PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI SRAGEN DENGAN LEMBAGA POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) TENTANG PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI SRAGEN Pada hari Senin 2 Maret 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Sragen yang bertanda tangan di bawah ini : I.
II.
Sapawi, SH. MH. Ketua Pengadilan Negeri Sragen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Sragen yang berkedudukan di Jl. Raya Sukowati, No. 253, Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; Sumarsoni, SH. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korwil Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Ex Kar Surakarta yang berkedudukan di Jl. Kerinci Sambirejo Rt 05/ Rw IX, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak secara bersama-sama bersepakat menjalin kerja sama untuk penyediaan petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sragen dengan ketentuan sebagai berikut ;
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan : 1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada pengadilan Negeri Sragen bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, pemberian advis atau konsultasi hukum di Pengadilan Negeri Sragen; 2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat piket/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Sragen dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum; 3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Sragen; 4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah lulus Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM; 5. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Sragen.
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunanan anggaran bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Sragen, yang bertanggung jawab, berkualitas, dan terkoordinasi, demi pencapaian rasa keadilan; 2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip; a. Keadilan; b. Non Diskriminasi; c. Keterbukaan; d. Akuntabilitas e. Kepekaan Gender; f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak; BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Sragen; 2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum serta penyelenggaraan administrasi tentang Pos Bantuan Hukum; 3. Pengaturan dan daftar Petugas Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA : a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Petugas Pos Bantuan Hukum minimal berupa 1 (satu) ruangan, meja dan kursi; b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi Petugas Pos Bantuan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut; 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran yang tersedia di PIHAK PERTAMA; 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang ditentukan minimal 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan bukan berdasarkan jumlah penerima jasa yang telah dilayani; c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum
d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap petugas Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sragen secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali; e. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini berupa; 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan kerjasama
Pasal 5 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA a. Menunjuk dan menentukan jumlah petugas pemberi Bantuan Hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum dengan menyertakan Surat Tugas; b. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari kerja yang telah ditentukan dan disepakati sesuai dengan jam kerja; c. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas sebagai Petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sragen kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen; d. Menyiapkan berbagai sarana untuk mendukung tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA seperti Komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya; e. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja dari PIHAK PERTAMA; f. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini; BAB V MASA BERLAKU Pasal 6 Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal di tanda tanganinya dan berakhir pada akhr tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku; BAB VI KRITERIA PETUGAS POS BANTUAN HUKUM Pasal 7 Kriteria Petugas Pos Bantuan Hukum adalah PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 1. Sarana hukum dan Advokat yang berlatar belakang pendidikan hukum yang menguasai hukum 2. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum; 3. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri Sragen untuk mewujudkan semboyan pengadilan yaitu; Kerja Keras, Kerja cerdas, Kerja tuntas, dan kerja ikhlas dan mewujudkan pelayanan prima;
Pasal 8 LAYANAN PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM; 1. Petugas Pos Bantuan Hukum adalah bertugas memberi layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum di ruang Pos Bantuan Hukum yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA; 2. Setelah pemohon mengisi formulir pemohonan bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus melampirkan: a. Surat Keterangan Tidak Mampu; atau b. Surat keterangan miskin yang dibuat oleh kepala desa/ lurah setempat; atau c. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin ( KKM ) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau d. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan 3. Petugas Pos Bantuan Hukum menyampaikan secepatnya Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan kepada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim; BAB VII KODE ETIK Pasal 9 Petugas Pos Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum Meliputi : 1. Petugas Pos Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas; 2. Petugas Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan saran yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan; 3. Petugas Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya imbalan apapun dari pemohon bantuan; 4. Petugas Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selain menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di lingkup Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian Kerjasama ini; 5. Petugas Pos Bantuan Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan; 6. Petugas Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Sragen tahun 2015 yaitu honor Petugas Pos Bantuan Hukum; 2. Biaya Petugas Pos Bantuan Hukum I orang x 2 jam dalam 1 (satu) hari sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah ) maksimal 2 (dua) orang Petugas dalam 1 (satu) hari;
