w \#/ JAKSAAGUNG INDOI.iESIA REPUB{.'!':
PERATURAN JAKSAAGUNGREPUBLIKINDONESIA NOMOR:PER-033/A/J.A/.07./2011 TENTANG TUNJANGANKINERJAPEGAWAI PEMBERIAN REPUBLIKINDONESIA KEJAKSAAN DI LINGKUNGAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA INDONESIA, JAKSAAGUNGREPUBLIK Menimbang
a_ BahwasebagaitindaklanjutPeraturanPresidenNomor41
Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di perlumenetapkan Republiklndonesia, Kejaksaan Lingkungan Tunjangan Kinerja Pemberian JaksaAgungtentang Peraturan Republik Indonesia; Kejaksaan Pegawai di Lingkungan
b . Bahwa sehubungandengan pertimbangansebagaimana dimaksud pada hurufa, dipandangpedu mengaturtentang pelaksanaanpemberiantunjangan kinerja Pegawai di denganPeraturan RepublikIndonesia Kejaksaan Lingkungan Indonesia. JaksaAgungRepublik Mengingat
Nomor I Tahun1974TentangPokok-Pokok 1 . Undang-Undang Tahun NegaraRepublikIndonesia Kepegawaian(Lembaran Republik Negara 1974 Nomor 55, TambahanLembaran telah diubahdengan lndonesiaNomor3041),sebagaimana (Lembaran Negara Tahun 1999 43 Nomor Undang-Undang RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Nomor3890); Indonesia NegaraRepublik Lembaran Nomor16 Tahun2004 TentangKejaksaan 2 . Undang-Undang (Lembaran NegaraTahun2004Nomof67' Republiklndonesia NegaraNomor4401), Lembaran Tambahan Nomor53 Tahun2010TentangDisiplin Pemerintah 3 . Peraturan PegawaiNegeriSipil; 4 . KeputusanPresidenNomor68 Tahun 1995 TentangHari K e r j ad i L i n g k u n g aI enm b a g aP e m e r i n t a h , Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Teniang Indonesia; Republik danTataKerjaKejaksaan Organisasi Nomor41 Tahun2011TentangTunjangan Pfesiden 6 . Peraturan KinerjaBagi Pegawaidi LingkunganKejaksaanRepublik lndonesia; 7. Peraturan
-27 . PeraturanJaksa Agung RepublikIndonesiaNomof PER-
0091NJ.ND112011 Tentang Organisasidan Tata Kerja Kejaksaan Republik lndonesia. MEMUTUSKAN: l\lenelapkan
PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAANREPUBLIKINDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM pasal1 DalamPeraturan JaksaAgunginiyangdimaksud dengan: 1. Tunjangankinerjaadalahpemberiantambahanpenghasilan sebagaimana dimaksuddalamPeraturanPresidenNomor41 Tahun 2011 TentangTunjanganKinerjabagi Pegawaidi Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesiai 2. Pegawaidi lingkungan KejaksaanRepublikIndonesiaadalah PegawaiNegeri Sipil yang berdasarkan KeputusanPejabat jabatan yangberuenangdiangkatdalamsuaiu atauditugaskan dan bekerjasecarapenuhpadasatuanorganisasi di lingkungan Kejaksaan Republik lndonesial yang diberiwewenangoleh 3. Jaksaadalahpejabatfungsional Undang-Undang untukbertindak sebagaiPenuntutUmumdan pelaksana putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatanhukum tetap serta wewenanglain berdasarkan Undang-Undang; 4. PegawaiNegeriadalah PegawaiNegeriSipil dan Anggota TNUPOLRIsebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian Nornor43 sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang T a h u n1 9 9 9 . B A BI I KINERJA PENILAIAN Pasal2 dan atau standar Penilaiankinerjaberdasarkan aspekkedisiplinan klnerla. BAB III HARIDANJAM KERJA Pasal3 KejaksaanRepubliklndonesiaditetapkan Hari kerjadi lingkungan per minggu,mulaihariSeninsampaidenganhari lima(5) ha.i kerja daerah harikerjapemerintah Jum'atatausesuaidenganketentuan seiempaL P a s a4 l ...
-
Pasal4
( 1 ) Jam Kerjaefektifdalamlima(5) hari kerjaditetapkan sebagai berikut: (a) Hari Senin sampaidenganHari Kamis : Jam 07.30 16.00.Waktuistirahat:Jam 12.00- '13.00. (b) HariJum'ai: Jam 7.30- 16.30.Waktuistirahat : Jam 11.30 - 13.00. (2\ Pelaksanaan pekerjaan yangdilakukan di luarkantordan atau jam di luar ketentuan kerjasebagaimana dimaksudayat (1) dihitungdenganmenunjukkan bukti pendukungbaik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. BAB IV KEHADIRAN PENCATATAN Pasal5 ( 1 ) Setiappegawaidi lingkunganKejaksaanRepublikIndonesia wajib mengisidaftarhadirdan daftarpulangyang dilakukan melaluimesinelektronik; ( 2 ) Setiappegawaidi lingkunganKejaksaanRepublikIndonesia yangtidakmengisidaftarhadirdandaftarpulangmakapegawai yangbersangkutan dinyatakan tidakhadir; ( 3 ) Apabiladaftarhadirdan daftarpulangsecaramesinelektronik daftar mengalamikerusakanatau belumtersedia,disediakan pulang oleh unit kerja. hadirdandaftar secaramanual Pasal6 jam penghitungan Toleransidimulainya kehadirandan kepulangan puluh (30) kerjaadalahselamatiga menit. Pasal7 (1) Pegawaiyang ielah mendapatpersetujuan cuti dari pejabat yangberwewenang, cuti wajibmenyampaikan suraipersetujuan jawab masalah iersebutkepadapetugasyang bertanggung satu ('1) hari sebeium kepegawaianselambai-lambatnya melaksanakan cuti; (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukankepada pimpinan unit kerjanya, dan sakitdaridokter; menyampaikan suratketerangan pentlngatau (3) Pegawaiyangtidakmasukkerjakarenakeperluan permohonan cuti karenaalasan mendesakdapatmengajukan pentingatau cuti tahunan,selambat-lambatnya satu (1) hari kepadaatasanlangsung; kerjaberikutnya (4) Pegawaiyang ierlambatmasuk kerja atau pulangsebelum waktunyakarena keperluanpentingatau mendesak,dapat permohonan izinkepadaatasanlangsungnya; mengajukan ( 5 )B u k t i . . .
4-
(5) Bukti ketidakhadifan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), (2),(3)dan (4)disampaikan olehKepalaSubbagian TataUsaha atau KepalaSubbagian Umumpadamasing-masing unitkerja di KejaksaanAgung RepublikIndonesia,KepalaSubbagian Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi, Kepala Urusan Kepegawaiandi KejaksaanNegeri dan Kepala Urusan Pembinaan di CabangKejaksaan Negerikepadapetugasyang jawab pencatatan bertanggung menangani kehadiran setiap m i n g ug . pasal8 PegawaiKejaksaanyang melaksanakan pekerjaandi luar kantor jam dan atau di luar ketentuan kerja sebagaimanadimaksud pada Pasal4 menyampajkan kepadapetugasyangbertanggung jawabmenangani pencatatan kehadiran denganmenunjukkan bukti pendukung yangbisa baiksecaratertulismaupunsecaraelektfonik yangdilakukan. dipertanggungjawabkan sesuaidengankegiatan
BABV REKAPITULASI KEHADIRAN Pasal9 (1) Petugaspencatatkehadiran bertugas merekapkehadiran pegawaii (2) Pelaksanaan rekap sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiaptanggal3 padabulanberikutnya; (3) Dalamhal perekapan yangdimaksudpadaayat sebagaimana (2) merupakanhari liburmakadilaksanakan pada hari kerja berikutnya; Pasal10 ( 1 ) Seiiap Pegawai dapat melakukan verifikasi terhadap
pencatatan kehadirannya kepadapetugaspencatat kehadiran; (2) Pegawai yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksudpadaayat('l)dianggap menyetujui hasilrekapandari petugaspencatat kehadiran; (3) Hasil verifikasiditandatangani oleh KepalaSubbagianTata UsahaatauKepalaSubbagian Umumpadamasing-masing unit kerja di KejaksaanAgung Republik Indonesia,Kepala SubbagianKepegawaian di Kejaksaan Tinggi,KepalaUrusan Kepegawaiandi KejaksaanNegeri dan Kepala Urusan Pembinaan Negeri. di CabangKejaksaan P a s a l1 1 (1) Petugas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pencatatankehadiranadalahpetugaspencatatkehadiranyang ditunjuk berdasarkanSurat Keputusan Jaksa Agung [/]uda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeriatau KepalaCabangKejaksaanNegeri,
( 2 ) .P e i u g a s . . .
-J-
(2) Petugas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pencatatan kehadiran sebagaimanadimaksud ayat (1) kepadaKepalaBiro rekapitulasi catatankehadiran melaporkan Pembinaan KepalaSubbagian Keuangan, AsistenPembinaan, atau Kepala Urusan Pembinaan yang terbLSalnya pimpinanunitkerjapallng kepadamasing-masing disampaikan lambat7 hari kerja terhitungsejak tanggal3 sebagaimana padapasalI ayat(2); dimaksud (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayal (2) oleh KepalaBiro Umum pada SatuanKefja ditandatangani KejaksaanAgung RepublikIndonesia,Kepala Subbagian Kepegawaianpada Kejaksaan Tinggi, Kepala Urusan pada KejaksaanNegeriatau Kepala Urusan Kepegawaian padaCabangKejaksaan Negeri. Pembinaan BABVI BESARANPEMBAYARANDAN TN U N J A N G AK NI N E R J A PENGURANGA Pasal12 Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia berhak menerima lain pem0ayaranIunJangan kinerjasecarautuhkecualidiientukan ini. dalamketentuan Pasal 3 pengurangan kinerjadiatursebagaiberikut: tunjangan Pelaksanaan 1. Untuk seiiap kali terlambatdatang,dikenakanpengurangan pembayaran kinerja sebesarsatu per seratus(1%) tunjangan jumlah kinerja; tunjangan dari 2. Untuk setiap kali pulang sebelum waktunya, dikenakan pembayaran pengurangan tunjangankinerjasebesarsatu per kinerja; seratus(1%)darijumlahtunjangan apapun 3. Seiiapsatu(1) haritidakmasukkerjatanpaketerangan pembayaran kinerjasebesar pengurangan tunjangan dikenakan kinerja; tunjangan per (3%) seratus dafijumlah tiga 4. Setiapsatu(1) haritidakmasukkerjakarenacutibersalinuntuk pn embayarar a a n k e d u ad i k e n a k apne n g u r a n g a a n a kp e r t a m d cuti kinerjasebesardua perseratus(2%),sedangkan tunjangan kinerja, tunjangan tidakdiberikan selanjutnya bersalin insiansipemerintah olehKejaksaan, 5. Tugasbelajaryangdibiayai yang memperoleh lainnyaatau lembaganasional/internasional per'lbayaran tun.angan rjrnpimpinan,dikenakanpengurangan yang dibayarkan kineriasebesarlimapuluhper seratus(50%) (6) bulan, selamaenam 6. Tidakmasukkantorkarenaalasansakityangdidukungdengan doklerdikenakanpengurarganpembayaran sural l.eterangan tunjangankinerjasebesardua per seratus(2%)setiapsatu ('l) harikerja. P a s a l1 4 . . .
