BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1138, 2014
JAKSA AGUNG. Penyelesaian. Uang Pengganti. Pengadilan. Pemberantasan TIPIKOR. Petunjuk Pelaksanaan.
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-020/A/JA/07/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana belum terselesaikan, hal ini disebabkan karena penyelesaian uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak mengatur sanksi bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidair/pengganti.
b.
bahwa ketentuan tata laksana penyelesaian uang pengganti yang diputus Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diatur secara baku dalam suatu pedoman.
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
Mengingat
2
c.
bahwa pembayaran uang pengganti menjadi salah satu indikator penentuan kualitas Laporan Keuangan Kejaksaan RI.
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Penyelesaian uang pengganti yang diputus Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
2.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3.
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 006/A/J.A/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4.
Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 157/A/J.A/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 1
Peraturan Jaksa Agung ini berisi Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti untuk perkara yang diputus dengan menggunakan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kejaksaan RI. Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
www.peraturan.go.id
3
2014, No. 1138
Pasal 3 Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan bagi Pejabat/Jaksa di lingkungan Kejaksaan RI untuk menyelesaikan tunggakan uang pengganti perkara yang diputus dengan menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kejaksaan RI. Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, BASRIEF ARIEF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
4
Lampiran Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-020/A/JA/07/2014 Tanggal : 22 Juli 2014 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai saat ini belum terselesaikan dengan optimal, penyebab utama berlarut-larutnya penyelesaian uang pengganti tersebut karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur sanksi bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan hukumannya tidak bersifat subsidair/dapat diganti dengan pidana yang lain. Belum dibayarnya uang pengganti oleh terpidana sangat berpengaruh menjadi tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain terpidana sudah meninggal dunia, keberadaan tempat tinggal terpidana tidak diketahui, serta terpidana maupun ahli warisnya tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, sehingga menjadi salah satu indikator kualitas Laporan Keuangan Kejaksaan RI, selain itu penyelesaian uang pengganti juga menjadi perhatian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Komisi III DPR R.I. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka menuntaskan permasalahan penyelesaian uang pengganti perlu ada suatu Petunjuk Pelaksanaan bagi para Pejabat/Jaksa di Seluruh Indonesia. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan bagi Pejabat/Jaksa di lingkungan Kejaksaan RI untuk menyelesaikan permasalahan uang pengganti perkara yang diputus dengan berdasarkan Undang-
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
5
undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kejaksaan RI. 2. Tujuan. Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum guna mewujudkan tuntasnya penanganan uang pengganti terhadap perkara korupsi yang diputus dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara efektif, efisien dan akuntabel/dapat dipertanggung jawabkan. C. SASARAN Sasaran Petunjuk Pelaksanaan tentang penyelesaian uang pengganti ini adalah : 1. Tercapainya kesamaan, pengertian dan pemahaman dalam rangka menyelesaikan permasalahan uang pengganti terhadap perkara yang diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kejaksaan RI. 2. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran sehingga penyelesaian uang pengganti bisa menjadi tuntas penanganannya. 3. Tercapainya efektifitas, efisiensi penanganan masalah uang pengganti.
dan
akuntabilitas
dalam
D. ASAS Petunjuk Pelaksanaan tentang disusun berdasarkan Asas :
penyelesaian
uang
pengganti
ini
1. Efektif dan Efisien. Penyelesaian uang pengganti perlu dilakukan secara efektif dan efisien melalui validasi data, prosedur dan tatacara yang baik dan benar. 2. Kecepatan dan Ketepatan Prosedur dan Tata Cara penyelesaian harus dilakukan secara cepat, tepat waktu dan tepat sasaran. 3. Tuntas. Proses penyelesaian uang pengganti telah dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak menyisakan permasalahan lagi. 4. Pertanggungjawaban Proses penyelesaian uang pengganti hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, prosedur dan keabsahannya.
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
6
E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Peraturan Jaksa Agung ini terbatas pada Penyelesaian Uang Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap. F. PENGERTIAN UMUM Pengertian Umum dalam Peraturan Jaksa Agung ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa disebabkan karena sudah meninggal dunia, keberadaan tempat tinggal terpidana tidak diketahui, serta terpidana maupun ahli warisnya tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. 2. Inventarisasi adalah proses pencatatan atau pengumpulan data yang berkaitan dengan upaya penyelesaian uang pengganti yang tercatat di Kejaksaan Negeri dengan memuat identitas terpidana, nomor, tanggal dan amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta besarnya uang pengganti yang belum dibayar. 3. Validasi adalah Tindakan pembuktian dengan cara setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) dan tersedia secara akurat. 4. Penyelesaian uang pengganti secara Non Litigasi adalah alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara melakukan Negosiasi dan bermusyawarah dengan Terpidana/Eks Terpidana atau ahli warisnya yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai suatu upaya penyelesaian uang pengganti yang belum dibayar tanpa melalui proses pengadilan. 5. Penyelesaian Uang Pengganti Secara Litigasi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap Terpidana/Eks Terpidana atau ahli warisnya yang belum membayar uang pengganti dengan tujuan untuk memperoleh kembali hak keuangan negara dan mendapatkan putusan Pengadilan. 6. Penghapusan Uang Pengganti adalah penghapusan secara mutlak dari neraca sebagai piutang/tagihan negara yang didahului dengan
www.peraturan.go.id
7
2014, No. 1138
upaya penyelesaian melalui gugatan secara perdata dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan Staf kepada Pimpinan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan. BAB II INVENTARISASI DAN VALIDASI 1.
Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan inventarisasi dan validasi atas penyelesaian pembayaran uang pengganti di wilayah hukumnya.
2.
Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan cara : a. Kepala Kejaksaan Tinggi dengan Surat Perintah memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri untuk segera mendata dan menginventarisir serta melakukan validasi tunggakan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan menggunakan Formulir PUP-1 terlampir; b. Kepala Kejaksaan Negeri dengan Surat Perintah segera memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk mendata dan menginventarisir tunggakan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berdasarkan Formulir SP-4 Keputusan Jaksa Agung Nomor : 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara atau Formulir PUP-2 terlampir; c. Pemuktahiran data tunggakan uang pengganti baik yang sudah membayar sebagian maupun yang belum sama sekali, dilakukan secara bersinergi antara bidang Tindak Pidana Khusus, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang Pembinaan; d. Pelaksanaan inventarisasi dan validasi tunggakan uang pengganti secara berjenjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Perintah dengan ketentuan Kepala Kejaksaan Negeri kepada kepala Kejaksaan Tinggi menggunakan Formulir PUP-3 (terlampir) dan Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menggunakan Formulir PUP-4 (terlampir);
3.
Apabila dalam inventarisasi dan validasi terdapat tunggakan uang pengganti maka hasilnya dikompilasi menjadi tunggakan uang pengganti pada Kejaksaan Negeri.
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
8
4.
Laporan hasil temuan inventarisasi dan validasi tunggakan uang pengganti mencantumkan identitas terpidana, nomor, tanggal dan amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta besarnya uang pengganti yang belum dibayar berdasarkan.
5.
Terhadap berkas perkara/foto copy berkas perkara maupun putusan/salinan putusan pengadilan yang sudah tidak ditemukan lagi dilakukan upaya pencarian dengan cara sebagai berikut : a. pencarian berkas perkara/foto copy berkas perkara maupun putusan/salinan putusan pengadilan di internal Kejaksaan Negeri dengan bukti Berita Acara Pencarian yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Sub Bagian Pembinaan yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Formulir PUP-5 terlampir; b. Jika berkas perkara/foto copy berkas perkara maupun putusan/salinan putusan pengadilan tidak ditemukan di Kejaksaan Negeri maka Kepala Seksi Tindak Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri agar melakukan pencarian berkas perkara/foto copy berkas perkara maupun putusan/salinan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang kasusnya pernah diajukan upaya hukum dengan dibuktikan dengan Berita Acara Pencarian yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang diketahui oleh Pejabat Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung RI sesuai tingkat penyelesaian perkara berdasarkan Formulir PUP-6 terlampir; BAB III PENGADMINISTRASIAN
1.
Hasil inventarisasi dan validasi uang pengganti yang masih tercatat pada register di bidang Tindak Pidana Khusus yang belum terselesaikan wajib diserahkan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dilengkapi dengan : a. Foto copy berkas perkara dan putusan/salinan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
putusan
b. Surat keterangan tempat tinggal (domisili) terpidana /eks terpidana dan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa diketahui oleh Camat setempat dan apabila terpidana /eks terpidana tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat surat permintaan bantuan pencarian kepada kepolisian; c. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48);
www.peraturan.go.id
9
2014, No. 1138
d. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Mencari Harta Benda Milik Terpidana; e. Laporan Hasil Pencarian Harta Benda Terpidana; f.
Berita Acara Pencarian Harta Terpidana yang diketahui Lurah atau Kepala Desa di mana harta benda terpidana/ahli waris berada;
g. Bukti pembayaran uang pengganti dari terpidana disertai foto copy bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); h. Berita acara pencarian berkas perkara/foto copy berkas perkara maupun putusan/salinan putusan pengadilan (Formulir PUP-4 atau 5); 2.
Penyerahan sebagaimana tersebut pada angka 1 dibuatkan Berita Acara Penyerahan dari Kasi Pidsus ke Kasi Datun yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Formulir PUP-7 terlampir.
3.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mencatat dalam Register Penyelesaian Uang Pengganti. BAB IV PENYELESAIAN SECARA NON LITIGASI
1.
Penyelesaian uang pengganti secara Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara negosiasi atau musyawarah dengan terpidana/eks terpidana/ahli waris berdasarkan Surat Perintah dengan menggunakan Formulir PUP-8 atau SP-3 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
2.
Ruang lingkup negosiasi hanya terbatas pada sistem pembayaran secara tunai atau angsuran, yang harus dibayar sesuai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3.
Jangka waktu pelunasan secara angsuran ditentukan paling lama 4 (empat) bulan sejak tercapainya kesepakatan.
4.
Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terpidana/eks terpidana/ahli waris tidak memenuhi kewajibannya ditindaklanjuti dengan gugatan perdata.
5.
Terpidana/eks terpidana/ahli waris membayar uang pengganti dengan cara menyetorkan kepada bendahara penerima pada Kejaksaan Negeri dan dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib disetorkan ke kas negara.
6.
Terpidana/eks terpidana/ahli waris yang telah membayar uang pengganti baik secara tunai atau angsuran diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam administrasi perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pembinaan dan Bidang Tindak Pidana Khusus.
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
10
7.
Dalam rangka mencari keberadaan terpidana/eks terpidana/ahli waris dan harta bendanya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Kasi Tindak Pidana Khusus dan Kasi Intelijen berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri.
8.
Dalam hal pelacakan aset (asset tracing) harta benda milik Terpidana/eks Terpidana/ahli waris yang sulit penyelesaiannya, Kejaksaan Negeri agar berkoordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI. BAB V PENYELESAIAN SECARA LITIGASI
1.
Apabila secara non litigasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka penyelesaian uang pengganti agar ditindaklanjuti dengan cara Litigasi yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata terhadap Terpidana/eks terpidana/ahli waris.
2.
Terhadap harta benda milik terpidana/eks terpidana/ahli waris yang belum dilakukan penelusuran, sebelum dilakukan gugatan perdata agar dilakukan penelusuran secara maksimal yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelusuran Aset diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
3.
Gugatan tersebut pada angka 1 diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri.
4.
Dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum sejumlah uang pengganti yang belum terbayar.
5.
Dalam Gugatan secara perdata agar disertakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat/ahli waris.
6.
Gugatan uang pengganti yang dikabulkan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Pengacara Negara segera mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi.
7.
Tergugat membayar uang pengganti kepada bendahara penerima pada Kejaksaan Negeri dan dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus disetorkan ke kas negara dan dicatat dalam administrasi perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pembinaan dan Bidang Tindak Pidana Khusus.
8.
Gugatan uang pengganti yang tidak dikabulkan Pengadilan, Jaksa Pengacara Negara wajib mengajukan upaya hukum.
9.
Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tergugat/ahli waris tidak mampu membayar maka Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menerbitkan Surat Ketetapan yang menyatakan bahwa eksekusi tidak
www.peraturan.go.id
11
2014, No. 1138
dapat dilaksanakan karena tergugat/ahli waris tidak mampu. BAB VI PELAPORAN 1. Pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh Terpidana/eks terpidana/ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 7 dan atau yang dibayar oleh tergugat sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 9 baik yang dibayar sebagian maupun seluruhnya agar dicatat pada register administrasi perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pembinaan dan Bidang Tindak Pidana Khusus. 2. Pelaksanaan penyelesaian uang pengganti secara non litigasi maupun litigasi, dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya proses penanganan uang pengganti tersebut. 3. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara melaporkan kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Biro Keuangan dengan dilampirkan data-data sebagai berikut: a. Foto copy berkas perkara dan putusan/salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b. Surat keterangan tempat tinggal (domisili) terpidana /eks terpidana dan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa diketahui oleh Camat setempat dan apabila terpidana /eks terpidana tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat surat permintaan bantuan pencarian kepada Kepolisian setempat; c. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mencari harta benda milik Terpidana, Laporan Hasil Pencarian Harta Benda Terpidana, serta Berita Acara Pencarian Harta Terpidana yang diketahui Lurah atau Kepala Desa di mana harta benda terpidana/ahli waris berada; d. Bukti pembayaran uang pengganti dari terpidana disertai foto copy bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); e. Putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap; f. Surat Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak mampu; 4. Laporan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut selanjutnya akan menjadi bahan admnistrasi pelaporan Piutang uang pengganti dalam laporan keuangan Kejaksaan RI. 5. Pemalsuan data-data terkait pada Bab III angka 1 dan Bab VI angka 3
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
12
huruf a sampai dengan f adalah termasuk kategori tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
BASRIEF ARIEF
www.peraturan.go.id
13
2014, No. 1138
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
14
www.peraturan.go.id
15
2014, No. 1138
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
16
www.peraturan.go.id
17
2014, No. 1138
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
18
www.peraturan.go.id
19
2014, No. 1138
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
20
www.peraturan.go.id
21
2014, No. 1138
www.peraturan.go.id
2014, No. 1138
22
www.peraturan.go.id
