Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Daerah Atas Tidak Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Oleh Pemerintah Daerah

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Daerah Atas Tidak Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Oleh Pemerintah Daerah

Darien Aldiano, Wenny Setiawati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: [email protected]

Abstrak Proses penerbitan obligasi daerah ini disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012, serta beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya. Pengaturan default Obligasi daerah di Indonesia saat ini belum diatur dalam peraturan manapun. Pengaturan atas perlindungan pemegang obligasi daerah ini dibandingkan dengan penerapan proses pembayaran (default) di beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Jepang. Pemerintah pusat disarankan menyiapkan sebuah skema atau proses penyelesaian atas terjadinya kasus gagal bayar dalam pembayaran obligasi daerah. Skema penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah peraturan khusus terkait utang pemerintah daerah, membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai penjamin atas pembayaran obligasi daerah atau dengan membuat suatu program khusus penyaluran dana bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana dalam melakukan pembayaran utangnya.

Legal Protection of Municipal Bonds Holder on Municipal Bonds Default by Local Government Abstract The municipal bonds issuance process is based on Ministry Finance Regulation Number 111/PMK.07/2012, and several other related regulations. Regulations of municipal bonds default in Indonesia are not regulated yet. Regulation of municipal bond holder protection compared with default payment implementation in Philippines, Vietnam and Japan. Central government must be prepared a scheme or process of municipal bonds default settlement. Scheme of settlement can be done by forming special regulation related to local government debt management, forming a special institution as guarantor of municipal bonds, or by making a special distribution fund program for local government who have trouble to pay his debt.

Keywords: Municipal Bond, Default

Pendahuluan Indonesia sebagai sebuah negara berkembang tentunya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi negara dapat berkembang apabila aktifitas perekonomian di daerah juga berkembang. Aktifitas

Perlindungan hukum..., Darien Aldiano, FH, 2015

perekonomian di daerah sangat terpengaruh oleh ketersediaan infrastruktur atau sarana/prasarana. Dengan infrastruktur yang buruk, maka aktifitas perekonomian tersendat dan perekonomian negara juga akan sulit berkembang. Tetapi sebaliknya jika infrastruktur sudah baik dan memadai, maka perekonomian negara juga akan ikut terangkat, didasarkan pada makin ramainya aktifitas perekonomian. Infrastruktur selama ini dianggap sebagai sebuah penggerak roda pembangunan nasional dan daerah. Perbaikan Infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk menutupi biaya pendanaan infrastruktur daerah, pemerintah daerah biasanya meminta pinjaman dana dari pihak lain, yakni pemerintah pusat, lembaga keuangan ataupun bantuan dari masyarakat. Selain mendapat pinjaman dana, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Pinjaman yang bersumber dari masyarakat ialah berupa obligasi daerah. Obligasi adalah surat pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun.1 Obligasi Daerah ialah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.2 Dengan adanya obligasi daerah, maka pemerintah dapat menghimpun dana langsung dari masyarakat untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Penggunaan dana hasil obligasi daerah ini terbatas hanya untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.3 Dengan demikian obligasi daerah hanya dapat diterbitkan untuk tujuan pembangunan infrastruktur yang menghasilkan pemasukan bagi APBD. Contoh pembangunan infrastruktur yang memberikan pemasukan bagi APBD yaitu pembangunan jalan tol, bandara, terminal, jalan kereta api, dan lain-lain. Sebagai salah satu instrumen pasar modal, maka tentunya obligasi daerah juga memiliki risiko layaknya instrumen pasar modal lainnya. Risiko pembayaran (default) ialah risiko yang terjadi apabila penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran 1

HMN Purwosutjicpto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga (hal 203-

208) 2

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, PMK No. 111/PMK.07/2012, Berita Negara Nomor 666 Tahun 2012, Pasal 1 butir 4. 3 Ibid, pasal 3 ayat (1).


bunga atau pokok utang (principal) pada saat jatuh tempo. Meskipun risiko tersebut sangat kecil kemungkinannya, namun tetap saja ada kemungkinan untuk bisa terjadi. Pengaturan mengenai risiko pembayaran yang ada pada Obligasi Daerah sedikit berbeda dengan pengaturan obligasi perusahaan ataupun obligasi negara. Dalam Obligasi Daerah, pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pemanfaatan/penggunaan infrastruktur yang dibangun dari penerbitan obligasi daerah tersebut.4 Sedangkan dalam obligasi negara ataupun perusahaan, dana untuk pembayaran obligasi tidak ditentukan harus berasal darimana. Sehingga pengaturan atas risiko pembayaran dalam obligasi daerah mempunyai karakteristik khusus dan tidak bisa disamakan dengan obligasi perusahaan ataupun obligasi negara. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan proses penerbitan obligasi daerah di Indonesia? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Obligasi Daerah dalam hal terjadinya proses gagal bayar (default) dalam pembayaran obligasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang obligasi daerah dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran. Kemudian secara khusus, penelitian ini bertujuan: a. Menguraikan peraturan-peraturan serta cara ataupun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam proses penerbitan obligasi daerah. b. Menguraikan metode penyelesaian atas terjadinya proses gagal bayar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menerbitkan obligasi daerah. Metode Penelitian Metode yang digunakan di dalan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu kajian mengenai norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan

4

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, Op.cit., Pasal 7 ayat (4).


dan putusan-putusan pengadilan.5 Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis, karena seluruh fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti setelah dianalisis berdasarkan norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, disajikan secara utuh.6 Pembahasan Pengertian mengenai Obligasi Daerah telah dipaparkan oleh beberapa Ahli, antara lain: Menurut Bachrul Elmi, “Obligasi Daerah pada hakekatnya adalah surat berharga pinjaman jangka panjang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan atau badan usaha milik daerah, dimana pemegang surat berharga tersebut berhak atas pembayaran kembali utang pokok dan bunganya sesuai jangka waktu dan persyaratan yang telah disepakati”7 Menurut Freddy R. Saragih, “Obligasi Daerah adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) atau instansinya, yang mengandung perjanjian pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo”8 Selain itu pengertian Obligasi Daerah juga dijelaskan oleh peraturan perundangundangan, yakni oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan Obligasi Daerah adalah: “Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal”9 Sedangkan untuk lebih jelasnya, pengertian pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai

5

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010) Ibid., hal. 46. 7 Bachrul Elmi, “Analisa Obligasi Untuk Membiayai Pembangunan Daerah (Municipal Bond) Kasus Pemda Provinsi Jawa Barat”, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus (November 2005), hal. 45 8 Hamim Mustofa dan Mahpud Sujai, “Kajian Teoritis tentang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah”, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8, Nomor 3 (September 2004), hal. 5. 9 Indonesia, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, Nomor 33 Tahun 2004, LN No. 126 Tahun 2004, TLN No. 4438, ps. 1 angka 25. 6


uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.10 Obligasi daerah merupakan salah satu instrumen dari pinjaman daerah. 11 Obligasi daerah merupakan pinjaman yang didapat dari masyarakat. Selain dipaparkan oleh para Ahli dan pengertian menurut peraturan perundangundangan, pengertian obligasi daerah juga disebutkan dalam Panduan Penerbitan Obligasi Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia tahun 2007 sebagai berikut: “Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal”12 Sebenarnya Obligasi Daerah bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Obligasi Daerah sebelumnya sudah pernah diterbitkan di wilayah Indonesia sebelum zaman kemerdekaan. Pada awal decade 1900-an, kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Batavi (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), dan Surabaya sudah mengeluarkan Obligasi Daerah dengan tenor 15 hingga 40 tahun. Pada tahun 1921 Pemda Surabaya menerbitkan obligasi untuk jangka waktu 40 tahun, dengan tingkat bunga 7,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Obligasi Daerah bukanlah suatu hal yang sangat baru di Indonesia.13 Tujuan dari diterbitkannya Obligasi Daerah adalah untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.14 Kemudian Buku Panduan Obligasi Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan dari penerbitan obligasi daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.15 10

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah, Nomor 30 Tahun 2011, LN No. 59 Tahun 2011, TLN No. 5219, ps. 1 angka 1. 11 Ibid., Pasal 10. 12 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, “Buku Panduan Penerbitan Obligasi Daerah ”, http://www.djpk.depkeu.go.id/data/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf diunduh pada 5 Oktober 2014. 13 Agni Indriani, “Kenapa Obligasi Daerah Menarik Untuk Diterbitkan?” http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/article/782/Kenapa%20Obligasi%20Daerah%20Menarik%2 0Untuk%20Diterbitkan%20-%20Agni%20-%20OK.pdf diunduh pada 4 September 2014. 14 Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah, op.cit., pasal 42. 15 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, “Buku Panduan Penerbitan Obligasi Daerah ”, op.cit., hal. 5.


Penerimaan obligasi daerah di Indonesia hanya digunakan untuk keperluan membangun prasarana dan/atau sarana yang dapat menghasilkan pemasukan bagi APBD, yang kemudian pemasukan tersebut dipakai untuk membayar kembali pokok pinjaman serta bunga pinjaman kepada pemegang obligasi daerah. Jenis-jenis Obligasi Daerah berdasarkan sifat atau perilakunya serta tujuan penggunaan dana yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) jenis, antara lain:16 a. General Obligation Bond General Obligation Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh dana untuk pembiayaan umum daerah, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk proyek-proyek sarana umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, misalnya pembangunan jalan, jembatan, tanggul pengendali banjir, dan fasilitas lain yang tidak mendatangkan penghasilan. Kupon dan pengembalian General Obligation Bond sepenuhnya menjadi beban APBD. b. Special Revenue Bond Obligasi ini diterbitkan secara khusus untuk membiayai pembangunan proyekproyek yang menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran kupon dan pelunasan obligasi ini akan dibayarkan dari penghasilan proyek yang didanai. Contoh Special Revenue Bond adalah pembangunan jalan tol atau pembangunan kawasan pariwisata. c. Limited Tax Bond Limited Tax Bond merupakan obligasi yang digunakan untuk membangun proyek tertentu, misalnya pusat perbelanjaan, dimana untuk membayar kupon dan pengembalian pokok pinjaman obligasi ini di-back up dengan pajak yang dipungut dari kawasan pusat perbelanjaan tersebut. d. Double Barrel Bond Obligasi jenis ini diperlukan untuk membiayai proyek-proyek dalam jumlah besar. Karena besarnya jumlah pinjaman, pengembalian obligasi ini perlu di-back up dua lapis. Misalnya obligasi yang diterbitkan dalam rangka pembangunan jalan tol.

16

Purwoko, “Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah”, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus (November 2005), hal. 33-34.


Selain menggunakan pendapatan dari jalan tol, pelunasan ini juga dibayar dari penghasilan pajak kendaraan sebagai lapis kedua. Apabila back up lapis kedua dirasa kurang, bisa ditambah dengan back up lapis ketiga, dan seterusnya. e. Incremental Tax Bond Hasil penjualan obligasi jenis ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang secara langsung tidak menghasilkan penghasilan, namun secara tidak langsung dapat memberikan tambahan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Tambahan pendapatan ini yang digunakan untuk membayar kupon dan melunasi Incremental Tax Bond. Sebagai contoh, pembangunan jalan untuk membuka isolasi suatu wilayah tertentu yang dibiayai dengan Incremental Tax Bond. Pembangunan jalan tersebut akan menyebabkan nilai jual tanah di wilayah tersebut menjadi naik. Kenaikan harga tanah akan mengakibatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat. f. Special Assesment Bond Special Assesment Bond digunakan untuk membiayai infrastruktur yang dibangun untuk dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, misalnya untuk membangun jaringan gas untuk masyarakat perkotaan. Penerima manfaat dari proyek ini hanyalah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karenanya, hanya masyarakat perkotaan yang berlangganan gas saja yang seharusnya bertanggung jawab terhdap pembayaran kupon dan pelunasan obligasi. Sementara itu, masyarakat perkotaan yang tidak berlangganan gas, serta masyarakat pedesaan, tidak dikenai beban untuk melunasi Special Assesment Bond. g. Private Activity Bond Organisasi swasta yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan nirlaba, dapat mengeluarkan obligasi yang dijamin oleh Pemerintah Daerah. Obligasi semacam ini dikenal dengan istilah Private Activity Bond. Sebagai contoh, obligasi yang diterbitkan untuk pembangunan rumah sakit atau sekolah swasta. Jenis obligasi daerah yang berlaku di Indonesia adalah obligasi jenis Special Revenue Bond. Hal ini disebabkan karena obligasi daerah di Indonesia diterbitkan hanya untuk membiayai proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, serta dana pembayaran obligasi daerah di Indonesia bersumber dari pendapatan atas proyek yang dibangun melalui obligasi daerah.


Dalam hal penerbitan Obligasi Daerah, terdapat beberapa tahapan ataupun langkah yang harus dilalui oleh Pemerintah Daerah selaku Emiten. Tahapan-tahapan dalam penerbitan obligasi daerah antara lain:17 1. Tahapan perencanaan 2. Pengajuan usulan dan persetujuan 3. Pernyataan pendaftaran penawaran umum 4. Peraturan daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah 5. Pengadaan barang dan jasa Tahapan-tahapan yang disebutkan di atas merupakan tahapan yang harus ditempuh dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan. Pengaturan default dalam pembayaran obligasi daerah di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai pedoman dan aturan yang jelas. Dalam PMK No.111/PMK.07/2012 disebutkan bahwa pembayaran obligasi daerah dibebankan pada hasil pendapatan proyek yang dibiayai oleh obligasi daerah itu sendiri,18 akan tetapi belum diatur ketentuan lebih lanjut apabila hasil pendapatan proyek tersebut tidak dapat menutup beban pembayaran obligasi daerah kepada pemegang obligasi daerah. Selain itu, ketentuan dan prosedur kepailitan juga tidak dapat diberlakukan bagi Pemerintah Daerah yang merupakan sebuah entitas publik. Dalam hal terjadinya default dalam sebuah proses pembayaran Obligasi daerah di Filipina, maka penyelesaiannya akan dilakukan sebuah lembaga penjamin yakni Local Government Unit Guarantee Corporation (LGUGC).19 LGUGC adalah perusahaan swasta pertama yang masuk dalam bisnis penjaminan di Filipina. LGUGC didirikan pada tanggal 2 Maret 1998 dengan pemegang sahamnya yakni Bankers Association of Philippines (Asosiasi Bankir Filipina) dan Development Bank of the Philippines (Bank Pembangunan Filipina).

17

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah, op.cit., Bab I Penerbitan. Ibid., Pasal 7 ayat (4). 19 World Bank, Municipal Finances; A Handbook for Local Government 2014 oleh Catherine Farvacque-Vitkovic dan Mihaly Kopanyi, hal. 354. 18


Pemilik LGUGC belakangan ini bertambah dengan masuknya Asian Development Bank (ADB) dalam jajaran pemegang saham.20 Pembayaran obligasi daerah di Vietnam berasal dari anggaran provinsi dan pendapatan proyek, serta dipertanggung jawabkan secara penuh oleh DPRD Provinsi. Namun apabila anggaran daerah yang ada tidak bisa menutup pembayaran utang obligasi daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan program restrukturisasi utang.21 Mengenai tata cara dan pelaksanaan program restrukturisasi utang ini diatur secara lebih jelas dalam Law on Public Debt Management No.29/2009/QH12 (Undang-Undang Manajemen Utang Publik). Dalam peraturan ini, dijelaskan lebih lanjut terkait kewenangan dari Pemerintah, Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Keuangan, Bank Sentral Vietnam, Menteri Perencanaan Pembangunan dalam proses pelaksanaan program restrukturisasi utang milik entitas publik. Pemerintah Jepang juga sudah mempersiapkan pengaturan secara jelas dan detil, apabila Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melakukan pembayaran obligasi daerah dengan 2 (dua) cara, yaitu:22 1. Program Local Allocation Tax (LAT) Program LAT ini merupakan program bantuan atau hibah dana penerimaan pajak yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang sedang mengalami kesulitan keuangan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran utang. Program ini diatur secara khusus dalam Local Allocation Tax Law No. 211 of 1950 (Undang-Undang Alokasi Pajak Lokal). Penerbitan aturan ini disebabkan karena tidak berlakunya ketentuan insolvency (kepailitan) bagi pemerintah daerah. Sehingga harus dibuat suatu cara untuk menyelesaikan pembayaran utang milik Pemerintah Daerah kepada pihak lain. 2. Program Local Public Financial Reconstruction (Restrukturisasi Keuangan) Program restrukturisasi utang ini diatur dalam Fiscal Consolidation of Local Government Law No. 94 of 2007 (Undang-Undang Konsolidasi Fiskal Pemerintah Daerah). 20

Local Government Unit Guarantee Corporation, “Corporate Profile 2014” http://www.lgugc.com/download/publications/Corporate%20Profile%202014.pdf diunduh pada 10 Oktober 2014. 21 Surat Keputusan Nomor 01/2011/ND-CP, op.cit., Pasal 6 ayat (7). 22 Economic and Sosial Research Institute, Cabinet Office Government of Japan, Toward Reform of Local Bond System in Japan, oleh Takero Doi dan Tomoko Hayashi September 2005 http://www.esri.go.jp/jp/workshop/050914/050914Doi_Hayashi-1.pdf diakses pada 27 Oktober 2014 pukul 17.20.


Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan dan tata cara konsolidasi fiskal pemerintah daerah, dimana didalamnya terdapat pedoman-pedoman pelaksanaan konsolidasi, kewajiban serta kewenangan pemerintah daerah. Peraturan ini juga diterbitkan untuk menggantikan peraturan lain yang juga mengatur rekonstruksi fiskal yakni Special Measures to Promote the Reconstruction of Local Public Finances Law No. 195 of 1955. Berbeda dengan pengaturan default obligasi daerah yang belum memiliki pengaturan dan pedoman yang jelas, pengaturan default obligasi korporasi sudah diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.4 Bapepam tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan Peraturan Nomor X.K.5 Bapepam tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Dalam Peraturan VI.C.4 terdapat ketentuan keadaan lalai emiten dalam menjalankan kewajiban pembayarannya. Dalam ketentuan keadaan lalai tersebut, Wali Amanat berhak untuk membuat perjanjian dengan Emiten, yang memuat:23 a. Kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo. b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten. c. Kondisi Emiten yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) d. Adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang e. Kewajiban lain yang tercantum dalam Kontrak Perwaliamanatan. f. Cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Emiten dinyatakan default. Dalam Peraturan X.K.5 diatur mengenai kewajiban pelaporan atas kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan bayar oleh Emiten dan Pemberi Pinjaman, serta ketentuan pengumuman informasi default oleh Bursa Efek. Dalam menghadapi kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan bayar (default), Emiten dalam obligasi korporasi diwajibkan untuk:24

23

Departemen Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2010, Peraturan Nomor VI.C.4. 24 Departemen Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-46/PM/1998, Peraturan X.K.5.


a. Membuat laporan kepada OJK dan Bursa Efek, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua)

sejak

Emiten

mengalami

kegagalan

bayar

atau

mengetahui

ketidakmampuan menghindari kegagalan bayar. Laporan tersebut memuat: -. Rincian mengenai pinjaman tentang jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman. -. Alasan kegagalan atau ketidakmampuan meghindari kegagalan bayar. b. Membuat laporan kepada OJK dan Bursa Efek apabila Emiten dimohonkan pailit kepada Pengadilan, diajukan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit. Laporan tersebut memuat: -. Nama pemberi pinjaman yang mengajukan pailit -. Ringkasan permohonan pernyataan pailit -. Jumlah pinjaman. Setelah melewati prosedur pelaporan default oleh Emiten dan pengumuman default oleh Bursa Efek, ketentuan dan prosedur hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku pada Emiten obligasi korporasi. Pihak yang akan menjadi pemohon dalam proses kepailitan atas Emiten adalah Wali Amanat. Pemerintah Pusat sudah selayaknya untuk mempertimbangkan skema atau proses penyelesaian jika terjadi sebuah kejadian gagal bayar pemerintah daerah dalam pembayaran obligasi daerah. Skema atau proses penyelesaian yang harus disiapkan oleh Pemerintah Pusat dapat dilakukan dengan cara membuat lembaga yang berperan sebagai penanggung pembayaran obligasi daerah, membuat peraturan perundang-undangan khusus tentang utang atau restrukturisasi utang pemerintah daerah, atau dengan jalan membuat suatu program bantuan dana khusus bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran utangnya. Pemerintah Pusat dapat membentuk suatu lembaga baru atau memberikan kewenangan pada lembaga yang sudah ada, untuk berperan sebagai penjamin atas penyelesaian pembayaran obligasi daerah oleh pemerintah daerah kepada para Investor, seperti yang diterapkan di Filipina. Penjaminan obligasi daerah oleh suatu lembaga penjamin ini sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait obligasi daerah.


Sehingga nantinya kemunculan lembaga penjamin ini akan menjamin segala pembayaran obligasi daerah apabila pemerintah daerah tidak mampu melakukan pembayaran. Kemudian Pemerintah Pusat juga dapat menerbitkan suatu program bantuan dana khusus yang diberikan pada Pemerintah Daerah yang mengalami kegagalan bayar atau ketidakmampuan menghindari terjadinya gagal bayar dalam proses pembayaran utangnya, seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang dengan program LAT. Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ini dapat berbentuk pinjaman atau hibah. Sehingga nantinya pemberian dana bantuan dari Pemerintah Pusat ini akan membuat Pemerintah Daerah yang sedang mengalami kesulitan pendanaan mampu melaksanakan segala kewajiban pembayaran obligasi daerahnya. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat menerbitkan suatu peraturan yang mengatur proses dan tata cara penyelesaian utang daerah, dengan cara restrukturisasi keuangan pemerintah daerah dengan memaksimalkan pendapatan dan memangkas sebagian pengeluaran sehingga dapat membayar kewajibannya, seperti yang sudah diterapkan di Jepang dan Vietnam. Dengan adanya peraturan ini, akan membuat pemegang obligasi daerah lebih mendapatkan rasa kepastian dan jaminan atas pelunasan utang pemerintah daerah. Kesimpulan 1. Proses penerbitan Obligasi Daerah ini pada umumnya sama dengan proses penerbitan obligasi korporasi di pasar modal yang sudah ada pengaturannya sebelumnya. Namun hal yang membedakan antara penerbitan obligasi daerah dengan obligasi korporasi adalah prinsip persetujuan dan perizinan obligasi daerah sebelum didaftarkan pada OJK, oleh DPRD dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. DPRD selaku perwakilan dari rakyat daerah yang bersangkutan, memberikan persetujuan bagi Pemerintah Daerah untuk menerbitkan obligasi daerah. Kemudian, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan penelitian dan pengkajian atas kelayakan penerbitan obligasi daerah. Persetujuan dari DPRD dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan inilah yang menjadi pembeda utama antara obligasi daerah dengan obligasi korporasi pada umumnya. Peraturan pendukung dalam penerbitan obligasi daerah ini sudah banyak yang harus diperbaharui, mengingat beberapa peraturan yang ada masih menggunakan peraturan dari badan atau lembaga yang sudah tidak ada, contohnya Peraturan Bapepam-LK dan Peraturan Bursa Efek Surabaya.


2. Pengaturan dan pedoman atas terjadinya kegagalan bayar atau ketidakmampuan menghindari gagal bayar (default) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya saat ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan manapun. Saat ini baru terdapat ketentuan atas pengaturan default dalam obligasi korporasi, yang pada dasarnya tidak dapat dipersamakan dalam metode pembayaran obligasi daerah. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpastian bagi Investor atas jaminan pembayaran obligasi daerah oleh Pemerintah Daerah. Sudah sepatutnya bagi Pemerintah Indonesia untuk segera merumuskan kebijakan-kebijakan khusus dalam rangka penyelesaian proses gagal bayar dalam penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Daerah. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pada sub bab sebelumnya, Pihak Regulator dan SRO seharusnya membuat sebuah peraturan yang terbaru untuk menggantikan beberapa peraturan yang sudah seharusnya diganti seperti Peraturan Bursa Efek Surabaya, dan Peraturan Bapepam-LK. Peraturan pendukung dalam penerbitan obligasi daerah ini sudah diterbitkan sejak akhir tahun 90-an, dimana pada saat itu belum ada pengaturan terkait obligasi daerah. Sehingga sudah sepatutnya bagi para Regulator dan SRO membuat peraturan-peraturan terbaru yang sesuai dengan perkembangan zaman.



Pemerintah Pusat seharusnya segera berinisiatif untuk memutuskan sebuah kebijakan baru dalam rangka penyelesaian terjadinya proses gagal bayar (default) dalam pembayaran obligasi daerah oleh pemerintah daerah, sebelum tejadinya kejadian gagal bayar obligasi daerah di Indonesia. Kebijakan ini dapat diambil dengan cara membuat suatu lembaga khusus penjamin utang pemerintah daerah atau memberikan kewenangan sebagai penjamin terhadap suatu lembaga yang sudah ada seperti yang diterapkan di Filipina dengan adanya LGUGC. Pemerintah juga menerbitkan sebuah peraturan perundang-undangan khusus terkait utang pemerintah daerah yang didalamnya terdapat pengaturan restrukturisasi utang, seperti yang diterapkan di Vietnam dan Jepang. Selain itu pemerintah pusat juga dapat membuat suatu program bantuan dana khusus bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran utangnya, dengan cara menyisipkan program bantuan dana ini dalam pengaturan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Kepustakaan Buku: A, Setiadi. Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Alwi, Iskandar Z. Pasar Modal teori dan Aplikasi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003. Arifin, Johar dan Muhammad Fakhrudin. Kamus Istilah Pasar Modal, Akutansi, Keuangan, dan Perbankan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999. Campbell, Henry. Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, Centennial Edition 1991. C.S.T.. Kansil. Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. E.A., Koetin. Analisis Pasar Modal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002. Fabozzi, Frank J. Bond Markets, Analysis, and Strategies. New Jersey: Prentice Hall Inc, 2000. Irsan, Nasarudin dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004. Hendy, M Fakhruddin. Go Public : Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008. Hinuri, Hindarmoyo, Isakayoga CH dan Joseph F.P Luhukay. Dana dan Investasi. Jakarta: Capital Market Society Of Indonesia, 1997. Mamudji, Sri. Et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi. Jakarta: PradnyaParamita, 1985. Purba, Victor. Peran Pasar Modal di Indonesia di Era AFTA. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004. Purnomo, Budi S. Obligasi Daerah: Alternatif Investasi Bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta, 2009. Purwosutjicpto, HMN. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga. Jakarta: Djambatan, 1999. Internet: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Buku Panduan Penerbitan

Obligasi


Daerah,

http://www.djpk.depkeu.go.id/data/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf diunduh pada 5 Oktober 2014. Economic and Sosial Research Institute, Cabinet Office Government of Japan, Toward Reform of Local Bond System in Japan, oleh Takero Doi dan Tomoko Hayashi September 2005 http://www.esri.go.jp/jp/workshop/050914/050914Doi_Hayashi1.pdf diakses pada 27 Oktober 2014 Government of Japan, Ministry of Finance 2011. DebtManagement Report 2011The Government

Debt

Managementand

the

State

Public

Debts.http://www.mof.go.jp/english/jgbs/publication/debt_management_report/20 11/ diakses pada 25 Oktober 2014. Indriani,

Agni.

“Kenapa

Obligasi

Daerah

Menarik

Untuk

Diterbitkan?”

http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/article/782/Kenapa%20Obliga si%20Daerah%20Menarik%20Untuk%20Diterbitkan%20-%20Agni%20%20OK.pdf diunduh pada 4 September 2014. Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, http://dpkad.kotabandung.info/ diunduh pada 4 September 2014. Lembaga

Pemeringkat

Efek

di

Vietnam,

diakses

dari

situs

http://asianbondsonline.adb.org/vietnam/structure/participants/rating_agencies.php pada 20 Oktober 2014. Local

Government

Unit

Guarantee

Corporation,

“Corporate

Profile

2014”

http://www.lgugc.com/download/publications/Corporate%20Profile%202014.pdf diunduh pada 10 Oktober 2014. Moody’s Investors Service Inc, “U.S Municipal Bond Defaults and Recoveries, 19702011. By Merxe Tudela, Alfred Medioli, and Anne Van Praagh. October 2012. http://www.nhhefa.com/documents/moodysMunicipalDefaultStudy1970-2011.pdf Diunduh pada 06 Oktober 2014. Peranan dan Fungsi VBMA, diakses dari situs resmi Vietnam Bond Market Association http://www.vbma.org.vn/vbma/intro/view.do?id=2 pada 21 Oktober 2014. Vietnam Bond Market Forum, diakses dari situs resmi Vietnam Bond Market Association, http://www.vbma.org.vn/vbma/intro/view.do?id=1 pada 21 Oktober 2014. World

Competitiveness Development.

Online,

Oleh

International

Institute

for

Management

https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm

diakses pada 10 Oktober 2014.


World Economic Forum. “The Global Competitiveness Index Indonesia 2014-2015”. Oleh Klaus Schwab. September 2014. http://www3.weforum.org/docs/GCR201415/Indonesia.pdf diakses pada 4 September 2014.


Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Daerah Atas Tidak Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Oleh Pemerintah Daerah

Recommend Documents