Perkembangan Kapasitas dan Konsep Organisasi Publik

JPP Fisipol UGM

Kuliah Penguatan Organisasi Publik (Pertemuan ke-2):

Perkembangan Kapasitas dan Konsep Organisasi Publik BAMBANG PURWOKO DAN AMIRUDIN JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN, FISIPOL UGM

1

Perkembangan Penguatan dan pengembangan Kapasitas JPP Fisipol UGM

1970-an

1960-an

1950-an

PRAKTEK: PRAKTEK: Inst strengthening/dev Dev management/ adm (fokus masih pd (deliveri system ke individu) publik/kel)

•

• • •

HASIL: Fokusnya lebih ke inventasi dan pelaporan drpd hasil Penumpukan Hutang Ketergantungan dana asing Projek berakhir ketika uang habis

http://www.lencd.org/

PRAKTEK: HRD (pendidikan & kesehatan)

ASUMSI: Negara Berkembang hanya menjadi model dan harus berpartner dgn negara maju

ASUMSI: Membangun negara itu perlu uang

• • • • •

HASIL: Ketergantungan tenaga asing Keahlian tidak selalu ditransfer dari orang asing untuk penduduk setempat Model eksternal didorong sering mengabaikan realitas lokal Ide 'bantuan' menyoroti hubungan yang tidak setara antara negara maju dan berkembang Didorong oleh kekuatan-kekuatan luar, kesempatan yang hilang to develop institusi lokal dan memperkuat kapasitas lokal mahal

CB

1990-an

PENDEKATAN: Capacity Development

PENDEKATAN: Ternical Assistance

PENDEKATAN: Development Aid PRAKTEK: Institutional Buiding (fokus desain dan fungsi organisasi ndividu)

1980-an

PRAKTEK: Menilai kembali gagasan kerjasama teknis, pentingnya kepemilikan dan proses ASUMSI: Negara-negara berkembang harus memiliki, desain, langsung, menerapkan dan mempertahankan proses itu sendiri

HASIL: • Membangun sumber daya lokal (orang, keterampilan, teknologi, lembaga) • Perub ke suasana keberlanjutan • Transformasi kebijkan dan reformasi kelembagaan

2

CD

Pengantar JPP Fisipol UGM

Pertanyaan Kunci: 

Pengertian / definisi 

Penguatan Kapasitas



organisasi publik



Bagaimana penguatan kapasitas dilakukan (dengan berbagai variasi model)?



Apa tujuan / target penguatan kapasitas?



Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Penguatan Kapasitas?

3

JPP Fisipol UGM

Organisasi sektor publik?

4

BADAN PUBLIK (UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK) JPP Fisipol UGM

Organisasi pemerintah: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD

Organisasi non pemerintah: organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, LSM, badan usaha

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

Badan Publik

5

Kelompok Organisasi Sektor Publik Lembaga Eksekutif:

1. Kementerian Negara 2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. TNI 6. Pemda 7. Pemdes

Lembaga Legislatif: 1. 2. 3. 4.

MPR DPR DPD DPRD

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD 1. Komisi 2. Dewan (Misal pers, pendidikan dll) 3. Komite (Misal KNKT) 4. Badan (Misal Bawaslu) 5. Lembaga (Misal LSF) 6. Lembaga Pendidikan Negeri 7. BHMN 8. Bentuk lain (PPATK, Ombusman)

Ornop: Lembaga Yudikatif: 1. 2.

Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi

Parpol/BUMN/BUMD

1. 2. 3.

Berdasarkan Keagamaan (NU, Muhamadiyah, persekutuan gereja, Walubi, parisada) Yayasan (LBHI, RCTI Peduli, Dompet Duafa, Walhi) Perkumpulan/forum)

JPP Fisipol UGM

Serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

6

Sejarah Konsep PK/ Capacity Building JPP Fisipol UGM



Pada tahun 1960an, konsep ini mulai digunakan oleh para pakar pembangunan terutama untuk mendesain kebijakan bantuan (donor) untuk negara-negara berkembang. Pada awalnya konsep yang digunakan adalah “technical assistance”.



Selanjutnya, pada kurun waktu 1980 – 1990, istilah “capacity-building” mulai banyak digunakan dalam tema-tema pembangunan sebagai tujuan utama. (Lopes and Theisen, 2003)

7

Pengertian Penguatan Kapasitas JPP Fisipol UGM

Capacity ? • Kapasitas merupakan suatu kemampuan individu atau organisasi dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya. “Refer to the abilities of individuals or organisations to perform functions (melakukan fungsi) and to achieve stated objectives (mencapai tujuan yang telah ditetapkan).” “Capacity is the ability of a human system to perform, sustain itself and self renew”. (Ubels, et.al 2010: 3) •

Sedangkan UNDP mendefinisikan kapasitas sebagai suatu kemampuan menjalankan fungsi memecahkan persoalan dan mencapai tujuan. “the ability to perform functions, solve problems, and set and achieve objectives (menetapkan dan mencapai tujuan)”. (UNDP) GTZ- SfDMSupport for Decentralization Measures Guidelines on Capacity Building in the Regions, (2005), hal 11-15

8

Cont JPP Fisipol UGM

Capacity Building? •

Maka, penguatan kapasitas kemudian diartikan sebagai suatu proses meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan sistem dalam mencapai tujuannya. “Capacity building is a process that increases the ability of persons, organisations or systems to meet its stated purposes and objectives (memenuhi tujuan) ” (Brown et.al. 2001). “In general terms, capacity building is a process or activity that improves the ability of a person or entity to “carry out stated objectives (melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan).” (Brown, et.al, 2001:4) Capacity building can be seen as a process to induce, or set in motion (untuk mendorong atau menetapkan gerak), multi-level change in individuals, groups, organisations and systems seeking to strengthen (berusaha untuk memperkuat) the self-adaptive capabilities of people and organisations so that they can respond to a changing environment on an on-going basis (Morrison 2001).

9

Cont JPP Fisipol UGM



Sedangkan referensi lain mendefinisikan penguatan kapasitas sebagai “capacity development” yang berarti : suatu kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi dan strategi. Definisi ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas merupakan suatu proses yang umum dan mencakup banyak hal. 

“An organization with capacity has the ability to function as a resilient (tangguh), strategic and autonomous entity (Kaplan, 1999, p20)”.



“Capacity represents the potential for using resources effectively and maintaining gains in performance with gradually reduced levels of external support” (LaFond and Brown, 2003, p7).



“Capacity is the ability of people, organizations and society as a whole to manage their affairs successfully” (OECD, 2006, p12).



“Capacity is that emergent contribution of attributes that enables (atribut yang memungkinkan) a human system to create development value” (Morgan, 2006, p8). (Ubels, et.al 2010: 3) 10

Siapa yang melakukan PK? JPP Fisipol UGM



Penguatan kapasitas bisa dilakukan oleh banyak pihak termasuk: 

Konsultan,



Trainer



Penasihat



Manajer



Anggota Tim



Agen perubahan, dan



Professional di pemerintahan maupun organisasi swasta



Dan berbagai pihak yang lain

“Capacity development’ is supported and done by consultants, trainers and advisers, who function as ‘external actors’ to their clients. But it is also done, and even more widely, by managers, project team members, change agents, front-line workers and professionals within government, civil movements and private sector organizations.” (Ubels, et.al 2010: 1)

11

Arah Penguatan Kapasitas JPP Fisipol UGM

Definisi di atas mengerucutkan arah proses dari penguatan kapasitas pada tiga tujuan, yaitu: 

Perform (melakukan)



Sustain (mempertahankan)



Self-Renew (memperbaharui diri) 

This working definition makes clear that capacity is not a static state or quality. It is about creating some form of added value for the members and the outside world (perform), it is about staying alive (tetap hidup) and active (sustain), it is about adjusting and developing over time (self-renew) on the basis of external pressures and internal drivers. (Ubels, et.al 2010: 4)

12

Cont JPP Fisipol UGM

•

Upaya penguatan kapasitas harus meliputi tiga level, yaitu individu, organisasi, dan sistem. “Capacity building has to include different levels, like the individual level, the institutional (organisational) level, and the systems level)”. (UNDP 1998)

1

PK Pada Level Individu

2

PK Pada Level Organisasi

3

PK Pada Level Sistem

13

Cont: JPP Fisipol UGM

Individu

Lembaga

Sistem

Pengetahuan, Keterampilan, Kompetensi, Etika

Sumber Daya, Ketatalaksanaan, Struktur organisasi, Sistem Pengambilan keputusan

Kapasitas Organisasi Publik

Peraturanperundangan, kebijakan pendukung GTZ- SfDMSupport for Decentralization Measures Guidelines on Capacity Building in the Regions, (2005), hal 1115

14

Level Penguatan Kapasitas JPP Fisipol UGM

The systems (or institutional) level, like e.g. the regulatory framework, policies and frame conditions that support or hamper the achievement of certain policy objectives. the organizational (or entity) level--the structure of organisations, the decision-making processes within organisations, procedures and working mechanisms, management instruments, the relationships and networks between organisations. the individual level--individual skills and qualifications, knowledge, attitudes, work ethics and motivations of the people working in organisations.

GTZ- SfDM Support for Decentralization Measures Guidelines on Capacity Building in the Regions, (2005), hal 1115

15

PK Level Individu JPP Fisipol UGM

o PK pada level individu meliputi peningkatan pengetahuan, skill, kompetensi, etika kerja. “the individual level--individual skills and qualifications, knowledge, attitudes, work ethics and motivations of the people working in organisations.”

GTZ- SfDM Support for Decentralization Measures Guidelines on Capacity Building in the Regions, (2005), hal 1115

16

PK Pada Level Organisasi/Institusi JPP Fisipol UGM

PK pada level organisasi meliputi peningkatan/ perbaikan pada struktur kelembagaan, proses pembuatan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja dan relasi antar lembaga. “Institutional capacity involves laws, procedures, systems and customs. As a symptom (sebagai gejala) of the importance of these institutional factors, some of the country papers allude (menyinggung) to the problems of corruption and the misuse of power and resources, which impede (menghambat) capacity development. Two other indispensable facets suggested (aspek yang sangat diperlukan yang disarankan) by the book are policies and leadership.” (Brown, 2002: 2) “Organizational performance include, inter alia, strategic planning, financial management, information management, logistics systems (for contraceptives or medicines), communication networks, or human resource development and management”.

17

PK Pada Level Sistem

JPP Fisipol UGM

Pada level sistem, PK berkaitan dengan perbaikan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan “encompasses the facilitatory processes which lie at the heart of human development: the opening and widening of opportunities that enable people to use and expand their capacities to the fullest”. (Brown, 2002: 2) meliputi proses fasilitasi yang terletak di jantung pembangunan manusia: pembukaan dan pelebaran peluang yang memungkinkan orang untuk menggunakan dan memperluas kapasitas mereka sepenuhnya

18

Proses Penguatan Kapasitas

JPP Fisipol UGM

 (Milen

2001): Proses Penguatan Kapasitas terdiri dari beberapa tahapan meliputi: asesment,  formulasi strategi,  implementasi, monitoring dan evaluasi 

19

Proses Penguatan Kapasitas 1

Analyse their environment

2

Identify problems, needs, issues and opportunities

JPP Fisipol UGM

3

Formulate strategies to deal with these problems (mengatasi masalah), issues and needs, and seize the relevant opportunities (kemampuan memanfaatkan peluang).

4

Design a plan of action

5

Assemble and use effectively and on a sustainable basis resources to implement, monitor and evaluate the plan of actions, and

6 5

Use feedback to learn lessons. (ACBF 2001) GTZ- SfDMSupport for Decentralization Measures

20

Guidelines on Capacity Building in the Regions, (2005), hal 11-15

Sifat Penguatan Kapasitas JPP Fisipol UGM



Capacity building is a process, not an output



Capacity building is not a “project” but a process



Capacity building is nothing new

GTZ- SfDM Support for Decentralization Measures Guidelines on Capacity Building in the Regions, (2005), hal 1115

21

Daftar Referensi

JPP Fisipol UGM

 GTZ- SfDM Report, Support for Decentralization Measures (2005) Guidelines on Capacity Building in the Regions, hal 11-15  Stephen Browne (2002) Developing Capacity through Technical Cooperation Country Experiences. New York: UNDP Report, Chapter I, Page 2.  Carlos Lopes and Thomas Theisohn (2003) Ownership, Leadership and Transformation Can We Do Better for Capacity Development?. New York, UNDP Report.  Lisanne Brown, Anne LaFond, Kate Macintyre (2001) Measuring Capacity Building. University of Carolina: Measure Evaluation  Jean Ubels, et.al (2010) Capacity Development In Practice. New York: Earthscan

22

JPP Fisipol UGM

WWW.THEMEGALLERY.COM

23