BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.84, 2009 PERATURAN BERSAMA. Piutang Negara. Panitia. Pengurusan. Pelaksanaan. Badan. Petunjuk

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.84, 2009

PERATURAN BERSAMA. Piutang Negara. Panitia. Pengurusan. Pelaksanaan. Badan. Petunjuk.

PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR

: 53/PMK.06/2009

NOMOR

: KEP-030/A/JA/03/2009

NOMOR

: 4 TAHUN 2009

NOMOR

: M.HH-01.KU.03.01

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Bersama

2009, No.84

2

Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 6. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham; 7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 8. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-115/A/JA/01/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-558/A/JA/12/2003;

3

2009, No.84

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR-07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN, JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang. 2. KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan.

2009, No.84

4

3. Surat Paksa adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan. 4. Paksa Badan adalah pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap Objek Paksa Badan di tempat Paksa Badan. 5. Izin Paksa Badan adalah tanggapan tertulis yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi berdasarkan permintaan Panitia Cabang sesuai syarat-syarat yang ditentukan dan bersifat administratif. 6. Objek Paksa Badan adalah Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, Pemegang Saham dan/atau ahli waris. 7. Tempat Paksa Badan adalah tempat tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yang digunakan untuk pelaksanaan Paksa Badan. 8. Juru Sita Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut Jurusita, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPKNL yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan. 9. Pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa guna memperoleh informasi dan/atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara. BAB II IZIN PAKSA BADAN Bagian Kesatu Permohonan Pelaksanaan Paksa Badan Pasal 2 (1)Ketua Panitia Cabang mengajukan permohonan pelaksanaan Paksa Badan kepada Ketua Panitia Pusat secara tertulis disertai dengan alasan permohonan. (2)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pusat mengeluarkan persetujuan/penolakan.

5

2009, No.84

Bagian Kedua Permintaan Izin Paksa Badan Pasal 3 (1) Berdasarkan persetujuan Ketua Panitia Pusat, Ketua Panitia Cabang meminta Izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir Objek Paksa Badan. (2) Surat permintaan Izin Paksa Badan paling kurang memuat: a. Identitas lengkap Objek Paksa Badan (nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir dan alamat Objek Paksa Badan); b. Nama dan alamat Penyerah Piutang; c. Penjelasan hasil pemeriksaan bahwa Objek Paksa Badan dianggap mampu namun tidak beritikad baik; d. Jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan yang diminta; e. Nomor dan tanggal Surat Paksa; f. Jumlah sisa piutang negara; g. Nomor dan tanggal surat persetujuan Ketua Panitia Pusat; dan h. Keterangan mengenai jaminan yang tidak mencukupi/tidak ada. Bagian Ketiga Tanggapan Tertulis Kepala Kejaksaan Tinggi Pasal 4 (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permintaan izin Paksa Badan diterima, Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan tanggapan tertulis. (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian atau penolakan izin.

2009, No.84

6

(3) Dalam hal izin Paksa Badan diberikan, Panitia Cabang selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan. (4) Dalam hal permintaan izin Paksa Badan ditolak, Ketua Panitia Cabang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Ketua Panitia Pusat. (5) Berdasarkan laporan dari Ketua Panitia Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Pusat melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk tindak lanjut penanganannya. BAB III SURAT PERINTAH PAKSA BADAN Bagian Kesatu Penerbitan Pasal 5 Surat Perintah Paksa Badan diterbitkan oleh Panitia Cabang paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak izin Paksa Badan dari Kepala Kejaksaan Tinggi diterima. Bagian Kedua Pemberitahuan Pasal 6 (1) Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan oleh Jurusita kepada Objek Paksa Badan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan. (2)Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan dengan dilampiri Surat Perintah Paksa Badan dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan kepada Ketua Panitia Cabang, Ketua Panitia Pusat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi yang memberikan Izin Paksa Badan.

7

2009, No.84

BAB IV PELAKSANAAN PAKSA BADAN Bagian Kesatu Penangguhan Pelaksanaan Pasal 7 (1) Objek Paksa Badan yang telah melakukan pembayaran hutang lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari sisa hutang dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Paksa Badan kepada Panitia Cabang dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa hutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Permohonan penangguhan pelaksanaan Paksa Badan dapat diajukan setelah pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Cabang dapat menangguhkan pelaksanaan Paksa Badan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal masa penangguhan telah berakhir dan Objek Paksa Badan tidak menyelesaikan sisa hutang, Paksa Badan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Paksa Badan. (5) Objek Paksa Badan selama masa penangguhan Paksa Badan harus melakukan wajib lapor 2 (dua) kali setiap 1 (satu) minggu kepada Kepala KPKNL. Bagian Kedua Pelaksanaan Surat Perintah Paksa Badan Pasal 8 (1) Paksa Badan dilaksanakan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan kepada Objek Paksa Badan. (2) Dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat kepada Ketua Panitia Cabang dengan alasan untuk kepentingan umum, Surat Perintah Paksa Badan dapat

2009, No.84

8

(3) dilaksanakan setelah lewat waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan. (4) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Pasal 9 (1) Dalam hal setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan dan Objek Paksa Badan belum melunasi hutang, Kepala KPKNL menugaskan Jurusita untuk melaksanakan Paksa Badan. (2) Sebelum Paksa Badan dilaksanakan, Kepala KPKNL mengajukan permintaan bantuan kepada Kepolisian setempat dalam rangka pengamanan pada saat pelaksanaan penjemputan dan penitipan Objek Paksa Badan ke tempat Paksa Badan. (3) Jurusita membuat Berita Acara Penjemputan Objek Paksa Badan yang ditandatangani oleh Jurusita, Objek Paksa Badan, dan saksi-saksi. (4) Paksa Badan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Objek Paksa Badan ditempatkan di Tempat Paksa Badan. (5)Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan. Bagian Ketiga Objek Paksa Badan yang Tidak Diketahui Keberadaannya Pasal 10 (1) Dalam hal Objek Paksa Badan tidak diketahui keberadaannya, KPKNL melakukan Pemeriksaan untuk memperoleh informasi dan/atau bukti-bukti tentang keberadaan Objek Paksa Badan. (2) Dalam hal berdasarkan Pemeriksaan diduga/diketahui Objek Paksa Badan berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Panitia Cabang melaporkan kepada Ketua Panitia Pusat.

9

2009, No.84

(3) Berdasarkan laporan Ketua Panitia Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panitia Pusat meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan pencarian. BAB V TEMPAT PAKSA BADAN DAN PENYERAHAN OBJEK PAKSA BADAN Bagian Kesatu Tempat Paksa Badan Pasal 11 (1) Paksa Badan dilaksanakan di Rumah Paksa Badan yang diadakan secara khusus, Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. (2) Dalam hal Paksa Badan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, Kepala KPKNL mengajukan permohonan penyediaan tempat Paksa Badan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Paksa Badan dilaksanakan. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara menyiapkan tempat Paksa Badan yang diperlukan. (4) Objek Paksa Badan ditempatkan terpisah dari tempat tahanan tersangka/terpidana dan berdasarkan jenis kelamin. Bagian Kedua Penyerahan Objek Paksa Badan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Pasal 12 (1) Jurusita menyerahkan Objek Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

2009, No.84

10

(2) Jurusita membuat Berita Acara Serah Terima Objek Paksa Badan yang ditandatangani oleh Jurusita, Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara dan saksi-saksi. (3) Berita Acara Serah Terima Objek Paksa Badan paling kurang memuat: a. Waktu pelaksanaan Serah Terima Objek Paksa Badan; b. Tempat pelaksanaan Paksa Badan; c. Identitas Jurusita; d. Identitas Saksi-saksi; e. Identitas Objek Paksa Badan; f. Nomor dan tanggal surat izin Paksa Badan; g. Nomor dan tanggal Surat Perintah Paksa Badan; h. Jangka waktu Paksa Badan akan dilaksanakan; i. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter atau Tenaga Medis Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan j. Surat permintaan pelaksanaan Paksa Badan segera dari Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila ada. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN OBJEK PAKSA BADAN YANG DI TEMPATKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN/ RUMAH TAHANAN NEGARA Bagian Kesatu Hak Objek Paksa Badan Pasal 13 (1) Setiap Objek Paksa Badan berhak melakukan ibadah, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan makanan, memperoleh bahan bacaan, dan/atau menerima kunjungan pada waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

11

2009, No.84

(2) Dalam hal Objek Paksa Badan menderita sakit yang memerlukan rawat inap di rumah sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, dapat dilakukan perawatan setelah memperoleh izin dari Ketua Panitia Cabang. (3) Dalam hal Objek Paksa Badan menderita sakit keras yang memerlukan tindakan cepat, Petugas Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara dapat segera membawa ke rumah sakit/ klinik kesehatan terdekat dan memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan, dan dalam hal diperlukan pengamanan Kepala Kantor Pelayanan atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dapat meminta bantuan kepada Kepolisian setempat. (4) Masa perawatan medis di luar Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dihitung sebagai masa Paksa Badan dan biaya perawatan ditanggung oleh Objek Paksa Badan. Bagian Kedua Kewajiban Objek Paksa Badan Pasal 14 Objek Paksa Badan tidak dikenakan wajib kerja selama dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Pasal 15 (1) Objek Paksa Badan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin selama dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran tata tertib dan disiplin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dapat melakukan pemeriksaan terhadap Objek Paksa Badan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Objek Paksa Badan terbukti melakukan pelanggaran, Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara memberitahukan kepada Ketua Panitia Cabang dan melakukan hal yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

2009, No.84

12

(4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Objek Paksa Badan merupakan suatu tindak pidana, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian setempat untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VII IZIN KELUAR OBJEK PAKSA BADAN Pasal 16 (1) Objek Paksa Badan dapat mengajukan izin tertulis kepada Ketua Panitia Cabang untuk keluar dari tempat Paksa Badan dalam hal Objek Paksa Badan akan: a. melaksanakan ibadah di tempat ibadah; b. menghadiri sidang di pengadilan; c. mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum apabila di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tidak ada tempat pemungutan suara (TPS); d. menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit; e. menghadiri pemakaman orang tua, suami/istri dan/atau anak; dan/atau f. menjadi wali nikah pada pernikahan anak/adik kandungnya. (2) Panitia Cabang dapat menerbitkan Surat Izin Keluar dari tempat Paksa Badan dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dan Objek Paksa Badan. (3) Surat Izin Keluar dari tempat Paksa Badan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk paling lama 2 x 24 jam. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Objek Paksa Badan harus menjalani pengobatan secara rawat inap.

13

2009, No.84

(5) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tanggungan sepenuhnya dari Objek Paksa Badan bersangkutan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (6) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Objek Paksa Badan dikawal oleh paling sedikit 2 (dua) orang petugas dari Tempat Paksa Badan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan dari Kepolisian setempat. (7) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mengurangi jangka waktu Paksa Badan. BAB VIII OBJEK PAKSA BADAN MELARIKAN DIRI Pasal 17 (1) Dalam hal Objek Paksa Badan melarikan diri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara: a. membuat Berita Acara Pelarian Objek Paksa Badan; b. memberitahukan kepada Ketua Panitia Cabang; dan c. melaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi setempat. (2) Terhadap Objek Paksa Badan yang melarikan diri, setelah tertangkap, dilakukan Paksa Badan kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Paksa Badan tanpa memperhitungkan jangka waktu Paksa Badan yang telah dijalani. BAB IX PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN Pasal 18 (1) Dalam hal Objek Paksa Badan akan dibebaskan, Ketua Panitia Cabang memberitahukannya secara tertulis kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.

2009, No.84

14

(2) Pembebasan Objek Paksa Badan dari Tempat Paksa Badan dilakukan oleh Jurusita berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Cabang. (3) Jurusita membuat Berita Acara Pembebasan Objek Paksa Badan yang ditandatangani oleh Jurusita, Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara, dan 2 (dua) orang saksi. (4) Tembusan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang memberikan izin Paksa Badan. BAB X BIAYA PELAKSANAAN PAKSA BADAN Pasal 19 (1)Biaya pelaksanaan Paksa Badan dibebankan sepenuhnya kepada Penanggung Hutang. (2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditanggung sementara oleh Pemerintah melalui dana yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan. (3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan kembali ke Kas Negara oleh Penanggung Hutang sebagai penambah jumlah hutang yang bersangkutan. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelaksanaan Paksa Badan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Segala bentuk surat yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bersama ini menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan Bersama ini. (2) Lampiran Peraturan Bersama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

15

2009, No.84

Pasal 21 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009 MENTERI KEUANGAN R.I JAKSA AGUNG R.I

SRI MULYANI INDRAWATI

HENDARMAN SUPANDJI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI

JEND. POL. BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

ANDI MATTALATTA

2009, No.84

16 LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN, JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Format 1

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ...................................... Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

Telepon Faksimile

SR-................................ Rahasia/Sangat Segera .................................... Permintaan Izin Pelaksanaan Paksa Badan Terhadap Sdr. ...........................................

: ......................... : .........................

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi ............... ......................(alamat)............................. .................................................................

Sehubungan dengan Pengurusan Piutang Negara atas nama .........(nama Penanggung Hutang)........., dengan ini kami mohon izin untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap Sdr. .......................... selaku debitor piutang negara/pengurus .........(nama Penanggung Hutang)........ *), yang berdasarkan hasil penelitian dianggap mampu namun tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan hutangnya, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Objek Paksa Badan a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin c. Alamat lengkap d. Pekerjaan/Usaha e. Tempat/Tanggal Lahir

: ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : …………………………..

2. Pengurusan Piutang Negara a. Penyerah Piutang b. Penanggung Hutang c. Surat penyerahan pengurusan d. Nilai Penyerahan e. Sisa Piutang Negara f. Surat Paksa g. Tingkat Pengurusan Terakhir h. Perkiraan Nilai Barang Jaminan

: : : : : : : :

................................................... ………………………………… Nomor ............... tanggal ............ Rp........................ Rp........................ Nomor ............... tanggal ............. ............................... Rp........................

17

2009, No.84

3. Rencana Paksa Badan: a. Surat Persetujuan Ketua PUPN Pusat : Nomor ............... tanggal ............ b. Jangka waktu pelaksanaan : paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu *). Ketua,

............................... NIP ........................

Tembusan: 1. Jaksa Agung u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN; 2. Ketua PUPN Pusat; 3. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 4. Kepala KPKNL .......................... Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX *) pilih salah satu

2009, No.84


Format 2

KEJAKSAAN TINGGI.................. Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: SR-................................ : Rahasia/Segera : Izin Paksa Badan a.n. .....................

: ......................... : .........................

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Ketua PUPN Cabang .................... ......................(alamat)............................. ................................................................. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .........tanggal …........ hal Permintaan Izin Pelaksanaan Paksa Badan Terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Kejaksaan Tinggi ……… memberikan izin kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ………. untuk melaksanakan Paksa Badan terhadap: Nama : Tempat/Tanggal Lahir/Umur

:

Pekerjaan

:

Tempat Tinggal

:

2. Tindakan hukum Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dilakukan dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama ........(nama Penanggung Hutang)........, dengan rincian sebagai berikut: Penyerah Piutang : Jumlah Sisa Hutang

:

Tanggal/Nomor Surat Paksa

:

3. Paksa Badan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

4. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Paksa Badan ditanggung sepenuhnya oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang .......................

5. Izin ini diberikan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 53/PMK.06/2009, KEP -030/A/JA/03/2009, 4 Tahun 2009, dan M.HH-01.KU.03.01 tanggal 25 Maret 2009. Demikian untuk menjadi maklum. KAJATI ........................

....................................... Tembusan: 1. Yth. Jaksa Agung RI u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN; 2. Yth. Ketua PUPN Pusat; 3. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara; 4. Yth. Asisten Pengawasan; 5. Yth. Kanwil ..... DJKN; 6. Yth. Kepala Rutan/LAPAS; 7. Pertinggal.

19

2009, No.84

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN, JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Format 3


Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

: SR-................................ : Rahasia/Segera : Penolakan Izin Paksa Badan a.n. .....................

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Ketua PUPN Cabang .................... ......................(alamat)............................. .................................................................

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ......... tanggal …........ hal Permintaan Izin Pelaksanaan Paksa Badan Terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)....., setelah dilakukan penelitian, dengan ini disampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi ............... belum dapat menerbitkan izin Paksa Badan sebagaimana permintaan Saudara, mengingat: 1. ………………………………………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………………………………….……. 3. dst. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala,

....................................... Tembusan: 1. Yth. Jaksa Agung RI u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN; 2. Yth. Ketua PUPN Pusat; 3. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara; 4. Yth. Asisten Pengawasan; 5. Yth. Kanwil ..... DJKN; 6. Yth. Kepala Rutan/LAPAS; 7. Pertinggal.

2009, No.84


Format 4 PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ...................................... Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

: SR - ............................... : Rahasia/Segera : Penolakan Izin Paksa Badan Terhadap Sdr. .....................

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Ketua PUPN Pusat Gedung Syafrudin Prawiranegara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710

Sehubungan dengan rencana kami untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Melalui surat Nomor ……….. tanggal ………., PUPN Pusat telah memberikan persetujuan kepada kami untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)......

2.

Melalui surat Nomor ……. tanggal ……, kami telah mengajukan permintaan kepada Kepala Kejaksaaan Tinggi ……….. untuk memberikan izin kepada kami guna melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)......

3.

Melalui surat Nomor ……. tanggal ……, Kepala Kejaksaan Tinggi ....... telah menolak memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)......, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. …………………………………………………………………………………………..; b. …………………………………………………………………………………………..; c. dst.

Berdasarkan uraian kami di atas, dan mengingat pertimbangan kami bahwa pelaksanaan tindakan hukum Paksa Badan terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)...... dapat mempercepat dan mengoptimalkan hasil pengurusan Piutang Negara atas nama .....(nama Penanggung Hutang…….), kami mohon bantuan Bapak untuk kiranya dapat mengkoordinasikan permasalahan penolakan pemberian izin Paksa Badan tersebut dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung untuk diupayakan penyelesaiannya. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Ketua, ............................... NIP ........................ Tembusan: 1. Jaksa Agung RI u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN; 2. Kepala Kejaksaan Tinggi ……………; 3. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 4. Kepala KPKNL …………………….. Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

21

2009, No.84 LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN, JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Format 5 KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

: SR-................................ : Segera : Permohonan Izin Paksa Badan a.n. ..........................................

.......(tgl/bln/thn)......

Kepada Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi …………… ……………………………………….. ……………………………………….. di .............................

Sehubungan dengan surat Ketua PUPN Pusat Nomor ............. tanggal ..........., setelah mempelajari permasalahannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Alasan Kepala Kejaksaan Tinggi ............. menolak memberi izin kepada PUPN Cabang …….. untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)......, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor ............. tanggal ......., kurang cukup beralasan, mengingat: a. …………………………………………………………………………………………..; b. …………………………………………………………………………………………..; c. dst.

2.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara dapat memberikan Izin kepada PUPN Cabang …….. untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)......, sebagaimana yang diminta Ketua PUPN Cabang …….. melalui surat Nomor ………. Tanggal………

Demikian untuk menjadi maklum.

Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara,

............................... Tembusan: 1. Yth. Jaksa Agung RI; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung (1 dan 2 sebagai laporan); 3. Yth. Ketua PUPN Pusat; 4. Yth. Ketua PUPN Cabang .........; 5. Pertinggal.

2009, No.84


Format 6A PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ...................................... Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

SURAT PERINTAH PAKSA BADAN Nomor SPPB- ........................................... PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ......................

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: a.

bahwa .......(nama Objek Paksa Badan)....... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang .......(nama Penanggung Hutang)....... / Pengurus .......(nama Penanggung Hutang)....... yang berhutang*) kepada Negara c.q. .......(nama Penyerah Piutang).......;

b.

bahwa .......(nama Penanggung Hutang)....... hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ................................... tanggal ....................... yang telah diberitahukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor ..................... tanggal .................;

c.

bahwa .......(nama Penanggung Hutang)....... tergolong mampu, namun tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan hutangnya;

d.

bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama ........(nama Penanggung Hutang)........, perlu melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap ...……..(nama Objek Paksa Badan)......;

e.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan;

: 1.

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2.

Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor ....................... tanggal ............... tentang pengangkatan sebagai .....(Ketua/Anggota)..... PUPN Cabang .............................;

: 1.

Surat Ketua PUPN Pusat Nomor ........................ tanggal ………...... hal ..........(Persetujuan Pelaksanaan Paksa Badan)..........;

2.

Surat Kepala Kejaksaan Tinggi ................... Nomor .................. tanggal ........................ hal .....(Izin Pelaksanaan Paksa Badan).....;

23

Kepada

:

2009, No.84

Kepala KPKNL ......................... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap: Nama Alamat

: ..................................................... : ............................................................................................ ............................................................................................. .............................................................................................

Pekerjaan

: .....................................................

dengan memasukkan yang bersangkutan ke.......(Tempat Paksa Badan)....... selama …………… (………………..) bulan terhitung sejak yang bersangkutan dimasukkan ke Tempat Paksa Badan. Salinan Surat Perintah Paksa Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 3. Kepala Kejaksaan Tinggi ..............................; 4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor ..............................; 5. ......(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan)......; 6. ......(nama Penyerah Piutang)......; 7. ......(nama Objek Paksa Badan)...... Dikeluarkan di ....................... pada tanggal .......................... Ketua, ............................... NIP ........................

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX *) pilih salah satu

2009, No.84


Format 6B PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ...................................... Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

SURAT PERINTAH PAKSA BADAN Nomor SPPB- ........................................... PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ......................

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: a.

bahwa .......(nama Objek Paksa Badan)....... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang .......(nama Penanggung Hutang)....... / Pengurus .......(nama Penanggung Hutang)....... yang berhutang*) kepada Negara cq. .......(nama Penyerah Piutang).......;

b.

bahwa .......(nama Penanggung Hutang)....... hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ................................... tanggal ....................... yang telah diberitahukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor ..................... tanggal .................;

c.

bahwa .......(nama Penanggung Hutang)....... tergolong mampu, namun tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan hutangnya;

d.

bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama ........(nama Penanggung Hutang)........, perlu melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap ...……..(nama Objek Paksa Badan)......;

e.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan;

: 1.


2.

Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;

Keanggotaan

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Negara;

Pengurusan Piutang

5.


: 1.

Surat Ketua PUPN Pusat Nomor ........................ ..........(Persetujuan Pelaksanaan Paksa Badan)..........;

tanggal

2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi ................... Nomor .................. tanggal ........................ hal .....(Izin Pelaksanaan Paksa Badan).....;

………......

dan

hal

25

2009, No.84

MEMERINTAHKAN: Kepada

:

Kepala KPKNL ......................... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap: Nama Alamat

Pekerjaan

: ..................................................... : ............................................................................................ ............................................................................................. ............................................................................................. : .....................................................

dengan memasukkan yang bersangkutan ke.......(Tempat Paksa Badan)....... selama …………… (………………..) bulan terhitung sejak yang bersangkutan dimasukkan ke Tempat Paksa Badan. Salinan Surat Perintah Paksa Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Ketua PUPN Cabang ……………………….; 3. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 4. Kepala Kejaksaan Tinggi ..............................; 5. Kepala Kepolisian Resort/Sektor ..............................; 6. ......(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan)......; 7. ......(nama Penyerah Piutang)......; 8. ......(nama Objek Paksa Badan)...... Dikeluarkan di ....................... pada tanggal .......................... a.n. Ketua Anggota PUPN Cabang ..............., ............................... NIP ........................


2009, No.84


Format 7 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH ............................

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG… Jalan .................................... (nama kota dan kode pos)...

Telepon Faksimile

: ................. : .................

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PAKSA BADAN Nomor ..................................... Pada hari ini ............... tanggal ............ bulan ............ tahun .......... pukul ...... bertempat di.............................. saya: Nama

:

...............................................................

NIP

:

...............................................................

Pangkat/Golongan

:

...............................................................

Jabatan

:

Jurusita Piutang Negara pada KPKNL ....................... yang diangkat berdasarkan ..........................................

berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL .............. Nomor ............ tanggal .............. dan dengan disaksikan oleh 2 (dua ) orang saksi: 1.

2.

Nama Tgl. Lahir/Umur Pekerjaan Alamat Dst.

: : : :

......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada .....(nama Objek Paksa Badan)....... bertempat tinggal di ................................... berkedudukan sebagai ......................, Surat Perintah Paksa Badan Nomor ............. tanggal ................ dan saya selaku Jurusita Piutang Negara berdasarkan kekuatan Surat Perintah Paksa Badan tersebut memerintahkan kepada .....(nama Objek Paksa Badan)......., supaya dalam waktu 14 (empat belas) hari melunasi hutang ....(nama Penanggung Hutang)...... kepada Negara dengan menyetorkan pembayaran melalui Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL ............ . Jika hutang tersebut tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)....... akan segera dilakukan Paksa Badan. Saya selaku Jurusita Piutang Negara telah menyerahkan salinan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ............. tanggal ................ dan Berita Acara Pemberitahuan Perintah Paksa Badan ini kepada ..........(nama dan alamat penerima Surat Perintah Paksa Badan. Dalam hal penerima Surat Perintah Paksa Badan bukan Objek Paksa Badan, ditambah kata-kata ”untuk disampaikan kepada orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Paksa Badan) ........................................................................................................ ......(tgl/bln/thn)...... Penerima Salinan Surat Perintah Paksa Badan, Jurusita, ............................... Saksi Pertama, ...............................

............................... SAKSI-SAKSI: Saksi Kedua, .............................

27

2009, No.84


Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

Format 8

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH ............................

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG … Jalan .................................... (nama kota dan kode pos)...

Telepon Faksimile

: ................. : .................

Nomor LAPORAN PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PAKSA BADAN Nomor : ....................................................

Berdasarkan Surat Tugas Nomor .................... tanggal ..................., saya: Nama

:

..............................................................

NIP

:

..............................................................

Pangkat/Golongan

:

..............................................................

Jabatan

:

Jurusita Piutang Negara pada KPKNL ......................... yang diangkat berdasarkan ...........................................

dengan ini melaporkan bahwa Surat Perintah Paksa Badan Nomor ........ tanggal .......... telah saya beritahukan dan diterima oleh ........................................................... dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan sebagaimana terlampir. Untuk keperluan pengurusan selanjutnya saya laporkan hal-hal sebagai berikut: ...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................... 2. ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... 3. dst. 1.

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya. ......(tgl/bln/thn)...... Jurusita,

...............................

2009, No.84

28

LAMPIRAN

NIP ........................ Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN, JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Format 9




: : : :

Telepon Faksimile

SR-................................ Rahasia/Sangat Segera .................................... Laporan Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan

: ................. : .................

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. 1. Ketua PUPN Pusat 2. Ketua PUPN Cabang 3. Kepala Kejaksaan Tinggi ………..

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ........., dengan ini dapat kami laporkan bahwa Surat Perintah Paksa Badan tersebut telah diberitahukan kepada ……………. sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor .................... tanggal .............. (copy terlampir) dan Laporan Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ......... tanggal .......... yang dibuat oleh Jurusita Piutang Negara (copy terlampir). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih. Kepala,

............................... NIP ........................

Tembusan: 1. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; 3. Kepala Seksi Piutang Negara.

29

2009, No.84

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX LAMPIRAN *) pilih salah satu



Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

: ................................ : ................................ : Penangguhan Pelaksanaan Paksa Badan terhadap Sdr.............

.......(tgl/bln/thn)......

Yth.

1. Ketua PUPN Pusat 2. Kepala Kejaksaan Tinggi ……….. Di tempat

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ........., dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Pada tanggal ............., yaitu sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ......... tersebut di atas diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ........., .........(nama Penanggung Hutang)......... telah membayar hutangnya kepada negara sebesar Rp……... (di atas 50% dari sisa hutang).

2.

Selain melakukan pembayaran, .........(nama Penanggung Hutang)......... juga telah membuat surat pernyataan sanggup melunasi sisa hutangnya dalam jangka waktu paling lama … (……..) bulan.

3.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menangguhkan pelaksanaan Paksa Badan terhadap .........(nama Objek Paksa Badan)......... untuk jangka waktu ........... bulan. Apabila .........(nama Penanggung Hutang)......... tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kami akan segera melaksanakan Paksa Badan terhadap .........(nama Objek Paksa Badan).........

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *) kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Anggota PUPN Cabang ...............,

…………….…................................ NIP ................................................ Tembusan: 1. Jaksa Agung RI u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN; 2. Ketua PUPN Cabang ……………………….; 3. Kepala Kanwil ..... DJKN ............................; 4. Kepala KPKNL .......................... u.p.: a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; b. Kepala Seksi Piutang Negara; 5. ……...(Objek Paksa Badan)……..…………..

2009, No.84




Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

: ................................ : ................................ : Penangguhan Pelaksanaan Paksa Badan terhadap Sdr.............

.......(tgl/bln/thn)......

Yth.

1. Ketua PUPN Pusat 2. Kepala Kejaksaan Tinggi ……….. Di tempat

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ........., dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Pada tanggal ............., yaitu sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ......... tersebut di atas diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ........., .........(nama Penanggung Hutang)......... telah membayar hutangnya kepada negara sebesar Rp……... (di atas 50% dari sisa hutang).

2.

Selain melakukan pembayaran, .........(nama Penanggung Hutang)......... juga telah membuat surat pernyataan sanggup melunasi sisa hutangnya dalam jangka waktu paling lama … (……..) bulan.

3.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menangguhkan pelaksanaan Paksa Badan terhadap .........(nama Objek Paksa Badan)......... untuk jangka waktu ........... bulan. Apabila .........(nama Penanggung Hutang)......... tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kami akan segera melaksanakan Paksa Badan terhadap .........(nama Objek Paksa Badan).........

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *) kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

............................... NIP ........................ Tembusan: 1. Jaksa Agung RI u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN; 2. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 3. Kepala KPKNL .......................... u.p.: a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; b. Kepala Seksi Piutang Negara. 4. ……...(Objek Paksa Badan)……..…………..

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

31

2009, No.84

*) pilih salah satu

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN, JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG

Format 11


Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: SR-................................ : Rahasia/Segera : Permintaan Pelaksanaan Segera Paksa Badan Terhadap Sdr. ………......................

: ......................... : .........................

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Ketua PUPN Cabang .................... ......................(alamat)............................. .................................................................

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ........., setelah mempelajari masalahnya secara teliti/cermat terdapat alasan untuk mempercepat/segera melaksanakan upaya Paksa Badan tersebut demi kepentingan umum (Negara/Bangsa/Masyarakat Luas/Kepentingan Pembangunan Nasional) seperti: - ………….(Uraian Singkat)………………………………………………………………………. - …………………………………………………………………………………………………… - dst…….. Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala …………

............................... NIP ........................

Tembusan: 1. Yth. Jaksa Agung RI u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN; 2. Yth. Ketua PUPN Pusat; 3. Yth. Kepala Kanwil ….. DJKN ………;

2009, No.84

32

4. Yth. Kepala KPKNL ..........................




Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: ................. : .................

: SR- ................................ : Rahasia/Segera : Permintaan Bantuan Pelaksanaan Paksa Badan Terhadap Sdr. .....................

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Kepala Kepolisian .................... Jl. ...................................................... ……………………………………...

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor .............. tanggal ............... dan surat izin Kepala Kejaksaan Tinggi ........ Nomor ............. tanggal ............, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk dapat menugaskan anggota Saudara untuk mendampingi Jurusita Piutang Negara pada KPKNL .............. dalam pelaksanaan tugas Paksa Badan yang akan dilakukan pada tanggal ...................... Demikian disampaikan. Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

............................... NIP ........................ Tembusan: 1. Ketua PUPN Cabang ………..; 2. Kepala Kanwil ....... DJKN .................; 3. Kepala Kejaksaan Tinggi ……………; 4. Kepala Seksi Piutang Negara; 5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi.

33

2009, No.84




KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG…. Jalan .................................... (nama kota dan kode pos)...

Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: ................. : .................

: SR -................................ : Rahasia/Segera : Permintaan Bantuan Penyediaan Tempat Pelaksanaan Paksa Badan Terhadap Sdr. .....................

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*) .......................................................... Jl. ...................................................... ……………………………………...

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ......... dan surat izin Kepala Kejaksaan Tinggi ……… Nomor ............... tanggal …………., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paksa Badan akan kami laksanakan dari tanggal …….. sampai dengan tanggal ……… terhadap: a. b. c. d.

Nama Jenis Kelamin Usia Lain-lain

: : : :

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. …..(uraian lain yang diperlukan)…

2. Berkenaan dengan uraian di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyiapkan tempat pelaksanaan Paksa Badan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

............................... NIP ........................ Tembusan: 1. Ketua PUPN Cabang ………..; 2. Kepala Kanwil ....... DJKN .................; 3. Kepala Kejaksaan Tinggi ……………;

2009, No.84

34

4. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; 5. Kepala Seksi Piutang Negara. LAMPIRAN Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX *) pilih salah satu




Telepon Faksimile

: ................. : .................

BERITA ACARA PENJEMPUTAN OBJEK PAKSA BADAN Nomor ..............................

Pada hari ini ............... tanggal ............ bulan ............ tahun .......... pukul ...... bertempat di.............................. saya: Nama

:

...............................................................

NIP

:

...............................................................

Pangkat/Golongan

:

...............................................................

Jabatan

:



2.

Nama Tgl. Lahir/Umur Pekerjaan Alamat Nama Tgl. Lahir/Umur Pekerjaan Alamat

: : : : : : : :

......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... .........................................................................................

telah melakukan PENJEMPUTAN OBJEK PAKSA BADAN atas nama .....(nama Objek Paksa Badan)....... tanggal lahir ........ usia............. tahun bertempat tinggal di ................................... sesuai Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ......... Sebelum pelaksanaan penjemputan ini, kepada yang bersangkutan telah diberitahukan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ......... sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara

35

2009, No.84

Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ........., namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yang bersangkutan tidak melunasi kewajibannya.

Pelaksanaan penjemputan dituangkan Berita Acara Penjemputan Objek Paksa Badan ini yang ditandatangani oleh saya, Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi, dan Objek Paksa Badan.

Objek Paksa Badan,

Jurusita,

...............................

............................... SAKSI-SAKSI:

Saksi Pertama,

............................... Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

Saksi Kedua,

...............................

2009, No.84

36


Format 15



Telepon Faksimile

: ................. :.................

BERITA ACARA SERAH TERIMA OBJEK PAKSA BADAN Nomor ..................

Pada hari ini ............... tanggal ............ bulan ............ tahun .......... pukul ...... bertempat di........................... saya: Nama

:

...............................................................

NIP

:

...............................................................

Pangkat/Golongan

:

...............................................................

Jabatan

:



2.

Nama

:

.........................................................................................

Tgl. Lahir/Umur

:

.........................................................................................

Pekerjaan

:

.........................................................................................

Alamat

:

.........................................................................................

Nama Tgl. Lahir/Umur

: :

......................................................................................... .........................................................................................

Pekerjaan

:

.........................................................................................

Alamat

:

.........................................................................................

sesuai dengan Surat Izin Kepala Kejaksaan Tinggi …….. Nomor ……….. tanggal ………….. , Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……….. tanggal ........... , dan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter atau Tenaga Medis Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara …….., dan ……….. *) telah menyerahkan: Nama : .........(nama Objek Paksa Badan) ............ Tanggal Lahir/Umur : ………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………………. kepada ……(Penanggung Jawab Tempat Paksa Badan)…. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan …….. **) guna menempatkan .........(nama Objek Paksa Badan)......... ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan …….. **) tersebut selama pelaksanaan tindakan hukum Paksa Badan untuk jangka waktu ................ bulan. Serah terima Objek Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Objek Paksa Badan ini yang ditandatangani oleh saya, Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan …….. **). Yang Menyerahkan Jurusita,

.........................................

Yang Menerima Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Tahanan Negara/Tempat Paksa …………………..**) .............................

Rumah Badan

37

2009, No.84

NIP

NIP SAKSI-SAKSI

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

...............................

...............................

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX *) Surat Permintaan Pelaksanaan Paksa Badan Segera dari Kejaksaan Tinggi, apabila ada; **) pilih salah satu.



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ... Jalan .................................... (nama kota dan kode pos)...

Telepon Faksimile

: ................. :.................

LAPORAN PELAKSANAAN PENJEMPUTAN DAN SERAH TERIMA OBJEK PAKSA BADAN Nomor : .................................................... Berdasarkan Surat Tugas Nomor .................... tanggal ..................., saya: Nama

:

..............................................................

NIP

:

..............................................................

Pangkat/Golongan

:

..............................................................

Jabatan

:


dengan ini melaporkan bahwa saya telah menjemput dan menyerahkan: Nama Tgl Lahir/Umur Alamat

: .........(nama Objek Paksa Badan)......... : …………………………. : …………………………………………………………………………….

sesuai Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ....................................................... kepada ……(Penanggung Jawab Tempat Paksa Badan)…. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan …….. *) guna menempatkan .........(nama Objek Paksa Badan)......... ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan …….. *) dengan Berita Acara Penjemputan Objek Paksa Badan Nomor ......... dan Berita Acara Serah Terima Objek Paksa Badan Nomor.......... sebagaimana terlampir. Sesuai Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ......... Objek Paksa Badan ditempatkan ke dalam tempat Paksa Badan untuk jangka waktu ……. (………..) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diserahkan kepada penanggung jawab Tempat Paksa Badan. 1. 2. 3.

Bila ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan: ...................................................................................................................................................................................... .......................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................... dst. Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya.

2009, No.84

38

......(tgl/bln/thn)...... Jurusita, ............................... NIP ........................

LAMPIRAN



*) pilih salah satu

Format 17


KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ... Jalan .................................... (nama kota dan kode pos)...


: : : :

Telepon Faksimile

SR-................................ Rahasia/Sangat Segera .................................... Laporan Pelaksanaan Penjemputan dan Serah Terima Objek Paksa Badan

: ................. :.................

.......(tgl/bln/thn)......


Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ........., dengan ini dapat kami laporkan bahwa tindakan hukum Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penjemputan dan serah terima Objek Paksa Badan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penjemputan Objek Paksa Badan Nomor ........., Berita Acara Serah Terima Objek Paksa Badan Nomor.......... dan Laporan Pelaksanaan Penjemputan dan Serah Terima Objek Paksa Badan Nomor ......... tanggal .......... yang dibuat oleh Jurusita Piutang Negara (copy ketiganya terlampir). Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih. Kepala,

............................... NIP ........................

39

2009, No.84

Tembusan: 1. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; 3. Kepala Seksi Piutang Negara. Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX



Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PAKSA BADAN NOMOR SPPPB- ........................................... PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ......................

Menimbang

: a.

bahwa .......(nama Objek Paksa Badan)....... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang .......(nama Penanggung Hutang)....... /Pengurus .......(nama Penanggung Hutang)....... yang berhutang*) kepada Negara cq. .......(nama Penyerah Piutang)....... yang berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor………….. tanggal ……….. terhadap .........(nama Objek Paksa Badan)......... telah dikenakan tindakan hukum Paksa Badan;

b. bahwa .......(nama Penanggung Hutang)....... hingga saat ini belum melunasi hutangnya kepada Negara c.q. ….(nama Penyerah Piutang)…. sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ................................... tanggal ....................... yang telah diberitahukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Badan Nomor ..................... tanggal .................;

Mengingat

c.

bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama ........(nama Penanggung Hutang)........, perlu melaksanakan perpanjangan jangka waktu tindakan hukum Paksa Badan terhadap ...……..(nama Objek Paksa Badan)......;

d.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;

: 1.


2.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

3.


2009, No.84

40

4.


5.


6.

Surat Perintah Paksa Badan Nomor………….. tanggal…………. terhadap .........(nama Objek Paksa Badan).........;


: 1. .......(nama Penanggung Hutang)....... untuk melunasi hutang kepada Negara cq. ........(nama Penyerah Piutang)....... sejumlah Rp .......................... (..................................................... rupiah) dan/atau US$ ........................ (.............................................. dolar Amerika) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% (sepuluh persen) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan ini diberitahukan. 2. Kepala KPKNL ......................... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap …..(Objek Paksa Badan)…… untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam hal .......(nama Penanggung Hutang)....... tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Ketua PUPN Cabang ……………………….; 3. Kepala Kanwil ..... DJKN ............................; 4. Kepala Kejaksaan Tinggi ............................; 5. Kepala Kepolisian Resort/Sektor ..............................; 6. ......(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan)......; 7. ......(nama Penyerah Piutang)...... ; 8. ......(nama Objek Paksa Badan)...... Dikeluarkan di ....................... pada tanggal .......................... a.n. Ketua, Anggota PUPN Cabang ..........................................., ............................... NIP ........................


41



Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PAKSA BADAN NOMOR SPPPB- ........................................... PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ......................

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa .......(nama Objek Paksa Badan)....... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang .......(nama Penanggung Hutang)....... /Pengurus .......(nama Penanggung Hutang)....... yang berhutang*) kepada Negara c.q. ......(nama Penyerah Piutang)....... yang berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ……. tanggal ……… terhadap .........(nama Objek Paksa Badan)......... telah dikenakan tindakan hukum Paksa Badan;

b.

bahwa .......(nama Penanggung Hutang)....... hingga saat ini belum melunasi hutangnya kepada Negara c.q.….(nama Penyerah Piutang)…. sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ................................... tanggal ....................... yang telah diberitahukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Badan Nomor ..................... tanggal .................;

c.

bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama ........(nama Penanggung Hutang)........, perlu melaksanakan perpanjangan jangka waktu tindakan hukum Paksa Badan terhadap ...……..(nama Objek Paksa Badan)......;

d.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;

: 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Surat Perintah Paksa Badan Nomor………… .........(nama Objek Paksa Badan).........,

tanggal

………terhadap

2009, No.84

42


: 1. .......(nama Penanggung Hutang)....... untuk melunasi hutang kepada Negara cq. ........(nama Penyerah Piutang)....... sejumlah Rp .......................... (..................................................... rupiah) dan/atau US$ ........................ (.............................................. dolar Amerika) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% (sepuluh persen) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan ini diberitahukan.

2. Kepala KPKNL ......................... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap …..(Objek Paksa Badan)…… untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam hal .......(nama Penanggung Hutang)....... tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua PUPN Pusat ……………………….; 2. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 3. Kepala Kejaksaan Tinggi ..............................; 4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor ..............................; 5. ......(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan)......; 6. ......(nama Penyerah Piutang)......; 7. ......(nama Objek Paksa Badan)...... Dikeluarkan di ....................... pada tanggal .......................... Ketua,

............................... NIP ........................

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX *) Pilih salah satu

43




Telepon Faksimile

: ................. :.................

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PERPANJANGAN PAKSA BADAN NOMOR ..................................... Pada hari ini ............... tanggal ............ bulan ............ tahun .......... pukul ...... bertempat di.............................. saya: Nama NIP

: ............................................................... : ...............................................................

Pangkat/Golongan

: ...............................................................

Jabatan

:


berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL .............. Nomor ............ tanggal .............. dan dengan disaksikan oleh 2 (dua ) orang saksi: 1. Nama : ......................................................................................... Tgl. Lahir/Umur : Pekerjaan : ......................................................................................... Alamat : ......................................................................................... 2. Dst. MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI kepada .....(nama Objek Paksa Badan)....... bertempat tinggal di ................................... berkedudukan sebagai ......................, Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor ............. tanggal................ terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)..... Saya selaku Jurusita Piutang Negara telah menyerahkan salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor ............. tanggal................ terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)..... dan Berita Acara Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan ini kepada .....(nama Objek Paksa Badan)....... dan kepada ...........(Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan)...............*) ......(tgl/bln/thn)...... Penerima Salinan Surat Perintah Paksa Badan, Objek Paksa Badan

Penerima Salinan Surat Perintah Paksa Badan Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan...................*)

Jurusita,

...............................

...............................

.................................... NIP

SAKSI-SAKSI: Saksi Pertama, ............................... Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX *) pilih salah satu

Saksi Kedua, ...............................

2009, No.84




Telepon Faksimile

: ................. :.................

LAPORAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PAKSA BADAN Nomor : .................................................... Berdasarkan Surat Tugas Nomor .................... tanggal ..................., saya:

Nama

:

..............................................................

NIP

:

..............................................................

Pangkat/Golongan

:

..............................................................

Jabatan

:


dengan ini melaporkan bahwa Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor ............. tanggal ................ terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)..... telah saya laksanakan dengan pemberitahuan kepada ........................................................... dengan Berita Acara Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan sebagaimana terlampir.

1. 2. 3.

Untuk keperluan pengurusan selanjutnya saya laporkan hal-hal sebagai berikut: ................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. .................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. dst. Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya.

......(tgl/bln/thn)...... Jurusita Piutang Negara,

............................... NIP ........................ Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

45





: : : :

Telepon Faksimile

SR-................................ Rahasia/Sangat Segera .................................... Laporan Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan Terhadap Sdr. ................

: ................. :.................

.......(tgl/bln/thn)......


Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor ……… tanggal ……………. terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini dapat kami laporkan bahwa Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan tersebut telah dilaksanakan dengan pemberitahuan kepada ……………. sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan Nomor .................... tanggal .............. (copy terlampir) dan Laporan Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan Nomor ......... tanggal .......... (copy terlampir). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

............................... NIP ........................

Tembusan: 1. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; 3. Kepala Seksi Piutang Negara.


2009, No.84


Format 22

KEPALA SURAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHAN NEGARA ……

----------------------------------------------------------------------------Nomor Sifat Hal

: ................................ : ................................ : Pemberitahuan Akan Berakhirnya Paksa Badan

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Kepala KPKNL ........................ Jln ............................................ ……………………………………

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ………..tanggal……….. terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini kami beritahukan bahwa jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan a.n. .............(Objek Paksa Badan)…. tinggal 14 (empat belas) hari lagi. Apabila pelaksanaan Paksa Badan a.n. .........(Objek Paksa Badan)…. tersebut akan diperpanjang, maka keputusan perpanjangan Paksa Badan kiranya telah kami terima sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor.................... tanggal....................terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)..... tersebut di atas. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala/Penanggungjawab LP/ RUTAN/Tempat Paksa Badan..............*)

............................... NIP ........................

Tembusan: 1. Kepala Kejaksaan Tinggi ………; 2. Ketua PUPN Cabang …………...; 3. Kepala Kanwil........DJKN..........

*) pilih salah satu

47


Format 23

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ...................................... Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

SURAT IZIN KELUAR Nomor: ........................... Ketua PUPN Cabang......... berdasarkan Keputusan Kepala DJKN Nomor........tanggal........... tentang Petunjuk Teknis Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara dengan ini memberi izin keluar dari tempat Paksa Badan di ............ kepada: Nama : Pekerjaan : Alamat : Keperluan : Jangka waktu : ……………. hari/jam *) dari ………. sampai dengan …………. Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini diberikan dengan ketentuan: 1. Sdr. ….(nama Objek Paksa Badan)…. akan melaksanakan kegiatan sebagaimana keperluan yang diajukannya; 2. Segala biaya yang timbul selama Sdr. ….(nama Objek Paksa Badan)…. melaksanakan kegiatan sesuai izin ini ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Jangka waktu Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini tidak mengurangi jangka waktu Paksa Badan yang telah ditetapkan. 4. Pelanggaran atas Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini akan dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

........., .......................... Ketua, ............................... NIP ........................ Tembusan: 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan ……….; 2. Kepala Kejaksaan Tinggi ………; 3. Kepala KPKNL ………………...;


2009, No.84


Format 24 PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ...................................... Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

SURAT IZIN KELUAR Nomor: ...........................

Ketua PUPN Cabang......... berdasarkan Keputusan Kepala DJKN Nomor........tanggal........... tentang Petunjuk Teknis Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara dengan ini memberi izin keluar dari tempat Paksa Badan di ............ kepada: Nama : Pekerjaan : Alamat : Keperluan : Jangka waktu : ……………. hari/jam *) dari ………. sampai dengan ………….

1. 2. 3. 4.

Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini diberikan dengan ketentuan: Sdr. ….(nama Objek Paksa Badan)…. akan melaksanakan kegiatan sebagaimana keperluan yang diajukannya; Segala biaya yang timbul selama Sdr. ….(nama Objek Paksa Badan)…. melaksanakan kegiatan sesuai izin ini ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Jangka waktu Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini tidak mengurangi jangka waktu Paksa Badan yang telah ditetapkan. Pelanggaran atas Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini akan dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

........., .......................... a.n. Ketua, Anggota PUPN Cabang ...........................................,

............................... NIP ........................ Tembusan: 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan ……….; 2. Kepala Kejaksaan Tinggi ………; 3. Ketua PUPN Cabang …………..; 4. Kepala KPKNL ………………...;


49


Format 25

KEPALA SURAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHAN NEGARA ……

----------------------------------------------------------------------------Nomor Sifat Hal

: ................................ : ................................ : Pemberitahuan Biaya Paksa Badan

.......(tgl/bln/thn)......

Kepada Yth. Kepala KPKNL ........................ Jalan ............................................ Sehubungan dengan Surat Perintah Paksa Badan Nomor........... tanggal...., maka bersama ini kami beritahukan bahwa biaya hidup Objek Paksa Badan tinggal 7 (tujuh) hari lagi, apabila pelaksanaan Paksa badan masih diperpanjang, diminta agar biaya Paksa Badan a.n. ...............(Objek Paksa Badan) dapat dipenuhi untuk bulan berikutnya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala/Penanggungjawab RUTAN/RUPAN/LP..............*) ............................... NIP ........................ Tembusan: 1. Kepala Kejaksaan Tinggi ………; 2. Ketua PUPN Cabang …………...; 3. Kepala Kanwil........DJKN..........;

2009, No.84



Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

SURAT PERINTAH PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN Nomor SPPOPB- ........................................... PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ......................

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa .......(nama Objek Paksa Badan)....... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang .......(nama Penanggung Hutang)....... /Pengurus .......(nama Penanggung Hutang)....... yang berhutang*) kepada Negara cq. .......(nama Penyerah Piutang)....... yang berdasarkan Keputusan PUPN Cabang ………. Nomor ……. Tentang Perintah Paksa Badan Terhadap .........(nama Objek Paksa Badan)......... telah dikenakan tindakan hukum Paksa Badan;

b.

bahwa ………..(alasan terbitnya perintah pembebasan Paksa Badan)…., sehingga .........(nama Objek Paksa Badan)......... sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibebaskan dari tindakan hukum Paksa Badan;

c.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan;

: 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Surat Perintah Paksa Badan Nomor...............Tanggal........... terhadap.....(nama Objek Paksa Badan);

7.

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor................. Tanggal.......... terhadap.........(nama Objek Paksa Badan); MEMERINTAHKAN:

Kepada

: Kepala KPKNL ………. untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara membebaskan ........(Objek Paksa Badan)…… dari ……. (Tempat Paksa Badan/Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara) ……(nama kota) ………. (alamat Tempat Paksa Badan) ……………………

51

2009, No.84

Salinan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Ketua PUPN Cabang ……………………….; 3. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 4. Kepala Kejaksaan Tinggi ..............................; 5. Kepala Kepolisian Resort/Sektor ..............................; 6. ......(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan)......; 7. ......(nama Penyerah Piutang)......; 8. ......(nama Objek Paksa Badan)...... Dikeluarkan di ....................... pada tanggal .......................... a.n. Ketua, Anggota PUPN Cabang ..........................................., ............................... NIP ........................


2009, No.84



Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

SURAT PERINTAH PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN Nomor SPPOPB- ........................................... PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ......................

Menimbang

: a. bahwa .......(nama Objek Paksa Badan)....... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang .......(nama Penanggung Hutang)....... /Pengurus .......(nama Penanggung Hutang)....... yang berhutang*) kepada Negara cq. .......(nama Penyerah Piutang)....... yang berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ………. tanggal ………. terhadap .........(nama Objek Paksa Badan)......... telah dikenakan tindakan hukum Paksa Badan; b. bahwa ………..(alasan terbitnya perintah pembebasan Paksa Badan)…., sehingga .........(nama Objek Paksa Badan)......... sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibebaskan dari tindakan hukum Paksa Badan; c.

Mengingat

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan;

: 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 2. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ....................... tanggal ............... tentang pengangkatan sebagai .....(Ketua/Anggota)..... PUPN Cabang .............................; 6. Surat Perintah Paksa Badan Nomor...............Tanggal........... terhadap.....(nama Objek Paksa Badan) 7. Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor................. Tanggal.......... terhadap.........(nama Objek Paksa Badan) MEMERINTAHKAN:

Kepada

: Kepala KPKNL ………. untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara membebaskan ........(Objek Paksa Badan)…… dari ……. (Tempat Paksa Badan/Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara) ……(nama kota) ………. (alamat Tempat Paksa Badan) ……………………

53

2009, No.84

Salinan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua PUPN Pusat ……………………….; 2. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 3. Kepala Kejaksaan Tinggi ..............................; 4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor ..............................; 5. ......(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan)......; 6. ......(nama Penyerah Piutang)......; 7. ......(nama Objek Paksa Badan)...... Dikeluarkan di ....................... pada tanggal .......................... Ketua,

............................... NIP ........................

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX *) Pilih salah satu

2009, No.84

LAMPIRAN

54




Telepon Faksimile

: ................. :.................

BERITA ACARA PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN NOMOR ..................................... Pada hari ini ............... tanggal ............ bulan ............ tahun .......... pukul ...... bertempat di.............................. saya: Nama NIP

: ............................................................... : ...............................................................

Pangkat/Golongan

: ...............................................................

Jabatan

:


berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL .............. Nomor ............ tanggal .............. dan dengan disaksikan oleh 2 (dua ) orang saksi: 1. Nama : ......................................................................................... Tgl. Lahir/Umur : Pekerjaan : ......................................................................................... Alamat : ......................................................................................... 2. Dst. telah melakukan PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN atas nama .....(nama Objek Paksa Badan)....... bertempat tinggal di ................................... berkedudukan sebagai ...................... berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor ............. tanggal ..................... terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)..... Saya selaku Jurusita Piutang Negara telah menyerahkan salinan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor ............. tanggal ................. terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)...... dan Berita Acara Pembebasan Objek Paksa Badan ini kepada .....(nama Objek Paksa Badan)....... dan kepada ...........(Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan)...............*) ......(tgl/bln/thn)...... Penerima Salinan Surat Pembebasan Objek Paksa Badan

Penerima Salinan Surat Pembebasan Objek Paksa Badan Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan...................*)

Jurusita,

...............................

...............................

.................................... NIP

SAKSI-SAKSI: Saksi Pertama, ............................... Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX *) pilih salah satu

Saksi Kedua, ...............................

55




Telepon Faksimile

: ................. :.................

LAPORAN PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN Nomor : .................................................... Berdasarkan Surat Tugas Nomor .................... tanggal ..................., saya:

Nama

:

..............................................................

NIP

:

..............................................................

Pangkat/Golongan

:

..............................................................

Jabatan

:


dengan ini melaporkan bahwa .....(nama Objek Paksa Badan)..... telah dibebaskan dari Tempat Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor ............. tanggal ................ terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)...... Pembebasan tersebut telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Pembebasan Objek Paksa Badan sebagaimana terlampir. 1. 2. 3.

Untuk keperluan pengurusan selanjutnya saya laporkan hal-hal sebagai berikut: ................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. .................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. dst. Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya.

......(tgl/bln/thn)...... Jurusita Piutang Negara,

............................... NIP ........................ Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

2009, No.84

56





: : : :

Telepon Faksimile

SR-................................ Rahasia/Sangat Segera .................................... Laporan Pembebasan Objek Paksa Badan a.n. .....(nama Objek Paksa Badan).....

: ................. :.................

.......(tgl/bln/thn)......


Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor …….….tanggal …………… terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini dapat kami laporkan bahwa Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan tersebut telah dilaksanakan dengan pembebasan .....(nama Objek Paksa Badan).....sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor .................... tanggal .............. (copy terlampir) dan Laporan Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor ......... tanggal .......... (copy terlampir). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

............................... NIP ........................ Tembusan: 1. Kepala Kanwil ..... DJKN ..............................; 2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; 3. Kepala Seksi Piutang Negara.


57

2009, No.84


Format 30 KEJAKSAAN TINGGI ................. Jalan ...................................... ...(nama kota dan kode pos)... Kotak Pos ................

Nomor Sifat Hal

Telepon Faksimile

: ......................... : .........................

: R-................................ : Segera : Permintaan Pembebasan Segera Paksa Badan

.......(tgl/bln/thn)......

Yth. Ketua PUPN Cabang ........... …………………………………. ………………………………… di.............................

Sehubungan dengan pelaksanaan Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ............. tanggal ................ terhadap .....(nama Objek Paksa Badan)...... sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penjemputan Objek Paksa Badan Nomor ........., Berita Acara Serah Terima Objek Paksa Badan Nomor.........., dengan ini dapat kami sampaikan bahwa demi kepentingan umum, yaitu …....(uraian singkat) ....................... Objek Paksa Badan tersebut di atas perlu segera dibebaskan. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami minta kepada Saudara agar dapat dapat segera membebaskan Objek Paksa Badan atas nama …………………. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala

.............................. NIP ........................

Tembusan: 1. Yth. Jaksa Agung u.p. JAMDATUN; 2. Ketua PUPN Pusat; 3. Kepala Kanwil ….. DJKN ………..; 4. Kepala KPKNL ……………………

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.84, 2009 PERATURAN BERSAMA. Piutang Negara. Panitia. Pengurusan. Pelaksanaan. Badan. Petunjuk

Recommend Documents