SURAT EDARAN JAKSA AGUNG R.I. NOMOR : SE-006/A/JA/03/2013 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA BIDANG DATUN DENGAN BIDANG INTELIJEN DAN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
TUJUAN GUNA MEWUJUDKAN POLA HUBUNGAN KERJA YANG SERASI DAN PERSAMAAN
PEMAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN
FUNGSI MASING-MASING SATUAN KERJA AGAR TETAP BERPEDOMAN
PADA KEPJA NOMOR: KEP-052/J.A/5/1996 TANGGAL 17 MEI 1996 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA SATUAN KERJA JAM DATUN DENGAN SATUAN KERJA JAM PEMBINAAN, JAM INTELIJEN, JAM
PIDUM DAN JAM PIDSUS
2
a.
Apabila bidang DATUN sudah memberikan bankum, timkum, dan tindakan hukum lain kepada stake holder wajib diinformasikan secara tertulis kepada bidang Intelijen dan bidang Pidsus;
b.
Apabila bidang Intelijen dan bidang Pidsus dalam menjalankan tugasnya menemukan adanya produk DATUN berupa bankum, timkum, dan/atau tindakan hukum lain, maka bidang Intelijen dan bidang Pidsus wajib melakukan koordinasi dengan bidang DATUN sebelum proses tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan;
c.
Apabila bidang Intelijen dan bidang Pidsus dalam menjalankan tugasnya memperoleh informasi yang akan ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan atau penyidikan wajib wajib melakukan koordinasi dengan idang DATUN guna mengetahui apakah kasus tersebut sedang/tidak ditangani bidang DATUN.
Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman dan pandangan terhadap suatu kasus apakah kasus tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pidana atau termasuk dalam ruang lingkup DATUN, maka Pimpinan satuan kerja di tingkat Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari wajib mengambil alih dan segera diambil suatu keputusan yang didahului dengan ekspose perkara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka bidang DATUN, bidang Intelijen dan bidang Pidsus wajib memupuk semangat kerjasama dalam rangka menciptakan persamaan persepsi.
4
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I. NOMOR : KEP-052/J.A/5/1996 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA SATUAN KERJA JAM DATUN DENGAN SATUAN KERJA JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM, DAN JAM PIDSUS
MAKSUD &TUJUAN Tumbuh dan berkembangnya persamaan pemahaman dan semangat kerjasama, dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja; Mencegah kesan adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest) antar JAM dalam melaksanakan misi Kejaksaan;
Terbinanya informasi yang seimbang dan saling menunjang antar satuan kerja dengan dijiwai semangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan; Menjadi pedoman dan petunjuk pengendalian bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM da JAM PIDSUS baik di tingkat Kejagung maupun antar satuan kerja di Kejati, Kejari/Cabjari sehingga tercapai hasil pelaksanaan tugas secara optimal.
6
a.
Satuan kerja JAM BIN menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN tentang adanya gugatan perdata/TUN terhadap Kejaksaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi JAM BIN untuk mendapat penanganan sebagaimana mestinya.
b.
Satuan kerja JAM BIN memberikan dukungan data/informasi ataupun lainnya kepada satuan kerja JAM DATUN guna keberhasilan penanganan perkara perdata/TUN tersebut.
c.
Satuan kerja JAM DATUN menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM BIN tentang perkembangan penanganan gugatan perkara perdata/TUN sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi JAM BIN, dan satuan kerja JAM DATUN dapat meminta data/informasi tambahan yang dianggap perlu untuk penyelesaian.
a.
Satuan kerja JAM DATUN secara tertulis meminta bantuan satuan kerja JAM INTEL untuk melakukan : • Pengumpulan data mengenai keadaan Tergugat a.l. alamat Tergugat, harta kekayaan Tergugat selain yang telah disita dalam perkara pidana atau perdata, dan ahli waris Tergugat.
• Pengamanan persidangan perkara perdata/TUN yang menarik perhatian masyarakat dan barang-barang yang telah/akan disita dalam perkara perdata. b.
Satuan kerja JAM DATUN menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM INTEL sehubungan dengan diterimanya Surat Kuasa Khusus tertentu yang dianggap penting dalam perkara perdata/TUN sehingga satuan kerja JAM INTEL dapat melakukan tindakan pengamanan dalam rangka mendukung terlaksananya tugas sebagaimana tercantum dalam SKK.
c.
Satuan kerja JAM INTEL menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan hasil kegiatan penyelidikan terhadap pejabat dan instansi pemerintah/BUMN/ BUMD yang diduga melakukan perbuatan yang merugikan asset negara sebagai bahan pertimbangan bagi satuan kerja JAM DATUN untuk menindaklanjuti dengan instrumen hukum perdata atau untuk menolak SKK.
d.
Satuan kerja JAM INTEL menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan gugatan perdata/TUN terhadap Kejaksaan akibat tindakan pencegahan dan penangkalan terhadap seseorang ataupun larangan barang cetakan yang dilakukan oleh satuan kerja JAM DATUN atas nama Jaksa Agung R.I. Untuk mendapat penanganan sebagaimana mestinya.
a.
Satuan kerja JAM PIDUM menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan diterbitkannya SP3 terhadap kasus/perkara tindak pidana umum yang diduga menimbulkan kerugian/kekayaan negara, untuk ditangani secara perdata oleh satuan kerja JAM DATUN.
b.
Satuan kerja JAM PIDUM menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN mengenai rencana penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara, agar satuan kerja JAM PIDUM bersama satuan kerja JAM DATUN mempertimbangkan kemungkinan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHAP, ataupun untuk melakukan gugatan perdata secara terpisah.
c.
Satuan kerja JAM PIDUM menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara tindak pidana umum yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara, untuk ditangani secara perdata.
d.
Satuan kerja JAM DATUN menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM PIDUM sehubungan dengan gugatan perdata terhadap Kejaksaan karena adanya putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau dakwaan JPU yang tidak dapat diterima yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara tindak pidana umum yang diduga menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara, yang akan ditangani secara perdata oleh satuan kerja JAM DATUN.
a.
Satuan kerja JAM PIDSUS dapat menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan laporan/informasi terjadinya tindak pidana dalam Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang sedang ditanganinya, sehingga satuan kerja JAM DATUN menolak SKK untuk kasus/perkara yang sama dari Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.
b.
Apabila dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh satuan kerja JAM PIDSUS ternyata kasus/perkara tersebut merupakan perkara perdata, maka satuan kerja JAM PIDSUS dapat menyerahkan perkara dimaksud kepada satuan kerja JAM DATUN untuk penanganan selanjutnya.
c.
Apabila pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan atas perkara korupsi yang mencantumkan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti sesuai dengan Pasal 34 c UU No. 3/1971 mengalami hambatan, maka satuan kerja JAM PIDSUS menyerahkan penyelesaian penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada satuan kerja JAM DATUN.
d.
Terhadap perkara tindak pidana khusus yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tindakan hukum lainnya yang mengandung aspek hukum perdata, satuan kerja JAM PIDSUS dapat menyerahkan perkara tersebut kepada satuan kerja JAM DATUN untuk penanganan selanjutnya.
e.
Apabila satuan kerja JAM DATUN dengan satuan kerja JAM PIDSUS menangani kasus/perkara yang sama pada saat yang bersamaan, maka penyelesaian kasus/perkara tersebut lebih diutamakan melalui instrumen hukum pidana.
Pola hubungan kerja tersebut dilaksanakan oleh satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM, JAM PIDSUS dan JAM DATUN, baik di tingkat Kejagung maupun antar satuan kerja di Kejati dan Kejari/Cabjari. Pola hubungan kerja tersebut dilaksanakan dengan sarana dan upaya sesuai dengan ketentuan administrasi umum yang berlaku di Kejaksaan serta administrasi masing-masing satuan kerja serta kebijakan yang ditentukan oleh Jaksa Agung. 14
Penanganan kasus/perkara oleh satua kerja JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS yang diperkirakan akan dapat menimbulkan gugatan perdata/TUN sejak dini perlu koordinasi dengan satuan kerja JAM DATUN agar dapat diambil langkah-langkah guna membantu mengatasinya. Penanganan kasus/perkara perdata dan TUN oleh satuan kerja JAM DATUN yang terkait dengan satua kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS sejak dini perlu koordinasi dengan satuan-satuan kerja tersebut, sehingga satuan kerja lainnya dapat mengambil langkah-langkah guna menunjang penyelesaian kasus/perkara perdata/TUN tersebut. 15
PENUTUP Pola hubungan kerja antara satuan kerja JAM DATUN dengan satuan kerja lainnya dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi kerja JAM DATUN yang terkait dengan satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS dapat lebih transparan, terkoordinir dan terarah sehingga satuan-satuan kerja tersebut dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas pokok Kejaksaan secara utuh menyeluruh. Mengingat adanya perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan anatara satuan-satuan kerja tersebut, maka satuan kerja JAM DATUN harus selalu mengadakan koordinasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Pola hubungan kerja ini akan dapat bermanfaat bila dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan, dengan tekad bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. 16
