Sambutan Gubernur Bank Indonesia
Peresmian Forum Sistem Pembayaran Indonesia Jakarta, 27 Agustus 2015 Yang kami hormati,
Menteri Keuangan RI, Bapak Bambang Brodjonegoro Menteri Perdagangan RI, Bapak Thomas Lembong Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Firdaus Djaelani Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mulya E. Siregar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ronald Waas Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Bapak Marwanto Harjowiryono Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Ibu Srie Agustina Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Bambang Heru Tjahjono Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Bapak Darmadi Sutanto Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Otoritas Jasa Keuangan Para Pemimpin Satuan Kerja di Bank Indonesia Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Assalammualaikum Wr Wb, Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
1.
Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, kami ingin mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Karena berkat perkenan-Nya kita dapat diberi kesempatan untuk 1
bersama-sama menyaksikan Peresmian Forum Sistem Pembayaran Indonesia atau FSPI. Perkenankan pula dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kami kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembentukan FSPI. 2.
Sebagai sebuah forum lintas lembaga, FSPI diharapkan dapat menjadi suatu wadah koordinasi, komunikasi dan harmonisasi yang efektif antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Perdagangan,
dan
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika, dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. 3.
Dengan sinergi yang erat melalui FSPI, layanan Sistem Pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal bagi seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat tercapai. Lebih lanjut, segenap pemangku kepentingan juga akan mendapatkan manfaat dari kolaborasi yang sedang diupayakan.
Bapak/Ibu/Hadirin yang kami hormati, 4.
Mengikuti perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini, kami mencermati paling tidak terdapat 3 (tiga) isu yang menjadi perhatian dunia internasional terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia. Pertama, adalah kemampuan dalam eksekusi dan implementasi kebijakan. Kedua, adalah transparansi pengambilan kebijakan yang disertai konsultasi publik yang memadai. Ketiga, adalah bagaimana koordinasi yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Otoritas terkait, sehingga menghindari pengambilan kebijakan yang tumpang tindih.
5.
Pada hari ini kita bersama berkumpul untuk meresmikan FSPI dan menjawab concern terhadap isu koordinasi antar otoritas di Indonesia. Dalam
wadah
FSPI,
maka
kita
akan
senantiasa
bekerjasama, 2
membangun koordinasi, dan segera mengejar ketertinggalan Indonesia didalam mengembangkan Sistem Pembayaran yang lebih baik. 6.
Kami tentunya mengharapkan dukungan dan komitmen dari Bapak/Ibu Pimpinan Kementerian dan Otoritas terkait untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Selain itu, kami percaya bahwa di tataran teknis, segenap tim pelaksana membutuhkan komitmen dan arahan dari masing-masing pimpinan lembaga-nya agar dapat melaksanakan peran secara efektif.
Bapak/Ibu/Hadirin yang kami hormati, 7.
Masing-masing Kementerian dan Otoritas yang hadir dalam kesempatan ini
tentunya
memiliki
Undang-Undang
masing-masing.
Dalam
kapasitasnya sebagai Bank Sentral, mandat Bank Indonesia yang diberikan oleh Undang-Undang bukan hanya memastikan efektivitas kebijakan moneter, namun juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan menyelenggarakan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal. Lebih lanjut, Undang-Undang juga mengamanatkan Bank Indonesia untuk memberikan perizinan bagi penyelenggaraan Sistem Pembayaran. 8.
Pelaksanaan mandat tersebut sejatinya saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain guna mencapai tujuan Bank Indonesia. Hal ini mengingat, peran kebijakan moneter dalam mempengaruhi sektor riil akan ditransmisikan melalui sistem keuangan dan sistem pembayaran.
9.
Ketersediaan instrumen dan infrastruktur sistem pembayaran yang memadai dan dapat menopang aktivitas sistem keuangan akan menjadi faktor yang sangat penting guna memfasilitasi transaksi pembayaran masyarakat. Tanpa dukungan keduanya, transmisi kebijakan moneter tentunya tidak akan dapat berjalan secara efektif.
3
Bapak/Ibu/Hadirin yang kami hormati, 10. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian nasional, aktivitas transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berbagai instrumen pembayaran non-tunai juga mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita seharihari. 11. Instrumen seperti kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik terus berkembang penggunaannya, diikuti dengan tumbuhnya channel-
channel pembayaran baru. Lewat jaringan internet, layanan mobile banking maupun internet banking semakin memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat. Kuatnya penetrasi internet juga kemudian menawarkan suatu media transaksi berbelanja baru bagi masyarakat secara online yang akrab disebut dengan e-commerce. 12. Apabila
kita
mengikuti
perkembangan
e-commerce
dewasa
ini,
pertumbuhannya sangatlah menakjubkan. Kami melihat bahwa pesatnya pertumbuhan e-commerce bahkan tidak kalah dengan penetrasi telepon seluler. Menghadapi perkembangan tersebut, kita selaku regulator tidak boleh sampai terlambat dalam merespon. Seharusnya kita telah dapat menyusun suatu arsitektur sehingga seluruh pelaku industri dapat berkembang dengan konsisten. Yang dimaksud dengan konsisten dalam hal ini adalah selalu mengikuti international best practices dan juga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Bapak/Ibu/Hadirin yang kami hormati, 13. Kami menyambut baik capaian-capaian positif tersebut. Meskipun demikian, kami mencermati terdapat paling tidak 3 (tiga) tantangan domestik kedepan. Pertama, jika dibandingkan dengan negara-negara 4
di kawasan ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik di Indonesia relatif masih rendah. Dengan besarnya jumlah populasi penduduk Indonesia, masih terdapat potensi yang sangat besar bagi perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia. 14. Untuk itu, di tahun 2014 Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) guna mendorong perluasan elektronifikasi. Gerakan Nasional ini memiliki visi besar, yaitu untuk dapat membentuk masyarakat yang berperilaku non-tunai dalam bertransaksi (Less Cash
Society/LCS). 15. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia melibatkan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh berbagai Kementerian, serta Pemerintah Daerah untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai, baik didalam tata kelola Pemerintahan maupun pada aktivitas transaksi sehari-hari di masyarakat. 16. Kedua, dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang amat luas, kami melihat bahwa jangkauan layanan Sistem Pembayaran belum merata. Layanan-layanan yang mungkin sudah sangat familiar di kota besar, belum dapat dirasakan manfaatnya bagi kalangan masyarakat di pelosok. 17. Tantangan ketersediaan infrastruktur pendukung
seperti
jaringan
telekomunikasi yang berkualitas menjadi kunci untuk dapat mendorong perluasan layanan. Apalagi, kita semua tentu sudah merasakan bagaimana manfaat kecepatan dan kemudahan bertransaksi yang diberikan oleh layanan Sistem Pembayaran terkini. 18. Ketiga, kami mencermati bahwa pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengandung risiko keamanan. Tindak kejahatan atau fraud melalui transaksi secara online pada akhirnya 5
dapat menimbulkan risiko hukum dan risiko reputasi bagi penyelenggara jasa Sistem Pembayaran. 19. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa aspek perlindungan konsumen juga harus menjadi prioritas kita bersama. Hal-hal yang perlu kita upayakan bersama termasuk untuk meningkatkan keamanan sistem ; memperluas saluran pengaduan konsumen yang dapat diakses dengan cepat dan mudah ; meningkatkan awareness konsumen tentang cara bertransaksi dengan aman ; dan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
Bapak/Ibu/Hadirin yang kami hormati, 20. Selain dari ketiga tantangan tersebut, kita juga menghadapi beberapa perkembangan global dan regional yang perlu diantisipasi secara seksama. Sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, Indonesia perlu terus meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional di bidang Sistem Pembayaran. 21. Pemenuhan standar internasional seperti yang salah satunya tertuang dalam Principle of Market Infrastructure (PFMI) akan membantu kita untuk memastikan infrastruktur Sistem Pembayaran yang mendukung pasar keuangan global memiliki ketahanan yang lebih baik. Kemudian, aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi juga menjadi perhatian yang perlu terus disempurnakan. 22. Perkembangan standar internasional juga diikuti dengan semakin berkembangnya inisiatif kerjasama antar negara dalam mengembangkan infrastruktur Sistem Pembayaran lintas batas (cross border). Ditengah meningkatnya interdependensi perekonomian antar negara, berbagai upaya terus dilakukan guna dapat mengembangkan mekanisme kliring dan setelmen lintas negara yang semakin efisien. 6
23. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, tren integrasi ekonomi dimana akan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga akan mempengaruhi dinamika industri Sistem Pembayaran nasional. Dengan semangat mengurangi hambatan aktivitas ekonomi antar negara, industri Sistem Pembayaran akan mendapatkan tantangan dari pelaku industri kawasan. Hal ini perlu kita sikapi dengan semakin meningkatkan daya saing dan kualitas layanan agar tercipta iklim daya saing yang sehat, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
Bapak/Ibu/Hadirin yang kami hormati, 24. Berbagai tantangan yang telah kami kemukakan tentunya menuntut kesiapan kita bersama. Namun demikian, kami menyadari bahwa untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut juga dibutuhkan kolaborasi yang kuat. 25. Kementerian dan Otoritas terkait akan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan Sistem Pembayaran Indonesia yang lebih baik. Berbagai inisiatif Pemerintah pun hemat kami dapat menjadi pendorong yang efektif, antara lain dengan fasilitasi penyaluran bantuan sosial, layanan yang berkaitan dengan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, serta upaya menggerakkan transaksi perdagangan lewat media e-commerce. 26. Tidak kalah pentingnya, peran dari para pelaku industri sebagai penyedia infrastruktur dan layanan, serta konsumen sebagai pengguna tentunya
akan
menjadi
bagian
yang
sangat
konstruktif
bagi
pengembangan Sistem Pembayaran nasional kedepan, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mengevaluasi kelayakan rencana pengembangan.
7
27. Untuk itulah, kami memandang perlu bagi kita bersama untuk dapat berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam suatu Forum Sistem Pembayaran Indonesia. Kami memandang, bahwa Kementerian, Otoritas, dan Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin memiliki peran vital dan strategis dalam mengharmonisasikan berbagai regulasi, melaksanakan program kerja bersama, dan merumuskan arah kebijakan Sistem Pembayaran kedepan. Disamping itu, dengan kolaborasi yang dibangun, berbagai inovasi di bidang Sistem Pembayaran juga diharapkan dapat lahir.
Bapak/Ibu/Hadirin yang kami hormati, 28. Menutup Sambutan kami, kami meyakini bahwa FSPI akan dapat menghasilkan masukan, gagasan, terobosan, dan ide-ide yang antisipatif dalam episode perjalanan Sistem Pembayaran Indonesia kedepan. 29. Peresmian dan penandatanganan charter FSPI pada hari ini kami harapkan dapat menjadi penanda komitmen kita bersama, dimana Tim Pengarah maupun Tim Pelaksana FSPI telah siap untuk menjalankan perannya dengan optimal. 30. Akhirnya, kami ucapkan selamat kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana FSPI, dan dengan ini izinkan kami meresmikan pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia.
Sekian dan terimakasih, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Agus D.W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia
8
