KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN: MASALAH DAN PETA JALAN KE DEPAN
Endah Murniningtyas Deputi Bidang SDA dan LH Kementerian PPN/Bappenas 27 Februari 2015 Slide - 1
OUTLINE I. II. 2.1. 2.2.
PENDAHULUAN KONDISI DAN TANTANGAN: KETAHANAN PANGAN MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING: 1. Pertanian dan Perikanan 2. Produksi Mineral dan Hilirisasi 3. Hasil hutan 4. Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) 2.3. MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN 1. Konservasi Hutan 2. Konservasi Laut dan Pesisir 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 4. Pengendalian Perubahan Iklim 5. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan 2.4. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN KEMARITIMAN III. RPJMN 2015-2019 PERPRES 2/2015 2
I. PENDAHULUAN
3
PERAN SDALH KETAHANAN PANGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI X%, PENURUNAN EMISI 26%
EKSPOR NON MIGAS
INDUSTRI NON MIGAS
KETAHANAN ENERGI
EKSPOR MIGAS DAN PERTAMBANGAN
INDUSTRI MIGAS DAN PERTAMBANGAN
Hilirisasi
PEMB. KELAUTAN
PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN
PRODUKSI KAYU DAN HASIL HUTAN
SUMBERDAYA HAYATI DAN JASA LINGKUNGAN
MIGAS DAN PERTAMBANGAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
4
KONTRIBUSI PDB (perkiraan tentatif) Rp. Triliun Sektor
Pertanian Pertambangan dan penggalian
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
338
349,2
361,1
373,7
387,1
401,2
416,5
192,8
194,1
195,1
195,6
196
196,2
195,7
% Sektor
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Pertanian
4,0
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
Pertambangan dan penggalian
0,1
0,7
0,5
0,3
0,2
0,1
-0,2
5
Tantangan Yang Akan Dihadapi 1. PANGAN •
Peningkatan rata-rata produksi padi tahun 2015-2019 sebesar 2,71% seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
•
Produktivitas lahan pertanian menurun kandungan C-organik < 2% (seharusnya >2,5%)
•
Luas Lahan Baku (sawah) – 8,09 juta ha (2012) untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 34,86 juta ton beras (2020) perlu ekstensifikasi dan intensifikasi
•
Irigasi 42 waduk dalam kondisi waspada akibat berkurangnya pasokan air selama kemarau. Sepuluh waduk telah kering, sementara 19 waduk masih berstatus normal..
2. AIR • Ketersediaan air di Pulau Jawa 1.750 m3/kapita/tahun, atau sekitar 4,5% dari total air tawar yang ada di Indonesia • Jumlah ketersediaan air sungai di Pulau Jawa yang mencapai 30.569,2 juta meter kubik per tahun . • Proyeksi kebutuhan air (juta m3/tahun): ˗ rumah tangga, kota, industri: 9.205 ,03 (2013) 10.427, 96; ˗ Irigasi: 217.522,71 (2013); ˗ Peternakan: 830,06 (2013) 1.619,79 (2019); ˗ Perikanan: 24.714,76 (2013) 37.846,35 (2019). 6
3. ENERGI •
•
•
•
•
Indonesia memerlukan 92,9GW listrik pada tahun 2019. Pada saat ini Indonesia baru mampu menyediakan 54,6 GW Kapasitas panas bumi Indonesia terbesar di dunia (40% cadangan dunia, atau sekitar 28.000 MW) pemanfaatan hanya 1.341 MW. Sumber energi masih bergantung pada bahan bakar fossil (batubara) Akibatnya jika dibakar hanya akan mencemari udara. Kestabilan dan kontinyuitas supply listrik dari PLN belum mapan karena rendahnya total pembangkitan dan instalasi distribusi listrik yang belum optimal. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan belum optimal target bauran (energi mix) 5,8 % pada tahun 2019.
4. Ekosistem – daya dukung • •
•
•
Ekosistem DAS 108 DAS dalam kondisi kritis prioritas penanganan Ekosistem Hutan ada perbaikan, NAMUN MASIH KURANG: – lahan kritis (th 2006) 23,31 juta Ha 22,03 juta Ha (2012) - lahan sangat kritis (th 2006) 6,89 juta Ha 5,27 juta Ha – Laju deforestasi (2003-2006) sebesar 1,17 juta Ha pertahun 0,45 juta Ha/tahun (2009 – 2011) – Tutupan lahan hutan (2006) sebesar 93,9 juta Ha 90,9 juta Ha (2010) Ekosistem pesisir: ̶ Kerusakan mangrove mencapai 3,2 juta Ha dari total seluas 7,7 juta Ha ̶ Kondisi terumbu karang yang rusak mencapai 30% dari total seluas 45.000 km2 Ekosistem Perkotaan: – Penurunan kualitas udara akibat kegiatan transportasi – Rendahnya akses RT terhadap layanan pengelolaan sampah, air bersih dan sanitasi – Limbah dari kegiatan domestik dan industri belum dikelola dengan baik 7
II. KONDISI DAN TANTANGAN
8
2.1. PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN
9
Arahan RPJPN 2005-2025, UU 18/2012 dan UU 19/2013 ARAHAN RPJPN 2005-2025: Menjaga Ketahanan dan Kemandirian Pangan, melalui: Produksi Dalam Negeri Kelembagaan Ketahanan Pangan
Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan Rumah Tangga (jumlah, mutu, keamanan, harga) ARAHAN UMUM RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN 2015-2019: “Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas”
ARAHAN UU No. 18/2012 TENTANG PANGAN: Dasar Penyelengaraan Pangan: kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Tujuan Penyelenggaraan Pangan: - Peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang beraneka ragam; - Kecukupan dan harga pangan yang wajar dan terjangkau; - Peningkatan akses, nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan; - Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; - Peningkatan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan;
ARAHAN RPJMN 2015-2019: 1. Peningkatan produksi pangan pokok: padi, kedelai, gula, daging dan ikan. 2. Stabilisasi harga. 3. Perbaikan kualitas gizi masyarakat. 4. Pemberdayaan dan perlindungan petani/nelayan/pembudidaya ikan. 5. Penigkatan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan.
ARAHAN UU No. 19/2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI: Kedaulatan dan kemandirian petani untuk peningkatan taraf kesejahteraan Penyediaan prasarana dan sarana Pertanian Memberikan kepastian Usaha Tani Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian
10
KERANGKA KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI • KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi)
• KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor)
• AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau)
• MASALAH PANGAN
KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”
KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”
(Kemiskinan & Bencana Alam)
11
PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN SANGAT STRATEGIS KARENA : 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
Jumlah kebutuhan pangan yang harus disediakan cukup besar karena jumlah dan pertambahan penduduk yang besar (Jumlah penduduk 2019 diproyeksikan mencapai 268,1 juta jiwa) Inflasi bahan makanan sangat berpengaruh terhadap inflasi umum. (Inflasi umum 2013: 8,38% dengan sumbangan bahan bahan kelompok makanan 2,75%) Memberikan share terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional cukup besar sekitar 15 persen; dimana sub sektor tanaman pangan memiliki share terbesar rata-rata 50% terhadap pembentukan PDB Pertanian. Melibatkan sekitar 26,14 juta rumah tangga petani, 2,8 juta orang nelayan dan
4,5 juta orang pembudidaya ikan. Ketahanan dan kemandirian pangan sangat diperlukan, mengingat kedepan akan semakin sulit apabila kebutuhan pangan mengandalkan terhadap pasar global; Kondisi Pangan dunia masih akan dihadapi dengan fluktuasi pasokan dan harga karena dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produksi pangan dunia, serta meningkatnya permintaan bahan pangan akibat pertambahan penduduk dunia dan perkembangan ekonomi; Peningkatan penyediaan bahan pangan yang bergizi sangat penting untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat.
12
TANTANGAN - ASPEK PENYEDIAAN 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peningkatan produksi pangan strategis seperti kedelai, gula, daging sapi dan ikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Permintaan bahan pangan, baik kuantitas maupun kualitas akibat pertambahan penduduk dan tingkat pendapatan, sementara peningkatan produktivitas dan perluasan areal lahan pertanian semakin sulit ditambah lagi konversi lahan pertanian terus terjadi (Luas lahan pertanian ST 2013: 8,6 juta ha); Industri perbenihan masih kurang berkembang dan menurunnya kemampuan balai-balai benih serta penangkar benih rakyat dalam penyediaan benih-benih unggul; Perluasan areal pertanian semakin sulit karena keterbatasan ketersediaan lahan, serta konversi lahan pertanian yang terus terjadi. Penanganan jaringan irigasi secara serius antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat (laju kerusakan 344 ribu ha/tahun, 2010: kondisi rusak 3,76 juta ha); Penyaluran subsidi agroinput (pupuk dan benih) yang masih terjadi kurang tepat sasaran, tepat waktu dan mutu;
7.
Paket-paket teknologi yang kurang berdampak terhadap peningkatan produktivitas karena kurang dukungan dari sistem penyuluhan; 8. Realisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiyaan pertanian seperti KKP-E, KUPS, dan KRP-EN masih belum optimal. 9. Peningkatan produksi perikanan tangkap dihadapkan pada kondisi overfishing dan eksploitasi penuh disebagian WPP. Tiga dari sebelas (WPP), diantaranya sudah mengalami overfishing, melebihi tangkapan lestari (MSY) sebesar 6,52 juta ton per tahun, yaitu di WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), 573 (Samudera Hindia B/Selatan Jawa - Laut Timor Barat), dan 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda). Sementara itu, dua WPP lainnya sudah mengalami fully exploited, yaitu pada WPP 572 (Samudera Hindia A/Barat Sumatera dan Selat Sunda) dan 712 (Laut Jawa). 10. Pemanfaatan lahan untuk perikanan budidaya masih lebih rendah dibandingkan potensinya (6%). Namun demikian, pengembangannya tetap perlu memperhatikan pemilihan lokasi yang tepat dan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem, serta penyusunan zonasi tataruang yang benar. 11. Untuk memenuhi tingkat konsumsi masyarakat sebesar 43,2 kg/kapita/tahun, maka pada tahun 2019, akan dibutuhkan produksi perikanan sekitar 11,6 juta ton.
13
TANTANGAN DISTRIBUSI DAN AKSES
1.
2.
3.
Gejolak harga pangan setiap saat akan terjadi, untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan dan mengelola cadangan pangan dan pengendalian perdagangan bahan pangan (Inflasi 2013 untuk bahan makanan mencapai 11,35%) . Kondisi prasarana dan sarana transportasi terutama di luar Jawa masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, untuk mendukung distribusi bahan pangan secara baik dan lancar; Kelompok masyarakat miskin yang kurang mampu untuk mengakses terhadap pangan masih cukup besar jumlahnya(Jumlah penduduk miskin hingga Sept 2012: 28,59 juta orang);
KUALITAS KONSUMSI 1.
Diversifikasi konsumsi pangan masih belum berhasil :
a. b. c.
2.
3.
Tingkat konsumsi beras masih cukup tinggi (124,89 kg/kapita/tahun). Diversifikasi konsumsi belum mengarah kepada bahan pangan bersumberdaya lokal; Nilai pola pangan harapan (PPH) masih dibawah yang diharapkan, yaitu baru mencapai 88,9 dari nilai 100
Konsumsi kalori masyarakat masih dibawah Angka Kecukupan Energi 2.000 kkal per kapita (2012: 1.952,6 kkal per kapita); Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat terdapat pergeseran pola konsumsi masyarakat yang lebih mengarah kepada meningkatnya konsumsi pangan olahan dan protein hewani (perubahan 2008-2012: daging naik 29,19%; makanan dan minuman naik 7,08%).
14
TANTANGAN - ASPEK PERMASALAHAN/ GANGGUAN KETAHANAN PANGAN 1. Permasalahan atau gangguan pangan akibat bencana alam, kemungkinan masih sering terjadi : a. Iklim ekstrim banjir, kekeringan, dan ombak tinggi (Luas areal padi terkena puso 2012: 84,4 ribu ha) b. Serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit pada ternak dan Ikan
2. Diperlukan instrumen kebijakan untuk mitigasi dampak risiko akibat bencana alam dan kenaikan harga baik bagi produsen (petani/nelayan/pembudidaya ikan) maupun konsumen; UU No. 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
15
PERKIRAAN KEBUTUHAN No 1
Uraian
Satuan
2013
2015
2019
Pertambaha Pertumbuh n(2013an per 2019) tahun (%)
PRODUKSI - KEBUTUHAN KALAU HARUS SWASEMBADA Beras
juta ton
39.84
43.04
49.9
6.86
3.0
Daging
ribu ton
383.32
633.55
822.99
439.67
19.1
Gula
juta ton
2.53
5.7
7.11
4.58
30.2
Kedelai
juta ton
0.808
2.09
2.51
1.70
35.1
Jagung
juta ton
18.51
17.7
22.19
3.68
3.3
13.44
25.55
12.11
17.4
Ikan (PERKIRAAN) juta ton 2
Konsumsi Kalori
kkal
1.937
1.950
2.000
63
3
Pola Pangan Harapan (PPH)
Skor
88.9
90
95
6.1
*) Angka Tahun 2013
-
16
Proyeksi Kebutuhan Lahan, Pupuk dan Air 2015 – 2019
Proyeksi
2015
2016
2017
2018
2019
Produksi Padi (Juta Ton)
76,56
78,87
81,23
84,40
88,76
Produksi setara beras (Juta Ton)
43,04
44,34
45,67
47,45
49,9
8.382,07 8.419,47 8.453,39 8.560,14
8.772,54
Kebutuhan lahan ( Ribu Ha) Kebutuhan Pupuk (Juta Ton) Kebutuhan Air (Miliar M3)
9,68
9,72
9,76
9,89
10,13
75,13
77,30
79,55
81,88
84,29
17
SKENARIO PRODUKSI KOMODITAS : IKAN
Indikator 1. Perikanan Tangkap (juta ton) 2. Perikanan Budidaya di luar Rumput Laut (juta ton) Total Produksi Ikan (juta ton)
2015
2016
2017
2018
2019
Rata-rata Pertumbuh an per tahun
6,16 7,29
6,21 8,98
6,33 11,54
6,45 14,80
6,59 18,95
1,7%*) 27,0%
13,44
15,20
17,87
21,25
25,55
17,4%
Asumsi: Pertumbuhan produksi perikanan tangkap rata-rata sebesar 1,7% per tahun, mempertimbangkan faktor tangkapan lestari (MSY). Tingkat tangkapan lestari diusulkan meningkat dari 6,5 juta ton per tahun menjadi 7,3 juta ton per tahun.
18
2.2. MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING
19
(1). PERTANIAN DAN PERIKANAN
20
a. PERTANIAN 1. Produksi kelapa sawit (2012) sebesar 23,5 juta ton sebagian besar diekspor (18,8 juta ton). Saat ini baru digunakan 900 ribu KL biodiesel. Kalau utk 10% mandatory akan menyerap 6,6 juta KL biodiesel. 2. Karet diperlukan peningkatan kualitas produk di DN untuk memenuhi standar permintaan ekspor. Produksi 2012: 3 juta ton; Ekspor karet dan produk karet: 3,1 juta ton. 3. Kakao: (i) peremajaan dan intensifikasi untuk peningkatan produktivitas, (ii) perbaikan mutu hasil dan nilai tambah. Produksi 2012: 936,3 ribu ton; Ekspor: 324,7 ribu ton.
21
Ekspor Perkebunan Perkembangan Ekspor Pertanian (Ribu Ton) 20,000.0
18,845.0
18,000.0
16,829.2
16,436.2
16,291.9
16,000.0 14,290.7 14,000.0
13,243.8 12,100.9
11,875.4
12,000.0 10,376.2 10,000.0
8,661.6
8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 328.1
431.0
2,920.6
2,756.2
2,445.3
2,294.6
568.3
455.0
2,763.0
468.3
495.4
3,162.2
2,927.6
2,526.5 500.3
3,078.1 2,206.0
352.2
324.7
221.5
0.0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Periode Kabinet Indonesia Bersatu I Kakao
Kopi
Sawit
2011
2012
2013*)
Periode Kabinet Indonesia Bersatu II Karet dan Produk Karet
22
b. PERIKANAN
23
Perkembangan Ekspor dan Impor Perikanan
Pada periode 2003-2011, ekspor produk perikanan Indonesia menunjukkan tren meningkat dan masih mendominasi perdagangan produk perikanan nasional. Namun demikian, impor produk perikanan juga menunjukkan gejala meningkat
24
POTENSI LAHAN PERIKANAN BUDIDAYA DAN TINGKAT PEMANFAATAANNYA No 1 2 3
4 5
Jenis Budidaya Tambak Kolam Perairan Umum (karamba/jarimg apung) Sawah Laut
Potensi (ha)*) 2.963.717 541.100 158.125
1.536.289 12.545.072
Pemanfaatan**) Ha % 657.346 22,2% 131.776 24,4% 1.798 1,1%
156.193 176.930
Keterangan: *) = berdasarkan Statistik Perikanan Budidaya 2009 **) = berdasarkan statistik perikanan budidaya 2012 Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011, KKP
10,2% 1,4%
25
SEBARAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI ) TAHUN 2011
Unit Pengolahan Ikan (UPI) didominasi oleh UPI skala Mikro (95%) dan persebarannya terkonsentrasi di provinsi Jawa Timur Jenis pengolahan yang dominan adalah: penggaraman, pemindangan, pengasapan Sumber: KKP, 2012 26
c. HASIL HUTAN
27
Produksi Kayu Bulat 25.00 22.42
22.01
21.25
20.66
20.00
19.95
Juta m3
18.65 19.04 15.00
10.00
9.92 9.35
6.44
4.32
4.35
2004
2005
5.00
6.43 4.62
4.85
5.25
5.08
5.14
2011
2012
2006
2007 Hutan Alam
2008
2009
2010
Hutan Tanaman
• Produksi kayu dari hutan tanaman meningkat, sementara produksi kayu bulat dari hutan alam yang beroperasi, masih di bawah potensi (9 juta m3/tahun) • Pemanfaatan secara lestari masih dapat ditingkatkan. 28
Produksi Kayu Bulat: Masyarakat 500
3.5
3
400
2.5
300
2
200
1.5
1
100
0.5
0
0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Laju Penambahan Hutan Rakyat (ribu ha) Produksi Kayu Bulat dari HR (Juta m3)
Terjadi peningkatan laju penambahan luas hutan rakyat di Pulau Jawa. Perlu ditingkatkan produktivitas (produksi per ha). 29
Nilai Ekspor Produk Primer Kehutanan 2005-2009 (US$ juta) 4.324.554 3.637.698
3.628.774 3.208.377
3.098.505 2.743.670 2.437.372
2.382.579
2.161.024 1.953.470 1.374.670 932.708
3.409
1.506.681
1.638.695 1.465.941
1.533.457 1.422.447
1.554.610
1.559.180
1.189.395
1.124.050
867.236
55.093 37.009 9.317 5.376
2005
1.599.808
1.956.471
49.352 63.721 19.952 4.620
2006 Kayu Gergajian
214.902 55.203 5.616 3.134
2007 Kayu Lapis
56.145 35.884 30.113 1.141
2008 Pulp
Veneer sheets
45.138 30.894 21.156 2.214
2009
43.719 41.568 26.286 2.842
2010
Particle Board (including OSB)
42.406 42.671 34.431 2.290
2011 Fibreboard
42.476 34.511 2.390
2012 Total
Ekspor produk kayu didominasi oleh kayu lapis dan pulp. Produk kayu lain perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing 30
Perkembangan ekspor hasil hutan bukan kayu 2007-2009 Type
2007 (USD)
2008 (USD)
2009 (USD)
Natural honey
783,167
3,281,473
13,127,371
Sandalwood
387,809
431,128
110,860
4,494,690
4,063,250
4,642,039
61,530,479
54,684,787
63,345,446
2,092,323
2,772,877
2,054,110
Rattan
24,107,899
27,948,348
26,901,677
Terpunten oil
37,108,603
32,203,313
42,281,410
709,738
6,529,385
9,504,630
131,214,708
131,914,561
161,967,543
Gaharu Gum: dammar, resin etc Bamboos plait &other
Fuel wood:log, billet Total (US$) Sumber : Kemenhut. 2010
Potensi hasil hutan bukan kayu tinggi, namun pemanfaatan masih belum optimal. 31
d. PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (BIODIVERSITY)
32
JENIS NILAI
PENJELASAN
Nilai konsumtif
Manfaat langsung yang dapat diperoleh dari keanekaragaman hayati, misalnya pangan, sandang maupun papan.
Nilai produktif
Nilai pasar yang didapat dari perdagangan keanekaragaman hayati di pasar lokal, nasional maupun internasio
Nilai Jasa Lingkungan
Nilai jasa ekologis seperti ekosistem hutan menjaga siklus hidrologi bagi manusia.
Nilai eksistensi
Nilai yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati karena keberadaannya.
Nilai pilihan
Nilai potensi keanekaragaman hayati dalam memberikan keuntungan bagi masyarakat di masa datang.
Nilai warisan
Nilai warisan berkaitan dengan hasrat untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. 33
PEMANFAATAN BIODIVERSITY MENGAPA PENTING – sumber pendapatan baru dan hijau.... 1. Nilai pasar global: a. Obat-obatan yang diperoleh dari sumber daya genetis diperkirakan US$ 75.000- 150 000 juta per tahun. b. Perdagangan benih di seluruh dunia mencapai US$ 45 miliar, sedangkan total keluaran dari agroekosistem dunia mencapai nilai setara US$ 1,3 triliun setiap tahun c. Ekspor tumbuhan dan satwa liar mencapai sekitar US$450 juta pada tahun 2011 2. Nilai industri bahan spa/kebugaran, suplemen alam dan jamu, industri kosmetik serta bahan lain (kosmetik, dll) Sumber: WEHAB Working Group, 2002 dalam IBSAP 2003
34
Perkiraan Devisa Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2007 - 2011 505,000,000
5,500,000 445,567,543
405,000,000
4,500,000
373,631,661
305,000,000
3,500,000
263,862,681 207,232,382
205,000,000
Dollar ($)
Dollar ($)
4,424,623
2,500,000
166,354,497 2,181,791
2,352,010
2,318,544
105,000,000
1,500,000
512,857 5,000,000
500,000 2007
2008
2009
2010
2011
Tahun Satwa
Tumbuhan
35
Contoh Nilai Ekonomi (Nilai Konsumstif dan Produktif) KEHATI : Ekosistem Potensi Pemanfaatan a. Jasa Penyerapan Karbon Bioresources Indonesia menghadapi Era Ekonomi Hijau dan Perubahan Iklim b. Bio-akumulator perifiton sebagai penjernih air dan sumber pakan alternatif c. Artificial Floating Habitat) untuk peningkatan produksi perikanan. d. Industri kerahayuan
Tipe ekosistem
Sekuestrasi karbon (ton C/hektar) Ekosistem laut
Rumput laut
2139,42
Akmal et al. (2009)
Mangrove
968
Murdiyarso et al. (2009)
Padang lamun
830
Fourqurean et al. (2012)
Ekosistem terestrial Hutan alam
325,72
Astutik (2011)
Hutan kota
276,87
Ratnaningsih & Suhesti (2010)
Hutan campuran
270,96
Noordwijk et al. (2002)
Hutan gambut
200
Agus (2007)
Hutan sekunder
176
Tomich et al. (1998)
Hutan tanaman
170,43
Noordwijk et al. (2002)
Agroforestry karet
116
Tomich et al. (1998)
Perkebunan karet monokultur
97
Tomich et al. (1998)
Padang rumput Rotasi ubi kayu-alang-alang
Sumber: Sukara, 2013
Referensi (Penelitian)
63,59 3
Kebun Botani (Kebunraya Cibodas)
150,97
Perkebunan Teh
55,52
Noordwijk et al. (2002) Tomich et al. (1998)
Belum dipublikasikan (Joeni, dkk)
36
Contoh Nilai Ekonomi KEHATI : Spesies Potensi Pemanfaatan a. Pangan b. Bahan baku industri kerahayuan c. Bahan baku obat
Contoh valuasi ekonomi untuk pangan: 1 pohon menghasilkan gula aren sebanyak 360 kg/3 bulan/perbungaan. Harga jual normal gula aren adalah Rp. 8000/kg. Pendapatan petani=Rp. 1.000.000/bulan/perbungaan. Sumber: Sukara, 2013
37
2.3. MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4. 5.
Konservasi Hutan Konservasi Laut dan Pesisir Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pengendalian Perubahan Iklim Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
38
KONSERVASI HUTAN Diperlukan untuk: • Mengembalikan kesuburan dan kualitas tanah untuk mendukung sektor pertanian • Meningkatnya tekanan terhadap daerah tangkapan air (catchment area) • Mencegah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air - meningkatnya potensi konflik penggunaan air (industri, pertanian, domestik) • Meningkatkan keanekaragaman hayati 39
5.3. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP • Sektor berbasis SDA masih perekonomian Indonesia:
menjadi
tulang
punggung
- PDB rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan 2009-2012 = 15,13% (urutan kedua); - PDB rata-rata sektor pertambangan dan migas = 11,5% (urutan keempat)
• Meningkatnya kebutuhan SDA (ekstraktif) kerusakan lingkungan • Meningkatnya limbah domestik, industri, pertanian, dan emisi kendaraan bermotor menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan • Penegakan hukum yang belum tegas dan konsisten • Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih belum tinggi.
40
1. IKLH sudah dikembangkan sejak tahun 2009 2. Perlu penyempurnaan: (1) Belum digunakan secara luas; (2) Belum masuk ke RPJM; (3) Kualitas IKLH perlu ditingkatkan. 41
IKLH Nasional 2009 - 2012 98.62
100.00
99.36
94.68 90.00 81.87 80.00
70.00
64.21 61.07
59.79
60.25 59.08
60.00
63.14
59.23
62.25
48.86
50.00
46.64
55.55
42.46 40.00 2009
2010 IKU
2011 IKA
ITH
2012
IKLH
Catatan: untuk tahun 2012 merupakan angka sementara Sumber: Data IKLH diolah, 2012 42
2.4. PEMBANGUNAN KELAUTAN dan KEMARITIMAN
KONDISI SAAT INI 1.
EKONOMI KELAUTAN: Potensi wilayah laut yang luasnya sekitar 70% dari luas wilayah Indonesia belum termanfaatkan secara optimal: a. Potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dari jumlah tangkap yang diperbolehkan 5,2 juta ton/tahun, dan masih adanya kapal perikanan asing secara illegal masuk ke perairan Indonesia b. Potensi sumberdaya pertambangan di laut besar namun belum memiliki cukup landasan regulasi dalam pemanfaatannya c. Potensi biodiversity untuk pemanfaatan keekonomian (bioprospect dan wisata bahari) yang belum optimal d. Potensi laut sebagai media transportasi belum juga dimanfaatkan secara optimal untuk konektifitas e. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih miskin belum banyak tersentuh dalam pelayanan dasar dan kebutuhan dasar serta kesempatan ekonomi
POTENSI (MSY) DAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2010 PER WPP MSY = 276 Prod = 316,8 PPS = 1 PPP = 2
MSY = 1.059 Prod = 572,2 PPN: 3 PPP = 4 Swasta = 2
MSY = 333,6 Prod = 214,3 PPS = 1 PPP = 3
MSY = 595,6 Prod = 418,5 PPN = 1 PPP =1
MSY = 299,1 Prod = 142,8 MSY = 929,7 Prod = 625,8 PPP = 1
MSY = 565,2 Prod = 541,5 PPS = 1 PPN = 1 PPP = 6
MSY = 836,6 Prod = 810,6 PPS = 1 PPN = 3 PPP = 22
Keterangan: Satuan dalam Ribu Ton; MSY= 6,5 juta ton/tahun Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan (JTB) adalah 80% dari MSY = over fishing (produksi > MSY), pengelolaan harus hati-hati, tidak ada ijin baru dan perlu pemulihan SDI = produksi > JTB (namun belum melebihi MSY), mengoptimalkan penangkapan dan pemulihan SDI = produksi < MSY, mengoptimalkan hasil tangkapan sampai batas JTB
MSY = 855,5 Prod = 537,9 MSY = 491,7 Prod = 431,4 PPS = 1 PPN = 3 PPP = 7
MSY = 278 Prod = 427,6 PPS = 1 PPN = 2
= Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Bungus, Nizam Zachman, Cilacap, Kendari, Bitung) = Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Brondong, Kejawanan, Pelabuhan Ratu, Pekalongan, Pemangkat, Pengambengan, Prigi, Sibolga, Sungailiat, Tanjung Pandan, Ternate, Tual = Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur dan Barelang (Batam, Kepri)
45
PETA SUMBER DAYA MINERAL
Sumber: Kemen ESDM (2009)
BIODIVERSITY LAUT dan PEMANFAATAN EKONOMI Luasan terumbu Karang Indonesia : 85.000 km2
•
Lokasi Barat Tengah Timur Indonesia
Jumlah Titik 439 274 272 985
Sangat Baik (%) 5,47 5,11 5,88 5,48
Baik (%) 27,56 30,29 17,28 25,48
Cukup (%) 33,94 44,89 34,19 37,06
Kurang (%) 33,03 19,71 42,65 31,98 Luas (juta Ha)
No
Kawasan Konservasi
Jumlah Kawasan
A
Inisiasi Kemenhut (Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, Cagar Alam Laut)
32
4,69
B
Inisiasi KKP dan Pemda (Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kawasan Konservasi Perairan Daerah)
76
11,09
Jumlah Total
108
15,78
Komitmen Indonesia dalam hasil pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 2006 luas kawasan konservasi perairan adalah 20 juta pada tahun 2020
• Tahun 2015-2019: peningkatan luas kawasan konservasi laut sebesar 4,2 juta ha 47
POTENSI WISATA BAHARI
Sumber: Kemenparekraf (2009)
Belum dikembangkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan pendapatan daerah. Perlu ditargetkan lokus andalan didukung sektor lain secara komprehensif.
RUTE ANGKUTAN LAUT PT. PELNI DAN PERINTIS
Masih kurang memadainya pengembangan sarana dan prasarana transportasi dari dan ke pulau-pulau kecil – KONEKTIVITAS Tahun 2015-2019 : Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dari/ke pulau-pulau kecil – RENCANA PENGEMBANGAN DAN ARMADA (industri maritim/perkapalan)
PETA KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR
Keterangan :
Sumber : BPS, KKP 2010
KONDISI SAAT INI (2) 2. TATA KELOLA - EKSISTENSI: a. Penyelesaian batas wilayah laut dengan 9 negara tetangga b. Dari 17.504 pulau di Indonesia, baru terdaftar ke PBB sebanyak 13.466 pulau di tahun 2012. Dan sisanya harus selesai tahun 2017. Pulau-Pulau Kecil Terluar yg berbatasan dengan negara tetangga 25
20
15
10
5
0 Australia
Filipina
India
Malaysia
Palau
Papua Nugini
Singapura
Timor Leste
Vietnam
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) No
Provinsi
Jumlah Pulau kecil terluar
Jumlah Pulau kecil terluar berpenghuni
1
Nanggroe Aceh Darussalam
6
2
Sumatera Utara
3
1
3
Kepulauan Riau
20
3
4
Sumatera Barat
2
5
Bengkulu
2
6
Lampung
1
7
Banten
1
8
Jawa Barat
1
9
Jawa Tengah
1
10
Jawa Timur
3
11
Nusa Tenggara Barat
1
12
Nusa Tenggara Timur
6
1
13
Kalimantan Timur
4
2
14
Sulawesi Utara
11
7
15
Sulawesi Tengah
3
1
16
Maluku Utara
1
17
Maluku
17
9
18
Papua
9
5
Total
92
31
1
1
Eksistensi RI di 92 pulau terluar (31 berpenduduk): a. Pengelolaan PPKT Perpres No.78/2005 – pengelolaan pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni b. Perlu strategi yang jelas untuk mempertahankan eksistensi, pertahanan dan keamanan, serta isu kesejahteraan masyarakat. 52
KONDISI SAAT INI (3) 3. PEMANFAATAN GEO-EKONOMI DAN GEOPOLITIK – 3 jalur ALKI dan pemanfaatannya
Pemanfaatan ALKI untuk perekonomian nasional maupun regional belum banyak dilakukan
PERMASALAHAN ISU
PERMASALAHAN
Ekonomi kelautan
• Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal • Peraturan tentang perijinan/investasi pulau-pulau kecil dan pesisir untuk wisata bahari belum jelas • Belum adanya pengaturan tata kelola mineral dasar laut • Pengaturan kabel dan pipa dasar laut • Pengembangan ekonomi kelautan lainnya: biodiversity, wisata bahari, dll
Tata kelola laut
• Tata ruang laut belum diatur dan rencana zonasi pesisir (amanat UU No 27/2007) belum selesai disusun
Batas laut dengan negara tetangga dan keamanan laut
• Perundingan batas laut dengan beberapa negara masih belum selesai dengan 9 negara tetangga • Masih maraknya praktek Illegal fishing
PERMASALAHAN ISU
PERMASALAHAN
Konektivitas antar • Sarana dan prasarana pelabuhan perintis yang belum pulau memadai, terutama di wilayah timur • Rute dan jumlah moda angkutan perintis yang masih terbatas Bencana dan pencemaran laut dan pesisir
• Aturan untuk pencemaran laut dari pelayaran internasional • Kelembagaan dan mekanisme penanganan – penegakan hukumnya
SDM dan Iptek Kelautan
• Kualitas dan kuantitas SDM kelautan yang belum optimal, sebagai contoh sebagian besar ABK kapal perikanan >60 GT dari luar • Kelembagaan pendidikan dan pelatihan • Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi iptek kelautan yang tepat guna. • Masih belum berkembangnya wawasan kebangsaan Indonesia sebagai negara kepulauan.
III. RPJMN 2015-2019
56
DASAR-DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL • Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antarwilayah • Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat • Membangun dari pinggir dan dari desa • Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesarbesarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat • Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas
Slide - 57
MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK • Mengejar peningkatan daya saing • Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental • Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas • Mengurangi ketimpangan antarwilayah • Memulihkan kerusakan lingkungan • Memajukan kehidupan bermasyarakat
Slide - 58
B. VISI & MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 (NAWA CITA) VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG MISI: M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Slide - 59
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
Slide - 60
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
9 PRIORITAS (NAWACITA)
7 MISI
1. MENGHADIRKAN NEGARA UTK MELINDUNGI BANGSA DAN MEMBERI RASA AMAN KPD SELURUH WN
2. MEMBUAT PEM SELALU HADIR DG MEBANGUN TATAKELOLA PEM BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIR DG MEMPERKUAT DAERAH DAN DESA DLM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DLM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SHG BANGSA INDONESIA MAJU, BANGKIT BERSAMA BANGSA ASIA LAIN
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DG MENGGERAKKAN SEKTOR2 STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA
Kedaulatan Pangan ARAH KEBIJAKAN: 2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
- Padi (Juta Ton)
70,6
82,0
Kementan
- Jagung (Juta Ton)
19,1
24,1
Kementan
- Kedelai (Juta Ton)
0,92
1,92
Kementan
- Gula (Juta Ton)
2,6
3,8
Kementan
- Daging Sapi (Ribu Ton)
452,7
755,1
Kementan
- Produksi perikanan (juta ton)
24,9
40-50
KKP
8,9
9,89
Kemen PU dan Pera
2,71
3,01
Kemen PU dan Pera
189,75
304,75
Kemen PU dan Pera
21
49
Kemen PU dan Pera
INDIKATOR
1.
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk
CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
2.
3.
4.
Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKMKoperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim,
Slide - 62
UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA)
KEDAULATAN PANGAN PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN
Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak 1.000 Desa Pertanian Organik
SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK • 1.000 Desa Mandiri Benih • Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan • Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu
Techno park dan science park Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan
Pemantapan sistem pasca panen Pembentukan Badan Otorita Pangan Sistem Inovasi Nasional
KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN • Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah • Pelibatan aktif perempuan petani
LAHAN • Pengurangan laju konversi • Pemanfaatan lahan ex pertambangan • Distribusi 9 juta ha lahan ke petani • Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar • Perluasan (di luar Jawa-Bali): Sawah baru 1 juta ha Lahan pertanian kering 1 juta ha Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Pemberantasan Mafia Impor
Target Produksi Komoditi Utama 2019 Jawa
Komoditi
Target 2019
45,000,000
Padi
41.891.800
40,000,000
Jagung
11.938.815
35,000,000
Kedelai
1.288.455
Daging
439.060
30,000,000
Gula
2.089.547
Ton
25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Padi
Jagung
Kedelai
Daging Sapi dan Kerbau
Gula
Banten
2,394,019
23,685
28,293
55,860
-
Jawa Timur
13,654,262
6,767,324
801,893
157,101
1,370,252
DI Yogyakarta
1,011,825
368,587
75,396
12,610
51,624
Jawa Tengah
11,517,149
3,479,882
267,242
87,833
456,143
Jawa Barat
13,303,278
1,299,336
115,632
108,317
211,527
DKI Jakarta
11,268
-
-
17,339
-
Keterangan: • Produsen padi utama di kawasan Jawa terutama ditargetkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. • Jagung ditargetkan di Jatim, Jateng dan Jabar. • Kedelai terutama di Jatim dan disusul oleh Jateng dan Jabar. • Daging sapi dan kerbau ditargetkan di Jatim, Jabar dan Jateng. • Dan gula ditargetkan terutama di Jatim dan Jateng.
Komoditi
Target Produksi Komoditi Utama 2019 Bali - Nusa Tenggara
Target 2019
Padi
4.266.407
4,500,000
Jagung
1.962.142
4,000,000
Kedelai
252.165
Daging
51.603
3,500,000
Gula
3,000,000
Ton
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
Padi
Jagung
Kedelai
Daging Sapi dan Kerbau
Gula
867,927
996,407
4,404
20,660
-
Nusa Tenggara Barat 2,421,525
899,856
230,961
18,515
-
Bali
65,878
16,800
12,428
-
Nusa Tenggara Timur
976,955
Keterangan: • Di kawasan Bali-Nusa Tenggara, padi terutama ditargetkan di NTB. • Untuk jagung ditargetkan di NTB dan NTT. • Kedelai terutama di NTB. • Daging sapi dan kerbau terutama di NTB, dan • Gula tidak diproduksi di kawasan ini.
-
KEMARITIMAN
66
MARITIM DAN KELAUTAN (1) INDIKATOR
2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
13.466
17.504
KKP, Kemendagri, Kemlu
1 negara
9 negara
KKP dan Kemlu
52%
87%
KKP, Kemenhan
210 15 unit
24 270 1 juta orang 76 unit
Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub
22,4 21 unit 15,7 juta ha
40-50 23 unit
KKP KKP
20 juta ha
KKP
1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB Penyelesaian batas maritim antar negara 2. Pemberantasan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 3. Membangun Konektivitas Nasional: • Membangun/mengembangkan pelabuhan • Pengembangan pelabuhan penyeberangan • Peningkatan SDM transportasi Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) Pengembangan pelabuhan perikanan
Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%)
Slide - 67
ARAH KEBIJAKAN 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; (b) Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; (c) Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: (a) Penguatan lembaga pengawasan laut; (b) Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; (c) Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; (d) Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 68
ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. 2. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a) Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut (b) Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP 2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 3. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark. 4. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 69
PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN
Sumber: http://www.pipp.djpt.kkp.go.id/index.php/profil_pelabuhan, 2014
No
WILAYAH
PPS
2.
Jawa
2
3.
Bali-Nusa Tenggara
-
PP N PP. Cilacap; PP. Nizam Zachman Jakarta
6
PP. Pekalongan; PP. Palabuhan Ratu; PP. Kejawanan; PP. Karangantu PP. Brondong; PP. Prigi
1
PP. Pengambengan
2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No 1 0
9
8
Lokasi KKPN
Luasan (Ha)
1
Laut Sawu, NTT
3.521.130
2
Gili Matra, NTB
2.954
3
Laut Banda, Maluku
2.500
4
Pulau Pieh, Sumbar
39.900
5
Padaido, Papua
6
Kapoposang, Sulsel
7
Aru Tenggara, Maluku
8
Raja Ampat, Papua Barat
9
Waigeo, Papua Barat
10
Anambas, Kepri
5
4 6
183.000
3 7
2 1
Sabuk pantai : Kendal, semarang, serang, tuban, indramayu, karawang Mangrove : Pekalongan, Kendal, Probolinggo Rekayasa Hybrid : Demak, Pati, Brebes, Tegal, Cirebon, Indramayu, Subang
KAWASAN
KKPN (KKP) KKLD/KKPD K.Kons.(Kemenhut)
TOTAL
50.000 114.000 60.000
271.630 1.262.686,2
LUAS (ribu ha)
5.507,8 5.581,4 4.694,9 15.784,1
Quick Wins Gerakan cinta laut dan Rehabilitasi kawasan pesisir di PANTURA Jawa JAWA-BALI Lokus Banten
Kegiatan
Penanaman bakau 980 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 1,275 km
DKI Jakarta
Penanaman bakau 180 ribu batang
Jawa Barat
Penanaman bakau 3.205 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 2,475 km Pembangunan Hybrid Engineering 13,275 km
Jawa Tengah
Penanaman bakau 5.655 ribu batang
Pembangunan sabuk pantai 2,475 km Pembangunan Hybrid Engineering 15,625 km Jawa Timur
Penanaman bakau 1.980 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 1.275 km
SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN Lokus (Provinsi) DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
DI YOGYAKARTA
BALI NUSA TENGGARA BARAT
Kegiatan Technopark berbasis teknologi kelautan dan perikanan (Jakarta Utara-Muara Kamal, kelautan dan perikanan) Technopark berbasis pengolahan produk KP (Slipi-Jakarta Pusat) Technopark berbasis perikanan budidaya (Depok Ikan Hias dan Subang-Sukamandi Budidaya Air Tawar) Technopark berbasis perikanan (Kebumen, perikanan tangkap) Technopark berbasis perikanan (Banyuwangi, perikanan tangkap, budidaya sidat, dan pengolahan) Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Pamekasan, garam) Technopark berbasis pengolahan produk KP (Pacitan, perikanan) Technopark berbasis perikanan budidaya (Sleman, budidaya tawar) Technopark berbasis teknologi kelautan dan perikanan (Bantul, pengolahan) Technopark berbasis perikanan budidaya (Buleleng-Gondol, budidaya laut) Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Lombok, budidaya laut)
73
PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI BERBASIS SDA
74
PERTANIAN Arah kebijakan
Langkah strategis
Dukungan Sektor Lain
1. Peningkatan produksi minyak sawit, karet dan kakao
-Perluasan areal kebun terutama di lahan terdegradasi - peningkatan produktivitas melalui pengembangan dan penyediaan bibit unggul, perbaikan budidaya perkebunan.
Kemenhut, BPN, Pemda
2. Peningkatan kualitas produk
- Penerapan ISPO dan pengelolaan kebun lestari untuk karet dan kakao - Pengembangan kriteria dan standar produk lestari - Perbaikan pasca panen dan peningkatan mutu produk
KLH, BSN, Kemenperin dan Kemendag, Pemda
3. Keterkaitan hulu-hilir
-Penyusunan rencana hilirisasi -Integrasi industri pengolahan dan kemampuan penyediaan bahan baku -Mendorong investasi di sektor hilir yang menghasilkan nilai tambah di sektor primer
Kemenperin, Kemendag, Pemda, Asosiasi
4. Pembinaan produsen kecil (smallholders)
-Peningkatan akses pembiayaan. -Pembinaan mutu produk -Perlindungan usaha
KemenkopUKM, Pemda 75
PERIKANAN (1) Arah Kebijakan Peningkatan Produksi dan Kontinyuitas Produksi
Langkah Strategis
Dukungan sektor lain
Pengelolaan Produksi per WPP
Pemda
Penguatan dan Pengawasan Illegal Fishing di daerah KTI
Bakorkamla dan Pemda
Revitalisasi Tambak Produktif di Jawa
PU, Pemda
Peningkatan produksi benih unggul komoditas andalan seperti Udang di Jawa, ikan Patin di Sumatera
Pemda
Perbaikan Sistem Penanganan Kemenperin, BSN Produksi Sesuai Standar Baku, dari Hulu sampai Hilir untuk Peningkatan Kualitas Produk 76
PERIKANAN (2) Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing Komoditas
Langkah Strategis
Dukungan sektor lain
Peningkatan kualitas/standar ikan
BSN, Kemeperin
Fasilitasi kerjasama UPI dengan Industri
Kemenperind, Kemendag
Pengaturan impor komoditas yg diproduksi nelayan (ikan selar, kembung, salem) yang biasa diolah sebagai pindang
Kemendag
Pengembangan ekspor ke potensial pasar di negara baru, Timur Tengah
Kemendag
77
PERIKANAN (3) Arah Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Langkah Strategis
Dukungan sektor lain
Peningkatan kualitas manajemen pelabuhan perikanan
KKP-Pemda
Pengembangan jalan produksi di tambak dan balai benih/hatchery
PU dan Pemda
Revitalisasi sarana perikanan (Armada Kapal dan Sarana Penyimpanan)
KKP, Pemda dan PU
Pengembangan data Sislog Ikan dan Perbaikan Sistem Distribusi
Kemendag, Perhubungan
Dorongan pengembangan pabrik pakan lokal
Pemda
78
ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS (4) Arah kebijakan Peningkatan Inovasi dan SDM Iptek
Langkah strategis
Dukungan sektor lain
Pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Perikanan setempat
Kemenaker, Kemendiknas
Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi Iptek utk Komoditas Unggulan, misal Nila, Kerapu
Kemenperin, Kemenristek, Perguruan Tinggi
79
HASIL HUTAN
80
ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS Arah Kebijakan
Pembinaan Kawasan Hutan
Langkah Strategis
Dukungan Sektor Lain
Pembentukan dan pembangunan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan/Forest Management Unit)
Penyelesaian tata batas dengan: • Pemda • BPN
Mendorong KPH sebagai profit center dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi dan melindungi kawasan bawahnya (produk kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan)
Pemda
Penegakan ketentuan pengelolaan hutan lindung oleh Pemda (PP nomor 38 tahun 2007)
Pemda
81
ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS Arah Kebijakan
Langkah Strategis
Dukungan Sektor Lain
Peningkatan daya saing komoditas hasil hutan
Peningkatan kemudahan kepada KPH dan mitra kerjanya dalam bidang management, akses kepada teknologi, akses kepada kapital, dan akses kepada pasar
Kemendagri
Pengembangan Forest Based Cluster Industry sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri turunan berbasis kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan
Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan
82
PENGEMBANGAN KOMODITAS RAMAH LINGKUNGAN (SUSTAINABLE COMMODITY) SEKTOR
Langkah Strategis
Kehutanan
• Pengelolaan hutan lestari – pengembangan KPH • Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
Kemenhut dan Pemda
Pertanian
• ISPO (dikembangkan untuk karet dan kakao) • Pembinaan dan pengawasan kebun • Standar dan sertifikasi komoditas lestari
Kementan, BSN dan Kemendag
Perikanan
• Pengelolaan WPP lestari • Standar dan sertifikasi produksi/produk
KKP, BSN, Kemendag
Industri
Pengembangan kriteria green business/industri
KADIN-KLHBappenasKemenperind
Pendukung
•Pengembangan kriteria green procurement •Pengembangan green credit
LKPP, Kemenkeu, BI
83
Arah kebijakan dan langkah Strategis Arah Kebijakan
Langkah Strategis
Dukungan Sektor terkait
Revitalisasi dan perkuatan kebijakan dan peraturan
1 Penataan dan Penggunaan Ruang 2. Tenurial 3. Pengelolaan hutan dan lahan gambut 4. Pemantauan hutan dan penegakan hukum 5. Moratorium
KemenPU BPN KLH Aparat penegak hukum
Reorientasi dan perkuatan pengelolaan hutan dan lanskap secara terintegrasi
1. Pengelolaan lanskap secara berkelanjutan
Kemendagri Pemda
2. Pemanfaatan ekonomi sumber daya alam secara berkelanjutan 3. Konservasi dan rehabilitasi
84
Arah kebijakan dan langkah Strategis Arah Kebijakan Konservasi sumber daya air secara berkelanjutan
Langkah Strategis
Dukungan Sektor terkait
1. Perlindungan sumber air KemenPU dalam kawasan hutan Pemda 2. Konservasi Daerah Kementan Aliran Sungai (DAS) secara berkelanjutan 3. Perkuatan kelembagaan dan sumber data dan informasi konservasi tanah dan air
85
Arah kebijakan dan langkah Strategis Arah Kebijakan
Langkah Strategis
Dukungan Sektor Lain
Pengendalian kebakaran hutan
Pembentukan unit khusus penanganan kebakaran hutan di Kementerian Kehutanan
BNPB Pemda
Pencegahan kebakaran hutan dengan pemanfaatan teknologi hutan buatan
BPPT BNPB
Keterpaduan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan
BNPB
KONSERVASI LAUT DAN PESISIR
•
• • •
No
Kawasan Konservasi
Jumlah Kawasan
Luas (juta Ha)
A
Inisiasi Kemenhut (Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, Cagar Alam Laut)
32
4,69
B
Inisiasi KKP dan Pemda (Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kawasan Konservasi Perairan Daerah)
76
11,09
Jumlah Total
108
15,78
Target luasan kawasan konservasi perairan adalah 20 juta pada tahun 2020 sesuai komitmen Indonesia dalam hasil pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 2006. Mendorong pencadangan dan penetapan kawasan konservasi perairan daerah melalui koorinasi dengan pemda Harmonisasi pengaturan/pengelolaan kawasan konservasi perairan antar kementerian (Kemenhut dan KKP) Penyelesaian rencana zonasi setiap kawasan konservasi perairan
Pengelolaan Kawasan Konservasi prioritas kawasan konservasi yang dikelola secara nasional, antara lain : Gili Matra, Laut Banda, Pulau Pieh, Padaido, Kapoposang, Aru Tenggara, Raja Ampat, Waigeo, Anambas, dan Laut Sawu 87
ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS Arah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut/Pesisir
Langkah Startegis Penambahan luasan kawasan konservasi seluas 5 juta Ha
Dukungan Sektor lain KKP, Pemda
• Penyusunan Peraturan KKP, Kemenhut, Pemda Pemerintah turunan dari UU No.27/2007 dan UU No. 41/1999 • Penerapan zonasi di pesisir dan pulau-pulau kecil turunan UU 27/2007 Pengembangan Kawasan Konservasi Sebagai Wisata Bahari di 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional.
Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan wisata bahari, meliputi: pondok informasi, dermaga sandar, akses jalan, sanitasi, dan jaringan air bersih.
KKP, Kemen PU, Pemda
Promosi dan kemudahan akses (moda transportasi dan trayek wisata) ke kawasan konservasi
KKP, Kemenparekraf, Kemenhub
88
PENGENDALIAN KUALITAS LH DAN JASA LINGKUNGAN
89
ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS Arah Kebijakan
Langkah Startegis
Dukungan Sektor lain
Penerapan IKLH
• Penambahan komponen/kriteria dalam penghitungan IKLH; • Standarisasi kondisi wilayah dan demografi; • Penghitungan IKLH komposit (nasional dan daerah)
KLH, BPS, Bappenas
Pengendalian Kualitas LH
• Rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi (lahan, tata air, pesisir, areal pertambangan); • Pengelolaan limbah (sampah dan cair) domestik dan industri, termasuk infrastrukturnya; • Pengawasan dan pemantauan kegiatan industri; • Peningkatan kesadaran: pola hidup bersih dan sehat; • Penyelesaian peraturan operasional turunan UU No.32/2009
Kemenhut, Kementan, KKP, Kemen PU, Kemenperin, Kemenpera, Kemenkes, KLH, Pemda + dunia usaha
90
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM Arah Kebijakan
Capaian
Mitigasi
a. Pelaksanaan RAN dan RAD • Telah terbit Perpres 61/2011 tentang RAN-GRK dan Perpres 71/2011 te Mitigasi Mitigasi ntang Inventarisasi GRK • Diterbitkannya Pergub RAD-GRK untuk 33 provinsi. b. Pemantauan Penurunan Emisi GRK • Penyusunan Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAN/RAD-GRK c. REDD+ • Perpres 10/2011 diperpanjang dengan Inpres 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut • Keppres 62/2013 tentang Badan REDD+
Adaptasi
Peningkatan ketahanan (adaptif) ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus. a. Sosialisasi RAN-API penyusunan strategi adaptasi daerah b. Penerapan di daerah rentan (pilot project) kolaborasi K/L teknis dan Pemda c. Pembangunan kapasitas adaptasi masyarakat
Integrasi strategi mitigasi dan adaptasi Kebijakan Lintas Bidang Perubahan Iklim
91
SKENARIO PENURUNAN EMISI 26% (2010-2020) (dalam juta ton CO2) BAU Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut Pertanian Energi dan Transportasi Industri Limbah Total
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.729,9 1.715,9 1.704,0 1.690,4 1.675,4 1.652,7 1.642,2 1.624,7 1.606,9 1.589,2 1.575,5 51,5 52,3 53,0 53,7 54,5 55,5 56,3 57,2 58,1 59,0 59,8 477,0 514,0 551,9 593,9 640,0 695,0 744,5 803,0 865,7 932,6 1.001,1 52,9 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,2 60,1 61,1 62,1 194,4 200,2 205,7 211,3 216,9 222,8 228,1 233,7 239,3 244,8 250,2 2.505,6 2.536,0 2.569,3 2.604,9 2.643,2 2.683,3 2.729,3 2.777,7 2.830,0 2.886,7 2.948,8
Jumlah emisi dengan skenario penurunan emisi 26% Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut Pertanian Energi dan Transportasi Industri Limbah Total
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.537,4 1.482,4 1.427,5 1.369,5 1.308,7 1.240,9 1.179,7 1.112,3 1.043,2
2019 973,0
2020 903,5
49,2 49,5 49,7 49,9 50,2 50,5 50,7 51,0 51,3 51,6 51,8 471,0 506,2 542,2 581,9 625,4 677,4 723,8 778,6 837,2 899,5 963,1 52,6 53,4 54,2 55,0 55,8 56,7 57,5 58,4 59,3 60,2 61,1 181,9 184,8 187,3 189,7 191,9 194,3 196,0 197,8 199,5 201,0 202,2 2.292,1 2.276,2 2.260,8 2.246,0 2.232,1 2.219,8 2.207,8 2.198,1 2.190,5 2.185,4 2.181,8
Jumlah emisi yang harus diturunkan Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut Pertanian Energi dan Transportasi Industri Limbah Total
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
192,5
233,5
276,5
320,9
366,7
411,8
462,5
512,4
563,7
616,2
672,0
2,3 6,0 0,3 12,4 213,5
2,8 7,8 0,3 15,4 259,8
3,3 9,8 0,4 18,4 308,4
3,8 12,0 0,5 21,6 358,9
4,4 14,6 0,5 25,0 411,2
4,9 17,6 0,6 28,5 463,5
5,5 20,7 0,7 32,1 521,5
6,1 24,4 0,8 35,9 579,5
6,7 28,5 0,8 39,8 639,5
7,4 33,0 0,9 43,8 701,3
8,0 38,0 1,0 48,0 767,0 92
ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS Arah Kebijakan Mitigasi PI
Langkah Stategis
Dukungan Sektor Lain
• Standarisasi kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK) • Review baseline dan proyeksi penurunan emisi, serta penyempurnaan metodelogi penghitungannya • Meningkatkan kontribusi swasta dalam penurunan emisi • Pengembangan dan penerapan insentif fiskal • Penguatan sistem informasi iklim dan cuaca • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK
KLH, Bappenas, Kemenhut, Kementan, Kem.Hub, Kem.Industri, Kem.ESDM, Kem.PU, Pemda, Kadin, Kemenkeu, BMKG, Pemda
93
...Lanjutan Arah Kebijakan
Langkah Stategis
Dukungan Sektor Lain
REDD+
• Menurunkan laju deforestasi dan kerusakan hutan • Meningkatkan jumlah tegakan pohon
Kemenhut, Bappenas, Badan Pengelola REDD+, Kemenkeu, Pemda
Adaptasi PI
• Kajian Kerentananan, terutama untuk daerah yang rentan (pesisir, pulaupulau kecil, perkotaan) dan daerah rawan bencana • Meningkatkan ketahanan (resilience) untuk sektor-sektor yang sensitif (pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan, infrastruktur, Kehati) • Pengembangan strategi adaptasi daerah • Pengembangan indikator kerentanan untuk monev
Kementan, KKP, BNPB, KLH, Kemen PU, Kemenkes, Kemenhut, BMKG, Bappenas, Pemda
94
III. APA IMPLIKASI BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN 1. PANGAN a. Beras dipelihara kapasitas: rumah tangga + BUMN petani,lahan/irigasi dan layanan pertanian b. Usaha pangan lain-tersedia beragam dan menarik c. Daging sapi lokal masih terbuka 2. PRODUK PREMIUM,UNIK DAN RAMAH LINGKUNGAN 95
2. EKONOMI JASALINGKUNGAN DAN KEHATI 1. EKONOMI JASA LINGKUNGAN a. Eko-wisata: hutan, bahari, flora-fauna endemis b. Jasa karbon, jasa air dsb. 2. EKONOMI KEHATI a. Pengembangan dan standardisasi jamu b. Industri suplemen herbal c. Industri bahan2 penyegar/SPA, salon d. Produk simbol lokal – industri kreatif utk wisata 3. EKONOMI KREATIF BERBASIS KEHATI-BUDAYAKREATIVITAS SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 96
3. PERDESAAN 1. STANDAR KEHIDUPAN DI DESA SAMA DENGAN KOTA: a. Rasio elektrifikasi 97-100% desa dan Rumah Tangga/individu b. Layanan air bersih dan sanitasi 100% c. Pembangunan desa: dana desa d. Layanan lainnya: kesehatan, pendidikan dsb. 2. Bisnis perdesaan: a. Paket produk/kehati lokal, ramah lingkungan dan local wisdom. b. Social entrepenuership 97
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
Slide - 98
