OLEH : Dr. M. ADI TOEGARISMAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN. Yogyakarta, 12 April 2016
1
Latar belakang terbongkarnya kegiatan keagamaan GAFATAR
Banyaknya kasus orang hilang al. Dr. Rita Tri Handayani bersama anaknya
Dilapor kan ke polisi
2
1
UTK MENARIK SIMPATIK MASYARAKAT GAFATAR MELAKUKAN KEGIATAN SOSIAL
REKRUTMEN
TELAH MENGEMBANGKAN AJARAN KEAGAMAAN YG MENYIMPANG DARI AJARAN AGAMA POKOKNYA YAITU AGAMA ISLAM
3
GAMBARAN UMUM TENTANG ORMAS GAFATAR
ORMAS GAFATAR
KOMUNITAS MILAH ABRAHAM {KOMAR}
AL QIYADAH AL ISLAMIYAH
METAMORFOSIS
4
2
Penyimpangan ajaran keagamaan GAFATAR
Syahadat yang dilakukan tidak sesuai dengan aqidah agama Islam tetapi mengucapkan ”syahadat” ala Ahmad Mushadeq berbunyi “asyhadu alla illa ha illallah, wa asyhadu anna Al Masih Al Maw`ud rasullllullah” artinya, “saya bersaksi tiada illah selain Allah, dan saya bersaksi Anda Al Masih Al Maw`ud utusan Allah. Menginjak Alquran tidak berdosa karena hanya sampul, yang terpenting adalah makna dan isinya. Sholat 5 waktu tidak wajib, tidak lebih dari sebatas olah raga saja, yang wajib itu sholat malam (sholat tahajud dan hajat). 5
Pengajian atau berkumpul sudah dikategorikan melakukan sholat. Mempraktekan konsep “sinkretisme” yakni menggabungkan ajaran agama islam dan ajaran agama lainnya seperti kristen dan yahudi menjadi satu keyakinan, dimanifestasikan dalam bentuk antara lain penggantian salam “Assalamualaikum” menjadi “salam damai dan sejahtera” dan pengakuan adanya mesias akhir zaman (juru selamat) yaitu Ahmad Mushadeq. Apabila tidak seaqidah (menjadi anggota Gafatar) berarti musyrik termasuk orang tua atau keluarga lainnya. Azan yang dikumandangkan sebelum shalat sama saja dengan nyanyian; Hadist itu bohong; Alquran bisa saja diterjemahkan/ditafsirkan oleh semua orang; 6
3
Ibadah Haji hanya rekreasi dan membuang uang saja; Tidak mewajibkan para pengikutnya untuk membayar zakat. Mereka yang telah mencapai level 2, maka mereka telah menyakini nilai-nilai universal, konsekuensinya apapun yang dikatakan oleh orang tuanya baik dalam bentuk nasehat atau saran akan ditentang habis-habisan olehnya; Tidak di izinkan mengikuti sekolah formal; Melarang menggunakan hijab; Melarang menganut agama yang telah ditetapkan pemerintah dan adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. yaitu mempercayai Ahmad Mushadeq sebagai mesias, Millah Abraham atau pemimpin umat pengganti nabi Muhammad S.A.W. 7
Penyelesaian GAFATAR
8
Tim Pakem Tingkat Pusat melakukan rapat pembahasan tentang Ormas Gafatar dilakukan sebanyak 4 (empat) kali rapat, kemudian masing-masing anggota Tim Pakem Tingkat Pusat membuat Kajian tentang Ormas Gafatar, yang disepakati bahwa ormas Gafatar merupakan ormas yang bergerak dibidang sosial namun dalam pelaksanaannya juga mengajarkan/mengembangkan paham keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama pokoknya yaitu agama Islam oleh karenanya Tim Pakem Tingkat Pusat sepakat untuk meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Bahwa setelah terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 23 Rabi’ul Akhir 1437 H / 03 Februari 2016 M tentang Tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), yang pada pokoknya memutuskan:
4
Aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan, karena: merupakan metamorfosis dari aliran alQiyadah al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2007 mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham, yang sesat menyesatkan karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat alQuran yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir. 9
Bahwa setelah terbitnya Fatwa MUI kemudian Tim Pakem Tingkat Pusat sepakat merekomendasikan untuk diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri; Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 telah diterbitkan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri, yakni Menteri Agama Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor : Kep-043/A/Ja/02/2016; Nomor : 223 - 865 Tahun 2016 tentang perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan / atau simpatisan organisasi kemasyarakatan gerakan fajar nusantara atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. 10
5
DASAR HUKUM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT
Undang-Undang Nomor : 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, yang unsurunsurnya sebagai berikut :
Pasal 1 • Setiap orang • dilarang dengan sengaja di muka umum • menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau • melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, • penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 12
6
Pasal 2 Ayat (1) : - Barang siapa - melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
13
Ayat (2)
:
• Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1)
dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, • maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, • satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
14
7
Pasal 3 • Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri • atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, • mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, • maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 15
16
8
Pasal 156 a KUHP : Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 17
PERBANDINGAN PASAL 156 DENGAN PASAL 156 a KUHP Pasal 156 KUHP :
Pasal 156 a KUHP :
BARANG SIAPA DIMUKA UMUM MENYATAKAN PERASAAN PERMUSUHAN, KEBENCIAN ATAU PENGHINAAN TERHADAP SESUATU ATAU BEBERAPA GOLONGAN PENDUDUK NEGARA INDONESIA, DIHUKUM PENJARA SELAMA – LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN ATAU DENDA SEBANYAK – BANYAKNNYA Rp. 4.500,-
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
18
9
Pasal 5 Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
19
20
10
TENTANG PERINTAH DAN PERINGATAN KEPADA MANTAN PENGURUS, MANTAN ANGGOTA, PENGIKUT DAN/ATAU SIMPATISAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA ATAU DALAM BENTUK LAINNYA UNTUK MENGHENTIKAN PENYEBARAN KEGIATAN KEAGAMAAN YANG MENYIMPANG DARI AJARAN POKOK AGAMA ISLAM 21
KESATU Memberi Perintah dan Peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya, dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 22
11
Kedua Memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnyauntuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. 23
Ketiga : Mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya. 24
12
Keempat Memberi perintah dan peringatan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya. 25
Kelima Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
keenam
Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
Ketujuh Keputusan Bersama ditetapkan.
ini
berlaku
sejak
tanggal
26
13
SURAT EDARAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN, DAN DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
27
NOMOR: SE/SJ/06/2016. NOMOR: SE/B-264/D/Dsp.2/03/2016. NOMOR: 410/921/POLPUM. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 93 TAHUN 2016; NOMOR: KEP-043/A/JA/02/2016; NOMOR: 223 - 865 TAHUN 2016
TENTANG PERINTAH DAN PERINGATAN KEPADA MANTAN PENGURUS, MANTAN ANGGOTA, PENGIKUT DAN/ATAU SIMPATISAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA ATAU DALAM BENTUK LAINNYA UNTUK MENGHENTIKAN PENYEBARAN KEGIATAN KEAGAMAAN YANG MENYIMPANG DARI AJARAN POKOK AGAMA ISLAM
28
14
DIKTUM KESATU “Memberi Perintah dan Peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya, dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatankegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.” 29
PENJELASAN
Yang dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya, kegiatan atau perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan di tempat umum maupun tempat khusus seperti bangunan rumah ibadat dan bangunan lainnya. 30
15
DIKTUM KEDUA “Memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.” 31
PENGERTIAN DIKTUM INI ADALAH : a.
Peringatan dan perintah ditujukan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan ormas Gerakan Fajar Nusantara(GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya. Artinya bahwa yang menjadi subyek hukum dalam SKB ini adalah mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan ormas Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya yang melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama Islam. b. Yang dimaksud dengan perintah dan peringatan untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam adalah suatu kegiatan yang menyebarkan faham dan keyakinan Millah Abraham serta faham dan keyakinan yang serupa, yang sesat dan menyesatkan karena mencampuradukan antara ajaran agama Islam, agama Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Alquran yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir. 32
16
DIKTUM KETIGA “Mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.” 33
Artinya apabila peringatan dan perintah untuk menghentikan penyebaran sebagaimana yang disebutkan pada diktum kesatu dan diktum kedua tidak dilaksanakan, maka dapat dikenai sanksi. Sanksi yang dimaksud dalam ketentuan diktum tersebut adalah sanksi pidana yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 1/PnPs/1965 dan/atau Pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. Disamping sanksi pidana tersebut di atas, terhadap organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran organisasi dan badan hukumnya melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 34
17
DIKTUM KEEMPAT “Memberi perintah dan peringatan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya.” 35
Artinya bahwa warga masyarakat diberi peringatan dan perintah untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya, dengan tujuan untuk melindungi mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya termasuk harta bendanya dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mematuhi hukum dengan tidak melakukan tindakan anarkis seperti penyegelan, pengrusakan, pembakaran dan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan FajarNusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya serta harta bendanya. 36
18
DIKTUM KELIMA “Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Artinya warga masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan main hakim sendiri, berbuat anarkis dan bertindak sewenang-wenang terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan, antara lain sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 156 tentang penyebaran kebencian dan permusuhan, Pasal 170 tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 187 tentang pembakaran, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 406 tentang perusakan barang dan peraturan lainnya.
37
Diktum KEENAM yang berbunyi “Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.” Pembinaan dilakukan oleh : 1. Pemerintah daerah, Pemda bersama Tim Pakem diminta secara proaktif mengadakan pertemuan dengan mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan Ormas Gafatar atau dalam bentuk lainnya dan warga masyarakat untuk melakukan pembinaan.
38
19
2. Pemerintah a. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah diarahkan untuk menghentikan perbuatan atau kegiatan yang mengandung muatan dan diamksudkan untuk penyebaran faham dan keyakinan Millah Abraham serta faham dan keyakinan yang serupa yang sesat dan menyesatkan. b. Pembinaan yang diarahkan untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Pembinaan dibidang agama dilakukan oleh Menteri Agama RI dan seluruh jajaran instansi Kementerian Agama di Pusat dan di Daerah.
39
Pengamanan dan Pengawasan 1. Pemda bersama Tim Pakem (Tingkat Propinsi, Kab/Kota) melakukan pengamanan dan pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui ketaatan mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya dan warga masyarakat dalam melaksanakan SKB didaerah masingmasing. 40
20
2. Pemerintah melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB melalui monitoring evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 3. Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan SKB dengan memantau, mengamati dan melaporkan kepada aparat setempat.
41
KOORDINASI DAN PELAPORAN Gubernur, Bupati/Walikota bersama-sama dengan Tim Pakem di daerah hukumnya untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan dan pengawasan, dan melaporkan pelaksanaannya secara berjenjang.
42
21
43
22
