PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH PENETAPAN LOKASI TAHUN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) SUPLEMEN

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

PENETAPAN LOKASI TAHUN 2015 - 2016

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN (P2KKP)

SUPLEMEN

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA PENETAPAN LOKASI TAHUN 2015-‐2016

Diterbitkan Oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI | iii 1. TUJUAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015-‐2016 | 2 2. KELUARAN KEGIATAN PERCEPATAN PANANGANAN KUMUH TAHUN 2015-‐2016 | 2 3. SELEKSI LOKASI SASARAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA | 2 4. BLM KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA | 4 5. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA LOKASI PENETAPAN 2015-‐2016 | 9 DAFTAR PANDUAN | 15 •

PANDUAN 1: BERKAS PENCAIRAN DANA | 17

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH iii

SUPLEMEN POB PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA PENETAPAN LOKASI TAHUN 2015 – 2016

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 1

1. TUJUAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015-‐ 2016 Tujuan dari kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Tahun 2015-‐2016 adalah: 1.1. Berjalannya proses seleksi kelurahan oleh tim seleksi kab/kota sebagai lokasi yang akan melaksanakan kegiatan percepatan penanganan kumuh tahun 2015-‐2016; 1.2. Berjalannya proses pendampingan penyusunan proposal kegiatan dan DED yang selaras dengan perencanaan kota (RKP-‐KP/SIAP) dan/atau SK Kumuh Bupati/Walikota; 1.3. Mewujudkan proses pencairan dana BLM kegiatan percepatan penanganan kumuh sesuai target pencairan pada bulan November Tahun 2015-‐2016; dan 1.4. Mewujudkan pemanfaatan BLM kegiatan percepatan penanganan kumuh sesuai dengan proposal kegiatan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis/Pokja Kabupaten/Kota dan ketentuan-‐ketentuan lain yang ditetapkan.

2. KELUARAN KEGIATAN PERCEPATAN PANANGANAN KUMUH TAHUN 2015-‐2016 Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Tahun 2015-‐2016 adalah : 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Terfasilitasinya proses penetapan prioritas kelurahan oleh tim seleksi Kabupaten/Kota secara partisipasi, transparansi dan akuntabel sesuai dengan kriteria umum dan kriteria tambahan yang disepakati bersama; Terfasilitasinya proses penyusunan proposal dan DED kegiatan percepatan penanganan kumuh di lokasi prioritas yang selaras dengan perencanaan kota (RKP-‐ KP/SIAP) dan/atau SK Kumuh Bupati/Walikota; Terfasilitasinya proses pencairan dana BLM kegiatan percepatan penanganan kumuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan Terlaksananya kegiatan pemanfaatan BLM kegiatan percepatan penanganan kumuh sesuai dengan proposal kegiatan dan DED yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis/Pokja Kabupaten/Kota dan ketentuan-‐ketentuan lain yang ditetapkan.

3. SELEKSI LOKASI SASARAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA 3.1 Seleksi Kabupaten/Kota Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota 3.1.1 Pelaksana Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. 3.1.2

2

Lokasi Sasaran a. Dipilih 100 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi;

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

b. Lokasi ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PU-‐PERA berdasarkan hasil seleksi lokasi. 3.1.3

Kriteria lokasi a. Kabupaten/Kota yang masuk dalam prioritas penanganan kumuh tahun 2015-‐2019; b. Kabupaten/Kota memiliki Lokasi dampingan P2KKP minimal 10 Desa/Kelurahan; c. Kabupaten/Kota lokasi PLPBK Penetapan tahun 2012, 2013 dan 2014. d. Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi dana BLM Kelurahan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) 2015-‐2016 dan atau alokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Bangkim Tahun 2015; e. Memiliki Nilai Perkembangan Kota (NPK) dengan kategori minimal “Baik”.

3.1.4

Proses seleksi Proses seleksi Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan kriteria tersebut diatas dan ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PU-‐PERA.

3.2 Seleksi Desa/Kelurahan sasaran Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota 3.2.1 Pelaksana: Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Tim Teknis/Pokja Kabupaten/Kota dan diketahui Satker PKP2B Provinsi. Tim Seleksi tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 7-‐9 (tujuh-‐sembilan orang)/berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur: a. 3-‐5 orang unsur Pemerintah (Bappeda, dinas terkait lainnya); b. 1 orang unsur konsultan (Korkot/Askot Mandiri P2KKP); dan c. 3 orang unsur Kelompok Peduli (Perguruan Tinggi / LSM/ Pers/ KBP/ Swasta). 3.2.2

Lokasi Sasaran Jumlah lokasi Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi berdasarkan kriteria.

3.2.3

Kriteria Kriteria yang dapat digunakan oleh Tim Seleksi setidaknya berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. Desa/Kelurahan termasuk dalam prioritas lokasi dan prioritas sektor pencegahan dan penanganan permukiman kumuh Kabupaten/Kota; b. Desa/Kelurahan terpilih adalah lokasi P2KKP tahun 2015;


c. Desa/Kelurahan diluar lokasi sasaran Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) ; d. Hasil audit keuangan BKM/LKM Tahun buku 2013, dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”; e. Pembukuan sekretariat BKM/LKM 3 bulan terakhir minimal “Memadai”; f. Tidak ada indikasi penyalahgunaan dana yang belum terselesaikan; dan g. Kriteria lain yang ditentukan Tim Seleksi sesuai kebutuhan. 3.2.4

Proses Seleksi a. Menetapkan Desa/Kelurahan terseleksi yang terpilih berdasarkan peringkat kriteria yang telah ditetapkan; b. Penyusunan berita acara penetapan Desa/Kelurahan terseleksi; c. Pengumuman hasil seleksi Desa/Kelurahan terpilih secara terbuka.

4. BLM KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA Dana BLM kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota bersifat stimulan sebagai pendorong dalam mewujudkan hasil perencanaan partisipatif masyarakat dan prioritas penanganan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana stimulan ini diharapkan mampu menggerakan komitmen pemerintah, masyarakat dan swasta termasuk sumber pendanaan lainya melalui APBD, swasta maupun swadaya masyarakat. 4.1 Alokasi Dana BLM Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota. Besarnya alokasi dana BLM Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota maksimal Rp. 3.000.000.000,00 dengan alokasi dana di masing-‐masing Desa/Kelurahan terseleksi Rp. 250.000.000,00 -‐ Rp. 500.000.000,00. 4.2 Ketentuan Dana BLM BLM Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota 4.2.1 Penyusunan DED setiap Desa/Kelurahan maksimal Rp. 5.000.000,00; 4.2.2 BOP BKM setiap Desa/Kelurahan maksimal Rp. 5.000.000,00; 4.2.3 Pembangunan Infrastruktur (Fisik) sesuai pagu alokasi setiap Desa/Kelurahan terseleksi setelah dikurangi biaya DED dan BOP. 4.3 Pencairan dan Pemanfaatan BLM Proses pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota dilakukan melalui DIPA Satker PKP2B Provinsi dengan proses penerbitan SP2D oleh KPPN dan disalurkan kepada rekening masyarakat (BKM/LKM). Pemanfaatan BLM untuk pembangunan Infrastuktur kepada KSM, BOP dan pembuatan DED dilakukan melalui penerbitan Bukti Kas Keluar yang dibuat oleh Sekretaris BKM.

4


Sebagai acuan bersama, dibawah ini dijelaskan dalam tabel tentang persyaratan pencairan dan pemanfaatan BLM. Waktu pemanfaatan BLM sesuai dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan masyarakat tidak terikat tahun anggaran. Jenis BLM

Tahap Pencairan

BLM Tahap 1 (60%) Kegiatan Percepatan Alokasi peruntukan : Penanganan - BOP maks Rp. 5 Kumuh Juta Kab/Kota - DED maks Rp. 5 3 Milyar Juta - Pelaksanaan fisik

1

Tahap 2 (40%) Alokasi peruntukan : - Pelaksanaan fisik

Persyaratan Pencairan • Review PJM/Renta berorientasi percepatan penanganan kumuh. • Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diverifikasi oleh pendamping dan diketahui oleh Tim Teknis/Pokja • Pembukuan sekretariat BKM/LKM minimal “Memadai” • Melengkapi berkas pencairan BLM 1 (BA penetapan Desa/Kelurahan, PP BLM, SPPB, BAPPD, Kuitansi, fotocopy rekening BKM/ LKM, Lembar pengukuran kinerja pembukuan sektetariat) • Pemda telah mempunyai strategi percepatan penanganan kumuh hasil pendataan/profil 100 0 100. • Sekurang-‐kurangnya 80% alokasi dana dari BLM tahap 1 telah termanfaatkan ke KSM. • Laporan penggunaan dana tahap 1 (60%)

Persyaratan Pemanfaatan • DED yang telah diverifikasi oleh pendamping dan diketahui oleh Tim Teknis/Pokja. • KSM yang dinilai layak oleh pendamping. • Proposal KSM yang dinilai layak oleh pendamping dan disahkan oleh Tim Teknis/Pokja.

• KSM yang dinilai layak oleh pendamping. • Proposal KSM yang dinilai layak oleh pendamping dan disahkan oleh Tim Teknis/Pokja.

Pencairan BLM kegiatan percepatan penanganan kumuh 40% tahap II akan dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan menggunakan akun belanja barang lainnya sesuai PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan POB Pendampingan dan Pemanfaatan dana BLM yang terpisah dari suplemen POB ini. 1


• Rencana penggunaan dana tahap II (40%) yang telah diverifikasi oleh pendamping dan diketahui oleh Tim Teknis • Pembukuan sekretariat BKM/LKM minimal “Memadai” • Melengkapi berkas pencairan BLM 1 (BA penetapan Desa/Kelurahan, PP BLM, SPPB, BAPPD, Kuitansi, Fotocopy rekening BKM/ LKM, Lembar pengukuran kinerja pembukuan sektetariat)

4.4 Ketentuan Pemanfaatan BOP BOP digunakan untuk mendukung operasional BKM/LKM, diantaranya : 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

Biaya audit BKM/LKM; Biaya insentif sekretaris/pengelola kesekretariatan; Biaya transportasi Biaya konsumsi rapat; Biaya administrasi BKM/LKM.

4.5 Mekanisme Penyaluran, Pemanfaatan dan Pelaporan Dana BLM Setelah dana BLM masuk kerekening BKM/LKM maka dana tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat melalui rekening bank milik KSM. BKM/LKM menyalurkan dana BLM kepada KSM sesuai RPD yang telah diverifikasi dan diberikan secara bertahap sebagai berikut : 4.5.1

Tahap 1 : sebesar 30 % dari nilai dana kegiatan KSM, Setelah menandatangani SPPD-‐L, KSM dapat mengajukan pembayaran uang muka kepada BKM/LKM sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai SPPD-‐L atau nilai dana kegiatan KSM. Persyaratan untuk penarikan tahap 1, yaitu : a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan(SPPD-‐L); b. Rekening Buku Tabungan KSM (untuk kegiatan yang nilai BLM lebih besar Rp. 30 juta); c. Berita Acara Penarikan Tahap pertama;

6


d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama. 4.5.2

Tahap 2 : sebesar 60 % dari nilai dana kegiatan KSM, KSM/Panitia dapat mengajukan pembayaran tahap kedua sebesar 60% dari nilai SPPD-‐L (nilai dana kegiatan KSM), setelah pekerjaan fisik mencapai kemajuan fisik sekurang-‐kurangnya sebesar 25% dan pemanfaatan dana tahap pertama sekurang-‐kurangnya telah dimanfaatkan 90%. Persyaratan untuk penarikan tahap 2, yaitu : a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan kepada BKM/UPL minimal 25% dan telah dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh Tim fasilitator dan Korkot; b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama; c. Berita Acara Penarikan Tahap kedua; d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap kedua dan diverifikasi fastek/askot infrastruktur.

4.5.3

Tahap 3 : sebesar 10 % dari nilai dana kegiatan KSM, Pembayaran tahap ketiga sebesar 10% dari nilai SPPD-‐L (nilai dana kegiatan KSM), diajukan setelah prestasi fisik pekerjaan mencapai minimal 85% dan pemanfaatan dana tahap kedua sekurang-‐kurangnya telah dimanfaatkan 90%. Persyaratan untuk penarikan tahap 3, yaitu : a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan kepada BKM/UPL minimal 85% dan telah dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh Tim fasilitator dan Korkot; b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap kedua; c. Berita Acara Penarikan Tahap ketiga; d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap ketiga dan diverifikasi fastek/askot infrastruktur. e. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Seluruh Kegiatan Fisik. Setelah kegiatan selesai, KSM menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya Laporan Penggunaan Dana (LPD).

4.5.4 Apabila pada akhir tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa dana BLM di rekening BKM, maka dana BLM tersebut tetap dapat disalurkan dan dimanfaatkan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :


a. BKM wajib membuat laporan sisa dana BLM kepada PJOK Kecamatan/PPK Provinsi dengan tembusan kepada Satker Provinsi, dan Koordinator Kota/Kabupaten (Korkot); b. Laporan sisa dana BLM memuat sekurang-‐kurangnya (a) Alasan penyebab masih adanya sisa dana dalam rekening BKM; (b) Jumlah dana BLM yang masih terdapat dalam rekening BKM; (c) Rencana Penggunaan sisa dana BLM; (d) rencana waktu penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM. 4.5.5

Apabila rencana penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM sesuai dengan batas waktu sebagaimana dalam laporan BKM masih terdapat sisa dana BLM dalam rekening BKM, maka BKM wajib menyusun ulang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tanpa ada biaya tambahan, sampai seluruh sisa dana BLM termanfaatkan.

4.6 Alur pencairan BLM Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota Gambar 1 Alur pencairan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota

8


5. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA LOKASI PENETAPAN 2015-‐2016 Dalam tahapan pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kabupaten/kota, dimana diantara tahapan pelaksanaan yang dilakukan ditingkat basis maupun kota memiliki tema atau topik yang sama dan dilakukan secara sinergi dan harmonis. Penyusunan Indikasi kegiatanya menggunakan hasil review program investasi RPLP/RTPLP dan atau PJM/Renta yang ada di BKM/LKM Terpilih. Adapun Tahapan Pelaksanaan ditingkat kabupaten/kota dan di tingkat desa/kelurahan “Percepatan Penanganan Kumuh” adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Tahap Persiapan; Tahap Perencanaan Partisipatif; Tahap Pelaksanaan; Tahap Pengendalian; Tahap Keberlanjutan.


10


Penanggung!Jawab!:!Sekda! Pelaksana:!Bappeda! Pendamping:!Pemandu!Nasional!Pemda,! KMW/Korkot! Peserta!:!Pokja!PKP,!Tim!Teknis! Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!Desa!! Pelaksana:!BKM/LKM! Pendamping:!Tim!Faskel! Peserta!:!BKM/LKM,!Lembaga!tingkat!Kec/Kel,!! Perwakilan!Aparat!kec/kel,!Kelompok!Peduli! !

Pelaksana:!Bappeda! Pendamping:!Tim!Koorkot! Peserta!:!SKPD/Camat,!DPRD,!KBP,!FKAHBKM,! PT,Swasta,!stakeholder!Kabupaten/Kota,!Kepala! Desa/Lurah.!

PELAKU! TAHAP!PERSIAPAN!

HASIL!KEGIATAN!

1) Peserta!paham!mekanisme!pelaksanaan!“Kegiatan! Percepatan!Penanganan!Kumuh!Percepatan!Gerakan! 100!0!100”;! 2) Terbangunnya!komitmen!bersama!untuk!mewujudkan! 100H0H100;! 3) terbentuknya!atau!keputusan!pemanfaatan!lembaga! yang!sudah!ada!sebagai!TIPP! 4) !Rencana!kerja!pelaksanaan!kegiatan!membangun! Percepatan!Penanganan!Kumuh! !

1) Peserta!memahami!konsep!dan!mekanisme!!program;! 2) Terbangunnya!komitmen!bersama!untuk!mewujudkan! Percepatan!Penanganan!Kumuh!gerakan!100H0H100;! 3) Terumuskannya!tugas!pokok!dan!fungsi!Pokja! penanganan!permukiman!Kabupaten/Kota;! 4) Terbentuknya!atau!keputusan!pemanfaatan!lembaga! yang!sudah!ada!sebagai!Pokja!penanganan!Permukiman! 1) Anggota!Pokja!Kabupaten/Kota!memahami!tupoksinya;! 2) Anggota!Pokja!Kabupaten/Kota!siap!dan!mampu! menjalankan!tupoksinya.!

Matrik!Tahapan!!Pelaksanaan!Kegiatan!Percepatan!Penanganan!Kumuh!!

!

16!


!

1.3! Lokakarya!Desa/Kelurahan!

1.2! Penguatan!Pokja!Penanganan! permukiman!

NO! TAHAPAN!KEGIATAN! 1! 1.1! Lokakarya!Kabupaten/Kota!

!

!

!

!

12

NO!

!

!

!

TAHAPAN!KEGIATAN!

HASIL!KEGIATAN!

! ! ! TAHAPAN!PERENCAAN!!PARTISIPATIF!1) RTPLP/Renta!(hasil!review)!! Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!Desa!dan! BKM/LKM! 2) Rumusan!indikator!kelurahan/lokasi!penerima!Program! Rencana!Indikasi!kegiatan!tahun!1! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! 1) Pelaksana:!TIPP! 3) berdasarkan!prioritas!sektor!dan!lokasi!! Aturan!bersama!! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Tim!Fasilitator,!Tim!Teknis! 4) Penetapan!Desa/Kelurahan!lokasi!penerima!Program! Proposal!Kegiatan! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! 2) !Kabupaten/Kota!! ! 3) Pengumuman!hasil!seleksi! Peserta!:!Bappeda,!SKPD,!DPRD,!KBP,!FKAHBKM,! Peserta!:!warga!masyarakat,!Aparat!Desa/Kelurahan,! !! ! Perguruan!Tinggi!dan!kelompok!peduli! kelompok!peduli,!RT,!RW! ! TAHAPAN!PELAKSANAAN!

PELAKU!

penetapan!lokasi! Desa/Kelurahan! c) Pengumuman!hasil!seleksi!! 2! Review!Perencanaan!Partisipatif! 2.6! 2.1! Tingkat!Desa/Kelurahan! Seleksi!Lokasi!! a) Merumuskan! kriteria! Kelurahan/! desa! sasaran! berdasarkan! pada! Penentuan! lokasi! dan! sektor! yang! mendukung! pada! pencapaian! visi! Kabupaten/Kota! dalam! 3! pencegahan! dan! peningkatan! kualitas!permukiman!kumuh! b) Melakukan!perangkingan!dan! ! penetapan!lokasi! Desa/Kelurahan! c) Pengumuman!hasil!seleksi!!

2! 2.1! Seleksi!Lokasi!! a) Merumuskan! kriteria! Kelurahan/! desa! sasaran! ! berdasarkan! pada! Penentuan! ! lokasi! dan! sektor! yang! mendukung! pada! pencapaian! ! visi! Kabupaten/Kota! dalam! pencegahan! dan! peningkatan! ! kualitas!permukiman!kumuh! NO! b) Melakukan!perangkingan!dan! TAHAPAN!KEGIATAN!

HASIL!KEGIATAN!

! ! ! TAHAPAN!PERENCAAN!!PARTISIPATIF! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! 1) Rumusan!indikator!kelurahan/lokasi!penerima!Program! Pelaksana:!Tim!Teknis! berdasarkan!prioritas!sektor!dan!lokasi!! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! 2) Penetapan!Desa/Kelurahan!lokasi!penerima!Program! Kabupaten/Kota!! 3) Pengumuman!hasil!seleksi! Peserta!:!Bappeda,!SKPD,!DPRD,!KBP,!FKAHBKM,! ! Perguruan!Tinggi!dan!kelompok!peduli! !

PELAKU!

17!


3!


!

3.3!

3.2!

Pelaksanaan! a) Pencairan!BLM! b) Pelaksanaan!Kegiatan! c) Pertanggung!jawaban! pelaksanaan!proyek!oleh! BKM/Panitia!&!pelaksanaan! d) Audit!hasil!pekerjaan!

Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!Desa!dan! BKM/LKM! Pelaksana:!KSM! Pendamping:!TIPP,!BKM/LKM!

1) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pengajuan!dana!! Program!yang!bersumber!dari!APBN!baik!persyaratan! pencairan!maupun!persyaratan!pemanfaatan! 2) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pelaksanaan! kegiatan!dan!pelaporan! 3) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pertanggungjawaban!! pekerjaan! ! 1) Berkas!Pencairan! 2) Dana!BLM!cair!ke!rekening!BKM! 3) Warga!mengetahui!dana!sudah!masuk!rekening!BKM! 4) Dana!masuk!ke!Rekening!KSM! 5) Pelaksanaan!kegiatan!BKM/Panitia!!!menggunakan! sumber!dana!APBN! 6) Progres!pencairan!dan!prestasi!fisik!pekerjaan! terlaporkan! 7) LPJ!BKM/Panitia!tersusun!dengan!benar! 8) LPJ!BKM/Panitia!tersampaikan!ke!Tim!Teknis! 9) Hasil!audit.!Minimal!dengan!opini!wajar!tanpa! pengecualian! !

HASIL!KEGIATAN! 1) Rumusan!indikator!prioritas!usulan!yang!akan!dibiayai! program!!! 2) Penetapan!dan!Pengumuman!proposal!usulan!terpilih!

1) RTPLP/Renta!(hasil!review)!! 2) Rencana!Indikasi!kegiatan!tahun!1! 3) Aturan!bersama!! 4) Proposal!Kegiatan! ! !!

PELAKU! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota! ! Penguatan!!Manajemen!pelaksanaan! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota! Peserta;!BKM/KSM!

Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!Desa!dan! BKM/LKM! Pelaksana:!TIPP! Pendamping:!Tim!Fasilitator,!Tim!Teknis! ! Peserta!:!warga!masyarakat,!Aparat!Desa/Kelurahan,! kelompok!peduli,!RT,!RW! TAHAPAN!PELAKSANAAN!

18!

17!

NO! TAHAPAN!KEGIATAN! 3.1! Penilaian!dan!Penetapan!proposal! dari!BKM/KSM! ! !

!

!

!

!

2.6! Review!Perencanaan!Partisipatif! Tingkat!Desa/Kelurahan!

13

14


1) Berfungsinya!lembaga!operasional!dan!pemeliharaan;! 2) Masyarakat!mendukung!pencegahan!dan!penanganan! kawasan!permukiman!kumuh;! 3) Memiliki!agenda!kerja!yang!terkendali! 4) Memiliki!mekanisme!pengendalian!yang!baik!dan!tepat! guna! 5) Adanya!kas!untuk!pemeliharaan!dan!perbaikan!

1) Perkembangan!Kawasan!Permukiman!terkendali;! 2) Stakeholder!Kabupaten/Kota!mendukung!pencegahan! dan!penanganan!kawasan!permukiman!kumuh! !

19!

!

TAHAPAN!KEBERLANJUTAN! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota!! Peserta;!KSM/Panitia/Masyarakat!penerima!manfaat! 5.2! Keberlanjutan!Kegiatan!Tingkat! Pelaksana;!BKM/Lurah/Kades! Desa/Kelurahan! Peserta;!KSM,!Masyarakat! a) Pembentukan/!Penguatan!O&P;! Pendamping:!Tim!Koorkot!Tim!FK!Pokja! b) Edukasi!pencegahan!dan! Kabupaten/Kota! penanganan!kawasan! permukiman!kumuh.! !

1) Semua!kegiatan!dari!tahap!perencanaan,!pembentukan! Panitia,!penyusunan!proposal,!pencairan,!pemanfaatan! dana,pelaksanaan!sampai!hasil!kegiatan.berjalan!sesuai! tujuan;! 2) Catatan!kelebihan!dan!kekurangan!hasil!monev! termasuk!didalam!nya!evaluasi!capaian!100!0!100!serta! rekomendasi!hasil!Monev.;!

Laporan!monitoring!dan!evaluasi!sebagai!bahan! perbaikan.!

HASIL!KEGIATAN!

5! 5.1! Keberlanjutan!Kegiatan!Tingkat! Kabupaten/Kota!

PELAKU! TAHAPAN!PENGENDALIAN! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota! Peserta;!BKM,!KSM,!Masyarakat,!Pemda,!dll! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP! Pelaksana:!Tim!Teknis! Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat! Kabupaten/Kota!! Peserta;!KSM,!Masyarakat! !

4.2! Pengendalian!(monitoring!dan! evaluasi)!Desa/Kelurahan!

NO! TAHAPAN!KEGIATAN! 4! 4.1! Pengendalian!(monitoring!dan! evaluasi)!Kabupaten/Kota!

!

!

!

!

DAFTAR PANDUAN PANDUAN 1 : BERKAS PENCAIRAN DANA


15

PANDUAN 1 FORMAT PENCAIRAN DANA


17

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOTA

BKM/LKM

: .............................................................

Desa/Kelurahan

: .............................................................

Kecamatan

: .............................................................

Kota/ Kabupaten

: .............................................................

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen No.

Jenis Dokumen

Tahap

Kelengkapan

Kebenaran Pengisian Data

Ada

Tidak

Benar

Salah

1.

BA Penetapan lokasi dan Lembar Penilaian Desa/Kelurahan

1

2.

SPPB

1

3.

PP-‐DANA BLM

1,2

4.

BAPPD

1,2

5.

RPD

1,2

6.

KUITANSI

1,2

7.

Fotocopy Rekening BKM/LKM

1,2

8.

Lembar pengukuran kinerja pembukuan sekretariat

1,2

9.

Surat Pernyataan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (SP-‐KPK)

2

18


B. Rekomendasi Verifikator

No.

Tingkat

1.

Korkot/Asko t Mandiri........

2.

Tim Teknis/Pokja Kabupaten/ Kota

3.

4.

TEAM LEADER Prov........ OSP..... SATKER PKP2B PROVINSI.....

Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi

Nama dan NIP

Keterangan/

Tanggal

Catatan


19

20


Keterangan *) 1. Desa/kelurahan termasuk dalam prioritas pencegahan dan penanganan permukiman kumuh kota/kab. 2. Desa/kelurahan terpilih adalah lokasi P2KKP tahun 2015; 3. Desa/kelurahan sasaran diluar Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan); 4. Hasil audit keuangan BKM/LKM Tahun buku 2013, dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”; 5. Pembukuan sekretariat BKM/LKM 3 bulan terakhir minimal “Memadai”; 6. Tidak ada indikasi penyalahgunaan dana yang belum terselesaikan. 7. DST (Syarat tambahan dari Kota/Kab) ............................, ....... N ovember 2015 Tim Seleksi 1). 2). 1. .................................................................... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

.................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

9.

....................................................................

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).


21

BERITA ACARA PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KABUPATEN/KOTA

Provinsi

: …………..................….

Kabupaten

: …………..................….

Dalam rangka Pelaksanaan kegiatan........................ Tahun 2015, di Kabupaten/Kota …………………….., Provinsi …………………………………, maka pada hari ini: Hari dan tanggal

:............................................... .........

Jam

: Pukul ..................s/d........................

Tempat

:.........................................................

Telah diselenggarakan Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan .................................... yang dihadiri oleh ....................................................... sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Tim seleksi menetapkan lokasi Desa/Kelurahan dengan kriteria Desa/Kelurahan sebagai berikut: Desa/Kelurahan termasuk dalam prioritas pencegahan dan penanganan permukiman kumuh Kabupaten/Kota. • Desa/Kelurahan terpilih adalah lokasi P2KKP tahun 2015; • Desa/Kelurahan sasaran diluar Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan); • Hasil audit keuangan BKM/LKM Tahun buku 2013, dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”; • Pembukuan sekretariat BKM/LKM 3 bulan terakhir minimal “Memadai”; • Tidak ada indikasi penyalahgunaan dana yang belum terselesaikan. • Dapat ditambahkan syarat tambahan Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap penetapan lokasi sesuai kriteria di atas, selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyampaikan beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan penerima kegiatan............................. yaitu : •

No

Lokasi Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

1

2

3

4

Seluruh peserta yang hadir secara bersama-‐sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:

22


•

Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan.................. yang diusulkan dan disetujui oleh Satker PKP2B Provinsi...........

•

Desa/Kelurahan terpilih berhak menerima pencairan dana Percepatan Penanganan Kumuh Kota pada Tahun............ dan akan menyusun Rencana Anggaran Biaya yang akan diusulkan dan disetujui Satker PKP2B Provinsi...........sesuai persyaratan sebagaimana kriteria yang ditetapkan di atas..

Dengan disepakatinya penetapan Lokasi Desa/Kelurahan kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota, maka BKM/LKM pada desa/kelurahan terpilih bertanggungjawab untuk menyalurkan dana BLM kepada KSM di desa/kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Teknis

Korkot Kabupaten/Kota

(............................................)

(.......................................)

Menyetujui Satker PKP2B Provinsi........... (............................................)


SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KABUPATEN/KOTA

Nomor

: .........................................

BKM/ LKM

: .........................................

Kelurahan

: .........................................

Kecamatan

: .........................................

Kabupaten/Kota

: .........................................

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan, Nomor: ........................................................................., tanggal ...................................... A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ....................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi .......... Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor .................., Tanggal .................... Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : ........................................................ Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)............................... Kelurahan ................................................................................. Kecamatan ............................Kabupaten/Kota ……...................... Provinsi .................... Berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......, tanggal .................. Alamat : ................................ Kelurahan .................. Selanjutnya disebut Pihak Kedua

B. Kedua belah pihak sepakat : 1. Pihak kedua berwewenang dan bertanggungjawab untuk menerima serta menyalurkan dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota dari pemerintah kepada masyarakat melalui BKM. Dana tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan tahapan kegiatan dan penggunaan dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota serta memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian. 2. Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi peruntukan dana yang diatur dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh dan/ ketentuan lain yang berlaku.

24


3. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku Pada kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota, sebagaimana disebutkan dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh dan ketentuan-‐ketentuan lainnya, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian. 4. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil verifikasi Pendamping OC/OSP/Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota........... terhadap Rencana Penggunaan Dana (RPD). 5. Likuidasi. Apabila berdasarkan penilaian OC/OSP/Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota......................., pihak kedua dinilai tidak mampu mengelola dana sesuai POB Percepatan Penanganan Kumuh dan terindikasi terjadi kecurangan serta belum menunjukkan potensi keberlanjutannya, maka pembayaran dana tahap selanjutnya ditangguhkan dan diberlakukan ketentuan likuidasi, hingga pihak kedua telah memenuhi syarat yang menjamin keberlangsungan kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota di kelurahan dimaksud. 6. Pembatalan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota . Pihak kedua menyerahkan hak otorisasi kepada OC/OSP/Koorkot/Askot Mandiri.................... dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk membatalkan pembayaran dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota, sebagian atau seluruhnya, jika, menurut penelitian OC/OSP/Korkot /Askot Mandiri ................... dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, menyimpulkan bahwa: BKM di Kelurahan itu, tidak membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan indikator-‐indikator yang tertuang dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh. 7. Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota ini berlaku sebagai Surat Kuasa Otorisasi dari BKM kepada OSP/Koorkot/Askot Mandiri ........... dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota. Keduanya akan memberitahukan masyarakat kelurahan bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan 8. Dalam Keadaan Kahar Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-‐lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaan Kahar tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian Keadaan Kahar tersebut menjadi sekecil mungkin. 9. Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


C. Tahapan Pencairan dana Percepatan Penanganan Kumuh Kota Pembayaran dilakukan dalam 2 (Dua) tahap : Tahap I Rp. ................................................. Tahap II Rp. ................................................. Total Rp. ................................................. Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota ini disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut : Rekening atas nama : BKM .................................................................... Nama bank

: Bank ......................................................................

Alamat bank

: ...............................................................................

Nomor Rekening : ............................................................................... ..................., .....................................20.. Pihak Pertama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pihak Kedua

Koordinator BKM/LKM..................

( ................................ )

( .................................. )

NIP ...................

26


PERMOHONAN PEMBAYARAN (PP) DANA BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KABUPATEN/KOTA TAHAP .... Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi ............................................. Di -‐ Tempat Pada Hari ini ............. tanggal ............. bulan ........... tahun .................................... kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ......................................................... Jabatan : Koordinator LKM/BKM .................................. Kelurahan ................................. Kecamatan ............................ Kabupaten/Kota ................................ Provinsi .................... Berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......, tanggal ...................... Alamat : ................................ Kelurahan .................., bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa/Kelurahan ....................... Kecamatan ................... Kabupaten/Kota................... Provinsi.............. Berdasarkan hasil verifikasi bersama Korkot, Tm Teknis dan Tim OSP Provinsi ................. terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota , kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota untuk: BKM : ................................................................................ Kelurahan : ................................................................................ Kecamatan : ............................................................................... Kabupaten/Kota : ............................................................................... Provinsi : ............................................................................... Yang Membuka Rekening di Bank : Bank ...................................................................... Alamat Bank : ............................................................................... Rekening Atas Nama : BKM ...................................................................... No. Rekening : ............................................................................... Jumlah Dana yang Diajukan : Rp.........................................................................,-‐ Terbilang : ...............................................................................


Demikian Permohonan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya. Koordinator BKM/LKM ....... ...........................

28


BERITA ACARA PENARIKAN/ PENGGUNAAN DANA (BAPPD)

BKM/LKM

: …………..................….

Desa/Kelurahan

: …………..................….

Kecamatan

: …………..................….

Kabupaten/Kota

: …………..................….

Pada Hari ini ................. tanggal ............ bulan .......... tahun............., kami yang bertandatangan dibawah ini: 1. Nama

: ………………………………………………….

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi...................................., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama

: ………………………………………………….

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ………….................……… di Kelurahan.........., Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkan/dicatatkan di Notaris …………………….. No. ….., tanggal ……………......Selanjutnya disebut Pihak Kedua Dengan ini secara bersama-‐sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: •

KSM di Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh BKM.

•

BKM berhak menerima pencairan dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota , Tahun..... dan telah memenuhi persyaratan seperti dalam tabel berikut: No

Syarat Pencairan

Ya

1. Review program investasi RPLP/PJM dengan mengakomodasikan indikator percepatan penanganan kumuh

Tidak

2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pelaksanaan pembangunan yang fokus pada kegiatan yang mendukung pencapaian percepatan penanganan kumuh

3. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan PPK Provinsi.

4. Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP, BAPPD, Kuitansi dll).

Catatan : Persyaratan dinilai terpenuhi jika seluruh persyaratan dijawab “Ya”


Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak Pertama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pihak Kedua,

BKM/LKM ...........................

( ................................................... ) ( ............................................) NIP ..................... Koordinator

Pernyataan OC/OSP dan Korkot/Askot Mandiri,

Korkot/Askot Mandiri

Team Leader Provinsi ..........

Kabupaten/Kota. ............

– OC/OSP ......

( ............................................ )

( .............................................. )

30


RENCANA PENGGUNAAN DANA STIMULAN BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KABUPATEN/KOTA

TAHAP ........

Nama BKM/LKM

: _______________________

Kelurahan

: _______________________

Kecamatan

: _______________________

Kabupaten/Kota

: _______________________

Provinsi/OSP/OC

: _______________________

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Anggota BKM/LKM, tanggal ………...………, bertempat di ………………, maka usulan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota dan mempertimbangkan kesiapan KSM melalui Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang layak dan direkomendasi Korkot/Askot Mandiri, Tim Teknis dan OSP/OC serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota yang tersedia, telah dipilih sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut: Sumber Pendanaan

No

Nama KSM

Jenis Usulan Kegiatan

Lokasi dan Volume

Nilai Usulan Kegiatan (Rp)

BLM Percepatan Penangana n Kumuh Kota

Swadaya (Rp)

APBD (Rp.)

(Rp) 1 2 3 4 5 6 dst

Biaya Penyusunan DED Biaya Operasional BKM/LKM Total

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh. ………………………..,……………………..20……..


Pihak-‐pihak yang membuat kesepakatan *): Wakil KSM:

Pengurus BKM/LKM :

Pernyataan OC/OSP dan Korkot

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa proses serta hasil penilaian usulan-‐usulan kegiatan di atas telah memenuhi prinsip, dan nilai serta ketentuan yang ada.

1. _________________ 1. _____________ 2. _________________ 2. _____________ 3. _________________ 3. _____________ 4. _________________ 4. _____________

Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota. ............

5. dst

Mengetahui,

Kepala Desa/Kelurahan

( ...................................... )

_______________

Team Leader Provinsi ..........

*) Diisi oleh Wakil KSM dan Pengurus BKM/LKM yang hadir dalam pertemuan dan memenuhi quórum. Ditulis nama dan Tanda Tangan

OC/ OSP ......

( ...................................... )

32


Tahun Anggaran

: ................................

Nomor Bukti

: ................................

MAK

: ................................

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Nomor : …………… ………………… Sudah Terima Dari

: Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker PKP2B Provinsi ................

Jumlah Uang

: Rp. ...............................................

Terbilang

: ........................................................

Untuk Pembayaran

: Pencairan Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Kota Kepada BKM/LKM .........................................................................

…………….,……………….... LEMBAR PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN


SEKRETARIAT LKM/BKM Bulan : ........................

Nama LKM/BKM Kelurahan

Kecamatan Kota/Kab

: ....................... : .......................

Aspek Pengukuran No KEBIJAKAN KEUANGAN

: ....................... : .......................

Nilai/Skor

1

Semua kebijakan disusun BKM berdasarkan AD/ART

2

BKM Menyusun dan menetapkan RAPB tahunan

3

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui oleh BKM

Catatan

SISTEM AKUNTANSI 4

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi

5

Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan disajikan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya

6

Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan nama pribadi

7 8 9 10

Rekening bank ditandatangani 3 orang anggota BKM Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.500.000,Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

PELAPORAN DAN MONITORING 11

Laporan bulanan dipasang di papan informasi di lima tempat stategis selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya

Total Skor

Kategori Kinerja

Sangat Baik /Memadai /Tidak Memadai*

Catatan * : Coret salah satu Koordinator

Mengetahui,

................., ..................2015

LKM/BKM..................

Senior Fasilitator

Fasilitator

(.............................)

(..................................)

(.....................................)

34


Surat Pernyataan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (SP-‐KPK) Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: ………………………………….. : ………………………………….. :...................................... :......................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator BKM/LKM di Desa/Kelurahan sebagaimana di maksud di atas, dengan ini secara bersama-‐sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kota telah mencapai kemajuan rata-‐rata .............% sebagaimana dalam laporan kemajuan kegiatan KSM yang sudah diverifikasi oleh UPL dan Fasilitator denga rincian sebagai berikut:. No.

Nama KSM/Tim Pelaksana

Nilai BLM Kegiatan (Rp.)

Jenis Kegiatan

1 2 3 ……………………,…............ 201... Yang Membuat Pernyataan 1 .......................................... (Koordinator BKM) 2. ……………………………............(Tim Fasilitator) 3 .......................................... (Tim Teknis) (nama jelas & cap)

Kemajuan Fisik (%)

Pernyataan Korkot/Askot Mandiri

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan dengan ini menyatakan turut bertanggungjawab atas kebenaran isinya

(………………………...………………..)

(_________________________) Nama jelas dan tanda tangan Ketua Tim Teknis serta Cap Instansi SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 35

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - DIRJEN CIPTAKARYA Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110

PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH PENETAPAN LOKASI TAHUN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) SUPLEMEN

Recommend Documents