PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG DAN JANGKA PENDEK 2015-2018 POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) BAB I PENDAHULUAN 1. PENGERTIAN : a. Program Umum ini dibuat dengan tujuan antara lain bahwa Anggota POSBAKUMADIN di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pemberi Bantuan Hukum adalah untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum bagi kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk di dalamnya usaha untuk memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa negara telah menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang perlu diimplementasikan dengan wujud nyata POSBAKUMADIN sebagai wadah pemersatu para pengabdi hukum di seluruh tanah air Indonesia; b. Program Umum ini merupakan rumusan-rumusan strategis yang disusun dalam bentuk garis-garis besar Program Kerja yang akan dirumuskan secara lebih optimal untuk dapat diwujud-nyatakan dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. 2. MAKSUD DAN TUJUAN a. Program Umum ini adalah untuk menggariskan langkah-langkah serta sasaran yang hendak dicapai POSBAKUMADIN sebagai wujud keikut-sertaannya mengemban pemerataan keadilan dan menegakkan Supremasi Hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 b. Program Umum ini bertujuan untuk menjadi pedoman perjuangan bagi setiap Anggota POSBAKUMADIN dari Tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Cabang dalam mewujudkan masyarakat tertib, tenang adil dan makmur sebagai perwujudan Supremasi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 3. LANDASAN Program umum ini disusun berlandaskan : 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 3. Landasan Organisatoris : Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga POSBAKUMADIN 1
4. RUANG LINGKUP DAN FUNGSI a. Ruang Lingkup Program Umum ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan era Reformasi meliputi komitmen POSBAKUMADIN terhadap masyarakat Bangsa dan Negara; b. Program Umum ini berfungsi sebagai pedoman bagi perjuangan POSBAKUM ADIN dan sebagai sarana penggalangan simpati masyarakat luas terutama Praktisi, Ahli Hukum. c. Program Umum ini dicanangkan untuk menjadi suatu daya antisipatif dan prespektif dalam memantapkan pelaksanaan Transformasi dan Reformasi Sipiritual, Kultural dan Struktural. BAB II SIKAP DASAR 1. Pengejawantahan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan sikap dasar perjuangan dan tekad POSBAKUMADIN untuk tetap mempertahankan tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. POSBAKUMADIN tetap memperhatikan dinamika serta aspirasi kelompokkelompok dalam masyarakat, baik secara kultural sosiologis maupun aspirasi Cabang atau wilayah, maka untuk itu tetap setia terhadap amanat penderitaan rakyat banyak yang menghendaki terwujudnya Supremasi Hukum dan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 2. POSBAKUMADIN tetap mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekwen sebagai landasan Idiil dan Undangundang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjuangan untuk melaksanakan Reformasi di bidang Hukum secara menyeluruh sesuai dengan amanat dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 1. PERKEMBANGAN : a. Adanya globalisasi dan hubungan antar negara-negara di dunia yang mengedepankan prinsip legalitas formal lebih menguntungkan masyarakat dengan kondisi yang setara yaitu terciptanya rasa keadilan akan tetapi tidak halnya dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih ditandai dengan tingginya kesenjangan sosial, politik dan ekonomi yang berdampak pada ketidak mampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem hukum yang ada membuat penegakan hukum seringkali dirasakan diskriminatif dan ; b. Pergeseran nilai-nilai modernitas telah mengubah tatanan masyarakat melulu dalam perspektif ekonomi yaitu komersialisasi di segala bidang termasuk profesi hukum antara lain jasa Advokat sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas pelayanan bantuan hukum; c. Jaminan perolehan pelayanan bantuan hukum yang baik dan perlakuan yang sama dalam mendapat keadilan bagi masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum menjadi 2
d. sehingga diperlukan adanya jaminan perolehan pelayanan bantuan hukum yang baik dan perlakuan yang sama dalam mendapat keadilan; 2. PERKEMBANGAN DALAM NEGERI : a. Bidang Ideologi Politik : Penetapan Pancasila sebagai asas, dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan landasan untuk memperkokoh terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan Wawasan Nusantara. Timbulnya tuntutan dan keinginan untuk memberikan otonomi yang lebih luas ke Cabang, patut mendapat sambutan yang positif, namun haruslah didahului dengan penyempurnaan Ketentuan Perundangundangan yang berlaku. b. Bidang Hukum : Selama 32 tahun (1966-1998) Pemerintahan Orde Baru dan kemudian Era Refor masi hingga sekarang tidak pernah ada Supremasi Hukum. Dan masyarakat selalu dihantui oleh kekuasaan dengan memperalat hukum, serta pejabat-pejabat pemerintah yang korup, kolusi, nepotisme dan penyelewengan hukum selalu terjadi sehingga wibawa dan kedudukan hukum semakin merosot dan berkurang. 3. KONDISI OBJEKTIF POSBAKUMADIN : PERADIN dideklarasikan pada tanggal 30 Agustus 1964 oleh Para Advokat yang berasal dari Utusan Cabang 15 Propinsi. dengan semangat “TEKAD BULAT” siap untuk melaksanakan Program Perjuangan PERADIN. Maka oleh karena itu konsolidasi PERADIN secara horizontal dan vertikal sampai dengan ke CabangCabang sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADIN adalah juga merupakan tujuan dan sasaran Program Umum ini. BAB IV SASARAN 1. SASARAN STRATEGIS : Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Program Umum ini adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan bagi masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. SASARAN ANTARA
:
Sasaran antara yang hendak dicapai PERADIN untuk tercapainya sasaran strategis tersebut diatas adalah terwujudnya reformasi total dibidang hukum bersumber dan bermuara pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 3. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, PERADIN harus mengupaya kan hal-hal sebagai berikut : a. Melaksanakan konsolidasi dengan memantapkan fungsi dan peran berdasarkan Ikrar dan Tujuan PERADIN untuk tumbuh dan berkembang menjadi tulang Punggung Bangsa Indonesia dibidang hukum b. Menciptakan dan meningkatkan kualitas Anggota PERADIN melalui pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan secara bertahap, berjenjang dan terprogram dengan baik. 3
c. Mengupayakan serta meningkatkan mekanisme hubungan PERADIN baik dengan Pemerintah maupun dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan dunia pendidikan demi terciptanya keterpaduan konsepsi dan gerak dalam kebersamaan untuk men-capai sasaran strategis tersebut. BAB V GARIS BESAR PROGRAM 1. UMUM Kebijaksanaan Pembangunan Nasional yang digariskan Pemerintah R.I. selama ini kurang berorientasi pada Konstitusi khususnya Pasal 24 UUD 1945 telah menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan penegakan dan pelaksanaan hukum itu dalam masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum adalah merupakan alat untuk mempertahankan kekuasaan dan lebih dari itu perilaku Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyelenggara Negara telah memperparah keadaan. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, telah melahirkan tuntutan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa dan para cendikiawan untuk segera diadakan Reformasi total antara lain di bidang hukum. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan seperti tersebut di atas, maka dalam Program Umum ini PERADIN harus mampu menjawab dan mengantisipasi tentang kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaannya, Program Umum ini akan diarahkan untuk menjawab dan menjabarkan komitmen PERADIN terhadap Reformasi dan Transformasi yaitu pelaksanaan Supremasi Hukum untuk menjadikan Hukum sebagai Panglima. 2. KONSOLIDASI WAWASAN DAN STRATEGI PERJUANGAN Program Umum Konsolidasi Wawasan dan Strategi Perjuangan adalah upaya untuk mengefektifkan mekanisme dan operasionalisasi seluruh kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan perjuangan PERADIN Maka untuk maksud tersebut dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut: a. Fungsionalisasi Kelembagaan : Pemantapan garis perjuangan PERADIN diarahkan pada garis massa, garis yudikatif dan garis eksekutif. Upaya tersebut harus dilaksanakan bersamaan dengan upaya fungsionalisasi lembaga-lembaga Kenegaraan ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan tercipta salah satu persyaratan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Bangsa dalam menggapai berbagai masalah. b. Perkembangan Demokrasi: Perkembangan Demokrasi saat ini telah dimulai maka harus diupayakan untuk memacu reformasi dibidang hukum demi mewujudkan supremasi hukum. Selain itu segala aktifitas PERADIN harus diarahkan sebagai kepedulian dan keterikatannya terhadap masalah masyarakat, terutama Hak-hak Azasi Manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Karena Demokrasi tanpa Supremasi Hukum berakibat negatif seperti yang terjadi saat ini c. Hubungan PERADIN dengan Ormas-ormas: Dalam kerangka peningkatan fungsi dan peran PERADIN sebagai salah satu pilar kekuatan bangsa, perlu ditingkatkan mekanisme hubungan antara Ormas 4
dalam rangka memupuk kerjasama yang saling mendukung serta terciptanya keterpaduan konsepsi dan gerak dalam kebersamaan. 3. KONSOLIDASI PERADIN a. Konsolidasi PERADIN meliputi upaya-upaya dalam bidang kelembagaan, keanggotaan, pengelolaan dana, penataan/pengembangan mekanisme hubungan antar Lembaga/Konsentrasi serta peningkatan mutu pelayanan PERADIN melalui peningkatan fasilitas penunjang dan personil kesekretariatan yang memadai. b. Konsolidasi dibidang Kelembagaan, meliputi upaya-upaya sebagai berikut : 1. Membentuk dan membina perangkat PERADIN dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Cabang berdasarkan Ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADIN. 2. Revitalisasi Kepengurusan PERADIN pada setiap Tingkatan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga. 3. Mengatur dan mengaktualisasikan pembagian tugas Pengurus PERADIN sesuai dengan mekanisme kerja yang telah disusun pada masing-masing Tingkat Kepengurusan. 4. Menyusun dan Menetapkan berbagai peraturan-peraturan untuk dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan PERADIN. 5. Membentuk Lembaga dan atau Yayasan yang berfungsi sebagai wahana penggalangan simpati masyarakat dan ataupun yang berfungsi sebagai Lembaga yang dapat menghasilkan dana bagi PERADIN. c. Upaya-upaya Konsolidasi Keanggotaan meliputi : 1. Menyusun dan melaksanakan Peraturan Keanggotaan, baik yang bersifat perorangan maupun keanggotaan melalui Lembaga dan Organisasi sayap PERADIN. 2. Menyusun Tertib Administrasi Keanggotaan melalui penataan dan penerbitan Kartu Pengenal Advokat. 3. Meningkatkan Komunikasi timbal balik, baik antar sesama Anggota maupun antar Anggota dengan Pimpinan PERADIN serta Anggota yang tersebar diberbagai pengabdian. 4. Menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan organisasi PERADIN.
d. Upaya-upaya dalam bidang keanggotaan meliputi : 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pembinaan Anggota sehingga memiliki kwalitas yang tinggi dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan pengabdian, maupun dalam bidang wawasan dan keyakinan akan kebenaran Prinsip Juang PERADIN serta kesetiaan terhadap sesama Anggota. 2. Melakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan suatu sistem komu nikasi yang teratur antara Pimpinan dengan Anggota secara timbal balik. 3. Menciptakan suatu sistem pembinaan karier Anggota dibidang praktisi hukum baik supra maupun infra struktur. e. Upaya-upaya dalam Bidang Penggalian dan Pendayagunaan Dana PERADIN, meliputi : 1. Mengupayakan pemungutan Iuran Anggota secara intensif. 5
2. Menggali dana melalui pengembangan suatu Badan Usaha yang dikelola PERADIN atau melalui Badan-badan Usaha yang dimiliki oleh Anggota. 3. Menggali dana yang sah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain. 4. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana PERADIN secara tertib dalam kongres. f. Konsolidasi PERADIN dengan Lembaga dan organisasi Anggota, meliputi : 1. Menyusun dan melaksanakan terselenggaranya pertemuan secara berkala antar Pimpinan PERADIN dengan Pimpinan Lembaga/Organisasi Anggota. 2. Menyusun dan menetapkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme hubungan PERADIN sebagai Organisasi Induk dengan Lembaga/Organisasi Anggota. g. Upaya-upaya penataan mekanisme hubungan PERADIN dengan Ormasormas lainnya, meliputi : 1. Mengupayakan kerjasama dengan berbagai ormas, terutama dalam pelak sanaan supremasi hukum ditengah-tengah masyarakat berbangsa, bernegara. 2. mengupayakan pertemuan berkala dengan Pimpinan Ormas untuk secara bersama-sama melakukan pengkajian dan analisa terhadap berbagai masalah, terutama dalam hubungannya dengan masalah Supremasi Hukum. 4. POKOK-POKOK PROGRAM : a. PERADIN berupaya dengan segala kemampuan yang ada untuk berkarya secara nyata dalam segala aspek Hukum yang terjadi pada masyarakat sebagai wujud Supremasi Hukum. b. Mendorong upaya-upaya terwujudnya Reformasi dibidang Hukum, berintikan upaya mengembalikan supremasi hukum, menegakkan hukum yang berda sarkan keadilan, kebenaran dan menghormati setinggi-tingginya hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. BAB VI PENUTUP 1. Program Umum ini akan dijabarkan lebih lanjut oleh DPP PERADIN, baik melalui RAPIM/RAKERNAS maupun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. 2. Dalam rangka pelaksanaan Program Umum ini, seluruh perangkat PERADIN, baik di Pusat maupun di Cabang, baik Ormas Sayap PERADIN maupun Lembaga, sehingga dengan demikian para anggota dapat memberikan kontribusi masing-masing. 3. Keberhasilan dari pada pelaksanaan Program Umum ini sangat tergantung dari partisipasi, sikap mental, ketaatan dan disiplin seluruh anggota, untuk berperan sesuai dengan potensi masing-masing. Maka untuk itu peran aktif dari seluruh perangkat PERADIN baik di Pusat dan di Cabang, maupun Organisasi anggota dan Lembaga serta semua anggota untuk secara bersama-sama mensukseskan terselenggaranya Program Umum ini. 4. Kiranya Program Umum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan PERADIN khususnya, sehingga pada gilirannya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara, sebagai wujud nyata pengabdian kepada tanah air Indonesia. 6
Ditetapkan di Pada tanggal
:Jakarta : 25 April 2015
PIMPINAN PUSAT POSBAKUMADIN,
ADVOKAT HALIM YEVERSON R, SH Ketua
ADVOKAT BAHDER JOHAN, SH., MH Sekretaris
PEMBINA
ADVOKAT ROPAUN RAMBE
.
7
