BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1583, 2014
JAKSA AGUNG. Rumah Sakit Umum. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-30 /A/JA/ 10 /2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Agung Republik Indonesia dan turut serta dalam pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan, maka dipandang perlu untuk membentuk Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
b.
bahwa untuk melaksanakan kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Adhyaksa diperlukan organisasi dan tata kerja sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi optimal;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
www.peraturan.go.id
2014, No.1583
Mengingat
:
2
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
5.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
www.peraturan.go.id
3
2014, No.1583
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1045/MENKES/PER/II/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor: 340/MENKES/PER/III/2010 Klasifikasi Rumah Sakit;
Indonesia tentang
14. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/3/2014; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3758/M.PANRB/10/ tanggal 9 Oktober 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
(1)
Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut RSU Adhyaksa, merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
(2)
RSU Adhyaksa dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
yang selanjutnya
www.peraturan.go.id
2014, No.1583
4
Pasal 2 RSU Adhyaksa mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSU Adhyaksa menyelenggarakan fungsi : a.
pelaksanaan pelayanan medik;
b.
pelaksanaan pelayanan penunjang medik;
c.
pelaksanaan pelayanan penunjang klinik;
d.
pelaksanaan pelayanan penunjang non klinik;
e.
pelaksanaan pelayanan forensik klinik;
f.
pengembangan profesi kesehatan di lingkungan RSU Adhyaksa;
g.
pelaksanaan pengawasan internal;
h.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
i.
pelaksanaan kegiatan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, pengelolaan data dan informasi, hukum, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan RSU Adhyaksa. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Susunan Organisasi RSU Adhyaksa terdiri atas: a.
Direktur;
b.
Bidang Pelayanan Medik;
c.
Bidang Penunjang Medik;
d.
Bagian Tata Usaha;
e.
Unit-Unit Non Struktural; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5
Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RSU Adhyaksa.
www.peraturan.go.id
5
2014, No.1583
Pasal 6 Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan gawat darurat, medik umum, medik spesialis dasar, medik spesialis penunjang, spesialis medik lain, medik subspesialis, medik spesialis gigi dan mulut, asuhan keperawatan dan kebidanan, serta forensik klinik. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan gawat darurat, medik umum, medik spesialis dasar, medik spesialis penunjang, spesialis medik lain, medik subspesialis, medik spesialis gigi dan mulut, asuhan keperawatan dan kebidanan, serta forensik klinik; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan gawat darurat, medik umum, medik spesialis dasar, medik spesialis penunjang, spesialis medik lain, medik subspesialis, medik spesialis gigi dan mulut, asuhan keperawatan dan kebidanan, serta forensik klinik; c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengumpulan bukti klinis fisik; d. penyiapan pelaksanaan fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pelayanan gawat darurat, medik umum, medik spesialis dasar, medik spesialis penunjang, spesialis medik lain, medik subspesialis, medik spesialis gigi dan mulut, asuhan keperawatan dan kebidanan, serta forensik klinik; dan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan gawat darurat, medik umum, medik spesialis dasar, medik spesialis penunjang, spesialis medik lain, medik subspesialis, medik spesialis gigi dan mulut, asuhan keperawatan dan kebidanan, serta forensik klinik. Pasal 8 Bidang Pelayanan Medik terdiri atas: a.
Seksi Pelayanan Medik Umum, Medik Spesialis dan Gawat Darurat;
b.
Seksi Keperawatan dan Kebidanan; dan
c.
Seksi Forensik Klinik. Pasal 9
Seksi Pelayanan Medik Umum, Medik Spesialis dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, dan penyiapan pelaksanaan fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang medik umum, dan medik spesialis, serta gawat darurat.
www.peraturan.go.id
2014, No.1583
6
Pasal 10 Seksi Keperawatan dan Kebidanan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, dan penyiapan pelaksanaan fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang keperawatan dan kebidanan. Pasal 11 Seksi Forensik Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, dan penyiapan pelaksanaan fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang forensik klinik serta melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti klinis fisik. Pasal 12 Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan penunjang medik, penunjang klinik dan penunjang non klinik. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan rencana kegiatan penunjang non klinik, dan kefarmasian;
penunjang
klinik,
b.
penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang non klinik, dan kefarmasian;
penunjang
klinik,
c.
penyiapan pelaksanaan fasilitas kegiatan pengembangan bidang penunjang klinik, penunjang non klinik, dan kefarmasian; dan
d.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kegiatan penunjang klinik, penunjang non klinik, dan kefarmasian. Pasal 14
Bidang Penunjang Medik terdiri atas : a.
Seksi Penunjang Klinik;
b.
Seksi Penunjang Non Klinik; dan
c.
Seksi Kefarmasian; Pasal 15
Seksi Penunjang Klinik melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, dan penyiapan fasilitas kegiatan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang penunjang klinik.
www.peraturan.go.id
2014, No.1583
7
Pasal 16 Seksi Penunjang Non Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, dan penyiapan fasilitas kegiatan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang penunjang non klinik. Pasal 17 Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, dan penyiapan fasilitas kegiatan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang kefarmasian. Pasal 18 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan RSU Adhyaksa. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran RSU Adhyaksa;
b.
pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan penyusunan laporan;
c.
pelaksanaan urusan hukum;
d.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
e.
pelaksanaan urusan keuangan;
f.
pelaksanaan urusan ketatausahaan;
g.
pelaksanaan urusan sumber daya manusia; dan
h.
pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 20
Bagian Tata Usaha terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi;
b.
Subbagian Keuangan; dan
c.
Subbagian Umum.
www.peraturan.go.id
2014, No.1583
8
Pasal 21 Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, pemeliharaan sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan. Pasal 22 Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan keuangan. Pasal 23 Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, rumah tangga dan perlengkapan RSU Adhyaksa. BAB III UNIT-UNIT NON STRUKTURAL Bagian Pertama Satuan Pengawas Intern Pasal 24 (1) Satuan Pengawasan Intern adalah satuan kerja non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSU Adhyaksa. (2) Satuan Pengawasan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur. (4) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Bagian Kedua Komite Pasal 25 (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
www.peraturan.go.id
9
2014, No.1583
(4) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sebanyak-banyaknya terdiri atas 3 (tiga) Subkomite. Bagian Ketiga Instalasi Pasal 26 (1) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSU Adhyaksa. (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (3) Kepala Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 27 Di lingkungan RSU Adhyaksa dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional umum dan tenaga fungsional tertentu yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1583
10
Pasal 30 Struktur organisasi RSU Adhyaksa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini. BAB V ESELONISASI Pasal 31 (1) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b. (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b. BAB VI DEESELONISASI Pasal 32 Direktur adalah jabatan non eselon. BAB VII TATA KERJA Pasal 33 Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSU Adhyaksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar Bidang/Bagian/Instalasi di lingkungan RSU Adhyaksa serta dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 34 Setiap Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 35 Setiap Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSU Adhyaksa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
www.peraturan.go.id
11
2014, No.1583
Pasal 36 Setiap Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Pasal 37 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal 38 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 39 Dalam rangka pemberian bimbingan dan supervisi kepada bawahan, Direktur wajib mengadakan rapat secara berkala. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Perubahan organisasi dan tata kerja RSU Adhyaksa berdasarkan peraturan ini, ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola klinis dan tata kelola RSU Adhyaksa diatur oleh Direktur dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis. Pasal 42 Pada saat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini berlaku, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER020/A/JA/8/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.peraturan.go.id
2014, No.1583
12
Pasal 43 Peraturan Jaksa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2014 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, BASRIEF ARIEF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
13
2014, No.1583
www.peraturan.go.id
