BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG. Intelijen. Administrasi

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1292, 2014

JAKSA AGUNG. Intelijen. Administrasi.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 024/A/JA/08/2014 TENTANG ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang Intelijen diperlukan peraturan tentang administrasi umum yang meliputi seluruh proses kegiatan dan operasi intelijen yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundangundangan; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan peraturan penyelenggaraan administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia perlu dibuat peraturan yang dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, mudah dipahami, aman, berkesinambungan dan akuntabel; c. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); 4. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengukuran Kinerja dan Perencanaan Stratejik; 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER046/A/JA/12/2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER009/A/JA/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas PER009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

3

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan: 1.

Administrasi Intelijen Kejaksaan adalah bagian dari Administrasi Umum Kejaksaan yang meliputi keseluruhan proses kegiatan dan operasi intelijen baik preventif dan represif serta penyuluhan dan penerangan hukum, berupa pencatatan proses penanganan dalam bentuk Surat, Register, dan Laporan, untuk selanjutnya disebut Administrasi Intelijen.

2.

Surat adalah segala bentuk dan macam surat menyurat yang diperlukan dalam proses kegiatan dan operasi intelijen, penyuluhan dan penerangan hukum serta tindakan lain dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum, termasuk dalam pengertian ini adalah surat elektronik.

3.

Register adalah wadah pencatatan berupa buku, kartu, kartu tik, peta, grafik dan statistik yang memuat secara lengkap dan rinci mengenai informasi proses kegiatan dan operasi intelijen, penyuluhan dan penerangan hukum serta tindakan lain dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum.

4.

Laporan adalah penyampaian informasi dan atau data secara berkala maupun insidentil mengenai proses kegiatan dan operasi intelijen, penyuluhan dan penerangan hukum serta tindakan lain dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum.

5.

Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penyuluhan dan penerangan hukum.

6.

Kegiatan Intelijen yang selanjutnya disebut Giat, adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap dan kegiatan ini bisa mempunyai aspek jangka pendek dan jangka panjang.

7.

Operasi Intelijen yang selanjutnya disebut Opsin adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan (user).

8.

Produk Intelijen adalah naskah dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian, pelaporan dari hasil

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

4

pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen yang dilakukan aparat intelijen Kejaksaan. 9.

Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

10. Rencana Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Renlid, adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat berdasarkan analisa tugas dan analisa sasaran yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah. 11. Pengamanan Intelijen yang selanjutnya disebut Pam, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan / atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal lain yang secara potensial mengandung Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional. 12. Rencana Pengamanan Intelijen yang selanjutnya disebut Renpam, adalah persiapan untuk melaksanakan pengamanan yang disusun secara cermat berdasarkan analisa tugas dan analisa sasaran yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah. 13. Penggalangan Intelijen yang selanjutnya disebut Gal, adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal lain yang secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional. 14. Rencana Penggalangan Intelijen yang selanjutnya disebut Rengal, adalah persiapan untuk melaksanakan penggalangan yang disusun secara cermat berdasarkan analisa tugas dan analisa sasaran yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah. 15. Target Operasi yang selanjutnya disingkat TO adalah petunjuk pelaksanaan surat perintah operasi intelijen yang berisi uraian masalah, data operasi dan intruksi dan/atau permintaan dari pimpinan (user).

www.peraturan.go.id

5

2014, No.1292

16. Analisa Tugas yang selanjutnya disebut Antug adalah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk memperinci dan menganalisa bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan, menentukan badan pengumpul yang selanjutnya disebut Bapul dan sumber-sumbernya, cara melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta bagaimana cara mendapatkan dan menggali bahan keterangan sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber. 17. Analisa Sasaran yang selanjutnya disebut Ansas adalah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan termasuk lingkungan sasaran berada untuk mengetahui kemungkinan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT. 18. Telaahan Intelijen yang selanjutnya disebut Lahin adalah pembahasan atau analisa staf intelijen mengenai suatu permasalahan yang perlu dikaji, baik atas inisiatif staf maupun atas perintah atau petunjuk pimpinan. 19. Pengarahan Singkat (briefing) adalah penjelasan singkat untuk persiapan pelaksanaan kegiatan atau operasi intelijen berupa gambaran tentang tugas, tujuan, kebutuhan, keadaan yang mungkin terjadi dan metode yang akan digunakan. 20. Penilaian Pelaksanaan Kegiatan (debriefing) adalah pertanyaan serta tanggapan atas pelaksanan kegiatan terkait hasil pelaksanaan operasi intelijen . 21. Pra ekspose adalah penyampaian hasil pelaksanaan Surat Perintah Tugas dalam bentuk paparan yang dituangkan dalam bentuk laporan dan matriks. 22. Ekspose adalah penyampaian hasil pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen dalam bentuk paparan yang dituangkan dalam bentuk laporan dan matriks. 23. Pencegahan yang selanjutnya disebut Cegah, adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. 24. Penangkalan yang selanjutnya disebut Tangkal, adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. 29. Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BDI adalah himpunan atau kumpulan data dan informasi yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

6

dan Keamanan yang selanjutnya disebut IPOLEKSOSBUDHANKAM yang disimpan di dalam komputer secara sistematik. 30. Laporan Informasi Harian yang selanjutnya disebut Lapinhar adalah laporan hasil kegiatan pengumpulan data atau informasi dari satuan organisasi Intelijen mengenai situasi atau masalah yang berkaitan dengan aspek hukum yang diketahui pada hari itu. 31. Laporan informasi khusus yang selanjutnya disebut Lapinsus adalah laporan isendentil, belum diolah yang materinya bersifat khusus menyangkut Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT mengenai masalah yang berkaitan aspek penegakan hukum yang perlu segera disampaikan kepada pimpinan untuk mendapat tanggapan dan penanganan. 32. Laporan Intelijen Khusus yang selanjutnya disebut Lapsus adalah laporan yang sudah diolah secara lengkap untuk menyajikan masalah dan/atau situasi yang masih atau sedang aktual atau masalah akan datang yang masih akan dihadapi perkembangan materinya menyangkut masalah supremasi dan penegakan hukum serta pembinaan tertib hukum. 33. Berita Acara Permintaan Keterangan adalah wadah pencatatan keterangan baik dengan teknik wawancara maupun interogasi terhadap seseorang dalam rangka kegiatan atau operasi intelijen berkaitan dengan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang selanjutnya disebut Lid, Pam dan Gal. 34. Barang Cetakan yang selanjutnya disebut Barcet adalah tulisan atau gambar yang merupakan hasil pemikiran atau pendapat seseorang atau kelompok yang dicetak dalam bentuk buku, brosur, buletin, surat kabar harian, majalah, penerbitan berkala, pamflet, poster, surat atau dalam bentuk lain dengan maksud untuk disebarkan atau yang dipertunjukkan kepada khalayak ramai. 35. Media Massa yang selanjutnya disebut Medmas adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada publik dengan menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar elektronik dan cetak, majalah, film, radio, TV dan jejaring sosial. 36. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. 35. Pengobatan Tradisional/Kebatinan/Supranatural adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang

www.peraturan.go.id

7

2014, No.1292

mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan / pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 36. Aliran Kepercayaan adalah keyakinan atau kepercayaan atau paham atau ajaran yang bersifat dogmatis diluar agama tentang adanya Tuhan pencipta alam yang harus disembah yang bersumber dari adat dan tradisi yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat. 37. Pimpinan (User) adalah pengguna Intelijen Kejaksaan seperti Jaksa Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 38. Otentikasi adalah pengesahan oleh Kasubdit Produksi Intelijen pada Direktorat III, Kepala Seksi III, Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Urusan Tata Usaha Teknis atas surat atau dokumen yang digandakan. 39. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personil dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Kejaksaan berasaskan kesatuan sistem administrasi yang mudah dipahami, aman, berkesinambungan dan akuntabel. Pasal 3 Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Kejaksaan bertujuan untuk : a.

terciptanya kesatuan dan keseragaman penyelenggaraan Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

b.

aparat intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dapat memahami dan mampu melaksanakan Administrasi Intelijen secara tertib, aman, berkesinambungan, akuntabel dan terjaga kerahasiaannya; dan

b.

meningkatkan produk intelijen melalui sistem administrasi intelijen yang berkualitas, cepat, tepat dan akurat. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Administrasi Intelijen Kejaksaan R.I. ini berlaku untuk semua Kegiatan dan Operasi Intelijen serta tugas-tugas lain di bidang Intelijen pada :

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

8

a.

Kejaksaan Agung;

b.

Kejaksaan Tinggi;

c.

Kejaksaan Negeri;

d.

Cabang Kejaksaan Negeri;

e.

Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri; dan

f.

Tempat lain diluar institusi kejaksaan berdasarkan penugasan dari pimpinan.

Republik

Indonesia

BAB IV KODE SURAT, REGISTER DAN LAPORAN Pasal 5 Ketentuan mengenai bentuk Kode Surat, Register, Laporan dan Petunjuk Cara Pengisian tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini. BAB V PELAKSANAAN, PENGELOLAAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 Administrasi Intelijen Kejaksaan dilaksanakan dan dikelola oleh : a.

Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen;

b.

Direktorat pada Jaksa Agung Muda Intelijen;

c.

Pusat Penerangan Hukum;

d.

Koordinator pada Jaksa Agung Muda Intelijen;

e.

Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi;

f.

Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; dan

g.

Kepala Urusan Tata Usaha Teknis Cabang Kejaksaan Negeri. Pasal 7

Pendokumentasian administrasi Intelijen Kejaksaan dilaksanakan oleh : a.

Direktorat III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

b.

Seksi III pada Kejaksaan Tinggi;

c.

Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; dan

d.

Urusan Tata Usaha Teknis pada Cabang Kejaksaan Negeri.

www.peraturan.go.id

9

2014, No.1292

Pasal 8 Pengawasan administrasi intelijen Kejaksaan dilaksanakan oleh : a.

Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen;

b.

para Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

c.

Kepala Pusat Penerangan Hukum;

d.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;

e.

Kepala Kejaksaan Negeri; dan

f.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan dan aturan lain yang mengatur tentang administrasi intelijen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini akan diatur kemudian oleh Jaksa Agung Muda Intelijen. Pasal 11 Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA BASRIEF ARIEF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

10

LAMPIRAN. I PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-024/A/JA/ /2014 TENTANG ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BENTUK KODE SURAT DAN PETUNJUK CARA PENGISIAN

1.

IN.1

:

Surat Perintah Tugas

2.

IN.2

:

Surat Perintah Operasi Intelijen

3.

IN.3

:

Analisa Sasaran

4.

IN.4

5.

IN.5

:

Target Operasi

6.

IN.6

:

Rencana Penyelidikan

7.

IN.7

:

Rencana

8.

IN.8

:

Surat Dinas Permintaan Keterangan

9.

IN.9

:

Formulir Permohonan Monitoring Center

10. IN.10

:

Surat Keterangan Membawa Peralatan Intelijen

11. IN.11

:

Formulir Data Orang Asing

12. IN.12

:

Formulir Pendataan Dan Supranatural

13. IN.13

:

Surat Perintah Penunjukan Petugas Pengelola Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

14. IN.14

:

Analisa Berita

15. IN.15

:

Tanda Terima Penyampaian Informasi Pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Analisa Tugas

Pengamanan

Dan

Rencana Penggalangan

Pemantauan

Pengobatan

Oleh Adhyaksa

Tradisional, Kebatinan

www.peraturan.go.id

11

2014, No.1292

SURAT PERINTAH TUGAS -------------------------------------------------NOMOR : SP.TUG - ...../...../...../...../..... JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN / KEPALA KEJAKSAAN ........../KEPALA CABANG…...…

Dasar

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor---- , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -------); 3. XXX --- (DIISI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI KEGIATAN DAN OPERASI INTELIJEN YANG DILAKSANAKAN) 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 Tahun 2014 Tentang perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- …../A/JA/…../2014 Tahun 2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 7.

Pertimbangan

:

XXX --- (DIISI DENGAN NOMOR DAN TANGGAL LAHIN).

............................................................................................................. ............................................................................................................. MEMERINTAHKAN :

Kepada

:

1.

Nama Pangkat NIP/NRP

2.

: ............................................................................. ............................................................................. : ............................................................................. :

Jabatan

: Sesuai dengan Jabatan Struktural/ Fungsional merangkap Ketua/Anggota.

dst.

:

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

Untuk

:

12

1.

.....................................................................................................

2.

.....................................................................................................

3.

Melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan.

4.

Melaporkan hasil pelaksanaannya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat perintah tugas selesai dilaksanakan.

KEPADA Yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di : ......................... Pada tanggal

: ......./......../......

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN/KEPALA KEJAKSAAN……/KEPALA CABANG ...............,

................................................................ TEMBUSAN : 1. Yth ....................... 2. Yth .................dst 3. ARSIP.___________

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

13

RAHASIA IN.1 KEJAKSAAN ..........

COPY KE : ............ DARI ...... COPIES PETUNJUK IN.1 SURAT PERINTAH TUGAS

1.

Pengertian : Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SP.TUG adalah surat yang menjadi dasar untuk : a. Melakukan kegiatan Intelijen; b. Melengkapi pembuatan Telaahan Intelijen (L.IN.22). Surat Perintah Tugas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Dapat bersifat tertutup dan terbuka; 2) Tidak dapat dilakukan permintaan

keterangan / Klarifikasi menggunakan Berita Acara Permintaan Keterangan (IN.8). 3) Dapat dilakukan dengan menggunakan Catatan Wawancara (L.IN.24). 2.

Kegunaan: Untuk mendapatkan informasi/bahan keterangan/data yang dapat dipergunakan sebagai bahan laporan guna mendukung pelaksanaan kegiatan Intelijen Kejaksaan terkait permasalahan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud dan Pertahanan Keamanan yang selanjutnya disebut IPOLEKSOSBUDHANKAM;

3.

Penyelenggara : Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Masing-masing Direktorat dan Puspenkum; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis. a.

4.

Penandatangan : Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Tinggi,

Kepala

Apabila pejabat penandatangan berhalangan maka yang menandatangani surat perintah adalah pejabat lain yang mendapat delegasi wewenang.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

5.

14

Waktu Pembuatan : Segera setelah menerima perintah/instruksi Kejaksaan.

6.

dari Pimpinan (user)

Distribusi : Kepada pelaksana tugas dengan tembusan atasan yang mengeluarkan surat perintah, Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kasi III pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi, Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri dan Kepala Urusan Tata Usaha Teknis pada Cabang Kejaksaan Negeri. Apabila Surat Perintah Tugas bersifat tertutup maka harus diperhatikan : a. Penentuan secara selektif dan terbatas terhadap distribusi surat perintah tugas; b. Pencegahan terjadinya kebocoran Rencana Pelaksanaan Tugas Intelijen; c. Penyimpanan dan penyampaian Surat Perintah Tugas.

7.

Cara Pengisian : a. Nomor : Diisi dengan nomor urut sesuai Buku Perintah Tugas (R.IN.5) b. Dasar : Diisi dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kewenangan untuk bertindak, seperti Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Perpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan. Urutan ketentuan peraturan perundang-undangan diisi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Pertimbangan : Diisi dengan uraian alasan atau keperluan untuk melaksanakan kegiatan Intelijen atau melengkapi pembuatan Telaahan Intelijen: 1) Terkait permasalahan IPOLEKSOSBUDHANKAM; 2) Menyangkut dukungan Intelijen terhadap bidang-bidang lain (Pembinaan, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Latihan); 3) Menyangkut dukungan Intelijen Kejaksaan RI sebagai bagian dari Intelijen Negara.

www.peraturan.go.id

15

2014, No.1292

d. Kepada : Petugas yang diperintahkan (Jaksa dan Tata Usaha). e. Untuk : Perlu diuraikan dengan jelas tugas yang harus dilaksanakan; 1) Pelaksanaan Tugas secara tertutup/terbuka; 2) Koordinasi dan kerjasama baik terhadap bidang-bidang lain di lingkungan kejaksaan (Internal) maupun dengan pihak-pihak, badan-badan lain baik di dalam maupun di luar negeri (Eksternal); 3) Pelaporan kepada User baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Surat Perintah Tugas; 4) Jangka waktu pelaksanaan Surat Perintah Tugas; Waktu pelaksanaan tugas selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Tugas, apabila masih diperlukan perpanjangan, maka dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan terlebih dahulu petugas pelaksana membuat Nota Dinas kepada user / pimpinan secara berjenjang dengan membuat alasan perlunya diperpanjang.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

16

SURAT PERINTAH OPERASI INTELIJEN (LID, PAM, GAL)* -----------------------------------------------------------NOMOR : PRINOPS - ...../...../...../...../..... JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN / KEPALA KEJAKSAAN....../KEPALA CABANG….., Dasar

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3.

XXX --- (DIISI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SESUAI KEGIATAN DAN OPERASI INTELIJEN YANG DILAKSANAKAN) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata 5. Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER…../A/JA/08/2014 tanggal ….. Agustus 2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pertimbangan

:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEMERINTAHKAN :

Kepada

:

1. Nama

:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

:


NIP/NRP :


Jabatan

Sesuai dengan Jabatan Struktural/Fungsional merangkap Ketua/Anggota.

Pangkat

:

2. dst. Untuk

:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

www.peraturan.go.id

17

2014, No.1292

3. dst. 4. Melaksanakan surat perintah Operasi Intelijen ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan 5. Melaporkan hasil pelaksanaannya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat perintah Operasi Intelijen selesai dilaksanakan. KEPADA Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di : ............................

Untuk dilaksanakan

Pada tanggal : ......./......../.......... JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN/KEPALA KEJAKSAAN……./KEPALA CABANG ..........

TEMBUSAN : 1. Yth ....................... 2. Yth ....................... 3. ARSIP.____________ * Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

18


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES PETUNJUK IN.2 SURAT PERINTAH OPERASI INTELIJEN

1.

Pengertian : Surat Perintah Operasi Intelijen yang selanjutnya disebut SP.OPSIN adalah surat perintah yang menjadi dasar untuk melaksanakan Operasi Intelijen baik penyelidikan, pengamanan dan/atau penggalangan.

2.

Kegunaan : Untuk mengetahui arah / tujuan dalam melaksanakan Operasi Intelijen Penyelidikan (Lid), Pengamanan (Pam) dan atau Penggalangan (Gal) agar lebih efisien, cepat, terarah, dan terkendali untuk mendukung penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Masing-masing Direktorat dan Puspenkum; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Penandatangan: Jaksa Agung Muda Intelijen / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Apabila pejabat penandatangan berhalangan maka yang menandatangani surat perintah adalah pejabat lain yang mendapat delegasi wewenang.

5.

Waktu Pembuatan : Segera setelah menerima perintah/instruksi dari User.

6.

Distribusi : Kepada pelaksana operasi intelijen dengan tembusan atasan yang mengeluarkan surat perintah, Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kapuspenkum, Kasi III pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi, Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri dan Kepala Urusan Tata Usaha Teknis pada Cabang Kejaksaan Negeri. Apabila Surat diperhatikan:

Perintah

operasi

intelijen

bersifat

tertutup

maka

harus

a. Penentuan secara selektif dan terbatas terhadap distribusi surat perintah operasi intelijen;

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

19

b. Pencegahan terjadinya kebocoran Rencana Pelaksanaan operasi intelijen; c. Penyimpanan dan penyampaian Surat Perintah operasi intelijen. Catatan : Untuk di lingkungan internal, penerimaan surat perintah menggunakan buku ekspedisi surat rahasia. 7.

Cara Pengisian : a.

Nomor : Diisi dengan nomor urut sesuai Buku Perintah Operasi Intelijen (R.IN.6)

b. Dasar : Diisi dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kewenangan untuk bertindak, seperti UU Kejaksaan Republik Indonesia, Perpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan. Urutan ketentuan peraturan perundang-undangan diisi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c.

Pertimbangan : Diisi dengan uraian alasan atau keperluan untuk melaksanakan Operasi Intelijen Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan : 1) Terkait permasalahan IPOLEKSOSBUD & HANKAM; 2) Menyangkut dukungan Intelijen terhadap bidang-bidang lain seperti pada bidang Pembinaan, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan; 3) Menyangkut dukungan Intelijen Kejaksaan sebagai bagian dari Intelijen Negara.

d. Kepada : Petugas yang diperintahkan (Jaksa dan Tata Usaha) e.

Untuk : Perlu diuraikan dengan jelas tugas yang harus dilaksanakan; 1) Pelaksanaan operasi intelijen secara tertutup/terbuka; 2) Koordinasi dan kerjasama baik terhadap bidang-bidang lain di lingkungan kejaksaan (Internal) maupun dengan pihak-pihak, badanbadan lain baik di dalam maupun di luar negeri (Eksternal); 3) Pelaporan kepada User baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Surat Perintah operasi intelijen; 4) Jangka waktu pelaksanaan Surat Perintah operasi intelijen; Waktu pelaksanaan operasi intelijen selama 30 (tiga puluh) hari kerja

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

20

sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah operasi intelijen, apabila masih diperlukan perpanjangan, maka dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dengan terlebih dahulu petugas pelaksana membuat Nota Dinas kepada user / pimpinan secara berjenjang dengan membuat alasan perlunya diperpanjang.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

21

ANALISA SASARAN 1. SASARAN ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. dst 2. KONDISI DAN SITUASI SASARAN ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. dst 3. KEKUATAN, KELEMAHAN DAN KEHENDAK SASARAN a. KEKUATAN …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….. dst b. KELEMAHAN …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….... dst c. KEHENDAK SASARAN …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..….. dst 4. OPOSISI a. AKTIF …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. dst b. PASIF …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. dst c. PENDUKUNG …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….... dst ……….., …………………………… Kasubdit/Kabid, Kasi pada Asintel, Kasi Intel atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

____________________________________

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

22


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES Petunjuk IN.3 ANALISA SASARAN

1.

Pengertian : Analisa Sasaran yang selanjutnya disebut Ansas adalah suatu pendekatan Intelijen dalam kemampuannya menganalisa objek sasaran tentang apa yang akan ditangani sehingga dapat tepat sasaran.

2.

Kegunaan : Sebagai acuan atau pedoman bagi pelaksana tugas atau pelaksana operasi intelijen untuk mengetahui latar belakang, kondisi, situasi, kekuatan, kelemahan dan kehendak sasaran serta oposisi yang menyertai.

3.

Penyelenggara : e. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Masing-masing Direktorat dan

Puspenkum; f. Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Intelijen; g. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; h. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Penandatangan: Kasubdit/Kabid, Kasi pada Asintel, Kasi Intel atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

5.

Waktu Pembuatan : Bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Operasi Intelijen.

6.

Distribusi : Kepada pelaksana. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Operasi Intelijen.

7.

Cara Pengisian :

www.peraturan.go.id

23

1.

2014, No.1292

Sasaran : Diisi dengan hasil rangkaian tujuan dari analisis sasaran yang mengarah pada suatu keadaan tertentu yang diinginkan. Contoh : puldata dan pulbaket terkait dengan permasalahan dibidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

II.

Kondisi Dan Situasi Sasaran : Diisi dengan permasalahan hukum terkait pelaksanaan kegiatan dibidang IPOLEKSOSBUDHANKAM yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan

III. Kekuatan, Kelemahan Dan Kehendak Sasaran: Kekuatan : Diisi dengan kelebihan-kelebihan dan potensi kekuatan yang dimiliki oleh sasaran dan lingkungannya. Kelemahan : Diisi dengan kekurangan-kekurangan dan potensi kelemahan yang dimiliki oleh sasaran dan lingkungannya. Kehendak Sasaran : Di isi dengan usaha-usaha dari sasaran untuk melakukan langkahlangkah penyelamatan dan penggalangan dukungan. IV. Oposisi: Aktif Di isi dengan resistensi aktif terhadap pelaksanaan tugas yang diprediksikan akan muncul dari para pendukung sasaran dan keluargganya. Pasif Di isi dengan resistensi pasif terhadap pelaksanaan tugas yang diprediksikan akan muncul dari para pendukung sasaran dan keluargganya. Pendukung Di isi dengan dukungan terhadap pelaksanaan tugas yang diprediksikan dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berseberangan dengan sasaran.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

24

ANALISA TUGAS (ANTUG) 1. IDENTIFIKASI TUGAS …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… DST 2. URAIAN TUGAS …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. DST 3. PELAKSANA TUGAS …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. DST 4. SARANA PENDUKUNG …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….. DST 5. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. DST 6. PELAPORAN DAN EVALUASI …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… DST

…………, ………………….. Kasubdit/Kabid, Kasi pada Asintel, Kasi Intel atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

_______________________

www.peraturan.go.id

25

2014, No.1292


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES Petunjuk IN.4 ANALISA TUGAS (ANTUG)

1.

Pengertian : Analisa Tugas yang selanjutnya disebut ANTUG adalah kegiatan atau tugas apa yang seharusnya dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan produktif atau adanya job diskripsi yang jelas sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.

Kegunaan : Sebagai acuan atau pedoman bagi pelaksana tugas atau pelaksana operasi intelijen untuk mengetahui identifikasi, uraian, sarana pendukung, komunikasi dan koordinasi serta pelaporan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Masing-masing Direktorat

dan Puspenkum;

b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Penandatangan: Kasubdit/Kabid, Kasi pada Asintel, Kasi Intel atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

5.

Waktu Pembuatan : Bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Operasi Intelijen.

6.

Distribusi : Kepada pelaksana Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Operasi Intelijen.

7.

Cara Pengisian : a. Identifikasi Tugas : Diisi dengan identifikasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

26

Contoh : puldata dan pulbaket terkait dengan permasalahan dibidang IPOLEKSOSBUDHANKAM. b. Uraian Tugas : Diisi dengan : Waktu, tempat , sasaran (sumber keterangan dan sumber data) dan Informasi yang diperlukan (keterangan dan dokumen). c. Pelaksana Tugas: Diisi dengan petugas yang tercantum dalam surat perintah. d. Sarana Pendukung: Diisi dengan sarana pendukung berupa sumber daya manusia (human inteligence) atau teknologi intelijen (inteligence technology) e.

Komunikasi Dan Koordinasi Diisi dengan pihak terkait yang diperlukan untuk komunikasi dan koordinasi.

f.

Pelaporan Dan EvaluasI Dibuat oleh petugas yang tercantum dalam surat perintah setelah selesai menjalankan tugas/operasi intelijen.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

27

TARGET OPERASI ------------------------------------------------------------------------------------NOMOR

: TO -....../...../...../...../.....

TANGGAL

: .........................................................

MASALAH POKOK : ...................................................... PELAKSANA

NO.

UNSUR-UNSUR UTAMA KETERANGAN (UUK)

: .........................................................

DATA AWAL

INSTRUKSI /

OPERASI

PERMINTAAN

3

4

KETERANGAN

& KETERANGAN INFORMASI LAIN (KIL) 1

2

5

.................../.........../................/.................. DIREKTUR PADA JAM INTEL / KEPALA KEJAKSAAN ……, .....................................................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

28


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES Petunjuk IN.5 TARGET OPERASI

1.

Pengertian : Target Operasi yang selanjutnya disebut TO adalah petunjuk User/Pimpinan atas pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.

2.

Kegunaan : 1. Sebagai alat Briefing atau instruksi User/Pimpinan kepada petugas Pelaksana Operasi Intelijen Kejaksaan sebagai upaya pencapaian sasaran pengumpulan bahan keterangan /wawancara, data, bukti terhadap adanya gejala / indikasi pelanggaran ketentuan perundangundangan yang berlaku dan kepentingan intelijen lainnya; 2. Sebagai acuan atau pedoman badan pengumpul untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan sesuai petunjuk User / pimpinan dalam pelaksanaan Operasi Intelijen.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Jaksa Agung Muda Intelijen; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

4.

Penandatangan : Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Catatan : Apabila pejabat penandatangan berhalangan maka menandatangani Target Operasi adalah pejabat yang ditunjuk.

5.

yang

Waktu Pembuatan : Dibuat setelah Surat Perintah Operasi Intelijen ditandatangani.

6.

Cara Pengisian : a. Kolom 1

: Diisi dengan nomor sesuai urutan dalam Agenda TO dan RENLID/PAM/GAL.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

29

b. Kolom 2

: Unsur-unsur merupakan :

Utama

Keterangan

(UUK)

1) Penjabaran dari kebutuhan Intelijen aktual dari pengguna Intelijen / Pimpinan Kesatuan / Pimpinan suatu badan; 2) Berwujud persoalan-persoalan yang dihadapi pimpinan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya yang harus dijawab atau dipecahkan oleh anggota Intelijen yang ditunjuk (Bapul); 3) Merupakan titik tolak bagi usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan pencarian dan pengumpulan-pengumpulan bahan keterangan (Baket) di lapangan. Keterangan Informasi Lain (KIL) merupakan informasi mengenai data / baket / informasi tentang sasaran yang harus dicari, digali dan dikumpulkan yang diperlukan untuk membantu dalam penafsiran terhadap usaha mencari, menggali dan mengumpulkan data / baket /informasi lainnya. c. Kolom 3

: Data awal operasi, diisi dengan data / baket / informasi yang sudah dimiliki.

d. Kolom 4

: Instruksi/ Permintaan diisi dengan uraian sasaran-sasaran Lid, Pam, Gal dari Operasi Intelijen dalam upaya mencari, menggali, dan mengumpulkan data / baket / informasi.

e. Kolom 5

: Keterangan, diisi tentang hal-hal lain yang dianggap perlu oleh User/ pimpinan seperti sifat dan batas waktu laporan hasil pelaksanaan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

30

RENCANA PENYELIDIKAN NOMOR

:

TENTANG : ................................................................... ...................................................................

POKOK MASALAH

INDIKASI

1

2

INFO YANG DIPERLUKAN 3

BADAN PENGUMPUL

SUMBER INFORMASI

4

5

WAKTU

CATATAN

DAN TEMPAT 6

7

................,......,..........,........ Mengetahui :

Pelaksana,

.......................................,

.......................................

.........................................

Pangkat/Nip ....................

Pangkat / Nip .....................

www.peraturan.go.id

31

2014, No.1292


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES PETUNJUK IN.6 RENCANA PENYELIDIKAN

1.

Pengertian : Rencana Penyelidikan yang selanjutnya disebut RENLID adalah daftar persiapan untuk melaksanakan Penyelidikan (LID) di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUD & HANKAM), yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana Operasi Intelijen Kejaksaan berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.

2.

Kegunaan : Sebagai pedoman, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap operasi Intelijen yang dilaksanakan baik bagi pelaksana maupun user/pimpinan di Kejaksaan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Masing-masing Direktorat

dan Puspenkum; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Bidang Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis. 4.

Penandatangan : Dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas pelaksana, selanjutnya diketahui dan turut ditandatangani oleh pemberi perintah.

5.

Waktu Pembuatan : Paling lama 1(satu) hari setelah menerima Surat Perintah Operasi intelijen.

6.

Distribusi : User/Pimpinan dan pelaksana operasi.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

7.

32

Cara Pengisian : kolom 1

:

Diisi secara singkat pokok masalah yang akan diselidiki.

kolom 2

:

diisi dengan indikasi tindak pidana / kejahatan / pelanggaran sesuai data-data yang ada sudah diketahui / didapatkan.

kolom 3

:

Diisi dengan informasi yang dibutuhkan untuk menguatkan adanya indikasi tindak pidana / kejahatan / pelanggaran.

kolom 4

:

Badan Pengumpul terdiri dari Badan Pengumpul organik yang mengumpulkan informasi atas dasar perintah, dan Badan Pengumpul non organik yang mengumpulkan / menyampaikan informasi atas dasar permintaan.

kolom 5

:

Diisi dengan siapa (nama/jabatan), benda apa yang diperlukan Buku , surat, akta, dokumen, foto dll

kolom 6

:

Diisi dengan hari, tanggal dan tempat pelaksanaan

kolom 7

:

Dapat diisi dengan catatan hal apa saja yang belum termasuk dalam kolom kolom 1-6 , misalnya : tenggang waktu selama 30 hari; cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

33

RENCANA PENGAMANAN/ RENCANA PENGGALANGAN *) NOMOR

NO.

:

.....................................

TENTANG :

.....................................

SASARAN

INDIKASI/INFORMASI

KEGIATAN

KETERANGAN

PENGAMANAN /

SASARAN

YANG

PENGGALANGAN *)

PENGAMANAN /

DILAKUKAN

PENGALANGAN *) 1

2

3

4

5

..................,.....,.....,..... Mengetahui : .......................................,

Pelaksana,

.........................................

.......................................

Pangkat / Nip ....................

Pangkat / Nip ..................

*) Digunakan sesuai kebutuhan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

34


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES Petunjuk IN.7 RENCANA PENGAMANAN / RENCANA PENGGALANGA *)

1.

Pengertian : Rencana Pengamanan yang selanjutnya disebut RENPAM / Rencana Penggalangan yang selanjutnya disebut RENGAL adalah persiapan untuk melaksanakan pengamanan / penggalangan yang disusun secara cermat dan jelas mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi / kegiatan pengamanan / penggalangan berdasarkan Surat Perintah.

2.

Kegunaan : Sebagai pedoman, pengarahan, pengawasan dan pengendalian terhadap operasi / kegiatan pengamanan / penggalangan yang akan dilaksanakan baik bagi pelaksana maupun pimpinan di Kejaksaan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh masing-masing Direktorat

dan Puspenkum; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Bidang Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis. 4.

Penandatangan : Dibuat dan ditanda tangani oleh petugas pelaksana, selanjutnya diketahui dan turut ditandatangani oleh pemberi perintah.

5.

Waktu Pembuatan : Paling lama 1 (satu) hari setelah menerima Surat Perintah Operasi Intelijen atau segera setelah menerima surat perintah tugas.

www.peraturan.go.id

35

6.

2014, No.1292

Distribusi : Pimpinan dan pelaksana operasi / yang terkait juga dengan Rencana Penyelidikan IN.6.

7.

Cara Pengisian : kolom 1

:

Cukup jelas.

kolom 2

:

Sasaran pengamanan diisi secara lengkap dan jelas mengenai objek pengamanan/penggalangan baik dalam bentuk dokumen maupun personil dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan pimpinan.

kolom 3

:

Diisi secara lengkap dan jelas mengenai kemungkinankemungkinan yang akan timbul dari sasaran pengamanan/penggalangan.

kolom 4

:

Diisi secara lengkap dan jelas mengenai apa saja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi indikasi/informasi yang akan timbul dan cara yang digunakan.

kolom 5

:

Dapat diisi dengan catatan hal apa saja yang belum termasuk dalam kolom kolom 1-4 , misalnya : tenggang waktu.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

36

...........,.....,.....,..... Nomor Sifat

: :

.....................................

.....................................

Lampiran :

......................................

Perihal

Permintaan Keterangan

:

Kepada Yth: ................................... ................................... di – .......................

Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara pada : Hari

:

............................................

Tanggal

:

............................................

Pukul

:

............................................

Tempat

:

............................................

Bertemu dengan

:

............................................ ............................................

Untuk

:

............................................

............................................ Atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. Catatan : Dengan membawa dokumen-dokumen yang terkait.

JAMINTEL/KAJATI/KAJARI/KACABJARI

........................................ TEMBUSAN : 1. Yth ............... 2. Yth ............... 3. A R S I P. ---------------------

www.peraturan.go.id

37

2014, No.1292


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES Petunjuk IN.8

SURAT DINAS UNTUK PERMINTAAN KETERANGAN 1.

Pengertian : Surat Dinas Untuk Permintaan Keterangan adalah surat untuk mengundang dan meminta keterangan/penjelasan dan atau meminta data/dokumen yang diperlukan dalam rangka Operasi Intelijen berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pertahanan Keamanan yang selanjutnya disebut IPOLEKSOSBUDHANKAM.

2.

Kegunaan : Digunakan untuk memperjelas dalam Pengumpulan Bahan Keterangan (PulBaket) dan Pengumpulan Data (PulData) sehubungan dengan adanya Laporan / Informasi tentang suatu masalah Intelijen berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan yang selanjutnya disebut IPOLEKSOSBUDHANKAM.

3.

Penyelenggara : a. b. c. d.

4.

Di Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen ; Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Intelijen; Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Bidang Intelijen; Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

Penandatangan : Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

5.

Pembuatan : Pembuatan harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang sangat selektif sesuai kebutuhan yang dibuat oleh pelaksana dalam operasi intelijen.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

6.

38

Distribusi : Kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang dipanggil dan pihak terkait (bila diwajibkan) serta kepada atasan pembuat / penandatangan.

7.

Cara Pengisian : a. Hari tanggal dan jam : diisi dengan hari tanggal dan jam yang ditentukan untuk permintaan keterangan; b. Tempat : diisi dengan tempat permintaan keterangan yang sudah ditentukan (ruangan khusus pemeriksaan) bukan ruang kerja; c. Bertemu dengan : diisi secara jelas dan lengkap identitas pejabat yang ditentukan dalam Surat Perintah Operasi; d. Untuk : diisi dengan keperluan mengundang seseorang (misalnya untuk memberikan keterangan, dimintai/membawa dokumen).

8.

Penyampaian : Dengan menggunakan fasilitas Kantor menggunakan buku ekspedisi tersendiri.

POST

/

diantar

dengan

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

39

FORMULIR PERMOHONAN PEMANTAUAN OLEH ADHYAKSA MONITORING CENTER (AMC) No:............................................................ A. IDENTITAS PEMOHON 1. Nama Pemohon 2. Jabatan 3. Pangkat/Golongan 4. Unit Kerja

: : : :

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

B. IDENTITAS TARGET 1. Nama Target Pemantauan : ................................................................ 2. Alamat Kediaman : ............................................................................. 3. Alamat Kantor : ............................................................................. 4. No. Hanphone Target : ............................................................................. 5. No. Hanphone Pihak Terkait : ...................................................... C. KASUS POSISI SINGKAT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D. ALASAN PERMOHONAN PEMANTAUAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mengetahui, Atasan Langsung Pemohon,

Tempat, Tanggal Pengajuan Permohonan Pemohon, Nama

Nama Pangkat,Golongan, dan NIP.

Pangkat,Golongan, dan NIP.

E. DISPOSISI/PERSETUJUAN JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta,

Tanggal, Bulan, Tahun,

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

------------------------------------------

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

40


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES Petunjuk IN.9

FORMULIR PERMOHONAN PEMANTAUAN OLEH ADHYAKSA MONITORING CENTER (AMC) 1.

Pengertian : Formulir permohonan pemantauan oleh Adhyaksa Monitoring Center yang selanjutnya disebut (AMC) merupakan Sarana bagi pejabat untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan guna melakukan pemantauan terhadap tersangka/terdakwa/terpidana dalam rangka proses penegakan hukum dan operasi intelijen lainnya.

2.

Kegunaan : Sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Operasi Intelijen namun dalam keadaan mendesak kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan Formulir ini

3.

Penyelenggara : Direktorat III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

4.

Penandatangan: Pejabat setingkat Eselon II selaku Pemohon.

5.

Waktu Pembuatan : Sesegera mungkin/pada kesempatan pertama.

6.

Cara Pengisian : a. Nomor : Diisi dengan pemohon/termohon*)

nomor

formulir

permohonan.

(Nomor

b. Identitas Pemohon : Angka 1-4 diisi dengan Identitas lengkap dari Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi c. Identitas Target : Diisi dengan secara jelas dan lengkap nama target pemantauan, alamat kediaman, alamat kantor, nomor handphone target dan nomor handphone pihak terkait seperti istri/suami, anak, orang tua, pengacara

www.peraturan.go.id

41

2014, No.1292

d. Kasus Posisi Singkat : Diisi dengan uraian singkat dan jelas fakta perbuatan serta akibat yang dilakukan oleh Target e. Alasan: Diisi dengan alasan perlu dilakukannya pemantauan Misalnya : Target (Tersangka/Terdakwa/Terpidana) telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil secara patut namun tidak hadir. Catatan: Agar dilampirkan data-data pendukung sesuai dengan status dan tahapan perkara terhadap tersangka/terdakwa/terpidana.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

42

SURAT KETERANGAN MEMBAWA PERALATAN INTELIJEN NOMOR : R-…………………………………………………………. Yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: ……………………………………………………..

Pangkat/Golongan NIP/NRP

: …………………………………………………….. : ………………………………………………………

Jabatan Menerangkan bahwa Nama

: ……………………………………………………… : : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………

Pangkat/Golongan NIP/NRP Jabatan

Membawa peralatan Intelijen milik Instansi Kejaksaan R.I. tujuan ke ………………………………………………….. dalam keadaan tertutup dan tersegel tertanda Kejaksaan Agung R.I. 1. ………………………………………………… sejumlah …………………… 2. ………………………………………………… sejumlah …………………...

Unit Unit

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ………………………… Yang menerangkan, ( Jabatan ) ttd (nama) Pangkat, NIP Tembusan : 1. …………….. 2. …………….. 3. ……………..

www.peraturan.go.id

43

2014, No.1292


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES PETUNJUK IN.10

SURAT KETERANGAN MEMBAWA PERALATAN INTELIJEN 1.

Pengertian : Surat Keterangan Membawa Peralatan Intelijen adalah surat yang menjelaskan mengenai adanya kewenangan dan tanggung jawab petugas untuk membawa peralatan intelijen.

2.

Kegunaan : 1. Sebagai alat kontrol/untuk mengetahui jenis, jumlah peralatan intelijen yang dibawa keluar kantor serta siapa yang bertanggung jawab; 2. Untuk memudahkan petugas yang membawa peralatan intelijen dari pemeriksaan petugas bandara atau pelabuhan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Sumber

Daya Teknologi Intelijen;

b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi III;

4.

Penandatangan: Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur III, Kepala Kejaksaan Tinggi.

5.

Waktu Pembuatan : Sebelum peralatan intelijen dibawa keluar.

6.

Cara Pengisian : a. Nomor : Diisi dengan nomor urut sesuai Buku Agenda Surat Keluar (Rahasia) (R.IN.4) b. Yang bertandatangan di bawah ini: Diisi dengan Identitas pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Membawa Peralatan Intelijen (Jaksa Agung Muda Intelijen/Direktur III/Kepala Kejaksaan Tinggi) selanjutnya pada bagian “menerangkan bahwa” diisi dengan identitas petugas yang Membawa Peralatan Intelijen. c. Tujuan ke : diisi dengan nama tempat/kota yang akan dituju, berikut jenis barang dan jumlahnya

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

44

FORMULIR DATA ORANG ASING ------------------------------------------------------------------NOMOR : B- ...../...../...../...../.....

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama lengkap : Nama lain : Tempat / Tanggal lahir : Kebangsaan / Kewarganegaraan : Jenis kelamin : Tempat tinggal : a. Negara Asal : b. Sementara (selama berada di Indonesia) :

7.

No.Telepon/Telepon Selular

:

8. Pekerjaan

:

9. Agama

:

10. Pendidikan

:

11. Nomor Paspor/KITAS

:

12. Tempat penerbitan & masa berlaku Paspor 13. Alasan Tinggal di Indonesia

:

14. Lama Tinggal di Indonesia

:

:

15. Tgl dan No Rekomendasi dari ……….. (Kemenlu/Kemenkumham/Kedubes) 16. Keterangan dan lain-lain

: :

Pas Foto Ukuran 4x6 ..................,..........,..........,.......... KASUBDIT PORA & CEKAL/ KASI II/KASI INTELIJEN,

………............................ Pangkat/Nip..........

www.peraturan.go.id

45

2014, No.1292


COPY KE : ............ DARI ...... COPIES Petunjuk IN. 11 FORMULIR DATA ORANG ASING

1.

Pengertian : Formulir pendataan orang asing adalah formulir untuk mencatat data orang asing yang memasuki wilayah hukum R.I.;

2.

Kegunaan : Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan mengetahui kegiatan/aktifitas orang asing selama berada di Indonesia dalam kaitannya dengan penegakan hukum kecuali yang berkaitan dengan pariwisata/turis;

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Pengawasan

Orang Asing dan Cekal;

b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen;

4.

Penandatangan : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Kepala Sub Direktorat Pengawasan Orang Asing dan Cekal; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Intelijen;

5.

Waktu Pembuatan : Segera setelah dilakukan pendataan orang asing.

6.

Penyimpanan : a. b. c.

7.

Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Pengawasan Orang Asing dan Cekal; Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen;

Cara pengisian : No. 1 – 10

:

Cat : Nama lain diisi dengan alias/nama panggilan/nama depan/nama belakang, untuk tempat tinggal sementara dicantumkan nomor kontak person.

No. 11

:

Diisi dengan lengkap apakah menggunakan visa on call atau bukan dan dicantumkan identitas

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

46

No.12

:

No.13

:

No.14 No.15

: :

No. 16

:

dan nomor kontak person pemberi rekomendasi. Misalnya : nama perusahaan yang mendatangkan orang asing . Diisi dengan negara penerbit dan jangka waktu berlakunya paspor. Diisi dengan secara jelas dan lengkap keperluan/tujuan tinggal di Indonesia. Diisi dengan jangka waktu tinggal di Indonesia. Diisi dengan nomor dan tanggal serta Instansi/Kementerian yang menerbitkan rekomendasi. Keterangan lain-lain : Diisi hal-hal yang mungkin masih diperlukan misalnya kota-kota / tempat tujuan orang asing tersebut.

Catatan : - Pendataan ulang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali; - Dicatat dalam Buku data Pengawasan Orang Asing (R.IN.13).

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

47

IN.12 KEJAKSAAN ........................................... FORMULIR PENDATAAN PENGOBATAN TRADISIONAL ------------------------------------------------------------------NOMOR : B- ...../...../...../...../..... 1.

Nama

:

2. 3. 4.

Tempat / Tanggal lahir Kebangsaan / Kewarganegaraan Jenis kelamin

:

5.

Tempat tinggal / sementara

:

6. 7.

Nomor Telepon/HP Pekerjaan

: :

8. 9.

Agama Pendidikan :

: : :

10. 11.

Tempat kegiatan pengobatan Jenis pengobatan

: : Tradisional

12. 13. 14.

Cara pengobatan Macam-macam penyakit yang diobati Pengobatan untuk umum / terbatas

: : :

15. 16. 17.

Mengenakan biaya pengobatan / tidak : Asal mula penemuan kegiatan pengobatan: Jumlah rata-rata pasien tiap hari :

18. 19.

Wilayah/cabang Pengobatan Hasil Penelitian Kejaksaan

: :

20.

Rekomendasi

:

21.

Tgl dan No Izin dari kantor Departemen/Dinas Kesehatan setempat : Keterangan dan lain-lain :

22.

: :

a. Umum b. Khusus

..................,..........,..........,.......... ............................ Pangkat/Nip..........

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

48

Petunjuk IN.12 FORMULIR PENDATAAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.

Pengertian : Formulir pendataan pengobatan tradisional adalah formulir untuk mencatat data para pelayan pengobatan yang mencakup antara lain pengobatan tradisional, kebatinan dan atau supranatural yang digunakan sebagai rekomendasi dan bukan merupakan ijin praktek.

2.

Kegunaan : a. Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan mengetahui perkembangan kegiatan pengobatan tradisional, kebatinan dan atau supranatural dalam rangka mencegah penyalahgunaan atau penodaan suatu agama; b. Untuk mendapatkan Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) dari kantor Departemen atau Dinas Kesehatan setempat.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan/menerima permintaan rekomendasi.

5.

data

atau

informasi

atau

Penyimpanan dan Pendistribusian : Disimpan serta dikelola (baik secara manual maupun elektronik) oleh petugas yang ditunjuk dan atas perintah pimpinan dapat didistribusikan kepada pejabat yang memerlukan dengan memberikan salinan/photo copynya.

6.

Cara pengisian : Baris 1

:

diisi dengan nama pelayan pengobatan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 2

:

Diisi dengan nomor kelahiran pelayan

dan tanggal, pengobatan

bulan, tahun tradisional/

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

49

kebatinan/supranatural Baris 3

:

Diisi dengan kebangsaan/kewarganegaraan pelayan pengobatan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 4

:

Diisi dengan jenis kelamin pelayan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 5

:

Diisi dengan domisili hukum pelayan pengobatan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 6

:

Diisi dengan nomor telepon/hp pelayan pengobatan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 7

:

Diisi dengan pekerjaan pelayan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 8

:

Diisi dengan agama yang dianut oleh pelayan pengobatan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 9

:

Diisi dengan pendidikan terakhir pelayan pengobatan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 10

:

Diisi dengan domisili hukum kegiatan pengobatan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 11

:

Diisi dengan salah satu jenis pengobatan (tradisional/ kebatinan/supranatural)

Baris 12

:

Diisi secara jelas dan lengkap mengenai tata cara pengobatan ( menggunakan media atau tidak)

Baris 13

:

Diisi dengan secara jelas dan lengkap jenis penyakit yang diobati

Baris 14

:

Diisi dengan sasaran pengobatan (Umum/terbatas)

Baris 15

:

Diisi dengan apakah pengobatan dilakukan secara gratis atau dipungut biaya

Baris 16

:

Diisi dengan pengobatan

Baris 17

:

Diisi dengan banyaknya pasien yang dilayani perhari

Baris 18

:

Diisi dengan daerah/tempat pengobatan tradisional/ kebatinan/supranatural

Baris 19

:

Diisi dengan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap kegiatan yang bersangkutan, baik melalui data yang ada maupun informasi yang ada di atau diluar Kejaksaan

Baris 20

:

Diisi dengan data-data yang ada di Kejaksaan apakah yang bersangkutan tidak tersangkut perkara pidana dan tidak dalam pemanfaatan kegiatan organisasi

sumber

mendapatkan

pengobatan

pengobatan

kemampuan

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

50

terlarang/partai terlarang/aliran sesat. Baris 21

:

Diisi dengan nomor dan Departemen/Dinas Kesehatan

tanggal

Izin

dari

Baris 22

:

Diisi hal-hal lain yang tidak termasuk di dalam kolom 1-21

Catatan : -

-

Pendataan ulang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali; Pelayanan pengobatan tradisional pendataannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya, apabila meliputi 2 (dua) atau lebih daerah hukum Kejaksaan Negeri pendataan dilakukan Kejaksaan Tinggi; Apabila meliputi 2 (dua) atau lebih daerah hukum Kejaksaan Tinggi pendataan dilakukan Kejaksaan Agung R.I. Dicatat dalam buku data pengobatan tradisional (R.IN.16).

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

51

IN.13

KEJAKSAAN AGUNG / TINGGI XX / NEGERI XXX(pilih salah satu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (diisi nama Kota tempat Kantor Kejaksaan) SURAT PERINTAH Kapuspenkum / Asintel / Kajari /Kacabjari (pilih salah satu) NOMOR : PRIN-

/x/xx/bulan/tahun

Kapuspenkum / Asintel / Kajari (pilih salah satu) Dasar

: 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ; 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ; 5. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan R.I. ; 6. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. ; 7. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS004/A/JA/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum ; 8. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-006/A/J.A/05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

Pertimbangan

: a. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) Kejaksaan Agung RI / Tinggi xxxxxx / Negeri xxxxxx/ Cabang Kejaksaan Negeri xxxxxx (pilih salah satu) perlu dibentuk Petugas Pengelola Pos PPH dan PPM ; b. Bahwa untuk melaksanakan rangka Pengelolaan PPH dan PPM Kejaksaan xxxx tersebut sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kapuspenkum / Asintel / Kajari / Kacabjari (pilih salah satu). MEMERINTAHKAN:

Kepada

: Para pegawai yang Nama, Pangkat, NIP dan Jabatan seperti tersebut dalam Lampiran Surat Perintah ini.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

Untuk

52

: 1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai Petugas Pengelola PPH dan PPM di Kejaksaan Agung R.I. : a. Pelayanan hukum baik berupa pertanyaan masalah hukum maupun konsultasi hukum dari masyarakat. b. Penerimaan Pengaduan/laporan dari masyarakat. c. Penerimaan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. 2. Melapor kepada Kapuspenkum / Asintel / Kajari / Kacabjari (pilih salah satu) sebelum dan sesudah melaksanakan Surat Perintah ini. 3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 4. Dst… Dikeluarkan di Pada tanggal

: xxxxxxxx : tanggal / bulan / tahun

Kapuspenkum / Asintel / Kajari / Kacabjari (pilih salah satu) Kepada :

Selaku Penanggung Jawab PPH dan PPM

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Nama/Pangkat/NIP Tembusan : 1. Yth. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Yth. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 3. Arsip. -------------------------------------------------------------------------

39.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

53

Lampiran salah satu) NOMOR TANGGAL

: SURAT PERINTAH Kapuspenkum / Asintel / Kajari / Kacabjari (pilih : PRIN:

/x/xx/bulan/tahun bulan tahun

NO.

HARI

TANGGAL

NAMA/NIP

JABATAN

1

2

3

4

5

xxxxx

xxxxxxxxx

1

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Kapuspenkum / Asintel / Kajari / Kacabjari (pilih salah satu) Selaku Penanggung Jawab PPH dan PPM

Nama/Pangkat/NIP

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

54

PETUNJUK IN.13 SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN HUKUM (PPH) DAN PENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT ( PPM). 1. Pengertian :

Surat Perintah penunjukan Petugas Pengelola Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut PPH dan PPM adalah surat perintah yang dibuat setiap bulan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan PPH&PPM yaitu menerima konsultasi hukum, surat laporan pengaduan, dan aksi unjuk rasa. 2. Kegunaan :

Untuk mengetahui arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan PPH dan PPM. 3. Pembuat dan Penandatangan :

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Intelijen, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Negeri. 4. Waktu Pembuatan :

Setiap awal bulan. 5. Distribusi :

Kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang mengeluarkan surat perintah dan unit terkait. 6. Cara Pengisian : a. Dasar :

Diisi dengan ketentuan yang menjadi dasar kewenangan untuk bertindak. b. Pertimbangan : Diisi dengan PPH&PPM. c. Kepada :

uraian

alasan/keperluan

untuk

melaksanakan

kegiatan

Petugas yang diperintahkan. d. Untuk : Diuraikan dengan jelas tugas yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari. 7. Tembusan : Ditujukan kepada atasan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

55

ANLISA BERITA HARI, ……… TANGGAL, …………….. JUDUL BERITA (HEADLINE) …………………………………………………………………………………….. I. TOPIK UTAMA ……………………………………………………………...........…………………………….. ……………………………………………………………………………………………………. II. NARASUMBER : 1. Narasumber pemberitaan : 1.1. ……………………………………………………………………………………….. 1.2. ………………………………………………………………………………......dst. 2. Narasumber yang banyak dikutip sebagai bahan pemberitaan : …………………………………………………………………………………………….. III. INTI PEMBERITAAN 1. ………………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………….. dst. IV. NILAI PEMBERITAAN …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… V. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI 1. …………………………………………………………………………………………….... 2. …………………………………………………………………………………………..dst.

Jakarta, …………………………………. Pejabat yang membuat laporan ……………………………………………. Pangkat / Nip ………………………..

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

56

IN.14 KEJAKSAAN .......... Petunjuk IN. 14 ANALISA BERITA 1.

Pengertian : Melakukan kajian suatu berita dengan cara menguraikan isi dari berita tersebut secara detail untuk mengetahui kebenaran dari pada sumber berita.

2.

Kegunaan : Untuk melakukan deteksi dini dalam upaya pencegahan yang dapat merongrong kewibawaan pemerintah atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI.

3.

4.

Penyelenggara : a.

Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Pusat Penerangan Hukum;

b.

Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum;

c.

Di Kejaksaan Negeri oleh Kasi Seksi Intelijen;

d.

Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Waktu Pembuatan : Segera setiap ada pemberitaan di medeia cetak yang menarik perhatian masyarakat.

5.

Cara Pengisian : a. Judul (Hedline)

: Diisi dengan berita yang banyak dimuat oleh surat kabar.

b. Topik Utama

: Diisi dengan apa yang menjadi perbincangan masyarakat tentang judul.

c. Nara sumber

: Diisi dengan sebagai berikut : 1. Nara Sumber Pemberitaan : Nama surat kabarnya dank ode pemuatan berita. 2. Nara sumber yang banyak dikutip sebagai bahan pemberitaan : Nama surat kabarnya.

d. Inti pemberitaan

: Apa saja yang menarik diberitakan oleh surat kabar dalam perkembangan masyarakat dewasa ini.

www.peraturan.go.id

57

e. Nilai pemberitaan f.

Langkahlangkah antisipasi

2014, No.1292

: Apakah pemberitaan yang di analisa mengandung nilai kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta. Memberikan pendapat terhadap analisa berita : bahwa berita yang dimuat di surat kabar yang dijadikan judul berita berdampak terhadap institusi Kejaksaan bagi dari segi positif dan negative.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

58

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN INFORMASI PADA POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH & PPM)

I. Telah terima dari 1. Nama 2. Nama LSM/Ormas/Lembaga 3. Jabatan dalam LSM/Ormas/ Lembaga 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Tempat & Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Tempat Tinggal di

: : ........................................................................ : ……………………………………………………………

: ………………………………………………….……….. : ...................................................................... : …………………………………………………………… : ...................................................................... : ......................................................................

a. Indonesia

: ......................................................................

b. Luar Negeri

: ......................................................................

Pekerjaan : ...................................................................... Pendidikan : ...................................................................... Nomor Paspor/KTP/SIM : ...................................................................... Nomor Telepon/HP : Kantor/Rumah: ……………………………………… HP : ……………………………………………………..

12. E-mail II. Diterima pada : 1. Hari/Tanggal/Bulan/Tahun 2. Pukul

: ………………………………………………………...

: …………………………………………………………… : ……………………………………………………………

III. Berupa : 1. Nomor : …………………………………………………………… 2. Tanggal Surat : …………………………………………………………… 3. Perihal : …………………………………………………………… 4. Lampiran : 1. ……………………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………………… 4. Dst. ..........,.....,......,...... Yang Menyampaikan :

......................................................

Yang Menerima,

................................................ Pangkat / Nip ...........................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

59

RAHASIA IN.15 KEJAKSAAN .......... PETUNJUK IN.15 TANDA TERIMA PENYAMPAIAN INFORMASI PADA POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH & PPM) 1.

Pengertian : Tanda Terima Penyampaian Informasi pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut PPH dan PPM adalah bukti penerimaan laporan/pengaduan yang diberikan kepada pelapor.

2.

Kegunaan : Sebagai tanda bukti penerimaan yang dibuat oleh petugas penerima informasi pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH & PPM) untuk masyarakat yang menyampaikan laporan/pengaduan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Penandatangan : a. Di Kejaksaan Agung oleh Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah pada Pusat Penerangan Hukum; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

5.

Waktu Pembuatan : Setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat di Pos Pelayanan Hukum Dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH & PPM).

6.

Distribusi : a. Kepada masyarakat yang menyampaikan laporan/pengaduan. b. Penanggungjawab PPH & PPM.

7.

1. Cara Pengisian untuk No. Romawi I : Baris 1

:

Diisi dengan nama pelapor

Baris 2

:

Diisi dengan nama LSM/Ormas/Lembaga

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

60

Baris 3

:

Diisi dengan Jabatan dalam LSM/Ormas/Lembaga

Baris 4

:

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun kelahiran pelapor

Baris 5

:

Diisi dengan jenis kelamin pelapor

Baris 6

:

Diisi dengan kewarganegaraan pelapor

Baris 7

:

Diisi dengan pelapor

Baris 8

:

Diisi dengan pekerjaan pelapor

Baris 9

:

Diisi dengan pendidikan pelapor

Baris 10

:

Diisi dengan nomor identitas sesuai Paspor/KTP/SIM pelapor

Baris 11

:

Diisi dengan nomor telepon rumah/kantor atau HP pelapor

Baris 12

:

Diisi dengan alamat email pelapor (bila ada)

domisili/tempat

tinggal

sesuai

KTP

2. Cara Pengisian untuk No Romawi II : Baris 1

:

Diisi dengan hari/tanggal/bulan/tahun penerimaan pengaduan

Baris 2

:

Diisi dengan pukul (waktu) penerimaan pengaduan

3. Cara Pengisian untuk No Romawi III : Di isi sesuai laporan informasi yang akan disampaikan oleh pelapor secara singkat dengan melampirkan beberapa data bukti pendukung atas laporan dimaksud.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

61

LAMPIRAN. II PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-024/A/JA/ /2014 TENTANG ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BENTUK KODE REGISTER DAN PETUNJUK CARA PENGISIAN

1.

R.IN.1

:

Buku Agenda Surat Masuk (Biasa / Rahasia)

2.

R.IN.2

:

Buku Agenda Surat Keluar (Biasa / Rahasia)

3.

R.IN.3

:

Buku Kerja Intelijen

4.

R.IN.4

:

Buku Ekspedisi Surat (Biasa / Rahasia)

5.

R.IN.5

:

Buku Perintah Tugas

6.

R.IN.6

:

Buku Perintah Operasi intelijen

7.

R.IN.7

:

Buku Agenda Laporan Intelijen

8.

R.IN.8

:

Buku Agenda Telaahan Intelijen

9.

R.IN.9

:

Buku Arsip

10. R.IN.10

:

Buku Data Pelacakan Aset

11. R.IN.11

:

Buku Data Peta Ekonomi Dan Keuangan

12. R.IN.12

:

Buku Data Pencegahan Dan Penangkalan

13. R.IN.13

:

Buku Data Pengawasan Orang Asing

14. R.IN.14

:

Buku Data Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

15. R.IN.15

:

Buku Data Organisasi Aliran Keagamaan

16. R.IN.16

:

Buku Data Pengobatan Tradisional

17. R.IN.17

:

Buku Data Organisasi Kemasyarakatan

18. R.IN.18

:

Buku Data Peta Politik, Sosial, Budaya Dan Sumber Daya Organisasi

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

62

19. R.IN.19

:

Buku Data Peta Pemilu DPD, DPR Dan DPRD

20. R.IN.20

:

Buku Data Peta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

21. R.IN.21

:

Buku Data Peta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

22. R.IN.22

:

Buku Data Pemantauan Oleh Adhyaksa Monitoring Center

23. R.IN.23

:

Buku Agenda Berita Masuk (Biasa / Rahasia)

24. R.IN.24

:

Buku Agenda Berita Keluar (Biasa / Rahasia)

25. R.IN.25

:

Buku Ekspedisi Berita (Biasa / Rahasia)

26. R.IN.26

:

Data Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

27. R.IN.27

:

Data Foto Dokumentasi Kegiatan Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum

28. R.IN.28

:

Data Statistik Grafik Batang Kegiatan Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum

29. R.IN.29

:

Buku Tamu Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat

30. R.IN.30

Penerangan

Hukum

Hukum

Dan

Dan Penerimaan

Lembar Kliping Pers

31. R.IN.31

:

Kartu Index

32. R.IN.32

:

Kartutik Biodata

33. R.IN.33

:

Kartutik Tersangka / Terdakwa / Terpidana

34. R.IN.34

:

Kartutik Organisasi

35. R.IN.35

:

Kartutik Barang Cetakan

36. R.IN.36

:

Peta Politik, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Organisasi

37. R.IN.37

:

Peta Penyelamatan Keuangan Penanggulangan Tindak Pidana

38. R.IN.38

:

Peta Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum

Negara

Dan

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

63

39. R.IN.39

:

Peta Hasil Pemilu DPD, DPRD Dan DPRD

40. R.IN.40

:

Peta Hasil Pemilu Presiden DanWakil Presiden

41. R.IN.41

:

Peta Hasil Daerah

42. R.IN.42

:

Grafik / Statistik

Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

64

R.IN.1 KEJAKSAAN .......... BUKU AGENDA SURAT MASUK ( BIASA /RAHASIA ) ..........,..........

NO

1

WAKTU PENERIMAAN SURAT

SURAT MASUK

TGL

JAM

NOMOR

TGL

2

3

4

5

ASAL SURAT

6

PERIHAL

7

DISPOSISI

TGL

ISI

8

9

KET

10

..........,.....,.....,..... Mengetahui : ...........................................

Pelaksana, ...........................................

......................................... Pangkat / Nip ......................

Pangkat / Nip ....................

*) Kejaksaan ditulis hanya di sampul depan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

65

PETUNJUK R.IN.1 BUKU AGENDA SURAT MASUK BIASA / RAHASIA 1.

Pengertian : Buku Agenda Surat Masuk Biasa / Rahasia adalah buku untuk mencatat setiap surat / dokumen sifat biasa / rahasia yang diterima unit kerja Intelijen.

2.

Kegunaan : Untuk mengetahui secara tepat dan teratur, maupun secara rinci hasil pencatatan setiap surat/dokumen yang bersifat biasa / rahasia dan telah dimasukkan ke dalam kolom-kolom buku agenda surat masuk.

3.

Penyelenggara : c. d. e. f. g.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sekretariat JAM Bidang Intelijen ; Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen ; Pusat Penerangan Hukum oleh Bagian Tata Usaha; Koordinator pada Jaksa Agung Muda Intelijen; Subdit/Bidang/Bagian pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Pusat Penerangan Hukum; h. Asisten Bidang Intelijen ; i. Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; j. Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis. 4.

Pelaksana : Dilaksanakan oleh petugas agendaris / pencatat yang ditunjuk

5.

Waktu Pembuatan : Segera setelah surat / dokumen diterima.

6.

Cara Pengisian : Kolom 1

:

Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun.

Kolom 2, 3

:

Diisi dengan tanggal dan jam segera setelah diterima petugas agendaris.

Kolom 4, 5

:

Diisi nomor dan tanggal dari surat/dokumen masuk yang telah diterima.

Kolom 6

:

Diisi sesuai dengan asal surat masuk.

Kolom 7

:

Agar diisi perihal dari surat masuk. Apabila surat masuk tidak mencantumkan perihal, maka diisi secara singkat dan jelas materi surat masuk tersebut.

dokumen

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

7.

66

Kolom 8,9

:

Diisi dengan tanggal dan isi disposisi/petunjuk/perintah dari pejabat yang berkompeten mengenai tindak Lanjut dari Surat masuk tersebut.

Kolom 10

:

Apabila ada lampiran, maka dicantumkan jumlah ataupun bentuk lampiran dari surat masuk. Dapat pula diisi dengan hal-hal lain terkait dengan penerimaan surat masuk.

Ditutup pada setiap akhir bulan, diisi kota, tgl, bln, thn. Dibuat rekapitulasi jumlah surat masuk sifat biasa. Ditandatangani oleh petugas pelaksana, dan diketahui oleh pejabat struktural pada kolom 3.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

67

R.IN.2 KEJAKSAAN .......... BUKU AGENDA SURAT KELUAR BIASA / RAHASIA ..........,.......... NO.

TGL DAN NO

KEPADA

PERIHAL

LAMPIRAN

KETERANGAN

3

4

5

6

SURAT 1

2

..........,.....,.....,..... Mengetahui : ...........................................,

Pelaksana,

...........................................

.........................................

Pangkat / Nip ......................

Pangkat / Nip ....................


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

68

PETUNJUK R.IN.2 BUKU AGENDA SURAT KELUAR ( BIASA / RAHASIA)

1.

Pengertian : Buku Agenda Surat Keluar adalah buku untuk mencatat setiap surat / dokumen bersifat Biasa / Rahasia yang akan dikirim.

2.

Kegunaan : Untuk mengetahui secara tepat dan teratur, maupun secara rinci hasil pencatatan yang telah dimasukkan ke dalam sarana / tempat yang telah ditentukan dan untuk menyiapkan pengisian sejumlah kartu kendali.

3.

Penyelenggara : Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sekretariat JAM Bidang Intelijen; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Sekretariat Cabang Kejaksaan Negeri. a.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah surat keluar diterima.

5.

6.


:


Kolom 2

:

Diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim keluar.

Kolom 3

:

Diisi sesuai dengan alamat surat.

Kolom 4

:

Diisi lengkap sesuai dengan isi pokok surat yang akan dikirim.

Kolom 5

:

Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat.

Kolom 6

:

Diisi penjelasan singkat atau hal-hal lain yang dianggap penting untuk memudahkan monitoring tindak lanjut surat dimaksud

Agar setiap bulan Agenda Surat Keluar ditutup dan dibuatkan rekapitulasi jumlah surat masuk berikut nomor urut surat dan berapa ke berapa oleh Pelaksana dan ditandatangani oleh Atasan langsung dari Petugas Pelaksana

www.peraturan.go.id

69

2014, No.1292

Penomoran surat secara urut dari tanggal pertama bulan Januari sampai dengan 31 Desember dalam Tahun yang bersangkutan. 7.

Untuk penomoran Naskah Dinas berupa pengumuman, surat perintah, nota dinas, surat keputusan, surat keterangan, laporan, Target Operasi, siaran pers, dll dibuatkan buku Agenda Naskah dinas penomoran surat secara tersendiri sesuai dengan jenis-jenis naskah dinas yang akan dikeluarkan;

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

70

R.IN.3 KEJAKSAAN .......... BUKU KERJA INTELIJEN ----------------------------------------------------------------------RUBRIK : ........................ SUB RUBRIK : .......................

NO

1

WAKTU

SUMBER/

DITERIMA

BAPUL

2

3

NILAI URAIAN CATATAN DISPOSISI/ DATA/ PERISTIWA/ TINDAKAN INFORMASI MASALAH 4

5

6

7

KET.

8

..........,.....,.....,..... Mengetahui : ...........................................,

Pelaksana,

...........................................

.........................................

Pangkat / Nip ......................

Pangkat / Nip ....................


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

71

PETUNJUK R.IN.3 BUKU KERJA INTELIJEN 1.

Pengertian : Buku Kerja Intelijen yang selanjutnya disingkat BKI adalah buku sebagai wadah untuk mencatat informasi harian sesuai dengan sub rubrik permasalahan berkaitan dengan IPOLEKSOSBUDHANKAM seperti :

2.

Kegunaan : Diperlukan sebagai bahan untuk pembuatan Produk Intelijen.

3.

Penyelenggara : Dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai tanggung jawab dalam penyampaian dan pembuatan Produk Intelijen, yakni : a. Di Jaksa Agung Muda Intelijen oleh setiap Kepala Sub Direktorat Jaksa Agung Muda Intelijen; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh setiap Kepala Seksi pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi; c. Di Kejaksaan Negeri oleh setiap Kepala Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

4.

Waktu pembuatan : Dibuat segera setelah menerima / memperoleh suatu informasi.

5.

Penyimpanan : Disimpan dan dikelola oleh petugas yang ditunjuk sesuai angka 3 (tiga) tersebut di atas.

6.

Cara Pengisian :

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

72

a.

Masing-masing dibuat dalam satu Buku Kerja Intelijen yang isinya terdiri beberapa sub rubrik sesuai informasi yang diperoleh.

b.

Rubrik diisi misalnya Organisasi. Sub diisi

c.

Rubrik :

:

Politik, Sosial Budaya Dan Sumber Daya

- Cekal dan Orang Asing; - Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan; - Politik dan Sosial Budaya; - Sumber Daya Organisasi.

Pengisian Kolom : Kolom 1

: Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun.

Kolom 2

: Diisi dengan waktu penerimaan informasi secara lengkap, meliputi hari, waktu, tanggal, bulan, dan tahun.

Kolom 3

: Diisi dengan : a. Sumber Informasi; b. Badan Pengumpul.

Kolom 4

: Diisi dengan “Nilai” dari masing-masing data / informasi yaitu: 1.

Nilai kepercayaan terhadap “sumber” informasi diberikan / ditulis dengan huruf dari “A” s/d “F”. Keterangan : A = Seluruhnya dipercaya; B = Dipercaya; C = Cukup Dipercaya; D = Kurang Dipercaya; E = Tidak dipercaya; F = Tidak dapat dinilai.

2.

Nilai kepercayaan terhadap “isi informasi” diberikan / ditulis dengan angka dari 1 s/d 6. 1 = Dibenarkan sumber lain; 2 = Diduga benar; 3 = Mungkin benar;

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

73

4 = Diragukan kebenarannya; 5 = Mustahil; 6 = Tidak dapat dinilai kebenarannya. Kolom 5

: Diisi dengan uraian peristiwa secara ringkas, yaitu mengandung unsur-unsur “SIABIDIBAM” (5W + 1 H) yaitu: Siapa, Apa, Bilamana, Dimana, Bagaimana dan Mengapa.

Kolom 6

: Diisi dengan catatan dari hasil tindakan bilamana ada halhal lain yang sejenis dengan informasi yang diperoleh, atau informasi lain sehubungan dengan informasi tersebut. Contoh

:

Telah dicek dari data ternyata benar ada hubungannya dengan nomor ..........

Kolom 7

: Diisi berdasarkan disposisi Kepala Sub Direktorat / Asisten / Kepala Seksi / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menentukan bahwa informasi itu perlu dilaporkan kepada Direktur / Kajati / Kajari untuk tindak lanjutnya.

Kolom 8

: Diisi dengan tindak lanjut sesuai dengan disposisi Direktur / Kajati / Kajari. Contoh

:

a.

Jadikan produk intelijen;

b. Kartukan; c.

Gunakan sebagai bahan koordinasi;

d. Laksanakan Lid untuk melengkapi informasi ini, dan sebagainya.

Buku Kerja Intelijen ditutup setiap akhir bulan ditandatangani petugas pelaksana, dan diketahui oleh atasan langsung.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

74

R.IN.4 KEJAKSAAN .......... BUKU EKSPEDISI SURAT ( BIASA / RAHASIA )

NO.

NO DAN TGL SURAT

TANDA TERIMA KEPADA

PERIHAL

LAMPIRAN KETERANGAN

1

2

3

4

5

WAKTU

NAMA DAN PARAF

6

7

8

..........,.....,.....,..... Mengetahui : ...........................................,

Pelaksana,

...........................................

.........................................

Pangkat / Nip ......................

Pangkat / Nip ....................


www.peraturan.go.id

75

2014, No.1292

PETUNJUK R.IN.4 BUKU EKSPEDISI SURAT ( BIASA / RAHASIA ) 1.

Pengertian : Buku Ekspedisi Surat Biasa / Rahasia adalah buku untuk mencatat surat / dokumen yang bersifat Biasa / Rahasia yang dikirim ke unit kerja lain.

2.

Kegunaan : Sebagai bukti tanda terima.

3.

Penyelenggara : Dilaksanakan oleh petugas ekspedisi yang ditunjuk.

4.

Waktu Pembuatan : Sebelum surat / dokumen dikirim.

5.

Distribusi dan penyimpanan : Didistribusikan kepada alamat dan tembusan surat yang dituju secara jelas, serta disimpan dan dikelola oleh petugas yang ditunjuk.

6.

7.


:

Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun;

Kolom 2

:

Diisi dengan nomor dan tanggal surat/dokumen yang akan di distribusikan;

Kolom 3

:

Diisi sesuai alamat yang dituju;

Kolom 4

:

Diisi perihal dari surat/dokumen yang akan didistribusikan. Apabila surat/dokumen tersebut tidak mencantumkan perihal, maka diisi secara singkat dan jelas materi surat tersebut;

Kolom 5

:

Diisi dengan jumlah lampiran yang surat/dokumen yang akan didistribusikan;

Kolom 6

:

Diisi dengan tanggal dan jam segera surat/dokumen tersebut diterima oleh penerima;

Kolom 7

:

Diisi dengan jelas nama penerima surat/dokumen beserta paraf.

Kolom 8

:

menyertai setelah

Diisi sesuai dengan sifat surat (Biasa / Rahasia)

Ditutup pada setiap bulan, kota, tgl, bln, thn. Penomoran tetap dilanjutkan. Ditandatangani oleh petugas pelaksana, dan diketahui oleh atasan langsung.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

76

www.peraturan.go.id

77

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

78

www.peraturan.go.id

79

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

80

R.IN.7 KEJAKSAAN .......... BUKU AGENDA LAPORAN INTELIJEN ..........,.......... NO.

1

NOMOR

TANGGAL

LAPORAN INTELIJEN

LAPORAN INTELIJEN

2

3

PERIHAL

LAMPIRAN

KODE LAPORAN INTELIJEN

KETERANGAN

4

5

6

7

Rekapitulasi : Jumlah Produk Laporan Intelijen yang dihasilkan

: ………. Laporan

..........,.....,.....,..... Mengetahui : ...........................................,

Pelaksana,

...........................................

.........................................

Pangkat / Nip ......................

Pangkat / Nip ....................


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

81

PETUNJUK R.IN.7 BUKU AGENDA LAPORAN INTELIJEN 1.

Pengertian : Buku Agenda Laporan Intelijen adalah wadah untuk mencatat setiap produk laporan Intelijen.

2.

Kegunaan : a. Untuk penomoran dan penanggalan setiap Produk Laporan Intelijen; b. Untuk mengetahui secara tepat dan teratur, maupun secara rinci dari setiap hasil produk laporan Intelijen yang dihasilkan.

3.

Penyelenggara : a. Di

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Subdirektorat/Bidang; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Bidang Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

masing-masing

Pelaksana : Dilaksanakan oleh petugas agendaris/pencatat yang ditunjuk.

5.

Waktu Pembuatan : Segera setelah produk laporan Intelijen diterima.

6.


:

Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun;

Kolom 2

:

Diisi dengan nomor produk laporan Intelijen;

Kolom 3

:

Diisi dengan tanggal produk laporan Intelijen;

Kolom 4

:

Diisi lengkap sesuai dengan isi pokok produk laporan Intelijen;

Kolom 5

:

Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai produk laporan Intelijen;

Kolom 6

:

Diisi sesuai dengan kode produk laporan Intelijen.

Kolom 7

:

Diisi nomor dan tanggal Sprinopsin/Sprintug

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

7.

82

Agar setiap bulan Buku Agenda Laporan Intelijen ditutup dan dibuatkan rekapitulasi jumlah produk laporan yang masuk berikut nomor urut laporan dan berapa ke berapa oleh Pelaksana dan ditandatangani oleh atasan langsung dari petugas pelaksana. Penomoran surat secara urut dari tanggal pertama bulan Januari sampai dengan 31 Desember dalam Tahun yang bersangkutan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

83

R.IN.8 KEJAKSAAN .......... BUKU AGENDA TELAAHAN INTELIJEN ..........,..........

NO.

TGL DAN NO.

PEMBUAT PERIHAL

LAMPIRAN

TINDAK LANJUT

KET

5

6

7

TELAAHAN INTELIJEN 1

2

3

4

Rekapitulasi : Jumlah Telaahan Intelijen yang masuk

:

………. Telaahan

Jumlah Telaahan Intelijen yang ditindaklanjuti

:

………. Telaahan

Jumlah Telaahan Intelijen yang tidak ditindaklanjuti

:

………. Telaahan

..........,.....,.....,..... Mengetahui : ...........................................,

Pelaksana,

...........................................

.........................................

Pangkat / Nip ......................

Pangkat / Nip ....................


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

84

PETUNJUK R.IN.8 BUKU AGENDA TELAAHAN INTELIJEN 1.

Pengertian : Buku Agenda Telaahan Intelijen yang selanjutnya disebut LAHIN adalah wadah untuk mencatat setiap Telaahan Intelijen yang dibuat.

2.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya Telaahan Intelijen yang sudah dibuat dan sebagai alat kontrol bagi User.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh masing-masing Direktorat; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh masing-masing Seksi pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Bidang Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis .

4.

Waktu Pengisian : Segera setelah Telaahan Intelijen selesai dibuat.

5.

6.


:


Kolom 2

:

Diisi dengan tanggal dan nomor Telaahan Intelijen.

Kolom 3

:

Diisi dengan nama Jabatan yang membuat Telaahan Intelijen.

Kolom 4

:

Diisi lengkap sesuai dengan pokok Telaahan Intelijen.

Kolom 5

:

Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai Telaahan Intelijen.

Kolom 6

:

Diisi dengan Tindak Lanjut dari Telaahan Intelijen.

Kolom 7

:

Diisi penjelasan singkat atau hal-hal lain yang dianggap penting untuk memudahkan monitoring tindak lanjut Telaahan Intelijen dimaksud.

Ditutup pada setiap akhir bulan : diisi kota, tgl, bln, thn. Dibuat rekapitulasi jumlah Telaahan Intelijen. Ditandatangani oleh petugas pelaksana, dan diketahui oleh atasan langsung.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

85

R.IN.9 KEJAKSAAN .......... BUKU ARSIP

NO

WAKTU TERIMA

DITERIMA DARI

TGL & NO.

PERIHAL LAMPIRAN

KODE

KET

PENYIMPANAN

SURAT 1

2

3

4

5

6

7

8

..........,.....,.....,..... Mengetahui : ...........................................,

Pelaksana,

...........................................

.........................................

Pangkat / Nip ......................

Pangkat / Nip ....................


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

86

PETUNJUK R.IN.9 BUKU ARSIP 1.

Pengertian : Buku Arsip adalah wadah untuk mencatat surat/dokumen Biasa maupun Rahasia, yang telah selesai dikerjakan untuk disimpan secara manual maupun elektronik.

2.

Kegunaan : Untuk memudahkan pencarian/penemuan kembali surat/dokumen, bilamana sewaktu-waktu diperlukan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen, Sub Bagian Tata Usaha Direktorat, dan Bagian Tata Usaha pada Puspenkum; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi III; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah menerima surat/dokumen Biasa maupun Rahasia.

5.

Cara Pengisian : a.

Kolom 1

:

Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun

b.

Kolom 2

:

Diisi dengan tanggal dan jam saat surat/dokumen Biasa maupun Rahasia diterima

c.

Kolom 3

:

Diisi dengan nama/unit kerja yang menyerahkan surat/dokumen Biasa maupun Rahasia

d.

Kolom 4

:

Diisi dengan tanggal dan nomor surat /dokumen Biasa maupun Rahasia yang diterima

e.

Kolom 5

:

Diisi dengan isi pokok surat/dokumen Biasa maupun Rahasia yang diterima

f.

Kolom 6

:

Diisi dengan jenis/bentuk dan jumlah lampiran

g.

Kolom 7

:

Diisi dengan nomor kode penyimpanan yang disesuaikan dengan klasifikasi surat dan kode / indeks pada kartu kendali atau folder/file

www.peraturan.go.id

87

2014, No.1292

elektronik. h. Kolom 8

:

Diisi hal-hal lain yang tidak termasuk di dalam kolom 1-8 Misalnya : media penyimpanan

Buku Arsip ditutup setiap bulan ditandatangani dan dibuatkan rekapitulasi jumlah surat rahasia dan biasa petugas pelaksana, dan diketahui oleh atasan langsung.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

88

www.peraturan.go.id

89

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

90

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

91

R.IN.11 KEJAKSAAN ..........

BUKU DATA PETA EKONOMI DAN KEUANGAN

NO.

1

TANDA / SIMBOL

SIABIDIBAM /

2

3

KETERANGAN

5W+1H 4



Pada tiap peta dilengkapi buku data untuk merekam data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap tentang perkembangan situasi Penyelamatan Keuangan Negara Dan Penanggulangan Tindak Pidana.



Apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen, agar dijelaskan proses penyelesaiannya.


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

92

PETUNJUK R.IN.11 BUKU DATA PETA EKONOMI DAN KEUANGAN 1.

Pengertian : Buku Data Peta Ekonomi dan Keuangan adalah wadah pencatatan kegiatankegiatan yang menonjol/menarik perhatian masyarakat/meresahkan masyarakat dalam bidang Ekonomi dan Keuangan.

2.

Kegunaan : Untuk merekam, mengetahui dan mengawasi perkembangan kegiatan yang menonjol/menarik perhatian masyarakat/meresahkan masyarakat berkaitan dengan perekonomian dan keuangan negara;

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Direktorat I pada subdit Ekonomi dan Keuangan; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi I; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan/menerima data atau informasi mengenai kegiatankegiatan yang menonjol/menarik perhatian masyarakat/meresahkan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan.

5.

Cara Pengisian : a. Kolom 1 : Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun; b. Kolom 2 : Diisi dengan tanda/simbol dari peristiwa/kejadian sesuai Tanda Simbol/Peta Penyelamatan Keuangan Negara Dan Penanggulangan Tindak Pidana; c. Kolom 3 : Diisi dengan uraian singkat mengenai suatu peristiwa/kejadian yang menonjol/menarik perhatian masyarakat/ meresahkan masyarakat Penyelamatan Keuangan Negara Dan Penanggulangan Tindak Pidana yang memenuhi unsur SIABIDIBAM/5W+1H; d. Kolom 4 : Diisi dengan jelas hal-hal lain yang tidak termasuk di dalam kolom 1-3 antara lain : apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen.

www.peraturan.go.id

93

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

94

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

95

R.IN.13 KEJAKSAAN ................................ BUKU DATA PENGAWASAN ORANG ASING

NO. IDENTITAS LENGKAP

1

NOMOR PASPOR/ NOMOR KITAS

2

3

ALASAN TGL DAN NO TINGGAL REKOMENDASI DI DARI (KEMENLU/ INDONESIA KEMENKUMHAM/ KEDUBES) 4 5

TGL PENDATAAN

KET

6

7

.........,.....,.....,..... Mengetahui : ........................................., ........................................... Pangkat / Nip ......................

Pelaksana, ..................................... Pangkat / Nip ......................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

96

PETUNJUK R.IN.13

BUKU DATA PENGAWASAN ORANG ASING

1.

Pengertian : Daftar rekapitulasi pendataan pengawasan orang asing adalah daftar yang memuat data orang asing yang memasuki wilayah hukum R.I.;

2.

Kegunaan : Agar pimpinan senantiasa dapat mengetahui data, perkembangan, pendataan pengawasan orang asing guna dapat menentukan langkah kebijakan yang diperlukan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Pengawasan Orang Asing dan Cekal; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen;

4.

Penandatangan : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Pelaksana diketahui oleh Kepala Sub Direktorat Pengawasan Orang Asing dan Cekal; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Pelaksana diketahui oleh Kepala Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Pelaksana diketahui oleh Kepala Seksi Intelijen;

5.

Waktu Pembuatan : Setelah dilakukannya pendataan orang asing.

6.

7.

Penyimpanan : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Pengawasan Orang Asing dan Cekal; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; Cara Pengisian : Kolom 1

: Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun;

Kolom 2

: Diisi secara jelas dan lengkap tentang identitas orang asing yang didata disertai dengan nomor kontak person dan nomor telepon yang bersangkutan;

Kolom 3

: Diisi nomor paspor/nomor KITAS;

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

97

Kolom 4

: Diisi uraian singkat alasan tinggal di Indonesia (tidak termasuk kunjungan wisata);

Kolom 5

: Diisi dengan nomor Instansi/Kementerian rekomendasi.

Kolom 6

: Diisi secara pendataan ;

Kolom 7

: Diisi hal-hal lain yang menyangkut tentang Pendataan Pengawasan Orang Asing, Contohnya : hal-hal yang mungkin masih diperlukan misalnya kota-kota / tempat tujuan orang asing tersebut.

lengkap

dan yang sesuai

tanggal serta menerbitkan dengan

tanggal

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

98

www.peraturan.go.id

99

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

100

www.peraturan.go.id

101

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

102

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

103

PETUNJUK R.IN.16 BUKU DATA PENGOBATAN TRADISIONAL

1.

Pengertian : Buku data pengobatan tradisional adalah daftar yang memuat jumlah penyelenggara pengobatan tradisional yang ada di suatu daerah yang keberadaannya perlu diketahui dan diawasi oleh Kejaksaan.

2.

Kegunaan : Agar pimpinan senantiasa dapat mengetahui data, perkembangan, penyelenggara pengobatan tradisional/kebatinan/Supranatural guna dapat menentukan langkah kebijakan yang diperlukan.

3.

Penyelenggara: a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan / menerima data atau informasi.

5.


: diisi dengan nomor secara berurutan selama satu tahun;

Kolom 2

: diisi dengan nama lengkap identitas pelayan pengobatan tradisional;

Kolom 3

: diisi dengan asal/sumber ajaran; Misalnya : pengilhaman/wahyu, kitab.

Kolom 4

: diisi dengan daerah/tempat/asal mula munculnya kegiatan pengobatan dimaksud;

Kolom 5

: diisi dengan jelas dan lengkap tata cara/metode pengobatan kebatinan/ tradisional yang dilakukan baik dengan menggunakan ritual/ajaran keagamaan/kepercayaan;

Kolom 6

: diisi dengan cabang-cabang pengobatan dimaksud;

Kolom 7

: diisi dengan nomor dan tanggal register pendataan oleh Kejaksaan;

Kolom 8

: diisi dengan nomor dan tanggal surat izin dari kantor Departemen/Dinas Kesehatan setempat;

ataupun

wilayah

kerja

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

104

Kolom 9

: diisi dengan jangka waktu/masa berlaku izin yang diterbitkan oleh Departemen/Dinas Kesehatan setempat;

Kolom 10

: diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu.

www.peraturan.go.id

105

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

106

PETUNJUK R.IN.17 BUKU DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1.

Pengertian : Buku Data Organisasi Kemasyarakatan adalah wadah untuk mencatat data organisasi kemasyarakatan;

2.

Kegunaan : Agar pimpinan senantiasa dapat mengetahui data, perkembangan, pendataan organisasi kemasyarakatan guna dapat menentukan langkah kebijakan yang diperlukan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Politik dan Sosial Budaya; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen;

4.

Penandatangan : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Pelaksana diketahui oleh Kepala Sub Direktorat Politik, Sosial dan Budaya; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Pelaksana diketahui oleh Kepala Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Pelaksana diketahui oleh Kepala Seksi Intelijen;

5.

Waktu Pembuatan : Setelah dilakukannya pendataan organisasi kemasyarakatan.

6.

Penyimpanan : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Politik, Sosial dan Budaya; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen;

7.


: Diisi dengan nomor secara berurutan selama satu tahun

Kolom 2

: Diisi secara jelas dan lengkap tentang identitas organisasi kemasyarakatan yang didata disertai dengan nomor kontak organisasi kemasyarakatan dan nomor telepon pimpinan dan pengurus;

Kolom 3

: Diisi secara jelas identitas dari pimpinan/pengurus organisasi kemasyarakatan;

Kolom 4, 5, 6

: Diisi dengan nomor akte pendirian, nomor dan tanggal pendaftaran pada instansi yang berwenang mengeluarkan;

www.peraturan.go.id

107

2014, No.1292

Kolom 7

: Diisi dengan alamat lengkap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan;

Kolom 8

: Diisi secara jelas mengenai jenis dan ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, misalnya : organisasi yang bergerak di bidang politik,kepemudaan,sosial,kesukuan,keagamaan dan lain-lain serta organisasi kemasyarakatan dalam wilayah nasional/provinsi dst;

Kolom 9

: Diisi hal-hal lain yang menyangkut tentang Pendataan organisasi kemasyarakatan, Contohnya : hal-hal yang mungkin masih diperlukan misalnya jumlah anggota organisasi kemasyarakatan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

108

R.IN.18 KEJAKSAAN*) .......... BUKU DATA PETA POLITIK, SOSIAL, BUDAYA DAN SUMBER DAYA ORGANISASI

NO. 1

TANDA / SIMBOL

SIABIDIBAM /

2

3

KETERANGAN

5W+1H 4 



Pada tiap peta dilengkapi buku data untuk merekam data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap tentang perkembangan situasi terkait Politik, Sosial, Budaya dan Sumber Daya Organisasi ; Apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen, agar dijelaskan proses penyelesaiannya.


www.peraturan.go.id

109

2014, No.1292

PETUNJUK R.IN.18 BUKU DATA PETA POLITIK, SOSIAL, BUDAYA DAN SUMBER DAYA ORGANISASI 1.

Pengertian : Buku Data Peta Politik, Sosial, Budaya dan Sumber Daya Organisasi adalah wadah pencatatan kegiatan-kegiatan yang menonjol/menarik perhatian masyarakat/meresahkan masyarakat dalam bidang Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi .

2.

Kegunaan : Untuk merekam, mengetahui dan mengawasi perkembangan kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi yang menonjol/menarik perhatian masyarakat/meresahkan masyarakat;

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Direktorat II pada subdit Polsosbud dan Subdit SDO; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan/menerima data atau informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang menonjol/menarik perhatian masyarakat/meresahkan masyarakat dalam bidang Politik, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Organisasi.

5.

Cara Pengisian : a. Kolom 1 : Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun; b. Kolom 2 : Diisi dengan tanda/simbol dari peristiwa/kejadian sesuai Tanda Simbol/Peta Politik, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Organisasi; c. Kolom 3 : Diisi dengan uraian singkat mengenai suatu peristiwa/kejadian yang menonjol/menarik perhatian masyarakat/ meresahkan masyarakat dalam bidang Politik, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Organisasi yang memenuhi unsur SIABIDIBAM/5W+1H; d. Kolom 4 : Diisi dengan jelas hal-hal lain yang tidak termasuk di dalam kolom 1-3 antara lain : apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen (pemantauan, penelitian, pencarian/penangkapan buronan serta dukungan Intelijen terhadap bidang Pembinaan dan Pengawasan).

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

110

R.IN.19 KEJAKSAAN*) .......... BUKU DATA PETA PEMILU DPD, DPR DAN DPRD

NO. 1

TANDA / SIMBOL

SIABIDIBAM /

2

3

KETERANGAN

5W+1H 4  Pada tiap peta dilengkapi buku data untuk merekam data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu DPD, DPR dan DPRD;  Apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen, agar dijelaskan proses penyelesaiannya.


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

111

PETUNJUK R.IN.19 BUKU DATA PETA PEMILU DPD, DPR DAN DPRD 1.

Pengertian : Buku Data Peta Pemilu DPD, DPR dan DPRD adalah wadah pencatatan kegiatan-kegiatan yang merekam data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD.

2.

Kegunaan : Untuk merekam, mengetahui dan mengawasi tahapan/proses pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD;

3.

perkembangan

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Direktorat II; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan/menerima data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD.

5.

Cara Pengisian : a. Kolom 1 : Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun; b. Kolom 2 : Diisi dengan tanda/simbol dari peserta pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD; c. Kolom 3 : Diisi dengan uraian singkat mengenai setiap tahapan/proses pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD yang memenuhi unsur SIABIDIBAM/ 5W+1H; d. Kolom 4 : Diisi dengan jelas hal-hal lain yang tidak termasuk di dalam kolom 1-3 misalnya : apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen, agar dijelaskan proses penyelesaiannya, gugatan hasil Pemilu.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

112

R.IN.20 KEJAKSAAN*) .......... BUKU DATA PETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO. 1

TANDA / SIMBOL

SIABIDIBAM /

2

3

KETERANGAN

5W+1H 4  Pada tiap peta dilengkapi buku data untuk merekam data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden;  Apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen, agar dijelaskan proses penyelesaiannya.


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

113

PETUNJUK R.IN.20 BUKU DATA PETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1.

Pengertian : Buku Data Peta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden adalah wadah pencatatan kegiatan-kegiatan yang merekam data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2.

Kegunaan : Untuk merekam, mengetahui dan mengawasi tahapan/proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3.

perkembangan


4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan/menerima data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

5.

Cara Pengisian : a. Kolom 1 : Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun; b. Kolom 2 : Diisi dengan tanda / symbol dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden; c. Kolom 3 : Diisi dengan uraian singkat mengenai setiap tahapan / proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi unsur SIABIDIBAM/ 5W+1H; d. Kolom 4 : Diisi dengan jelas hal-hal lain yang tidak termasuk di dalam kolom 1-3 misalnya : apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen, agar dijelaskan proses penyelesaiannya, gugatan hasil Pemilu.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

114

R.IN.21 KEJAKSAAN*) .......... BUKU DATA PETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO. 1

TANDA / SIMBOL

SIABIDIBAM /

2

3

KETERANGAN

5W+1H 4  Pada tiap peta dilengkapi buku data untuk merekam data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  Apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen, agar dijelaskan proses penyelesaiannya.


www.peraturan.go.id

115

2014, No.1292

PETUNJUK R.IN.21 BUKU DATA PETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.

Pengertian : Buku Data Peta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah wadah pencatatan kegiatan-kegiatan yang merekam data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

2.

Kegunaan : Untuk merekam, mengetahui dan mengawasi perkembangan tahapan/proses pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.


4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan/menerima data/peristiwa/kejadian yang ada secara lengkap setiap tahapan/proses pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

5.

Cara Pengisian : a. Kolom 1 : Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun; b. Kolom 2 : Diisi dengan tanda/simbol dari peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; c. Kolom 3 : Diisi dengan uraian singkat mengenai setiap tahapan/proses pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi unsur SIABIDIBAM/ 5W+1H; d. Kolom 4 : Diisi dengan jelas hal-hal lain yang tidak termasuk di dalam kolom 1-3 misalnya : apabila diadakan kegiatan atau operasi intelijen, agar dijelaskan proses penyelesaiannya / gugatan hasil Pemilu.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

116

www.peraturan.go.id

117

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

118

KEJAKSAAN ………….

R.IN.23

Kamar Sandi BUKU AGENDA BERITA MASUK BIASA / RAHASIA

N O

TANGG AL

NO & TGL BERIT A

DA RI

KEPA DA

PERIH AL

TGL / JAM DITERI MA

JUMLA H HALAM AN

NAMA PETUG AS

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…………,…….,………………….,…….. Mengetahui : ………………………………… ….,

Pelaksana,

………………………………… …

……………………………………..

Pangkat/Nip…………

Pangkat/Nip………..

www.peraturan.go.id

119

2014, No.1292

PETUNJUK R.IN.23 BUKU AGENDA BERITA MASUK BIASA / RAHASIA 1. Pengertian : Buku Agenda Berita Masuk Biasa / Rahasia adalah buku untuk mencatat setiap berita / dokumen yang diterima Unit Teknis Persandian (UTP) melalui Jaring Komunikasi Sandi yang bersifat biasa / rahasia untuk selanjutnya dikirim ke unit kerja lain. 2. Kegunaan : Untuk mengetahui secara tepat dan teratur, setiap berita / dokumen yang diterima melalui Jaring Komunikasi Sandi Kejaksaan (JKSK) pada setiap Unit Teknis Persandian yang sifatnya biasa / Rahasia untuk dimasukkan ke dalam kolom-kolom buku agenda berita masuk. 3. Penyelenggara : 1. Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub. Bagian Direktorat Pengamanan Informasi; 2. Seksi III pada Asisten Intelijen bagian Unit Teknis Persandian (sandiman di Kejati dan Kejari) ; 4. Pelaksana : Dilaksanakan oleh petugas / agendaris sandi yang ditunjuk 5. Waktu Pembuatan: Segera setelah berita / dokumen diterima 6. Penyimpanan : Pertinggal (arsip) disimpan dan dikelola oleh petugas sandi yang ditunjuk 7. Cara Pengisian : a. Kolom 1 : Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun. b. Kolom 2 : Diisi dengan tanggal segera setelah berita / dokumen diterima petugas Agendaris c. Kolom 3 : Diisi nomor dan tanggal yang tertera pada berita / dokumen masuk Yang telah diterima d. Kolom 4 : Diisi sesuai dengan asal berita masuk. e. Kolom 5 : Diisi sesuai dengan alamat yang dituju berita masuk. f. Kolom 6 : Agar diisi perihal dari berita / dokumen masuk Apabila surat masuk tidak mencantumkan perihal, maka diisi secara singkat dan jelas materi surat masuk tersebut. g. Kolom 7 : Diisi tanggal / jam diterima berita masuk melalui Jaring Komunikasi sandi

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

h. Kolom 8 i. Kolom 9 j. Kolom 10

120

: Diisi semua lembaran halaman (termasuk pengantar berita) yang terkait dengan berita /dokumen masuk tersebut. : Diisi dengan nama jelas, tanda tangan (paraf) penerima berita : Diisi apabila ada hal-hal lain terkait dengan penerimaan berita masuk.

8. Ditutup pada setiap bulan, tgl, bln, thn. Dibuat rekapitulasi jumlah berita masuk biasa dan penomoran tetap dilanjutkan. Ditandatangani oleh petugas pelaksana, dan diketahui oleh atasan langsung.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

121

R.IN.24 KEJAKSAAN*) Kamar Sandi BUKU AGENDA BERITA KELUAR BIASA / RAHASIA

N o

Tang gal

Nom or & Tgl Berit a

1

2

3

Dari

Kepad a

Perihal

Tanggal / Jam Dikirim

4

5

6

7

Jumla h Halam an

Nama Petug as

Ke t

8

9

10

…………,…….,………………….,…….. Mengetahui : ………………………………. ,

Pelaksana,

………………………………

……………………………………..

Pangkat/Nip…………

Pangkat/Nip………..

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

122

PETUNJUK R.IN. 24 BUKU AGENDA BERITA KELUAR BIASA / RAHASIA 1. Pengertian : Buku Agenda Berita Keluar Biasa / Rahasia adalah buku untuk mencatat setiap berita / dokumen yang dikirim Unit Teknis Persandian (UTP) melalui Jaring Komunikasi Sandi yang bersifat biasa untuk selanjutnya diterima unit kerja lain. 2. Kegunaan : Untuk mengetahui secara tepat dan teratur, setiap berita / dokumen yang dikirim melalui Jaring Komunikasi Sandi Kejaksaan (JKSK) pada setiap Unit Teknis Persandian yang sifatnya Biasa / Rahasia untuk dimasukkan ke dalam kolom-kolom buku agenda berita keluar. 3. Penyelenggara : Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub. Bagian Direktorat Pengamanan Informasi; Seksi III pada Asisten Intelijen bagian Unit Teknis Persandian (sandiman di Kejati dan Kejari) ; 4. Pelaksana : Dilaksanakan oleh petugas / agendaris sandi yang ditunjuk 5. Waktu Pembuatan: Segera sebelum berita / dokumen dikirim 6. Penyimpanan : Pertinggal (arsip) disimpan dan dikelola oleh petugas sandi yang ditunjuk 7. Cara Pengisian : a. Kolom 1 : Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun. b. Kolom 2 : Diisi dengan tanggal segera sebelum berita / dokumen dikirim petugas Agendaris. c. Kolom 3 : Diisi nomor dan tanggal yang tertera pada berita / dokumen d. keluar yang akan dikirim e. Kolom 4 : Diisi sesuai dengan asal berita keluar f. Kolom 5 : Diisi sesuai dengan alamat yang dituju berita keluar g. Kolom 6 : Diisi perihal dari berita / dokumen keluar, apabila surat keluar tidak mencantumkan perihal, maka diisi secara singkat dan jelas materi surat keluar tersebut. h. Kolom 7 : Diisi tanggal / jam diterima berita keluar melalui Jaring Komunikasi Sandi

www.peraturan.go.id

123

2014, No.1292

i. Kolom 8 : Diisi semua lembaran halaman (termasuk pengantar berita) yang terkait dengan berita /dokumen keluar tersebut j. Kolom 9 : Diisi dengan nama jelas, tanda tangan (paraf) penerima berita k. Kolom 10 : Diisi apabila ada hal-hal lain terkait dengan penerimaan berita keluar. 8. Ditutup pada setiap bulan, tgl, bln, thn. Dibuat rekapitulasi jumlah berita masuk keluar dan penomoran tetap dilanjutkan. Ditandatangani oleh petugas pelaksana dan diketahui oleh atasan langsung.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

124

R.IN.25 KEJAKSAAN*) Kamar Sandi BUKU EKSPEDISI BERITA BIASA / RAHASIA NO

NO. BERITA

KEPADA

NAMA & TTD PENERIMA

KET

1

2

3

4

5

Mengetahui: …………………………………… …………………………………… Pangkat / Nip………………

………………………,……,… ……………,…… Pelaksana, …………………………… Pangkat / Nip…………

*) Kejaksaaan ditulis hanya disampul depan

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

125

PETUNJUK R.IN.25 BUKU EKSPEDISI BERITA BIASA / RAHASIA

1. Pengertian : Buku Ekspedisi Berita Biasa / Rahasia adalah buku untuk mencatat berita / dokumen yang diterima melalui Jaring Komunikasi Sandi Kejaksaan (JKSK) yang bersifat Biasa / Rahasia untuk selanjutnya dikirim ke unit kerja lain. 2. Kegunaan : Sebagai bukti tanda terima pengiriman berita / dokumen 3. Penyelenggara : Dilaksanakan oleh petugas sandi yang ditunjuk Dikirim oleh petugas pengirim berita sandi (caraka) 4. Waktu Pembuatan: Segera sebelum berita /dokumen dikirim 5. Distribusi dan penyimpanan : Didistribusikan kepada alamat dan tembusan surat yang dituju secara jelas, serta disimpan dan dikelola oleh petugas sandi yang ditunjuk 6. Cara Pengisian : Kolom 1 : Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun Kolom 2 : Diisi nomor berita / dokumen yang akan dikirim Kolom 3 : Diisi sesuai dengan alamat yang dituju Kolom 4 : Diisi dengan nama jelas, tanda tangan (paraf) penerima surat saat didistribusikan Kolom 5 : Diisi dengan Keterangan penting lainnya seperti tanggalterima dan lainnya. 7. Ditutup pada setiap bulan, tgl, bln, thn. Penomoran tetap dilanjutkan. Ditandatangani oleh petugas pelaksana,dan diketahui oleh atasan langsung.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

126

R.IN.26 KEJAKSAAN ......................... DATA PELAKSANAAN KEGIATAN PENERANGAN HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM

www.peraturan.go.id

127

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

128

PETUNJUK R.IN.26 DATA PELAKSANAAN KEGIATAN PENERANGAN HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM 1.

Pengertian : Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum adalah daftar yang memuat data hasil pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum.

2.

Kegunaan : Agar pimpinan senantiasa dapat mengetahui data dan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Intelijen oleh Puspenkum pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum ; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala seksi Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Kasi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;

4.

Waktu Pembuatan : Setelah dilaksanakannya kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum

5.

Tempat Penyajian : Papan data yang telah disiapkan oleh bidang Intelijen khususnya pada bidang Penerangan Hukum

6.

Cara Pengisian : Triwulan 1 : diisi dengan data-data kegiatan triwulan 1 Triwulan 2 : diisi dengan data-data kegiatan triwulan 2 Triwulan 3 : diisi dengan data-data kegiatan triwulan 3 Triwulan 4 : diisi dengan data-data kegiatan triwulan 4

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

129

Contoh Papan Visualisasi Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penerangan Hukum

TRIWULAN

SASARAN KEGIATAN

JUMLAH PESERTA

WAKTU PELAKSANAAN

1

2

3

4

MATERI

KERJASAMA DENGAN INSTANSI LAIN*

NAMA PETUGAS PENERANGAN HUKUM

5

6

7

I

II

III

IV

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

130

Contoh : Papan Visualisasi Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum TRIWULAN

SASARAN KEGIATAN

JUMLAH PESERTA

WAKTU PELAKSANAAN

MATERI

NAMA PETUGAS PENYULUHAN HUKUM

1

2

3

4

5

6

I

II

III

IV

www.peraturan.go.id

131

2014, No.1292

Cara Pengisian Untuk Papan Visualisasi Data I 1. Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penerangan Hukum Tiap Triwulan

Kolom 1

: Triwulan ( I, II, III, IV)

Kolom 2

: Diisi dengan sasaran/audience pelaksanaan kegiatan pada tiap triwulan

Kolom 3

: Diisi dengan jumlah peserta kegiatan pada tiap Triwulan

Kolom 4

: Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan pada tiap Triwulan

Kolom 5

: Diisi dengan judul materi yang disampaikan pada tiap Triwulan

Kolom 6

: Diisi apabila ada kerjasama dengan instansi lain

pada tiap

Triwulan Kolom 7

: Diisi dengan nama petugas pelaksana kegiatan penerangan hukum pada tiap Triwulan

2. Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Tiap Triwulan

Kolom 1

: Triwulan (I, II, III, IV)

Kolom 2

: Diisi dengan sasaran/ audience pelaksanaan kegiatan pada tiap Triwulan

Kolom 3

: Diisi dengan jumlah peserta kegiatan pada tiap Triwulan

Kolom 4

: Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan pada tiap Triwulan

Kolom 5

: Diisi dengan judul materi yang disampaikan pada tiap Triwulan

Kolom 6

: Diisi dengan nama petugas pelaksana kegiatan penerangan hukum pada tiap Triwulan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

132

www.peraturan.go.id

133

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

134

www.peraturan.go.id

135

2014, No.1292

R.IN.28 KEJAKSAAN …………… DATA STATISTIK GRAFIK BATANG KEGIATAN PENERANGAN HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

136

www.peraturan.go.id

137

2014, No.1292

PETUNJUK R.IN.28 DATA STATISTIK GRAFIK BATANG KEGIATAN PENERANGAN HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM 1. Pengertian : Data Grafik Batang Kegiatan Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum adalah grafik yang memuat data hasil pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum 2. Kegunaan : Untuk mengetahui secara grafik hasil pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penerangan hukum 3. Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Intelijen oleh Puspenkum pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum ; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala seksi Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Kasi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri; 4. Waktu Pembuatan : Setelah dilaksanakannya kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum 5. Tempat Penyajian : Papan data yang telah disiapkan oleh bidang Intelijen khususnya pada bidang Penerangan Hukum 6. Cara Pengisian : Triwulan 1 : diisi dengan data-data kegiatan triwulan 1 Triwulan 2 : diisi dengan data-data kegiatan triwulan 2 Triwulan 3 : diisi dengan data-data kegiatan triwulan 3 Triwulan 4 : diisi dengan data-data kegiatan triwulan 4

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

138

Contoh Data Statistik Grafik Batang Pelaksanaan Kegiatan Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Per-Triwulan Tahun Berjalan

3 2.5 2 1.5

1 0.5 0 I

II

III

IV

Triwulan

I

II

III

IV

Penerangan Hukum

1

2

2

1

Penyuluhan Hukum

2

1

3

2

*Grafik di atas merupakan contoh kegiatan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum Triwulan I/II/II/IV Keterangan: Warna Hijau : Jumlah peserta penerangan hukum orang

=

.........................

Warna Merah: Jumlah peserta penyuluhan hukum orang

=

.........................

www.peraturan.go.id

139

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

140

www.peraturan.go.id

141

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

142

R.IN.30 KEJAKSAAN*) .......... LEMBAR KLIPING PERS NO.

SUMBER PENERBITAN

JUDUL

URAIAN SINGKAT PERISTIWA

BENTUK DAN KODE PENYIMPANAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

..........,.....,.....,..... Mengetahui : ..........................................., ........................................... Pangkat / Nip ......................

Pelaksana, ......................................... Pangkat / Nip ....................


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

143

PETUNJUK R.IN.30 LEMBAR KLIPING PERS 1.

Pengertian : Lembar Kliping Pers adalah wadah untuk mencatat judul-judul peristiwa / masalah yang dimuat dalam suatu penerbitan Pers yang mempunyai nilai intelijen yang bersumber dari : a. Media Cetak; b. Media Elektronik; c. Media Online.

2.

Kegunaan : Untuk memudahkan penemuan data / informasi yang terungkap dari suatu peristiwa / masalah yang bersumber dari suatu penerbitan pers.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Masing-masing Sub Direktorat; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Masing-masing Seksi pada Asisten Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan data/informasi yang bersumber dari suatu penerbitan pers.

5.

Distribusi dan Penyimpanan : Disimpan serta dikelola oleh petugas yang ditunjuk dan photo copynya dapat didistribusikan kepada pejabat yang memerlukan.

6.


:

Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun

Kolom 2

:

Diisi dengan Menyebutkan sumber/nama darimana mendapatkan berita untuk kliping pers

Kolom 3

:

Diisi judul/topik atau kepala berita

Kolom 4

:

Diisi dengan uraian singkat isi berita yang mengandung unsur SIADIDIBAM atau 5 W 1 H

Kolom 5

:

kalau bentuk dapat disimpan dalam bentuk kliping atau bentuk CD atau Hard Disk atau bentuk media penyimpanan lainnya.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

144

Sedangkan kode penyimpanan diisi sesuai dengan klarifikasi dan kode/index pada kartu kendali. Kolom 6

:

Disimpan dalam formulir/register kartu kendali penyimpanan lembar kliping pers.

lembar kliping pers ditutup setiap akhir tahun ditandatangani petugas pelaksana, dan diketahui oleh atasan langsung.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

145

R.IN.31 KEJAKSAAN ..................... A

KARTU INDEX Nomor

:

B

Nama

:

C

Jenis Kelamin

:

D

Tempat / Tgl. Lahir : Bangsa / Suku

:

Kewarganegaraan: Agama / Kepercayaan Pekerjaan

:

Alamat

:

:

UPAL

E

NAR

F

SEL

G

TPE

H

HAM

I

TPK

J

KRI

K

IM

L

MAKA R

M

PERS

N

SARA

O

HAKI

P

LH

Q R S

Keterangan :

T …………………………………………………………………………………………………. U ………………………………………………………………………………………………… V …………………………………………………………………………………………………. W X Y Z

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

146

PETUNJUK R.IN.31 KARTU INDEX 1.

Pengertian : Kartu Index adalah daftar yang tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai data atau peristiwa yang disimpan.

2.

Kegunaan : Sebagai petunjuk untuk menemukan tempat penyimpanan data / peristiwa yang disimpan.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Produksi Intelijen; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi III; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Pada waktu penyimpanan kartu / dokumen.

5.

Penyimpanan dan Pendistribusian : Disimpan serta dikelola (baik secara manual maupun elektronik) oleh petugas khusus yang ditunjuk dan atas perintah pimpinan kartu serta dokumen dapat didistribusikan kepada pejabat yang memerlukan dengan cara memberikan salinannya.

6.

Cara Pengisian : a. Kolom nomor : Diisi nomor urut Kartu Index dan kode pejabat yang menyimpan, bulan, dan tahun penyimpanan. Contoh : Nomor : 12 / (kode pejabat) / 04 / 2012. b. Kolom Identitas, diisi nama, jenis kelamin dan seterusnya. c. Kolom keterangan :

www.peraturan.go.id

147

2014, No.1292

Diisi mengenai status / peranan seseorang yang disebutkan dalam suatu peristiwa yang bersangkutan dan keterangan-keterangan lain yang dianggapperlu. d. Kolom peristiwa/kasus : Dalam kartu Index tersebut terdapat singkatan suatu peristiwa/kasus (contoh UPAL : Uang Palsu). Cara pengisiannya adalah dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang terdapat pada Kartu Index tersebut sesuai dengan peristiwa / kasus yang terjadi. e. Kolom urutan abjad / huruf : Pada kartu Index terdapat huruf A s/d Z. Huruf pertama dari nama orang yang akan dikartukan tersebut adalah yang digunakan dalam kartu Index, sedangkan huruf yang lain baik di atas maupun di bawahnya dihilangkan / dipotong. f. Warna kartu: Kartu index berwarna hijau.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

148

KARTUTIK BIODATA Nomor : ........................................ 1.

IDENTITAS a. Nama Lengkap

:

............................................................

b. Tempat/Tgl. Lahir/Umur : ............................................................ c. Jenis Kelamin

:

............................................................

d. Bangsa/Suku

:

............................................................

e. Kewarganegaraan f.

:

............................................................

Alamat/Tempat Tinggal :

………...................................................

g. Nomor Telepon/HP : …………………………………………………. h. Nomor Passport

:

………………………………………………….

i.

Agama/Kepercayaan

:

............................................................

j.

Pendidikan

:

............................................................

k. Pekerjaan

:

............................................................

l.

Alamat Kantor

:

…………………………………….……………

m. Status Perkawinan

:

KAWIN/TIDAK .....................................

n. Legitimasi Perkawinan :

............................................................

o. Tempat dan Tgl. Perkawinan : 2.

..................................................

BIOGRAFI INTELIJEN : a. Riwayat Hidup singkat 1.

Pekerjaan

:

..................................................

2.

Pendidikan

:

..................................................

3.

Kepartaian

:

..................................................

4.

Ormas lainnya

:

..................................................

1.

Nama Isteri/Suami

:

..................................................

2.

Nama anak-anak

:

..................................................

b. Keluarga

3. Nama Saudara kandung .................................................. 4.

:

Nama Ayah Kandung

:

..................................................

Alamat

:

..................................................

Nama Ibu Kandung

:

.............................................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

149

Alamat

:

..................................................

:

.............................................

Alamat

:

..................................................

Nama Ibu Mertua

:

...................................................

Alamat

:

...................................................

5. Nama Ayah Mertua

c. Referensi/Kenalan (nama dan alamat)

d. Hobbi/kegemaran

:

1.

..................................................

:

2.

...................................................

:

3.

...................................................

:

.............................................................

e. Kedudukan di masyarakat : ............................................................. f.

Lain-lain

:

............................................................

OTENTIKASI : (Stempel dan paraf) 3.

PAS PHOTO

4x6

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

150

Petunjuk R.IN.32 KARTUTIK BIODATA 1.

Pengertian : Kartutik Biodata adalah kartu untuk menyimpan data/informasi seseorang yang berisi catatan tentang identitas dan riwayat hidup seseorang yang mempunyai nilai intelijen, penting, menonjol, potensial, baik dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan hukum.

2.

Kegunaan : Untuk memudahkan bilamana di kemudian hari informasi/data tersebut diperlukan untuk mengadakan penelitian dan penilaian terhadap seseorang dalam rangka kegiatan intelijen.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Produksi Intelijen; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi III; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah mendapatkan/menerima data atau informasi.

5.

Penyimpanan dan Pendistribusian : Disimpan serta dikelola (baik secara manual maupun elektronik) oleh petugas yang ditunjuk dan atas perintah pimpinan dapat didistribusikan kepada pejabat yang memerlukan dengan cara memberikan salinan / photo copynya.

6.

Cara pengisian : a.

Kolom nomor di bawah judul kartutik, diisi dengan nomor urut Kartutik, kode pejabat yang membuat, bulan, dan tahun pembuatan kartutik. Contoh : No. 01/(Kode Pejabat)/08/2014;

b.

Kolom identitas

:

Cukup jelas;

c.

Kolom Biografi Intelijen

:

Cukup jelas;

www.peraturan.go.id

151

d.

7.

2014, No.1292

Photo yang tertera pada kartutik sebaiknya dilengkapi dengan sidik jari.

Biodata orang yang mempunyai nilai intelijen antara lain dapat diperoleh dengan pendekatan secara persuasif dari : a. Departemen / Instansi / Lembaga terkait; b. Pihak Kepolisian dan BIN; c.

Dll.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

152

R.IN.33 KEJAKSAAN .................... KARTUTIK TERSANGKA / TERDAKWA / TERPIDANA Nomor : R - ...../...../...../...../..... I.

II.

IDENTITAS 1. Nama Lengkap

:

...................................................

2. Nama samaran/panggilan

:

...................................................

3. Tempat/Tgl lahir/Umur

:

...................................................

4. Jenis Kelamin

:

...................................................

5. Bangsa/Suku

:

...................................................

6. Kewarganegaraan

:

...................................................

7. Alamat/Tempat Tinggal

:

...................................................

8. Nomor Telepon/HP

:

………………………………………….

9. Nomor Passport

:

…………………………………………

10. Agama/Kepercayaan

:

...................................................

11. Pekerjaan

:

...................................................

12. Alamat Kantor

:

……………………………………….…

13. Status Perkawinan

:

...................................................

14. Kepartaian

:

...................................................

15. Pendidikan

:

...................................................

RIWAYAT PERKARA : 1. Kejahatan/pelanggaran yang dilakukan : a. Kasus posisi secara singkat/

:

pasal yang dilanggar

............................................ ............................................

b. Latar belakang & akibatakibat peristiwa/kerugian

:

.............................................

c. SP3 / SKPP

:

No .................... tgl ..............

d. Putusan pengadilan

:

PN ....................................... PT................................. MA ......................................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

153

2.

Nama orang tua / alamat

:

...................................................

3.

Nama kawan yang dikenal

:

...................................................

4.

Lain-lain

:

...................................................

OTENTIKASI : (Stempel dan paraf) SIDIK JARI

TANDA TANGAN

PHOTO

.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

154

Petunjuk RI.IN.33 KARTUTIK TERSANGKA / TERDAKWA / TERPIDANA 1.

Pengertian : Kartutik Tersangka / Terdakwa / Terpidana adalah kartu untuk menyimpan data mengenai seseorang yang terlibat dalam suatu kasus kejahatan / pelanggaran yang dinilai penting / menonjol, baik yang telah diputus oleh Pengadilan maupun yang belum.

2.

Kegunaan : Untuk memudahkan memberikan dukungan terhadap operasi Intelijen bilamana diperlukan, baik dalam rangka tugas penuntutan, tugas pelaksanaan putusan Hakim maupun kegiatan intelijen.

3.

Penyelenggara : a.

Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Produksi Intelijen;

b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi III; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kaur Tata Usaha Teknis. 4.


5.

Penyimpanan dan Pendistribusian : Disimpan serta dikelola (baik secara manual maupun elektronik) oleh petugas yang ditunjuk dan atas perintah pimpinan dapat didistribusikan kepada pejabat yang memerlukan dengan cara memberikan salinan / photo copynya.

6.

Cara pengisian : Sesuai dengan kolom-kolom, cukup jelas. Keterangan : SP3

:

Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

SKPP

:

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

155

R.IN.34 KEJAKSAAN ..................................... KARTUTIK ORGANISASI --------------------------------------Nomor : ...../...../...../...../..... I.

IDENTITAS : 1. Nama Organisasi

: ..........................................................

2. Akte Pendirian : .......................................................... 3. Kedudukan / status : ……………………………………………….. 4. Berdiri sejak

: ..........................................................

5. Domisili hukum/alamat

: ..........................................................

6. Nomor Telepon : ………………………………………………. 7. Website/E-mail : ………………………………………………. 8. Pengurus

:

- Nama

: ..........................................................

- Kedudukan

: ..........................................................

- Periode tahun

: ..........................................................

- Alamat

: ..........................................................

- Nomor Telepon /HP : ……………………………………….………. 9. Ruang lingkup kegiatan organisasi

II.

:

a.

Ke dalam

: ..........................................................

b.

Ke luar

: ..........................................................

KEGIATAN ORGANISASI / PENGURUS ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM : …................................................................................................................. .................................................................................................................... ................................................................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

156

Petunjuk R.IN.34 KARTUTIK ORGANISASI 1.

Pengertian : Kartutik Organisasi adalah kartu mencatat data/identitas tentang kegiatan dari suatu organisasi/ pengurus yang bergerak di bidang politik, ekonomi dan keuangan, sosial budaya (termasuk aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan) yang mempunyai nilai intelijen.

2.

Kegunaan : Untuk memudahkan memberikan informasi/data dalam suatu kegiatan atau operasi intelijen.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen: - untuk bidang Politik, Sosial Budaya oleh Sub Direktorat Politik dan Sosial Budaya; - untuk bidang Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagaaman oleh Sub Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagaaman; - untuk bidang Keuangan dan Kekayaan Negara oleh Sub Direktorat Keuangan dan Kekayaan Negara; - untuk bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Direktorat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

oleh

Sub

b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi III; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis. 4.


5.

Penyimpanan dan Pendistribusian : Disimpan serta dikelola (baik secara manual maupun elektronik) oleh petugas yang ditunjuk dan atas perintah pimpinan dapat didistribusikan kepada pejabat yang memerlukan dengan memberikan salinan / photo copynya.

6.

Cara pengisian :

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

157

7.

a.

Pada bagian nomor di bawah judul kartutik, diisi dengan nomor urut Kartutik, kode pejabat yang membuat / bulan / tahun pembuatan kartutik. Contoh : No. 01/(Kode Pejabat)/04/2012.

b.

Kolom identitas : Baris 1

:

diisi dengan nama organisasi sesuai akte/bukti pendirian

Baris 2

:

Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun akte/bukti pendirian serta pejabat yang menandatangani.

Baris 3

:

Diisi mengenai kedudukan / status hukum organisasi, yakni sebagai Badan Hukum atau bukan.

Baris 4

:

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun.

Baris 5

:

Diisi dengan domisili hukum sesuai akte/bukti pendiriannya dan alamat organisasinya.

Baris 6

:

Diisi dengan nomor Telepon Organisasi

Baris 7

:

Diisi dengan alamat Website/E-mail Organisasi

Baris 8

:

Diisi dengan susunan pengurus dan Identitasnya secara lengkap.

Baris 9

:

a) Ke dalam :

Diisi kegiatan intern organisasi.

b) Ke luar

Diisi kegiatan extern organisasi.

:

KEGIATAN ORGANISASI / PENGURUS ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM : Diisi dengan pelanggaran hukum yang dilakukan / diduga dilakukan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

158

R.IN.35 KEJAKSAAN ....................................... KARTUTIK BARANG CETAKAN -------------------------------------Nomor : ...../...../...../...../..... I.

IDENTITAS : 1.

Nama barang cetakan

2.

Penerbit

3.

Pengarang/penanggung jawab

:

4.

Waktu peredaran

:

...................................................

5.

Daerah peredaran

:

...................................................

6.

Pencetak

7.

Nama Pimpinan Redaksi

8.

Alamat penerbit

:

................ (Telp/Website/E-mail)

9.

Alamat percetakan

:

................ (Telp/Website/E-mail)

:

...................................................

1.

Kasus/masalah yang terjadi :

...................................................

2.

Latar belakang dan akibatnya

:

...................................................

3.

Tindakan yang dilakukan oleh

:

...................................................

a.

Kejaksaan

:

...................................................

b.

Kepolisian

:

...................................................

c.

Pengadilan

:

...................................................

Keterangan lain-lain

:

...................................................

10. Jumlah Oplah II.

: :

:

..................................................,

................................................... ...................................................

................................................... :

...................................................

BIOGRAFI INTELIJEN :

4.

OTENTIKASI: (Stempel dan Paraf)

www.peraturan.go.id

159

2014, No.1292

Petunjuk R.IN.35 KARTUTIK BARANG CETAKAN 1.

Pengertian : Kartutik Barang Cetakan adalah kartu untuk merekam data/informasi mengenai penerbitan suatu barang cetakan yang berisi tentang identitas, substansi dan masalah yang dalam penerbitannya membentuk opini masyarakat yang diduga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

2.

Kegunaan : Untuk memudahkan penemuan data/informasi yang diperlukan berkaitan dengan penerbitan barang cetakan tersebut.

3.

Penyelenggara : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Sub Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi II; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis.

4.


5.

Penyimpanan dan Pendistribusian : Disimpan serta dikelola (baik secara manual maupun elektronik) oleh petugas yang ditunjuk dan atas perintah pimpinan dapat didistribusikan kepada pejabat yang memerlukan dengan cara memberikan salinan/photo copynya.

6.

Cara pengisian : a.

Kolom nomor di bawah judul kartutik barang cetakan, diisi dengan nomor urut kartutik barang cetakan, kode pejabat yang membuat, bulan, dan tahun pembuatan kartutik. Contoh : No. 01/(Kode Pejabat)/04/2012.

b.

Kolom identitas : Diisi dengan gambaran rinci (Profil) barang cetakan.

mengenai

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

c.

160

Biografi Intelijen Baris 1

:

Diisi dengan adanya dugaan terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Baris 2

:

Baris 3

:

Diisi dengan latar belakang/motivasi penerbitan yang bersangkutan sehubungan dengan kasus/peristiwa yang terjadi. a. Kejaksaan : membuat telaahan, mengadakan clearing house, meminta penetapan Pengadilan atau menyerahkan kepada Penyidik b. Kepolisian : melakukan penyidikan atas laporan dari Kejaksaan c. Pengadilan : mengeluarkan penetapan atas permintaan Kejaksaan atau memutuskan perkara yang diajukan ke Pengadilan

Baris 4

:

Diisi bilamana ada keterangan tambahan yang dianggap perlu yang berkaitan dengan penerbitan tersebut. Misalnya : telah diterbitkan Surat Perintah Tugas/Operasi Intelijen (dicantumkan nomor dan tanggal).

www.peraturan.go.id

161

2014, No.1292

R.IN.36 Kejaksaan ......................... PETA POLITIK, SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA ORGANISASI

Keterangan : (Diisi tanda / symbol peta data beserta legendanya) peta ini dilengkapi dan ditempatkan berdampingan dengan statistic, grafik , penkum dan luhkum.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

162

R.IN.36 Kejaksaan ................................... TANDA / SIMBOL PETA POLITIK, SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA ORGANISASI NO

TANDA/SIMBOL

LEGENDA

KET

1

2

3

4

1.

TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA

2.

PERAMPOKAN/PEMBUNUHAN

3.

CERAMAH / DAKWAH NEGATIF

4.

SELEBARAN / POSTER GELAP

SELEBARAN/POSTER GELAP

5.

AKSI MASSA / UNJUK RASA

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

163

6.

RAPAT GELAP / RAWAN PROVOKATOR

KASUS SARA

TEROR / PEMBAKARAN / SABOTASE / PENGEBOMAN

KASUS PELANGGARAN BATAS WILAYAH

KEDATANGAN

KASUS KEIMIGRASIAN

DPO

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

164

CEGAH TANGKAL (CEKAL)

KASUS MEDIA ELEKTRONIK / CYBER

KASUS MEDIA MASSA CETAK

KASUS MENGENAI ALIRAN AGAMA / PENYALAHGUNAAN / PENODAAN AGAMA

KASUS MENGENAI ALIRAN KEPERCAYAAN

PERKOSAAN

KASUS PELANGGARAN HAM

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

165

KASUS GENERASI MUDA

DATA PERANAN WANITA

NARKOBA

KASUS PERJUDIAN

KASUS SENJATA API / BAHAN PELEDAK / BOM

KASUS KDRT

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

166

R.IN.37 Kejaksaan ................................... PETA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

167

R.IN.37 TANDA / SIMBOL PETA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NO

TANDA/SIMBOL

LEGENDA

KET

1

2

3

4

1.

KASUS PENANAMAN MODAL ASING

PMA

2.

KASUS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

PMD N 3.

KASUS PENIMBUNAN / MANIPULASI PRODUKSI

4.

KASUS TINDAK PIDANA PERBANKAN

5.

KASUS SUMBER DAYA ALAM

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

168

6.

KASUS PERTANAHAN

7.

KASUS LINGKUNGAN HIDUP

8.

KASUS TINDAK PIDANA EKONOMI

133. 9.

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

10.

DAERAH RAWAN PENYELUNDUPAN

11.

12.

TRAFICKING

KASUS SUMBER DAYA MANUSIA

KASUS BURSA EFEK / KOMODITI

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

169

13.

KASUS HAK INTELEKTUAL

14.

KASUS PENCUCIAN UANG

15.

KASUS PERSAINGAN CURANG

16.

KASUS PENCURIAN KAYU

17.

TINDAK PIDANA PEMILUKADA

.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

170

R.IN.38 Kejaksaan ............................. PETA PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

171

R.IN.38 TANDA / SIMBOL PETA PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM

NO. TANDA / SIMBOL 1

2

1.

(Hijau)

2.

(Biru)

3.

4.

LEGENDA

KETERANGAN

3

4

Kegiatan Hukum.

Penyuluhan Untuk Desa / Kelurahan yang sudah disuluh.

Kegiatan Hukum.

Desa / Penyuluhan Untuk Kelurahan yang belum disuluh.

Kegiatan Hukum.

Untuk Desa / Penyuluhan Kelurahan yang akan disuluh.

Kegiatan Hukum.

Daerah yang telah Penerangan dilaksanakan penerangan hukum.

(Kuning)

(Merah)

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

172

R.IN.39 Kejaksaan .......................

PETA HASIL PEMILU DPD / DPR /DPRD


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

173

R.IN.39 DATA SIMBOL PETA HASIL PEMILU DPD / DPR / DPRD

NO 1

SIMBOL / NAMA CALON 2

JUMLAH SUARA YANG DIDAPAT 3

PERSENTASE

KETERANGAN

4

5

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

174

R.IN.40 Kejaksaan .......................

PETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

175

R.IN.40 PETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO

1

NAMA CALON PRESIDEN DAN WK. PRESIDEN 2

DUKUNGAN DAERAH PEMILIHAN

JUMLAH SUARA YANG DIDAPAT

PROSENTASE

KETERANGAN

3

4

5

6

Catatan :

Pada kolom keterangan diisi nama daerah pemilihan untuk Kejagung menyebutkan Provinsi, dan Kejati menyebutkan Kota / Kabupaten, untuk Kejari menyebutkan Kota / Kabupatennya.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

176

R.IN.41 Kejaksaan .......................

PETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


www.peraturan.go.id

2014, No.1292

177

R.IN.41 PETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO

NAMA CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DUKUNGAN DAERAH PEMILIHAN

JUMLAH SUARA YANG DIDAPAT

PERSENTASE

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

Catatan :

Pada kolom keterangan diisi nama daerah pemilihan untuk Kejagung menyebutkan Propinsi, dan Kejati menyebutkan Kota / Kabupaten, untuk Kejari menyebutkan Kota / Kabupatennya.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

178

R.IN.42 Kejaksaan ......................

GRAFIK / STATISTIK STATISTIK ……………………………. 2014/2015 s/d 2018/2019

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

GRAFIK ………………………… 2014

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

www.peraturan.go.id

179

2014, No.1292

Petunjuk R.IN.42 GRAFIK / STATISTIK 1.

2.

Pengertian : -

Grafik adalah pencatatan data dalam bentuk garis;

-

Statisik adalah pencatatan data berupa angka yang dikumpulkan di tabulasi dan digolong-golongkan.

Kegunaan : Untuk mengetahui perkembangan dan perbandingan suatu masalah dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain.

3.

Penyelenggara : a.

Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen : -

Oleh Subdit Produksi Intelijen;

Oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Puspenkum; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Seksi III pada Asisten Bidang Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Urusan Tata Usaha Teknis. 4.

Waktu Pembuatan : Segera setelah data diterima.

5.

Penyimpanan dan Distribusi : Disimpan serta dikelola oleh petugas yang bertanggungjawab untuk itu dan dapat didistribusikan kepada pejabat yang memerlukan dengan memberikan salinan / photo copynya.

6.

Cara Pengisian : Garis tersebut pada grafik dan statistik harus berdasarkan data / angka yang dapat dipertanggungjawabkan.

7.

Jenis Statistik / Grafik : a. Kasus Korupsi; b. Kasus Narkoba; c. Kasus perkara yang menarik perhatian masyarakat; d.

Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

180

R.IN.42 Kejaksaan ......................

CONTOH : GRAFIK PERKARA PERKARA ……………………………. THN 2014 s/d 2019

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

KETERANGAN : : PENYELIDIKAN (LID). : PENYIDIKAN (DIK). : DILIMPAHKAN.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

181

R.IN.42 Kejaksaan ......................

CONTOH : STATISTIK PERKARA PERKARA ……………………………. THN 2014 s/d 2019

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

KETERANGAN : : PENYELIDIKAN (LID). : PENYIDIKAN (DIK). : DILIMPAHKAN

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

182

R.IN.42 Kejaksaan ...................... CONTOH : STATISTIK KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM DESA / DAERAH YANG TELAH DISULUH THN 20 ……. / 20 ……

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

183

LAPORAN INFORMASI HARIAN ---------------------------------------------------------------------NOMOR : R – LIH - ........../........../.........../........../.......... I.

II.

INFORMASI YANG DIPEROLEH 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. dst. SUMBER INFORMASI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

III.

TREND PERKEMBANGAN / PERKIRAAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IV.

PENDAPAT / SARAN 1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 3. dst. ..........,..........,..........,.......... Pejabat Yang Membuat Laporan,

.............................. Pangkat / Nip..........

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

184

PETUNJUK L.IN.1 LAPORAN INFORMASI HARIAN 1. Pengertian : Laporan Informasi Harian (LAPINHAR) adalah laporan hasil kegiatan pengumpulan data atau informasi dari satuan organisasi intelijen mengenai situasi/masalah yang berkaitan dengan aspek hukum yang diketahui pada hari itu. 2. Kegunaan : Agar pimpinan senantiasa dapat mengetahui secara dini setiap perkembangan yang terjadi mengenai suatu masalah atau adanya suatu peristiwa yang beraspek hukum, guna dapat ditentukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. 3. Pembuat: a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen antara lain: 1) Para Kepala Sub Direktorat di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen; 2) Ketua Tim Satgas Intelijen; 3) Para Kepala Sub Bidang pada Pusat Penerangan Hukum; 4) Penanggung Jawab Posko Bandara/Pelabuhan/Kantor Pos. b. Di Kejaksaan Tinggi oleh para Kepala Seksi pada Asisten Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Urusan Tata Usaha Teknis. 4. Waktu Pembuatan : Segera (Paling Lama 1 hari dalam Hari yang sama) setelah informasi dan data yang berkaitan dengan suatu peristiwa diterima atau ditemukan. 5. Cara Penyampaian Dengan menggunakan sarana yang paling cepat, dapat didahului dengan menggunakan JKSK (Jaringan Komunikasi Sandi Kejaksaan) atau faximili atau telepon atau E-Mail (Surat Elektronik) atau dengan menggunakan SMS dengan nomor yang telah ditentukan. 6. Distribusi : Disampaikan oleh pembuat ke atasan langsung dan selanjutnya atasan langsung dapat meneruskannya kepada pimpinan yang lebih tinggi, secara berjenjang dan selektif.

www.peraturan.go.id

185

2014, No.1292

7. Cara Pengisian : a. Sampul / kulit laporan : - COPY KE... DARI ... COPIES : Diisi dengan angka dari jumlah laporan yang dibuat. - Copy terakhir adalah untuk arsip yang disimpan sebagai berikut : 1) Di Kejaksaan Agung disimpan pada masing-masing unit pembuat dan di Sub Direktorat Produksi Intelijen; 2) Di Kejaksaan Tinggi disimpan di Seksi III; 3) Di Kejaksaan Negeri disimpan di Seksi Intelijen; 4) Di Cabang Kejaksaan Negeri disimpan di urusan tata usaha teknis. b. - Judul laporan : LAPORAN INFORMASI HARIAN. - Nomor laporan : Diisi dengan kualifikasi , nomor, kode pejabat/wilayah, kode masalah, bulan, dan tahun laporan dibuat. c. Materi laporan : I. INFORMASI YANG DIPEROLEH Merupakan uraian informasi dan data yang berkaitan dengan suatu masalah atau peristiwa yang terjadi, yang mengandung unsur Siapa, Apa, Bilamana, Bagaimana, Mengapa (SIABIDIBAM). II. SUMBER INFORMASI Merupakan uraian asal informasi yang diperoleh, didalam pengisian dapat diisi kata RAHASIA apabila sumber informasi perlu dirahasiakan, kecuali pimpinan menentukan lain. III. TREND PERKEMBANGAN / PERKIRAAN Merupakan pembahasan atas informasi dan data yang diperoleh dengan menghubungkan antara data yang satu dengan yang lain, ditinjau dari aspek hukum yang berlaku maupun dari aspek kebijakan pemerintah. Dalam pembahasan sejauh mungkin diuraikan perkiraan atau kemungkinan yang dapat terjadi (antisipasi) sehubungan dengan permasalahanyang dilaporkan. IV. PENDAPAT / SARAN Merupakan pendapat / saran yang perlu disampaikan kepada pimpinan sehubungan dengan hasil perkiraan atas permasalahan yang terjadi untuk memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

186

7. Bagian Akhir Laporan : - Kota, tanggal, bulan, dan tahun penyajian laporan; - Nama dan tandatangan pejabat yang mempertanggungjawabkan laporan; - Stempel dinas dan otentikasi. 8. Pada setiap lembar laporan agar diberi tanda tertulis RAHASIA pada bagian atas dan bawah sesuai dengan klasifikasi laporan.

www.peraturan.go.id

187

2014, No.1292

LAPORAN INFORMASI KHUSUS ---------------------------------------------------------------------NOMOR : R – LIK - ........../........../.........../........../.......... I.

INFORMASI YANG DIPEROLEH 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. dst.

II.

SUMBER INFORMASI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

III.

TREND PERKEMBANGAN/PERKIRAAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV.

SARAN/TINDAK 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. dst. ..........,..........,..........,.......... Pejabat Yang Membuat Laporan,

OTENTIKASI :

.............................. Pangkat / Nip..........

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

188

PETUNJUK L.IN.2 LAPORAN INFORMASI KHUSUS 1. Pengertian : Laporan Informasi Khusus (LAPINSUS) adalah laporan insidentil, belum diolah yang materinya bersifat khusus merupakan AGHT, mengenai masalah yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum yang perlu segera disampaikan kepada pimpinan untuk mendapat tanggapan dan penanganan. Laporan Informasi Khusus (LAPINSUS) dapat menjadi dasar Pelaksanaan dukungan Intelijen yang diberikan kepada bidang lain. 2. Kegunaan : Agar pimpinan dapat mengetahui sesuatu/perkembangan permasalahan sehingga dapat memberikan tanggapan dan petunjuk untuk mengambil langkah penanganan secara cepat dan tepat. 3. Pembuat: Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur, Koordinator pada JAM Intel, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pejabat Kejaksaan yang dikaryakan, Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Ketua Satgas Intelijen,. 4. Waktu Pembuatan : Segera (Paling Lama 1 Hari) setelah informasi diperoleh. 5. Cara Penyampaian : Dengan menggunakan sarana yang paling cepat, dapat didahului dengan menggunakan JKSK (Jaringan Komunikasi Sandi Kejaksaan) atau faximili atau telepon atau E-Mail (Surat Elektronik) atau dengan menggunakan SMS dengan nomor yang telah ditentukan. 6. Distribusi : Disampaikan oleh pembuat ke atasan langsung dan selanjutnya atasan langsung dapat meneruskannya kepada pimpinan yang lebih tinggi, secara berjenjang dan selektif. 7. Cara Pengisian : a. Sampul / kulit laporan : - COPY KE... DARI ... COPIES : Diisi dengan angka ke berapa dari jumlah laporan yang dibuat. - Copy terakhir adalah untuk arsip yang disimpan sebagai berikut : 1) Di Kejaksaan Agung disimpan pada masing-masing unit pembuat dan di Sub Direktorat Produksi Intelijen; 2) Di Kejaksaan Tinggi disimpan di Seksi III; 3) Di Kejaksaan Negeri disimpan di Seksi Intelijen;

www.peraturan.go.id

189

2014, No.1292

4) Di Cabang Kejaksaan Negeri disimpan di urusan Tata Usaha Teknis. b. - Judul laporan : LAPORAN INFORMASI KHUSUS. - Nomor laporan : Diisi dengan kualifikasi , nomor, kode pejabat/wilayah, kode masalah, bulan, dan tahun laporan dibuat. - Perihal

: Dirumuskan secara singkat mengenai pokok permasalahan yang akan diinformasikan.

c. Materi laporan : I. INFORMASI YANG DIPEROLEH Merupakan uraian informasi yang diperoleh / yang terjadi, yang mengandung unsur Siapa, Apa, Bilamana, Bagaimana dan Mengapa (SIABIDIBAM). II. SUMBER INFORMASI Merupakan uraian asal informasi yang diperoleh, didalam pengisian dapat diisi kata RAHASIA apabila sumber informasi perlu dirahasiakan, kecuali pimpinan menentukan lain. III. TREND PERKEMBANGAN / PERKIRAAN Merupakan pembahasan atas informasi dan data yang diperoleh dengan menghubungkan antara data yang satu dengan yang lain, ditinjau dari aspek hukum yang berlaku maupun dari aspek kebijakan pemerintah. Dalam pembahasan sejauh mungkin diuraikan perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi (antisipasi) sehubungan dengan adanya pelanggaran hukum atau AGHT dalam penegakan hukum. IV. SARAN TINDAK Merupakan saran-saran / pendapat yang perlu disampaikan kepada pimpinan sehubungan dengan hasil perkiraan atas permasalahan yang terjadi disertai dengan alternatif penyelesaian untuk memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan. 8. Bagian Akhir Laporan : - Kota, tanggal, bulan, dan tahun penyajian laporan; - Nama dan tandatangan pejabat yang mempertanggungjawabkan laporan; - Stempel dinas dan otentikasi. 9. Pada setiap lembar laporan agar diberi tanda tertulis “RAHASIA” pada bagian atas dan bawah.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

190

LAPORAN INTELIJEN KHUSUS ---------------------------------------------------------------------NOMOR : R – LK - ........../........../.........../........../.......... PERIHAL :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I.

PENDAHULUAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.

DATA DAN FAKTA 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. Dst.

III.

TELAAHAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV.

KESIMPULAN 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. dst.

V.

PENDAPAT 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. dst.

VI.

SARAN/TINDAK 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. dst.

..........,..........,..........,.......... Pejabat Yang Membuat Laporan, OTENTIKASI : .............................. Pangkat / Nip..........

www.peraturan.go.id

191

2014, No.1292

PETUNJUK L.IN.3 LAPORAN INTELIJEN KHUSUS 1. Pengertian : Laporan Intelijen Khusus (LAPSUS) adalah laporan intelijen yang insidentil dan sudah diolah mengenai masalah tertentu berkaitan aspek penegakan hukum yang menurut sifatnya perlu disampaikan pimpinan, baik atas perintah/petunjuk dari pimpinan maupun atas sendiri.

bersifat dengan kepada inisiatif

2. Kegunaan : Agar pimpinan mengetahui permasalahan dan perkembangan situasi sehingga dapat memberikan petunjuk / pengarahan dan mengambil langkah-langkah penanganan maupun kebijakan selanjutnya. 3. Pembuat: Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur, Koordinator pada JAM Intel, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pejabat Kejaksaan yang dikaryakan, Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Ketua Satgas Intelijen. 4. Waktu Pembuatan : Paling Lama 3 Hari setelah informasi / data selesai diolah baik atas permintaan pimpinan, maupun atas inisiatif sendiri. 5. Cara Penyampaian Dengan menggunakan sarana yang paling cepat, dapat didahului dengan menggunakan JKSK (Jaringan Komunikasi Sandi Kejaksaan) atau faximili atau telepon atau E-Mail (Surat Elektronik) atau dengan menggunakan SMS dengan nomor yang telah ditentukan. 6. Distribusi : a. Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung; b. Direktur Koordinator pada JAM Intel, Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Ketua Satgas Intelijen kepada Jaksa Agung Muda Intelijen tembusan kepada Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung; c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung, tembusan Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Intelijen; d. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, tembusan Asisten Intelijen; e. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

192

7. Cara Pengisian : a. Sampul / kulit laporan : - COPY KE... DARI ... COPIES : Diisi dengan angka ke berapa dari jumlah laporan yang dibuat. - Copy terakhir adalah untuk arsip yang disimpan sebagai berikut : 1) Di Kejaksaan Agung disimpan pada masing-masing unit pembuat dan di Sub Direktorat Produksi Intelijen; 2) Di Kejaksaan Tinggi disimpan di Seksi III; 3) Di Kejaksaan Negeri disimpan di Seksi Intelijen; 4) Di Cabang Kejaksaan Negeri disimpan di Urusan Tata Usaha Teknis.

b. - Judul laporan : LAPORAN INTELIJEN KHUSUS. - Nomor laporan : Diisi dengan kualifikasi , nomor, kode pejabat/wilayah, kode masalah, bulan, dan tahun laporan dibuat. - Perihal

:

Dirumuskan secara singkat mengenai permasalahan yang akan dilaporkan.

pokok

c. Materi laporan : I. PENDAHULUAN Mengantarkan permasalah yang dilaporkan. II. DATA DAN FAKTA Merupakan uraian dari kompilasi fakta dan data yang telah diperoleh sehubungan dengan masalah yang dilaporkan.

III.TELAAHAN Merupakan pembahasan / analisa data dan fakta dikaitkan dengan aspek hukum dan pembinaan tertib hukum serta trend perkembangannya.

IV.KESIMPULAN Merupakan kesimpulan singkat dari pembahasan / analisa dalam telaahan.

www.peraturan.go.id

193

2014, No.1292

V. PENDAPAT Merupakan uraian strategi rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam menindaklanjuti apa yang telah disimpulkan. VI. SARAN TINDAK Langkah dan tindakan yang disarankan kepada pimpinan untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. 8. Bagian Akhir Laporan : - Kota, tanggal, bulan, dan tahun penyajian laporan; - Tanda tangan, nama pejabat yang berwenang membuat, dan yang mempertanggung jawabkan laporan; - Stempel dinas dan otentikasi. 9. Pada bagian atas maupun bawah pada tiap lembar laporan diberi tanda tertulis “RAHASIA”.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

194

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS -------------------------------------------------------------------------NOMOR : R – LAPHASTUG- ........../........../.........../........../.......... I.

PENDAHULUAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.

PELAKSANAAN KEGIATAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III.

KENDALA / HAMBATAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV.

ANALISA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V.

PENUTUP 1. Kesimpulan 2. Saran ..........,..........,..........,.......... Pelaksana Tugas, 1. .............................. Pangkat / Nip.......... 2. .............................. Pangkat / Nip.......... 3. Dst. PETUNJUK JAM INTEL/KAJATI/KAJARI/KACABJARI : Atas LAPHASTUG No. R-...../...../...../..... Tgl... bln...thn... : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dikeluarkan di : .................. Pada tgl : ......,.....,..... JAM INTEL/KAJATI/KAJARI/KACABJARI, .............................. Pangkat / Nip.........

www.peraturan.go.id

195

2014, No.1292

PETUNJUK L.IN.4 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS 1.

Pengertian : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang selanjutnya disebut Laphastug adalah uraian singkat dan jelas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan/ operasi Intelijen.

2.

Kegunaan : Agar User mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan / operasi Intelijen untuk memberikan petunjuk guna menentukan tindakan selanjutnya.

3.

Pembuat: Dibuat dan ditandatangani oleh petugas pelaksana yang mendapat Surat Perintah Tugas.

4.

Waktu Pembuatan : Sesuai jangka waktu surat perintah tugas.

5.

Distribusi : Disampaikan oleh pelaksana tugas kepada User.

6.

Cara Pengisian : a. Sampul / kulit laporan : - COPY KE... DARI ... COPIES : Diisi dengan angka ke berapa dari jumlah laporan yang dibuat. - Copy untuk arsip disimpan sebagai berikut : 1) Di Kejaksaan Agung oleh Sub Direktorat atau Bidang pada Puspenkum yang membuat dan di Sub Direktorat Produksi Intelijen; 2) Di Kejaksaan Tinggi disimpan di Seksi III; 3) Di Kejaksaan Negeri disimpan di Seksi Intelijen; 4) Di Cabang Kejaksaan Negeri disimpan di Urusan Tata Usaha Teknis. b. - Judul laporan

:

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

196

- Nomor laporan : Diisi dengan kualifikasi , nomor, kode pejabat/wilayah, kode masalah, bulan, dan tahun laporan dibuat. Nomor laporan pelaksanaan tugas di ambil dari buku agenda. - Perihal

:

Dirumuskan secara singkat mengenai pokok permasalahan yang akan diinformasikan. c. Sistematika dan Materi laporan : I. PENDAHULUAN Diisi berupa uraian : 1) Umum : Merupakan pengantar atau uraian singkat mengenai materi/masalah yang menjadi alasan pelaksanaan tugas intelijen sesuai dengan pertimbangan dalam surat perintah tugas; 2) Dasar : Diisi dengan dasar pelaksanaan surat perintah tugas. II. PELAKSANAAN KEGIATAN Merupakan uraian dari kompilasi informasi/baket/data/fakta yang telah diperoleh sehubungan dengan hasil pelaksanaan tugas; III. KENDALA / HAMBATAN Diuraikan secara lengkap dan jelas tentang kendala-kendala internal maupun eksternal sebagai penghalang atau yang dapat berwujud ketidakseimbangan dalam pelaksanaan surat perintah tugas. IV. ANALISA Analisis terhadap informasi/baket/data/fakta yang diperoleh dari hasil pelaksanaan tugas yang diuraikan secara singkat melalui pendekatan analisis Strenght, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) maupun Analisa Kausalitas. V. PENUTUP Terdiri dari : a. Kesimpulan : Merupakan uraian pelaksanaan tugas;

secara

singkat

dan

jelas

dari

hasil

b. Saran : Merupakan saran-saran/pendapat yang perlu disampaikan kepada User sehubungan dengan hasil pelaksanaan tugas atas kendala/hambatan yang terjadi disertai dengan alternatif

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

197

penyelesaian untuk memudahkan User keputusan untuk menetapkan kebijakan. 7.

dalam

mengambil

Bagian Akhir Laporan : - Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyajian laporan; - Nama dan tanda tangan para petugas pelaksana yang mempertanggung jawabkan laporan.

8. Petunjuk JAM INTEL / KAJATI / KAJARI / KACABJARI : Berisi petunjuk User atas LAPTUG yang disampaikan. 9.

Pada setiap lembar laporan dituliskan kata “RAHASIA” di bagian atas dan bawah.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

198

LAPORAN HASIL OPERASI INTELIJEN ---------------------------------------------------------------------NOMOR : R – LAPHASOPSIN - ........../........../.........../........../.......... I.

DASAR 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.

TUGAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III.

HASIL-HASIL YANG DIPEROLEH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV.

TELAAHAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V.

KESIMPULAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VI.

SARAN/TINDAK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..........,..........,..........,.......... Pelaksana Operasi, 4. .............................. Pangkat / Nip.......... 5. .............................. Pangkat / Nip.......... 6. Dst. PENDAPAT JAM INTEL/KAJATI/KAJARI/KACABJARI : Atas LAPHASOPSIN No. R-...../...../...../..... Tgl... bln...thn... : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dikeluarkan di : ....................... Pada tgl : ......,.....,.......... JAM INTEL/KAJATI/KAJARI/KACABJARI, ......................... Pangkat / Nip.........

www.peraturan.go.id

199

2014, No.1292

PETUNJUK L.IN.5 LAPORAN HASIL OPERASI INTELIJEN 1. Pengertian : Laporan Hasil Operasi Intelijen yang selanjutnya disebut Laphasopsin adalah laporan hasil pelaksanaan tugas dalam pertanggung jawaban pelaksanaan Operasi Intelijen terkait permasalahan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat IPOLEKSOSBUDHANKAM. 2. Kegunaan : Agar pimpinan mengetahui hasil pelaksanaan dan perkembangan Perintah Operasi Intelijen untuk memberikan petunjuk dan guna melaksanakan tindakan selanjutnya. 3. Pembuat : Dibuat dan ditandatangani oleh petugas pelaksana yang mendapat Surat Perintah Operasi Intelijen. 4. Waktu Pembuatan : Paling Lama 7 Hari setelah Operasi Intelijen selesai dilaksanakan atau selambat-lambatnya sebagaimana waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah. 5. Distribusi : Disampaikan kepada pimpinan Kejaksaan yang memerintahkan operasi oleh pelaksana operasi melalui penanggungjawab operasi, di Kejaksaan Agung melalui Direktur/Ketua Tim Satgas Intelijen/Kapuspenkum, di Kejaksaan Tinggi melalui Asisten Intelijen, di Kejaksaan Negeri melalui Kasi Intelijen dan di Cabang Kejaksaan Negeri melalui Kacabjari. 6. Cara Pengisian : a. Sampul / kulit laporan : - COPY KE... DARI ... COPIES : Diisi dengan angka ke berapa dari jumlah laporan yang dibuat. - Copy terakhir adalah untuk arsip yang disimpan sebagai berikut : 1) Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen disimpan pada masing-masing unit pembuat dan di Sub Direktorat Produksi Intelijen; 2) Di Kejaksaan Tinggi disimpan di Seksi III; 3) Di Kejaksaan Negeri disimpan di Seksi Intelijen; 4) Di Cabang Kejaksaan Negeri disimpan di Urusan Tata Usaha Teknis. b. - Judul laporan - Nomor laporan

:

LAPORAN OPERASI INTELIJEN;

:

Diisi dengan kualifikasi , nomor, kode pejabat/wilayah, kode masalah, bulan, dan tahun laporan dibuat;

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

- Perihal

200

: Dirumuskan secara singkat mengenai pokok yang akan diinformasikan.

permasalahan

c. Sistematika dan Materi laporan : I.

DASAR Diisi dengan dasar dilaksanakannya operasi intelijen, disesuaikan dengan Tupoksi masing-masing Direktorat.

II. TUGAS Diisi dengan uraian tugas sesuai Perintah Operasi. III. HASIL-HASIL YANG DIPEROLEH a. Diisi dengan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan Operasi Intelijen; b. Uraian hasil operasi intelijen disusun secara lengkap, sistematis dan jelas mengenai informasi, data bukti-bukti. Dan lain-lain sesuai tujuan dan sasaran operasi. IV. TELAAHAN Data dan informasi maupun bukti-bukti yang diperoleh, dianalisa, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. V. KESIMPULAN Merupakan hasil telaahan / analisa yang diuraikan secara singkat dan jelas. VI. SARAN TINDAK Diisi dengan saran kepada pimpinan tentang alternatif tindakan selanjutnya. 7. Bagian Akhir Laporan : - Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyajian laporan; - Nama dan tanda jawabkan laporan.

tangan

petugas

pelaksana

yang

mempertanggung

8. Pendapat JAM INTEL / KAJATI / KAJARI / KACABJARI : Diisi dengan pendapat pimpinan atas LAPHASOPSIN yang disampaikan berupa beberapa alternatif tindak lanjut dari Laporan Hasil Operasi Intelijen. Misalnya : a. Melanjutkan operasi Intelijen guna pendalaman lebih lanjut; b. Meningkatkan penanganan dengan meneruskan Laporan ke Bidang Pidsus berdaarkan adanya indikasi yang kuat terkait adanya pelanggaran Korupsi; c. Melimpahkan ke Bidang lain; d. Melimpahkan ke instansi yang berwenang lainnya; e. Menghentikan operasi intelijen;

www.peraturan.go.id

201

2014, No.1292

f. Dll. Dalam hal Operasi Intelijen dihentikan, pimpinan dapat memberitahukan kepada terlapor/pelapor dengan surat keterangan bilamana dikehendaki oleh terlapor. 9. Pada setiap lembar laporan dituliskan kata “RAHASIA” di bagian atas dan bawah.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

202

LAPORAN ATENSI ---------------------------------------------------------------------NOMOR : R – LAPAT - ........../........../.........../........../.......... PERIHAL : ................................................................................................................ ------------------------------------------------------------------------------------------I.

INFORMASI DAN DATA 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.

TREND PERKEMBANGAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III.

SARAN/TINDAK 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 3. Dst.

..........,..........,..........,.......... Pejabat Yang Membuat Laporan, OTENTIKASI : .............................. Pangkat / Nip..........

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

203

PETUNJUK L.IN.6 LAPORAN ATENSI 1. Pengertian : Laporan Atensi yang selanjutnya disebut Lapat adalah laporan dari bawah ke atas, yang berisi jawaban atas pertanyaan pimpinan yang harus segera dijawab tentang masalah – masalah terkait dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat IPOLEKSOSBUDHANKAM. 2. Kegunaan : Agar pimpinan dapat dengan segera mengetahui adanya suatu masalah / peristiwa yang memungkinkan terdapat Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT. 3. Pembuat : Oleh unit organisasi yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. 4. Waktu Pembuatan : Paling Lama 2 hari setelah permintaan diterima . 5. Distribusi : a. Dari Kepala Kejaksaan Tinggi / Direktur / Kapuspenkum Agung Muda, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung R.I.;

kepada Jaksa

b. Dari Kasubdit kepada Direktur, dari Kabid kepada Kapuspenkum; d. Dari Kajari / Asintel kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; e. Dari Kacabjari kepada Kajari. 6. Sistematika : I.

INFORMASI DAN DATA

II.

TREND PERKEMBANGAN

III.

SARAN TINDAK

7. Cara Pengisian : a. Sampul / kulit laporan : - COPY KE..

:

Diisi dengan angka laporan yang dibuat.

ke

berapa

dari

jumlah

- DARI... COPIES :

Diisi dengan angka laporan yang dibuat.

ke

berapa

dari

jumlah

Copy terakhir adalah untuk arsip yang disimpan oleh pejabat yang membuat laporan atensi. b. - Judul laporan - Nomor laporan

:

LAPORAN ATENSI.

:

Diisi kualifikasi , nomor, kode pejabat/wilayah, kode masalah, bulan, dan tahun laporan dibuat.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

- Perihal

204

: Diisi dengan ditanyakan

peristiwa

/

permasalahan

yang

c. Materi laporan : I. INFORMASI DAN DATA Berisi informasi dan data tentang hal, masalah, dan peristiwa yang dipertanyakan / diminta, disertai sumber informasi dan data dimaksud. II. TREND PERKEMBANGAN Berisi uraian / analisa yang merupakan pendapat atau perkiraan yang mungkin terjadi, berdasarkan fakta-fakta dan informasi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. III.SARAN TINDAK Langkah dan tindakan penyelesaian lebih lanjut.

yang

disarankan

untuk

penanganan

dan

d. Bagian Akhir Laporan : -

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun laporan dibuat;

Nama dan tanda tangan petugas pelaksana yang mempertanggung jawabkan laporan; -

Stempel dinas dan otentikasi.

8. Pengiriman Laporan Atensi (LAPAT) dilaksanakan dengan memakai faximile (disusul dengan pengiriman asli laporannya) atau dengan sarana tercepat lainnya. 9. Pada bagian atas maupun bawah tiap lembar laporan diberi tanda tertulis “RAHASIA” sesuai klasifikasi laporan.

www.peraturan.go.id

205

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

206

www.peraturan.go.id

207

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

208

www.peraturan.go.id

209

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

210

www.peraturan.go.id

211

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

212

www.peraturan.go.id

213

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

214

www.peraturan.go.id

215

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

216

www.peraturan.go.id

217

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

218

www.peraturan.go.id

219

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

220

www.peraturan.go.id

221

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

222

www.peraturan.go.id

223

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

224

www.peraturan.go.id

225

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

226

www.peraturan.go.id

227

2014, No.1292

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

228

www.peraturan.go.id

229

KEJAKSAAN AGUNG R.I.

2014, No.1292

L.IN. 17

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMANTAUAN OLEH ADHYAKSA MONITORING CENTER (AMC)

-------Pada hari ini 1)................ tanggal 2).......... bulan 3)............ tahun 4) ................ Jam 5) ............ bertempat di 6).............................., berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : 7) ...................................... tanggal 8)..............................., kami Tim Kontra Penginderaan Kejaksaan Agung R.I. telah mengadakan kegiatan Pengindaraan (sterilisasi) / Pemantauan melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC), dengan hasil sebagai berikut: 1.

9)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dapat diindikasikan adanya : 1.

10)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --------- Dalam rangka pencegahan kerawanan terhadap penyadapan, selanjutnya Tim memberikan saran sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------------1.

11)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

230

--------- Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ---------------------------------------------------------------------------------Pejabat setempat .................

Kasubdit Pengamanan Informasi Selaku Ketua Tim

(.13).........................)

(.12)...............................)

Pangkat/NIP Pangkat/NIP....................

.............. Mengetahui : Pejabat .14)....................... (..............................) Pangkat/ NIP .....................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

231

PETUNJUK L.IN. 17 BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMANTAUAN OLEH ADHYAKSA MONITORING CENTER (AMC) 1. Pengertian : Kegiatan kontra-penginderaan (sterilisasi) / Pemantauan oleh Adhyaksa Monitoring Center (AMC) adalah upaya-upaya untuk menghilangkan atau meminimalisasi adanya penginderaan yang dilakukan pihak lain. 2. Kegunaan : Sebagai masukan antisipasi.

bagi

pimpinan

guna

menentukan

langkah-langkah

3. Penyelenggara : Sub Direktorat Pengamanan Informasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; 4. Penandatangan: Ketua Tim Kontra Penginderaan Kejaksaan Agung R.I. 5. Waktu Pembuatan : Segera setelah melakukan kontra penginderaan. 6. Cara Pengisian : -

Angka 1), 2), 3), 4) penginderaan

-

Angka

-

Angka 7) dan 8) diisi secara lengkap dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen.

-

Angka

9)

-

Angka

10)

-

Angka 11) diisi Penginderaan.

-

Angka 12) diisi dengan nama, pangkat dan NIP Ketua Tim Kontra Penginderaan

-

Angka 13) diisi dengan nama, pangkat dan NIP Pejabat tempat dilakukannya kontra penginderaan.

-

Angka 14) diisi dengan nama, pangkat dan NIP Atasan Langsung Pejabat tempat dilakukannya kontra penginderaan.

6)

dan 5)

diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan kontra

diisi lokasi kegiatan kontra penginderaan dilaksanakan.

diisi dengan hasil kontra penginderaan. diisi dengan indikasi / kirka yang akan terjadi. dengan

saran

atau

masukan

Tim

Kontra

Catatan : Dalam penggunaan formulir ini simbol angka-angka tidak perlu dicantumkan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

232

KEJAKSAAN AGUNG / TINGGI … / NEGERI ……..(pilih salah satu) …………………………….(diisi nama Kota tempat Kantor Kejaksaan)

NOTA DINAS Kepada Yth

:

Dari

:

Tanggal

: Bulan Tahun.

Nomor

: R-

Sifat

: Rahasia / Segera (pilih salah satu).

Lampiran

:

Perihal

: Laporan Aksi Unjuk Rasa dari ………………………………(diisi dengan nama pihak yang melakukan aksi unjuk rasa).

/ /

/bulan/tahun.

Bersama ini dengan hormat disampaikan laporan kegiatan aksi unjuk rasa yang diterima Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH&PPM) Kejaksaan Agung RI / Tinggi xxxxxx / Negeri xxxxxx/ Cabang Kejaksaan Negeri xxxxxx (pilih salah satu) dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (diisi dengan nama pihak yang melakukan aksi unjuk rasa), sebagai berikut : 1. Waktu dan Tempat 1.1. Hari dan Tanggal : …………………………………………………………………… 1.2. Pukul : …………………………………………………………………… 1.3. Tempat unjuk rasa : ………………………………………………………………….... 2. Jumlah Pengunjuk Rasa 2.1. Jumlah yang datang : ……………………………………………………………………. 2.2. Jumlah yang diterima: ……………………………………………………………………. 3. Penerima Pengunjuk Rasa 3.1. …………………………………………………………………………………………………….. 3.2. …………………………………………………………………………………………………….. 4. Aspirasi Unjuk Rasa 4.1. …………………………………………………………………………………………………….. 4.2. …………………………………………………………………………………………………….. 5. Jawaban Penerima Unjuk Rasa 5.1. …………………………………………………………………………………………………….. 5.2. ……………………………………………………………………………………………………..

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

233

6. Informasi Tambahan 6.1. …………………………………………………………………………………………………….. 6.2. …………………………………………………………………………………………………….. 7. Saran Pendapat 7.1. ……………………………………………………………………………………………………… 7.2. ……………………………………………………………………………………………………… Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk. Pejabat Pembuat Laporan Unjuk Rasa Nama/Pangkat/NIP Tembusan (tanpa lampiran) : 1. Yth. …………………………………………… 2. Yth. …………………………………………... 3. Arsip. -------------------------------------------------------------

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

234

PETUNJUK L.IN.18 LAPORAN AKSI UNJUK RASA

1. Pengertian : Laporan aksi unjuk rasa adalah surat yang dibuat untuk melaporkan kegiatan aksi unjuk rasa dan aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. 2. Kegunaan : Untuk mengetahui berapa jumlah pengunjuk rasa, aspirasi yang disampaikan dan saran pendapat dari pembuat laporan. 3. Pembuat Dan Penandatangan : a. b. c. d.

Pada Pada Pada Pada

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Intelijen, Kejaksaan Negeri oleh Kasi Intelijen, Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksan Negeri.

4. Waktu Pembuatan : Setelah berlangsungnya penerimaan pengunjuk rasa 5. Distribusi : Kepada atasan langsung secara berjenjang terkait .

selanjutnya kepada satuan kerja yang

7. Cara Pengisian : a. Waktu dan Tempat : Cukup Jelas. b. Jumlah Pengunjuk Rasa : Cukup Jelas. c. Aspirasi Unjuk Rasa : Cukup Jelas. d. Jawaban Penerima Unjuk Rasa : Cukup Jelas. e. Informasi Tambahan : Informasi tambahan dapat berupa informasi yang didapatkan dari hasil koordinasi dengan Satuan Kerja terkait. Dapat juga informasi mengenai laporan pengaduan/aspirasi terdahulu terdahulu yang telah dilaporkan kepada pimpinan beserta tindak lanjutnya. Selain itu dapat juga berupa informasi yang didapat dari Media Massa dan lainnya. Pengisian informasi tambahan jika data tersedia.

www.peraturan.go.id

235

2014, No.1292

f. Saran Pendapat : Untuk memberikan saran serta masukan kepada pimpinan atas aspirasi yang disampaikan. g. Tembusan : Ditujukan kepada atasan / satuan kerja yang terkait dengan aspirasi dalam aksi unjuk rasa.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

236

KEJAKSAAN AGUNG / TINGGI ….. / NEGERI ……(pilih salah satu) …………………………..(diisi nama Kota tempat Kantor Kejaksaan)

NOTA DINAS Kepada Yth Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran

: : : Bulan Tahun. : R/ / /bulan/tahun. : Rahasia / Segera (pilih salah satu). :

Perihal

: Laporan Pengaduan dari ………………………….(diisi dengan nama pihak yang menyampaikan laporan pengaduan).

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan pengaduan yang diterima Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH & PPM) Kejaksaan Agung RI / Tinggi ……… / Negeri ……/ Cabang Kejaksaan Negeri ……….. (pilih salah satu) pada tanggal …………ditujukan kepada………………., sebagai berikut : 1. Sumber Informasi : 1.1. Laporan Pengaduan dari ……………… beralamat di………………., yang disampaikan secara langsung oleh…………………………...., No HP : ………… 1.2. Nomor surat : ……………….tanggal……………… perihal :…………..…………… 2. Isi Laporan Pengaduan : 2.1. ……………………………………………………………………………………………………… 2.2. ………………………………………………………………………………………………… dst 3. Saran Pendapat 3.1. …………………………………………………………………………………………………….. 3.2. …………………………………………………………………………………………………. dst Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk. Pejabat Pembuat Laporan Pengaduan Nama/Pangkat/NIP Tembusan (tanpa lampiran) : 1. Yth. ………………………………………………….. 2. Yth. ………………………………………………….. 3. Arsip. ----------------------------------------------------------------

www.peraturan.go.id

237

2014, No.1292

PETUNJUK L.IN.19 LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengertian : Laporan pengaduan adalah surat yang melaporkan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan lewat surat, baik yang datang langsung, melalui kurir ataupun melalui jasa pengiriman pos. 2. Kegunaan : Agar pimpinan mengetahui aspirasi atau laporan pengaduan dari masyarakat. 3. Pembuat dan Penandatangan : Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen, Kepala Kejaksaan Negeri, Kasi Intelijen, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 4. Waktu Pembuatan : Setelah diterimanya surat laporan pengaduan dimaksud. 5. Distribusi : Kepada atasan secara berjenjang. Kemudian kepada satuan kerja yang terkait dengan laporan / aspirasi pelapor / pengadu dengan tembusan kepada atasan. 6. Cara Pengisian : a. Sumber Informasi : Berisi identitas pelapor serta keterangan surat (nomor, tanggal dan perihal). b. Isi Laporan Pengaduan : Poin-poin penting yang menjadi inti laporan. c. Saran Pendapat : Untuk memberikan saran serta masukan kepada pimpinan atas aspirasi / laporan pengaduan yang disampaikan. d. Tembusan : Ditujukan kepada atasan / satuan kerja yang terkait dengan laporan pengaduan tersebut.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

238

KEJAKSAAN AGUNG / TINGGI …./ NEGERI …..(pilih salah satu) ………………………………….(diisi nama Kota tempat Kantor Kejaksaan)


:

Dari

:

Tanggal

:

Nomor

: B-

Sifat

: Biasa.

Lampiran

:

Perihal

: Laporan Penerimaan Audiensi dengan …………………………..(diisi dengan nama pihak yang melakukan audiensi).

Bulan Tahun. / /

/bulan/tahun.

Bersama ini dengan hormat disampaikan kegiatan penerimaan audiensi dari ……………………………(diisi dengan nama pihak yang melakukan audiensi), sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Audiensi : 1.1. Hari/Tanggal

: …………………………………………………………………………….

1.2. Pukul

: …………………………………………………………………………….

1.3. Tempat

: …………………………………………………………………………….

1.4. Jumlah yang diterima ………………………….. orang, antara lain : -

…………………………………………………………………………………… dst

-

1.5. Diterima Oleh

:

- ……………………………………………………………………….

2. Hal-hal yang disampaikan dalam Audiensi : 2.1. ……………………………………………………………………………………………………… 2.2. ……………………………………………………………………………………………………… 2.3. ………………………………………………………………………………………. dst 3. Kesimpulan : 3.1. ………………………………………………………………………………………………………

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

239

3.2. ……………………………………………………………………………………………………… 3.3. ……………………………………………………………………………………… dst 4. Saran Pendapat 3.1. ……………………………………………………………………………………………………… 3.2. ……………………………………………………………………………………………………… 3.3. ……………………………………………………………………………………… dst Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk.

Pejabat

Pembuat

Laporan

Penerimaan Audiens Nama/Pangkat/NIP Tembusan (tanpa lampiran) : 1. Yth. …………………………………….. 2. Yth. …………………………………….. 3. Arsip. ------------------------------------------------------

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

240

PETUNJUK L.IN.20 LAPORAN PENERIMAAN AUDIENSI

1. Pengertian : Laporan penerimaan audiensi adalah surat yang dibuat untuk melaporkan hasil audiensi dengan berbagai elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya. Audiensi biasanya sebelumnya sudah terjadwal. 2. Kegunaan : Agar pimpinan mengetahui aspirasi atau laporan pengaduan dari masyarakat. 3. Pembuat dan Penandatangan : Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen, Kepala Kejaksaan Negeri, Kasi Intelijen, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 4. Waktu Pembuatan : Setelah selesainya kegiatan audiensi dimaksud.

5. Distribusi : Kepada atasan secara berjenjang.

6. Cara Pengisian : a. Pelaksanaan Audiensi : Cukup Jelas. b. Hal-Hal yang disampaikan dalam audiensi : Poin-Poin dalam audiensi tersebut. c. Kesimpulan : Berisikan jawaban penerima audiensi dan hasil dari audiensi. d. Saran Pendapat : Untuk memberikan saran serta masukan kepada pimpinan terkait hasil audiensi. e. Tembusan : Ditujukan kepada atasan / satuan kerja yang terkait dengan hasil audiensi tersebut.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

241

KEJAKSAAN AGUNG / TINGGI XX / NEGERI XXX(pilih salah satu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(diisi nama Kota tempat Kantor Kejaksaan)


: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Dari

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Tanggal

:

Nomor

: R-

Sifat

: Rahasia

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Laporan Bulanan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH & PPM) Kejaksaan Agung RI / Tinggi xxxxxx / Negeri xxxxxx/ Cabang Kejaksaan Negeri xxxxxx (pilih salah satu).

Bulan Tahun /x/x/bulan/tahun

Bersama ini kami laporkan Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH & PPM) Kejaksaan Agung RI / Tinggi xxxxxx / Negeri xxxxxx/ Cabang Kejaksaan Negeri xxxxxx (pilih salah satu) Bulan xxxx 20xx dengan rincian : 1. (jumlah) surat laporan pengaduan ; 2. (jumlah) audiensi/tatap muka ; 3. (jumlah) aksi unjuk rasa ; (sebagaimana terlampir). Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kiranya diberikan informasi/tindak lanjut penanganan. Pejabat Pembuat Laporan Bulanan PPH&PPM

Nama………….. Pangkat/NIP Tembusan (tanpa lampiran) : 1. Yth. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Yth. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 3. Arsip. ---------------------------------------------------------------------------

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

242

PETUNJUK L.IN.21 LAPORAN BULANAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH & PPM)

1. Pengertian : Laporan bulanan PPH&PPM dibuat setiap bulan untuk melaporkan jumlah surat laporan pengaduan, aksi unjuk rasa, dan audiensi/tatap muka serta tindak lanjutnya. 2. Kegunaan : Untuk mengetahui jumlah surat laporan pengaduan, aksi unjuk rasa, audiensi/tatap muka dan laporan pengaduan yang diterima oleh PPH&PPM tindak lanjutnya. 3. Pembuat dan Penandatangan : Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen, Kepala Kejaksaan Negeri, Kasi Intelijen, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 4. Waktu Pembuatan : Setiap akhir bulan. 5. Distribusi : Kepada atasan secara berjenjang. 6. Cara Pengisian : a.

Kolom 1 Nomor Cukup Jelas.

b.

Kolom 2 Tanggal Pelaporan dan Perihal : Menjelaskan tanggal pelapor melaporkan laporannya serta perihal laporan dimaksud.

c.

Kolom 3 Isi Laporan : Menjelasakan pokok laporan pengaduan.

d.

Kolom 4 Nota Dinas laporan kepada atasan : Menjelaskan Nomor dan Tanggal Nota Dinas kepada atasan.

e.

Kolom 5 Tindak Lanjut dan Keterangan : Menjelaskan tindak lanjut dari penanganan laporan pengaduan dimaksud.

f.

Tembusan : Ditujukan kepada atasan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

243

Lampiran Surat Nomor : R/x/x/bulan/tahun Perihal : Laporan Bulanan Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Kegiatan Penerimaan Aksi Unjuk Rasa Bulan xxx 20xx PENYAMPAIAN ASPIRASI AUDIENSI/TATAP MUKA NO

MELALUI

TANGGAL PELAPORAN DAN PERIHAL

1

2

x

xxxxxxxxxxx

SURAT

ISI LAPORAN

LAPORAN

NO. NOTA DINAS KAPUSPENKUM

dan

KE

TINDAK LANJUT/

JAM INTEL

KETERANGAN

4

5

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

3 1. Xxxxxx

PENGADUAN

2. xxxxxx dst

PENYAMPAIAN ASPIRASI MELALUI AKSI UNJUK RASA NO

TANGGAL PELAPORAN DAN

ISI LAPORAN

PERIHAL 1

2

x

xxxxxxxxxxx

3 1. xxxxxxxx

NO. NOTA DINAS KAPUSPENKUM KE

TINDAK LANJUT/

JAMINTEL

KETERANGAN

4

5

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxx dst

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

244

Sesuai dengan SE-006/A/JA/05/2010 FORMULIR REGISTER BUKU TAMU IDENTITAS NO

1

HARI/TGL

NAMA

ALAMAT DAN NO. YANG BISA DIHUBUNGI

2

3

4

KEPENTINGAN

TANDA TANGAN

5

6

JANUARI 20….. JUMLAH MASYARAKAT YANG DATANG

……..Orang/Kelompok

1. 2. FEBRUARI 20…. JUMLAH MASYARAKAT YANG DATANG

…….. Orang/Kelompok

1. 2. MARET 20…. JUMLAH MASYARAKAT YANG DATANG


TOTAL MASYARAKAT YANG DATANG


1. 2. REKAP TRIWULAN I (JAN, FEB, MAR) 20… Dst….

Mengetahui Penanggung Jawab PPH & PPM

Nama Pangkat NIP

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

245

FORMULIR REGISTER BUKU JURNAL KLASIFIKASI I NO

HARI/TGL

IDENTITAS

KONSULTASI /PERTANYAAN HUKUM

1.

2

3

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

4

5

JUMLAH MASYARAKAT YANG DATANG


JANUARI 20..

1. 2. FEBRUARI 20.. Jumlah Tunggakan PPH&PPM : ……….. permasalahan

Alasan : JUMLAH MASYARAKAT YANG DATANG


1. 2. MARET 20.. Jumlah Tunggakan PPH&PPM : ……….. permasalahan





JUMLAH PERMASALAHA N HUKUM FINAL

…….. Permasalahan Hukum

1. 2.

Dst…. REKAP TRIWULAN I

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

246

JUMLAH TUNGGAKAN PPH&PPM Alasan Tunggakan

…….. Permasalahan Hukum 1. xxxxxxx 2. xxxxxxx


Nama Pangkat NIP

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

247

KLASIFIKASI II INFORMASI NO

HARI/TGL

IDENTITAS

1

2

3

KEBIJAKAN KINERJA KEJAKSAAN RI

KASUS/PERKARA YANG DITANGANI KEJAKSAAN RI

TINDAK LANJUT

KET

4

5

6

7


…….. Orang /Kelompok





JANUARI 20..

1. 2. FEBRUARI 20.. Jumlah Tunggakan permasalahan

PPH&PPM

:

………..

Alasan :

1. 2. MARET 20.. Jumlah Tunggakan permasalahan

PPH&PPM

:

………..

Alasan :

1. 2.

Dst….. REKAP TRIWULAN I

JUMLAH PERMASALAHA N HUKUM FINAL

……………… Informasi

JUMLAH TUNGGAKAN PPH & PPM

……………… Informasi

ALASAN TUNGGAKAN

1. …………… …. 2. …………… …

Mengetahui Penanggung Jawab PPH & PPM Nama Pangkat NIP

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

248

KLASIFIKASI III NO

HARI/TGL

1.

IDENTITAS

LAPORAN/PENGADUAN

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

2

3

4

5



JANUARI 20..

1. 2. FEBRUARI 20.. Jumlah Tunggakan PPH&PPM : ……….. Lapdu



1. 2. MARET 20.. Jumlah Tunggakan PPH&PPM : ……….. Lapdu





1. 2.


JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM FINAL

…….. Lapdu

JUMLAH TUNGGAKAN PPH&PPM

…….. Lapdu

Alasan Tunggakan

1. xxxxxxx 2. xxxxxxx


Nama Pangkat NIP

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

249

KLASIFIKASI IV NO

HARI/TGL

1.

IDENTITAS

LAPORAN/PENGADUAN

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

2

3

4

5

JUMLAH MASYARAKA T YANG DATANG


JANUARI 20..

1. 2. FEBRUARI 20.. Jumlah Tunggakan PPH&PPM : ……….. Lapdu

Alasan : JUMLAH MASYARAKA T YANG DATANG


1. 2. MARET 20.. Jumlah Tunggakan PPH&PPM : ……….. Lapdu

Alasan : JUMLAH MASYARAKA T YANG DATANG


1. 2.


TOTAL MASYARAKA T YANG DATANG

…….. Orang/ Kelompok

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM FINAL

…….. Lapdu

JUMLAH TUNGGAKAN PPH&PPM

…….. Lapdu

Alasan Tunggakan

1. xxxxxxx 2. xxxxxxx


Nama Pangkat NIP

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

250

FORMULIR LPP LAPORAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT KEJAKSAAN TINGGI ………………………………………………….

1. DATA TRIWULAN ……………….. / TAHUN …………………… KEJAKSAA

KLASIFIKASI I

KLASIFIKASI II

KLASIFIKASI III

KLASIFIKASI IV

N NO

TINGGI /

MASUK

FINAL

TUNGGAKAN

MASUK

FINAL

3

4

5

6

7

TUNGGAKAN

MASUK

FINAL

9

10

TUNGGAKAN

MASUK

FINAL

12

13

TUNGGAKAN

NEGERI / CABANG

1

1.

2

8

11

14

Kejaksaan Tinggi

2.

Kejaksaan Negeri ………..

Dst…

Data yang dimasukkan dalam tabel berupa jumlah angka 2. PELAKSANAAN 2.1. URAIAN 2.1.1. Partisipasi/Respon Masyarakat 2.1.2. Analisa (didasarkan pada sikap dan harapan masyarakat terhadap tindak lanjut permasalahannya serta permasalahan yang paling banyak masuk) 2.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (termasuk alasan terjadinya tunggakan jika bila ada) 2.3. SARAN TINDAK Mengetahui Penanggung Jawab PPH & PPM Nama Pangkat NIP

Catatan : Kejaksaan Tinggi membuat laporan berdasarkan hasil pengendalian kegiatan PPH&PPM atas Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukumnya.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

251

TELAAHAN INTELIJEN ---------------------------------------------------------------------NOMOR : R – LAHIN - ........../........../.........../........../.......... I.

POKOK PERMASALAHAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.

URAIAN PERMASALAHAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III.

TELAAHAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

IV.

KESIMPULAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V.

SARAN TINDAK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

..........,..........,..........,.......... Pejabat Pembuat Telaahan Intelijen, OTENTIKASI :

.............................. Pangkat / Nip..........

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

252

PETUNJUK L.IN.22 TELAAHAN INTELIJEN 1. Pengertian : Telaahan Intelijen (LAHIN) adalah pembahasan atau analisa staf Intelijen mengenai suatu permasalahan yang perlu dikaji, baik atas inisiatif staf, maupun atas perintah / petunjuk pimpinan. 2. Kegunaan : Sebagai bahan masukan bagi pimpinan mengenai suatu permasalahan agar dalam mengambil suatu keputusan / kebijaksanaan dapat dengan cepat dan tepat. 3. Pembuat dan Penandatangan : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, para Direktur, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Koordinator, para Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang pada Pusat Penerangan Hukum, Ketua Satgas, Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Intelijen; b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Intelijen, Koordinator, Kasi, Satgas/Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen; c. Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi, Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen; d. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kacabjari atau Jaksa Fungsional. 4. Waktu Pembuatan : a. Paling Lama 2 Hari setelah mendapat informasi dan atau atas perintah / petunjuk dari pimpinan; b. Apabila dipandang perlu atas inisiatif staf, dapat sewaktu-waktu atau paling lama 2 hari disampaikan kepada pimpinan demi keberhasilan pelaksanaan tugas penegakan hukum. 5. Distribusi : a. Dari Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung; b. Dari Direktur dan Kepala Pusat, Koordinator dan Ketua Satgas kepada Jaksa Agung Muda Intelijen; c. Dari Kepala Sub Direktorat, Jaksa Fungsional bidang Intelijen kepada Direktur masing-masing; d. Dari Asisten Intelijen kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dari Koordinator, para Kasi, Jaksa Fungsional bidang Intelijen kepada Asisten Intelijen; e. Dari Kepala Seksi Intelijen, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen kepada Kepala Kejaksaan Negeri; f. Telaahan Intelijen yang dibuat atas inisiatif staf, maka pimpinan yang menerima Telaahan dimaksud secara selektif dapat meneruskan kepada Pimpinan Jenjang yang lebih tinggi; g. Penyampaian Telaahan Intelijen menggunakan surat pengantar / nota dinas. 6. Cara Pengisian : a. Sampul / kulit Telaahan :

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

253

- COPY KE...

: Diisi dengan angka ke berapa dari jumlah Telaahan yang dibuat.

- DARI... COPIES : Diisi dengan angka dari jumlah Telaahan yang dibuat. - Copy terakhir dari jumlah Telaahan yang dibuat adalah untuk arsip yang penyimpanannya pada para para Pejabat Pembuat Telaahan Intelijen. b. - Judul laporan : TELAAHAN INTELIJEN. - Nomor laporan : Diisi dengan kualifikasi, nomor, kode pejabat / wilayah, kode masalah, bulan, dan tahun Telaahan dibuat. c. Materi Telaahan Intelijen : I. POKOK PERMASALAHAN Diisi dengan singkat tentang pokok permasalahan. II. URAIAN PERMASALAHAN Merupakan uraian dari informasi atau data permasalahan dengan memuat unsur SIABIDIBAM (Siapa, Apa, Bilamana, Di mana, Bagaimana dan Mengapa). III.TELAAHAN Merupakan pembahasan / analisa informasi dan data yang dihubungkan satu dengan yang lain, serta dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan pemerintah, dan dapat pula dibahas dari aspek politis, sosiologis, maupun teori hukum yang berlaku, sehingga pada akhir telaahan dapat disimpulkan dengan tepat dan jelas penanganan dan pemecahan masalahnya. IV.KESIMPULAN Merupakan hasil telaahan atau hasil analisa yang diuraikan secara singkat dan jelas. V. SARAN TINDAK Merupakan saran-saran atau pendapat pemecahan masalah untuk ditindaklanjuti.

yang

disertai

dengan

alternatif

d. Bagian Akhir Telaahan: - Kota, tanggal, bulan, dan tahun penyajian Telaahan; - Nama dan tanda tangan pejabat yang membuat Telaahan; 7. Pada bagian atas maupun di bawah setiap lembar Telaahan diberi tanda tertulis “RAHASIA” sesuai klasifikasi laporan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

254

PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN ---------------------------------------------------------------------NOMOR : R – KIRKA - ........../........../.........../........../.......... I.

PENDAHULUAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.

DATA DAN FAKTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III.

ANALISA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV.

KESIMPULAN 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. dst.

V.

PENDAPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VI.

PENUTUP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OTENTIKASI :

..........,..........,..........,.......... Pejabat Yang Membuat Laporan,

.............................. Pangkat / Nip..........

www.peraturan.go.id

255

2014, No.1292

PETUNJUK L.IN.23 PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN (KIRKA) 1. Pengertian : Perkiraan Keadaan Intelijen (KIRKA Intelijen) adalah data intelijen lengkap yang sudah diolah, berisi perkiraan, ramalan atau kemungkinan perkembangan situasi IPOLEKSOSBUD, ditinjau dari aspek perundang-undangan yang berlaku maupun dari aspek kebijakan pemerintah. 2. Kegunaan : Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. 3. Pembuat dan Penandatangan : a. Secara berkala dibuat oleh Direktur III dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen. b. Secara insidentil / sehubungan dengan suatu kasus / peristiwa yang menonjol dibuat oleh : 1) Direktur III, dan Koordinator pada JAM Intelijen, ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen; 2) Kepala Sub Direktorat pada Jaksa Agung Muda Intelijen, ditandatangani oleh Direktur yang bersangkutan; 3) Kepala Bidang pada Pusat Penerangan Hukum, ditandatangani oleh Kepala Pusat yang bersangkutan; 4) Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi, ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi; 5) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri, ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri. 4. Waktu Pembuatan : a. Secara berkala dibuat pada setiap akhir tahun paling lama 14 hari; b. Apabila terdapat suatu indikator yang diperkirakan akan terjadi suatu peristiwa / keadaan yang penting / menonjol Kirka dibuat secara insidentil disesuaikan dengan situasi dan kondisi paling lama 14 hari . 5. Distribusi : a. Dari Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Jaksa Agung R.I. tembusan kepada Wakil Jaksa Agung R.I., para Jaksa Agung Muda, Staf Ahli, para Direktur / Koordinator pada JAM Intelijen, Kapuspenkum, dan Kepala Perwakilan / Atase Kejaksaan pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri; b. Dari Direktur dan Kepala Pusat Penerangan Hukum kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan tembusan kepada Jaksa Agung R.I. dan Wakil Jaksa Agung R.I.; c. Dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung R.I. dengan tembusan Wakil Jaksa Agung R.I. dan Jaksa Agung Muda Intelijen; d. Dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan tembusan Asisten Intelijen. 6. Cara Pengisian :

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

256

a. Sampul / kulit laporan : - COPY KE...

: Diisi dengan angka ke berapa dari jumlah Kirka yang dibuat.

- DARI... COPIES : Diisi dengan banyaknya jumlah Kirka yang dibuat. - Judul

: PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN.

- Nomor

: Diisi dengan kualifikasi, nomor, kode pejabat / wilayah, kode masalah, bulan dan tahun pembuatan.

b. Materi : I. PENDAHULUAN Merupakan pengantar mengenai materi / masalah yang akan dibahas / disajikan. II. DATA DAN FAKTA Merupakan uraian fakta-fakta sehubungan dengan peristiwa / kasus yang akan dibahas. III. ANALISA Merupakan pembahasan / analisa mengenai data dan fakta yang ada dihubungkan antara fakt yang satu dengan yang lain sehingga mendapatkan gambaran akan kemungkinan-kemungkinan peristiwa / keadaan yang akan terjadi, terkait pokok bahasan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. IV. KESIMPULAN Kecenderungan dan kemungkinan perkembangan yang akan terjadi dari peristiwa / masalah yang dibahas dihubungkan dengan peraturan perundangundangan terkait. V. PENDAPAT Strategi / kemungkinan yang dipilih oleh pembuat Kirka dengan argumentasinya untuk mengantisipasi atau merespon uraian dalam kesimpulan (bisa tunggal / alternatif). VI. PENUTUP Berisikan uraian singkat berupa saran / harapan untuk dimaklumi dan mendapat perhatian pimpinan. 7. Bagian Akhir Laporan : - Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyajian Kirka; - Nama dan tanda tangan pejabat pendatangan Kirka; - Stempel dinas dan otentikasi. 8. Pada setiap lembar tertulis “RAHASIA” di bagian atas dan bawah.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

257

CATATAN WAWANCARA 1.

Dasar

:

a. b.

Surat Perintah Operasi Intelijen*) ---------------------------Rencana Penyelidikan ....................................,…………..

2. 3.

Tempat dan waktu pelaksanaan wawancara : ............................................ Identitas yang diwawancarai : Nama : .................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................... Alamat : .................................................................... Pekerjaan : .................................................................... Dll : ....................................................................

4.

Keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara : .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

Demikian catatan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

......,......,......,...... Petugas Wawancara, ....................................... Pangkat / Nip ...................

* Dapat berupa surat perintah tugas / disposisi / perintah lisan pimpinan.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

258

PETUNJUK L.IN.24 CATATAN WAWANCARA

1. Pengertian : Catatan Wawancara adalah suatu wadah pencatatan hasil wawancara yang dibuat oleh petugas pelaksana kegiatan /operasi intelijen dalam rangka pengumpulan keterangan / informasi. 2. Kegunaan : Sebagai wadah pencatatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari seseorang dalam kegiatan/operasi intelijen secara tertutup / terbuka.. 3. Waktu Pembuatan : Pada saat atau segera sesudah dilakukan wawancara. 4. Pembuat dan Penandatangan : Petugas pelaksana operasi intelijen yang melakukan wawancara. 5. Cara Pengisian : 5.1. Dasar : Diisi nomor dan tanggal Surat Perintah Operasi Intelijen yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas dan Rencana Penyelidikan. 5.2. Tempat dan waktu pelaksanaan wawancara : Cukup jelas. 5.3. Identitas yang diwawancarai : Sedapat mungkin dilengkapi, bilamana perlu termasuk ciri-ciri fisik ybs. 5.4. Keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara : - Diisi menurut keperluan sesuai dengan Rencana Penyelidikan; - Wawancara dilakukan dengan memperhatikan SIABIDIBAM. 6. Pada setiap lembar laporan dituliskan kata “RAHASIA” di bagian atas dan bawah.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

259

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

---------Pada hari ini............. tanggal...............tahun..............., bertempat di ....................................... saya/kami Jaksa Penyelidik :---------------------------------------1.

2.

3.

Nama

:

................................................................

Pangkat/Nip

:

................................................................

Jabatan

Jaksa Penyelidik.........................................

:

Nama

:

................................................................

Pangkat/Nip

:

................................................................

Jabatan

Jaksa Penyelidik........................................

:

dst.

Berdasarkan Surat Perintah............................Nomor : .........., Tanggal ................., Bulan.............., Tahun ................., telah meminta keterangan terhadap seseorang yang mengaku : --------------------------------Nama lengkap : Tempat lahir

:

Umur / Tgl lahir

:

Kebangsaan

:

Tempat Tinggal : Agama

:

Pekerjaan

:

Pendidikan

:

Nomor telepon/HP

:

Nomor KTP/SIM/Paspor: -------- Ia dimintai keterangan sehubungan dengan adanya ........................................................................................................................................ -------- Atas pertanyaan saya / kami, ia memberikan jawaban / keterangannya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------------PERTANYAAN :

JAWABAN :

1.

Apakah pada hari ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah saudara memberikan keterangan?-----------------------------------------1.

2.

Apakah Saudara mengetahui apa sebabnya dimintai keterangan pada hari ini?---2

3.

Dan seterusnya sesuai kebutuhan ......................................................................3.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

260

(..)

Apakah masih ada keterangan lain yang akan Saudara berikan tentang masalah tersebut di atas?--------------------------------------------------------------------------------

(..)

........................................................................................................

(..)

Apakah semua keterangan yang Saudara berikan tersebut di atas benar dan diberikan tanpa tekanan / ancaman dari Jaksa Penyelidik atau dari pihak lain?--

(..).......... ------------Setelah Berita Acara ini dibaca kembali oleh yang memberikan keterangan, ia tetap pada keterangannya seperti tersebut di atas dan membenarkan dengan membubuhkan tanda tangannya.-----Yang Memberikan Keterangan, (

)

-----------Demikianlah Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada waktu dan tempat sebagaimana terebut di atas.------------------------------------------......,......,......,...... Jaksa penyelidik ....................................... Pangkat / Nip ...................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

261

PETUNJUK L.IN.25 BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN 1. Pengertian : Berita Acara Permintaan Keterangan adalah suatu wadah pencatatan semua keterangan yang didapatkan oleh Jaksa Penyelidik baik dengan teknik wawancara maupun interogasi terhadap seseorang dalam rangka kegiatan penyelidikan berkaitan dengan bidang IPOLEKSOSBUDKUM & HANKAM. 2. Kegunaan : Sebagai bukti telah dilakukannya permintaan keterangan secara sah yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya berkaitan dengan Penyelidikan . 3. Pembuat dan Penandatangan : Jaksa Penyelidik yang meminta keterangan dan orang yang memberikan keterangan. 4. Waktu Pembuatan : Segera , dalam hari yang sama setelah selesai keterangan diberikan. 5. Cara pelaksanaan / pengisian : -

Pada bagian hari, tanggal, tahun dan tempat diisi sesuai dengan waktu dan tempat permintaan keterangan dilaksanakan;

-

Pada bagian Jaksa Penyelidik , diisi dengan nama lengkap dan pangkat penyelidik;

-

Pada bagian Surat Perintah , diisi dengan nomor dan tanggal surat perintah yang menjadi dasar dilakukannya permintaan keterangan;

-

Pada bagian identitas seseorang yang dimintai keterangan , diisi dengan data selengkapnya mengenai seseorang dimaksud terutama alamat /tempat tinggal, nomor telepon/Handphone, dan nomor kartu identitas;

-

Pada bagian pertanyaan dan jawaban , diisi dengan pertanyaan yang terus dikembangkan atas jawaban yang diberikan dikaitkan dengan surat/dokumen yang ada sehingga pada akhirnya membuat terang unsur 5 W 1 H;

-

Pada masing-masing halaman agar diparaf oleh orang yang memberikan keterangan setelah diberi kesempatan untuk membaca kembali hasil permintaan keterangan;

-

Pada bagian tanda tangan yang memberikan keterangan , diisi dengan nama lengkap selanjutnya ditandatangani oleh orang yang memberikan keterangan;

-

Pada bagian Jaksa Penyelidik , diisi dengan nama lengkap dan pangkat selanjutnya ditandatangani oleh Jaksa Penyelidik sesuai dengan surat perintah.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

262

MATRIK HASIL OPERASI INTELIJEN KASUS ................................. Dasar : SP.OPSIN No : Prinops- ........../........../.........../.......... NO.

POKOK MASALAH

INDIKASI

1

2

3

DATA / INFO HASIL PENYELIDIKAN 4

ANALISA KESIMPULAN / SARAN 5

6

..........,..........,..........,.......... TIM JAKSA PENYELIDIK : 1. XXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXX

www.peraturan.go.id

263

2014, No.1292

PETUNJUK L.IN.26 MATRIK HASIL OPERASI INTELIJEN

1. Pengertian : Matrik Hasil Operasi Intelijen adalah formulir yang berisi pokok-pokok hasil kegiatan pelaksanaan OPSIN. 2. Kegunaan : Memberikan kejelasan tentang hasil-hasil penyelidikan tanggapan / masukan dan pendapat dalam pemaparan.

untuk

memperoleh

3. Pembuat dan Penandatangan : Penerima Surat Perintah Penyelidikan. 4. Cara Pengisian : Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4

: : : :

Kolom 5

:

Kolom 6

:

Diisi nomor secara berurutan selama satu tahun Pokok Masalah diisi sesuai dengan Renlid. Indikasi diisi sesuai dengan Renlid. Diisi dengan data / informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan OPSIN. Diisi dengan pembahasan indikasi tentang data informasi yang diperoleh, dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang dilanggar. Diisi secara jelas dan lengkap dengan hasil kesimpulan dari operasi intelijen serta saran.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

264

NOTULEN EKSPOSE --------------------------------------------------------------------------

I.

II.

III.

PENDAHULUAN 1. Maksud dan tujuan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 2. Materi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 3. Kesimpulan sementara eksposan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX PELAKSANAAN EKSPOSE 1. Waktu dan tempat dilaksanakan ekspose; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 2. Pimpinan ekspose; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 3. Peserta ekspose; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 4. Eksposan; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 5. Jalannya ekspose : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX KESIMPULAN EKSPOSE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX ..........,..........,..........,.......... Notulen, .............................. Pangkat / Nip.......... MENGETAHUI : PIMPINAN EKSPOSE, .............................. Pangkat / Nip.........

www.peraturan.go.id

265

2014, No.1292

PETUNJUK L.IN.27 NOTULEN EKSPOSE 1.

2.

3. 4. 5.

Pengertian : Notulen Ekspose merupakan catatan hasil ekspose atas pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen. Kegunaan : Bahan bagi User untuk menentukan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan operasi intelijen. Pembuat: Dibuat oleh notulis dan diketahui oleh pimpinan ekspose. Waktu Pembuatan : Segera setelah pelaksanaan ekspose. Cara Pengisian : I. PENDAHULUAN : 1. Maksud dan tujuan : Diisi dengan uraian singkat maksud dan tujuan dilaksanakannya ekspose misalnya untuk memperoleh saran, masukan, pendapat dari peserta ekspose apakah hasil pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen sudah lengkap dan dapat ditindaklanjuti atau belum; 2. Materi diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Operasi Intelijen dan uraian singkat kasus posisi; 3. Kesimpulan sementara eksposan diisi dengan uraian pendapat sementara dari tim. II. PELAKSANAAN EKSPOSE : 1. Waktu dan tempat dilaksanakan ekspose diisi secara jelas jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat dilaksanakannya ekspose; 2. Pimpinan ekspose diisi secara jelas nama, jabatan dan pangkat pimpinan ekspose; 3. Peserta ekspose diisi secara jelas nama-nama peserta ekspose dengan dilampiri daftar hadir; 4. Eksposan diisi secara jelas nama, jabatan dan pangkat yang melakukan ekspose; 5. Jalannya ekspose diisi secara jelas dan lengkap tentang saran, masukan, pendapat, dan pertanyaan dari setiap peserta ekspos serta jawaban/penjelasan eksposan. III. KESIMPULAN EKSPOSE Diisi secara jelas dan lengkap tentang sikap akhir dari peserta ekspose yang disampaikan pimpinan ekspose. 1. Bagian Akhir Notulen : Notulen dibuat dan ditandatangani oleh notulis serta diketahui oleh pimpinan ekspose. 2. Pada setiap lembar Notulen dituliskan kata “RAHASIA” di bagian atas dan bawah.

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

266

TROOP - INFO ---------------------------------------------------------NOMOR : R – TI- ........../........../.........../.......... I.

DATA PERMASALAHAN 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4. dst.

II.

KESIMPULAN 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4. dst.

III.

PETUNJUK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

..........,..........,..........,.......... JAM INTEL / KAJATI, OTENTIKASI :

..............................

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

267

PETUNJUK L.IN.28 TROOP – INFO

1. Pengertian : Troop informasi (troop-info) adalah informasi mengenai suatu permasalahan yang sudah diolah dan terarah yang sifatnya menonjol , berbobot dan strategis. 2. Kegunaan: Sebagai bahan masukan untuk dipedomani dan melengkapi informasi bagi bawahan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas intelijen dalam mendukung penegakan hukum dan pembinaan tertib hukum . 3. Pembuat dan penanda tangan : a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dibuat oleh Direktur III dan ditanda tangai oleh Jaksa Agung Muda Intelijen; b. Di Kejaksaan TInggi dibuat oleh Asisten Intelijen dan ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. 4. Waktu pembuatan : Sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan disampaikan kepada esselon bawahan.

yang

dianggap

perlu

untuk

5. Distribusi : a. Dari Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Direktur, Kepala Pusat Penerangan Hukum , Kepala Kejaksaan Tinggi dengan tembusan kepada Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda; b. Dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya, dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dan para Asisten Kejaksaan Tinggi setempat. 6. Cara pemgisian: a. Sampul / kulit - COPY KE - DARI COPIES

: diisi dengan angka ke berapa dari jumlah Troop-Info yang dibuat : diisi dengan angka dari jumlah Troop info yang dibuat

- Copy terakhir adalah untuk arsip yang disimpan ; a. Di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada Direktorat III b. Di Kejaksaan Tinggi pada Kasi III b. Judul

: TROOP – INFO.

Nomor : diisi dengan kualifikasi nomorkode pejabat/wilayah, kode masalah , bulan dan tahun pembuatan Perihal

: diisi sesuai dengan pokok masalah

www.peraturan.go.id

2014, No.1292

268

c. Materi I.

DATA PERMASALAHAN

:

Uraian secara singkat danpadat tentang masalah / peristiwa / kasus, sesuai topic dengan memperhatikan SIADIBIBAM; II.

KESIMPULAN

:

Memuat kesimpulan yang ditarik dari data permasalahan serta uraian perkiraan / trend perkembangannya III.

PETUNJUK:

:

Diisi dengan arahan yang berkaitan dengan permasalahanyang bersangkutan, baik yang bersifat umum maupun khusus/teknis. 7.

Bagian akhir

:

-

Tempat, tanggal, bulan dan tahun penyajian;

-

Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menanda tangani ;

-

Stempel dinas dan otentikasi.

Pada bagian atas maupun bawah tiap lembar Troof info diberi tanda tertulis ‘RAHASIA’ sesuai klasifikasi

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

www.peraturan.go.id

269

2014, No.1292

226.

www.peraturan.go.id

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG. Intelijen. Administrasi

Recommend Documents