RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 43/PUU-XIV/2016 “Kewenangan Jaksa Agung Untuk Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”
I. PEMOHON Drs. Rahmad Sukendar, SH. Kuasa Hukum Didi Karya Darmawan, SE., SH., MJ., Halim Darmawan, SH., MH.CLA, dkk advokat pada Halim & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2016. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004). III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap UUD 1945; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 1
4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 35 huruf c UU 16/2004, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”. 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atau setidak-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 35 huruf c UU 16/2004, karena pasal a quo memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk dapat mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.
2
V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil UU 16/2004: Pasal 35 huruf c: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1. Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 2. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3. Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa definisi frasa “kepentingan umum” dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas; 2. Bahwa mengesampingkan perkara menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut; 3. Bahwa menurut dalil Pemohon kepentingan umum meliputi semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, dalam artian kepentingan umum bukanlah kepentingan pribadi.golongan;
3
4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 35 huruf c UU 16/2004 sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena berdasarkan pasal a quo Jaksa Agung diberi kewenangan untuk dapat mengeyampingkan perkara demi kepentingan umum, hal ini menyebabkan Jaksa Agung dengan mudahnya mengenyampingkan perkara dengan alasan demi kepentingan umum; 5. Pasal 35 huruf c UU a quo tidak memberikan tafsiran yang jelas mengenai frasa
“kepentingan
umum”
sehingga
menimbulkan
multi-tafsir
yang
berlakunya tidak adanya kepentingan hukum dalam kepentingan umum itu sendiri.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 35 huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NKRI 1945; 2. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan
Republik
Indonesia
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 sepanjang tidak ditafsirkan untuk kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas. Meliputi aspek-aspek antara lain: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, agama, HAM, agama; 3. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan untuk kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas. Meliputi aspek-aspek antara lain: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, agama, HAM, agama; 4
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Begara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
VIII. CATATAN Halaman yang terdapat pada permohonan tidak lengkap, yaitu tidak ada halaman 10 dan 11.
5
