v
PERSEIUJUAN ANrARA PEMERINI'AH REPUBLil< INDONESIA DAN PEMER.INTAH PARJA NJGINI
REruBLIK INX>NESIA
DAN PAPUA NJGINI DAN KER..JASAMA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG BATAS - BATAS MARITIM ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI DAN KERJASAMA TENTANG MASALAH-MASALAH YANG BERSANGKUTAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH PAPUA NUGINI Mengingat Persetujuan-persetujuan antara Pernerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Commonwealth Australia , yang ditanda - tangani pada tanggal delapan belas Mei seribu sernbilan ratus tujuh puluh satu (di dalarn Persetujuan ini disebut "Persetujuan Dasar Laut tahun 1971"), tanggal sernbilan Oktober seribu sernbilan ratus tujuh puluh dua (dalam Persetujuan ini disebut "Persetujuan Tarnbahan tahun 1972") dan tanggal dua belas Pebruari seribu sernbilan ratus tujuh puluh tiga (dalarn Persetujuan ini disebut "Persetujuan Tarnbahan tahun 1973") yang rnasing- rnasing rnenentukan garis batas daerah-daerah tertentu landas kontinen yang berdarnpingan dengan dan terrnasuk Republik Indonesia dan daerah- daerah tertentu dari landas kontinen yang berdampingan dengan dan termasuk Papua Nugini, Mengingat lebih lanjut bahwa dalarn Persetujuan Dasar Laut Tahun 1971 Pemerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Commonwealth Australia rnenyerahkan penentuan garis batas daerah- daerah landas kontinen rnasing-rnasing di Sarnudera Pasifik ke arah Utara dari Lintang Selatan 2° 8 ' 30 ", Bujur Tirnur 141° 1 ' 30" (dalarn Persetujuan ini disebut "Titik C2 " ) kepada persetujuan di kernudian hari, Berketetapan sebagai tetangga baik dan dalarn sernangat kerjasarna dan persahabatan , untuk secara permanen rnenyelesaikan batas- batas dari daerah- daerah yang tersebut
- 2 -
dalam paragrap terdahulu di daerah mana Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini masingmasing akan melaksanakan hak-hak berdaulatnya tentang eksplorasi landas kontinen dan eksploitasi surnbersurnber kekayaan alarnnya. Memperhatikan perkernbangan- perkernbangan terakhir dalarn Hukurn Laut tentang rejim landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT PASAL
1
Dalam Persetujuan ini istilah ''landas kontinen" berarti , sesuai dengan hukurn internasional, dasar laut dan tanah di bawah daerah bawah-laut yang berada di luar laut wilayah Republik Indonesia dan laut wilayah Papua Nugini keseluruh perpanjangan alamiah dari wilayah daratan Republik Indonesia dan Papua Nugini sarnpai ke tepi ter-luar dari batas kontinen , atau sarnpai jarak 200 mil laut dari garis dasar dari mana lebar laut-laut wilayah masing-masing diukur , yaitu dalam hal tepi ter-luar batas kontinen tidak mencapai jarak tersebut. PASAL 1.
2
Sesuai dengan prinsip yang tersebut dalam ayat
1 Pasal 4 Persetujuan Dasar Laut tahun 1971, batas antara daerah landas kontinen yang berdampingan dan termasuk Papua Nugini kearah Utara dari Titik C2 adalah garis - garis lurus yang ditunjukkan pada Peta yang dilarnpirkan pada Persetujuan ini , mulai pada Titik C2, dari sana menyarnbung kearah Utara , pada titik-titik
. - 3 -
yang ditentu.kan di bawah ini dengan urutan sebagai berikut : C3 Titik 141° 24 ' C4 Titik 140° 49 ' C5 Titik 140° 48 '
Lintang Selatan 10 04' 35" , Bujur Tirnur 00" I Lin tang Utara 00° 44 10" , Bujur Tirnur 10 " 10 01 ' 35", Bujur Tirnur Lin tang Utara 35"
2. Koordinat- koordinat dari titik-titik yang di tentu.kan di dalam ayat 1 Pasal ini adalah koordinatkoordinat geografis dan merupakan letak sebenarnya dari titik- titik serta garis-garis yang rnenghubungkan titik - titik tersebut ditentu.kan dengan suatu cara yang disepakati oleh pejabat- pejabat yang berwenang dari kedua Pemerintah. 3. Batas yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak akan me r ugikan hak- hak kedua Negara , sesuai dengan hukurn internasional, untu.k rnemperpanjang batas tersebut lebih l anjut dengan rnenarik garisgaris lurus, berdasarkan pr insip yang ditentukan dalarn ayat 1 Pasal ini , dar i Titik C5 kearah Utara sarnpai ke batas- batas ter- luar landas-landas kontinen rnasing- rnasing atas mana kedua Negara rnelaksanakan hak-hak berdaulatnya untu.k rnelaku.kan eksplorasi landas- landas kontinen tersebut dan rne l akukan eksploitasi sumber-sumber daya alarnnya , dirnana hak- hak berdaulat tersebut ada . Untuk maksud ayat 2 Pasal ini pejabat yang 4. berwenang untuk Republik Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasi Sur vey dan Pernetaan Nasional dan setiap orang yang dikuasakannya , dan untuk Papua Nugini adalah Surveyor General of Papua Nugini , terrnasu.k setiap orang yang dikuasakannya .
- 4 PASAL
3
Bila suatu akumulasi tunggal dari hidrokarbon cair atau gas alarn, atau jika suatu kandungan mineral l ain di bawah l andas kontinen , mernotong garis- garis yang ditentukan dal am Pasal 2 Persetujuan ini dan bagian dari akumulasi atau kandungan tersebut yang terletak pada satu sisi dari garis itu dapat di ambil dalam bentuk c airan seluruhnya atau sebagian dari sisi l ain dari garis tersebut , maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mencapai persetujuan tentang cara akumulasi atau kandungan tersebut akan dieksplorasi se- effektif mungkin dan tentang pembagian yang adil keuntungan-keuntungan dari eksploi tasi tersebut . PASAL
4
Garis batas yang tersebut dalarn Pasal 2 Persetujuan ini dan Pasal- pasa l 1, 3 dan 4 dari Persetujuan ~~~.!~'~.11 •g, /}/,; 'l.'aJQeaaaFl 'l'alrn7
L
PASAL
5
1. Hak war ganegara-warganegara dari masingmasing Pihak yang , berdasarkan kebiasaan dan dengan cara-cara tradisional, telah menangkap ikan diperairan Pihak lainnya diakui dan wajib dihormati . 2. Sifat dan luasnya hak yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini wajib ditetapkan dengan Persetujuan antara Pihak- pihak .
- 5 -
PASAL
6
Para Pihak wajib bekerjasama dalam pengelolaan , pelestarian dan pemanfaatan sumber- surnber daya hayati dari zona ekonomi eksklusif atau zona perikanan masing - masing pihak terutama jenis- jenis beruaya jauh , dan partisipasi Pihak Ketiga dalam eksploitasi surnber- sumber daya hayati di zonazona tersebut. PASAL
7
Pihak-pihak wajib saling berkonsultasi dengan rnaksud untuk rnengkoordinasikan kebijaksanaan- ke bijaksanaan rnereka sesuai dengan hukurn internasional tentang perlindungan lingkungan laut dan pelaksanaan penelitian laut dalarn zona ekonorni eksklusif atau zona-zona perikanan rnasing-rnasing . PASAL
8
Setiap sengketa antara para Pihak, yang tirnbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara darnai dengan konsultasi atau perundingan . PASAL
9
Persetujuan ini harus diratifikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional dari masing rnasing Negara dan akan mulai berlaku pada hari dipertukarkannya Piagam Ratifikasi .
- 6 -
SEBAGAI BUKTI DARIPADANYA , penandatanganan di bawah ini, yang cukup dikuasakan untuk itu , oleh Pernerintah rnasing- rnasing telah rnenandatangani Persetujuan ini . DIBUAT DALAM RANGKAP DUA , di ~~ pada tanggal ti3«- · _,~ D..u.~
1980 '
dalarn bahasa Inggris dan Indonesia , kedua-duanya sama autentiknya . Dalarn hal terdapat perbedaan interpretasi , naskah dalarn bahasa Inggris yang berlaku .
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
PAPUA NUGINI
Signed
Signed
LAMPIRAN Perae lujuan Pemerinlah Republik Indonesia dan Pemerinlah Papua Nugini lenlang Balas · Balas Marilim anlara Republik indonesia dan Papua Nugini den Kerjuama 1en1ang Maaalah • Masalah yang Beraangku1an. Dilanda 1angani Sebagai Tambahan dari Persalujuan 18 Mei. 1971 .
143°
140°
1o N
1° ot'3S" N C S •\ 140° 48'3S"E
1o N
SAMUDERA
c4 •
00° 44'10" N 140° 49 ' 10"£
PAS/F/1\
oo
oo
INDONESIA
PAPUA NUGINI
10
-
s
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ~D
THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA
CONCERNING MARITIME BOUNDARIES BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA NEW GUINEA
~D
~D
PAPUA
CO-OPERATION ON RELATED
MATTERS .
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNl1ENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING MARITIME BOUNDARIES BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND PAPUA NEW GUINEA AND CO- OPERATION ON RELATED MATTERS
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA
RECALLING the Agreements between the Gover nment of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia , signed on the eighteenth day of May One thousand nine-hundred and seventy- one (in this Agreement called "the 1971 Seabed Agreement''), the ninth day of October One thousand nine- hundred and seventy- two (in this Agreement called "the 1972 Supplementary Agreement" ) and on the twelfth day of February One thousand nine- hundred and seventy- three (in this Agreement called " the 1973 Supplementary Agreement" ) respectively which delimited certain areas of the continental shelf that is adjacent to and appertains to the Republic of Indonesia and certain areas of the continental shelf that is adjacent to and appertains to Papua New Guinea ,
RECALLING further that in the 1971 Seabed Agreement the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia left for later agreement the delimitation of the respective areas of the continental shelf in the Pacific Ocean northward of Latitude 2°8 ' 30 " South , Longitude 141°1 ' 30 " East (in this Agreement called "Point C2 " ) ,
- 2 -
RESOLVING , as good neighbours and in a spirit of co- operation and friendship , to settle permanently the limits of the areas referred to in the preceding paragraph within which the Government of the Republic of I ndonesia and the Government of Papua New Guinea shall respectively exercise sovereign rights with respect to the exploration of the continental shelf and the exploitation of its natural resources;
TAKING account of the recent developments in the Law of the Sea regarding the regime of the continental shelf and exclusive economic zone,
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1
In this Agreement the term "continental shelf" means , in accordance with international law , the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond the territorial seas of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea throughout the natural prolongation of their land territory to the outer edge of the continental margin , or to a distance of 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of their respective territorial seas is measured where the outer edge of the continental margin does not extend to that distance.
- 3 ARTICLE 2 l.
In accordance with the principle referred to
in paragraph l of Article 4 of the 1971 Seabed Agreement, the boundary between the area of the continental shelf that is adjacent to and appertains to Papua New Guinea northward of Point C2 shall be straight lines shown on the Chart annexed to this Agreement commencing at Point C2 thence connecting in a northerly direction the points specified hereunder in the sequence so specified : C3
Latitude Longitude
1°04'35 " South 141°24'00" East
C4
Latitude Longitude
00°44 ' 10 " North 140°49 '10 " East
C5
Latitude Longitude
1°01'35 " North 140°48 ' 35 " East
2.
The Co- ordinates of the points specified in
paragraph l of this Article are geographical co- ordinates and the actual location of the points and of the lines joining them shall be determined by a method to be agreed upon by the competent authorities of the two Governments .
3.
The boundary referred to in paragraph l of
this Article shall not prejudice the rights of the two countries , in accordance with international law , to extend such boundary further by drawing straight lines , on the basis of the principles
spec~fied
in
paragraph l of this Article , from Point C5 northward up to the outer limits of their respective continental shelves over which they exercise sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its resources , where such sovereign rights exist.
--------------~--~-------------------
- 4 -
4. For the purpose of paragraph 2 of this Article the competent authority in relation to the Republic of Indonesia shall be the Chief of the Co- ordinating Body for National Survey and Mapping (Ketua Badan Koordinasi Survai Dan Pemetaan Nasional) and any person acting with his authority , and in relation to Papua New Guinea shall be the Surveyor General of Papua New Guinea and any person acting with his authority.
ARTICLE 3
If any single accumulation of liquid hydrocarbons or natural gas , or if any other mineral deposits beneath the continental shelf , extend across any of the lines that are specified in Article 2 of this Agreement and the part of such accumulation or deposit that is situated on one side of the line is recoverable in fluid form wholly or in part from the other side of the line , the two Governments will seek to reach agreement on the manner in which the accumulation or deposit shall be most effectively exploited and on the equitable sharing of the benefits arising from such exploitation .
- 5 -
ARTICLE 4
The boundary line referred to in Article 2 of this Ag~eement and in Articles 1 , 3 and 4 of the ~JfteRt:ary Agreement and in Article 3 of the 1973 Supplementary Agreement shall , so far
i1/-/;.
as it might be relevant , be the boundary of the exclusive economic zone or fishing zone between the Republic of Indonesia and Papua New Guinea.
ARTICLE 5
The right of nationals of either Party 1. who have , customarily and by traditional methods , fished in the waters of the other Party is recognised and shall be respected. 2. The nature and extent of the right referred to in paragraph 1 of this Article shall be determined by Agreement between the Parties .
ARTICLE 6 The Parties shall co- operate on the management , conservation and utilisation of the living resources of their respective exclusive economic zones or fishing zones with particular regard to highly migratory species and the participation by third Parties in the exploitation of the living resources of such zones .
- 6 ARTICLE 7
The Parties shall consult with each other with a view to co- ordinating their policies in accordance with international law on the protection of the marine environment and the conduct of marine research in their respective exclusive economic zones or fishing zones.
ARTICLE 8 Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled peacefully
by
consultation or negotiation.
ARTICLE 9 This Agreement is subject to ratification in accordance with the constitutional requirements of each country and shall enter into force on the day on which the Instruments of Ratification are exchanged.
-
7 -
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments , have signed this Agreement .
this
DONE IN DUPLICATE at t.Aix.t.~ day of
:J~
]).t,~
1980,
in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic .
In case of
different interpretation, the English ' text shall prevail .
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
PAPUA NEW GUINEA
Signed
Signed
ANNEX to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea concerning Maritime Boundaries between the Republic o f Indonesia and Papua New Guonea and Co-operation on Related Maners. Signed Supplementary to the Agreement of 18th M ay, 1971 .
143°
140°
1}'·1\
/./ 71•
c5
PACIFIC C
4
i
10 o!3s"N 140° 48 '35"£
100° 44' 1O"N 140° 49'10" E
OCEAN
oo
INDONESIA
PAP UA NEW GUINEA
PROCESS- VERBAL OF EXCHANGE OF INSTRUMENTS OF RATIFICATION
The undersigned have met today for the purpose of exchanging the Instruments of Ratification of The Agree ment between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Papua New Guinea concerning Maritime Boundaries between The Republic of Indonesia and Papua New Guinea and Co-operation on Related Matters, signed
at
Jakarta on December 13 , 1980 . These Instruments, having been examined and
found
to be in due form , have been exchanged today. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed the present Process-Verbal. DONE at Jakarta this
day of
IC
one thousand nine hundred and eighty two , in duplicate .
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
MINIS'IER FOR FOREIGN AFFAIRS
OF
AND TRADE OF PAPUA
'!HE
REPUBLIC OF INIXNESIA Signed
PROF. DR. M::X:HTAR KUSrnAA'IMADJA
NEl'l
Signed
RABBIE NAMALIU
GUINEA
THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
INSTRUMENT OF RATIFICATION
WHEREAS Papua
the
Agreement
New
Guinea
Republic
of
Boundaries
and
the
Indonesia
Matters
was
the
Government
Government
of
concerning
Papua between of Indonesia
Republic Related
between
New
signed
at
the
Maritime
Guinea
and
of
and
the
Co-operation
on
Jakarta
on
1980, the thirteenth day of December, text of which Agreement is annexed
the
complete to
this
document; NOW
THEREFORE
having
the
Government
considered
confirm
and
faithfully
the
ratify
to
of
said the
perform
and
Papua
New
Agreement,
same
and
carry
Guinea hereby
undertake
out
all
the
stipulations therein contained. IN
WITNESS
Minister New
for
Guinea
L. . NAMALIU, WHEREOF, RABBlE I ' Foreign Affairs and Trade of Papua
have
hereunto
set
my
hand
and
affixed
the National Seal of Papua New Guinea. DONE at Jakarta,
the
J/oJ 1'tf day of September, 1982.
Signed
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF PAPUA NEW GUINEA
