BMKG PERJANJIAN KERJA SAM A ANTARA BADAN METEOROLOGI,
KLiMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
DENGAN PT GUNUNG MADU PLANTATIONS
TENTANG PEMANFAATAN
LAHAN UNTUK LAYANAN INFORMASI CUACA DAN IKLlM DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor Nomor
Pada hari ini Senin tanggal
KS.306/003/KPUN1I2015 001.03/GM-263NI/2015
Delapan
bulan Juni tahun
Dua Ribu Lima Belas
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : I.
R. MUL YONO RAHADI PRABOWO, selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik, berkedudukan di Jalan Angkasa 1 no 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
II.
H.M JIMMY MAHSHUN, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No.39 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Gunung Madu Plantations, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Layanan Informasi Cuaca dan Iklim di Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :
1
Lampung Tengah,
Pasal
1
DASAR HUKUM
(1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 139.
(2)
Peraturan
Presiden
Nomor 61 Tahun
2008
tentang
Badan
Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika. (3)
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep. 03 Tahun 2009 Tentang
Organisasi
dan Tata Kerja Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika. (4)
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasi un Geofisika. Pasal2 MAKSUD DAN TUJUAN
(1)
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenu hi kebutuhan data dan informasi iklim di Kabupaten Lampung Tengah;
(2)
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyediaan dan pelayanan informasi iklim secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK. Pasal3 RUANG LlNGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan lahan milik PIHAK KEDUA
terletak di Lokasi Research and Development Site Perkebunan PT GMP
Jalan Raya Menggala Km.90 Ds.Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah, seluas 10m2 (sepuluh meter persegi) digunakan untuk menempatkan peralatan berupa (satu)
set system
Automatic
Weather
Station
(AWS)
Mesonet
milik
1
PIHAK
PERTAMA yang terdiri dari 5 (lima) unit sensor AWS, 1 (satu) unit data logger, 1 (satu) set tiang anemometer, 1 (satu) unit antena DVB, 1 (satu) unit communication box, 1 (satu) unit modem dan 1 (satu) unit swtch.
2
Pasal4 HAK DAN KEWAJIBAN (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban: a. memanfaatkan
lahan milik PIHAK
persegi) yang terletak
KEDUA
10m2 (sepuluh
seluas
meter
di Lokasi Research and Development Site Perkebunan
PT GMP Jalan Raya Menggala Km.90 Ds.Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah,
untuk menempatkan
peralatan
berupa
1 (satu) set system AWS
Mesonet; b. mendapatkan
akses untuk melakukan pemeliharaan
peralatan sebagaimana
dimaksud pada huruf
dan perbaikan terhadap
a, secara berkala dan apabila
terjadi kerusakan; c. menyediakan peralatan berupa 1 (satu) set system AWS Mesonet; d. menyediakan
komputer untuk mengakses
data hasil pengamatan
peralatan
AWS Mesonet sebagaimana dimaksud pad a huruf a, bagi PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban: a. Dapat
mengakses
dimaksud
data
hasil
pengamatan
AWS
Mesonet
pada ayat (1) huruf a, melalui komputer
sebagaimana
yang disediakan
oleh
PIHAK KESATU; b. Menyediakan
lahan seluas 10m2 (sepuluh meter persegi) yang terletak
Lokasi Research and Development Menggala
Km.90
Ds.Gunung
Site Perkebunan
Batin
Kabupaten
di
PT GMP Jalan Raya
Lampung
Tengah,
untuk
penempatan peralatan milik PIHAK KESATU berupa 1 (satu) set system AWS Mesonet; c. Menjaga
kebersihan
dan
keamanan
lingkungan
tempat
peralatan
AWS
Mesonet; d. Memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan
terhadap
peralatan
AWS Mesonet
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) huruf a.
Pasal5 PELAKSANAAN (1)
PARA PIHAK secara bersama-sama
berkewajiban
menjaga kesinambungan
operasional peralatan system AWS Mesonet.
(2)
PIHAK KEDUA dilarang memberik~n dan memanfaatkan data dan informasi
t-
yang diperoleh kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
Pasal6 PEMBIAYAAN (1)
PIHAK
KESATU
menanggung
biaya yang menjadi
PIHAK KESATU yaitu pemeliharaan/perbaikan (2)
PIHAK
KEDUA
menanggung
beban/tanggung
jawab
peralatan AWS;
biaya yang
menjadi
beban/tanggung
jawab
PIHAK KEDUA yaitu: a.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b.
Listrik untuk operasional peralatan AWS
c.
Perawatan Kebersihan yang dilaksanakan
oleh Petugas yang ditunjuk oleh
PIHAK KEDUA. d.
Keamanan yang dilaksanakan oleh Security PIHAK KEDUA.
Pasal7 JANGKA WAKTU Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani
dan dapat diperpanjang
berdasarkan
kesepakatan
PARA PIHAK.
Pasal8 KEADAAN MEMAKSA/FORCE (1) Yang
dimaksud
dengan
Force
Majeure
MAJEURE
adalah
keadaan-keadaan
kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan a.
di
luar
PIHAK dimaksud
Perjanjian ini, yaitu:
Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran
besar, banjir besar,
tanah longsor, dan wabah penyakit. b.
Pemogokan
umum,
huru-hara,
pemberontakan,
perang,
dan keadaan-
keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure. (2)
Dalam
hal terjadi
mengalami
Force
Force
Majeure
Majeure
dimaksud
berkewajiban
ayat (1), maka
memberitahukan
PIHAK secara
yang tertulis
kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (em pat belas) hari kalender sejak sa at mulainya,
begitu juga saat berakhirnya
pejabat pemerintah yang berwenang.
dan diterangkan
secara
resmi oleh I~
4
~
J
(3)
Kelalaian
atau
keterlambatan
dalam
dimaksud ayat (2), mengakibatkan
memenuhi
kewajiban
pemberitahuan
tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1)
sebagai Force Majeure. (4)
Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.
Pasal9 PENYELESAIAN (1)
Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan atau
penafsiran
menyelesaikan memperhatikan (2)
PERSELISIHAN
perjanjian melalui
sejauh
musyawarah
mungkin untuk
PARA
sebagaimana
maka
PARA
PIHAK
mufakat
ketentuan peraturan perundang-undangan
Apabila musyawarah kesepahaman,
ini,
dengan
dan akan tetap
yang berlaku;
dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai
PIHAK
sepakat
untuk
menyerahkan
kepada
mediator yang disepakati.
Pasal10 KERJA SAM A
PENGAKHIRAN (1)
Apabila dalam hal Pemerintah
Pusat menetapkan
perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan
kebijakan
yang berakibat
oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian ini
dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing (2)
Apabila
pada
saat
perjanjian
PIHAK;
ini berakhir
atau
diputuskan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan sampai diselesaikannya (3)
dalam perjanjian
ini tetap berlaku
hak dan kewajiban PARA PIHAK;
PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan 1266 dan 1267 KUH-Perdata
terhadap
Perjanjian
berlakunya
ketentuan
ini, sehingga
Pasal
pengakhiran
perjanjian ini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim.
Pasal11 ADDENDUMmMANDEMEN (1)
Hal-hal yang belum diatur dan/atau
belum tercakup
dalam Perjanjian
Kerja
Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum/Amandemen. 5
(2)
Addendum/Amandemen
sebagaimana
tersebut
pad a ayat
(1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 12 PENUTUP Perjanjjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan materai cukup dan
masing
-
masing
mempunyai
kekuatan
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA
6
hukum
yang
sama
setelah
