PERBEDAAN STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN GOVERNMENT AUDIT STANDARDS BAGIAN PENDAHULUAN No
Hal
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Government Audit Standards
1.
Tujuan disusunnya
Untuk menjadi ukuran mutu bagi para Legislator, pejabat pemerintah, dan masyarakat perlu tahu apakah pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam a. Pemerintah mengelola sumber daya publik dan menggunakan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan kewenangannya dengan baik dan sesuai dengan hukum dan dan tanggung jawab keuangan negara peraturan.; b. program pemerintah mencapai tujuan mereka dan hasil yang diinginkan; c. layanan pemerintah yang disediakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan adil; dan d. manajer pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik.
2.
Landasan dan Refrensi
Dijelaskan landasan dan refrensi yang Tidak dijelaskan. digunakan dalam penyususnan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara .
3.
Kode etik pemeriksaan
Dijelaskan terpisah dalam Peraturan BPK Dijelaskan kode etik auditor adalah: Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik BPK a. kepentingan umum; b. integritas; c. objektivitas; d. penggunaan yang tepat dari informasi pemerintah, sumber daya, dan posisi; dan e. perilaku profesional.
4.
Penjelasan
Langsung menjelaskan mengenai Standart Secara garis besar menjelaskan konsep audit dan akuntabilitas Pemeriksaan Keuangan Negara secara lebih luas.
5.
Penerapan
Dijelaskan dalam SPKN tentang Penerapan Dalam Government Audit Standards tentang Penerapan Standar Standar Pemeriksaan adalah: Pemeriksaan adalah: a. Berlaku untuk semua pemeriksaan yang a. Standar audit dilakukan untuk pemeriksa dari pemerintah dan dilaksanakan terhadap entitas, program, non pemerintah yang mengatur tentang organisasi
6.
Pemantauan Penerapan dan Perkembangan Standar Pemeriksaan
7.
Akuntabilitas
kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara b. Standar Pemeriksaan ini berlaku untuk: 1. BPK. 2. Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama BPK. c. Dapat digunakan oleh aparat pengawas intern pemerintah termasuk satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya Demi penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan maupun perkembangan ilmu pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memantau penerapan dan perkembangan standar pemeriksaan. a. Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan semua entitas oleh pihak yang melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat
b. c. d. e.
pemerintah, program, kegiatan, fungsi, dan dana. Tidak dimaksudkan untuk membatasi atau memerlukan jenis audit yang mungkin dilakukan atau diatur. Dalam melakukan audit, auditor harus mengikuti standar yang berlaku termasuk bagian-bagian yang mengikutinya. Audit dimulai dengan menentukan tujuan audit, kemudian menentukan jenis audit dan standar audit yang harus diikuti. Memungkinkan kombinasi tujuan audit.
Pimpinan organisasi audit yang mungkin ingin menetapkan kebijakan, menerapkan standar dalam pernyataan ini untuk stafnya dalam melakukan pemeriksaan dan jenis pekerjaan nonaudit lainnya.
a. Memberikan standar audit untuk membantu memberikan akuntabilitas dan untuk membantu pejabat publik dan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. b. Standar-standar ini lebih dari penyusunan sesuai dengan sistem saat praktek. c. Termasuk konsep dan area audit yang masih berkembang dan sangat penting untuk tujuan akuntabilitas yang dicari audit pemerintah dan program-program serta layanan mereka.
8.
Jenis pemeriksaan
9.
Pemeriksan keuangan
10. Pemeriksaan kinerja
kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut. c. Dengan semakin kompleks dan pentingnya program pemerintah dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat diminta oleh lembaga perwakilan dan penyelenggara negara untuk memperluas pemeriksaan kinerja. d. Perluasan tersebut dapat berbentuk penilaian terhadap berbagai alternatif kebijakan, identifikasi dan usaha-usaha untuk mengurangi risiko, serta analisis terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. a. Pemeriksaan keuangan b. Pemeriksaan kinerja c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu: eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. Menjelaskan mengenai definisi pemeriksaan keuangan.
a. Audit keuangan. b. Atestasi, yaitu: eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. c. Audit kinerja Menjelaskan mengenai: a. Definisi audit keuangan b. Tujuan audit laporan keuangan. c. Jeni-jenis lain dari audit keuangan, misalkan menyusun laporan khusus untuk elemen, akun, atau item yang spesifik pada laporan keuangan.
Menjelaskan mengenai:
Menjelaskan mengenai:
a. Definisi pemeriksaan b. Tujuan dan contoh pemeriksaan.
a. Definisi audit. b. Tujuan dan contoh audit. c. Lebih lanjut menjelaskan mengenai audit pengendalian internal (internal control audit), audit kepatuhan (compliance
audit), dan prospective analysis audit. 11. Pemeriksaan tujuan tertentu
dengan Menjelaskan mengenai:
12. Jasa professional selain audit
Menjelaskan mengenai:
a. Definisi dan tujuan pemeriksaan dengan a. Definisi pemeriksaan dengan tujuan tertentu. tujuan tertentu. b. Jenis-jenis dan definisi dari setiap jenis pemeriksaan dengan b. Jenis-jenis pemeriksaan dengan tujuan tujuan tertentu. tertentu. lain Tidak menjelaskan mengenai jasa profesional lain yang dapat dilakukan oleh pemeriksa.
13. Tanggung Jawab Manajemen Entitas yang Diperiksa
Dijelaskan dalam SPKN bahwa Tanggung Jawab Manajemen Entitas yang Diperiksa adalah: a. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin: (1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya; (2) keselamatan/keamanan kekayaan yang dikelola; (3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan; (4) perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal, dan pengungkapan data/informasi secara wajar. c. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab
Secara tegas menjelaskan bahwa Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) tidak mengatur jasa professional lain yang dilakukan oleh auditor. Dalam Government Audit Standards : a. Menggunakan sumber daya keuangan, fisik, dan informasi secara hukum, secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan adil untuk mencapai tujuan yang sumber daya yang dilsediakan atau program yang ditetapkan. b. Menyetujui hukum dan peraturan (termasuk mengidentifikasi persyaratan dengan yang entitas yang bertanggung jawab untuk kepatuhan) yang berlaku. c. Menerapkan sistem yang dirancang untuk mencapai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. d. Membangun dan mempertahankan pengendalian internal yang efektif untuk membantu memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang tepat terpenuhi; mengikuti hukum dan peraturan; dan memastikan bahwa manajemen dan informasi keuangan yang handal dan dilaporkan dengan benar. e. Menyediakan laporan yang tepat bagi mereka yang mengawasi tindakan mereka dan kepada masyarakat untuk menunjukkan akuntabilitas pada sumber daya dan wewenang yang digunakan untuk melaksanakan program pemerintah dan hasil dari program in. f. menyikapi temuan dan rekomendasi dari auditor, dan untuk menetapkan dan memelihara proses untuk melacak/memantau status temuan dan rekomendasi
d.
14. Tanggung Jawab Pemeriksa
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
keuangan negara secara tepat waktu. Menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Pemeriksa secara profesional bertanggung GAGAS mengarahkan bahwa pemeriksaan oleh seorang pemeriksa jawab merencanakan dan melaksanakan harus mengikuti kode etik pemeriksaan (ethical principles) yaitu: pemeriksaan untuk memenuhi tujuan a. kepentingan umum; pemeriksaan. b. integritas; Pemeriksa harus mengambil keputusan c. objektivitas; yang konsisten dengan kepentingan publik d. penggunaan yang tepat dari informasi pemerintah, sumber dalam melakukan pemeriksaan. daya, dan posisi; dan Untuk mempertahankan dan memperluas e. perilaku profesional. kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Pemeriksa harus obyektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan
lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan Standar Pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Tanggung Jawab Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung Organisasi Pemeriksa jawab untuk meyakinkan bahwa:
Tidak dijelaskan
a. independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan, b. pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, c. pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan d. peer-review yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan Standar Pemeriksaan. 16. Pernyataan Kepatuhan Dijelaskan dalam PSP 03 tentang Standar Terhadap Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan par. 6: Pemeriksaaan “Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.” Pernyataan standar ini mengacu kepada standar pemeriksaan yang berlaku, yang harus
Ketika pemeriksa diminta untuk melakukan audit sesuai dengan GAGAS atau mewakili kepada orang lain bahwa mereka melakukannya, mereka harus mengutip sesuai dengan GAGAS dalam laporan pemeriksaan. Terdapat 2 jenis pernyataan kepatuhan terhadap standar yaitu: a. Unmodified GAGAS compliance statement b. Modified GAGAS compliance statement
diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti Standar Pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. Dalam situasi demikian, pemeriksa harus mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya standar pemeriksaan tersebut dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan. 17. Hubungan Standar Pemeriksaan dengan Undang-Undang tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa: -pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan -memuat 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu b. Standar Pemeriksaan Keuangan diatur dalam Standar Umum (PSP 01), Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (PSP 02) dan Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 03) c. Standar Pemeriksaan Kinerja diatur dalam Standar Umum (PSP 01), Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja (PSP 04) dan Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja (PSP 05) d. Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu diatur dalam Standar Umum (PSP 01), Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PSP 06), dan Standar Pelaporan
a. Auditor dapat menggunakan Gagas dalam menghubungkan dengan standar profesional yang dikeluarkan oleh otoritatif lainnya. Auditor juga dapat mengutip penggunaan standar lainnya dalam laporan audit. Jika auditor mengutip sesuai dengan Gagas dan terdapat inkonsistensi antara Gagas dan standar lain yang dikutip, auditor harus menggunakan Gagas sebagai standar yang berlaku untuk melakukan audit dan pelaporan hasil.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PSP 07) 18. Hubungan Standar Standar Pemeriksaan ini harus digunakan Hubungan antara Gagas dengan standar profesional lainnya untuk Pemeriksaan dengan bersama-sama dengan SPAP yang ditetapkan audit keuangan adalah sebagai berikut: Standar Profesional oleh IAI. SPAP tersebut berlaku untuk audit a. American Institute of Certified Public Akuntan (AICPA) telah lainnya keuangan dan perikatan atestasi yang membentuk standar profesional yang berlaku untuk audit dilaksanakan oleh akuntan publik. Standar keuangan oleh akuntan publik bersertifikat (CPA). Untuk audit Pemeriksaan memberlakukan standar keuangan, Gagas menggabungkan program kerja dan standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan dan pelaporan AICPA terkait Standar Audit dan pelaporan (SAS) Pernyataan Standar Audit (PSA) yang terkait kecuali secara khusus dikecualikan atau dimodifikasi oleh dengan audit keuangan dan perikatan atestasi Gagas. Gagas menjelaskan prinsip-prinsip etika,dan dalam SPAP, kecuali ditentukan lain membangun independesnsi dan standar umum lainnya, dan tambahan program kerja dan standar laporan di luar yang disediakan oleh AICPA b. Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) telah menetapkan standar profesional yang berlaku untuk audit . Auditor dapat menggunakan Gagas dalam menghubungkan dengan standar PCAOB c. Dewan International Auditing and Assurance Standards Internasional(IAASB) telah menetapkan standar profesional yang berlaku untuk audit keuangan . Auditor dapat menggunakan Gagas dalam hubungannya dengan standar IAASB dan laporan terkait dalam International Statements on Auditing (ISA) d. Untuk audit kinerja, auditor dapat menggunakan standar profesional lainnya dalam menghubungkan dengan GAGAS, sbb: 1) International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Inc.; 2) Guiding Principles for Evaluators, American Evaluation Association; 3) The Program Evaluation Standards, Joint Committee on Standards for Education Evaluation; 4) Standards for Educational and Psychological Testing,
American Psychological Association 19. Sistematika
PENDAHULUAN STANDAR PEMERIKSAAN PSP 01 : STANDAR UMUM PSP 02 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PSP 03 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PSP 04 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA PSP 05 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA PSP 06 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PSP 07 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN 4 TUJUAN TERTENTU
Tidak dijelaskan
