REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DE NGAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE TENT ANG PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA UNTUK KERJA SAMA BILATERAL
PEMBUKAAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe (selanjutnya disebut secara terpisah sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "Para Pihak"); MENGINGINKAN untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama; MEYAKINI perlunya kerja sama yang berkesinambungan dan efektif untuk kepentingan Para Pihak; MENEGASKAN keinginan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan; MEMPERTIMBANGKAN Perjanjian yang telah ada antara Para Pihak; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak; TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 Pembentukan Komisi Bersama Para Pihak akan membentuk Komisi Bersama (selanjutnya disebut sebagai "Komisi") untuk memfasilitasi kerja sama dan konsultasi antara kedua negara di berbagai bidang, khususnya ekonomi, perdagangan, pariwisata, kesehatan, pertanian, teknologil pirtahanan, kebudayaan dan kerja sama teknis.
PASAL 2 Tujuan Komisi akan mempertimbangkan cara dan upaya untuk memajukan kerja sama dan konsultasi sebagaimana tersebut diatas, serta memastikan adanya koordinasi yang baik dari keputusan-keputusan yang ditetapkan dan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP").
PASAL 3 Lingkup Kerja Sama Lingkup kerja sama Komisi termasuk: a) Memajukan hubungan bilateral dan kerja sama melalui promosi dan pelaksanaan proyek-proyek bilateral dan hal-hal saling menguntungkan lainnya; b) Mengkoordinasikan kegiatan kerja sama yang telah ada antara Departemen/Kementerian kedua negara; c) Mengkoordinasikan tugas berbagai Kelompok Kerja yang ada dan memberikan rekomendasi untuk berbagai Kelompok Kerja tersebut apabila diperlukan memfasilitasi tugas Kelompok Kerja tersebut; dan d) Mendapatkan informasi secara teratur dari hasil pertemuan berbagai Kelompok K~rjl
PASAL4 Komisi dan Kelompok Kerja 1. Komisi berada pada tingkat Menteri dan/atau tingkat Pejabat Senior, komposisi Komisi akan ditentukan oleh Para Pihak. 2. Komisi dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan/atau oleh Pejabat Senior yang mewakili Menteri Luar Negeri kedua negara, dan terdiri dari Pejabat Senior terkait yang mewakili Kementerian , Departemen, dan BadanBadan Pemerintah serta sektor swasta.
3. Setiap Pihak menentukan jumlah dan komposisi delegasinya untuk pertemuan-pertemuan Komisi. 4. Ketua Pertemuan Komisi dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan delegasi masing-masing pada pertemuan Komisi dimaksud. 5. Komisi akan menentukan peraturan dan prosedur pelaksanaan pertemuan, serta dapat membentuk Kelompok Kerja untuk membahas isu-isu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh Komisi.
PASAL 5 Pertemuan Pejabat Senior
1. Persiapan Pertemuan Komisi dilakukan oleh Pertemuan Pejabat Senior yang diketuai bersama oleh pimpinan satuan kerja yang relevan dari Kementerian Luar Negeri masing-masing Pihak. 2. Pertemuan Pejabat Tinggi memastikan pelaksanaan seluruh keputusan dan rekomendasi Komisi.
PASAL 6 Pelaksanaan Pertemuan dan Agenda
1. Komisi mengadakan pertemuan setiap 2 (dua) tahun atau pada waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak, secara bergantian di Republik Indonesia dan Republik Zimbabwe. 2. Agenda sementara untuk pertemuan Komisi diajukan oleh negara tuan rumah paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan pertemuan yang telah dijadwalkan.
PASAL 7 Hasil Pertemuan
1. Hasil pertemuan Komisi, yang disepakati oleh Para Pihak, dituangkan dalam bentuk Agreed Minutes. 2. Pihak tuan rumah bertanggung jawab untuk menyediakan Agreed Minutes tersebut. 3. Seluruh hasil pertemuan Komisi dijaga kerahasiaannya. Namun demikian, Komisi dapat mengeluarkan pernyataan kepada Pers apabila dipandang perlu .
.
PASAL 8
Jalur Komunikasi Seluruh komunikasi dilakukan melalui saluran diplomatik antara kedua negara.
PASAL 9
Kewajiban Finansial 1. Pihak tuan rumah menyediakan tempat, kesekretariatan, dan transportasi lokal untuk pertemuan atas biaya sendiri. 2. Setiap Pihak menanggung biaya masing-masing untuk menghadiri pertemuan.
PASAL10 Penyelesaian Perselisihan Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
PASAL11 Revisi dan Perubahan 1. Salah satu Pihak dapat meminta kepada Pihak lainnya secara tertulis, setiap revisi atau perubahan dari keseluruhan atau sebagian MSP ini. 2. Setiap revisi atau perubahan disetujui oleh Para Pihak secara tertulis dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Revisi atau perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL12 Pember!akuan MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya.
PASAL13 Masa Berlaku MSP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya .
.
PASAL14 Pengakhiran
1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik 6 (enam) bulan sebelumnya. 2. Dalam hal terjadi pengakhiran, ketentuan dalam MSP ini tetap berlaku untuk program , proyek, dan/atau pengaturan yang masih berjalan berdasarkan MSP ini hingga selesai , kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah ini telah diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal .. ~ bulan April 2015 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.
?....
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE
Simbarashe S. Mumbengegwi Menteri Luar Negeri
.
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE ON THE ESTABLISHMENT OF A JOINT COMMISSION FOR BILATERAL CO-OPERATION
PREAMBLE The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Zimbabwe, (hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties"); DESIRING to expand and enhance bilateral relations and co-operation on a lasting and long-term basis; CONVINCED of the necessity of a lasting and effective co-operation in the interest of the Parties; CONFIRMING their interest in strengthening bilateral co-operation between the
two countries based on principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty; TAKING INTO ACCOUNT the existing Agreement between the Parties; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in the respective Parties; HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 Establishment of the Joint Commission The Parties shall establish a Joint Commission (hereinafter referred to as "the Commission") to facilitate co-operation and consultation between the two countries in various fields, especially in economic, trade, tourism, health, agriculture, technology, defence, culture and technical co-operation.
ARTICLE 2 Objective The Commission shall consider ways and means to promote the aforesaid cooperation and consultation, and to ensure the proper coordination of its decisions and this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "the MOU").
ARTICLE 3 Scope of Co-operation The scope of co-operation of the Commission shall include: a) To promote bilateral relations and co-operation through the promotion and implementation of bilateral projects and other mutually beneficial measures; b) To co-ordinate the activities of the existing co-operation between Departments/Ministries of both countries; c) To co-ordinate the work of the various existing Working Groups and make recommendations to these various existing bodies as deemed necessary so as to facilitate the work of these Working Groups; and d) To be regularly kept informed of the results of the meetings of the various Working Groups.
ARTICLE 4 Commission and Working Groups 1. The Commission shall be at the level of Ministers and/or at Senior Officials, and the composition of the Commission shall be determined by the Parties. 2. The Commission shall be led by the Ministers for Foreign Affairs and/or by Senior Officials representing the Ministers for Foreign Affairs of the two countries , and sha!I comprise of relevant Senior Officials
representing concerned Ministries, Departments and Governmental Agencies as well as the private sector. 3. Each Party shall determine the size and the composition of its delegation to the meetings of the Commission . 4. The Chair of the Commission Meeting shall be jointly assumed by the leaders of the respective delegations to the meetings of the Commission. 5. The Commission shall determine its rules and procedures, and may establish Working Groups to deal with the specific issues as determined by the Commission.
ARTICLE 5 Senior Officials Meeting
1. The preparation for the Commission meeting shall be undertaken by the Senior Officials Meeting (hereinafter referred to as "the SOM") to be cochaired by the heads of the relevant Departments of the respective Ministries of Foreign Affairs of the Parties. 2. The SOM shall ensure the implementation of all decisions and recommendations of the Commission.
ARTICLE 6 Frequency of Meetings and Agenda
1. The Commission shall meet every two (2) years or at a time agreed upon by the Parties, alternately in the Republ ic of Indonesia and in the Republic of Zimbabwe. 2. The provisional agenda for the Commission meeting shall be proposed by the host country at least one (1) month before the scheduled date of the meeting.
ARTICLE 7 Records
1. The results of the meeting of the Commission, which are agreed upon both Parties, shall be in the form of Agreed Minutes. 2. The host Party shall be responsible for the preparation of the Agreed Minutes. 3. All records of the Commission shall be kept confidential. However, the Commission may issue statements to the Press as deemed appropriate.
ARTICLE 8 Channel of Communication
All communications shall be carried out through the established diplomatic channels of the two countries.
ARTICLE 9 Financial Obligations
1. The Host Party of the meeting shall provide at its own expense a venue, secretarial services and local transport for the meetings. 2. Each Party shall bear its own cost for attending the meetings.
ARTICLE 10 Settlement of Disputes
Any differences or disputes between the Parties arising out of the interpretation and/or implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties.
ARTICLE 11 Revision and Amendment
1. Either Party may request in writing to the other party, any revision or amendment of all or part of this MOU . 2. Any revision or amendment shall be agreed upon by the Parties in writing and shall come into effect after signature by both Parties. The same shall form an integral part of this MOU .
ARTICLE12 Entry into Force
This MOU shall come into force on the date of its signature.
I
,.
ARTICLE13 Duration
- This MOU shall remain in force for a period of five (5) years and upon the_expiry thereof shall be automatically renewed for another period of five (5) years thereafter.
ARTICLE14 Termination
1. Either Party may terminate this MOU with written notification through formal diplomatic channels to the other Party six (6) months in advance. 2. In the event of termination, the provision of this MOU shall remain applicable to ongoing programmes, projects and/or arrangements made under this MOU until their completion, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments.have signed this MOU. Done at Jakartaon this .. -~ ~ . . . . day of April 2015, in duplicate, in the Indonesian and English languages. Both texts being equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPU OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE
Simbarashe S. Mumbengegwi Minister of Foreign Affairs
