkait dengan pernyataan tertentu dari semua peserta yang terlibat.
3. Para Penandatangan dapat melibatkan instansi terkait, akademisi
dan
perwakilan sektor swasta dalam pertemuan yang relevan yang dianggap sesuai oleh Para Penandatangan, antara lain untuk berkontribusi dalam kapasitas sebagai penasihat sementara.
PASAL VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Masing-masing Penandatangan wajib melindungi, dalam wilayahnya, Hak Kekayaan lntelektual dari Penandatangan lain sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara.
2. Sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara, Para Penandatangan sepakat bahwa kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan didasarkan pada pengaturan terpisah yang akan dibuat kemudian antara Para Penandatangan.
PASAL VII KERAHASIAAN
Para Penandatangan akan memastikan bahwa data dan informasi yang disediakan atau diberikan oleh kedua belah pihak termasuk hasil dari kegiatan proyek bersama yang dilaksanakan di bawah MSP ini, tidak ditransfer atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa sebelumnya mendapat persetuj uan tertulis dari Para Penandatangan.
PASAL VIII PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap orang yang terlibat dalam keg iatan yang berkaitan dengan MSP ini akan menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara Para Penandatangan, serta menghindari setiap keg iatan yang tidak konsisten dengan tujuan MSP ini.
PASAL IX STATUS DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL
MSP ini tidak menciptakan hak atau kewajiban apa pun di bawah hukum internasional.
PASAL X PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul antara Para Penandatangan terkait setiap hal di bawah MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Penandatangan.
PASAL XI
AMANDEMEN MSP ini dapat ditinjau ulang dan diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Penandatangan. Amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Penandatangan.
PASAL XII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan. MSP akan tetap berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis Para Penandatangan;
2. Salah satu Penandatangan dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan memberitahukan
Penandatangan
lainnya
tentang
keinginannya
untuk
mengakhiri MSP ini secara tertulis melalui saluran diplomatik. Penghentian akan berlaku efektif 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut;
3. Kecuali diputuskan lain oleh Para Penandatangan, penghentian MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi dari setiap pengaturan kegiatan yang berjalan dan kontrak yang dibuat di bawah MSP ini sampai selesainya pengaturan kegiatan dan kontrak tersebut.
Ditandatangani di Jakarta pada 23 November tahun 2016, dalam rangkap dua, dalam bahasa lnggris dan bahasa Indonesia, seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama, apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa
lnggris yang akan berlaku.
UNTUK
UNTUK
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN INFRASTRUKTUR
DAN KEH UTANAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
KERAJAAN BELANDA
SITI NURBAYA MENTER!
MENTE RI
ANNEX/
KERJASAMA PERUBAHAN IKLIM
Kerjasama antara Belanda dan Indonesia mengenai Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification!MRV) Gas Rumah Kaea (GRK) dan perbaikan sistem lnventarisasi GRK Indonesia, termasuk MRV, dengan menerapkan praktik terbaik, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan.
1. Bidang Kerja Sama
Menyadari kebutuhan untuk transparansi dan konsistensi pada perkembangan aktual dan sejarah emisi gas rumah kaca sebagai dasar untuk tindakan mitigasi yang efektif, Bidang Kerja Sama dalam proyek ini termasuk, namun tidak terbatas pada:
a. Peningkatan Kapasitas
•
Pengembangan praktik terbaik dan pelaksanaan yang tepat dari sistem yang komprehensif untuk pemantauan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sesuai dengan Pedoman IPCC dan mempertimbangkan relevansi Keputusan COP/CMP/CMA UNFCCC.
•
Pengembangan dan pelaksanaan lebih lanjut dari Sistem Nasional untuk pelaporan emisi gas rumah kaca, menurut Pedoman IPCC dan mempertimbangkan relevansi Keputusan COP/CMP/C MA UNFCCC.
•
Verifikasi mandiri data emisi yang terkait dengan tinjauan dokumen di bawah Keputusan COP/CMP/CMA UNFCCC.
•
Peningkatan dan penguatan sistem inventarisasi gas rumah kaca Indonesia melalui pertukaran pengalaman inventarisasi gas rumah kaca dan aksi mitigasi MRV.
•
Pengembangan faktor emisi negara dan lokasi spesifik.
Pada akhir kerjasama, pelaksana proyek akan menyajikan seperangkat rekomendasi untuk peningkatan Sistem MRV GRK Nasional di Indonesia.
b. Dukungan teknologi
•
Memperkaya dan memperkuat sistem teknologi yang ada terkait lnventarisasi GRK Indonesia.
•
Teknologi inovatif dalam membangun sistem yang canggih untuk memperoleh data yang menyeluruh.
•
Teknologi untuk mendukung pengembangan faktor emisi negara dan lokasi spesifik.
c. Kolaborasi pengetahuan dan akademik
Kolaborasi antar tenaga ahli/personil untuk menyebarkan pengetahuan tentang perkembangan Sistem lnventarisasi GRK dan MRV.
2. Organisasi
Untuk
mencapai
tujuan
sebagaimana
dirujuk
pada
Pasal
1.2.a, Para
Penandatangan telah menunjuk Direktur lnventarisasi GRK dan MRV, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan lklim, Kementerian Lingkungan Hid up
dan
Kehutanan ,
Republik
Indonesia
dan
Direktur Hubungan lnternasional, Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup dan Hubungan lnternasional, Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Hidup, Kerajaan Belanda sebagai Sadan Pelaksana (selanjutnya disebut sebagai "BP").
BP bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek terutama untuk penyusunan rencana
kerja,
pemantauan
dan
evaluasi,
pelaporan,
keputusan
strategis lainnya dan koordinasi. BP dapat melibatkan mitra berikut dalam pelaksanaannya:
Indonesia •
Perwakilan dari pusat data di Kementerian/Lembaga terkait
•
Sadan Pusat Statistik
•
Perwakilan dari Universitas dan Pusat Penelitian (CCROM - SEAP, dll)
The Netherlands • TNO • RIVM (Rijkslnstituut voor Volksgezondheid en Milieu) • CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Undangan bagi keterlibatan mitra lain dimungkinkan dengan persetujuan dari BP.
3. Pengembangan Rencana Kerja
Berikut output proyek kerjasama berdasarkan penilaian prioritas keadaan saat ini mengenai inventarisasi GRK Republik Indonesia:
a. Optimalisasi pengaturan kelembagaan terkait dengan sistem inventarisasi GRK Indonesia b. Peningkatan
keterlibatan
sistem
statistik
(BPS
dan
pusat data
di
Kementerian/Lembaga) dalam pengumpulan data dan verifikasi estimasi emisi GRK c. Peningkatan penggunaan alat informasi teknologi (saat ini) d. Pertukaran praktik terbaik pada isu lintas sektor/menyeluruh: •
Penegakan peraturan data yang disampaikan
•
Perkiraan emisi
•
Masalah pelaporan.
Kegiatan dalam jangka waktu kerjasama berikut di bawah ditentukan untuk mencapai beberapa output:
1.1 . Analisis mendalam dari pengaturan kelembagaan saat ini. 1.2. Lokakarya
terkait
kemungkinan
perbaikan
dalam
pengaturan
1.3. Pengembangan peningkatan alur kerja dan kegiatan
inventarisasi
kelembagaan .
tahunan. 1.4. Pengembangan dan pelaksanaan satuan tugas untuk sektor yang dipilih.
2.1
Analisis sumber utama di tingkat masing-masing sektoral.
2.2
ldentifikasi
kesenjangan
data
dan
rekomendasi
untuk
pengisi
kesenjangan . 2.3
Lokakarya mengenai kemungkinan perbaikan dalam pengumpulan data dan verifikasi.
2.4
Kegiatan pengisi kesenjangan, dan perbaikan lainnya (seperti masalah klasifikasi dan kerahasiaan), melalui pelatihan kerja di Belanda.
3.1
Analisis kemungkinan perbaikan sistem "Sign Smart", misalnya, terkait dengan penyelarasan inventarisasi "top down" dan "bottom up".
3.2 ldentifikasi dan rekomendasi mengenai pemutakhiran faktor emisi dalam sistem "Sign Smart". 3.3 Pengembangan prosedur standar untuk melaksanakan pembaruan "Sign Smart". 3.4
Lokakarya mengenai kemungkinan pelaksanaan praktik terbaik dalam sistem Indonesia, termasuk demonstrasi metodologi QA/QC Belanda.
3.5
Pelaksanaan peningkatan lebih lanjut pada metode inventarisasi.
4.1 Lokakarya tentang isu-isu terpilih sebagaimana ditentukan dalam rapat tahunan Kom ite Pengarah.
Laporan tahunan akan disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. Hal ini juga berlaku untuk rekomendasi penting, pedoman dan laporan akhir dari proyek ini.
4.
Perencanaan Wa ktu
Setiap tahun mitra yang ditunjuk akan menyusun rencana kerja berdasarkan masukan dari para pemangku kepent1ingan dan menyampaikan kepada BP untuk mendapat persetujuan. Rencana kerja ini memiliki jadwal untuk menentukan capaian pekerjaan. Pada setiap akhir tahun hasil yang disepakati akan disampaikan kepada BP untuk mendapatkan persetujuan.
5. Pengaturan Keuangan
a. Pemerintah Kerajaan Belanda telah menyatakan niatnya untuk menyediakan anggaran sebesar € 500,000 (lima ratus ribu Euro) untuk dua tahun pertama kerja sama. Pemerintah Belanda berniat untuk melanjutkan penyediaan anggaran yang sama pada dua tahun terakhir durasi proyek; b. Penggunaan anggaran akan merujuk pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai bersama.
pengelolaan
keuangan
berdasarkan
persetujuan
ANNEX II
KERANGKA KERJA TERKAIT KERJASAMA MENGENAI SAMPAH
Promosi kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam bidang pengelolaan sampah, pencegahan sampah dan efisiensi sumber daya, dengan maksud untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan sumberdaya yang berkelanjutan di Indonesia dan memungkinkan circular economy dan rendah karbon
1.
Bidang Kerja Sama
Bidang kerja sama di bawah proyek ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Kolaborasi Bisnis Mendorong kolaborasi antara sektor swasta di Indonesia dan Belanda antara lain pada sektor sampah, daur ulang dan sektor manufaktur untuk mempromosikan dan menyebarluaskan inovasi, model bisnis dan solusi teknologi. b. Kolaborasi Pengetahuan dan Akadem is Mendorong kolaborasi antar universitas fokus pada studi lingkungan hidup, teknik dan pengembangan bisnis untuk menyebarluaskan pengetahuan. c. Transfer Teknologi •
Pengendalian kontaminasi tanah dan air tanah yang berkelanjutan pada tempat pembuangan sampah saat ini
•
Teknologi canggih untuk ekstraksi metana dan konversi ke gas (untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah), pemisahan sampah, daur ulang dan pengomposan.
•
Penilaian solusi dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pulau-pulau kecil dan daerah pedesaan.
•
Teknologi dalam mendukung rencana aksi penanganan sampah laut, yang diperkirakan akan dicanangkan pada tahun 2017.
d. Tata Kelola
•
Dukungan
dalam
mengembangkan
roadmap
menyeluruh
untuk
pengelolaan sampah padat terpadu , fokus pada sampah perkotaan dan industri, pada 2025 untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan mengembangkan ambisi yang saling terkait terhadap peningkatan Penggunaan kembali , Pengurangan, dan Daur Ulang, dengan
mempertimbangkan
pembangunan
berkelanjutan
sektor
informal. •
Analisis kebutuhan kapasitas daerah terkait fasilitas pengolahan sampah yang difokuskan pada peningkatan pengumpulan dan pemisahan sampah, mendorong daur ulang dan meminimalkan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, berdasarkan sebaran geografis, karakteristik lokal dan konsentrasi bahan tertentu.
•
Pengembangan dan implementasi peraturan untuk mendukung dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan.
e. Pengembangan Kapasitas •
Pengembangan pendekatan tata kelola melalui kebijakan koordinasi dan koherensi termasuk pencegahan sampah.
•
Dukungan kegiatan saat ini untuk pemetaan data dan basis data serta pengembangan pemantauan.
•
Pelatihan, pendidikan, dan Extended Producer Responsibility (EPR)
•
Proyek Percontohan untuk program 3R
•
Manajemen sampah plastik laut
•
Optimalisasi
efisiensi
sumber
daya
melalui
program
3R
untuk
memungkinkan circular economy yang rendah-karbon •
Mempromosikan dan menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) dengan menjalankan proyek percontohan.
2. Organisasi
a. Mitra •
Kementerian terkait (KKP, BPPT, PUPR, Dagri) dan pemerintah daerah untuk program dan proyek percontohan 3R untuk pengelolaan sampah plastik laut
•
Sektor swasta untuk EPR
•
Universitas dan pusat penelitian
b. Koordinasi Para Penandatangan MSP ini akan menunjuk BP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek terutama melalui pengembangan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi serta
keputusan tentang
kemajuan dan hasil.
3.
Pengembangan Rencana Kerja
BP akan menentukan lebih lanjut masing-masing tema yang diidentifikasi di atas dalam rencana kerja tahunan , meliputi tujuan, metodologi, pihak penanggung jawab dan keuangan . Persetujuan rencana kerja , termasuk alokasi anggaran dan sarana, wajib mendapatkan persetujuan dari BP.
4. Perencanaan Waktu
Setiap tahun mitra yang ditunjuk akan menyusun rencana kerja berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan dan menyampaikan kepada BP untuk mendapat persetujuan. Rencana kerja ini memiliki jadwal untuk menentukan capaian pekerjaan. Pada setiap akhir tahun hasil yang disepakati akan disampaikan kepada BP untuk mendapatkan persetujuan.
5.
Pengaturan Keuangan
BP akan menentukan bersama-sama setiap pengaturan keuangan yang muncul berdasarkan pada ketersediaan dana.
ANNEX/II SINGKATAN
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
CCROM-
Center for Climate Risk and Opportunity Management in
SEAP
Southeast Asia and Pacific
COP
Conference of the Parties to the UNFCCC
CMP
Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
GHG
Greenhouse Gas
MRV
Monitoring , Reporting, Verification
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
CMA
Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement
RIVM
Rijksinstituutvoor Volksgezondheid en Milieu
TNO
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND THE ENVIRONMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON COOPERATION IN THE FIELD OF CLIMATE CHANGE, WASTE MANAGEMENT AND CIRCULAR ECONOMY
PREAMBLE
The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructure and the Environment of the Kingdom of The Netherlands (hereinafter individually referred to as "the Signatory" and collectively referred to as "the Signatories");
NOTING that, at the 21st Conference of the Parties (CoP21 , Paris, 2015) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Parties to the UNFCCC reached a landmark agreement to combat climate change and to accelerate and enhance the implementation of Paris Agreement ;
NOTING further that the one of the aims of Paris Agreement aims inter a/ia is to strengthen the ability of countries to deal with the impacts of climate change and -
amongst others- to provide enhanced transparency of action and support through a more robust transparency framework;
NOTING that a spirit of partnership and pragmatism is needed, to achieve the UN
Sustainable Development Goals, in line with its economic, social and environmental challenges of the world at large and national priorities;
RECOGNIZING to need to cooperate in enhancing the sustainable management
and prevention of waste and creating more sustainable patterns of consumption and production, in view of enabling the transition towards an inclusive circular and low-carbon economy both in Indonesia and The Netherlands;
RECOGNIZING that cooperation will be based on the principles of equity,
reciprocity and mutual benefit and be pursuant to the applicable laws and regulations in their respective countries;
AIM to enter into collaborative arrangements for sharing knowledge, experience,
technical assistance and technologies on climate change , waste management and circular economy;
PURSUANT to the Paris Agreement, signed in Paris on December 12, 2015;
PURSUANT to the Signatories' respective laws, regulations and procedures;
HAVE DECIDED as follows:
ARTICLE I OBJECTIVES
1.
The Objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is to create a comprehensive co-operation on climate change, waste management and circular economy;
2. The Main Purpose of this MoU is to enhance the capacity of Indonesian stakeholders:
a.
to create a comprehensive co-operation in the field of monitoring, reporting , and verification (MRV) of greenhouse gas emissions;
b.
to further resource efficiency and the sustainable management and prevention of produced waste by promoting and implementing Reduce , Reuse, and Recycle (hereinafter referred to as "3R") program;
with a view to enabling a circular and low-carbon economy.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION
The Areas of Cooperation under this the MoU may include, but are not limited to:
1. Climate change, focusing on monitoring, reporting , and verification (MRV) of greenhouse gas emissions; 2. Waste management; 3. Resource efficiency.
ARTICLE Ill FORMS OF COOPERATION
The Forms of Cooperation to implement activities as contained in ARTICLE II of this MoU, subject to mutual agreements by the Signatories, may include but are not limited to:
1. Exchange of experiences; 2. Pilot projects; 3. Exchange of experts/ personnel; 4. Conducting training programs; 5. Capacity building, including access to educations programmes;
6. Introduction/demonstration of innovative technologies and methodologies; 7.
Organization of meetings, symposia, conferences and workshops;
8. Evaluation of MoU Implementation; other forms of cooperation as jointly consented upon by the Signatories.
ARTICLE IV FINANCIAL ARRANGEMENTS
The Signatories will refer that the cooperation set forth in ARTICLE II of this MoU is specified within their own liabilities and financial capabilities. The Signatories will jointly decide any financial arrangements arising therein subject to the availability of funds.
ARTICILE V IMPLEMENTATION
1.
The focal point for the coordination, execution, monitoring and evaluation of the implementation of this MoU are:
a. for the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, the Secretary General of the Ministry of Environment and Forestry, b. for the Ministry of Infrastructure and the Environment of The Netherlands, the Secretary General of the Ministry of Infrastructure and the Environment.
2. Joint activities recognized within the Areas of cooperation will be described in the annexes of this MoU may be implemented through the development of specific arrangements programs or project between institutions and/or organizations approved by of the Signatories. Such arrangement programs or projects should specify, inter-alia, the objectives, financial arrangement, work plan and other details relating to specific undertaking of all participants involved.
3.
The Signatories may include related authorities, academics and private sectors representatives in relevant meeting,s as deemed appropriate by either Signatory, amongst others to contribute in a temporary advisory capacity.
ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Each Signatory shall protect, within its territory, Intellectual Property Rights of the other Signatory in accordance with the domestic law in force in their respective countries.
2. In conformity with the laws and regulations in both countries, the Signatories agrees that any intellectual property arising from the implementation of this MoU shall be subject to a separate arrangement between the Signatories.
ARTICLE VII CONFIDENTIALITY
The Signatories will ensure that the data and information mutually provided or shared including the result of joint project activities carried out under this MoU , are not transferred or supplied to a third party without prior written consent of the Signatories.
ARTICLE VIII LIM ITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons engaged in activities related to this MoU will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the Signatories countries, and will avoid any activities inconsistent with the objectives of this MoU.
ARTICLE IX STATUS UNDER INTERNATIONAL LAW
This MoU does not create any rights or obligations under international law.
ARTICLE X SETTLEMENT OF DISPUTES
Any differences or disputes that may arise between the Signatories relating to any matters under this MoU will be settled amicably through consultation and negotiation between the Signatories.
ARTICLE XI AMENDMENT
This MoU may be reviewed and amended at any time by mutual written consent of the Signatories. The Amendment will come into effect on such date as will be determined by the Signatories.
ARTICLE XII ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU will come into effect on the date of the signing. It shall remain effective for the duration of 4 (four) years and may be extended by the written consent of the Signatories;
2. Either Signatory may terminate this MoU at any time by notifying the other Signatory of its intention to terminate this MoU in writing through diplomatic channels. Termination will be effective 6 (six) months after the date of such notification ;
3.
Unless decided otherwise by the Signatories, the termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going arrangement activity and contract made under the MoU until the completion of such arrangement activity and contract.
Signed in Jakarta on the 231h November in the year 2016, in duplicate, in the English and Indonesian languages, all texts being equally authentic, in the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF
FOR THE MINISTRY OF
ENVIRONMENT AND FORESTRY OF
INFRASTRUCTURE AND
THE REPUBLIC OF INDONESIA
ENVIRONMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
SITI NURBAYA
SHARON DIJKSMA
MINISTER
MINISTER
i
ANNEX I
I
COOPERATION ON CLIMATE CHANGE ·~
I~
iJ ~
Cooperation between The Netherlands and Indonesia on GHG Monitoring,
ti
Reporting, and Verification (MRV) and on improvement of the Indonesian GHG
I\' Iii
lt1
l
inventory system, including its MRV, by implementing best practices, capacity
ll
1
~'
enhancing and institutional strengthening.
)
~i
l
~:
r
~
)•
1. Areas of Cooperation
l
),
~
~
)'
i
.,
j~
Recognizing the needs for transparency and consistency on the historical and
~
}I
actual development of the emissions of greenhouse gas emissions as a basis
~
1 ~·
for effective mitigation measures, the Areas of Cooperation under this project
~J\
may include, but are not limited to:
},
t'1
~
111
l'i
~
a. Capacity Enhancing
l!I
Is ~
"'
l'd
"
I•
•
ll
u
u
Development of best practices and appropriate implementation of a
J
,t
comprehensive system for the monitoring of GHG emissions in
17
~
H
Indonesia, according to IPCC Guidelines and taking into account
lJ
relevant UNFCCC COP/CMP/CMA Decisions.
't
Development and further implementation of a National System for
t
l:
•
j
l
reporting GHG emissions, according to IPCC Guidelines and taking into
J
account relevant UN FCCC COP/CMP/CMA Decisions. •
~ ~
Independent verification of emission data related to the review of documents under UNFCCCCOP/CMP/CMA Decisions.
•
ti
Improvement and strengthening the Indonesian GHG inventory system
'
'
'
through exchange of experiences on GHG inventory and MRV of
'
mitigation actions. •
}I
).
Development of country and site-specific emission factors. '
l
:
)
J
~l
J. 'f
f:' Itl..i4 ~·.....,·-
...._
- .........
_,-~· ......
~-".""
·~
By the end of the cooperation the implementing agency will present a coherent set of recommendations for the improvement of the National System for MRV of GHG in Indonesia.
b. Technology Support
•
Enrich and strengthen the existing technology system on Indonesian GHG Inventory.
•
Innovative technologies in building advanced system to attain robust data activities.
•
Technologies to support the development of country and site-specific emission factors.
c. Knowledge and academic collaboration
Collaboration among experts/personnel to disseminate knowledge on the development of GHG Inventory System and MRV.
2. Organisation
To achieve the objective as referred to Article 1.2.a, the Signatories designated the Director of GHG Inventory and MRV, Directorate General of Climate Change, Ministry of Environment and Forestry, Republic Indonesia and the Director International Affairs , Director.ate General of the Environment and International Affairs. Ministry of Infrastructure and the Environment, the Kingdom of the Netherlands as Implementing Agency (hereinafter referred to as "IA").
The IA is responsible for the execution of the project primarily through developing work plan, monitoring and evaluation, reporting , other stratgic decision and coordination. The IA may involve the following partners in the implementation:
Indonesia • Representatives of data centers at relevant Ministries/Institution • Bureau of Statistic • Representatives of Universities and Research Center (CCROM - SEAP, etc)
The Netherlands • TNO • RIVM (Rijkslnstituut voor Volksgezondheid en Milieu) • CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Invitation of other partners shall be possible by approval of the IA
3. Development of the Work Plan
The following envisaged outputs of the cooperation project were defined, based on a first order assessment the current state of play regarding GHG inventory of the Republic of Indonesia:
a. Optimized institutional arrangements related to the Indonesian GHG inventory system b.
Stronger involvement of statistical system (BPS and data centers at Ministries) in data collection and verification of GHG emission estimates
c.
Improved usage of (current) IT tooling
d. Exchange of best practices on crosscutting/overarching issues: Regu latory enforcement of data submissions Emission estimates Reporting issues.
The activities within the cooperation period below where indicated towards achieving these outputs:
1. 1 In depth analysis of current institutional arrangements 1.2
Workshops on possible improvements in institutional arrangements
1.3
Development of improved workflow and timing of annual inventory activities
1.4 Development and implementation of taskforces for selected sectors
2.1
Key source analysis at disaggregated sectoral levels
2.2
Identification of data gaps and recommendations for gap-filling
2.3 Workshops on possible improvements in data collection and verification 2.4 Gap-filling
activities,
and
other
improvements
(like
issues
classifications and confidentiality), by on the job training
on
in the
Netherlands
3.1
Analysis of possible improvements of Sign Smart system, e.g. , related to alignment of top down and bottom up inventory
3.2
Identification and recommendations on updating of emission factors in the Sign Smart system
3.3
Development of standardized procedures for implementing updates of Sign Smart
3.4 Workshop on possible implementation of best practices in the Indonesian system, including demonstration of Dutch QA/QC methodologies. 3.5
Implementation of further improvements on inventory methods
4.1
Workshops on selected issues as determined in the annual Steering Committee meetings
The annual report will be drafted in the Indonesian and English language. This also holds for essential recommendations, guidelines and the final report from this project.
4.
Time Planning
Each year the designated partners wil l draft a work plan based on the input from the stakeholders and present it form approval to the IA. This work plan holds a time schedule and defines the milestones for the work. At the end of each year the agreed deliverables will be presented to the IA for approval.
5.
Financial arrangements
a. The Government of The Kingdom of The Netherlands has expressed the intention to make available a budget of € 500.000 (five hundred thousand euro) for the first two years of the cooperation. It is further the intention of the Netherlands' Government to provide an equal budget for the remaining two years of the duration of the proj1ect; b. Utilization of the budget will refer to The Government of the Republic of Indonesia regulation on Financing management based on mutual approval.
ANNEX II
OUTLINE OF WORK REGARDING COOPERATION ON WASTE
Promotion of cooperation between Indonesia and The Netherlands in the field of waste management, waste prevention and resource efficient, in view of further enhancing the sustainable management of waste and resources and in Indonesia and enabling a circular and low-carbon economy.
1. Areas of Cooperation
The Areas of Cooperation under this project may include, but are not limited to:
a. Business collaboration Promoting collaboration between private sector organisations in Indonesia and the Netherlands inter alia in the waste, recycling and manufacturing sectors to promote and disseminate innovations, business models and technological solutions. b.
Knowledge and academic collaboration Promoting collaboration between universities focused on environmental studies, engineering and business development to disseminate knowledge.
c.
Technology Transfer •
Sustainable soil and ground water contamination control for existing landfills Advanced technologies for methane extraction and conversion to gas (for landfills), waste separation, recycling and composting. Assessment of solutions and systems that fit the needs of smaller islands and rural regions
•
Technologies in support of the marine litter action plan, foreseen in
2017. d. Governance Support in developing an overarching roadmap for integrated solid waste management, focusing on municipal and industrial waste, by
2025 for the further implementation of Law No. 18/2008 on Solid Waste Management and Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management, and developing the interrelated ambitions towards increased Reuse, Reduce and Recycling , taking into account the sustainable development of the informal sector. •
An analysis of regional capacity needs with regards to waste treatment facilities focused on enhancing waste collection and separation, stimulating recycling and minimizing waste to landfill, while taking in account geographical dispersion, local characteristics and specific material concentration. Development and implementation of regulations to support and advance the commitment of stakeholders.
e. Capacity development Development of governance approaches with regards to policy coordination and coherency including waste prevention. Support current activities for data mapping and database and monitoring development. Training, education, and Extended Producer Responsibility (EPR) Pilot project for 3R program Marine plastic debris management Optimisation of resource efficiency through 3R program to enable a circular and low-carbon economy Promoting and implementing Extended Producer Responsibility (EPR) by executing pilot project.
2. Organization
a.
Partners •
Related Ministries (KKP, BPPT, PUPR, Dagri) and local government for 3R program and pilot projects for marine plastic debris management Private sector for EPR Universities and research centre
b. Coordination The Signatories to this MoU shall designate the IA which are responsible for the execution of the project primarily through developing work plan, monitoring and evaluation, coordination and decisions on progress and results.
3. Development of the Work Plan
The IA will further specify each of the themes identified above in an annual work plan, containing objective. methodology, focal point and financial means. Approval of the work plan, including the allocation of budget and means, is subject to approval by the IA.
4. Time Planning
Each year the designated partners will draft a work plan based on the input from the stakeholders and present it form approval to the IA. This work plan holds a time schedule and defines the milestones for the work. At the end of each year the agreed deliverables will be presented to the IA for approval.
5.
Financial Arrangements
The IA will jointly decide any financial arrangements arising therein subject to the availability of funds .
ANNEX 111 ABBREVIATIONS
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
CCROM-
Center for Climate Risk and Opportunity Management in
SEAP
Southeast Asia and Pacific
COP
Conference of the Parties to the UNFCCC
CMP
Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
GHG
Greenhouse Gas
MRV
Monitoring, Reporting , Verification
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
CMA
Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement
RIVM
Rijksinstituutvoor Volksgezondheid en Milieu
TNO
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek
