PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DI LOKASI PLPBK LANJUTAN TAHUN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) SUPLEMEN

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

DI LOKASI PLPBK LANJUTAN TAHUN 2015 - 2016

*Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN (P2KKP)

SUPLEMEN

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK* LANJUTAN 2015-‐2016 *Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

Diterbitkan Oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DI LOKASI PLPBK LANJUTAN

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI | iii 1. TUJUAN PLPBK LANJUTAN TAHUN 2015-‐2016 | 2 2. KELUARAN KELUARAN PLPBK LANJUTAN TAHUN 2015-‐2016 | 2 3. SELEKSI LOKASI SASARAN | 2 4. BLM KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (PLPBK LANJUTAN) | 3 5. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH LOKASI PENETAPAN 2015-‐2016 | 8 DAFTAR PANDUAN | 15

•

PANDUAN 1: BERKAS PENCAIRAN DANA | 17

SUPLEMEN POB PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN TAHUN 2015-‐2016

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN 1

1.

TUJUAN PLPBK LANJUTAN TAHUN 2015-‐2016 Tujuan dari kegiatan PLPBK Lanjutan Tahun 2015-‐2016 adalah: 1.1. Berjalannya proses pendampingan penyusunan proposal kegiatan dan DED yang selaras dengan perencanaan kota (RKP-‐KP/SIAP) dan/atau SK Kumuh Bupati/Walikota; 1.2. Mewujudkan proses pencairan dana BLM PLPBK sesuai target pencairan pada bulan November Tahun 2015-‐2016; dan 1.3. Mewujudkan pemanfaatan BLM kegiatan PLPBK sesuai dengan proposal kegiatan dan DED yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis/Pokja Kabupaten/Kota dan ketentuan-‐ ketentuan lain yang ditetapkan.

2.

KELUARAN PLPBK LANJUTAN TAHUN 2015-‐2016

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan PLPBK Lanjutan Tahun 2015-‐2016 adalah : 2.1.

2.2. 2.3.

3.

Terfasilitasinya proses penyusunan proposal dan DED kegiatan PLPBK di lokasi prioritas yang selaras dengan perencanaan kota (RKP-‐KP/SIAP) dan/atau SK Kumuh Bupati/Walikota; Terfasilitasinya proses pencairan dana BLM PLPBK sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan Terlaksananya kegiatan pemanfaatan BLM PLPBK sesuai dengan proposal kegiatan dan DED yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis/Pokja Kabupaten/Kota dan ketentuan-‐ketentuan lain yang ditetapkan.

SELEKSI LOKASI SASARAN

Seleksi Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan 3.1.

Pelaksana Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

3.2.

3.3.

2

Lokasi 3.2.1 Dipilih 220 Desa/Kelurahan di 28 Provinsi; 3.2.2 Lokasi ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PU-‐PERA berdasarkan hasil seleksi lokasi. Kriteria 3.3.1 Kelurahan terpilih adalah lokasi Penetapan PLPBK Tahun 2012 s/d 2014; 3.3.2 Diprioritasikan pada Lokasi penanganan kumuh tahun 2015-‐2019; 3.3.3 Hasil audit keuangan BKM/LKM Tahun buku 2013, dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”; 3.3.4 Pembukuan sekretariat BKM/LKM minimal “Memadai”, untuk bulan Maret, April, Mei 2015; 3.3.5 Tidak ada indikasi penyalahgunaan dana yang belum terselesaikan.

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN

3.4.

Proses Seleksi Proses seleksi Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan dilakukan berdasarkan kriteria tersebut diatas dan ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PU-‐PERA.

4

BLM KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS DILOKASI PLPBK LANJUTAN Dana BLM kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan bersifat stimulan sebagai pendorong dalam mewujudkan hasil perencanaan partisipatif masyarakat dan prioritas penanganan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana stimulan ini diharapkan mampu menggerakan komitmen pemerintah, masyarakat dan swasta termasuk sumber pendanaan lainya melalui APBD, Swasta maupun swadaya masyarakat. 4.3

Alokasi Dana BLM Alokasi Stimulan BLM Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan. Besarnya alokasi dana BLM per Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 per Desa/Kelurahan.

4.4

Ketentuan Dana BLM Alokasi BLM Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan. 4.4.1 Penyusunan DED setiap Desa/Kelurahan maksimal Rp. 10.000.000,00; 4.4.2 BOP BKM setiap Desa/Kelurahan maksimal Rp. 10.000.000,00; 4.4.3 Pembangunan Infrastruktur (Fisik) sesuai pagu alokasi setiap Desa/Kelurahan setelah dikurangi biaya DED dan BOP. 4.5 Pencairan dan Pemanfaatan BLM Proses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan dilakukan melalui DIPA Satker PKP2B Provinsi dengan proses penerbitan SP2D oleh KPPN dan disalurkan kepada rekening masyarakat (BKM/LKM). Pemanfaatan BLM untuk pembangunan Infrastuktur kepada KSM, BOP dan pembuatan DED dilakukan melalui penerbitan Bukti Kas Keluar yang dibuat oleh Sekretaris BKM. Sebagai acuan bersama, dibawah ini dijelaskan dalam tabel tentang persyaratan pencairan dan pemanfaatan BLM. Waktu pemanfaatan BLM sesuai dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan masyarakat tidak terikat tahun anggaran.


Jenis BLM

Tahap Pencairan

Stimulan BLM Desa/ Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan 1 Milyar

1 (satu) Tahap Pencairan (100%) Alokasi peruntukan : - BOP maks Rp. 10 Juta - DED maks Rp. 10 Juta - Pelaksanaan fisik

Persyaratan Pencairan • Review program investasi RPLP/RTPLP yang berorientasi percepatan penanganan kumuh • Dokumen DED yang fokus pada pencapaian percepatan penanganan kumuh • Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diverifikasi oleh pendamping dan diketahui oleh Tim Teknis • Pembukuan sekretariat BKM/LKM minimal “Memadai” • BLM PLPBK (Reguler) tahap II telah dimanfaatkan minimal 70% • Melengkapi berkas pencairan BLM 1 (PP BLM, SPPB, BAPPD, Kuitansi, Fotocopy rekening BKM/ LKM, Lembar pengukuran kinerja pembukuan sektetariat)

Persyaratan Pemanfaatan • KSM yang dinilai layak oleh pendamping. • Proposal KSM yang dinilai layak oleh pendamping dan disahkan oleh Tim Teknis.

4.6

Ketentuan pemanfaatan BOP BOP digunakan untuk mendukung operasional BKM/LKM, diantaranya : 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

4

Biaya audit BKM/LKM; Biaya insentif sekretaris/pengelola kesekretariatan; Biaya transportasi; Biaya konsumsi rapat;


4.6.5 Biaya administrasi BKM/LKM. 4.7

Mekanisme Penyaluran, Pemanfaatan dan Pelaporan Dana BLM Setelah dana BLM masuk kerekening BKM/LKM maka dana tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat melalui rekening bank KSM. BKM/LKM menyalurkan dana BLM kepada KSM sesuai RPD yang telah diverifikasi dan diberikan secara bertahap sebagai berikut : 4.7.1 Tahap 1 : sebesar 30 % dari nilai dana kegiatan KSM, Setelah menandatangani SPPD-‐L, KSM dapat mengajukan pembayaran uang muka kepada BKM/LKM sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai SPPDL atau nilai dana kegiatan KSM. Persyaratan untuk penarikan tahap 1, yaitu : a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-‐L); b. Rekening Buku Tabungan KSM (untuk kegiatan yang nilai BLM lebih besar Rp. 30 juta); c. Berita Acara Penarikan Tahap pertama; d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama. 4.7.2

Tahap 2 : sebesar 60 % dari nilai dana kegiatan KSM, KSM/Panitia dapat mengajukan pembayaran tahap kedua sebesar 60% dari nilai SPPD-‐L (nilai dana kegiatan KSM), setelah pekerjaan fisik mencapai kemajuan fisik sekurang-‐kurangnya sebesar 25% dan pemanfaatan dana tahap pertama sekurang-‐kurangnya telah dimanfaatkan 90%. Persyaratan untuk penarikan tahap 2, yaitu : a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan kepada BKM/UPL minimal 25% dan telah dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh Tim fasilitator dan Korkot; b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama; c. Berita Acara Penarikan Tahap kedua; d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap kedua dan diverifikasi fastek/askot infrastruktur.

4.7.3

Tahap 3 : sebesar 10 % dari nilai dana kegiatan KSM, Pembayaran tahap ketiga sebesar 10% dari nilai SPPD-‐L (nilai dana kegiatan KSM), diajukan setelah prestasi fisik pekarjaan mencapai minimal 85% dan pemanfaatan dana tahap kedua sekurang-‐kurangnya telah dimanfaatkan 90%.


Persyaratan untuk penarikan tahap 3, yaitu : a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan kepada BKM/UPL minimal 85% dan telah dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh Tim fasilitator dan Korkot; b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap kedua; c. Berita Acara Penarikan Tahap ketiga; d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap ketiga dan diverifikasi fastek/askot infrastruktur; e. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Seluruh Kegiatan Fisik. Setelah kegiatan selesai, KSM menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya Laporan Penggunaan Dana (LPD). 4.7.4

Apabila pada akhir tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa dana BLM di rekening BKM, maka dana BLM tersebut tetap dapat disalurkan dan dimanfaatkan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut : a. BKM wajib membuat laporan sisa dana BLM kepada PJOK Kecamatan/PPK Provinsi dengan tembusan kepada Satker Provinsi, dan Koordinator Kota/Kabupaten (Korkot); b. Laporan sisa dana BLM memuat sekurang-‐kurangnya (a) Alasan penyebab masih adanya sisa dana dalam rekening BKM; (b) Jumlah dana BLM yang masih terdapat dalam rekening BKM; (c) Rencana Penggunaan sisa Dana BLM; (d) rencana waktu penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM;

4.7.5

Apabila rencana penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan BKM sebagaimana dalam laporan BKM masih terdapat sisa dana BLM dalam rekening BKM, maka BKM wajib menyusun ulang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tanpa ada biaya tambahan, sampai seluruh sisa dana BLM termanfaatkan.

6


4.8

Alur pencairan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan

Gambar 2 Alur pencairan BLM (Desa/Kelurahan) PLPBK


5

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH LOKASI PENETAPAN 2015-‐2016 Dalam tahapan pelaksanaan di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kabupaten/Kota, dimana diantara tahapan pelaksanaan yang dilakukan ditingkat basis maupun Kota memiliki tema atau topik yang sama dan dilakukan secara sinergi dan harmonis. Penyusunan Indikasi kegiatanya menggunakan hasil review program investasi RPLP/RTPLP yang ada di BKM/LKM Terpilih. Adapun Tahapan Pelaksanaan ditingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Desa/Kelurahan “Percepatan Penanganan Kumuh” adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

8

Tahap Persiapan; Tahap Review Program Investasi; Tahap Pelaksanaan; Tahap Pengendalian; Tahap Keberlanjutan.



10



12


!

3.3!

Pelaksanaan! a) Pencairan!BLM! b) Pelaksanaan!Kegiatan! c) Pertanggung!jawaban! pelaksanaan!proyek!oleh! BKM/Panitia!&!pelaksanaan! d) Audit!hasil!pekerjaan!

Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!Desa!dan! BKM/LKM! Pelaksana:!KSM! Pendamping:!TIPP,!BKM/LKM!

PELAKU! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota! ! Penguatan!!Manajemen!pelaksanaan! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota! Peserta;!BKM/KSM!

1) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pengajuan!dana!! Program!yang!bersumber!dari!APBN!baik!persyaratan! pencairan!maupun!persyaratan!pemanfaatan! 2) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pelaksanaan! kegiatan!dan!pelaporan! 3) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pertanggungjawaban!! pekerjaan! ! 1) Berkas!Pencairan! 2) Dana!BLM!cair!ke!rekening!BKM! 3) Warga!mengetahui!dana!sudah!masuk!rekening!BKM! 4) Dana!masuk!ke!Rekening!KSM! 5) Pelaksanaan!kegiatan!BKM/Panitia!!!menggunakan! sumber!dana!APBN! 6) Progres!pencairan!dan!prestasi!fisik!pekerjaan! terlaporkan! 7) LPJ!BKM/Panitia!tersusun!dengan!benar! 8) LPJ!BKM/Panitia!tersampaikan!ke!Tim!Teknis! 9) Hasil!audit.!Minimal!dengan!opini!wajar!tanpa! pengecualian! !

HASIL!KEGIATAN! 1) Rumusan!indikator!prioritas!usulan!yang!akan!dibiayai! program!!! 2) Penetapan!dan!Pengumuman!proposal!usulan!terpilih!

1) RTPLP/Renta!(hasil!review)!! 2) Rencana!Indikasi!kegiatan!tahun!1! 3) Aturan!bersama!! 4) Proposal!Kegiatan! ! !!

3.2!

Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!Desa!dan! BKM/LKM! Pelaksana:!TIPP! Pendamping:!Tim!Fasilitator,!Tim!Teknis! ! Peserta!:!warga!masyarakat,!Aparat!Desa/Kelurahan,! kelompok!peduli,!RT,!RW! TAHAPAN!PELAKSANAAN!

NO! TAHAPAN!KEGIATAN! 3.1! Penilaian!dan!Penetapan!proposal! dari!BKM/KSM! ! !

3!

!

!

!

!

2.6! Review!Perencanaan!Partisipatif! Tingkat!Desa/Kelurahan!

18!

17!

!

1) Berfungsinya!lembaga!operasional!dan!pemeliharaan;! 2) Masyarakat!mendukung!pencegahan!dan!penanganan! kawasan!permukiman!kumuh;! 3) Memiliki!agenda!kerja!yang!terkendali! 4) Memiliki!mekanisme!pengendalian!yang!baik!dan!tepat! guna! 5) Adanya!kas!untuk!pemeliharaan!dan!perbaikan!

1) Perkembangan!Kawasan!Permukiman!terkendali;! 2) Stakeholder!Kabupaten/Kota!mendukung!pencegahan! dan!penanganan!kawasan!permukiman!kumuh! !

1) Semua!kegiatan!dari!tahap!perencanaan,!pembentukan! Panitia,!penyusunan!proposal,!pencairan,!pemanfaatan! dana,pelaksanaan!sampai!hasil!kegiatan.berjalan!sesuai! tujuan;! 2) Catatan!kelebihan!dan!kekurangan!hasil!monev! termasuk!didalam!nya!evaluasi!capaian!100!0!100!serta! rekomendasi!hasil!Monev.;!

TAHAPAN!KEBERLANJUTAN! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota!! Peserta;!KSM/Panitia/Masyarakat!penerima!manfaat! 5.2! Keberlanjutan!Kegiatan!Tingkat! Pelaksana;!BKM/Lurah/Kades! Desa/Kelurahan! Peserta;!KSM,!Masyarakat! a) Pembentukan/!Penguatan!O&P;! Pendamping:!Tim!Koorkot!Tim!FK!Pokja! b) Edukasi!pencegahan!dan! Kabupaten/Kota! penanganan!kawasan! permukiman!kumuh.! !

Laporan!monitoring!dan!evaluasi!sebagai!bahan! perbaikan.!

5! 5.1! Keberlanjutan!Kegiatan!Tingkat! Kabupaten/Kota!

HASIL!KEGIATAN!

4.2! Pengendalian!(monitoring!dan! evaluasi)!Desa/Kelurahan!

PELAKU! TAHAPAN!PENGENDALIAN! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota! Peserta;!BKM,!KSM,!Masyarakat,!Pemda,!dll! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota!! Peserta;!KSM,!Masyarakat! !

NO! TAHAPAN!KEGIATAN! 4! 4.1! Pengendalian!(monitoring!dan! evaluasi)!Kabupaten/Kota!

!

!

!

!

19!


13

DAFTAR PANDUAN PANDUAN 1 : BERKAS PENCAIRAN DANA SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN

15

FORMAT PENCAIRAN DANA


17

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA BLM DESA/KELURAHAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS DILOKASI PLPBK LANJUTAN

BKM

: .............................................................

Desa/Kelurahan

: .............................................................

Kecamatan

: .............................................................

Kota/ Kabupaten

: .............................................................

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen No.

Jenis Dokumen

Tahap

Kelengkapan

Kebenaran Pengisian Data

Ada

Tidak

Benar

Salah

1.

SPPB

1

2.

PP-‐DANA BLM

1

3.

BAPPD

1

4.

RPD

1

5.

KUITANSI

1

6.

Fotocopy Rekening BKM/LKM

1

7.

Lembar pengukuran kinerja pembukuan sekretariat

1

B. Rekomendasi Verifikator

No.

Korkot/Askot Mandiri........

2.

Tim Teknis/Pokja Kabupaten/Kota

TEAM LEADER Prov........ OSP.....

SATKER PKP2B PROVINSI.....

4.

Nama dan NIP

1.

3.

18

Tingkat

Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi

Keterangan/

Tanggal

Catatan


SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN)

Nomor

: .........................................

BKM/ LKM

: .........................................

Kelurahan

: .........................................

Kecamatan

: .........................................

Kabupaten/Kota

: .........................................

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan, Nomor: .............................., tanggal ................................... A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ....................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PPK Provinsi .............................................. Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor .................., Tanggal .................... Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : ........................................................ Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)................... Kelurahan ............................................ Kecamatan ............................Kabupaten/Kota ....................... Provinsi .................... Berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......, tanggal ............................. Alamat : ................................ Kelurahan .......................... Selanjutnya disebut Pihak Kedua

B. Kedua belah pihak sepakat : 1. Pihak kedua berwewenang dan bertanggungjawab untuk menerima serta menyalurkan dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan dari pemerintah kepada masyarakat melalui BKM. Dana tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan tahapan kegiatan dan penggunaan dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan serta memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian. 2. Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi peruntukan dana yang diatur dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh dan/ ketentuan lain yang berlaku. 3. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku Pada kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan, sebagaimana

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 19

disebutkan dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh dan ketentuan-‐ketentuan lainnya, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian. 4. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil verifikasi Pendamping OC/OSP/Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota........... terhadap Dokumen Proposal kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD). 5. Likuidasi. Apabila berdasarkan penilaian OC/OSP/Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota......................., pihak kedua dinilai tidak mampu mengelola dana sesuai POB Percepatan Penanganan Kumuh dan terindikasi terjadi kecurangan serta belum menunjukkan potensi keberlanjutannya, maka pembayaran dana tahap selanjutnya ditangguhkan dan diberlakukan ketentuan likuidasi, hingga pihak kedua telah memenuhi syarat yang menjamin keberlangsungan kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan di kelurahan dimaksud. 6. Pembatalan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan. Pihak kedua menyerahkan hak otorisasi kepada OC/OSP/Koorkot/Askot Mandiri.................... dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk membatalkan pembayaran dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan, sebagian atau seluruhnya, jika, menurut penelitian OC/OSP/Korkot /Askot Mandiri ................... dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, menyimpulkan bahwa: BKM di Kelurahan itu, tidak membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan indikator-‐indikator yang tertuang dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh. 7. Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan ini berlaku sebagai Surat Kuasa Otorisasi dari BKM kepada OSP/Koorkot/Askot Mandiri ........... dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota. Keduanya akan memberitahukan masyarakat kelurahan bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan 8. Dalam Keadaan Kahar Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-‐lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaan Kahar tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian Keadaan Kahar tersebut menjadi sekecil mungkin. 9. Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. C. Tahapan Pencairan dana Percepatan Penenganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) tahap Rp. ....................................................................... Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan ini disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut :

20


Rekening atas nama : BKM .................................................................... Nama bank

: Bank ......................................................................

Alamat bank

: ...............................................................................

Nomor Rekening : ............................................................................... ..................., .....................................20..

Pihak Pertama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pihak Kedua

Koordinator BKM/LKM..................

( ................................ )

( .................................. )

NIP ...................


PERMOHONAN PEMBAYARAN (PP) DANA STIMULAN BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN)

Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi ............................................. Di -‐ Tempat Pada Hari ini ............. tanggal ............. bulan ........... tahun .................................... kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ......................................................... Jabatan : Koordinator LKM/BKM .................................. Kelurahan ................................. Kecamatan ............................ Kabupaten/Kota ................................ Provinsi .................... Berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......, tanggal .................. Alamat : ................................ Kelurahan .................., bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa/Kelurahan ....................... Kecamatan ............................... Kabupaten/Kota.................................. Provinsi.............................................. Berdasarkan hasil verifikasi bersama Korkot dan Tim OSP Provinsi ................. terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan, kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan untuk: BKM : ................................................................................ Kelurahan : ................................................................................ Kecamatan : ............................................................................... Kabupaten/Kota : ............................................................................... Provinsi : ............................................................................... Yang Membuka Rekening di Bank : Bank ...................................................................... Alamat Bank : ............................................................................... Rekening Atas Nama : BKM ...................................................................... No. Rekening : ............................................................................... Jumlah Dana yang Diajukan : Rp.........................................................................,-‐ Terbilang : ...............................................................................

22


Demikian Permohonan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya. Koordinator BKM/LKM ....... ...........................


BERITA ACARA PENARIKAN/ PENGGUNAAN DANA (BAPPD)

BKM/LKM

: …………..................….

Desa/Kelurahan

: …………..................….

Kecamatan

: …………..................….

Kabupaten/Kota

: …………..................….

Pada Hari ini ................. tanggal ............ bulan .......... tahun............., kami yang bertandatangan dibawah ini: 1. Nama

: ………………………………………………….

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi...................................., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama

: ………………………………………………….

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ………….................……… di Kelurahan.........., Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkan/dicatatkan di Notaris …………………….. No. ….., tanggal ……………......Selanjutnya disebut Pihak Kedua Dengan ini secara bersama-‐sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: •

KSM di Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh BKM.

•

BKM berhak menerima pencairan dana BLM BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan, Tahun..... dan telah memenuhi persyaratan seperti dalam tabel berikut:

No

Syarat Pencairan

Ya

Tidak

1.

Review program investasi RPLP/RTPLP dengan mengakomodasikan indikator percepatan penanganan kumuh

2.

Dokumen DED Pelaksanaan pembangunan yang fokus pada kegiatan yang mendukung pencapaian percepatan penanganan kumuh

3.

Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan PPK Provinsi.

4.

Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP, BAPPD, Kuitansi dll).

Catatan : Persyaratan dinilai terpenuhi jika seluruh persyaratan dijawab “Ya”

24


Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak Pertama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pihak Kedua,

BKM/LKM ...........................

( ................................................... ) ( ............................................) NIP ..................... Koordinator

Pernyataan OC/OSP dan Korkot/Askot Mandiri,

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut mengawasi pelaksanaannya

Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota. ............

Team Leader Provinsi .......... – OC/OSP ......

( ............................................ )

( .............................................. )


RENCANA PENGGUNAAN DANA BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (PLPBK LANJUTAN)

Nama BKM/LKM

: _______________________

Kelurahan

: _______________________

Kecamatan

: _______________________

Kabupaten/Kota

: _______________________

Provinsi/OSP/OC

: _______________________

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Anggota BKM/LKM, tanggal ………...………, bertempat di ………………, maka usulan kegiatan perencanaan dan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan dan mempertimbangkan kesiapan KSM melalui proposal yang layak dan direkomendasi Korkot/Askot Mandiri dan OSP/OC serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan yang tersedia, telah dipilih sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut: Sumber Pendanaan

No

Nama KSM

Jenis Usulan Kegiatan

Nilai Usulan Kegiatan (Rp)

Lokasi dan Volume

BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan

APBD

Swadaya (Rp)

(Rp.)

(Rp) 1 2 3 4 5 6 dst

Biaya Penyusunan DED Biaya Operasional BKM/LKM Total

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.

26


………………………..,……………………..20…….. Pihak-‐pihak yang membuat kesepakatan *): Wakil KSM:

Pengurus BKM/LKM :

Pernyataan OC/OSP dan Korkot

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa proses serta hasil penilaian usulan-‐usulan kegiatan di atas telah memenuhi prinsip, dan nilai serta ketentuan yang ada.

1. _________________ 1. _____________ 2. _________________ 2. _____________ 3. _________________ 3. _____________ 4. _________________ 4. _____________

Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota. ............

5. dst

Mengetahui,

Kepala Desa/Kelurahan

( ...................................... )

_______________

*) Diisi oleh Wakil KSM dan Pengurus BKM/LKM yang hadir dalam pertemuan dan memenuhi quórum. Ditulis nama dan Tanda Tangan

Team Leader Provinsi .......... OC/ OSP ...... ( ...................................... )


Tahun Anggaran

: ................................

Nomor Bukti

: ................................

MAK

: ................................

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Nomor : …………………………………………………………………. Sudah Terima Dari

: Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker PKP2B Provinsi ................

Jumlah Uang

: Rp. ...............................................

Terbilang

: ........................................................

Untuk Pembayaran

: Pencairan Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas dilokasi PLPBK Lanjutan Kepada BKM/LKM .....................................

…………….,………………....

28


LEMBAR PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN SEKRETARIAT LKM/BKM Bulan : ........................

Nama LKM/BKM Kelurahan

Kecamatan Kota/Kab

: ....................... : .......................

Aspek Pengukuran No KEBIJAKAN KEUANGAN

: ....................... : .......................

Nilai/Skor

1

Semua kebijakan disusun BKM berdasarkan AD/ART

2

BKM Menyusun dan menetapkan RAPB tahunan

3

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui oleh BKM

Catatan

SISTEM AKUNTANSI 4

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi

5

Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan disajikan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya

6

Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan nama pribadi

7 8 9 10

Rekening bank ditandatangani 3 orang anggota BKM Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.500.000,Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

PELAPORAN DAN MONITORING 11

Laporan bulanan dipasang di papan informasi di lima tempat stategis selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya

Total Skor Sangat Baik /Memadai /Tidak Memadai*

Kategori Kinerja Catatan * : Coret salah satu Koordinator

Mengetahui,

................., ..................2015

LKM/BKM..................

Senior Fasilitator

Fasilitator

(.............................)

(..................................)

(.....................................)


RESUME PROPOSAL LAYAK PENCAIRAN DANA Nama BKM/LKM :........................................ Desa/Kelurahan :........................................ Kecamatan :........................................ Kabupaten/Kota :........................................ Provinsi :...................................

……………………………..20….. Mengetahui, Penilai Kelayakan, Wakil KSM UPL Wakil Anggota BKM/LKM 1. (…………………………) 1. 1. (…………………………) 2. (…………………………) (……………………… …) (……………) 2. (…………………………) 3. (…………………………) 2. 3. (…………………………) (……………………… 4. (…………………………) …) (……………) 5. (…………………………) 3. (……………………… …) (……………) 4. (……………………… …) (……………) 5. (……………………… …) (……………) 30


Pernyataan Korkot/kab, Mengetahui, Kepala Desa/Kelurahan _____________________

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa Resume Proposal Layak diatas telah sesuai dengan RTPLP/PJM dan telah dinilai kelayakan teknis oleh UPL.

(________________________________ _)

Nama Jelas dan Tanda tangan Korkot /kab


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - DIRJEN CIPTAKARYA Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110

PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DI LOKASI PLPBK LANJUTAN TAHUN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) SUPLEMEN

Recommend Documents