PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
PERSETUJUANPERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
PEMBUKAAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea. Terdorong oleh keinginan untuk memperluas dan memperkokoh hubungan perdagangan antara kedua negara berdasarkan prinsip kedaulatan, persamaan, saling menguntungkan dan perlakuan yang sama untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kedua pihak. Merujuk kepada Persetujuan Saling Menghormati Persahabatan dan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea yang ditandatangani di Port Moresby pada tanggal dua puluh tujuh Oktober 1986. Memperhatikan hak-hak masing-masing negara dan kewajiban di bawah Persetujuan Umum di Bidang Tarif dan Perdagangan (GATT) I World Trade Organisation , selanjutnya disebut GATT I \NTO.
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
PASAL 1 DEFINISI
Dalam persetujuan ini, kecuali ada pengertian lainnya, maka pengertian: "Persetujuan" adalah persetujuan perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea.
Republik
"Produk-produk Pertanian" termasuk produk-produk kehutanan, perikanan dan peternakan. "Pihak-pihak Terkait" adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea. "Barang dan Jasa" yaitu produk-produk yang diperdagangkan antara orang-orang Indonesia dan Papua New Guinea dan jasa-jasa yang berhubungan dengan perdagangan. "Orang" adalah manusia secara alamiah atau berstatus hukum sebagai orang.
PASAL 2 TUJUAN
Kedua Pihak, dalam batasan masing-masing hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, harus melakukan semua tindakan yang layak untuk memberi kemudahan, memperkuat, mengkonsolidasikan dan menganekaragamkan perdagangan antara kedua negara atas dasar suatu kepentingan jangka panjang dan terus menerus. PASAL 3 KEMUDAHANDALAMPERDAGANGAN
)
Masing-masing Pihak, dalam batas masing-masing hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus memberikan kepada perorangan dan Pihak lainnya, semua bantuan yang diperlukan untuk memudahkan usaha dan menjamin keberhasilan tugas-tugas mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
PASAL4 PERLAKUAN YANG SAMA KEPADA PIHAK KETIGA
Kedua Pihak, dalam batas masing-masing hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, harus saling memberikan perlakuan yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut bea pabean dan pajak-pajak lainnya serta bea-bea yang berlaku dalam perdagangan antara kedua negara sebagaimana disepakati dalam
GATI/WTO. PASAL 5 PERLAKUAN ISTIMEWA
Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 tidak dapat diberlakukan untuk : (a)
Perlakuan-perlakuan istimewa dan keuntungan-keuntungan yang oleh salah satu Pihak telah diberikan atau dapat diberikan kepada negara-negara tetangga dalam rangka untuk kemudahan perdagangan perbatasan.
(b)
Perlakuan istimewa yang eksklusif sebagai hasil dari setiap adanya kesatuan pabean atau perdagangan bebas atau pengelompokan ekonomi regional yang mana salah satu Pihak adalah anggota atau kemungkinan menjadi anggota.
2
PASAL 6 KETAATAN PADA HUKUM NASIONAL
Perdagangan barang-barang dan produk-produk antara kedua negara akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
PASAL 7 KEMUDAHAN BAGI PAMERAN-PAMERAN DAGANG
1.
Kedua Pihak setuju, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi keikutsertaannya dalam berbagai pameran dan pertunjukan dagang serta untuk mengorganisasi kunjungan-kunjungan untuk maksud-maksud dagang di wilayah salah satu Pihak.
2.
Barang-barang dan contoh-contoh yang dimaksudkan untuk pameran dan pertunjukan dagang demikian juga pemasukannya akan dibebaskan dari bea pabean dan pungutan-pungutan sejenis.
3.
Barang-barang yang ditinggalkan atau penjualan barang-barang dan pembuangan barang-barang sebagaimana disebutkan pada ayat 2 di atas, harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di negara dimana pameran atau pertunjukan dagang tersebut diadakan.
PASAL 8 TATACARA PEMBAYARAN
Semua pembayaran untuk barang dan jasa berdasarkan Persetujuan ini harus dilakukan secara bebas dengan mata uang yang dapat dipertukarkan sebagaimana disetujui para Pihak dalam transaksi sesuai perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
PASAL 9 KONSULTASI
1.
Apabila ada persoalan mendesak mengenai akses ke pasar dalam hubungan perdagangan, atas permintaan tertulis oleh salah satu Pihak melalui lnstansi Berwenang yang ditunjuk, dan dengan semangat kerjasama dan pengertian bersama, Kedua Pihak harus menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh Kedua Pihak.
2.
Perwakilan Kedua Pihak, atas permintaan tertulis oleh salah satu Pihak melalui lnstansi Berwenang yang ditunjuk, dan dengan semangat kerjasama dan pengertian bersama, harus membahas langkah-langkah yang dimaksudkan untuk memperluas hubungan perdagangan antara kedua negara dan mengusahakan penyelesaian atas persoalan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini. Tempat dan tanggal konsultasi tersebut harus ditentukan, bila diperlukan, dengan persetujuan bersama.
PASAL10 KOMITE PERDAGANGAN BERSAMA 1.
Sebagai tambahan atas Pasal 9 mengenai konsultasi, kedua pihak setuju untuk membentuk suatu Komite Perdagangan Bersama (selanjutnya disebut sebagai "JTC") disesuaikan dengan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea mengenai Pembentukan suatu Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1998.
2.
JTC akan : (a) mendiskusikan langkah-langkah untuk peningkatan perdagangan langsung antara kedua negara dan hal-hal yang mungkin timbul sebagai suatu hasil Persetujuan ini. (b) memberikan saran-saran yanQ diperlukan untuk pencapaian tujuan Persetujuan ini.
3.
JTC akan melakukan pertemuan secara bergantian di Indonesia dan di Papua New Guinea, sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Kedua Pihak.
PASAL11 PENGECUALIAN Persetujuan ini harus tidak menghalangi salah satu Pihak yang melakukan laranganlarangan dan pembatasan-pembatasan atau set1ap tindakan yang dimaksudkan untuk: (a) perlindungan kepentingan keamanan yang sangat diperlukan dan bagi kebijakan publik. (b) perlindungan kesehatan umum dan pencegahan infeksi dan penyebaran penyakit dan pes pada binatang dan I atau tumbuh-tumbuhan.
4
PASAL12 KARAN TINA
Berkaitan dengan Pasal 11 (b) di atas, Kedua Pihak akan mengembangkan pengaturan karantina untuk memenuhi persyaratan produk-produk pertanian yang diperdagangkan di antara Kedua Pihak.
PASAL13 HAK ATAS KEKAY AAN INTELEKTUAL
Kedua Pihak harus saling menetapkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, sesuai dengan Persetujuan Mengenai Aspek-aspek Hak Atas Kekayaan lntelektual Yang Terkait Dengan Perdagangan sebagai bagian integral dari Keputusan Akhir yang merupakan perwujudan hasil Putaran Uruguay tentang Perundingan Perdagangan Multilateral yang ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.
PASAL14 INSTANSI YANG DITUNJUK
1. Kedua Pihak sepakat menunjuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Departemen yang bertanggungjawab atas Hubungan Perdagangan lnternasional, atas nama Pemerintah Papua New Guinea, sebagai mitra untuk Pihak lainnya, yang merupakan badan yang bertanggungjawab untuk koordinasi dan penerapan Persetujuan ini. 2. Kedua Pihak harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan di lnstansi yang ditunjuk, apabila ada.
PASAL15 PENAFSIRAN
Setiap sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui saluran diplomatik antara Kedua Pihak.
5
PASAL16 KETENTUAN PENUTUP
1.
Persetujuan ini berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan terakhir dimana Kedua Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusi masing-masing telah dipenuhi.
2.
Persetujuan ini tetap berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan terus berlaku untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan demikian seterusnya, kecuali satu Pihak menyampaikan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu berakhirnya Persetujuan ini.
3.
Ketentuan Persetujuan ini tetap diberlakukan setelah batas waktu berakhirnya berkenaan dengan semua kontrak yang ditandatangani selama masa berlakunya, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan pada masa berlakunya Persetujuan tersebut.
4.
Atas permintaan satu Pihak, Persetujuan ini dapat diubah atau diperbaiki atas kesepakatan bersama
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT secara ganda di Port Moresby pada tanggal 15 September 2000 dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran antara masing-masing naskah Persetujuan ini, maka naskai: bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
Signed
Signed .. . ·· / · · ¥· f . l. ... . .... . . .. . . . .
6
TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
- - - -- - - - - - - - - - --- - ·- - - -- - - -- -- - PREAMBLE
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea. Desiring to expand and strengthen trade relations between the two countries on the
basis of the principles of sovereignty, equality, mutual benefit and most favoured nation for the purpose of enhancing their respective economic development. Referring to the Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation between
the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea done at Port Moresby, on the twenty-seventh day of October 1986. Acknowledging their countries
rights and obligations under The General Agreement on Tariff and Trade I World Trade Organisation, hereinafter referred to as the GATI /WTO. Hereby have agreed as follows:
ARTICLE 1 DEFINITIONS
In this Agreement, unless the context otherwise requires: "Agreement" means the Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea. "Agricultural Products" includes forestry, fisheries , and livestock products "Contracting Parties" mean the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea. "Goods and Services" means the products traded between the persons of the Contracting Parties and the services related to the trade. "Person" means a natural or legal peison.
ARTICLE 2 OBJECTIVES
The Contracting Parties shall, within their respective laws and regu lations, take all appropriate measures to facilitate , strengthen, consolidate and diversify the trade between the two countries on a long-term and stable basis.
ARTICLE 3 TRADE FACILITATION
Each Contracting Party shall, in accordance with existing laws and regulations, grant to the person of the other Contracting Party, pursuant to provisions of this Agreement all assistance necessary to facilitate their work and ensure successful performance of their tasks.
ARTICLE 4 MOST FAVOURED NATION TREATMENT
The Contracting Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations, grant each other Most-Favoured Nation treatment with respect to customs duties and other taxes and duties applicable to trade between the two countries as agreed upon by them in the GATT I WTO.
ARTICLE 5 PREFERENTIAL TREATMENT
The provisions of Article 4 shall not be applied to: (a)
Preferences and advantages which e1ther of the Contracting Parties have granted or may grant to neighbounng countries in order to facilitate their frontier trade.
(b)
Exclusive preferential treatment which results from any customs union or free trade areas or regional economic groupings to which either of the Contracting Parties is or may become a member.
ARTICLE 6 COMPLIANCE TO DOMESTIC LAWS
The trade of goods and products between the two countries, will be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations of the respective countries. 2
ARTICLE 7
FACIL!TAliON OF TRADE FAiRS
1.
The Contracting Parties shall agree, subject to their respective laws and regulations, to accord facilit;es for partiGipating in fairs and exhibitions and to organise visits for trade purposes in the teritory of either of the Contracting Parties.
2.
Articles and samples intended for fairs and exhibitions as well as their entry will be exempted from customs duties and other similar charges.
3.
Leaving or sale and disposition of items under sub-paragraph 2 above shall be subject to the laws and regulations of the country where the fairs or exhibitions are held .
ARTICLE 8 PAYMENTARRft.NGEMENT All payments for goods and services arising from the implementation of this
Agreem&nt shall be made in freely convertible c~rrencies, as agreed l>etw~en the Parties to the transaction, in ac~ordance with the laws and regulations in force in the two respectve countries.
ART!CLE 9
CONSULTATiON 1.
In case of the emergence of probiem of access to market in their trade relations, both Contracting Parties upon written request by one of them through the Designated Authority shall in the spirit of co-operation and mutual understanding find an acceptable solution to both Contracting Parties.
2.
The representatives of both Contracting Parties upon 'Nritten request by either of them through the Designated Authority shall ir, the spirit of cooperation and mutual t..:nderstanding discuss measures aimed at broader trade relations between the tv1o countries and seek solutions to problems that might arise from the implementation of this /\greeme'lt. Tr.e place and date nf such consultation shall be established, if deemed necessary. by mutual consent.
3
.. ARTICLE ·t 0 JOINT TRADE COMMITTEE 1.
In addition to the provision of Article 9 above on consultations, the Contracting Parties agree to astablish a Joint Trade Committee (herein after referred to as "JTC'') consistent with th~ Memorandum of Understanding bet11veen the Government cf the Republic nf Indonesia and the Governme11t of the Independent State of Papua New Guinea on the Establishment of a Joint Commlssion for Bilaterzl Go-operat:0.1 sigr.ed in Jakarta on June fou rth 1998.
2.
3
The JTC r.1ay: (a)
discu~s measures fer the expansion of direct trade b~~Neen the two countries and issues that may arise as a result of tris Agreement.
(b)
make necessary suggastr.:ms for the achievement of the objective of this Agreement.
Th~ JTC shall meet altGrnately in Indonesia and Papua New Guinea, at such time as agreed upon by the Contracting Parties.
ARTICLE 11 EXCEPTIONS The preser,t Agreement shall not prevent e1ther of the Contracting Parties from implementing prohibitions and restrictions or any measure which is directed to: (a)
the protect:on of its es£er.tial security interests and public policy.
(b)
the orotection ot its p!.lblic health cmcl the p.-evention of infection and the spreading of diseases a,-id r' e5ts in animai and I cr p:ant.
.L\RT!CLE 12
QUARANTINE With regard ~o Article 11 (b) above, the Contracting Parties shall develop quarantine arrangements to meet the requirements of agricultural products being traded between the Contracting Parties.
4
ARTICLE
~3
INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS The Contracting Pa~ ies shal! provide each other intellectual property protection, in accordance with the Agreeme~t on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights which forms an integ:-al ~art of the Final Act embodying the result of the Uruguay Round of the Multil~teral Trade Negotiations signed in Marrakesh on the fifteenth day of April 1994.
AR.TICLE 14 DESIGNATED AUTHORITY 1.
The Contracting Parties agree to designate the Department of Industry and Trade, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, and the Department responsible for International Trade Relations on behalf of the Government of the Independent State of Papua New Guinea, as intimated to the other Contracting Par1y, as responsible body for the co-ordination and implementation of the Agreement.
2.
The Contracting Parties shall notify in writing each other of changes , if any, in · Designated Authority.
ARTICLl:: '15 INTERPRETATIONS Any dispute arising out of the interpret2t!cn of the provisions of this Agreement shall be sett!ed amicably through diplomatic channels between the Contracting Parties.
ARTICLE 16 FINAL PROVISIONS 1.
This Agreement shall enter into force after 30 (thirty) <;Jays from the date of the last notificatio:1 by which the Contra~ting Parties notify each other that their constitutional requi rements haw" been fulfilled.
2.
This Agreement shall rerr.a;n in force for a period of 5 (five) years and shall continue in force thereafter for another period of 5 (five) years and so forth unless either Con trar:;ting Party notifies in writing of its inter;tion to terminate this agreen tent 3 (three) mortths befr, r~ the exjjiry of this Agreement.
3.
The provisions uf th is Agreement shall remain valid after its termination in r19spect of all contiacts conGiuded during the period of its val!dity but which haw~ not been fully implemented on the date of its expiry.
4.
At the request of either Contracting Party the present Agreement may be amended or revised by mutual consent.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised there to by their respective Governments, have signed the present Agreement. DONE in duplicate at Port Moresby on the 151h day of September 2000 in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. l
FOR THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA.
Signed
Signed
t
6
