PERSPEKTIF PEMERINTAH ATAS HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DR. Wahiduddin Adams, SH., MA**
Pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas adat yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Komunitas tersebut telah melahirkan Masyarakat Hukum Adat dengan hak yang dimilikinya. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karena itu Para pendiri negara telah menyadari realitas tersebut sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) yang dinyatakan dalam Pasal 18 UUD 1945 yaitu “Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan hakhak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa”. Secara
normatif,
beberapa
peraturan
perundang-undangan
telah
mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk Masyarakat Hukum Adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Beberapa undangundang tersebut adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang--Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangannya, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak Masyarakat Hukum Adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak
Masyarakat
Hukum adat. Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir
Makalah disampaikan Pada Lokakarya Nasional tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, tanggal 30 Agustus 2013 di Jakarta. ** Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka serta terjadi benturan (sengketa) atas obyek tertentu atas tanah seperti hak atas tanah adat. Benturan (sengketa) tersebut dapat terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah, antar masyarakat adat itu sendiri atau dengan pihak swasta. Saat ini telah ada RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diatas. RUU tersebut merupakan inisiatif DPR dan Pemerintah sedang dalam tahap menyusun Daftar Inventarisasi Masalah. Beberapa hal yang diatur dalam RUU tersebut adalah mengenai mekanisme penyelesaian konflik serta hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat. Adapun sikap Pemerintah mengenai hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terdapat beberapa
mekanisme
penyelesaian
sengketa,
dimana
RUU
tersebut
menyatakan bila dalam masyarakat hukum adat terdapat sengketa maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga adat dan/atau peradilan adat (peradilan adat dalam hal ini dapat berjenjang dari peradilan adat tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat provinsi seperti mahkamah tinggi adat), dimana lembaga adat mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa masyarakat hukum adat. Namun demikian menurut Pemerintah peradilan adat tidak berwenang mengadili tindak pidana. Semua tindak pidana harus tetap diadili di Peradilan Umum. Terkait dengan sengketa yang melibatkan masyarakat hukum adat yaitu: a. Sengketa internal Dalam sengketa internal dapat diselesaikan melalui lembaga adat, namun apabila terdapat keberatan terhadap putusan lembaga adat maka sengketa diselesaikan melalui peradilan adat. Hasil putusan dari peradilan adat atas sengketa tersebut bersifat final dan mengikat. b. Sengketa antar masyarakat hukum adat Terhadap sengketa antar masyarakat hukum adat maka penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui musyawarahantar lembaga adat. Namun apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa
maka jalan yang dapat ditempuh adalah melalui peradilan adat. Terhadap putusan peradilan adat tersebut apabila terdapat keberatan maka dapat diselesaikan di tingkat Peradilan Umum. c. Sengketa antara masyarakat hukum adat dan pihak lain. Dalam sengketa ini maka diselesaikan melalui peradilan adat, bila terdapat keberatan
terhadap
putusan
peradilan
adat
maka
sengketa
dapat
diselesaikan ditingkat Peradilan Umum.
Saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik
Sosial
yang
mengatur
secara
umum
bagaimana
penanganan terhadap konflik sosial yang di dalamnya termasuk sengketa yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat . Dalam UU Penanganan Konflik Sosial diantaranya menyatakan bahwa konflik bersumber dari (Pasal 5): a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Maka, apabila dalam masalah sengketa yang melibatkan masyarakat hukum adat yang menimbulkan konflik, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dapat diterapkan. 2. Pembagian keadilan dalam rangka meminimalisir konflik. Hal tersebut telah diatur Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 7 yang menyatakan bahwa konflik dapat dicegah melalui: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat, yang dilakukan dengan: mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap
manusia
tanpa
membedakan
suku,
keturunan,
agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan; dan/atau menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi Konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. Selain itu, dari pihak Pemerintah berdasarkan Pasal 9 UU Penanganan Konflik Sosial berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan: a. melakukan
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
yang
memperhatikan aspirasi masyarakat; b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik; d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi; f. membangun karakter bangsa; g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan h. menyelenggarakan
musyawarah
dengan
kelompok
masyarakat
untuk
membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.
3. Pengaturan untuk memenuhi keadilan terhadap masyarakat hukum adat maka dapat dilakukan dengan cara: a. Membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan, demokrasi, dan berkelanjutanfungsi dan manfaat sumber daya alam. b. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan sosial budaya masyarakat adat setempat. c. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi, tetapi lebih mengedepankan kepentingan keberlanjutan sumber daya alam.
d. Memberi ruang lingkup bagi kebudayaan lokal termasuk kearifan lingkungan lokal, kemajemukan hukum yang secara nyata idup dan berkembang dalam masyarakat. e. Mengakui akses dan keberadaan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.
4. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat. a. Hak masyarakat Hukum adat adalah :
Hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam. Masyarakat hukum adat dalam hal ini memiliki hak pengelolaan wilayah hukum adat, serta memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam yang ada
di
wilayah
hukum
adat
tersebut,
dengan
tetap
menjaga
kelestariannya. Selain itu, masyarakat hukum adat juga memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi atas Tanah Ulayat, perairan, Wilayah Hukum Adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.
Hak atas pembangunan Dalam hal ini masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mendapat layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik. dari pemerintah/ pemerintah daerah. Masyarakat hukum adat juga memiliki hak untuk terlibat secara penuh dalam program pembangunan Pemerintah
diwilayah hukum adatnya
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan di wilayah hukum adat yang bersangkutan. Mereka juga dapat menyatakan keberatan atas bentuk pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan di wilayah hukum adat yang bersangkutan.
Hak atas spiritualitas dan kebudayaan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menganut dan melaksanakan sistem kepercayaan dan ritual yang diwarisi oleh leluhur mereka, dan mereka berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaannya. Terhadap hak atas
spiritualitas dan kebudayaan, masyarakat hukum adat juga berhak untuk menjaga,
mengendalikan,
melindungi,
dan
mengembangkan
pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual mereka.
Hak atas lingkungan hidup Terhadap hak atas lingkungan hidup, masyarakat hukum adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup, yaitu hak dalam bentuk hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian masyarakat hukum adat juga memiliki hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.
Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat Dalam hal ini masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat dalam rangka penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat.
b. Kewajiban Masyarakat Hukum Adat adalah :
Berpertisipasi dalam setiap proses pembangunan.
Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budayanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat.
Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat.
menjaga keberlanjutan program nasional/ program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.
Kesimpulan 1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia sangat penting untuk diatur. Hal ini untuk menghindari kehidupan masyarakat adat agar tidak semakin terdiskriminasi dan termarjinalkan, tetapi juga berkesesuaian dengan hukum nasional, dan juga hukum internasional dan Hak Asasi Manusia. 2. Perlu adanya UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat yaitu rangka upaya mencegah fenomena disintegrasi bangsa, juga mendorong masyarakat adat yang selama ini termarjinalkan, dapat mengangkat kualitas hidup mereka.
