Perpajakan 2017: Pasca Amnesti Pajak, What s Next?

Perpajakan 2017: Pasca Amnesti Pajak,What’s Next?

Yustinus Prastowo Executive Director, Center for Indonesia Taxation Analysis Jakarta, 10 Mei 2017 Center for Indonesia Taxation Analysis

Seminar Nasional KKG School of Business: “Perpajakan Pasca Tax Amnesty”

Center for Indonesia Taxation Analysis

2

3 Modus Relasi Behavioral Wajib Pajak-Otoritas Pajak


3

Taxation is like an information game


4

Siapkah Kita?

Reformasi Administrasi Information-based Tax Administration System PENJUAL MASUKAN

 Penyedia Bahan/ Material  Bank / Jasa Keuangan  Perush. Utilitas, Penyedia Jasa (Auditor, Akuntan, Notaris, Pengacara, dll.)

Faktor Sukses :    

Impor

Ijin / Lisensi

Pajak Tdk Langsung atas Input Pajak Withholding Final/Non-Final

Usaha Formal

 

Usaha Non-Formal

Kepolisian

Notaris

Transaksi/kepemilikan asset Kontrak Pemerintah


Pajak Tdk Langsung atas Output Pajak Withholding Final/Non-Final

WAJIB PAJAK

Identifikasi Tunggal (Single ID): NIK (WP OP), NPWP(??) (WP Badan) Sistem IT yang handal Kewajiban pertukaran data antar instansi Rasionalisasi struktur tarif dan peraturan berkaitan tax planning/transfer pricing

BPN

PEMBELI KELUARAN

Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung

Administrasi Pajak

Ekspor

Kerjasama Penegakan Hukum:

Usaha Formal

Kepolisian

Usaha Non-Formal

Kejaksaan

Konsumen Akhir

KPK

Administrasi Jaminan Sos.

PPATK Sumber: Sugana (2012)

PAJAK

LKPP



Laporan pajak

BI  

Bank

KSEI

Transaksi/kepemilikan pinjaman/asset keuangan Pemotongan pajak atas bunga

“There were only two things certain in life: death and taxes” – Benjamin Franklin


6


7

Pajak akan semakin penting di masa mendatang


8

Outline 1. Latar Belakang – Kondisi sebelum Tax Amnesty 2. Catatan Kritis Keberhasilan dan Kekurangan Tax Amnesty 3. Dampak Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Pajak 4. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty


Latar Belakang – Kondisi sebelum Tax Amnesty Center for Indonesia Taxation Analysis

10

Indonesia mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang melambat… Pertumbuhan PDB, YoY 6,5

Jasa Pendidikan Jasa Perusahaan Jasa Lainnya1,68 3,04 1,72 Akomodasi 3,06 Real Estate 3,07

6,4

6,0

APBN 2016

6,0

6,2

5,6

5,5

Adm. Pemerintahan 3,45 Transportasi

5,3 5,0

5,0 4,7

4,79

4,5 4,0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jasa Keuangan 4,06

Informasi 4,88

Perdagangan 13,41

Konstruksi 9,86

Pertanian 12,73

Pertambangan 8,35

Impor Brg & Jasa 18.8%

Konsumsi Rumah Tangga 56.9%

Ekspor Barang dan Jasa 18.8%

Konsumsi LNPRT 1.2%


Air 0,08

2016

Komposisi PDB Indonesia

PMTB 33.2%

Listrik & Gas1,08

Industri Pengolahan 21,64

3,95

Q1-2016 = 4,92%

Jasa Kesehatan1,10

Konsumsi Pemerintah 6.8%

Sumber: BPS

•

Pertumbuhan ekonomi pada QI-2016 sebesar 4,92% perlu didorong untuk mencapai target APBN sebesar 5,3%

•

Sektor yang mendorong petumbuhan ekonomi adalah industri pengolahan

•

Pada QI-2016 Konsumsi Rumah Tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Diperlkanu kebijakan yang mendorong keep buying strategy dari sisi pemerintah maupun masyarakat 11

Tax Ratio dan Siklus Ekonomi

Tax rasio anjlok di saat krisis ekonomi. Penurunan penerimaan pajak > penurunan PDB Saat krisis ekonomi, sektor yang bersifat cyclical adalah yang paling banyak terkena imbasnya.

Sektor cyclical: sektor yang sensitif terhadap siklus ekonomi seperti Pertambangan. Sektor counter-cyclical: tidak terpengaruh krisis ekonomi seperti makanan pokok Kita dapat melihat sektor yang berkontribusi, kepatuhan, dan/atau sektor non-formalnya besar/kecil. Dari tax ratio dan siklus ekonomi terlihat, sektor cyclical memiliki kontribusi dan kepatuhan yang besar dan/atau jumlah sektor non-formalnya kecil. Dan sebaliknya untuk sektor non-cyclical . Center for Indonesia Taxation Analysis

12

Tax Buoyancy Indonesia 2006 - 2015

Sumber: NK APBN 2006-2015, data diolah

Tax Buoyancy yang menunjukkan pertumbuhan pajak berbanding pertumbuhan ekonomi terus menurun sejak 2011. Kemampuan otoritas pajak Indonesia dalam mengikuti laju pertumbuhan ekonomi terus menurun. Center for Indonesia Taxation Analysis

Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

WP Terdaftar Badan OP Non Karyawan OP Karyawan Center for Indonesia Taxation Analysis

2013 2014 2015 2016 2017 24.347.763 27.450.663 30.044.103 32.769.255 36.031.972 2.116.049 2.322.686 2.472.632 2.684.551 2.922.712 5.139.937 5.084.477 5.084.477 5.500.008 6.222.442 17.091.777 20.043.500 22.486.994 24.584.696 26.886.818 Sumber: DJP, Kemenkeu

*Pasca Amnesty

14

Target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia

94%

95%

97%

94%

400

885 836

662 628

577 545

433 425

600

372 358

800

535 571

1000

764 743

1200

93%

1.360

98%

92%

120% 100%

82%

1.055

96%

107%

1.294

1400

%

995 921

1600

Realisasi

1.072 985

Target

80% 60% 40% 20%

200 0

0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Target pajak tidak pernah tercapai, kecuali tahun 2008. Meskipun untuk pertama kalinya menembus Rp1.000 T, realisasi 2015 hanya 82% Target dalam APBN-P 2016 kembali meningkat menjadi Rp 1365 triliun atau naik 4.7% dari target APBN-P 2015. Center for Indonesia Taxation Analysis

Kinerja Penerimaan Pajak Jangka Panjang Kinerja Penerimaan Pajak dalam 30 tahun Terakhir 1200000

70,00% 63,08%

Secara Nominal terus meningkat

Tren pertumbuhan terus menurun

1000000

60,00%

50,00%

46,15%

31,13% 600000

40,55%

39,42%

800000

40,00%

36,69%

33,42% 31,29%

23,02%

23,41% 23,24% 19,94%

25,68%

26,35%

19,94%

15,92% 14,71% 10,96%

15,30% 11,96%

30,00%

24,65% 19,88% 18,41%

20,64% 15,07%

400000

20,00%

13,22% 11,03% 7,40% 7,20% 10,00%

0,00% 200000 -4,93%

-10,00%

-12,77% 0

-20,00%

Pertumbuhan PPN dan PPH (%)

Penerimaan PPN dan PPh (dalam miliar rupiah) (LHS)

Sumber: Kementerian Keuangan Center for Indonesia Taxation Analysis

16

Kinerja dan Histografis Pajak Selama 35 tahun terakhir Tax Adm Reform

70,00%

Pembentukan KPP

60,00%

Pembentukan LTO RTO

Self Assessment 50,00%

Revisi UU KUP

63,08%

Revisi UU PPh

46,15% 39,42%

40,00%

Pembentukan Kanwil Jkt Khusus & KPP PND

40,55%

33,42% 31,13%

30,00%

25,12% 20,80% 20,00% 16,83% 10,00%

31,29%

19,94%

4,75%

36,69%

Revisi UU PPN 23,41% 25,68% 24,65% 26,35% 23,24% 23,02% 20,64% 19,94% 19,88% 15,92% 15,30% 18,41% 15,07% 13,22% 14,71% 11,96% 11,03% 10,96% 7,20% 7,40%

-10,00% -12,77% -20,00%


Pertumbuhan Penerimaan PPN dan PPh (%) dan Hstografis Pajak 17

2015

2014

2013

2012

-4,93%

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

0,00%


18

Postur APBN SBY vs Jokowi


19


20

Gambaran Pengeluaran Publik (Belanja APBN) Ringkasan Alokasi Anggaran untuk Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Investasi 2011 - 2016

Dalam triliun rupiah

Jokowi

SBY

2500

25,00%

2095,7 1984,1

2000

20,00%

1842,5 1650,6 1491,4

1500

15,00%

1295

1000

10,00%

500

0

5,00%

0,00% 2011 APBN

2012

2013

2014 2015 anggaran pendidikan

2016

anggaran kesehatan

anggaran kemiskinan

anggaran investasi

%anggaran pendidikan dari APBN

%anggaran kesehatan dari APBN

%anggaran kemiskinan terhadap APBN

%anggaran investasi terhadap APBN

Perbandingan subsidi energi, anggaran pendidikan, infrastruktur dan kesehatan tahun 2010-2016 Era SBY


Era Jokowi

Sumber: Informasi APBN 2017, Direktorat Penyusun Anggaran, Kemenkeu

Anggaran Pendidikan

Anggaran Kesehatan

Jokowi SBY

Jokowi


SBY


Infrastruktur

Kedaulatan Pangan Jokowi

Jokowi

SBY SBY

Sumber: Informasi APBN 2017, Direktorat Penyusun Anggaran, Kemenkeu Center for Indonesia Taxation Analysis

Subsidi Energi

Subsidi Non Energi

SBY

Jokowi SBY



Joko wi

Tingkat Kemiskinan Indonesia 2005-2016 45

40 35 30

25

Era SBY

Era Jokowi

20

18 17,75 16,58 16 15,97 15,42 14,15 14 13,33 12,4912,36 12 11,9611,66 11,3611,4611,2510,9611,2211,13 10,8610,7 10

20

8

15

6

10

4

5

2

0

0

jumlah penduduk miskin (juta) Center for Indonesia Taxation Analysis

persentase

Sumber: BPS, 2016

Gini Ratio 2010-2015 0,415

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41 0,405

0,4 0,4

0,397

0,395

0,39 0,39 0,385

0,38 0,38

Era SBY

0,394

Era Jokowi

0,375

0,37 0,365

2010

Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Sumber: BPS, 2016


Gini Koefisien dalam Jangka Panjang

Sumber: Bank Dunia

Namun, angka gini masih tinggi dibandingkan saat pemerintahan era Soeharto Center for Indonesia Taxation Analysis

28

Pencapaian Amnesti Pajak (Updated per 31 Maret 2017) • Catatan kritis keberhasilan dan kekurangan tax amnesty Perbandingan Capaian Amnesti beberapa negara Dunia •

• Center for Indonesia Taxation Analysis

29

Catatan Kritis Pencapaian Tax Amnesty


Sumber: DJP, Kemenkeu

30

Pencapaian Amnesti Pajak (Target vs Realisasi) Deklarasi DN & LN

Uang Tebusan 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -

74,5%

165

4.800

Dalam triliun Rupiah

4.600

135 Dana Repatriasi

14,6% 1.000

TARGET

4.400

Peserta Amnesti

116,4% 4.200

1.200

REALISASI

4.719

2.500.000

4.000

1.000

2.000.000

3.800

800

2.000.0 00

4.000

3.600 REALISASI

TARGET

1.500.000

600 1.000.000

41,2% 965.98 3

400 200

147

-

-

REALISASI TARGET Sumber: DJP, Kemenkeu


500.000

REALISASI

TARGET

Realisasi Program Amnesti Pajak (Partisipan & WP berdasarkan Geografis)



Peserta Program Pengampunan Pajak berdasarkan Data SPH

CAPAIAN BELUM MEMUASKAN

Segmentasi Peserta Program Pengampunan Pajak

Meski melebihi ekpektasi berbagai pengamat dan ahli pajak, namun jumlah peserta TA masih Di bawah harapan.

berdasarkan Nilai Harta (*per Desember 2016)

Klasifikasi

di atas 100 juta

WP

Tebusan % wajib pajak % Rata-rata Harta (Triliun) tebusan

57,201

93

15.34%

95.88%

3M

9,276

59

2.49%

60.82%

30 M

di atas 10 M

839

35

0.22%

36.08%

300 M

di atas 50 M

103

20

0.03%

20.62%

1,500 M

di atas 100 M

32

15

0.01%

15.46%

3,000 M

di atas 1 M

Center for Indonesia Taxation Analysis Sumber: DJP, Kemenkeu

PROBLEM KETIMPANGAN TERKONFIRMASI! Sebanyak 2,5% peserta amnesti menguasai 60% dari total harta.

Jenis Harta Utama yang Dideklarasikan berdasarkan Data SPH

Deklarasi harta yang cukup besar diharapkan mampu menjadi daya ungkit bagi perekonomian. Namun, komposisi harta yang dilaporkan didominasi dengan jenis harta yang sudah dipajaki tetapi belum dilaporkan.

Asal Negara Deklarasi dan Repatriasi



Besarnya nilai Deklarasi LN menunjukan bahwa Skema Investasi yg ditawarkan Singapore, Virgin Island, dll masih jauh lebih menarik dibandingkan Indonesia

Perbandingan Komitmen dan Realisasi Amnesti pajak dengan Uang Tebusan Masuk ke Perbankan 160

140 120 100

Komitmen Repatriasi

60

144 triliun

147 triliun 146,69 triliun

80

Dialirkan ke Sektor Riil

70% masih di 103di simpan bank triliun

Baru 30% masuk ke sektor riil

Realisasi Repatriasi

40

20 0

Update s.d. akhir April 2017 Center for Indonesia Taxation Analysis

35

Perbandingan Capaian Amnesti beberapa negara Dunia


36

Perbandingan Capaian Amnesti Beberapa Negara Dunia

Subject Negara

Periode

Dana hasil Subjectuang tebusan repatriasi General Rp115 triliun amnesty, (3,62%) VDP OP danRp2,3 Badantriliun

Jumlah Partisipan Program deklarasi

OP dan Afrika Badan 1 Juni 2003 – 29 February 2004 Selatan

OP dan ItalyBadan 15 september – 151288 desember per 182009 mei Repatriasi Rp1179 triliun(5,2%) asset di LN, scudo Rp1080,800 fiscale OP danRp59 Badan triliun (2009), 2015 triliun (3,5% dari Rp21,8 triliun (2001) PDB) Argentina 1995-2003

general amnesty, blanquoes

General Rp127 triliun Amnesty (2,1%) OP danRp20,8 Badantriliun repatriasi asset di LN Repatriasi asset di LN 1988-1996 Rp26 triliun RP14,128 triliun Rp4,9 triliun 2007 repatriasi asset di LN Rp1,617 triliun 2007-2012 general amnesty 2004 repatriasi asset di LN Rp13,7 triliun 2016-2017 965.983 general RP4718,6 amnesty, triliun repatriasi Rp147,1 triliun Rp114,2 triliun 1991-sekarang VDP Rp1,553 milyar OP dan Badan start from 2009 VDP OP dan Badan start from Maret 2014 Rp66 triliun Rp21,148 triliun OP danRp8,3 Badantriliun dua memorandum resmi diterbitkan pada VDPtanggal 21 juni dan 12 desemberOP 2013 dan Badan 2004 759 Rp7,2 triliun 2015 Rp263 triliun (8,33%) Rp20,8 triliun Rp202 triliun(3,88%) Rp18,2triliun

Dana hasil %tax amnesti terhadap uang PDB tebusanKeterangan tax revenu repatriasi Rp115 triliun (3,62%) 0,17% Rp2,3 triliun 4 kali amnesti Rp 557,99

tax Jumlah revenue Partisipan deklarasi Rp 557,99 milyar

RP54,040 1288 per triliun 18 mei Rp1179 triliun(5,2%) 0,25%Rp1080,800 Rp59 triliun (2009), 1993-2009, 27RP54,040 t 2015 triliun (3,5% dari Rp21,8 triliunamnesties, (2001) bahkan PDB) sejak 1900 58 kali Rp33,013 triliun

1,50%

9 kali amnesti Rp33,013 t

OP dan IndiaBadan juli 1997-desember64.275 1997 Swiss pasca PD II

Rp11,625 64.275 triliun Rp127 triliun (2,1%)Rp43,177 triliun(0,6% dari Rp20,8 PDB)triliun12 kali amnestiRp11,625 pajak t 50% dari simpanan kembali ke swiss 3 kali amnesti 50% dari si

Irlandia Rusia Mexico Germany Indonesia OP dan Canada Badan OP dan Singapore Badan OP dan Australia Badan OP 2013 dan Prancis Badan Belgia Chile Spanyol

Rp 3,57 triliun Rp1,224 triliun

Rp26 triliun

Rp2,985 triliun

Rp66 triliun


<1% RP14,128 triliun Rp4,9 triliun 1988-1996, 3 kali Rp 3,57 tril Rp1,617 triliun Rp1,224 tr unreported Rp1012,16 triliun 0,04% Rp13,7 triliun Rp1012,16 Rp135 965.983 triliun RP4718,6 triliun 0,91%Rp147,1 triliun Rp114,2 triliun Rp135 trili Rp199.200.000 Rp1,553 milyar Rp199.200

Rp2,58 759 triliun

0,04%Rp21,148 triliun 0,21% 0,15% Rp263 triliun (8,33%) 0,62% Rp202 triliun(3,88%) 0,12%

Rp8,3 triliun

Rp2,985 tr

Rp7,2 triliun Rp10,75 triliunRp2,58 (target)trili Rp20,8 triliun Rp18,2triliun 37

Dampak Tax Amnesty terhadap Penerimaan & Kepatuhan Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis

38

Meningkatkan Penerimaan Jangka Pendek, TA berkontribusi menopang realisasi 2016 Dengan TA 2016

Tanpa TA 2016

107% 96% 98%

94% 95% 97% 94% 93% 92% 82%

120%

1600

100%

1400

81% 80% 60%

1200

12 107% 96% 98%

10

94% 95% 97% 94% 93% 92% 82%

1000

80 73%

800

60

40%

600

20%

400

40

20

200

0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target

Realisasi

%

0

0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target


Realisasi

%

39

Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Capaian trhdp Target

Dalam triliun rupiah

2017

22,4%

2016

21,3%


APBN per April 2017

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak per sektor 18 16

50,00%

46,50%

PPh Migas

45,00%

40,00%

14

35,00%

12

10

28,60%

8 6

30,00%

Per April

25,00%

16,7243

20,00%

12,0347

174,5

24,30% PPh Non Migas

174

24,00%

173,5

23,50%

173

173,9466

172,5

Per April

22,90%

15,00%

4

10,00%

2

5,00%

0

0,00%

2016

172

23,00% 22,50%

172,348

171,5

22,00%

2016

2017

PPh Migas

24,50%

2017

PPh non Migas

%capaian terhadap target


Dalam triliun rupiah 101,445 101,44 101,435 101,43

21,00%

PPN

20,50%

20,00%

Per April

19,50% 19,00%

101,425

101,4422

101,42 101,415 101,41 101,405

20,50%

17,70%

18,50%

17,00% 16,50% 16,00%

101,4

2016 PPN

2017 %capaian terhadap target

3,50%

PBB

3,20%

0,54

0,53

2,60%

2,50%

Per April

0,5473

0,51 0,5 0,49

APBN per April 2017

3,00%

2,00%

0,52

18,00%

17,50%

101,4149

0,55

1,50% 1,00%

0,5129

0,50% 0,00%

2016

PBB

2017


Tax Amnesty: Positive Long Run on Trend

• Long run revenues may increase if the amnesty induces individuals or corporation previously not on the tax rolls to come forward, and if the amnesty is accompanied by more extensive taxpayer service, better education on taxpayer responsibilities, and greater postamnesty enforcement Sumber: James Alm “what motivates tax compliance” (2016) Center for Indonesia Taxation Analysis

42

Dampak Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak diukur dengan tax ratio Secara umum, tax ratio meningkat pasca Tax Amnesty Italia 25,00

South Africa

24,00

28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00

Tax Amnesty 09

Tax Amnesty 01-03

23,00 22,00 21,00 20,00 19,00

Tax Amnesty

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

18,00

Tax Ratio

Germany 12,00

Tax Amnesty 04-05

11,50

Portugal 24,00 23,00 22,00

11,00

21,00 20,00

10,50

19,00 10,00

18,00 17,00

9,50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Tax Amnesty 2005

Tax Amnesty 2010

Dampak Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak diukur dengan tax ratio Namun beberapa negara justru mengalami penurunan tax ratio pasca Tax Amnesty Belgium 27,00 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00

Spain

Tax Amnesty

18,00

Tax Amnesty

16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00

2,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2007

2008

India 12,00

Tax Amnesty

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sistem Perpajakan Ideal yang Ingin Dicapai Sistem Perpajakan yang Adil, Transparan dan Akuntabel melalui Kepatuhan Pajak Sukarela dan Otoritas yang Kredibel

Tax Administration Reform & Tax Reform Center for Indonesia Taxation Analysis

Perluasan Akses Data Perbankan

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Perluasan Basis Data Perpajakan

Tax Ratio dan Kepatuhan Pajak yang Tinggi

Amnesti sebagai Instrumen Pencapaian Sistem Perpajakan yang Ideal45

Membangun Kepatuhan Pajak Slippery Slope Framework (Kircher:2007)


Penerimaan Pajak adalah Outcome dari Sistem Kepatuhan (output) Penerimaan Pajak yang Optimal

Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)

Birokrasi yang baik Aparat yang profesional dan berintegritas Center for Indonesia Taxation Analysis

Modal Sosial

Kesadaran Pembayar Pajak (Taxpayer Awareness)

Model Kepatuhan dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: OECD, “Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance,” (Paris: OECD, 2004). Dikutip dari Darussalam, 2016 Center for Indonesia Taxation Analysis

48

“Apabila WP telah masuk kelompok yang patuh tetapi diberi perlakuan seperti WP yang tidak patuh, maka WP patuh akan menjadi frustrasi.” Roman Seer, dikutip dari Darussalam: 2016 Center for Indonesia Taxation Analysis

49

TAX AMNESTY SEBAGAI INSTRUMEN “COMPREHENSIVE TAX REFORM” Tax Amnesty merupakan bagian dari strategi reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan struktural: melibatkan perbaikan iklim investasi, perbaikan regulasi, dan tata kelola.

Tujuan Memperluas basis pemajakan

Prerequisite Pasca TA

Dengan data yang didapat dari tax amnesty

Mendorong repatriasi modal atau aset

Revisi UU Perpajakan

Dana repatriasi dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat

Menambah Jumlah Wajib Pajak TA mendorong Wajib Pajak yang sebelumnya tidak terdaftar untuk masuk ke system perpajakan

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Akses Data Perbankan

TA mendorong WP yang sudah diampuni atau baru masuk ke sistem perpajakan untuk tidak mengulanginya lagi.

Kesiapan Administrasi Manajemen Data dan Informasi Sistem IT Terintegrasi

Koordinasi Penegakan Hukum Perpajakan

Untuk tingkatkan kepatuhan, fiskus perlu diberikan akses data keuangan. Indonesia kini terlibat dalam kerja sama pertukaran data nasabah secara internasional seperti CRS dan FATCA. Revisi UU Perbankan perlu dilakukan.

OJK, PPATK Mengawasi data nasabah dan transaksi keuangan

Kejaksaan Kerja sama penegakan hukum

POLRI Center for Indonesia Taxation Analysis

Sebagai wadah filosofi, prinsip, dan tujuan sistem perpajakan, UU KUP harus dirancang untuk meyakinkan wajib pajak, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Lalu UU PPh dan UU PPN

Kerja sama penegakan hukum

Implementasi Single Identifitacion Number (SIN) Untuk membangun basis data perpajakan yang komprehensif, impleentasi SIN sangat diperlukan

Transformasi Kelembagaan (BPP)

Persiapan Wajib Pajak – Pasca TA WP Ikut TA : Melaksanakan kewajiban laporan rutin Pasca TA (Laporan Penempatan Harta)

Antisipasi Sanksi apabila di kemudian hari ditemukan harta yang belum diamnestikan >> Administrasi bukti kepemilikan harta/balik nama, bukti hutang terkait harta tambahan Tax Amnesty sbg Dasar SPT 2016

Pembetulan SPT bagi yang tidak mengikuti Tax Amnesty Antisipasi pemeriksaan pajak dan sanksi Pasal 18 – tahun 2016 dst. atau s.d. 5 tahun yang lalu bagi yang tidak mengikuti Tax Amnesty

Bagi WP TA dan Non TA >> Penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar Center for Indonesia Taxation Analysis

51


52

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca TA Berhasil

Tax Amnesty: What’s Next? Pra Tax Amnesty

Tax Amnesty

• • • • •

Pasca Tax Amnesty

Tax Ratio Meningkat? Tax Buoyancy Meningkat? Target penerimaan tercapai? Rasio kepatuhan meningkat? Repatriasi tinggi?

Belum Berhasil TINDAK LANJUT?

Mapping

Profiling

BIG DATA


Law Enforcement

Audit

Big Data sbg Strategi Awal Pasca Amnesti Pajak Pemerintah Mulai Menyisir Data Amnesti Pajak Satu bulan pertama usai amnesti pajak, tiap satu Kanwil berhasil memeriksa 500 WP OP dan Badan. Tambahan bekal data yakni 350 jenis data dari pihak ketiga cukup membantu–Kontan, 8 Mei 2017

Mengakomodasi fenomena tsb, DJP dapat menggunakan Big Data Big Data dianggap sebagai sebuah terobosan teknologi di bidang perpajakan yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengelolaan data dan informasi WP. Diharapkan pemerintah mampu memperkuat utilisasi Big Data guna menopang penerimaan pajak. Optimalisasi sistem tsb dapat membantu proses penegakan hukum. Setelah menjaring banyak data, perlu dilakukan langkah lanjutan agar pemanfaatan data dapat menggenjot penerimaan pajak. Big Data akan mendeteksi Fraud melalui pengembangan deep and predictive analytic terhadap data SPT dan etax invoice.


54

Perpajakan 2017 Regulasi AKASIA (Aplikasi usulan pembukaan rahasia bank) & Akrab (Aplikasi Buka Rahasia Bank) KEP - 23/PJ/2017 PMK 39 (Akses Informasi Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan). Namun, pertukaran data hanya mencakup Tanggung Jawab LJK Indonesia untuk menyerahkan data keuangan Nasabah Asing ke negara lain

Insentif Insentif PPh 5% bagi Industri Padat Karya dan Orientasi Ekspor

Kemudahan Administrasi dalam memenuhi kepatuhan formal perpajakan (Revisi UU KUP & UU PPN)

Integrasi data NIK, NPWP, dan NPPBKC. DJP dan DJBC telah resmi bersinergi data dengan membentuk Insentif Penghapusan Pajak atas Dividen yang identitas tunggal atau single ID, sehingga WP di diusulkan BEI (hanya diberikan kepada peserta yang kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor menabung saham min 5 tahun) illegal Mapping-Profiling-Audit Dilanjutkan dengan CRM (Compliance Risk Management) untuk memetakan WP Risiko tinggi Pengawasan & Penegakan Hukum Aparatur Pajak Center for Indonesia (Akuntabilitas) Taxation Analysis

Insentif Industri Pengembangan SDM (tax deductible dan tax allowance) yang melakukan investasi fasilitas pelatihan 55

What’s Next? Sejumlah negara AS, Australia, India, Filipina, China, dan Korsel melakukan reformasi di sektor perpajakannya menetapkan tarif PPh lebih ringan untuk menarik investasi. Misal: Trump akan Pangkas Pajak Korporasi AS dari semula 35% menjadi 15%. Tarif pajak lebih rendah itu bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil. Penurunan Tarif PPh (Revisi UU PPh) mengikuti reformasi beberapa negara dunia?

Jaminan tidak dilakukan pemeriksaan bagi WP ikut TA dan melakukan penegakan hukum bagi WP non TA

Kemenkeu merevisi beleid tentang CFC rules melalui RUU PPh untuk menghindari praktir transfer pricing dan aggressive tax planning

Yang terpenting saat ini, bukanlah sekadar penurunan tarif PPh, melainkan jaminan kepastian fiskal dalam kegiatan bisnis dan investasi

Penerapan Land Tax/ Capital Gain Tax sebagai upaya mengurangi ketimpangam

Penghapusan penghitungan PPh final untuk beberapa sektor industri tertentu (mis: properti) digantikan perhitungan non Final PKP dikurangi Biaya Fiskal.

Komitmen Financial Action Task Force (FATF) untuk melihat lalu lintas keuangan yang berhubungan dengan anti money laundering dan anti terorisme

Insentif bg industri yg mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak legkap atau incompletely knocked down (IKD) dalam bentuk penurunan bea masuk (BM).

Optimalisasi Pajak atas Transaksi Digital (OTT dan e-commerce)

Insentif fiskal bagi pengembang energi terbarukan sebagai kompensasi dari kebijakan pengetatan harga beli listrik yang maksimum hanya 85% dari biaya pokok produksi. Center for Indonesia Taxation Analysis

56

Law Enforcement! Amnesti adalah “one shoot program”, hanya sekali untuk satu generasi. Amnesti bukanlah program yang menjebak, sepanjang WP mengikutinya dengan jujur. Sasaran Pemeriksaan Pajak ke depan adalah WP yang tidak ikut amnesti.

Mapping. DJP nantinya akan melakukan pemetaan (mapping) harta berikut klasifikasinya

Profiling. Dalam tahap ini DJP membandingkan data penghasilan, harta dan pembayaran pajak agar mendapatkan gambaran kemampuan ekonomi wajib pajak yang sebenarnya (kewajaran)

Tax Audit. Transformasi DJP dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dilakukan untuk mendukung peningkatan Tax Audit Coverage Ratio.


57

Tatacara Pemeriksaan Pajak yang terbaru (PER-07/PJ/2017 & SE - 10/PJ/2017, berlaku 21 April 2017) :

Poin-poin khusus terkait perubahan dan penegasan: SP2 (surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan) beserta surat panggilan ke WP dikirim via fax , pos / jasa pengiriman lainnya kepada wajib pajak.

Dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan , WP tidak dapat membetulkan SPT Tahunan / Masa yang diperiksa tersebut.

WP yang diperiksa WAJIB HADIR ke tempat yang ditentukan DJP dan TIDAK DAPAT DIKUASAKAN (Harus Direktur / Pengurus) yang datang ke KPP, tetapi dapat didampingi pegawai / Konsultan Pajak

Pertemuan antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak harus dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara (audio) dan gambar (visual)

Apabila WP tidak hadir, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Ketidakhadiran dan melanjutkan Pemeriksaan Lapangan di tempat WP

Apabila WP hadir pada waktu yang tidak sesuai dengan surat panggilan dan tanpa melakukan konfirmasi sebelumnya dengan Pemeriksa Pajak, WP dianggap tidak hadir


Saat melakukan pengujian di tempat WP, Pemeriksa Pajak harus meminjam PADA SAAT ITU JUGA data yang diperlukan dan ditemukan/diperoleh di lapangan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan

Matriks Variasi Surat Kuasa & Surat Penunjukan (SE-02/PJ/2017)


59

Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Analisis Risiko Kepatuhan Risk Assessment

Gambar: Risk analysis, evaluation, assessment, and management

Compliance Risk Management (CRM)

CRM: sistem pengawasan internal yang dapat memilah WP risiko tinggi dan rendah untuk mengupayakan efektifitas audit. CRM perlu dibuat dengan melakukan benchmarking ke negara lain agar risiko dapat diidentifikasi

Akses ke data keuangan/perbankan yang lebih luas

Pemeriksaan dan permintaan data transaksi keuangan didasarkan pada hasil analisis risiko (CRM)

Pemeriksaan WP prominent di tiap2 KPP

untuk mendorong keteladanan WP dan memberikan deterrent effect


Compliance Risk Management

Source: Danish Compliance Risk Management Model

Denmark adalah salah satu negara OECD dengan tax ratio tertinggi (47,6%). Model manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan Denmark terinspirasi dari rekomendasi publikasi pada manajemen risiko oleh OECD (OECD 2004) dan FISCALIS (FISCALIS 2006). Center for Indonesia Taxation Analysis

61

Integrasi antara NPWP dan NIK Kunci dari peningkatan rasio pajak adalah pengumpulan data WP. Untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pemeriksaan, maka harus dilakukan integrasi antara NPWP dan NIK dari WP.

Dengan integrasi kedua nomor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak


Akuntabilitas - Pengawasan & Penegakan Hukum Aparatur Pajak (Akuntabilitas) Masih terjadi beberapa penyimpangan

Tidak hanya suap, melainkan juga yang marak terjadi adalah imbalan atas memperdagangkan pengaruh (trading in infuence)

berpotensi menggerus kepercayaan dan menciptakan ketidakpastian bagi WP.

• membangun sistem akuntabilitas yang lebih baik dengan menegakkan pelaksanaan kode etik secara ketat & menyusun skema reward and punishment lebih tegas • melakukan simplifikasi prosedur dan administrasi perpajakan (SOP yang jelas dan transparan agar setiap proses administrasi dapat diawasi publik dan memastikan tidak adanya intervensi dari pejabat yang tidak berwenang >> trading in influence) • memperbaiki sistem mutasi dan promosi yang kurang transparan dan fair sehingga tercipta skema penempatan pejabat dan pegawai berdasarkan kompetensi, prestasi, rekam jejak, dan integritas mutlak (the right man on the right place) • menciptakan skema rejuvenasi atau peremajaan kepemimpinan dan memperbaiki pola & standar rekrutmen serta pemberhentian pegawai Center for Indonesia Taxation Analysis

63

Land Tax “Pajak Tanah” Why we need?? Penguasaan tanah berlebih selama ini melanggar visi reforma agraria dan UU di bidang pertanahan

Menjadi sumber ketimpangan karena sentralisasi alat produksi pada segelintir orang dan kelompok

Penerapan land tax mampu mengendalikan penguasaan lahan berlebih

Lebih lanjut, mengoptimalkan fungsi tanah sebagai hak milik maupun alat produksi dan meminimalisasi lahan tidak produktif (underutilized land) Penghitungan menggunakan capital gain tax cukup ideal, tapi sulit diterapkan karena membutuhkan basis data yang akurat dan integrasi administrasi pertanahan yang baik. Center for Indonesia Taxation Analysis

64

Transformasi Kelembagaan: BPP Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal perlu mengkoordinasi sisi penerimaan dan pengeluaran

PRESIDEN

MENTERI KEUANGAN Badan Penerimaan Perpajakan


 Administrasi pajak perlu memiliki wewenang untuk mengatur organisasi, SDM, dan keuangan, termasuk investasi IT  Administrasi pajak perlu memiliki internal kontrol dan unit anti korupsi yang kuat

DEWAN PENGAWAS BPP

KEPALA BADAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

Redesign Organisasi

 Terdiri dari Menteri Keuangan, Kepala BPP, dan 35 Anggota  Anggota DPBPP dipilih secara terbuka

 Kepala BPP diusulkan oleh DPBPP dari seleksi terbuka, dan dipilih oleh Presiden  Kepala BPP melapor dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan  Deputi Kepala BPP diusulkan oleh Kepala BPP dan dipilih oleh DPBPP

Kerja sama DJP-OJK-PPATK dengan supervisi KPK

Redesign Peraturan

Untuk mengawasi Wajib Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Wajib Pajak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

66

Philosophy of Taxation “Bee should collect honey without any pain of the flower” - Mahabarata “The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest amount of feathers with the least possible amount of hissing.” - Jean-Baptiste Colbert “Taxation without representation is tyranny.” - James Ortis. “ Collecting the tax not only without corruption and injustice, but to the satisfaction and convenience of all.” - Aristides, The Father of Tax Justice Center for Indonesia Taxation Analysis

67

TERIMA KASIH

Center for Indonesia Taxation Analysis Wisma Korindo 5th Floor Jalan MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan Center for Indonesia Taxation Analysis

68

Perpajakan 2017: Pasca Amnesti Pajak, What s Next?

Recommend Documents