Mengupas Program Amnesti Pajak dan Peraturan Pelaksanaannya

“Mengupas Program Amnesti Pajak dan Peraturan Pelaksanaannya” Yustinus Prastowo Palmerah, 8 Oktober 2016 Center for Indonesia Taxation Analysis

Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

“and Jesus said to them, Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” (Mrk 12:17)

Center for Indonesia Taxation Analysis

2

The Prodigal Son: Love goes beyond justice

Center for Center for Indonesia Indonesia Taxation Analysis Taxation Analysis

3

Rosetta Stone:Tax Amnesty pertama dalam sejarah Keterangan Gambar : Batu ini ditemukan pada 15 Juli 1799 di sebuah kota bernama Rashid (Rosetta) di Mesir oleh Pierre Bouchard dan telah disimpan di Museum Britania (British Museum) sejak tahun 1802. Batu ini dibuat pada tahun 196 SM dan ditemukan pada tahun 1799. Karena bahasa Yunani dikenal luas saat itu, maka batu ini menjadi kunci untuk "menerjemahkan" hiroglif pada tahun 1822 oleh Jean-François Champollion, dan pada 1823 oleh Thomas Young. Penemuan ini membantu penerjemahan teks hiroglif lainnya. Dari prasasti purba Rosetta Stone terekam jejak peradaban tinggi Mesir: bagaimana, siapa, dan apa yang dipajaki. Di sini pula tercatat tax amnesty yang diberikan Ptolemus V.


4

Hanukkah: Hari Raya Pembebasan Pajak Keterangan Gambar : Israel juga setelah sekian lama merasakan merayakan pesta keagamaan Hanukkah sebagai kenangan pemberontakan pajak terhadap penguasa Mesir. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Sejarah mencatat kenangan kemenangan Israel selama lebih dari Lima Ratus Tahun. "Dia [Joseph] berkumpul kekayaan besar bersama-sama dan membuat keuntungan besar dengan pajak pertanian ini.... Dia membawa orang-orang Yahudi keluar dari keadaan penuh kemiskinan dan kekejaman.”

Satu generasi kemudian cerita Hanukkah akhirnya terungkap. Orang Yunani merebut kembali Yehuda (Israel) dari Ptolemy dan orang-orang Yahudi sekali lagi membayar pajak untuk Antiokhus.

Keterangan Gambar menunjukan Menorah, tempat lilin bercabang tujuh yang sakral dalam ibadah Yahudi, merupaka salah satu rampasan perang sebagai parade Roma kemenangan melalui Roma menyusul kehancuran Yerusalem.


5

“There were only two things certain in life: death and taxes” – Benjamin Franklin


6


Pajak akan semakin penting di masa mendatang


8

Apakah ini sebuah jebakan?


9

Latar Belakang

Implikasi


10

Taxation is like an information game


11

Information-based Tax Administration System PENJUAL MASUKAN

 Penyedia Bahan/ Material  Bank / Jasa Keuangan  Perush. Utilitas, Penyedia Jasa (Auditor, Akuntan, Notaris, Pengacara, dll.)

Faktor Sukses :   



Impor

Ijin / Lisensi

Pajak Tdk Langsung atas Input Pajak Withholding Final/Non-Final

Usaha Formal

 

Usaha Non-Formal

Kepolisian

Notaris

Transaksi/kepemilikan asset Kontrak Pemerintah


Pajak Tdk Langsung atas Output Pajak Withholding Final/Non-Final

WAJIB PAJAK

Identifikasi Tunggal (Single ID): NIK (WP OP), NPWP(??) (WP Badan) Sistem IT yang handal Kewajiban pertukaran data antar instansi Rasionalisasi struktur tarif dan peraturan berkaitan tax planning/transfer pricing

BPN

PEMBELI KELUARAN

Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung

Administrasi Pajak

Ekspor

Kerjasama Penegakan Hukum:

Usaha Formal

Kepolisian

Usaha Non-Formal

Kejaksaan

Konsumen Akhir

KPK

Administrasi Jaminan Sos.

PPATK Sumber: Sugana (2012)

PAJAK

LKPP 

Laporan pajak

BI  

Bank

KSEI

Transaksi/kepemilikan pinjaman/asset keuangan Pemotongan pajak atas bunga

Gosh, I have to wait until the weapon is ready. It will ready to be used at 2018.

January 2016 Center for Indonesia Taxation Analysis

13

Oh My God, what happen?! My Weapon is ready now

2 years later ...

January 2018 Center for Indonesia Taxation Analysis

14

AEOI Center for Indonesia Taxation Analysis

15

Country’s Commitment (2)

90 jurisdictions signed multilateral competent authority agreement to automatically exchange information & committed to implement the new AEOI Standard based on Article 6 of the Multilateral Convention


16

Realisasi Penerimaan Pajak 2009-2015 1400

Dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai kecuali tahun 2008. Tahun 2008 mengandalkan commodities booming dan ada program sunset policy. 1294 Realisasi tahun 2015 hanya 81.5%

1200

19%

18,23% 1072

15,37%

18%

14,00%

995

16%

1000

12,54%

885

25,00%

20,00%

1055

985,1

15,00%

921,4

13,0%

835,8 800

742,7 697,3

7,00% 600

628,2

10,24%

763

10,00%

9% 6,91%

661

7,10% 5,00%

544,5

400

200

0,00%

-4,66%

-5,00%

0

-10,00% 2009 2010 Sumber: LKPP, NK APBNP


2011

Realisasi Pajak (T)

2012

Target Pajak (T)

2013

2014

Growth Realisasi Pajak (%)

2015

Growth Target (%)

Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB (%)

Stagnasi Tax Ratio Indonesia 1972 - 2014 14,0

13,30

12,30 12,0

10,76 9,74

10,0

8,0

10,8 11,00 8,34

7,33

6,70 6,0

5,25 4,0

2,0 Sumber : data diolah

0,0 1972

74


76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

2000

02

04

06

08

10

12

14

Tingginya tingkat penghindaran pajak Internasional Aset keuangan di Tax Haven tahun 2010

Sumber: Tax Justice Network

Total Aliran Dana Ilegal dalam 2004-2013 Rank Negara 1 China, 2 Russia 3 Mexico 4 India 5 Malaysia 6 Brazil 7 Indonesia 8 Thailand 9 Nigeria 10 South Africa

Total (Miliar USD) 1,252 974 514 440 395 217 188 172 157 122

Sumber: Global Financial Integrity

Kerugian akibat Trade Mispricing (jutaan GBP)

Sumber: Christian Aid Center for Indonesia Taxation Analysis

Tax Amnesty


Roadmap DJP

2017 (Tahun Penegakan Hukum)

2016 (Tahun Pengampunan Pajak) 2015 (Tahun Pembinaan Pajak)


21

Tax Amnesty Menambah Jumlah WP dan Memperluas Basis Pemajakan Before


After

22

Pasca Tax Amnesty akan memberikan makna baru keadilan Tanpa persiapan matang, tax amnesty berpotensi membawa dampak negatif seperti munculnya persepsi ketidakadilan Wajib Pajak yang telah patuh. Ilustrasi Sederhana

WP Terdaftar

Target 1000

Kewajiban Pajak = @ Rp 500

WP Terdaftar

Target 1000

Kewajiban Pajak = @ Rp 200

Pasca TA, pencapaian target 1000 T dengan jumlah WP yang lebih banyak akan meringankan WP (dengan tidak adanya penggalian potensi melalui proses pemeriksaan yang menyulitkan, dsb). Selain itu WP yang telah terdaftar sejak dahulu akan merasakan konsepsi keadilan dengan para pengemplang pajak yang kini telah terjaring/terdaftar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya. Center for Indonesia Taxation Analysis

23

Amnesti sbg Instrumen Pencegahan Metode Penghindaran Pajak Baru TA menjaring WP besar sebelum adanya New Tax Planning Scheme yang menyamarkan WP hingga tidak dapat tersentuh otoritas pajak.



25

kepastian Program TA yang berujung pada...


26

Update Pencapaian Amnesti Pajak Indonesia


Deklarasi Harta Amnesti Pajak - Indonesia tertinggi di dunia Rp3.705,0

DEKLARASI HARTA TA

Rp1.211,8

Rp30,8

Rp118,1

Rp207,5

Rp69,3

Rp277,3

5 Oktober 2016


Rp97,3

Uang Tebusan Amnesti Pajak - Indonesia tertinggi di dunia

Rp20,8

Rp8,3

Rp18,2

Rp7,4

Rp13,7

Rp22,4

Rp2,4

Rp4,9

Rp20,8

Rp60,9

UANG TEBUSAN TA

5 Oktober 2016


Jumlah Harta yang Diungkapkan dalam Tax Amnesty Deklarasi (Triliun RP)

% PDB

4.000

35%

3.500

30%

3.000

25%

2.500

20%

2.000 15%

1.500

10%

1.000 500

5%

0

0% Indonesia*

Italia 2009

Chili 2015 Spanyol 2012 Afsel 2003

Australia 2014

Irlandia 1993 Data per 5 Oktober 2016


Jumlah Tebusan Tax Amnesty Realisasi (Triliun RP) 120 100 80 60 40 20 0

% PDB 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Data per 5 Oktober 2016



32

Apa itu Pengampunan Pajak? “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan” Pasal 1, ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

Apa itu Uang Tebusan? “Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.” Pasal 1, ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis

33

Subjek Pengampunan?

Cakupan Pengampunan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Wajib Pajak Badan WP dikecualikan: 1. WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, 2. WP sedang dalam proses peradilan atau 3. WP sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 2, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

Waktu pengajuan : Sejak UU diterbitkan – 31 Maret 2017 WP maksimal 3 kali mengajukan

permohonan dalam periode Pengampunan Pajak. Pasal 10, ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis

Cut-off date 31/12/2015 ke belakang sejak 1 Jan 1985. SPT PPh 2014 & SPT PPh 2015 sebagai dasar sebelum mengajukan permohonan. 34

Benefit (Fasilitas Pengampunan Pajak):

Pasal 11, ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis

35

Pajak apa sajakah yang dihapus? Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang belum pernah sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib

Sampai dengan AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR*

Pajak terkait dengan Harta yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak. Kewajiban perpajakan terdiri

atas : • Pajak Penghasilan; • Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

* TAHUN PAJAK TERAKHIR Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

Pasal 3, ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis

36

Berapakah Tarif Uang Tebusan? Pasal 4, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

Uang Tebusan = Tarif

x

Nilai Harta Bersih

Keterangan: a. Tarif uang tebusan (sesuai waktu penerimaan surat Pernyataan dan opsi repatriasi): Skema Repatriasi dan Deklarasi Dalam Negeri i. 2% (Periode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan) ii. 3% (Periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan) iii. 5% (Periode 3 bulan ketiga setelah UU diterbitkan) Skema Deklarasi Luar Negeri i. 4% (Periode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan) ii. 6% (Periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan) iii. 10% (Periode 3 bulan ketiga setelah UU diterbitkan) Skema (Insentif bagi UMKM) i. 0,5% WP yang mengungkapkan nilai Harta s.d. Rp 10 Miliar dalam Surat Pernyataan; ii. 2% bagi WP yang mengungkapkan nilai Harta > Rp 10 Miliar dalam Surat Pernyataan; untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.


37

Cakupan Harta “Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, baik yang berada di dalam dan di luar wilayah NKRI”

Dalam hal WP memiliki Harta tidak langsung melalui SPV, maka WP harus mengungkapkan kepemilikan harta tsb dalam daftar rincian harta. PMK Pengampunan Pajak

Pasal 1, ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

Cakupan Utang “Utang adalah pokok utang yang belum dibayar terkait dengan perolehan Harta” Dokumen Pendukung >> Segala hal yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar utang yang dilaporkan. (Contohnya : Akad Kredit dan Surat Pengakuan Utang antara dua pihak di hadapan notaris atau di hadapan saksi) Center for Indonesia Taxation Analysis

Pasal 1, ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

38

Bagaimana Cara Menghitung Uang Tebusan? Ilustrasi penghitungan Surat Pernyataan Pengampunan Nilai Harta per tanggal 31 Desember 2015 Nilai Utang per tanggal 31 Desember 2015 Nilai Harta Bersih per tanggal 31 Desember 2015

Rp 30 miliar Rp 7,5 miliar Rp 22,5 miliar

SPT Tahunan Terakhir (2015): Nilai Harta per tanggal 31 Desember 2015 Nilai Utang per tanggal 31 Desember 2015 Nilai Harta Bersih dalam SPT 2015

Rp 25 miliar Rp 5 miliar Rp 20 miliar

Penghitungan Uang Tebusan. Misal Permohonan disampaikan 31 Juli 2016, tarif 2 % (Rp 22,5 miliar – Rp 20 miliar ) * 2% = Rp 50 juta. Asumsi WPOP Tambahan Harta yang belum dilaporkan 5 Miliar Tambahan Utang sebenarnya 5 Miliar >> namun demikian yang boleh dibebankan adalah 50% atas tambahan nilai harta (50% x 5 miliar = 2,5 M) Total Utang yang dapat dilaporkan sbg Nilai Utang per 31 Des 2015 (5 + 2,5= 7,5 miliar) Center for Indonesia Taxation Analysis

Pasal 5, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

39

• Nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir. • Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan: a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Center for Indonesia Taxation Analysis

Penentuan Nilai Harta • Nilai Harta yang telah dilaporkan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. • Dalam hal WP diwajibkan menyampaikan SPT PPh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta yang telah dilaporkan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

Pasal 6, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak 40

Definisi Nilai Wajar

Pasal 6 PMK Nomor 11 Tahun 2016 ayat 6 “Yang dimakusd dengan nilai wajar merupakan nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan Wajib Pajak” Center for Indonesia Taxation Analysis

41

Penentuan Nilai Utang Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi: a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% dari nilai setiap Harta tambahan; atau b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% dari setiap nilai Harta tambahan. Nilai Utang yang telah dilaporkan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam Terakhir. Pasal 7,SPT UUPPh Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis

Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan SPT PPh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir. Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

42

Pengertian SPV Special purpose vehicle merupakan perusahaan antara yang: a. didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/ atau pembiayaan investasi; dan b. tidak melakukan kegiatan usaha aktif.


PMK 127, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

43

Penentuan Nilai SPV • WP yang belum melaporkan Harta (kepemilikan saham) SPV pada SP T PPh Terakhir, maka nilai Harta adalah sebesar nilai Harta yang dimiliki oleh WP secara tidak langsung melalui SPV tersebut. • Apabila, WP telah melaporkan Harta (kepemilikan saham) SPV pada SP T PPh Terakhir, maka nilai Harta adalah sebesar nilai Harta yang dimiliki oleh WP secara tidak langsung melalui SPV tersebut dikurangi nilai kepemilikan saham pd SPV yg telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikalikan dgn proporsi nilai masing2 harta pd SPV. Center for Indonesia Taxation Analysis

• Dalam hal Harta tidak langsung melalui SPV dimiliki oleh lebih dari 1 WP, besarnya nilai Harta untuk masing2 WP beserta Utang yang diungkapkan oleh WP dihitung secara proporsional sesuai porsi kepemilikan pada SPV dari masing2 WP. • Apabila WP memberikan pinjaman kepada SPV yang di dirikannya, maka harta yang di catat WP dan kewajiban yang di catat SPV ditiadakan. • Namun, apabila SPV memiliki dana yang ditempatkan pada pihak ketiga; dan pihak ketiga tsb memberikan Utang secara langsung atau tidak langsung kepada WP melalui SPV, nilai Utang dapat menjadi pengurang.


44

Kewajiban Balik Nama SPV WP yang menyampaikan SPPP dengan mengungkapkan seluruh Harta berupa SPV DAPAT membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan melakukan pengalihan hak atas Harta tersebut: a. dari semula atas nama SPV menjadi atas nama WP yang menyampaikan Surat Pernyataan; atau

b. dari semula atas nama SPV menjadi atas nama badan hukum di Indonesia melalui proses pengalihan harta menggunakan nilai buku.

Terhadap pengalihan hak atas SPV, harus dibuatkan keterangan atau penjelasan terkait proses pengalihan harta dimaksud dan dilampirkan saat menyampaikan SPPP.



45

Ketentuan Tarif atas SPV • Dalam hal WP membubarkan atau melepaskan seluruh hak kepemilikan atas SPV, berlaku ketentuan penerapan tarif Uang Tebusan, sbb: - (2,3,5%) atas harta di dalam wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsung melalui SPV. - (2,3,5%) atas harta di luar wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsung melalui SPV dan hendak direpatriasi ke dalam negeri.

Dalam hal WP tidak membubarkan atau tidak melepaskan seluruh hak Kepemilikan atas SPV, berlaku ketentuan penerapan tarif Uang Tebusan Pasal 4 ayat (2) UU Pengampunan Pajak, yaitu (4%, 6%, 10%).

- (4,6,10%) atas harta di luar wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsung melalui SPV dan tidak akan direpatriasikan ke dalam negeri.


46

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan lampirannya, Wajib

Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 8, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis

47

Pernyataan Pengampunan  Pasal 8 & 9, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

Syarat

menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak; memiliki NPWP membayar Uang Tebusan; melunasi seluruh Tunggakan Pajak;

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak: Memuat Identitas WP, Harta, Utang, Nilai Harta Bersih, dan Perhitungan Uang Tebusan.

Dilampiri dengan: • bukti pembayaran Uang Tebusan; • bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi WP; • daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan; • daftar Utang serta dokumen pendukung; • bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan; • fotokopi SPT PPh Terakhir; dan •

Surat pernyataan mencabut permohonan: pengembalian kelebihan pembayaran pajak (pemindahbukuan kelebihan pembayaran pajak sbg akibat pembetulan SPT), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKP/STP, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, gugatan atau Peninjauan Kembali

Informasi mengenai identitas WP, paling sedikit : a. untuk Wajib Pajak orang pribadi berupa: 1. nama; 2. alamat; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Nomor Induk Kependudukan; 5. nomor paspor, bagi yang memiliki; dan 6. nomor surat izin usaha, bagi yang memiliki; b. Untuk Wajib Pajak badan, berupa: 1. nama; 2. alamat; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan Disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar. 4. nomor surat izin usaha.

Diajukan kepada Menteri/pejabat perwakilan

Atau tempat lain yang ditentukan menteri: Konsulat Jenderal RI di Hongkong Kedubes RI di Singapura Kedubes RI di London Tempat lain yg ditetapkan oleh Menteri

48

Apa Saja Yang dicek Oleh KPP?  Kelengkapan pengisisan Surat Pernyataan  kelengkapan Lampiran Surat Pernyataan  kesesuaian pengisian Surat Pernyataan dengan Lampirannya  Kesesuaian Harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan  Kesesuaian daftar Utang dengan Dokumen Pendukung

 Kesesuaian bukti pelunasan Tunggakan Pajak dengan daftar rincian Tunggakan Pajak  Kesesuaian Tarif Uang Tebusan  penghitungan dan pelunasan Uang Tebusan  Kesesuaian bukti pelunasan Utang Pajak WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukper/tindak pidana di bidang perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan Center for Indonesia Taxation Analysis

Skema UMKM

50

Skema UMKM Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 Miliar pada Tahun Pajak Terakhir, harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu

Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00, peredaran usahanya ditentukan berdasarkan


Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang berisi pencatatan peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari sampai dengan Desember pada Tahun Pajak 2015.

SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan)

(SPT PPh Terakhir dianggap sebagai surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha)

Deklarasi dalam negeri & Repatriasi Deklarasi luar negeri

52

Skema Pengampunan Pajak dan Investasi Harta Harta di dalam wilayah NKRI Tax Amnesty

WP Mengungkapkan Harta

WP melaporkan harta Harta di luar wilayah NKRI

SKPP menjadi dasar WP untuk dapat membuka Reksus dalam rangka repatriasi dana pengampunan pajak. Center for Indonesia Taxation Analysis

WP melaporkan harta

WP melaporkan harta dan repatriasi

Investasi di NKRI paling singkat 3 tahun Melaporkan investasi ke DJP Menginvestasikan harta ke NKRI Investasi paling lambat 31 Maret 2017 Investasi di NKRI paling singkat 3 tahun

Melaporkan investasi ke DJP 53

Skema Deklarasi Dalam Negeri Ketentuan bagi WP yang hartanya telah berada dalam wilayah Indonesia dan dideklarasikan

• WP tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. WP harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya SK.

Skema Repatriasi Luar Negeri Pengalihan Harta Repatriasi melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus sebelum pengajuan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta harus mengalihkan Harta tersebut melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat: a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta (tarif 2% atau 3%); dan/atau b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta (tarif 5%).

Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah NKRI Center for Indonesia Taxation Analysis

Teknis Pengalihan Harta (Skema Repatriasi) Bank Persepsi (Luar Negeri) Wajib Pajak mengalihkan Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri.


Bank Persepsi (Dalam Negeri)

Apabila WP ingin melakukan skema repatriasi, mengalihkan Harta tambahan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 tahun dihitung sejak WP menempatkan Harta tambahannya di cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri.

Cabang Bank Persepsi yang berada di LN harus mengalihkan Harta tambahan Repatriasi ke Bank Persepsi di DN paling lama pada hari kerja berikutnya sejak Harta tambahan tersebut ditempatkan di cabang Bank Persepsi yang berada di LN.

The Permitted Investment under the Tax Amnesty Law Pasal 12 ayat 3, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak No

Investment Forms

Examples

1 Indonesian Government Securities

SUN and SBSN (tradable or non-tradable)

2 Bonds issued by State-Owned Enterprises (BUMN)

Bonds/sukuk

3 Bonds issued by State-Owned Financing Institutions

Bonds/sukuk

4 Financial investments in the designated banks Saving, current, and deposit account 5 Private company bonds regulated by OJK

Bonds/sukuk

6 Infrastructure investments through Public Private Partnerships (PPP)

Private equity funds (RDPT), stocks, bonds based on infrastructure projects

7 Real sector investments based on the government priorities

Private equity funds (RDPT), stocks, bonds based on infrastructure projects

8 Other legal investments

Fixed income securities, stocks, mutual funds, Asset-Backed Securities (EBA), Real Estate Investment Trusts (DIRE)


56

Skema Repatriasi >> Laporan Realisasi Pengalihan & Investasi Skema Deklarasi Dalam Negeri >> Laporan Penempatan WP harus menyampaikan laporan kepada DJP melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang memuat: a. realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah; dan/ atau b. penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI.

Teknis Pelaporan Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI dan Laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan, disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut: Laporan Semester a. laporan disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3 tahun sejak pengalihan Harta; b. laporan disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT PPh.


Apabila: WP yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah NKRI tetapi tidak memenuhi ketentuan; dan/atau WP yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI tetapi tidak memenuhi ketentuan.

Pelanggaran Material

DJP melalui Kepala KPP Tempat WP Terdaftar dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan paling cepat 1 bulan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan .

Bagaimana jika tidak menyampaikan Laporan Investasi/Penempatan Harta atas Kedua Skema (Repatriasi dan Deklarasi)? Pelanggaran Formal

DJP melalui Kepala KPP Tempat WP Terdaftar dapat menerbitkan surat peringatan dalam hal WP tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas akhir penyampaian laporan dimaksud.

1) Atas surat peringatan tsb, WP harus menyampaikan: a. Tanggapan apabila WP melanggar material;dan b. laporan realisasi pengalihan dan investasi (Repatriasi) & laporan penempatan (Deklarasi) apabila WP melanggar ketentuan formal; dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim.58

Cont’d Dalam hal WP tidak menyampaikan tanggapan atau WP menyampaikan tanggapan namun melanggar ketentuan material, maka berlaku sbb:

1

a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai PPh dan sanksi administrasi sesuai UU KUP dihitung sejak tanggal 1 Jan 2017 sampai dengan diterbitkannya SKP; b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang.

Apabila, WP yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 14 hari, maka terhadap berlaku sbb:

2

a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai PPh dan sanksi administrasi sesuai KUP dihitung sejak tanggal 1 Jan 2017 sampai dengan diterbitkannya SKP; b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang.


59

Ketentuan lain

60

Penghasilan sudah dikenakan PPh,

apakah pembetulan SPT atau ikut TA? Penghasilan sudah dikenakan pajak

Pembetulan SPT

seluruhnya

Harta Tambahan

Ikut TA


-

Tidak bayar uang tebusan Open audit (ada kemungkinan dilakukan pemeriksaan) oleh KPP Jika KPP memperoleh data dari sumber lain bahwa terdapat harta yang belum dilaporkan akan dikenakan PPh atas harta yang belum atau kurang dilaporkan di SPT PPh dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan

- Bayar uang tebusan - Mendapat fasilitas pengampunan pajak yaitu: a. penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan sd Desember 2015; b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda sd Desember 2015; c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sd Desember 2015; dan d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sd Desember 2015 - Jika ikut TA tetapi tidak semua dilaporkan dalam TA atau KPP memperoleh data dari sumber lain bahwa terdapat harta yang belum dilaporkan maka atas harta yang belum dilaporkan tersebut akan dikenakan PPh dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 61 sebesar 200% dari PPh kurang bayar.

Apakah sebaiknya ikut TA? Jika anda memiliki NPWP dan memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun sebelumnya; atau

Jika anda belum mempunyai NPWP namun sudah memiliki penghasilan di atas PTKP dan memiliki harta; atau

Per 11 Tahun 2016 Center for Indonesia Taxation Analysis

Jika perusahaan anda memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun sebelumnya.

62

Anda memiliki penghasilan di bawah PTKP meskipun memiliki harta, misalnya:

Anda memilih untuk pembetulan SPT Center for Indonesia Taxation Analysis

63

Perlakuan atas Kompensasi Kerugian, Pembetulan SPT dan Restitusi Wajib Pajak tidak berhak melakukan: a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya; b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya; c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan. Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan. Center for Indonesia Taxation Analysis

Pasal 16, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

64

Upaya Perlindungan Hukum Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Setiap pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilarang memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.

Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.

Pasal 20 dan 21, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis

65

Ketentuan Lain terkait Harta Ketentuan Penyusutan atas Harta Tambahan Harta Tambahan (Aktiva Tidak Berwujud) tidak diperkenankan dilakukan amortisasi u/ tujuan perpajakan. Harta Tambahan (Aktiva Berwujud) tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Ketentuan harta yang belum dibaliknamakan: WP yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar uang tebusan atas harta tidak bergerak berupa:

tanah dan/atau bangunan

saham

yang belum dibaliknamakan atas nama pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi nama WP tersebut.

Diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (Batas Waktu Balik Nama 31 Des 2017) PPJB

Permohonan pengalihan hak


Apabila harta tsb belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, maka kedua pihak bertransaksi harus menandatangani surat pernyataan di hadapan notaris yang menyatakan bahwa harta adalah benar milik WP yang mengajukan pengampunan.

Perlakuan atas Harta yang belum dilaporkan atau tidak dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengampunan Pajak

Surat Keterangan

ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Termasuk harta hasil penyesuaian DJP atas kesalahan hitung yang belum ditebus oleh WP, dan dikemudian ditemukan


dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan Ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Atas temuan tsb akan diterbitkan SKPKB pada masa pajak saat ditemukan. 67

Perlakuan bagi WP yang tidak mengikuti TA dan ditemukan data/informasi terkait Harta yang dimilikinya dan belum dilaporkan Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

DJP menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan tsb dikenai tarif PPh dan sanksi sesuai KUP. Atas temuan tsb akan diterbitkan SKPKB pada masa pajak saat ditemukan.


Pasal 18 ayat 2, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

Pencabutan atas Surat Pernyataan Dalam hal Wajib Pajak: a. memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu, dan/ atau b. hanya memiliki Harta tambahan berupa harta wansan dan harta hibahan yang bukan merupakan objek Pengampunan Pajak, dan telah menyampaikan Surat Pernyataan dapat memilih untuk tidak menggunakan haknya dengan menyampaikan pencabutan atas Surat Pernyataan dengan menggunakan format dokumen sebagaimana diatur.

Penyampaian pencabutan atas Surat Pernyataan dilakukan paling lambat: a. tanggal 30 Oktober 2016, dalam hal Surat Keterangan diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; atau b. 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keterangan diterbitkan, dalam hal Surat Keterangan diterbitkan setelah Peraturan Menteri ini berlaku. Center for Indonesia Taxation Analysis

69

Data dan Informasi untuk penanganan tindak pidana bersifat TOC Pasal 47A Dalam hal data dan informasi juga dimiliki dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak

pidana yang bersifat Transnational Organized Crimes (TOC) meliputi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, terorisme, dan/ atau perdagangan manusia, otoritas yang berwenang dimaksud tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangundangan terkait. PMK 141 Tahun 2016


70

Why We Need Tax Management?


Persiapan:

Pasca:

1.

• Penyampaian Laporan pengalihan dan investasi dana repatriasi setiap enam bulan selama tiga tahun sejak dialihkan • Penyampaian laporan harta tambahan yang berada di wilayah NKRI setiap enam bulan selama tiga tahun sejak diterbikan surat keterangan • Pemanfaatan fasilitas surat keterangan bebas PPh pengalihan BPHTB atau Saham

2. •

• • • • • •

Reviu Pemanfaatan TA (Analisis cost and benefit) Pemenuhan Syarat TA: Reviu kelengkapan dokumen/syarat mengikuti TA : NPWP, SPT Tahunan, Data Identitas. Mempersiapkan daftar harta Mempersiapkan daftar utang dan dokumen pendukungnya Mengisi dan melengkapi form Surat Pernyataan sesuai ketentuan TA Menghitung dan membayarkan uang tebusan Konfirmasi nilai tunggakan pajak ke Kantor Pajak Terkait Permintaan informasi tertulis mengenai nilai pajak yang kurang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan


•

•

•

• • • •

Memastikan kelengkapan dokumen terkait dengan mengajuan pengampunan pajak (Surat pernyataan, daftar harta dokumen pendukung terkait utang) Penyampaian surat pencabutan permohonan restitusi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan ke kantor pajak terkait. Penyampaian surat permohonan pencabutan banding, gugatan, atau peninjauan kembali ke Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung Penyampaian Surat Pernyataan Pengalihan Harta dan Investasi Penyusunan Surat Pernyataan Penempatan Dana atas deklarasi harta dalam negeri Pembuatan Surat Pernyataan Peredaran Usaha untuk WP kategori UMKM Monitoring penyampaian Surat pernyataan

Perencanaan Pajak terkait Tax Amnesty • Pastikan sudah memiliki NPWP • Apakah sudah menyampaikan SPT terakhir 2015  harta • Inventarisasi Asset yang kita miliki, siapkan dokumen • Inventarisasi Utang yang kita miliki, siapkan dokumen • Apakah mempunyai restitusi? Kalkulasi “cost-benefit” • Apakah mempunyai kompensasi?

• Rekonsiliasi Data Individu vs Perusahaan • Apakah mempunyai sengketa pajak? • Komunikasi yang baik dengan mitra usaha

• Pasca-Pengampunan  Kesiapan pembukuan, administrasi, transparansi


73

Kesimpulan • Amnesti bukan jebakan, sepanjang kita ikut dengan jujur. • Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah WP yang tidak ikut amnesti. • Sasaran ke depan adalah tambahan penghasilan (telur) dari harta (ayam) yang dilaporkan. • Amnesti adalah “one shoot program”, hanya sekali untuk satu generasi  harus dimanfaatkan. • Perlindungan dalam amnesti dijamin UU.


74

TERIMA KASIH

Center for Indonesia Taxation Analysis Wisma Korindo 5th Floor Jalan MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan Center for Indonesia Taxation Analysis

75

Mengupas Program Amnesti Pajak dan Peraturan Pelaksanaannya

Recommend Documents